MAKALAH

Mata Kuliah HUKUM LINGKUNGAN

“ UU No. 32 Tahun 2009, UNCED 1992”

DISUSUN OLEH :

Dessy Tri Nugraheni 21080110120035

Aninditta Sari P. 21080110120036

Devianisa Nurlaeli 21080110130037

Irawan Widi P. 21080110130039

M.Ali Wafa 210

Martin Jafar L2J008

Kelas A

Program Studi Teknik Lingkungan

Fakultas Teknik

Universitas Diponegoro

Semarang

2012

1

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT,

karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya kami dapat

menyelesaikan makalah yang berjudul “UU No.32 Tahun 2009, UNCED 1992“.

Makalah yang kami susun ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Hukum

Lingkungan. Penyusunan makalah ini berfungsi untuk menambah wawasan serta

pengetahuan pembaca mengenai Hukum Lingkungan .

Atas tersusunnya makalah ini, kami mengucapkan terima kasih kepada

semua pihak yang telah membantu kami, hingga terselesaikannya makalah ini.

Namun kami menyadari, makalah yang kami susun ini masih jauh dari sempurna,

oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan dari berbagai pihak. Sebagai

manusia biasa, kami berusaha dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin,

dan sebagai manusia biasa juga kami tidak luput dari segala kesalahan dan

kekhilafan dalam menyusun makalah ini.

Untuk menyempurnakan makalah ini, kami dengan senang hati akan

menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak.

Sehingga di kemudian hari kami dapat menyempurnakan makalah ini dan kami

dapat belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan.

Akhirnya kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat khusunya

bagi kami dan umumnya bagi semua pihak yang berkepentingan. Amin.

Semarang, 25 November 2012

Penyusun

2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tanpa kita sadari bahwa banyaknya revolusi yang terjadi seiring dengan

perkembangan teknologi dan budaya yang ada dalam kehidupan manusia, telah

menimbulkan berbagai macam permasalahan yang muncul. Tingkat peradaban

manusia yang semakin hari semakin berkembang membuat kita senantiasa

berurusan dengan lingkungan yang semakin hari sulit untuk dihindari.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tumbuhnya industri

yang begitu pesat pada saat itu tentunya dirasakan pengaruhnya baik itu yang

menyangkut dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak positifnya

tentunya terjadinya peningkatan mutu dan kualitas hidup yang lebih komplek

dengan ditandai dengan adanya kesenangan dan impian manusia yang menjadi

lebih mudah untuk diwujudkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Akan tetapi

dampak negatif dari adanya revolusi industri ini tentunya harus lebih diwaspadi

untuk tidak terjadi suatu kerusakan dalam tatanan lingkungan yang ada baik itu

lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Dalam perkembangannya, tatanan

lingkungan hidup maupun lingkungan sosial hendaknya senantiasa diperhatikan

agar tidak mendatangkan berbagai jenis bencana. Untuk itu diperlukan

tanggungjawab dari semua elemen masyarakat dalam menjaga tatanan lingkungan

hidup dan lingkungan sosial sehingga diharapkan akan tercipta suatu cara pandang

yang lebih baik dalam memandang lingkungan itu sendiri.

Masalah-masalah lingkungan hidup dapat menjadi bencana yang dapat

mempengaruhi kualitas hidup manusia. Tanda-tanda masalah lingkungan hidup

seperti adanya polusi, global warming, fotokimia kabut, hujan asam, erosi, banjir,

instrusi dan lain sebagainya sudah mulai terlihat sejak pertengahan abad ke -20.

masalah-masalah mengenai kerusakan lingkungan tentanya harus mulai lebih

diperhatikan dalam rangka memberikan suatu cara pandang yang baru agar dapat

memberikan suatu cara pandang yang mengedepankan adanya suatu upaya

perlindungan terhadap lingkungan sehingga secara tidak langsung dapat

3

memberikan suatu konstribusi dalam menghindari bahaya ikutan yang lebih parah

terhadap perkembangan manusia dan makhluk hidup yang selama ini mendiami

bumi maupun terhadap kelestarian lingkungan hidup.

