kode etik perilaku pns › doc › kode etik dan kode...tentang kode etik dan kode perilaku pns...
TRANSCRIPT
&Kode Perilaku PNS
Kode Etik
Berdasarkan PMK Nomor 190 Tahun 2018
B I R O S U M B E R D A Y A M A N U S I A
1
Latar Belakang
2
Pembahasanintensif
Bersama Unit Eselon I
Antisipasi atas perubahan nilaidan norma yang
terjadi di masyarakat
Penguatan Nilai-Nilai untuk
Mendorong Pencapaian Visi Misi
Kemenkeu & sbg Early Warning
System
AmanahPP No.42
Tahun 2004 tentang
PembinaanJiwa Korps &
Kode Etik PNS
SimplifikasiRegulasi
PMK 190 Tahun 2018 tentang Kode Etik & KodePerilaku Pegawai Negeri
Sipil di LingkunganKemenkeu
2018
33
•Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
1
• Menerapkankebijakanfiskal yang responsif dan berkelanjutan;
2
•Mengelolaneraca keuanganpusat yang inovatif dengan risiko minimum;
3
• Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif;
4
• Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.
5
Nilai-nilai Kemenkeu
Kesempurnaan
Integritas
Profesionalisme
Sinergi
Pelayanan
Berpikir, berkata, berperilaku dan
bertindak dengan baik dan benar serta
memegang teguh kode etik dan prinsip-
prinsip moral
Bekerja tuntas dan akurat atas dasar
kompetensi terbaik dengan penuh
tanggung jawab dan komitmen yang
tinggi
Membangun dan memastikan hubungan
kerjasama internal yang produktif serta
kemitraan yang harmonis dengan para
pemangku kepentingan, untuk menghasilkan
karya yang bermanfaat dan berkualitas
Memberikan layanan yang memenuhi
kepuasan pemangku kepentingan yang
dilakukan dengan sepenuh hati,
transparan, cepat, akurat dan aman
Senantiasa melakukan upaya
perbaikan di segala bidang untuk
menjadi dan memberikan yang terbaik
MISI
VISI
“Menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif
dan berkeadilan di abad ke 21”
2
FUNGSI APARATUR SIPIL NEGARAPasal 10 UU ASN
Pelaksanaankebijakan publik
Perekat dan pemersatu
bangsa
PelayananPublik
4
TUGAS APARATUR SIPIL NEGARAPasal 11 UU ASN
Melaksanakan kebijakan public yang dibuat oleh PPK sesuai denganketentuan Per-UU-an
Memberikan pelayanan public yang professional dan berkualitas
Mempererat persatuan dan kesatuan NKRI
NILAI-NILAI DASAR ASN
Memegang teguh ideologiPancasila
5
Setia dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah
Mengabdi kepada negara dan rakyat IndonesiaMemelihara dan menjunjung tinggi
standar etika yang luhur
Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif
Menjalankan tugas secaraprofessional dan tidak berpihak
PMK 29 Tahun 2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin PNS
PMK 190 Tahun 2018Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku PNS
Perbedaan KetentuanKode Etik PNS
6
Sebagai amanat kepada Unit Eselon I untuk menyusunKode Etik di lingkungan kerjanya
Menurunkan dari 6 kategori dari PP 42/2004 yaitu etikabernegara, berorganisasi, bermasyarakat, diri sendiri, dan
sesama PNS
Tidak mengatur langsung butir-butir perilaku Kode Etik
Tidak mengatur Kode Etik bagi Jabatan Fungsional
Penegakan Kode Etik diselesaikan oleh Majelis Kode Etik
Berisi butir-butir Kode Etik dan memberikan keleluasaanbagi Unit Eselon I untuk membentuk Kode Etik dan Kode
Perilaku sesuai kriterianya
Mengacu pada Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaituIntegritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan,
Kesempurnaan
Mengatur butir-butir perilaku Kode Etik bagi seluruhpegawai Kemenkeu
Mengatur ketentuan Kode Etik bagi Pejabat Fungsional
Penegakan Kode Etik diselesaikan oleh Atasan Langsungdan/atau Majelis Kode Etik
7
StatistikPelanggaran Kode Etik(berdasarkan ketentuan yang lama)
Pelanggaran Kode Etik tidakdikategorikan Ringan,
Sedang atau Berat
No UnitJumlah
2016-2018
1 Sekretariat Jenderal
2 Direktorat Jenderal Anggaran
3 Direktorat Jenderal Pajak
4 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
5 Direktorat JenderalPerbendaharaan
5
6 Direktorat Jenderal KekayaanNegara
7 Direktorat Jenderal PengelolaanPembiayaan dan Risiko
8 Direktorat Jenderal PerimbanganKeuangan
9 Inspektorat Jenderal
10 Badan Kebijakan Fiskal
11 Badan Pendidikan dan PelatihanKeuangan
Total 5
Catatan
StatistikPegawai yang Dijatuhi Hukdis Berdasarkan PP 53/2010
Periode 2016- Juli 2019
23
UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
PP No. 42 Tahun 2004tentang Pembinaan JiwaKORPS & Kode Etik PNS
PMK 190 Tahun 2018 ttg. Kode Etik & Kode Perilaku
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kemenkeu
DasarHukum
• UU No. 6 Th. 1983 tentang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan
• UU No. 10 Th. 1995 tentang Kepabenan
• UU No. 11 Th. 1995 tentang Cukai
• PP No. 53 Th. 2010 tentang Disiplin PNS
• Perpres No. 16 Th. 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• PMK No. 217/2018 stdd PMK No. 87/2019 tentang Organisasi & Tata Kerja Kemenkeu
• KMK No. 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan
• SE-44/MK.1/2017 tentang Himbauan Penerapan Nilai Dasar ASN Dlm Rangka PenyelenggaraanTugas Pemerintah Bagi PNS Kemenkeu
• Surat MenPANRB No. B/71/M.SM.00.00/2017 perihal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN padaPenyelenggaraan Pilkada 2018, Pileg, & Pilpres 2019
• SE-12/MK.1/2018 tentang Penerapan Nilai-Nilai Kemenkeu & Kode Etik sbg Early WarningSystem di Lingkungan Kemenkeu
• SE-12/MK.1/2019 tentang Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dan Bela Negara Bagi PegawaiNegeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan
8
Disiplin PNS &Kode Etik PNS
Disiplin PNS adl kesanggupan PNS untukmenaati kewajiban & menghindari laranganyg ditentukan dlm peraturan perundang-undangandan/atau peraturan kedinasan ygapabila tdk ditaati atau dilanggar dijatuhihukuman disiplin
Kode Etik adl pedoman sikap, tingkah Laku, danperbuatan PNS di dalam melakukan tugasnya &
pergaulan hidup sehari-hari.
Kode Etik & Kode Perilaku adl pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dlm
melaksanakan tugas pokok dan fungsi sertapergaulan hidup sehari-hari yang bertujuanuntuk menjaga martabat dan kehormatan
pegawai, bangsa, dan negara.
PMK No. 190/PMK.01/2018
PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
PP No. 42 Th 2004
Etika adalah ilmu tentang apa yang baik danapa yang buruk dan tentang hak dankewajiban moral (akhlak)
17kewajiban
15larangan
9
TujuanKode Etik PNS
Mencegah pelanggaran disiplin Pegawai Kementerian Keuangan
Menjaga martabat & kehormatan PNS di lingkungan Kemenkeu sesuai nilai-nilai Kemenkeu & ketentuan UU 5 Th 2014 tentang ASN
Bagi
PNS
Bagi
Organisasi
1. sebagai arah dan pedoman bagi PNS dalam bersikap, bertingkah lakudan berbuat baik didalam melaksanakan tugas maupun pergaulanhidup sehari-hari
2. mengajak PNS bersikap kritis dan rasional dalam mengambilkeputusan secara otonom, mengarahkan perkembangan masyarakatmenuju suasana yang tertib, teratur, damai dan sejahtera
1. sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi PN & sebagaisistem deteksi dini (early warning system)
2. menjangkau wilayah abu-abu dlm kaitannya dengan moral PNS3. memperbaiki iklim organisasi sehingga PNS dapat berperilaku
secara etis
ManfaatKode Etik PNS
10
25pasal
PMK Kode Etik & Kode Perilaku PNS di lingkungan
Kemenkeu
IKetentuan Umum
IILandasan
IIIKode Etik &
Kode Perilaku
IVPencegahan
VPenegakan
VIPemantauan &
Evaluasi
VIIKode Etik &
KodePerilaku
BagiPejabat
Fungsional& UE1
VIIIKetentuanPeralihan
IXKetentuanPenutup
Nilai-nilai ASN
Nilai-nilai Kemenkeu
Integritas
Profesionalisme
Sinergi
Pelayanan
Kesempurnaan
OlehPimpinanUnit Kerja
Oleh AtasanLangsung
PelanggaranKode Etik & Kode Perilaku
Penegakanoleh AtasanLangsung
PembentukanMajelis
MekanismePenegakanoleh Majelis
Sanksi Moral
Monev
11
Sistematika
ValuesPelanggaran Kode Etik Pelanggaran Disiplin
Contoh Pelanggaran Sanksi Contoh Pelanggaran Sanksi
Integritas
Tidak memasuki tempat yang dipandang tidak pantassecara etika & moral yang berlaku dimasyarakat
Masuk ke tempat perjudian.Sanksi Moral (terbuka atau
tertutup)
Minum miras dan melakukanperjudian di tempat perjudiansehingga dimuat dalam media
massa lokal.
Sanksi Hukuman Disiplinsedang (dampak negatif pd
instansi).
Tidak menemui pihak yang berpotensi menimbulkankonflik kepentingan, kecualikarena penugasan.
Menemui Wajib Pajak tanpaadanya surat tugas terkait
pekerjaan di suatu restoran.
Sanksi Moral (terbuka atautertutup)
Menerima uang dari WajibPajak saat melakukan
pertemuan diluar penugasan.
Sanksi Hukuman Disiplin berat(dampak negatif pd
pemerintah dan/atau negara).
Profesionalisme
Menyelesaikan tugas ataupekerjaan secarabertanggungjawab hinggatuntas
Tidak mencatat tanda terimapenyerahan berkas.
Sanksi Moral (terbuka atautertutup)
Terlambat menyampaikansurat tanggapan ke WajibPajak sehingga berpotensi
menimbulkan unsur kerugianNegara.
Sanksi Hukuman Disiplin berat(dampak negatif pd
pemerintah dan/atau negara).Menjaga informasi dan data Kemeterian Keuangan yang bersifat rahasia
Tanpa sengaja mempublishdokumen rahasia kantor saat
melakukan foto selfie.
Sanksi Moral (terbuka atautertutup)
Sengaja mengambil gambardan mempublish dokumen
rahasia kantor.
Contoh
PELANGGARAN DISIPLIN PNS & KODE ETIK PNS
7
ValuesPelanggaran Kode Etik Pelanggaran Disiplin
Contoh Pelanggaran Sanksi Contoh Pelanggaran Sanksi
Sinergi
tidak menyebarkan informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, menimbulkan rasa kebencian.
mengarahkan teman2 di whatsApp group untuk
melihat informasi rekayasayang melanggar kesusilaan.
Sanksi Moral (terbuka atautertutup)
Melakukan rekayasa fototeman kantor dan
menyebarkan rekayasa fotoyang melanggar kesusilaan
tersebut di dunia maya.
Sanksi Hukuman Disiplinsedang (dampak negatif pd
instansi)
Pelayanan
menunjukkan kepedulian, ramah, dan santun dalammemberikan pelayanan
Dengan sengaja tidakmelayani mengacuhkan
pertanyaan Wajib Pajak yang hendak berkonsultasi ke
kantor.
Sanksi Moral (terbuka atautertutup)
Wajib Pajak yang mengakibatkan terjadinyakekerasan fisik di kantor.
Sanksi Hukuman Disiplinsedang (dampak negatif pd
instansi)
Kesempurnaan
terbuka terhadap usulanperbaikan
Menolak inovasi pihak lain secara agresif terkait aplikasi
laporan kekayaan.
Sanksi Moral (terbuka atautertutup)
Wajib Lapor yang tidak maumelakukan pengisian aplikasi
laporan kekayaan.
Sanksi Hukuman Disiplinringan (dampak negatif pd
unit kerja)
Contoh
PELANGGARAN DISIPLIN PNS & KODE ETIK PNS
8
Kode Etik dan Kode Perilaku Integritasberpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik danprinsip-prinsip moral
tidak menemui pihak yang berpotensi menimbulkan
konflik kepentingan, kecualidengan penugasan
tidak memasuki tempat yang dipandangtidak pantas secara etika dan moral yang
berlaku di masyarakat, seperti tempatprostitusi dan perjudian, kecuali karena
penugasan”
14
menggunakan media sosial dengan bijak
tidak menunjukkan gaya hiduphedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama kepada sesama
Pegawai
tidak bertindak sewenang-wenang, melakukan perundungan (bullying)
dan/atau pelecehan terhadap pegawai/pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja
Tidak dengan sengaja bersikap, berucap, dan berperilaku yang tidak sesuai dengan
identitas seksual dan gender yang bersangkutan
menjaga citra, harkat dan martabatKemenkeu di berbagai forum, baik formal
maupun informal di dalam maupun di luar negeri
bersikap netral dalam Pemilihan Calon Presiden & Wakil Presiden, Kepala Daerah
& Wakil Kepala Daerah, serta AnggotaLegislatif Pusat dan Daerah
berbicara dan bertindak secara jujur dan pantas sesuai dengan fakta dan kebenaran sesuai
ketentuan yang berlaku
menjunjung tinggi norma yang berlaku dalam masyarakat serta Kode etik dan
kode perilaku profesi
memegang teguh sumpah jabatan PNS
menghindari konflik kepentinganpribadi, kelompok, maupun golongan
menjadi teladan serta menegakkan Kode etik dan kode perilaku
Butir-butir Kode Etik &Kode Perilaku
INTEGRITAS lainnya
15
Tidak dengan sengaja mengarah pada tindakan melanggar kesusilaan dengan lawan jenis atau sesama jenis kelamin
tidak melakukan perbuatan yang melanggarnorma kesopanan dan norma kesusilaan
yang dapat menurunkan citra Pegawaidan/atau organisasi
mengajukan permohonan izin setiap akan melakukan perjalanan ke luar
negeri untuk kepentingan pribadi
Kode Etik dan Kode Perilaku Profesionalismebekerja dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmenyang tinggi
menyelesaikan tugas/pekerjaan secara
bertanggungjawab hingga tuntas
menjaga informasi dan data Kementerian
Keuangan yang bersifat rahasia
16
mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki
untuk menyelesaikan tugas/pekerjaan
bekerja sesuai standar operasional prosedur dan
kewenangan jabatan
berpenampilan, berpakaian, dan memakai
sepatu kerja sesuai dengan ketentuan dan standar etika
yang berlaku
menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan ruang kerja, termasuk tidak merokok di luar area merokok
yang disediakan
tidak bertato di bagian tubuh yang terbuka
mengindahkan etika berkomunikasi dalam bercakap-cakap, bertelepon, menerima tamu, dan surat-
menyurat termasuk surat elektronik (e-mail) serta media komunikasi lainnya
tidak merespon kritik dan saran dengan negatif secara berlebihan
tidak menyalahgunakan tanda pengenal (name tag) Pegawai saat jam kerja atau
keperluan dinas
tidak memakai tindik (piercing), kecuali penggunaan di daun telinga khusus untuk Pegawai perempuan
atau karena alasan keagamaan
17
Butir-butir Kode Etik & Kode Perilaku
PROFESIONALISME lainnya
mengutamakan kepentingan bangsa dan organisasi di atas kepentingan pribadi
menyusun rencana/sasaran kinerja yang hendak dicapai
disiplin dalam pemanfaatan waktu bekerja berani mengakui kesalahan dan
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
bersikap dan bertutur kata secara sopan
Kode Etik dan Kode Perilaku Sinergiberkomitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraanyang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat danberkuaIitas
tidak menyebarkan informasi yang tidak dapat dibuktikan
kebenarannya, menimbulkan rasa kebencian dan/atau
permusuhan
18
menghormati dan menghargai perbedaan latar belakang, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin,
status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan
tidak memecah belah persatuan dan
kesatuan bangsa
menjaga komitmen terhadap keputusan
bersama dan implementasinya
memberikan kesempatan menunaikan ibadah ketika rapat
kerja/tugas kedinasan sedang berlangsung
melaksanakan kegiatan terkait tugas/jabatannya dengan izin atau
sepengetahuan atasan
mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia serta
mengembangkan sikap tenggang rasa antar sesama manusia
bersikap kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam
pelaksanaan tugas
19
Butir-butir Kode Etik & Kode Perilaku SINERGI lainnya
bersedia untuk berbagi solusi, informasi dan/atau data sesuai kewenangan untuk
menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan pekerjaan
menghargai masukan, pendapat dan gagasan orang lain
Kode Etik dan Kode Perilaku Pelayananmemberikan pelayanan untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuhhati, transparan, cepat, akurat, dan aman
menunjukkan kepedulian, ramah, dan santun dalam
memberikan pelayanan
20
berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam
melaksanakan tugas
berupaya memberikan layanan yang tepat waktu,
cepat, dan transparan
memberikan pelayanan sesuai kompetensi dan dalam hal terdapat permasalahan,
bekerja sama dengan pihak-pihak terkaitdalam penyelesaian permasalahan
menerima pihak lain yang tidak terkait dengan pekerjaan di luar jam kerja, atau pada jam kerja dengan seizin atasan dan/atau sepanjang tidak
mengganggu pekerjaan/layanan
tidak membeda-bedakan dan bersikap adil dalam memberikan
pelayanan
Kode Etik dan Kode Perilaku Kesempurnaanmelakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik
senantiasa berupaya untuk memberikan kinerja dan/atau
layanan yang terbaik.
21
terbuka terhadap informasi atau pengetahuan baru
Terbuka terhadap usulan perbaikan
berupaya menjaga dan melakukan implementasi atas keimanan dan
ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak menghalangi
kreativitas/gagasan/pendapat yang bernilai tambah demi kemajuan organisasi
tidak menghalangi upaya inovasi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan
19
20
21
22
Mekanisme PencegahanPelanggaran Kode Etik
1 2
PimpinanUnit Kerja
AtasanLangsung
• Memberikan keteladanan• Melakukan pembinaan• Pengawasan terhadap bawahannya
• Memberdayakan UKI di unitnya• Berkoordinasi dengan Itjen dalam melaksanakan
pengawasan• Berkoordinasi dengan BPPK untuk mengupayakan
pemahaman kode etik dan kode perilaku (mis. melalui penyelenggaraan pelatihan)
• Menginternalisasi Nilai-nilai dan Kode Etik & Kode Perilaku Kemenkeu
26
Aduan/Temuan dapat diproses ATSUNG, jika TIDAK:• Mengandung unsur kesengajaan/berencana dan tanpa
paksaaan;• Mengandung unsur pengulangan (kecuali untuk dugaan
pelanggaran yang mengandung unsur SARA & Asusila); dan,
• Berdampak terhadap kinerja, citra, dan/atau merugikan organisasi/pemerintah/negara.
Mekanisme PenegakanPelanggaran Kode Etik
1
Atasan Langsung
Majelis Kode Etik & Kode Perilaku
Aduan/Temuan harus diproses MAJELIS, jika MENGANDUNG:• Unsur kesengajaan/berencana dan tanpa paksaaan;• Unsur pengulangan (kecuali untuk dugaan pelanggaran
yang mengandung unsur SARA & Asusila); dan,• Berdampak terhadap kinerja, citra, dan/atau merugikan
organisasi/pemerintah/negara.
27
Berita Acara Dialog Penguatan Kode Etik
Pernyataan Tidak Bersalah
SANKSI MORAL: (a) Terbuka, atau (b) Tertutup
2
MekanismePenegakan Dugaan Pelanggaran Kode
Etik(Berd PMK 190/2019)
Penegakan
Atasan Langsung (ATSUNG)
meneliti
Pengaduan/ Temuan
(Masyarakat/UKI/ Itjen)
Pelanggaran Pertama & Tidak berdampak kepada Citra
Unit/Organisasi
Pelanggaran merupakan Pengulangan dan Disengaja, serta
berdampak kepada Citra Unit/Organisasi
“Dialog PenguatanKode Etik”
oleh Atsung
Didokumentasikan dalam:
“Berita Acara Dialog Penguatan Kode Etik”
(mencantumkan komitemen/action plan dari pegawai ke depannya)
Pemeriksaan oleh
Majelis Kode Etik(majelis bersifat ad hoc dandibentuk oleh Pejabat yang berwenang sesuai jabatan
pegawai yang didugamelanggar. Contoh: Jikapegawai yang diperiksa
Pelaksana, majelis dibentukoleh Es. III ybs)
Sanksi Moral:
a. Terbuka (contoh: diumumkan di
upacara/forum resmi)b. Tertutup (contoh:
keputusan disampaikansecara one-on-one)
25
Pembentukan
Majelis oleh
Pejabat yang
Berwenang (PyB)Pengaduan
(dari Pegawai/
Masyarakat)
Panggilan ke-
I
(max. 7Hk
sebelum tgl
pemeriksaan)
Dalam hal Dugaan Pelanggaran Kode Etik,
mengandung unsur:
• kesengajaan dan tanpa paksaan;
• pengulangan;
• berdampak terhadap kinerja, citra dan/atau
merugikan Organisasi/Pemerintah/Negara.
Contoh:
1. forum pertemuan resmi PNS
2. upacara bendera
3. papan pengumuman
4. media massa
5. forum lain yang dipandang sesuai
Temuan
(dari Atasan
Terlapor/UKI/
Itjen)
Penelitian
Mandiri oleh
Atasan Langsung
(dapat bekerja
sama dengan UKI)
Penelitia
n oleh
Atasan
Langsun
g
Pemeriksaan
oleh Majelis
Ya
Td
k
Tdk
Hadir
Dialog Penguatan
Kode Etik (max.7Hk
sejak terbukti)
Panggilan ke-II (max. 7Hk setelah
tgl pemeriksaan ke-
1)
Hadir
Hadir
Terbukti
Bersalah
Sanks
i
Moral
Pernyataa
n Tidak
Bersalah
Tdk
Hadir
Terbukti
Bersalah
Terbukti
Tdk
Bersalah
Terbukti
Tdk
Bersalah
Tanggapan/
Pembelaan
oleh Terlapor
Dugaan Pelanggaran terkategori:
Disiplin Pegawai
Diproses sesuai SOP
Penegakan Disiplin Berita Acara Dialog
Penguatan Kode Etik
(oleh Atasan Langsung)
Surat Pernyataan
(atasan
langsung)/ Keputusan Tdk
Bersalah
(Majelis)
Di Ruang Tertutup, dihadiri Terlapor dan
Pejabat/Pihak Terkait
Terlapor wajib
Membuat Pernyataan
Permohonan Maaf
dan/atau Penyesalan
Tidak
Bersedia
Bersedia
Hukuman
Disiplin Ringan
Selesai
Mula
i
Dalam menentukan bentuk sanksi
moral, Majelis mempertimbangkan.:
1. Nilai/budaya masy. setempat;
2. Cakupan pihak yang
dirugikan akibat
pelanggaran; dan
3. Dampak pelanggaran
terhadap citra
Unit/Organisasi.
Pernyataan Secara
Tertutup (oleh PyB
atau Pejabat yang
ditunjuk, max. 15Hk
sejak Kep.Majelis)
Pernyataan Secara
Terbuka (oleh PyB atau
Pejabat yang ditunjuk,
max. 15Hk sejak
Kep.Majelis)
Mekanisme DetilPenegakan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
Dugaan Pelanggaran terkategori:
Pelanggaran KODE ETIK & KODE
PERILAKU
26
Kanal Pengaduan
30
Kanal pengaduan lainnya:• SIPANDU (Sistem Informasi
Pengelolaan Pengaduan)oleh DJPB
• SIPUMA (Sistem InformasiPengaduan Masyarakat) oleh DJBC
• SIKKA (Sistem InformasiKeuangan Kepegawaian danAktiva) oleh DJP
• dsb.
oleh Kementerian Keuangan
oleh KPK
oleh KemenPANRB, KSP, dan Ombudsman
dapat diakses melalui website, email, telepon dan/atau
aplikasi mobile
Menteri
Keuangan
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama an MK
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya an MK
Pejabat Administratoran MK
Pembentukan Majelis Kode Etik dilakukan oleh:
• Pejabat Pimpinan Tinggi Madya• Pejabat Fungsional (JF) Ahli Utama• Pejabat lain yang berkedudukan setara
• Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama• JF Ahli Madya• Pejabat lain kedudukan setara
• Pejabat Administrator• Pejabat Pengawas• JF Ahli Muda• JF Keterampilan Penyelia
• Pejabat Pelaksana• JF Ahli Pertama• JF Keterampilan Mahir• JF Keterampilan Terampil• JF Keterampilan pemula
31
Subjek yg Diperiksa
Subjek yg Diperiksa
Kriteria AnggotaMajelis
• Jumlah min. 5 orang dan harus ganjil.
• Jabatan tidak boleh lebih rendah dari Terlapor.
• Mengandung unsur UKI.
Pemantauan & Evaluasi
Disampaikan secara berjenjang kepada Sekretariat Unit Eselon I / unit setara Eselon II yang menangani kepatuhan internal di unit Eselon I masing-masing sebagai bahan penyusunan laporan monitoring & evaluasi masing-masing UE I
Hasil pemrosesan terhadap dugaan
Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku
Laporan Hasil Penelitian
BA Dialog Penguatan Kode Etik &Kode Perilaku
Laporan Hasil Sidang Majelis Kode Etik &Kode Perilaku, dan/atau
Keputusan pengenaan sanksi moral
32
1
2
Pimpinan Unit Eselon I menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepada Inspektur Jenderal
dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
min. 1 tahun sekali
3
Itjen melakukan koordinasi dengan atasan langsung dalam hal :a. Atasan langsung belum melakukan penelitian atas dugaan
pelanggaran kode etik
b. Terdapat ketidaksesuaian dalam menentukan simpulan dan rekomendasi hasil penelitian oleh atasan langsung
c. PyB tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Majelis Kode Etik
4
Ketentuan Tambahan
33
Penyusunan Kode Etik dan Kode Perilaku profesi JABATAN FUNGSIONAL
diatur sesuai ketentuan mengenai Manajemen PNS
(PP 11/2017 Pasal 101: disusun oleh Organisasi Profesi JF)
Setiap Unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu dapat menyusun ketentuan
lebih lanjut mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku sesuai kondisi dan
karakteristik masing-masing.
30
kepada ± 60 org tiapkota di pusat
(antara lain Itjen, DJA, DJPPR) dan daerah
(12 kota, antara lainPekanbaru,Makassar,Ambon)
terdir dari PengelolaSDM, UKI, dan
Pegawai
Upaya yang telah dilakukandalam rangka Internalisasi Kode Etik dan Kode
Perilaku PNS
Pembuatan & Publikasi
video
Pencetakan & Penyampaian
Buku saku
E-learning
bagi Eselon III ke bawah& Pejabat Fungsional
PenyampaianPMK Kode Etik
kepada jajaranpimpinan
eselon I & II serta sejumlahpejabat eselon
III & IVsebagai salahsatu materi
pada kegiatanworkshop SDM
Sosialisasi/Diseminasi
5 modul
1. Landasan PerilakuPegawai Kemenkeu
2. Kode Etik & KodePerilaku Pegawai
3. Upaya Pencegahandan Penegakan KodeEtik
4. Mekanisme Penegakan5. Pemantauan dan
Evaluasi
MelaluiND-566/SJ.5/2019
kepada seluruhUnit Eselon I
KegiatanLainnya
1. Pendampinganpenyusunankode etik unit
2. Kode Etiksebagai salahsatu mata diklatManajemenSDM
3. PenerbitanSE-12/2018 ttg. PenerapanNilai Kemenkeudan Kode Etiksebagai EWS
4. Penerbitan SE-18/2019 ttg. E-learning Kode Etik
Juli2019
Juli2019
April - Juli2019
Maret -April 2019
Januari- Maret 2019
PublikasiDigital
Peraturan
MelaluiSJDIH danWebsite
Biro SDM
31
Early Warning Systemdalam pencegahan pelanggaran kode
etik
Setiap Pegawai agar:
a. Memegang teguh Nilai-nilaiKementerian Keuangan
b. Berpedoman pada etikabernegara, berorganisasidan bermasyarakat bagi ASN
c. Menaati kode etik dandisiplin yang berlaku di lingkungan KementerianKeuangan dan unit kerjamasing-masing
d. Menghindari perilaku-perilaku yang mengarahpada ujaran kebenciandan radikalisme
Surat Edaran Nomor SE-12 Tahun 2018
Memberikanpemahaman
terkait konteksmedia sosial dalam
perananannyasebagai perekat
bangsa, dankaitannya dengandigital footprint dan kode etikKementerian
Keuangan
Memegang teguh nilai-nilai Pancasila
Memegang teguh nilai-nilai dasar Bela Negara
1) Berinisiatif untuk mengetahui, memahami, & mengamalkan nilai-nilai Pancasila & bela negara dalam kegiatan sehari-hari
2) Senantiasa memberikan inspirasi dalam memperkokoh karakter dan jati diri bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila dan bela negara
3) Memahami dan melakukan peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa demi menjaga kerukunan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4) Menumbuhkan kesadaran baru untuk mempersempit kesenjangan sosial antar pelaku ekonomi, antar daerah, antar bidang, antar sektor, dan antar wilayah
5) Bersikap positif dan mendukung pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan Pancasila dan nilai-nilai dasar bela negara
Memperingati Hari Lahir Pancasila
Menaati ketentuan kode etik & disiplin
kebijakan bela negara
SE No-12 Tahun 2019 tentang
Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & Bela Negara Bagi PNS Di Lingkungan Kemenkeu
Menerapkan:
32
terima kasih
@birosdmkemenkeuBirosdmkemenkeu Biro SDM Kementerian Keuangan www.sdm.kemenkeu.go.id
36