hubungan peran stakeholders dengan partisipasi … · jadwal pelaksanaan penyusunan proposal,...

HUBUNGAN PERAN STAKEHOLDERS DENGAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM

AGROPOLITAN DESA KARACAK KECAMATAN

LEUWILIANG KABUPATEN BOGOR

SISKA OKTAVIA

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2013

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Hubungan Peran

Stakeholders dengan Partisipasi Masyarakat Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang

Kabupaten Bogor adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing

dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun

tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan

dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut

Pertanian Bogor.

Bogor, Februari 2013

Siska Oktavia

NIM I34090085

ABSTRAK

SISKA OKTAVIA. Hubungan Peran Stakeholders dengan Partisipasi Masyarakat

dalam Program Agropolitan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten

Bogor. Dibimbing oleh SAHARUDDIN

Program agropolitan merupakan program pengembangan kawasan yang

berupaya mengurangi kesenjangan antara kota dan desa. Program ini

diimplementasikan melalui program pengembangan sumberdaya manusia,

pengembangan budidaya, pengembangan permodalan dan peningkatan fasilitas

infrastruktur. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisa tingkat partisipasi dan

bentuk masyarakat dalam program agropolitan, menganalisa peran stakeholders

dalam program agropolitan di Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten

Bogor dan menganalisa hubungan antara peran stakeholders dengan tingkat

partisipasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dan

kualitatif menggunakan kuesioner serta panduan wawancara mendalam. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berada pada

tingkat tokenisme dalam keseluruhan tahapan program dengan bentuk partisipasi

yang dominan adalah partisipasi menyumbang pendapat. Hasil pengujian

hipotesis menyatakan bahwa terdapat hubungan antara peran stakeholders dengan

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, yaitu semakin tinggi peran

stakeholders maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat.

Kata kunci: partisipasi, stakeholders, agropolitan

ABSTRACT

SISKA OKTAVIA. The Relationship between Role of the Stakeholders and

Community participation in Agropolitan Program in Karacak Village, Leuwiliang

Subdistrict, Bogor District. Supervised by SAHARUDDIN

Agropolitan is a program which seeks to reduce disparities between towns

and villages. This program was implemented through human resource

development, agriculture development, capital development and improvement of

infrastructure facilities. There are three purposes of this study, that is to analyze

the level and form of community participation in the agropolitan program, to

analyze the role of stakeholders in the agropolitan program of Karacak village,

Leuwiliang subdistrict, Bogor district and to analyze the relationship between the

role of the stakeholders with the level of community participation. The research

was carried out by quantitative and qualitative methods using questionnaires and

in-depth interview guide. The results of this study indicate that the level of

community participation is at the level of tokenisme in all phases of the program

with the participation of the dominant forms of participation contribute opinions.

The results of testing the hypothesis clarify that there is a relationship between the

role of stakeholders and community participation in the implementation. That is,

the higher level of stakeholders roles will be higher level of community

participation.

Keywords: participation, stakeholders, agropolitan.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat pada

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat



AGROPOLITAN DESA KARACAK KECAMATAN

LEUWILIANG KABUPATEN BOGOR

SISKA OKTAVIA

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2013

Judul Skripsi : Hubungan Peran Stakeholders dengan Partisipasi Masyarakat

Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor

Nama : Siska Oktavia

NIM : I34090085

Disetujui oleh

Dr. Ir. Saharuddin, M.Si

Pembimbing

Diketahui oleh

Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, MS

Ketua Departemen

Tanggal Lulus:

PRAKATA

Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan

rahmat dan karunia-Nya yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi yang berjudul “Hubungan Peran Stakeholders dengan Partisipasi

Masyarakat dalam Program Agropolitan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang

Kabupaten Bogor” dengan baik. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk

memenuhi persyaratan kelulusan di Departemen Sains Komunikasi dan

Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai

pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan

terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian

proposal penelitian ini, diantaranya:

1. Dr. Ir. Saharuddin, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah

memberikan waktu dan bimbingan serta saran selama proses penulisan

sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan baik.

2. Bapak Andi dan Pak Arifin (pihak P4W–IPB) yang telah membantu dan

memberikan masukan tentang agropolitan sehingga penulis paham akan

konsep agropolitan.

3. Ibunda tercinta Umi Kulsum dan ayahanda, selaku orang tua tercinta atas

doa terbaiknya serta Dimas Bintang Kelana, Rafli Timur dan Raka Jihad

Firdaus selaku adik-adikku tersayang yang telah memberikan dorongan

semangat kepada penulis.

4. Isnurdiansyah, S.E yang selalu memberikan motivasi dan dukungan

kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Sahabat terbaikku di Departemen SKPM 46, yaitu: Tanti Ningsih, Rizka

Amalia, Hamdani Pramono, M. Iyos Rosyid, Arif Rachman, Lulu Hanifah,

Indra Setiyadi, Fajrina Nissa Utami dan Iqbaludin Akbar yang selalu

menjadi sahabat selama penulis menimba ilmu di IPB serta teman-teman

seperjuangan akselerasi yang telah mendukung dan memotivasi.

6. Pihak Dompet Dhuafa atas beasiswa aktivisnya yang telah diberikan

sehingga membantu kelancaran kuliah.

7. Rekan BEM KM, FIM, BINDES BEM KM, PASKIBRA IPB,

HIMASIERA, KAMMI IPB untuk mengasah softskill organisasi dan

manajemen serta pengalaman luar biasa kepada penulis.

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah

membantu doa, semangat dan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik. Akhir kata, semoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan memberikan inspirasi sebagai

alternatif solusi terkait program agropolitan di pedesaan.

Bogor, Februari 2013

Siska Oktavia

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR LAMPIRAN xiii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 3

Tujuan Penelitian 4

Manfaat Penelitian 5

PENDEKATAN TEORITIS 7

Tinjauan Pustaka 7

Program Pengembangan Kawasan Agropolitan 7

Analisis Stakeholders 8

Peran Stakeholders dalam Program Agropolitan 10

Konsep Partisipasi 12

Tingkat Partisipasi 15

Kerangka Pemikiran 18

Hipotesis Penelitian 19

Definisi Konseptual 20

Definisi Operasional 20

METODE PENELITIAN 27

Lokasi dan Waktu 27

Teknik Sampling 28

Teknik Pengumpulan Data 29

Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 29

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 31

Gambaran Umum Kecamatan Leuwiliang 31

Gambaran Umum Desa Karacak 31

Keadaan Wilayah 31

Kondisi Demografi 32

Potensi Wilayah 34

x

Kondisi Agroekosistem 35

Aksesibilitas menuju Desa Karacak 35

Kondisi Kelembagaan 36

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN 39

KABUPATEN BOGOR 39

Gambaran Umum Program Agropolitan 39

Kepengurusan POKJA dan POSKO 41

Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Agropolitan Kabupaten Bogor 41

Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan 43

Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Karacak 43

Periode 2005-2010 43

Program Pengembangan Sumberdaya Manusia 44

Program Pengembangan Budidaya 45

Program Pengembangan Permodalan 46

Program Peningkatan Fasilitas Infrastruktur 47

PERAN STAKEHOLDERS DALAM PROGRAM AGROPOLITAN 49

Stakeholders Agropolitan 49

Tingkat Pengaruh Stakeholders dalam Program Agropolitan 50

Kekuatan Dana 51

Kekuatan Jaringan 52

Personality 52

Pengaruh Stakeholders dalam Perencanaan Program Agropolitan 54

Pengaruh Stakeholders dalam Pelaksanaan Program Agropolitan 55

Pengaruh Stakeholders dalam Evaluasi Program Agropolitan 56

Kepentingan stakeholders dalam Penyelenggaraan Program Agropolitan 57

Kepentingan stakeholders dalam Perencanaan Program Agropolitan 58

Kepentingan stakeholders dalam Pelaksanaan Program Agropolitan 59

Kepentingan stakeholders dalam Evaluasi Program Agropolitan 60

Klasifikasi Stakeholders 60

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM AGROPOLITAN 65

Karakteristik Partisipan 65

Umur 65

Jenis Pekerjaan 66

Tingkat Pendidikan 67

Tingkatan Partisipasi Masyarakat 68

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Agropolitan 68

Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Tahap Perencanaan 70

Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pelaksanaan 71

Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Tahap Evaluasi 76

Bentuk Partisipasi 77

HUBUNGAN PERAN STAKEHOLDERS DENGAN PARTISIPASI

MASYARAKAT 79

Hubungan Peran Stakeholders dengan Partisipasi Masyarakat 79

SIMPULAN DAN SARAN 87

Kesimpulan 87

Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 89

RIWAYAT HIDUP 125

DAFTAR TABEL

1. Tangga partisipasi berdasarkan tiga kategori dari delapan tangga

partisipasi Arnstein 22

2. Jadwal pelaksanaan penyusunan proposal, kolokium, penelitian dan

skripsi. 27

3. Informan penelitian, jenis data penelitian dan metode pengumpulan

data 28

4. Luas wilayah dan persentase jenis penggunaan tanah Desa Karacak

tahun 2011 32

5. Jumlah dan persentase masyarakat Desa Karacak menurut tingkat

pendidikan tahun 2011 33

6. Jumlah dan persentase masyarakat Desa Karacak menurut jenis

pekerjaan tahun 2011 33

7. Jumlah dan persentase kepemilikan lahan pertanian tanaman pangan

rumah tangga di Desa Karacak Tahun 2011 34

8. Jarak dan waktu tempuh Desa Karacak ke pusat pemerintahan 36

xii

9. Matriks stakeholders program agropolitan 50

10. Frekuensi dan persentase dukungan dana, jaringan dan personality

stakeholders 51

11. Keterlibatan stakeholders dalam setiap tahapan program agropolitan 64

12. Jumlah dan presentase tingkat partisipasi masyarakat dalam program

agropolitan 69

DAFTAR GAMBAR

1. Delapan tingkatan dalam tangga partisipasi masyarakat 17

2. Kerangka pemikiran 19

3. Tangga tingkatan pengaruh dan kepentingan stakeholders 23

4. Matriks power and interest menurut IFC (2007) 30

5. Struktur kepengurusan kelompok kerja agropolitan 42

6. Persentase responden berdasarkan tingkat pengaruh stakeholders dalam

program agropolitan 53


perencanaan program agropolitan 54


pelaksanaan program agropolitan 55


evaluasi program agropolitan 56

10. Persentase responden berdasarkan tingkat kepentingan stakeholders

dalam penyelenggaraan program agropolitan 57


dalam perencanaan program agropolitan 58


dalam pelaksanaan program agropolitan 59


dalam evaluasi program agropolitan 60

14. Klasifikasi stakeholders 61

15. Persentase umur penerima program agropolitan 66

16. Persentase jenis pekerjaan penerima program agropolitan 67

17. Persentase tingkat pendidikan penerima program 68

18. Persentase responden berdasarkan tingkat partisipasi dalam

penyelenggaraan program agropolitan 69


perencanaan program agropolitan 70

20. Persentase responden berdasarkan tingkat partisipasi dalam evaluasi



penyelenggaraan program pengembangan SDM 72


penyelenggaraan program pengembangan Budidaya 73


penyelenggaraan program pengembangan permodalan 74


penyelenggaraan program peningkatan fasilitas dan infrastruktur 75

25. Persentase responden berdasarkan tingkat partisipasi dalam evaluasi


26. Jumlah dan persentase bentuk partisipasi masyarakat 77

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta kawasan agropolitan Desa Karacak 93

2. Pembagian kawasan agropolitan per zonasi 94

3. Dokumentasi penelitian 95

4. Kerangka sampling 96

5. Hasil pengolahan data 100

6. Panduan wawancara mendalam 103

7. Kuesioner penelitian 110

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dengan ciri kehidupan pedesaannya.

Fenomena pembangunan ekonomi yang sentralistik di perkotaan yang selama ini

diterapkan telah menyebabkan disparitas ekonomi antar daerah terutama antara

perkotaan dengan pedesaan. Hal ini menyebabkan ketertinggalan perkembangan

kehidupan sosial ekonomi di pedesaan seperti rendahnya kesejahteraan, tingkat

pendidikan, terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan, kurangnya akses

transportasi, permodalan, dan fasilitas umum lainnya di pedesaan. Data penduduk

Indonesia tahun 2011 menunjukkan perbandingan penduduk yang bertempat

tinggal di perdesaan tidak jauh berbeda jika dibandingkan di perkotaan, yakni

119.7 juta jiwa di pedesaan dan 120.6 juta jiwa di perkotaan (BPS 2011). Namun,

perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pembangunan wilayah

di antara keduanya menunjukkan kawasan pedesaan masih tertinggal jika

dibandingkan dengan perkotaan. Terbukti dengan perbandingan jumlah penduduk

miskin di perdesaan dengan perkotaan pada tahun 2011. Jumlah penduduk miskin

di pedesaan hingga tahun 2011 mencapai 18.9 juta jiwa, jauh lebih tinggi

dibandingkan penduduk miskin perkotaan, yaitu 11 juta jiwa.

Kesenjangan pertumbuhan wilayah tersebut juga terjadi karena lemahnya

keterkaitan antara desa dan kota yang memunculkan gagasan pengembangan

kawasan pedesaan yang mampu menangani urban bias. Konsep pembangunan

yang menawarkan solusi untuk permasalahan tersebut salah satunya diwujudkan

dalam program agropolitan (Rustiadi 2007). Pentingnya agropolitan dalam

pembangunan ekonomi daerah pedesaan adalah mengurangi disparitas antar

daerah karena terjadinya “pendaerahan” pengelolaan pembangunan ekonomi

akibat UU No 32 tahun 2004 yang mengatur otonomi daerah seperti dijelaskan

oleh Amalia (2006). Program agropolitan tersebut direalisasikan menjadi program

nasional yang tertera dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional

(RJPN) tahun 2005–2025, pada point 321 yang menyebutkan bahwa agropolitan

merupakan salah satu program yang akan diusung untuk pembangunan pedesaaan

terutama pedesaan yang berbasiskan pada pertanian.

Perkembangan kawasan agropolitan dari tahun 2002 sampai dengan tahun

2008 telah mencapai 172 kawasan2, yaitu sebanyak 146 kawasan merupakan

kawasan agropolitan dengan basis agribisnis peternakan, pertanian sayuran, buah-

buahan dan tanaman pangan yang tersebar di 33 propinsi di Indonesia.

Agropolitan ini juga mendapatkan dukungan program yang dilaksanakan oleh

pemerintah yang diwakili oleh: Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri,

Depatemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan instasi terkait lainnya. Pihak

tersebut mendukung pengembangan kawasan agropolitan melalui program

pengembangan sistem usaha agribisnis, pengembangan sarana–prasarana kawasan,

1Disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disampaikan dalam Musrenbang

Jangka Panjang di Jakarta tanggal 7 februari. Diunduh dari

http://www.batan.go.id/ref_utama/rpjp_2005.pdf 2Ditulis dalam Rustiadi E dan Bardak E.E. 2007. Agropolitan Strategi Pengembangan Pusat

Pertumbuhan Pada Kawasan Perdesaan. Crespent Press. Bogor

http://www.batan.go.id/ref_utama/rpjp_2005.pdf

2

peningkatan sumber daya manusia (SDM), permodalan, kelembagaan dan usaha

tani serta melaksanakan pekerjaan non-fisik seperti penyusunan rencana teknis

dan perkerjaan fisik pembangunan prasarana-sarana kimpraswil (PSK), meliputi:

peningkatan jalan usahatani, jalan poros, perbaikan pasar desa, sub-terminal

agribisnis, pembangunan kios dan saluran pembawa air baku.

Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah agropolitan yang berpusat

di Kecamatan Leuwiliang. Kecamatan tersebut memiliki desa-desa pusat dan

penyangga agropolitan. Desa Karacak merupakan salah satu pusat agropolitan di

Kecamatan Leuwiliang dengan daerah hinterland pada kawasan pendukung yaitu:

Leuwisadeng, Rumpin, Cibungbulang, Pamijahan, Nanggung, Jasinga, Cigudeg,

dan Sukajaya. Hal ini dibuktikan dengan SK. Mentan No.312/TU.210/A/X/2002

yang menjelaskan tentang pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten

Bogor. Sesuai dengan persyaratan pembagian zonasi kawasan agropolitan yang

harus memperhatikan: komoditas unggulan, kondisi agroklimat, kondisi

sumberdaya manusia, kelembagaan, kependudukan, aspek posisi geografis

kawasan agropolitan dan ketersediaan infrastruktur, maka Desa Karacak terpilih

menjadi salah satu desa pusat agropolitan yang memiliki komoditi unggulan buah

manggis. Sebagai program berkelanjutan, program agropolitan membutuhkan

partisipasi masyarakat yang diwujudkan dalam kelembagaan lokal. Kondisi

kelembagaan dalam program agropolitan diwujudkan dengan dukungan

kelembagaan pertanian berupa koperasi dan kelompok tani yang memfasilitasi

anggotanya dalam mengatasi permasalahan pertanian. Menurut laporan evaluasi

Dinas Pertanian tahun 2010, sejak tahun 2005–2010 telah dilaksanakan banyak

program yang terkait dengan pengembangan kawasan agropolitan di Desa

Karacak, antara lain empat program besar yang terkait dengan pengembangan

sumberdaya manusia, pengembangan budidaya dan pengembangan permodalan

serta peningkatan fasilitas dan infrastruktur.

Indikator keberhasilan program agropolitan yang berupa pengembangan

infrastruktur kawasan agropolitan dan sistem usaha agribisnis yang baik dapat

diukur dengan adanya peningkatan infrastruktur serta kemajuan agribisnis setelah

adanya program agropolitan. Proses pengembangan kawasan agropolitan di

Kecamatan Leuwiliang khususnya Desa Karacak memerlukan usaha bersama

dalam pemahaman terhadap karakteristik wilayah juga melibatkan peran aktif

semua stakeholders dalam menggambarkan kemampuan kawasan agropolitan

bersama keterlibatan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Selama ini

program agropolitan seringkali mengandalkan peran pemerintah, mulai dari

penyusunan masterplan sampai pembentukan POKJA dan POSKO agropolitan di

setiap kabupaten. Sedangkan kelompok tani sebagai “obyek program” belum

terlihat eksistensinya. Tanpa keterlibatan semua stakeholders baik LSM, pihak

swasta maupun pemerintah dengan peran yang proposional serta kerjasama

dengan masyarakat maka tidak terjadi keberlanjutan program. Berdasarkan

kondisi tersebut diperlukan penelitian lebih lanjut untuk melihat bagaimana

bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam program agropolitan dan

peran stakeholders dalam program agropolitan, selain itu juga perlu

mengetahui hubungan pengaruh peran stakeholders terhadap partisipasi

masyarakat dalam setiap tahapan program pembangunan agropolitan.

3

Perumusan Masalah

Pelaksanaan program agropolitan sudah berlangsung sejak tahun 2005 di

Indonesia, namun keberhasilan program yang ditandai dengan sustainability

program agropolitan, belum tercapai. Di Kabupaten Bogor, hasil evaluasi

pelaksanaan agropolitan Propinsi Jawa Barat oleh BAPPEDA Jawa Barat tahun

2010 menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan program agropolitan,

antara lain: belum optimalnya peran masing-masing sektor baik di tingkat propinsi

maupun kabupaten, masih lemahnya perlindungan terhadap petani terutama terkait

kepemilikan lahan, benih/bibit dan harga jual hasil produksi. Hal tersebut juga

didukung dengan hasil evaluasi dari BP4K Kabupaten Bogor tentang kondisi

agropolitan Kabupaten Bogor saat ini yang menyatakan bahwa pendapatan

masyarakat dan keluarga petani di kawasan agropolitan belum meningkat (belum

mencapai 5 persen), peningkatan investasi (petani, swasta, dan BUMN) belum

mencapai 10 persen, selain itu pengelolaan sumberdaya alam juga belum optimal.

Hal ini dikarenakan kurangnya keterlibatan masyarakat pada setiap kawasan dan

kurang efektifnya program peningkatan sumber daya manusia.

Berdasarkan rencana program pengembangan kawasan agropolitan di

Kabupaten Bogor masa proyek 2005-2010, program agropolitan di Desa Karacak

sudah selesai. Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana tersebut seakan

berhenti setelah program selesai tanpa ada keberlanjutan. Tentunya agar

representasi keberhasilan, pemenuhan harapan, dan optimalisasi pencapaian

dampak sesuai dengan indikator keberhasilan maka program agropolitan

seyogyanya disinergikan dengan konsep pembangunan berlandaskan ekonomi

lokal. Keberhasilan pelaksanaan program agropolitan sangat ditentukan

keterlibatan termasuk masyarakat yang merupakan aktor utama dalam

pembangunan yang harus diprioritaskan partisipasinya dimulai dari proses

sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi program untuk

mewujudkan tujuan utama dari agropolitan serta keberlanjutan program di

kawasan agropolitan. Selain itu pelaksanaan program juga melibatkan

stakeholders yang menghasilkan peran stakeholders yang berasal dari pengaruh

dan kepentingan stakeholders terhadap program agropolitan. Melalui kerjasama

dengan masyarakat dalam pengembangan program agropolitan harapannya

seluruh pihak yang berkepentingan nantinya mampu memahami program secara

utuh mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi. Penempatan masyarakat

dalam tingkat partisipasi yang tepat dan peran stakeholders yang nantinya dapat

mendukung masyarakat sebagai subyek pembangunan wilayah melalui program

agropolitan sangat diharapkan.

Menurut Sastropoetro (1988), partisipasi merupakan keterlibatan pikiran

dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya

untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan

serta turut bertanggungjawab terhadap usaha pembangunan yang bersangkutan.

Termasuk dalam program agropolitan, sesuai dengan prinsip dasar pembangunan

agropolitan maka dibutuhkan partisipasi masyarakat yang dalam hal ini dilihat

dari keterwakilan masyarakat dimana setiap tahapan memiliki jenis aktivitas yang

berbeda-beda. Terkait dengan agropolitan, proses program saat ini telah berada

pada tahap menikmati hasil menurut Uphoff (1977) sehingga pengukuran tingkat

partisipasi dalam program tersebut lebih menyeluruh.

4

Arnstein (1969) mengemukakan bahwa terdapat delapan tingkatan dalam

tangga partisipasi yang merepresentasikan partisipasi masyarakat, tingkatan

tersebut adalah manipulasi, terapi, informasi, konsultasi, placation (penenangan)

kemitraan, delegasi kewenangan dan kontrol warga negara yang kemudian

digolongkan menjadi kelompok non-partisipasi, tokenisme dan citizen power.

Terkait partisipasi masyarakat dalam program agropolitan maka diperlukan

analisis sejauhmana tingkat partisipasi masyarakat dan bentuk partisipasi

dalam tahapan program agropolitan. Terdapat empat program agropolitan yang dijalankan selama tahun 2005

sampai tahun 2010 di Desa Karacak sesuai dengan masterplan agropolitan

Kabupaten Bogor. Banyak pihak yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan

program agropolitan yang digolongkan sebagai stakeholders agropolitan.

Stakeholders tersebut mempunyai pengaruh dan kepentingan masing–masing

yang kemudian melahirkan peran yang berbeda dalam pelaksanaan program

agropolitan sehingga perlu menganalisis peran stakeholders dalam

penyelenggaraan program agropolitan. Pihak yang terlibat dalam program

agropolitan tersebut tentunya memiliki tujuan dan motif dalam penyelenggaraan

program sehingga menghasilkan kinerja yang berbeda. Keterlibatan stakeholders

secara langsung maupun tak langsung dapat dikelompokkan dalam klasifikasi

stakeholders yang menunjukan posisi stakeholder dalam grid stakeholders

menurut IFC (2007).

Tentunya peran tersebut erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat yang

beragam, interaksi antara masyarakat dengan stakeholders dalam program

melahirkan hubungan relasi individu masyarakat dengan stakeholders dan saling

mempengaruhi antar keduanya sehingga antara jaringan, kekuatan dana,

personality dan kepentingan yang dimiliki oleh stakeholders memungkinkan

memiliki pengaruh yang berbeda pada masyarakat maka perlu dianalisa

hubungan antara peran stakeholders melalui keterlibatannya dalam program

agropolitan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam menjalankan

tahapan program agropolitan selama masa proyek tahun 2005-2010.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah

dipaparkan di atas, disusun beberapa tujuan penelitian guna menjawab rumusan

masalah dan pertanyaan penelitian tersebut, antara lain:

1. Menganalisis peran stakeholders dan posisi masing-masing stakeholders

berdasarkan dalam klasifikasi stakeholders selama penyelenggaraan

program agropolitan di Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten

Bogor.

2. Menganalisis tingkat partisipasi dan bentuk partisipasi masyarakat dalam

setiap tahapan program agropolitan di Desa Karacak Kecamatan

Leuwiliang Kabupaten Bogor.

3. Menganalisis hubungan antara peran stakeholders dengan tingkat

partisipasi masyarakat dalam tahapan program agropolitan di Desa

Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.

5

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak,

terutama pihak yang berkepentingan dengan program agropolitan, antara lain:

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi

dan kajian untuk penelitian selanjutnya tentang hubungan peran

stakeholders dengan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan

khususnya agropolitan.

2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan dalam penetapan kebijakan program agropolitan kedepan

sehingga lebih mengarahkan kepada partisipasi masyarakat pada tingkatan

kemandirian dalam pelaksanaan program.

3. Bagi masyarakat, dapat memberikan pemahaman tentang peran yang

dilakukan oleh stakeholders dalam program agropolitan sehingga dapat

mempengaruhi partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat

menambah pengetahuan bagi masyarakat dalam mengoptimalkan

partisipasi masyarakat, khususnya dalam program agropolitan.

PENDEKATAN TEORITIS

Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini disajikan tinjauan literatur yang berkaitan dengan beberapa

konsep yang digunakan pada penelitian ini. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu

melihat hubungan antara peran stakeholders dengan partisipasi masyarakat, maka

dijelaskan dalam tinjauan literatur ini, antara lain: konsep program pengembangan

kasawan agropolitan, analisis stakeholders, peran stakeholders dalam program

agropolitan, partisipasi dan tingkat partisipasi masyarakat.

Program Pengembangan Kawasan Agropolitan

Program agropolitan merupakan suatu upaya percepatan pembangunan

pedesaan. Gatra terkait dengan pengembangan agropolitan antara lain adalah

pembangunan dalam arti luas, seperti: redistribusi lahan, kesesuaian lahan, desain

tata guna lahan dan pembangunan sarana dan prasarana. Secara fenomenal konsep

ini mewujudkan pelayanan perkotaan di kawasan pedesaan atau istilah lain yang

digunakan oleh Friedmann adalah “Menciptakan kota di pedesaan” (Tarsudi

2010). Pendekatan pembangunan perdesaan ditujukan untuk mewujudkan

kemandirian pembangunan perdesaan yang didasarkan pada potensi wilayah itu

sendiri, dimana ketergantungan dengan perekonomian kota dapat diminimalkan.

Agropolitan menjadi relevan dengan wilayah perdesaan karena pada umumnya

sektor pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam memang merupakan mata

pancaharian utama bagi sebagian besar masyarakat perdesaan.

Menurut Saefulhakim dkk (2004) pengertian agropolitan berasal dari kata

“agro” yang bermakna “tanah yang dikelola” atau “budidaya tanaman” yang

digunakan untuk menunjuk berbagai aktivitas berbasis pertanian dan “polis”

bermakna “a Central Point or Principal”. Agro-polis bermakna lokasi pusat

pelayanan sistem kawasan sentra-sentra aktivitas ekonomi berbasis pertanian.

Kawasan agropolitan adalah kawasan terpilih dari kawasan agribisnis atau sentra

produksi pertanian terpilih dimana pada kawasan tersebut terdapat kota pertanian

(agropolis) yang merupakan pusat pelayanan. Berdasarkan uraian tersebut diatas

agropolitan dapat diartikan sebagai suatu model pembangunan mengandalkan

desentralisasi, pembangunan infrastruktur setara wilayah perkotaan, dengan

kegiatan pengelolaan agribisnis yang berkonsentrasi di wilayah perdesaan.

Pendekatan agropolitan dapat mengurangi dampak negatif pembangunan yang

telah dilaksanakan. Konsep agropolitan sendiri merupakan konsep pembangunan

berkelanjutan yang mendapatkan dukungan masyarakat dan menjadi milik

masyarakat sehingga dominasi peran berada di pihak masyarakat (Rustiadi 2006)

Secara lebih luas pengembangan kawasan agropolitan diharapkan dapat

mendukung terjadinya sistem kota-kota yang terintegrasi. Djakapermana (2003)

menyatakan bahwa pengembangan kawasan agropolitan menjadi sangat penting

dalam konteks pengembangan wilayah mengingat kawasan dan sektor yang

dikembangkan sesuai dengan keunikan lokal. Selain itu pengembangan kawasan agropolitan dapat meningkatkan pemerataan mengingat sektor yang dipilih

merupakan basis aktifitas masyarakat. Keberlanjutan dari pengembangan kawasan

dan sektor menjadi lebih pasti mengingat sektor yang dipilih mempunyai

8

keunggulan kompetitif dan komparatif dibandingkan dengan sektor lainnya.

Penetapan pusat agropolitan terkait dengan sistem pusat-pusat nasional, propinsi,

dan kabupaten (RTRW Propinsi/Kabupaten) sehingga dapat menciptakan

pengembangan wilayah yang serasi dan seimbang. Menurut Rivai dalam Tarsudi

(2003), tujuan pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk meningkatkan

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan

wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong

berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing berbasis

kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi (wewenang berada di pemerintah

daerah dan masyarakat) di kawasan agropolitan.

Melalui berkembangnya sistem dan usaha agribisnis maka di kawasan

agropolitan tersebut tidak saja membangun usaha budidaya (on- farm) saja tetapi

juga "off-farm"nya, yaitu usaha agribisnis hulu (pengadaan sarana pertanian),

agribisnis hilir (pengolahan hasil pertanian dan pemasaran) dan jasa penunjangnya,

sehingga akan mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat, mengurangi

kemiskinan dan mencegah terjadinya urbanisasi tenaga produktif, serta akan

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui dukungan sistem

infrastruktur transportasi yang memadai, keterkaitan antar kawasan agropolitan

dan pasar dapat dilaksanakan. Dengan demikian, perkembangan kota yang serasi,

seimbang, dan terintegrasi dapat terwujud.

Analisis Stakeholders

Menurut Freedman (1975), stakeholders merupakan kelompok dan

individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan

dari sebuah program. Stakeholders juga diartikan sebagai mereka yang memiliki

kepentingan dan keputusan tersendiri, baik sebagai individu maupun wakil

kelompok. Individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat dapat

dikatakan sebagai stakeholders jika memiliki karakteristik seperti yang

diungkapkan oleh Budimanta dkk (2008), yaitu mempunyai: kekuasaan, legitimasi,

kepentingan terhadap program. Soemanto (2007) mengkategorikannya ke dalam

empat kelompok, antara lain: pemerintah (government), sektor privat (private

sector), lembaga swadaya masyarakat (LSM)/Non-Governmental Organizations

(NGOs), dan Masyarakat (community). Mitchell et al dalam Sukada (2007)

mengungkapkan bahwa derajat relevansi pemangku kepentingan terhadap

aktivitas perusahaan ditimbang dengan tiga hal, yaitu: kekuasaan, legitimasi, dan

urgensi. Kekuasaan adalah derajat kemampuan pemangku kepentingan untuk

mempengaruhi perusahaan melalui penggunaan unsur-unsur koersif atau

pemaksaan, insentif atau disinsentif material, dan normatif atau simbolik.

Pemangku kepentingan yang dapat menggunakan salah satu atau lebih unsur-

unsur kekuasaan itu, mampu mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk

mempertahankan dirinya. Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan

tidaklah baru, dalam pengertian bahwa dalam program pihak tersebut selalu

berinteraksi dengan berbagai kelompok eksternal, seperti: pembuat peraturan,

pemerintah, pelanggan, dan penduduk asli. Menurut Sukada (2007) pelibatan

pemangku kepentingan ditentukan berdasarkan derajat relevansinya atau

kesesuian dengan keberadaan serta program yang akan diselenggarakan.

9

Analisis stakeholders diperlukan untuk mengetahui peran masing–masing

stakeholders yang merupakan semua aktor atau kelompok yang mempengaruhi

dan/atau dipengaruhi oleh kebijakan, keputusan dan tindakan dari sebuah program.

Analisis stakeholders dilakukan menggunakan metode pendekatan yang

dikembangkan oleh Groenendijk (2003) untuk mengetahui peranan dan fungsinya.

Metode tersebut diawali dengan mengidentifikasi stakeholders yang terlibat dan

mengklasifikasikan berdasarkan keterkaitannya secara langsung/tidak langsung

dengan proyek yang ada. Kemudian, tiap stakeholders yang berbeda tersebut

tentunya memiliki atribut yang berbeda untuk dikaji sesuai dengan situasi dan

tujuan dari analisis. Atribut yang dimasukkan dalam analisis adalah pengaruh

(power) dan kepentingan (importance).

Menurut Reed et al. (2009), analisis stakeholders dilakukan dengan cara:

(1) melakukan identifikasi stakeholders; (2) mengelompokkan dan membedakan

antar stakeholders; dan (3) menyelidiki hubungan antar stakeholders. Identifikasi

stakeholders merupakan proses yang dilakukan secara berulang, hingga ditetapkan

stakeholders yang benar-benar mengetahui permasalahan. Colfer et al. (1999)

menjelaskan bahwa untuk mengidentifikasi pengaruh dan kepentingan para

stakeholders dilakukan melalui pemberian skor pada dimensi keikutsertaan dalam

agropolitan, kewajiban dan hak serta ketergantungan terhadap program

agropolitan sesuai dengan kepentingan program setelah para stakeholders

terindetifikasi, maka langkah selanjutnya yaitu mengelompokkan dan

mengklasifikasikan antar stakeholders sehingga dapat terlihat pihak mana yang

berpengaruh penting dalam program agropolitan. Menurut Bryson (2004) dan

Reed et al. (2009) untuk memperjelas peran masing-masing stakeholders dapat

menggunakan matriks pengaruh (influence) dan kekuatan (power) dengan

membedakan stakeholders ke dalam beberapa kategori key players, context

setters, subjects, dan crowd. Bisa juga menggunakan metode power and interest

grid (IFC 2007) yang mengklasifikasikan stakeholders menjadi manage closely,

keep statisfied, keep informed dan monitor dengan menggunakan matriks

pengaruh (power) dan kepentingan (interest). Kepentingan (importance) merujuk

pada kebutuhan stakeholders dalam pencapaian output dan tujuan (Reed et al.

2009) sedangkan kekuatan (power) merujuk pada pengaruh stakeholders pada

metode power and interest grid merujuk pada kekuatan pengaruh yang dimiliki

stakeholders untuk mengontrol proses dan hasil dari suatu keputusan. Penjelasan

dari klasifikasi stakeholders adalah sebagai berikut:

1. Context setter atau keep statisfied memiliki pengaruh yang tinggi tetapi sedikit

kepentingan. Oleh karena itu, mereka dapat menjadi risiko yang signifikan

untuk harus dipantau.

2. Key player atau manage closely merupakan stakeholders yang aktif karena

mereka mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap

pengembangan suatu proyek/program.

3. Subjects atau keep informed memiliki kepentingan yang tinggi tetapi

pengaruhnya rendah dan walaupun mereka mendukung kegiatan, kapasitasnya

terhadap dampak mungkin tidak ada. Namun mereka dapat menjadi pengaruh

jika membentuk aliansi dengan stakeholders lainnya.

4. Crowd atau monitor merupakan stakeholders yang memiliki sedikit

kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi

10

pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan.

Pengaruh dan kepentingan akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu,

sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan.

Peran Stakeholders dalam Program Agropolitan

Agropolitan berasal dari ketetapan pemerintah pusat yang kemudian

diterapkan di tingkat propinsi dan kabupaten. Menurut Rustiadi (2006), sebagai

unit wilayah fungsional, kawasan agropolitan bisa saja mencangkup lingkup

wilayah satu kecamatan administratif yang berbeda setiap daerah. Kawasan

agropolitan bisa berada dalam satu wilayah kecamatan, beberapa kecamatan

dalam satu wilayah kabupaten. Beberapa kecamatan dalam lintas wilayah

beberapa kabupaten atau bahkan beberapa kabupaten dalam satu propinsi atau

lintas propinsi sehingga dalam tahap perkembangan awal pengembangan kawasan

agropolitan pemerintah harus memfasilitasi untuk terbentuknya kawasan

pengembangan agropolitan. Berdasarkan Pedoman Pengelolaan Ruang Kawasan

Sentra Produksi Pangan Nasional dan Daerah (agropolitan) tahun 2002,

pelaksanaan kawasan agropolitan tingkat daerah harus ditentukan pihak-pihak

yang terlibat dan menjadi subjek dalam pelaksanaan kegiatan dan program yang

telah direncanakan, yaitu:

1. Pemerintah berperan memberikan proteksi, menyelenggarakan pembangunan

melaksanakan fungsi fasilitasi, regulasi dan distribusi. Pemerintah

memberikan perangkat kriteria rasional dan obyektif yang dijadikan acuan

dalam penentuan wilayah pengembangan program agropolitan. Peran

pemerintah dijalankan oleh berfungsinya departemen dan lembaga tingkat

pusat yang terkait dengan pengembangan kawasan. Peranan pemerintah untuk

memfasilitasi pengembangan kawasan agropolitan ini harus didasarkan pada

UU No. 4 Tahun 1992, UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000,

dengan peta kewenangan masing-masing sebagai berikut:

1.1 Pemerintah Pusat

Tugas pemerintah pusat adalah membantu pemerintah propinsi dan

pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan kawasan agropolitan

serta kewenangan dalam bidang pemerintahan yang menyangkut lintas

propinsi dan koordinasi lintas departemen. Peran pemerintah pusat

adalah menyusunan rencana, program dan kebijakan pengembangan

kawasan agropolitan dalam bentuk peraturan pemerintah dan pedoman

umum pengembangan kawasan agropolitan serta pedoman lainnya dari

departemen teknis terkait. Selanjutnya memberikan pelayanan

informasi dan dukungan pengembangan jaringan informasi serta

memfasilitasi kerjasama lintas propinsi dan lintas sektoral. Selain itu

sebagai penyelenggaraan studi, penelitian dan kajian untuk

pengembangan kawasan agropolitan dan yang terpenting adalah

pembangunan sarana dan prasarana publik yang bersifat strategis dalam

skala nasional dan lintas propinsi.

11

1.2 Pemerintah Propinsi/ Daerah Tingkat I

Peranan pemerintah propinsi adalah: a) mengkoordinasikan rencana

program dan kebijakan pengembangan kawasan agropolitan di wilayah

propinsi; b) memberikan pelayanan informasi tentang rencana

pengembangan wilayah dan tata ruang kawasan agropolitan; c)

memfasilitasi kerjasama lintas kabupaten dan lintas departemen/instansi

terkait dalam penyusunan rencana dan pengembangan kawasan

agropolitan; d) menyelenggarakan pengkajian teknologi sesuai

kebutuhan petani dan pengembangan wilayah; e) membangun prasarana

dan sarana publik yang bersifat strategis dan mendukung perkembangan

kawasan agropolitan di dalam wilayah propinsi.

1.3 Pemerintah kabupaten/kota

Sesuai dengan titik berat otonomi daerah pada kabupaten/kota, maka

penanggungjawab di tingkat pemerintah tingkat II adalah bupati atau

walikota. Oleh karena itu peranan utama dari pemerintah daerah tingkat

II, antara lain: a) merumuskan program, kebijakan operasional dan

koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kawasan

agropolitan; b) mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat dalam

mempersiapkan masterplan, program dan melaksanakan program

pengawasan kawasan agropolitan; dan c) menumbuhkembangkan

kelembagaan, sarana dan prasarana pendukung program pengembangan

kawasan agropolitan. Sebagai pengelola kawasan yang biasanya

diwakili oleh BAPPEDA, dinas sektoral dan instansi terkait harus

mampu memahami dan mengerti aspek-aspek pengembangan kawasan

agropolitan, serta dapat mewujudkan koordinasi dan keterkaitan yang

sinergis antara pihak yang berkepentingan dalam agropolitan. Selain itu

mampu mengembangkan jaringan kerjasama dan kemitraan untuk

pengembangan program agropolitan. Pemerintah kabupaten juga

bertanggungjawab menyusun rencana induk terkait rencana aksi pada

tahun-tahun awal, serta mengendalikannya bersama stakeholders

pengembangan kawasan lainnya.

Selain pihak di atas, stakeholders yang terdapat dalam program

agropolitan diantaranya adalah: Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah,

Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen

Perdagangan dan Perindustrian, Departemen Dalam Negeri, Departemen

Perhubungan, Departemen Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, BPPT/LIPI.

Peran fasilitas pemerintah berdimensi ganda, yaitu meningkatkan kapasitas dan

kemandirian masyarakat, yang selanjutnya didorong dengan fasilitas infrastruktur

(fisik dan kelembagaan) dan sistem insentif yang tepat dan proprosional.

2. Masyarakat berperan sebagai pelaku utama pengembangan program

agropolitan yang bersinergi dengan pihak pemerintah. Masyarakat dibedakan

ke dalam dua pihak yaitu: Perguruan tinggi, sebagai center of excellence

akan menjadi mitra pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam

pengembangan riset dibidang budidaya pertanian, peternakan, perikanan, dan

agrowisata. Perguruan tinggi diharapkan menjadi soko guru bagi

12

pengembangan pendidikan dan pelatihan terkait dengan perkembangan

agropolitan kepada masyarakat dan dunia usaha. Masyarakat Lokal sebagai

sasaran program, biasanya sasaran merupakan kelompok tani yang membantu

memberikan dukungan sekaligus pelaksana program agropolitan.

3. Swasta berperan sebagai pemasok jasa, keahlian, dana maupun material yang

diperlukan. Mereka akan mendapat lahan usaha, dan keuntungan dari usaha

serta peran sertanya dalam pelaksanaan pengembangan wilayah dengan

terciptanya pasar bagi produk–produk mereka. Upaya mewujudkan

penyelenggaraan penataan ruang perlu terus didorong dengan keterlibatan

masyarakat dan dunia usaha dengan pendekatan community driven planning,

dengan pendekatan ini diharapkan terciptanya kesadaran, kesepakatan dan

ketaatan masyarakat serta dunia usaha terhadap aturan tata ruang kawasan

agropolitan.

Konsep Partisipasi

Menurut Sumarjo dan Saharudin dalam Ariyani (2007) seseorang untuk

dapat berpartisipasi dalam pembangunan ada tiga prasyarat, yaitu adanya

kesadaran pada diri yang bersangkutan tentang adanya kesempatan, dan adanya

kemauan (sikap positif terhadap sasaran partisipasi) serta didukung oleh

kemampuan (inisiatif untuk bertindak dengan komitmen). Kemauan dan

kemampuan merupakan potensi yang dimiliki oleh pelaku secara individu maupun

kelompok. Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan

dipengaruhi oleh faktor tertentu terutama ketersediaan sarana dan prasarana fisik,

kelembagaan, kepemimpinan, pengaturan dan pelayanan yang dilakukan oleh

pemerintah sedangkan Wardojo (1995) mengartikan bahwa partisipasi masyarakat

dalam pembangunan adalah keikutsertaan dalam baik dalam bentuk pernyataan

maupun dalam bentuk kegiatan. Keikutsertaan tersebut terbentuk sebagai akibat

terjadinya interaksi sosial antara individu atau kelompok masyarakat dalam

pembangunan mencangkup partisipasi dalam pembuatan keputusan, perencanaan

kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, serta

pemanfaatan hasil pembangunan. Menurut Tanjung (2003), definisi dari

partisipasi adalah keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial

dalam situasi sosial tertentu yang berarti seseorang berpartisipasi dalam suatu

kelompok jika ia mengidentifikasi dirinya dengan kelompok tersebut melalui

bermacam sikap “berbagi” yaitu berbagi nilai tradisi, berbagi perasaan, kesetiaan,

kepatuhan dan tanggung jawab bersama, serta melalui persahabatan pribadi.

Pembangunan partisipatif merupakan model pembangunan yang melibatkan

stakeholders dalam semua proses, mulai dari perencanaan, implementasi,

monitoring dan evaluasi. Pelaku pembangunan tersebut adalah semua unsur yang

ada dalam komunitas yang terdiri atas pemerintah dan masyarakat (civil society).

Perumusan rencana pembangunan perlu dilakukan secara demokratis, professional

dan terukur artinya dapat mewujudkan kebutuhan masa depan, handal, dan dapat

dipertanggungjawabkan kepada semua stakeholders untuk itu pembangunan

daerah harus menganut prinsip-prinsip: Partisipasi artinya seluruh anggota

masyarakat diharapakan berperan aktif dalam perencanan, pelaksanaan, dan

pengawasan seluruh kegiatan pembangunan. Transparansi artinya setiap kegiatan

13

dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dari seluruh kegiatan dapat diketahui

oleh semua pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas artinya setiap kegiatan

seharusnya dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif.

Keberlanjutan artinya pembangunan untuk masyarakat harus dapat berkelanjutan

dari generasi ke generasi dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri melalui

wadah institusi masyarakat yang mandiri.

Menurut Uphoff (1977) menyatakan partisipasi yang dilakukan oleh

masyarakat penerima program pembangunan terdiri perencanaan, pelaksanaan/

implementasi, pemanfaatan dan evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam setiap

tahapan yaitu:

1. Tahap Perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam proses

rencana pembangunan biasanya dilakukan melalui musyawarah untuk

mencapai mufakat yang bertujuan untuk memilih alternatif dalam perencanaan

pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan

keputusan sangat penting, karena masyarakat dituntut untuk menentukan arah

dan strategi pembangunan disesuaikan dengan sikap dan budaya masyarakat

setempat. Partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan suatu proses

dalam memilih alternatif yang diberikan oleh semua unsur masyarakat dan

lembaga sosial (Siagian 1972).

2. Tahap pelaksanaan

Partisipasi dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam bentuk sumbangan

pemikiran, bantuan tenaga, materi serta keikutsertaan secara langsung dalam

kegiatan pembangunan. Koentjaraningrat (1984) menyatakan bahwa partisipasi

rakyat, terutama rakyat pedesaan dalam pembangunan sebenarnya menyangkut

dua tipe yang pada prinsipnya berbeda, yaitu: pertama, partisipasi dalam

aktivitas bersama dalam proyek pembangunan yang khusus. Rakyat pedesaan

diperintahkan untuk mengerjakan pekerjaan yang sifatnya fisik. Jika rakyat ikut

serta berdasarkan atas keyakinannya bahwa proyek itu akan bermanfaat

baginya, maka mereka akan berpartisipasi dengan semangat dan spontanitas,

tanpa mengharapkan upah yang tinggi. Sebaliknya, kalau mereka hanya

diperintah dan dipaksa oleh atasan untuk menyumbangkan tenaga atau harta

bendanya kepada proyek, maka mereka tidak akan turut berpartisipasi dengan

semangat. Kedua, partisipasi sebagai individu diluar aktivitas bersama dalam

pembangunan. Tipe partisipasi ini tidak memerlukan perintah atau paksaan dari

atasannya tetapi berdasarkan kemauan mereka sendiri.

3. Pemanfaatan (Benefits)

Partisipasi dalam menerima hasil atau manfaat pembangunan yang

merupakan segala sesuatu yang bisa diperoleh masyarakat setelah adanya

program pembangunan, yang mana tidak bisa mereka dapatkan sebelum

adanya program pembangunan di pedesaan. Dari segi distribusi dapat dilihat

pada jumlah maupun kualitas manfaat. Dari segi lain dapat dibedakan antara

material benefit dan social benefits. Material benefits dalam menganalisa akan

berhubungan dengan konsumsi atau pendapatan, kekayaan, sedangkan social

benefits seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, air bersih, jalan-jalan dan

fasilitas transportasi. (Uphoff 1977)

14

4. Evaluasi

Merupakan tahap pengumpulan data mengenai seberapa besar hasil dari

suatu proyek pembangunan, dan bagaimana sistem pengawasan untuk

menjalankan arah serta dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan proyek

pembangunan tersebut. Pada tahap ini masyarakat memberikan umpan balik

yang sebagai masukan untuk pelaksanaan proyek selanjutnya. Evaluasi

program pembangunan dibedakan menjadi tiga jenis evaluasi, antara lain: 1)

Project Contered Evaluation, 2) Political Activities, 3) Public Opinion Efforts.

Project Contered Evaluation, bila evaluasi ini dipandang sebagai proses

evaluasi formal. Sedangkan Public opinion Efforts, opini publik dalam

mengevaluasi suatu program tidak secara langsung melainkan mempengaruhi

melalui media masa/surat kabar, misalnya: melalui surat pembaca dalam

mengungkapkan beberapa gagasan.

Partisipasi juga suatu bentuk khusus dalam pembagian kekuasaan, tugas

dan tanggung jawab dalam komunitas. Selain itu partisipasi dipengaruhi oleh

kebutuhan motivasi, struktur sosial, stratifikasi sosial dalam masyarakat, orang

akan berpartisipasi menyangkut adanya kebutuhan akan kepuasan, mendapatkan

keuntungan, dan meningkatkan status. Menurut Madrie (1986) partisipasi dapat

dibedakan lagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Partisipasi dalam menerima hasil-hasil pembangunan :

a. Mau menerima, bersikap menyetujui hasil-hasil pembangunan yang ada.

b. Mau memelihara, menghargai hasil pembangunan yang ada.

c. Mau memanfaatkan dan mengisi kesempatan pada hasil pembangunan.

d. Mau mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

2. Partisipasi dalam memikul beban pembangunan :

a. