FAKULTAS KEDOKTERAN UNIZAR, MATARAM

BLOK / MODUL 2: BIOPSIKO SOSIOKULTURALSEMESTER 1, TAHUN 2008MATA KULIAH : HUKUM KEDOKTERAN INDONESIA & DASAR-DASAR KODE ETIK

KEDOKTERAN ISLAMDOSEN : dr. INDRADJID, MS.

BLOK/Modul 2 : BIOPSIKO SOSIOKULTURALSemester I, Tahun 2008Mata Kuliah : Hukum Kedokteran Indonesia dan

Dasar-Dasar Kode Etik Kedokteran IslamDosen : dr. Indradjid, MS.

Learning objectives :

1. Mengetahui dan memahami Dasar-Dasar Hukum Kedokteran Indonesia

2. Mengetahui dan memahami Dasar-Dasar Kode Etik Kedokteran Islam

3. Secara bertahap dan berkelanjutan dapat mengimplementasikan (1) dan (2).

Mata Kuliah : Hukum Kedokteran Indonesia dan Dasar-Dasar Kode Etik Kedokteran Islam

A. PENDAHULUAN :

Ruang lingkup :

1. UURI No. 23 tahun 1992, tentang kesehatan

2. UURI No. 29 tahun 2004, tentang praktik kedokteran

3. Kode Etik Kedokteran

Butir-butir lafal sumpah dokter Indonesia yang sesuai sumpah Hipocrates (Deklarasi Geneva 1948), antara lain :1.Membaktikan diri guna kepentingan perikemanusiaan.2.Menjalankan tugas dokter dengan cara terhormat dan bersusila.3.Memelihara martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran4.Merahasiakan segala sesuatu karena pekerjaan/ profesi sebagai dokter.5.Kesehatan penderita diutamakan.6.Profesi kedokteran tidak membedakan agama, bangsa, kesukuan, politik atau kedudukan sosial.7.Menghormati hidup insani mulai dari saat pembuahan.8.Teman sejawat diperlakukan sebagai saudara kandung.

Dari sumpah ini, profesi kedokteran merupakan profesi luhur dan mulia karena terkait dengan perikehidupan manusia yang bermartabat. Dokter merupakan unsur tenaga kesehatan penting dalam rangka pelayanan kedokteran dan kesehatan yang perlu diberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam menjalankan pekerjaan atau profesinya.

B. UURI No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan.- Bab I : KETENTUAN UMUM.

Pasal 1 : beberapa pengertian.a. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial

yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

b. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

- Bab II : Asas dan TujuanPasal 2 : Pembangunan kesehatan berasaskan

perikemanusiaan..........dst.- Bab III : Hak dan kewajiban memperoleh derajat kesehatan yang

optimal.- Bab IV : Tugas dan tanggung jawabPasal 6 : Pemerintah bertugas, membina dan mengawasi

penyelenggaraan upaya kesehatan.

- Bab V : Upaya kesehatanPasal 10 : Upaya kesehatan dengan pendekatana.Promotif : pemeliharaan dan peningkatan kesehatanb.Preventif : pencegahan penyakitc.Kuratif : penyembuhan penyakitd.Rehabilitatif : pemulihan kesehatanPasal 11 : kegiatan upaya kesehatana.Kesehatan keluargab.Perbaikan gizic.Penyembuhan dan pemulihan kesehatand.Penyuluhan kesehatan masyarakate.Kesehatan jiwaf.dst.Pasal 14 : Kesehatan istri meliputi kesehatan pada masa

prakehamilan, kehamilan, persalinan, pasca persalinan dan masa di luar kehamilan dan persalinan.

Pasal 15 :Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.Keterangan :- Tindakan dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun, dilarang, karena bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan dan kesopanan.-Namun dalam keadaan darurat dapat dilakukan dengan persyaratan :a.Atas indikasi medis, pertimbangan ahli b.Oleh tenaga kesehatan yang ahli dan berwenang untuk itu (profesional)c.Dengan persetujuan pasien / keluarganyad.Pada sarana kesehatan tertentu

Pasal 33 :a.Dalam penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, transfusi darah, implan obat dan atau alat kesehatan, serta bedah plastik dan rekonstruksi.b.Kegiatan (a) hanya dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial.c.Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ahli dan berwenang serta pada sarana kesehatan tertentu.

- Bab VI : SUMBERDAYA KESEHATANPasal 49 : meliputi :a.Tenaga kesehatan b.Sarana kesehatanc.Perbekalan kesehatand.Pembiayaan kesehatane.Pengelolaan kesehatanf.Penelitian dan pengembangan kesehatan

Pasal 53 :a.Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.b.Mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.c.Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.d.Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.e.Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan.f.Ganti rugi dimaksud (e) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- Bab VII : PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA KESEHATAN

- Bab VIII :PEMBINAAN DAN PENGAWASAN- Bab IX : PENYIDIKANPOLRIPNS DEPKES- Bab X : KETENTUAN PIDANA.Pasal 80 : penjara 15 tahundenda 500 juta rupiahTINDAK PIDANA :Kejahatan : pasal 80,81,82Pelanggaran : pasal 84 → denda max : 10 juta

rupiah.- Bab XI : KETENTUAN PERALIHAN- Bab XII : KETENTUAN PENUTUP

C. UURI No. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN Menghindari praktik kedokteran yang eksploitatif dan

mengabaikan etika profesi yang seharusnya dijunjung tinggi Memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap tenaga

profesi Pembentukan struktur baru :1. Konsil Kedokteran Indonesia.

Pengaturan, pengesahan dan pembinaan para dokter di hulunya.2. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Pembinaan di hilirnya. Berisi XII Bab, antara lain :

- Bab I : Ketentuan Umum- Bab III : Konsil Kedokteran Indonesia- Bab IV : Standard Pendidikan Kedokteran- Bab V : Pendidikan dan Pelatihan- Bab VI : Registrasi Dokter- Bab VII: Penyelenggaraan Praktik Kedokteran- Bab IX : Pembinaan dan Pengawasan- Bab X : Ketentuan Pidana

Penyelenggaraan praktik kedokteran merupakan inti dari berbagai kegiatan upaya kesehatan, harus dilakukan oleh dokter yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

Bab III, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), tugas :a. Melakukan registrasi dokterb. Mengesahkan standar pendidikan profesi dokter bersama

kolegium kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan asosiasi rumah sakit pendidikan.

c. Pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai fungsi masing-masing.

Praktik Kedokteran meliputi :a. Mewawancarai pasien (anamnesa)b. Memeriksa fisik dan mental pasienc. Menentukan pemeriksaan penunjangd. Menegakkan diagnosae. Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasienf. Melakukan tindakan kedokterang. Menulis resep obat / alat kesehatanh. Menerbitkan surat keterangan dokter

Rahasia Kedokteran.a. Setiap dokter wajib menyimpan rahasia kedokteran dalam

praktik kedokteran.b. Rahasia ini hanya dapat dibuka untuk kepentingan pasien,

memenuhi permintaan aparatur penegak hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban dokter.a. Memperoleh perlindungan hukumb. Memberi pelayanan medis menurut standar profesi dan

standar prosedur operasionalc. Memperoleh informasi lengkap dan jujur dari pasien atau

keluarganyad. Menerima imbalan jasa

Hak dan kewajiban pasien :a. Mendapat penjelasan lengkap sebelum dilakukan tindakan

medikb. Meminta pendapat dokter lainc. Mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medisd. Menolak tindakan medise. Mendapatkan keterangan tentang isi rekam medisf. Memberi informasi lengkap dan jujur tentang masalah

kesehatannyag. Mematuhi nasihat / petunjuk dokterh. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokterana. Memerikksa dan memberi keputusan terhadap pengaduan

yang terkait dengan disiplin dokterb. Bila ditemukan pelanggaran ETIKA KEDOKTERAN →

meneruskan kepada organisasi profesic. Keputusan dapat berupa TIDAK BERSALAH atau SANKSI

DISIPLIN :- peringatan tertulis- rekomendasi pencabutan STR atau SIP- mewajibkan mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan dokter.

KETENTUAN PIDANAo PIDANA PENJARAo DENDA : Rp 50 juta – Rp 300 juta.

D. ISLAM DAN KEDOKTERAN / KESEHATANIssues Penting

1. Manusia menurut IslamKehidupan manusia bukan hanya kehidupan duniawi saja, tetapi berkelanjutan sampai kehidupan di alam akhirat (ukhrawi) yang merupakan hasil amalan kehidupan di dunia. (“...dan berbekallah kamu, maka sebaik-baik bekal adalah taqwa dan bertaqwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal” – QS. Al Baqarah 197)

2. Perawatan orang sakita. Islam berpendapat bahwa setiap penyakit ada obatnya, kecuali

sakit tua. Setiap muslim wajib berobat dan karena itu wajib pula mengadakan dokter dan paramedik muslim (fardu kifayah).

b. Sifat-sifat dokter muslim :beriman, menghormati si sakit, ikhlas, menyimpan rahasia, membimbing jiwa si sakit, sabar dan bertanggung jawab.

3. Pemeriksaan terhadap lawan jenis.Berdasarkan keadaan darurat maka membolehkan yang dilarang. Untuk mencegah fitnah sewaktu dokter memeriksa pasien dihadiri orang ketiga dari keluarganya atau paramedis (sebaiknya yang sejenis).

4. Transplantasi Alata. Berobat dengan alat tubuh manusia yang telah meninggal

dimungkinkan dalam keadaan darurat yang dinyatakan oleh tim ahli bahwa tidak ada cara lain.

b. Memperoleh pernyataan kesediaan donor sewaktu masih hidup atau setidak-tidaknya ijin tertulis dari keluarga atau ahli warisnya.

5. Transfusi darahmemberi dan menerima darah untuk pengobatan dalam keadaan darurat dibolehkan asal bersifat sukarela tanpa pamrih dan karena Allah.

REFERENSI :

1. Ditjen Kelembagaan Agama Islam, Depag RI; Islam Untuk Disiplin Ilmu Kedokteran dan Kesehatan – 1, Jakarta, 2002.

2. Indonesia Legal Center Publishing : Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran, 2006.

3. Pusat Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Depkes RI : Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Jakarta, 1992.

4. Soepardi, Sudibyo : Kode Etik Kedokteran Islam, terjemahan dari “Islamic Code of Medical Ethics”, no date.