pembinaan jiwa korps, kode etik, dan disiplinpns · pdf filemasing, umpamanya kode etik guru,...

Modul UD Tk.I danUPKP BPOM RI

Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Disiplin PNS 5. 1

MODUL 5

PEMBINAAN JIWA KORPS, KODE ETIK, DAN DISIPLINPNS

Reviewer: Dr. Hamidah, S.E., M.Si.

MATERI UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KEPANGKATAN (UPKP)

APARATUR SIPIL NEGERA (ASN) BADAN POM RI 2015



Modul 5 PEMBINAAN JIWA KORPS, KODE ETIK,

DAN DISIPLIN PNS

A. Pendahuluan Kelancaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional sangat

dipengaruhi oleh kesempurnaan pengabdian aparatur negara.Pegawai Negeri

Sipil(PNS) merupakan unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan

yang terbaik, adil dan merata kepada masyarakat. Untuk menjamin tercapainya tujuan

pembangunan nasional, diperlukanPNS yang netral, mampu menjaga persatuan dan

kesatuan bangsa, profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas,

serta penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

Agar PNS mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas

secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan pembinaan secara terus menerus

dan berkesinambungan. Pembinaan jiwa korps akan berhasil dengan baik apabila

diikuti dengan pelaksanaan dan penerapan kode etik dalam kehidupan sehari-hari

PNS.Dengan adanya kode etik bagi PNS dimaksudkan sebagai bagian dari upaya

meningkatkan kualitas PNS dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004

Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS antara lain diatur mengenai nilai-

nilai dasar yang terkandung di dalam pembinaan jiwa korps dan kode etik yang

memuat kewajiban PNS terhadap negara dan Pemerintah, terhadap organisasi,

terhadap masyarakat, terhadap diri sendiri, dan terhadap sesama PNS, serta

penegakan kode etik.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini membahas Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri

Sipil, dan Disiplin PNS.

C. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU)

Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta diharapkan memahami

maknaPembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, dan Disiplin PNS,serta dapat

menerapkannya dalam rangka pelaksanaan tugas di unit kerja dandi kehidupan sehari-

hari.



D. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)

Setelah mempelajari modul ini, para peserta mampu:

1) Menjelaskan Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS sesuaidengan Peraturan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004;

2) Menjelaskan Disiplin PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010,sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011;

3) Menjelaskan pengertian Jiwa Korps PNS, tujuan pembinaan Jiwa Korps, ruang

lingkup pembinaan Jiwa Korps, nilai-nilai dasar PNS, etikaPNS, kode etik PNS dan

penegakan kode etik PNS, budaya organisasi, dan KORPRI, sesuai dengan

Keppres No. 83. Tahun 1971 tentang Korpri sebagai organisasi kedinasan;

4) Menjelaskan pengertian disiplin PNS, kewajiban dan larangan PNS, pelanggaran

dan jenis hukuman disiplin, tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan

penyampaian hukuman disiplin, upaya administratif, dan berlakunya hukuman

disiplin; dan

5) Menjelaskan pengertian penilaianprestasi kerja PNS, prinsip penilaian prestasi

kerja, sasaran kerja pegawai (SKP), ketentuan umum penyusunan SKP, unsur-

unsurSKP, cara penilaian prestasi kerja, pelaksanaan penilaian SKP, penilaian

perilaku kerja, pejabat penillai, atasan pejabat penilai, dan pelaksanaan penilaian,

serta keberatan atas hasil penilaian prestasi kerja.