1.2 RUMUSAN MASALAH

a. Apa saja hasil konferensi UNCED 1992 ?

b. Apa saja jenis dokumen yang dihasilkan dalam UNCED 1992?

c. Apa keterkaitan UNCED 1992 dengan UU No.32 Tahun 2009?

d. Apakah yang dimaksud dengan perspektif pembangunan berkelanjutan?

e. Apakah makna dari Agenda-21 ?

4

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 UNCED TAHUN 1992

Pada tahun 1992 diadakan konferensi PBB tentang Lingkungan dan

Pembangunan (UN Conference on Environment and Development, UNCED) di

Rio de Janeiro, Brazil, yang dikenal dengan Konferensi Rio atau Earth Summit.

Konferensi ini dihadiri oleh 107 dari 179 kepala negara anggota. Konferensi itu

menghasilkan lima dokumen, sebagai berikut :

1. Deklarasi Rio, atau lebih dikenal dengan Earth Chapter, terdiri

dari 27 prinsip yang memacu dan memprakarsai kerja sama internasional perlunya

pembangunan dilanjutkan dengan prinsip perlindungan lingkungan, analisis

mengenai dampak lingkungan, dll.

2. Agenda 21 merupakan action plan di abad XXI, yang terdiri dari

40 Bab. Walaupun tidak mengikat secara resmi, memberi arah strategi dan

integritas program pembangunan dengan penyelamatan kualitas lingkungan.

Agenda 21 mencakupi antara lain perdagangan internasional, pengentasan

kemiskinan, konsumsi dan produksi yang berkesinambungan, masalah

kependudukan, perkotaan, atmosfer, sumber daya lahan dan pertanian, hutan,

kekeringan, keanekaragaman hayati, bioteknologi, kelautan, air tawar, bahan

beracun, dan berbahaya, limbah padat, limbah radio aktif, peranan golongan

rentan (wanita, masyarakat terasing), golongan swasta, termasuk dunia

perdagangan.

3. Konvensi tentang perubahan iklim untuk mencapai stabilitas gas

rumah kaca, yang mengharuskan pengurangan sumber emisi gas seperti CO2,

limbah pabrik,transportasi, dan penggunaan energi fosil pada umumnya.

4. Konvensi Keanekaragaman hayati yang mengajak semua negara

untuk mengusahakan keanekaragaman sumber daya hayati yang dimiliki dan

manfaat darinya perlu dimiliki secara adil oleh seluruh masyarakat

5

5. Pernyataan tentang prinsip kehutanan berupa pedoman untuk

pengelolaan hutan, perlindungan, serta pemeliharaan semua jenis hutan yang

bermakna ekonomi dan keselamatan berbagai biodatanya.

Selama hampir dua tahun kantor Menteri Lingkungan Hidup dibantu United

Nation Development Program (UNDP) menghimpun beberapa tim yang didukung

oleh pakar dan berbagai institusi, pemerintah, swasta, LSM, akademisi, badan

internasional, dan masyarakat luas lainnya untuk menindaklanjuti keputusan

Konferensi Rio de Janeiro (UNCED) 1992. Pada bulan Maret 1997 diterbitkan

buku Agenda-21 : Strategi Nasional Untuk Pembangunaan Berkelanjutan.

Agenda 21 di Indonesia berisi visi dan rangkaian strategi mewujudkan

pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Tulisan ini memberikan pandangan dan

inspirasi yang dapat dimasukkan ke dalam proses perencanaan pada setiap

tingkatan pembangunan di Indonesia, sedemikianrupa sehingga lembaga-lembaga

Pemerintah, swasta, dan masyarakat luas lainnya dapat meanfaatkan dokumen ini

sebagai acuan bagi penyususnan perencanaan dan program-program jangka

pendek dan panjang dalam menghadapi pasar bebas dimasa yang akan datang dan

dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang di idam-idamkan.

Dokumen tersebut mencakupi empat bagian sebagai berikut :

Bagian Pertama: Pelayanan Masyarakat

Bagian ini meliputi :

1. Pengentasan kemiskinan

2. Perubahan pola konsumsi

3. Dinamika kependudukan

4. Pengelolaan dan peningkatan kesehatan

5. Pengembangan perumahan dan pemukiman

6. Sistem perdagangan global, instrumen ekonomi, serta neraca ekonomi dan

lingkungan terpadu.

Bagian Kedua : Pengelolaan Limbah

Bagian ini meliputi :

1. Perlindungan terhadap atmosfer

2. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun

6

3. Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun

4. Pengelolaan limbah radioaktif

5. Pengelolaan limbah padat dan cair

Bagian Ketiga : Pengelolaan Sumber Daya Tanah

Bagian ini meliputi :

1. Perencanaan Sumber Daya Tanah

2. Pengelolaan hutan

3. Pengembangan pertanian dan pedesaan, dan

4. Pengelolaan Sumber Daya air

Bagian Keempat : Pengelolaan Sumber Daya Air

Bagian ini meliputi :

1. Konservasi keanekaragaman hayati

2. Pengembangan bioteknologi, dan

3. Pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan lautan

2.2 DEKLARASI RIO 1992 : THE EARTH RIO SUMMIT

Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) terjadi

pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brasil. Pejabat pemerintah dari 178 negara dan

antara 20.000 dan 30.000 orang dari pemerintah, LSM dan media berpartisipasi

dalam acara ini untuk membahas solusi untuk masalah-masalah global seperti

kemiskinan, perang atau kesenjangan yang tumbuh antara negara-negara industri

dan berkembang. Di pusat juga pertanyaan tentang bagaimana untuk meringankan

sistem lingkungan global melalui pengenalan ke paradigma pembangunan

berkelanjutan. Ini menekankan bahwa kemajuan ekonomi dan sosial sangat

bergantung pada pelestarian sumber daya alam dengan langkah-langkah yang

efektif untuk mencegah degradasi lingkungan.

Sejalan dengan konferensi PBB formal, informal kontra-konferensi,

"Forum Global" juga terjadi di Rio, yang diselenggarakan oleh ratusan LSM.

Acara ini tentu adalah peristiwa, lebih berwarna dan inspiratif lebih populer dan

menarik - setidaknya dalam persepsi media dunia. The Forum Global

menghasilkan puluhan resolusi dan konvensi, jelas lebih dekat terkait dengan

7

perlunya perubahan untuk pembangunan berkelanjutan yang nyata. Ini diterapkan

tekanan yang besar pada konferensi PBB birokrasi dan kaku untuk bergerak lebih

jauh dan lebih cepat.

Pertemuan puncak PBB difokuskan pada tiga konsep yang luas: Sebuah

"Piagam Bumi" meliputi sejumlah prinsip bertujuan pada pengembangan dan

perlindungan lingkungan, adalah fokus pertama untuk diskusi. Kedua, "Agenda

21" ini dimaksudkan untuk menjadi sebuah rencana aksi global untuk

pembangunan berkelanjutan, ketiga, negara-negara berkembang menuntut

peningkatan yang substansial dalam pendanaan baru dari negara-negara maju

untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Selatan.

Negosiasi berusaha untuk mencapai kesepakatan setidaknya pada garis

besar beberapa konvensi yang meliputi perubahan iklim, keanekaragaman hayati,

hutan dll Terutama perwakilan dari negara-negara berkembang menekankan di

Rio pentingnya hak mereka untuk pembangunan ekonomi, yang pergi bersama-

sama dengan dampak yang tumbuh di lingkungan , sehingga negara-negara

industri memiliki tanggung jawab khusus untuk realisasi tujuan lingkungan global

yang dinyatakan UNCED.

Meskipun efek positif sebagai akibat dan hasil UNCED ada banyak daerah

pemerintah menolak atau terbukti tidak mampu mengatasi dengan baik. Ketika

kemajuan dinilai pada Rio + 5 (New York, 1997) sejumlah kesenjangan yang

diidentifikasi, khususnya berkaitan dengan keadilan sosial dan kemiskinan. Hal

ini terutama tercermin dari penurunan tingkat bantuan pembangunan resmi (ODA)

dan tumbuh utang internasional, bersama dengan kegagalan untuk memperbaiki:

transfer teknologi, pembangunan kapasitas untuk partisipasi dan pengembangan,

lembaga koordinasi, dan mengurangi tingkat berlebihan produksi dan konsumsi.

Pertemuan kajian menyerukan penguatan, ratifikasi dan implementasi yang lebih

kuat dari meningkatnya jumlah perjanjian dan konvensi internasional yang

mengacu pada lingkungan dan pembangunan.

Tahun-tahun setelah UNCED / Rio telah melihat serangkaian konferensi

PBB global yang berurusan dengan rencana aksi untuk pembangunan manusia.

Sementara UNCED menyampaikan agenda untuk pembangunan berkelanjutan,

8

pemerintah bertemu pada tahun 1994 untuk Konferensi Kairo tentang

Kependudukan dan Pembangunan, pada tahun 1995 untuk KTT Pembangunan

Sosial Kopenhagen dan Konferensi Beijing tentang Perempuan dan

Pembangunan; pada tahun 1996 konferensi Istanbul tentang Pemukiman Manusia

dan Pangan Summit di Roma. Di samping itu, ada banyak perjanjian yang

meliputi iklim, keanekaragaman hayati, desertifikasi, akses terhadap informasi,

polutan organik yang persisten (POP) dll.

Hal ini jelas bahwa pemerintah belum melaksanakan rencana untuk

tindakan UNCED dan konferensi berikut dan perjanjian memiliki (atau

seharusnya) diproduksi. Sebagai dunia menghadapi masa depan ekologi

berbahaya dan tidak pasti, pemerintah kurang komitmen sejati terhadap agenda

pembangunan berkelanjutan.

2.3 PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Tahun 1992, Konferensi PBB mengenai pembangunan dan lingkungan

hidup United Nation Conference on Environment and Development (UNCED)

atau KTT Bumi 1992, telah menjadi tonggak sejarah bagi pengembangan

kebijakan dan hukum lingkungan di tingkat internasional, nasional dan lokal.

Indonesia sebagai salah negara dengan luasan hutan yang besar, tentu sangat

penting bagi perekonomian dan pembangunan.

Potensi sumber daya alam yang besar yang dimiliki Indonesia,

berpengaruh terhadap peningkatan pemanfaatan sumber daya alam bagi

kehidupan dan penghidupan, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun

ekonomi, secara seimbang dan dinamis,

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan bagian dari

pembangunan berkelanjutan terhadap sumber daya alam yang ada dengan

memperhatikan lingkungan secara keseluruhan, sebagai komponen yang penting

pada sistem penyangga kehidupan untuk penyerasi dan penyimbang lingkungan

global, sehingga keterkaitan dunia internasional menjadi hal penting, dengan tetap

mengutamakan kepentingan nasional.

9

Menurut Emil Salim, ciri pokok pola Pembangunan berkelanjutan secara

iksplisit ambang batas keberlanjutan dalam proses pembangunan yang sedang

berlangsung. Kegiatan pembangunan yang mengolah sumber daya alam dan

sumber daya manusia terdapat suatu ambang batas di dalam proses pembangunan

berkelanjutan. Dalam proses ini banyak mengalami gangguan atau titik kritis

seperti hutan yang dibabat terus-menerus, pasti akan habis dan menimbulkan

bencana lingkungan berupa kerusakan hutan, keanekaragaman hayati yang hilang,

tanah longsor, banjir, pencemaran, dan lain-lainnya).

Dengan demikian konsep pembangunan berkelanjutan lingkungan yang

udah diratifikasi harus diimplementasikan dalam aturan perundang-undangan,

sehingga untuk pengelolaan dan pendayagunana sumber daya alam akan selaras

dengan daya dukung lingkungan yang ada.

Pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya terdapat 2 (dua) titik

ambang batas keberlanjutan yaitu:

a. Ambang batas keberlanjutan lingkungan, ditentukan oleh batasan daya serap

pencemaran oleh lingkungan alam satu sisi, dan batas pengelolan sumber daya

alam tanpa kerusakan serta degradasi lingkungan;

b. Ambang batas keberlanjutan sosial, ditentukan oleh batasan bagi terpeliharanya

hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara manusia dengan sesama

manusia, antara manusia dengan masyarakatnya, dan antara sesama kelompok

sosial di dalam dan diluar negeri. .

Kebijakan dalam pembangunan keberlanjutan lingkungan harus

memperhatikan ambang batas di atas, yakni dengan melakukan studi kelayakan

berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau (AMDAL) yang diatur pada

PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL) dan penataan ruang wilayah pembangunan. Dengan adanya Amdal ini

akan bisa mengukur tingkat suatu proyek pembangunan itu sesuai dengan

kelayakan lingkungan. Seberapa besar dampak pembangunan dan dampak yang

akan di timbulkan sesuai dengan ambang batas .

Masalah di negeri ini adalah, banyak Amdal dibuat tidak sesuai dengan

kondisi lingkungan, hal ini disebabkan pola penerapan yang salah selama ini,

10

seharusnya Amdal dibuat dulu, baru izin pembangunan proyek keluar. Seperti

dalam kasus lumpur lapindo Sidarjo. Bencana Lumpur yang ditimbulkan karena

Menyalahi Amdal.. dan ironisnya semua pihak hanya bisa saling menyalahkan.

Terbitnya UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, memberi harapan baru dalam pemberian sanksi bagi pembangunan yang

tidak dilengkapi Amdal, oknum yang membuat Amdal tidak berkompenten atau

tidak  ada sertifikasi Amdal. hal ini untuk menutup praktek-praktek yang ada

dalam pembuatan Amdal,  bukan rahasia umum, bahwa  Amdal yang dibuat hanya

bersifat copy paste, sehingga riset terhadap pembangunan yang dilakukan tidak

memenuhi standar kelayakan dalam proses pembangunan.

Keberlanjutan lingkungan sangat penting bagi regenerasi daya dukung

lingkungan sumber daya alam yang ada, jangan untuk kepentingan sesaat dan

keuntungan yang besar tidak mengindahkan lingkungan, sudah banyak kita

membuat murka alam dan sudah banyak korban nyawa yang sia-sia akibat

keserakan kita terhadap alam.

Kedepan proses pembangunan kebelanjutan lingkungan harus menjadi

bagian dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah baik pusat dan

daerah.

2.4 PORFOLIO ILMU LIGKUNGAN, KONSEP LINGKUNGAN,

KETERKAITAN ANTAR PRINSIP, MAKNA AGENDA 21

1.             Konsep lingkungan

11

           Konsep lingkungan menyatakan bahwa manusia terletak ditengah-tengah

atau sebagai pusat. Karena manusia terletak sebagai pusat maka orientasi manusia

yaitu hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia saja (antroposentrik). Dalam

interaksinya dengan lingkungan alamnya, manusia menempati posisi yang

dominan karena manusia dikaruniai kemampuan budayanya itu manusia mampu

mengubah permukaan muka bumi. Tiap kelompok masyarakat memiliki

budayanya masing-masing. Masyarakat yang telah maju dengan teknologi tinggi

mampu memanfaatkan lingkungan bagi kemakmuran hidupnya. Sebaliknya,

kelompok manusia yang berkemampuan budayanya masih terbatas, pemanfaatan

sumber dayanya.

Semakin maju suatu masyarakat semakin intensif pemanfaatan sda-nya.

Masyarakat yang maju cenderung untuk mengksploitasi sda lebih besar karena

dorongan kebutuhan yang semakin besar dan beragam serta didukung oleh

kemampuan teknologinya. Masyarakat sederhana, cenderung mampu

mempertahankan kelestarian lingkungannya karena adanya norma dan nilai

tertentu yang diterapkan dalam menjaga kelestarian lingkungannya.

Lambat-laun manusia mulai menyadari ketidaknormalan lingkungan

sekitarnya akibat aktifitas mereka sendiri. Manusia mulai berfikir untuk

mengembalikan lingkungan seperti keaadan semula agar dapat digunakan oleh

generasi selanjutnya. Pada tahap ini orientasi manusia mulai beralih yang

semula orientasi dari antroposentrik (orientasi kepentingan sendiri) ke

orientasialtruistik (orientasi untuk kepentingan yang lebih luas).

Akibat dari perubahan orientasi ini manusia mulai mempelajari tentang

lingkungan sekitarnya agar lingkungan tetap dalam kondisi stabil. Karena

lingkungan sekitar sangat luas cakupannya maka lingkungan tidak dapat hanya

dikaji dengan salah satu ilmu saja, tetapi dengan berbagai ilmu seperti ilmu sosial,

ilmu alam, dan lain-lainya. Hal ini menyebabkan banyak pendekatan keilmuan

yang digunakan, diantaranya pendekatan interdisipliner,  pluridisipliner,

multidisipliner dan transdisipliner. Diantara pendekatan-pendekatan keilmuan

tersebut tidak ada pendekatan keilmuan yang terbaik maupun yang terburuk,

12

namun hal ini dilihat dari objek yang dikaji. Dengan melihat objek yang dikaji

maka diharapkan pendekatan-pendekatan ini akan tepat sasaran.

Tiga prinsip yang saling terkait  contohnya yaitu prinsip ke 7, 9, dan 13.

# Prinsip 7  : “dalam lingkungan yang stabil (steady state) keragaman dalam

komunitas lebih tinggi pada lingkungan yang dapat diduga”. Maksud dari dapat

diduga disini adalah dengan adanya kestabilan (keteraturan) pada pola-pola faktor

lingkungan dalam jangka waktu yang relatif lama.terdapat fluktuasi turun-naiknya

kondisi lingkungan di semua habitat, tetapi mudah dan sukarnya untuk diramal

berbeda dari satu habitat ke habitat lain.

# Prinsip 9  : “keragaman tiap komunitas adalah proporsional dengan biomassa

dibagi dengan produktivitasnya”. Asas ini mengandung arti, bahwa efisiensi

penggunaan aliran energi dalam sistem biologi akan meningkat dengan

meningkatnya kompleksitas organisasi sistem biologi dalam suatu komunitas.

# Prinsip 13 : lingkungan fisik yang stabil akan memungkinkan terjadinya

akumulasi keragaman biologik dalam ekosistemnya, dan selanjutnya akan

meningkatkan stabilitas populasi.

Hubungan dari prinsip-prinsip ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam

lingkungan yang stabil (prinsip 7) dalam waktu yang cukup lama, hal ini tidak

saja akan menciptakan keanekaragaman spesies yang tinggi tetapi juga dapat

menimbulkan persebaran keanekaragaman kesatuan populasi. Ketika

keanekaragaman semakin banyak (kompleks) maka efisiensi penggunaan aliran

energi dalam sistem biologi akan semakin meningkat (prinsip 9). Sebagai contoh

pada daur aliran materi dan energi, ekosistem yang baru terbentuk efisiensi aliran

materinyanya akan lebih rendah daripada ekosistem yang mendekati klimaks

karena pada ekosistem yang baru terbentuk keanekaragaman spesiesnya masih

rendah dan aliran materi tidak akan cepat terjadi. Bandingkan dengan ekosistem

yang mencapai klimaks dimana terdapat banyak keanekaragaman spesies,

misalkan pada ekosistem baru hanya terdapat produsen dan pengurai, bisa

dibyangkan bagaimana lamanya aliran materi dan energi yang terjadi, karena

pengurai hanya akan menunggu sampai produsen mati.

13

Untuk prinsip ke 13 sudah jelas terlihat bahwa hal ini berhubungan dengan

prinsip ke 7 dan 9. Ketika lingkungan fisik sudah stabil maka seperti yang

diuraikan diatas keanekaragaman akan melimpah dan akan terjadi kestabilan

populasi. Karena kehidupan populasinya terjamin. Namun, hal ini perlu

mendapatkan perhatian yang serius. Ketika suatu ekosistem sudah mantap

(banyak keanekaragaman) manusia sering meng-eksploitasinya secara besar-

besaran karena manusia mengganggap seandainya diambil tidak apa-apa karena

banyaknya jumlah populasinya. Hal ini tentunya akan menyebabkab suatu

kerusakan sistem lingkungan apabila terus-menerus dilakukan. Untuk itu

pentingnya perluasan ruang lingkup ekologi menjadi ilmu lingkungan yang

memiliki batasan yang lebih jauh agar ekosistem ini tetap terjaga.

Makna agenda 21 bagi konsep pembangunan berkelanjutan adalah

membangun untuk memenuhi kebutuhan saat ini sekaligus untuk mempersiapkan

jamina kehidupan yang baik bagi generasi selanjutnya. Seperti halnya uraian

didepan pembangunan berkelanjutan ini kelanjutan bergerak dalam dimensi

persoalan lingkungan, sosial, ekonomi, teknologi dan budaya.pembangunan

berkelanjutan penting karena jumlah manusia semakin banyak sedangkan sumber

daya semakin berkurang.

Mengapa indonesia merasa berkepentingan?

Hal ini karena indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi

peserta aktif pada united nations  conference on environment and development

(unced, juga dikenal sebagai “ktt bumi) di rio de janeiro, brasil pada tahun 1992.

Pada tahun 1997, indonesia mengeluarkan agenda 21 nasional, yang persiapannya

melibatkan lebih dari 1000 peserta dari berbagai kalangan selama lebih dari dua

tahun. Sehingga indonesia merasa menjadi bagian dari agenda 21. Hal ini masih

ditambah dengan gelar negara megabiodiversitas yang disandang indonesia

sehingga pembangunan berkelanjutan sangat dibutuhkan di indonesia.

Menurut kami, jalan yang paling efektif untuk menyelesaikan berbagai

persoalan lingkungan adalah  pendidikan. Mengapa pendidikan? Pendidikan

merupakan suatu pilar utama dalam membentuk kepribadian seseorang.

Pendidikan yang saya maksud disini adalah pendidikan dalam makna yang

14

sebenarnya, yaitu bukan hanya dengan transfer materi tetapi juga diikuti dengan

transfer nilai-nilai.

Hal positif dari pendidikan adalah dengan adanya pendidikan maka secara

tidak langsung etika, teknologi, dan hukum diajarkan kepada subjek didik. Ketika

pendidikan dapat benar-benar berjalan sebagaimana mestinya maka transfer nilai-

nilai pun akan masuk kedalam subjek didik. Nilai-nilai inilah yang akan

membentuk etika dari subjek didik, ketika subjek didik mempunyai etika yang

baik tentu saja mereka mengetahui mana hal baik dan mana hal yang tidak baik,

sehingga mereka mengetahui mana yang melawan hukum dan mana yang benar

secara hukum serta tidak menutup kemungkinan subjek-subjek ini suatu saat akan

mebuat peraturan (hukum) yang sesuai dengan etika yang mereka peroleh.

Sedangkan untuk masalah teknologi, ketika subjek didik mempunyai banyak ilmu

dari hasil pendidikan maka mereka akan menciptakan teknologi sendiri untuk

mempermudah dirinya dalam hal memenuhi kebutuhannya.

Segi negatif dari pendidikan adalah dengan menjadikan pendidikan sebagi

pilar utama pendidikan banyak dicari oleh masyarakat, mereka berlomba-lomba

untuk mencapai pendidikan tertinggi, serta banyak pihak-pihak yang

menginginkan masyarakat itu mempunyai pendidikan yang tinggi apabila ingin

bekerja dengan mereka. Akibatnya pendidikan tidak berjalan dengan semestinya,

banyak dari masyarakat yang berfikir bahwa pendidikan itu untuk ijazah, bukan

untuk mendapatkan ilmu. Hal ini diimbangi dengan semakin mahalnya biaya

pendidikan dan menjadikan pendidikan merupakan halnya yang sangat mewah

bagi kaum-kaum yang tidak mampu. Dengan banyaknya masyarakat yang

beranggapan bahwa dengan ijazah yang tinggi maka akan dengan mudah

memperoleh pekerjaan tidak jarang banyak masyarakat yang hanya sekedar

membeli ijazah saja, tentunya hal ini akan memperburuk kualitas sdm indonesia.

15

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Indonesia telah menerima Agenda 21 Global sebagai persetujuan tidak

mengikat (non binding agreement) hasil konferensi UNCED 1992 dan

menjadikannya sebagai pedoman dasar bagi penyelenggaraan dan penyusunan

kebijakan lingkungan dan pembangunan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi peserta aktif pada

united nations  conference on environment and development (unced, juga dikenal

sebagai “ktt bumi) di rio de janeiro, brasil pada tahun 1992. Pada tahun 1997,

indonesia mengeluarkan agenda 21 nasional, yang persiapannya melibatkan lebih

dari 1000 peserta dari berbagai kalangan selama lebih dari dua tahun. Sehingga

indonesia merasa menjadi bagian dari agenda 21. Hal ini masih ditambah dengan

gelar negara megabiodiversitas yang disandang indonesia sehingga pembangunan

berkelanjutan sangat dibutuhkan di indonesia.

16

DAFTAR PUSTAKA

Budianto. Pelaksanaan Sistem Kebijaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan

Lingkungan.2008.Semarang:Universitas Diponegoro

http://www.worldsummit2002.org/index.htm?http://www.worldsummit2002.org/

guide/unced.htm

http://hukum.kompasiana.com/2010/07/17/prespektif-pembangunan-

berkelanjutan-lingkungan/

http://teloanyar.blogspot.com/2012/09/portofolio-ilmu-lingkungan-konsep.html

17