E. Materi Bahasan Materi bahasanmata pelajaran ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan belajar yaitu:

1. PembinaanJiwa Korps dan Kode Etik PNS;

2. Disiplin PNS;

F. Uraian Materi Kegiatan Belajar 1: PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. Pengertian Jiwa KORPS

Seuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004

tentang pembinaan jiwa Korps dan kode etik PNS menjelaskan bahwa jiwa Korps PNS

adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab,

dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan, dan rasa memiliki organisasi PNS dalam

rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Pembinaan



Jiwa Korps PNS dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian,

kesetiaan, dan ketaatan PNS kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Tujuan Pembinaan Jiwa KORPS Pembinaan Jiwa Korps PNS bertujuan untuk:

a) Membina karakter/watak, memelihara persatuan dan kesatuan secara

kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dan pengabdian kepada

masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan PNS.

b) Mendorong etos kerja PNS untuk mewujudkan PNS bermutu tinggi dan

bertanggungjawabsebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat.

c) Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan

kebangsaan PNS sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

dalamNegara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Ruang Lingkup Pembinaan Jiwa KORPS Ruang lingkup pembinaan Jiwa Korps PNS mencakup:

a) Peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan

profesionalitasPNS serta berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan

Pemerintah yang terkait dengan PNS;

b) Partisipasi dalam penyusunan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan

Pegawai Negeri Sipil;

c) Peningkatan kerjasama antara PNS untuk memelihara dan

memupukkesetiakawanan dalam rangka meningkatkan Jiwa Korps PNS;

d) Perlindungan terhadap hak-hak sipilatau kepentingan PNS sesuaidengan

peraturan perundang-undanganyang berlaku dengan tetap mengedepankan

kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

4. NIlai-Nilai Dasar Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi:

a) Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b) Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945;

c) Semangat nasionalisme;

d) Mengutamakan kepentingan negara di atas pribadi atau golongan;

e) Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;



f) Penghormatan terhadap hak asasi manusia;

g) Tidak diskriminatif;

h) Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan

i) Semangat Jiwa Korps.

5. Etika Pegawai Negeri Sipil Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS

wajib bersikap dan berpedoman pada etika sebagai berikut:

a. Etika dalam bernegara, meliputi:

1) Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945;

2) Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;

3) Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku

dalam melaksanakan tugas;

4) Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan

yangbersih dan berwibawa;

5) Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktudalam melaksanakan

setiap kebijakan dan program Pemerintah;

6) Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien

dan efektif; dan

7) Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan tidak benar.

b. Etika dalam berorganisasi,meliputi:

1) Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan;

2) Menjaga informasi yang bersitat rahasia;

3) Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan pejabat berwenang;

4) Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;

5) Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam

rangka pencapaian tujuan;

6) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;

7) Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;

8) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka

peningkatan kinerja organisasi; dan

9) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja



c. Etika dalam bermasyarakat, meliputi:

1) Mewujudkan pola hidup sederhana;

2) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan

tanpa unsur pemaksaan;

3) Memberikan pelayanan cepat, tepat, terbuka, adil, tidak diskriminatif;

4) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan

5) Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

d. Etika terhadap diri sendiri, meliputi:

1) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi tidak benar;

2) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;

3) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, golongan;

4) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan,

keterampilan,dan sikap;

5) Memiliki daya juang yang tinggi;

6) Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;

7) Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan

8) Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

e. Etika terhadap sesamaPNS, meliputi:

1) Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan

yangberlainan;

2) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;

3) Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun

horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, antar instansi;

4) Menghargai perbedaan pendapat;

5) Menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;

6) Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS; dan

7) Berhimpun dalam satu wadah Korps PNS Republik Indonesia yang

menjaminterwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam

memperjuangkan hak-haknya.

6. Kode Etik dan Penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil



Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatanPNSdalam

melaksanakantugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.PNS yang melakukan

pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral secara tertulis yang dinyatakan oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian berupa pernyataan tertutup atau terbuka dan

menyebutkan jenis pelanggaran. Selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan

tindakan administratif sesuai peraturanperundangundangan atas rekomendasi

MajelisKode Etik.

Majelis Kehormatan Kode Etik PNS adalah lembaga non struktural instansi

pemerintah yang ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian dan bertugas melakukan

penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggarankode etik.Majelis Kode Etik

mengambil keputusan setelahmemeriksa PNS yang disangka melanggar kode etik

dengan diberi kesempatan membela diri.Keputusan Majelis Kode Etiksecara

musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai dengan suara terbanyak danbersifat final.

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang kepada Pejabat yang

berwenang sebagai bahan dalammemberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya.

a. Kode Etik Instansi Dan Kode Etik Profesi

Selain Kode Etik PNS yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah,

berdasarkan ketentuan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah: 1) Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi dapat menetapkan Kode

Etik Instansi sesuai dengan sifat dan karakteristik yang menjadi tugas dan fungsi

instansinya.

2) Organisasi Profesi di lingkungan PNS dapat menetapkan kode etiknya masing-

masing, umpamanya Kode Etik Guru, Kode Etik Perawat, Kode Etik Dokter dan

sebagainya.

Kode etik instansi dan kode etik profesi ditetapkan berdasarkan karakteristik

masing-masing instansi dan organisasi profesi. Kode etik tersebut tidak boleh

bertentangan dengan kode etik sebagaimana yang diatur dalam PP No. 42 Tahun

2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

b. Penegakan Kode Etik

Berdasarkan PP No. 42 Tahun 2004 pelanggaran kode etik adalah segala

bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang bertentangan dengan butir-butir jiwa

korps dan kode etik.PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi

moral. Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat yang



berwenang. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau

Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara

terbuka:

1) Pernyataan secara tertutup yaitu pernyataan disampaikan oleh pejabat yang

berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup. Pengertian dalam

ruang tertutup yaitu bahwa penyampaian pernyataan tersebut hanya diketahui oleh

PNS yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan serta

pejabat lain yang terkait dengan catatan pejabat terkait dimaksud tidak boleh

berpangkat lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.

2) Pernyataan secara terbuka yaitu pernyataan dapat disampaikan melalui forum-

forum pertemuan resmi PNS, upacara bendera, media massa dan forum lainnya

yang dipandang sesuai untuk itu.

Dalam Pemberian sanksi moral harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik

yang dilakukan oleh PNS.Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan

wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat

struktural eselon IV.

PNS yang melakukan pelanggaran kode etik, selain dikenakan sanksi moral,

tidak tertutup kemungkinan yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin PNS atau

tindakan administratif lainnya oleh Pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan

rekomendasi dari Majelis Kode Etik. Penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS, harus

berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Disiplin PNS.

c. Majelis Kode Etik Majelis Kehormatan Kode Etik PNS yang selanjutnya disingkat Majelis Kode

Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan

penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan

oleh PNS.

Untuk memperoleh obyektivitas dalam menentukan seorang PNS melanggar

kode etik, maka pada setiap instansi dibentuk Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik

bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada PNS yang disangka melakukan

pelanggaran terhadap kode etik.Untuk instansi Pemerintah yang mempunyai instansi

vertikal di daerah, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan

wewenangnya kepada pejabat lain di daerah untuk menetapkan pembentukan Majelis

Kode Etik.



Pembentukan Majelis Kode Etik ditetapkan oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian yang bersangkutan.

Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri atas:

1) satu orang Ketua merangkap Anggota;

2) satu orang Sekretaris merangkap Anggota; dan

3) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.

Apabila jumlah anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka

jumlahnya harus ganjil. Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh

lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa karena disangka melanggar

kode etik.

Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang

disangka melanggar kode etik. Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan

pelanggaran kode etik, Majelis Kode Etik di samping dapat memanggil dan memeriksa

PNS yang bersangkutan, juga dapat mendengar pejabat lain atau pihak lain yang

dipandang perlu.

Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi

kesempatan membela diri.Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah

mufakat. Apabila dalam musyawarah tersebut tidak tercapai mufakat, maka keputusan

diambil dengan suara terbanyak.Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final, yaitu

bahwa keputusan Majelis Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan.

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada

Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau

sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan. Ketentuan ini mengaskan bahwa yang

memberikan sanksi moral kepada PNS yang melanggar kode etik adalah Pejabat yang

berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk. Sanksi moral hanya dapat diberikan

apabila Majelis Kode Etik telah merekomendasikan bahwa yang bersangkutan

dinyatakan telah melanggar kode etik PNS.

7. Budaya Organisasi Budaya organisasi merupakan nilai-nilai yang diyakini, dihayati, dan diamalkan oleh

seluruh anggota organisasi untuk melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup

dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota

organisasi dalam berkarsa dan berkarya. Budaya Badan POM terdiri atas:

a) Profesional:menegakkanprofesionalismedenganintegritas, obyektivitas,

ketekunan, dan komitmen yang tinggi.



b) Kredibel: dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional, dan

internasional.

c) Cepat tanggap: antisipasif dan responsif dalam mengatasi masalah.

d) Kerjasama tim:mengutamakan keterbukaan, saling percaya, dan komunikasi

yang baik.

e) Inovatif: mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi

terkini.

8. PengertianKorps Pegawai Republik Indonesia Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) adalah organisasi nonkedinasan

suatu wadah menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesiadalam perjuangan .

pengabdian kepada bangsa dan NKRI yang bersifat demokratis, bebas, aktif,

profesional, netral, produktif,danakuntabel.KORPRI dibentuk pada tanggal 29

Nopember 1971 dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971berdasarkan

Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Visi, Misi dan Fungsi KORPRI Visi KORPRI adalah terwujudnya organisasi KORPRI yang kuat, netral,

demokratis, untuk membangun Jiwa Korps(KORSA) Pegawai Republik Indonesia dan

mensejahterakan anggota dan keluarganya.

Misi KORPRI adalah:

a) Mewujudkan organisasi KORPRI yang kuat, berwibawa, dan mencakup seluruh

tingkat kepengurusan;

b) Membangun solidaritas dan soliditas pegawai Republik Indonesia sebagai perekat

dan alat pemersatu bangsa dan negara;

c) Mewujudkan kesejahteraan, penghargaan, pengayoman, perlindungan hukum

untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota;

d) Membangun pegawai Republik Indonesia yang bertakwa, profesional, disiplin,

bebas KKN,dan mampu melaksanakantugas kepemerintahan;

e) Mewujudkan KORPRI yang netral dan bebas dari pengaruh politik.

KORPRI berfungsi:

a) Sebagai satu-satunya wadah berhimpunnya seluruh anggota;

b) Membina dan meningkatkan Jiwa Korps (Korsa);

c) Sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara;



d) Sebagai wadah untuk peningkatan kesejahteraan dan memberikan penghargaan

bagi anggota;

e) Sebagai pengayom, pelindung, pemberi bantuan hukum bagi anggota;

f) Meningkatkan harkat dan martabat anggota;

g) Meningkatkan ketakwaan, kejujuran, keadilan, disiplin, profesionalisme;

h) Mewujudkan kepemerintahan yang baik;

i) Mitra aktif perumusan kebijakan pemerintah;

j) Pelopor pelayanan publik; dan

k) Penyalur kepentingan bangsa.

10. KeanggotaanKORPRI

Anggota KORPRI terdiri atas:

a. Anggota Biasa, yaitu:

1) PNS Republik Indonesia;

2) Pegawai BUMN dan BUMD, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Pendidikan,

Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat

dan Daerah, Badan Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus;

3) Aparatur Pemerintah Desa dan/atau nama lain dari desa.

b. Anggota Luar Biasa, yaitu Pensiunan PNS Republik Indonesia, BUMN dan

BUMD, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Pendidikan, Lembaga Penyiaran

Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, Badan

Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus.

c. Anggota Kehormatan, yaitu para Penasihat KORPRI di semua tingkat

kepengurusan dan seseorang yang berjasa kepada KORPRI yang dipilih selektif

dan ditetapkan Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

Anggota KORPRI memiliki hak sebagai berikut:

a. Anggota Biasa, mempunyai hak:

1) Memilih dan dipilih dalam kepengurusan;

2) Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi;

3) Mendapat perlindungan dan pembelaan atas perlakuan tidak adil;

4) Mendapat pendampingan dan bantuan hukum;

5) Memperoleh kesejahteraan sesuai kemampuan organisasi; dan

6) Memperoleh perlakuan yang adil dan perlindungan dari intervensi politik dalam

menjalankan tugas-tugas kedinasan.



b. Anggota Luar Biasa, mempunyai hak:

1) Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi; dan

2) Mendapat pendampingan dan bantuan hukum.

c. Anggota Kehormatan, mempunyai hak:

1) Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi; dan

2) Mendapat pendampingan dan bantuan hukum.

Selain memiliki hak, anggota KORPRI pun memiliki kewajiban sebagai berikut:

a. Anggota Biasa, mempunyai kewajiban untuk:

1) Menaati anggaran dasar dan rumah tangga, peraturan organisasi;

2) Menjaga netralitas, solidaritas, dan soliditas anggota;

3) Membela dan menjunjung tinggi organisasi;

4) Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi;

5) Menghadiri rapat, pertemuan, serta kegiatan organisasi; dan

6) Membayar iuran anggota.

b. Anggota Luar Biasa, mempunyai kewajiban untuk:




4) Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi; dan

5) Menghadiri rapat, pertemuan, serta kegiatan organisasi.

c. Anggota Kehormatan, mempunyai kewajiban untuk:




4) Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi; dan

5) Menghadiri rapat, pertemuan, serta kegiatan organisasi.

11. Kepengurusan dan Masa JabatanKORPRI Pengurus KORPRI terdiri atas Dewan dan Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI. Dewan Pengurus KORPRI bersifat kolektif yang dipilih anggota berdasarkan

musyawarah sesuai tingkat kepengurusan.Masa jabatan Dewan Pengurus KORPRI 5

(lima) tahun sedangkan masa jabatan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.Tingkat kepengurusan KORPRI dan

wilayah kerja:



a) Dewan Pengurus KORPRI Nasional mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b) Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non

Kementerian/KesekretariatanLembaga Negara meliputi Kementerian, Lembaga

Pemerintah Non Kmenterian,Keskretariatan Lembaga Negara;

c) Dewan Pengurus KORPRI BUMN, Badan Hukum Milik Negara dan/atau

Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Layanan Umum Pusat,

Badan Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus mempunyai wilayah kerja

di masing-masing instansi;

d) Dewan Pengurus KORPRI pada Markas Besar TNI dan Kepolisian Negara RI

berkedudukan di Markas Besar TNI dan Kepolisian Negara RI mempunyai wilayah

kerja di masing-masing instansi;

e) Dewan Pengurus KORPRI Provinsi mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah

Provinsi yang bersangkutan;

f) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota mempunyai wilayah kerja meliputi

wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Kegiatan Belajar 2: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan

menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau

peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak

menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang

dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

adalah PPK Pusat, PPK Daerah Provinsi, dan PPK Daerah Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur

wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

2. Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil serta Pelanggaran dan Jenis Hukuman Disiplin a. Pelanggaran Terhadap Kewajiban

No Kewajiban Tingkat Hukuman/Jenis Pelanggaran Ringan Sedang Berat

1 mengucapkan apabila tanpa



sumpah/janji PNS; alasan yang sah 2 mengucapkan

sumpah/janji jabatan;

apabila tanpa alasan yang sah

3 setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja

apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi ybs

apabilapelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau negara

4 menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;




5 melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;




6 menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;




7 mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;




8 memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;




9 bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;




10 melaporkan dengan segera kepada

apabila pelanggaran

apabila pelanggaran

apabilapelanggaran berdampak



atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapatmembahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;

berdampak negatif pada unit kerja

berdampak negatif pada instansi ybs

negatif pada Pemerintah dan/atau negara

keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi7½ jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja

11-15 hari kerja (pernyata an tidak puas secara tertulis)

a. 21-25 hari kerja (penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 tahun)

26-30 hari kerja (penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun)

a. 36-40 hari kerja (pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah)

b. 41-45 hari kerja (pembebasan dari jabatan)

46 hari kerja atau lebih (pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS)

12 mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;

pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun 25% s.d. 50%

pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25%

13 menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;




14 memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

apabila pelayanan tidak sesuai perundang-undangan



15 membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;

apabila pelanggaran tidak sengaja

apabila pelanggaran sengaja

16 memberikan kesempatan kepada

apabila pelanggaran

apabila pelanggaran



bawahan untuk mengembangkan karir;

tidak sengaja sengaja

17 menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;




b. Pelanggaran Terhadap Larangan

No Larangan Tingkat Hukuman/Jenis Pelanggaran Ringan Sedang Berat

1 menyalahgunakan wewenang;

menyalahgunakan wewenang

2 menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain

3 tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;

tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional

4 bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;

bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing

5 memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak atau tidak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;




6 melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar ….






lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

6 melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;




7 memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;

memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan

8 menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya

9 bertindak semena-mena terhadap bawahan;

apabila pelanggaran tidak sengaja

apabila pelanggaran sengaja

10 melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah

apabila pelayanan tidak sesuai perundang-

apabila pelayanan tidak sesuai perundang-




satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

undangan undangan

11 menghalangi berjalannya tugas kedinasan;




12 memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara: a. ikut serta sebagai

pelaksana kampanye; b. menjadi peserta

kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

c. sebagai peserta kampanyedengan mengerahkan PNS lain; dan/atau

d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara

a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye

b. menjadi peserta kampanye menggunakan atribut partai atau atribut PNS

c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain

sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara

13 memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden dengan cara:

mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap

membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan

13 a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,

pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam

salah satu pasangan calon selama masa kampanye



selama, dan sesudah masa kampanye meliputipertemuan,ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat

14 memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan

memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Pendudukatau Surat Keterangan Tanda Penduduk

15 memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. terlibat dalam

kampanye untuk mendukung calon Kepala/Wakil Kepala Daerah;

b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

a. terlibat dalam

kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,

a. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye

b. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye



ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat

c. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat

PNS yang tidak menaati kewajiban dan menghindari larangan dijatuhi hukuman

disiplin. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena

melanggar peraturan disiplin PNS.

Tingkat dan jenis hukuman disiplin terdiri atas:

a. Hukuman disiplin ringan. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri atas:

1) Teguran lisan;

2) Teguran tertulis; dan

3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. Hukuman disiplin sedang. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri atas:

1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

c. Hukuman disiplin berat. Jenis hukuman disiplin berat terdiri atas:

1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;



2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

3) Pembebasan dari jabatan;

4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan

5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

6) Penjatuhan disiplin kepada PNS dimaksudkan sebagai pembinaan terhadap

PNS yang telah melakukan pelanggaran agar yang besangkutan mempunyai

sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan akan memperbaiki diri di

masa mendatang

2. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Hukuman Disiplin

Khusus pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat,

PPK atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri atas

atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang

ditunjuk. Tim Pemeriksa tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan lebih rendah

dari PNS yang diperiksa.

PNS yang melakukan beberapa pelanggaran disiplin, hanya dapat dijatuhi1

(satu) jenis hukuman disiplin terberat setelah mempertimbangkan semua pelanggaran.

PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin



yang sifatnya sama, dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin

terakhir yang dijatuhkan.

Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang

menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Apabila tidak, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya sama dengan

jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan

pelanggaran disiplin.Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan

pejabat yang berwenang menghukum dan disampaikan secara tertutup oleh pejabat

yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk. Penyampaian keputusan

hukuman disiplin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir saat penyampaian

keputusan, maka dikirim kepadaPNS yang bersangkutan.

a. Upaya Administratif Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh PNS yang tidak puas

terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan, berupa:

1) Keberatan:upaya administratif yang ditempuh PNS yang tidak puas terhadap

hukuman disiplin yang dijatuhkan pejabat yang berwenang menghukum kepada

atasan pejabat yang berwenang menghukum.

2) Banding administratif:upaya administratif yang dapat ditempuh PNS yang tidak

puas terhadap hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang

dijatuhkan pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan

Kepegawaian (BAPEK).

Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif adalah

hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:

1) Presiden, untuk prjabat eselon I dan pejabat lain yang pengangkatan dan

pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden;

2) PPK untuk jenis hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat berupa:

a) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

b) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

c) Pembebasan dari jabatan.

3) Pejabat yang berwenang menghukum untuk hukuman disiplin ringan.

Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan yaitu:



1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan

pangkat selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan oleh Pejabat Struktural:

a) Eselon I dan pejabat yang setara ke bawah;

b) Eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal danunit setara dengan

sebutan lain yang atasan langsungnyapejabat struktural eselon I yang bukan

PPK;

c) Eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit setara dengan

sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PPK; dan

2) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahunyang dijatuhkan

oleh Pejabat struktural eselon II di lingkungan instansi vertikal dan unit setara

dengan sebutan lainyang atasan langsungnya pejabat struktural eselon I yang

bukan PPK dan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PPK.

b. Tata Cara Pengajuan Keberatan

Bagan Tata Cara Pengajuan Keberatan



Berkaitan dengan hukuman disiplin yang tekah dijatuhkan kepada seorang

PNS, yang bersangkutan dapat:

PNS menerima keputusan hukuman disiplin

Membuat surat keberatan dengan mencantumkan alasan

keberatan

Atasan Pejabat yang berwenang

menghukum

Asli Tembusan

Pejabat yang berwenang

menghukum

Merasa keberatan

14 hari

Memberikan tanggapan

6 hari kerja

Atasan Pejabat yang berwenang menghukum

21 hari kerja

Mengambil keputusan (bersifat final dan

mengikat)

Tidak memberikan tanggapan

Atasan Pejabat yang berwenang menghukum mengambil keputusan

berdasarkan data yang ada

Tidak mengambil keputusan

Keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal

demi hukum



1) mengajukan banding administratif, gajinya tetap dibayarkan sepanjang tetap

masuk kerja dan melaksanakan tugas yang menjadi kewenangan PPK dengan

mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja.

2) tidak mengajukanbanding administratif, gajinya dihentikan terhitung mulai bulan

berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan diterima.

PNS yang sedang mengajukan upaya administratif tidak diberikan kenaikan

pangkat dan/ataukenaikan gaji berkala sampai keputusan yang mempunyai kekuatan

hukum tetap.PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan

pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif tidak dapat disetujui

untuk pindah instansi.

c. Berlakunya Hukuman Disiplin Hukuman disiplin yang dijatuhkanoleh:

a) Presiden, untuk prjabat eselon I dan pejabat lain yang pengangkatan dan

pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden;

b) PPK untuk jenis hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat berupa:

1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

2) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

3) pembebasan dari jabatan.

c) Gubernur selaku wakil pemerintah;

d) Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dan

e) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin ringan, mulai

berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.

Hukuman disiplin yang dijatuhkanpejabat selain diatas, apabila tidak diajukan

keberatan maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan

hukuman disiplin diterima namun apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan keputusan atas keberatan.

Hukuman disiplin yang dijatuhkan PPK/Gubernur untuk hukuman disiplin berat

berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, mulai berlaku pada:

a) hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterimaapabila

tidak diajukan banding administratif; dan

b) tanggal ditetapkan keputusan banding administratif, apabila diajukan banding

administratif.



Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu

penyampaian keputusan, maka berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal

yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin.

pembinaan jiwa korps, kode etik, dan disiplinpns · pdf filemasing, umpamanya kode etik guru,...

Documents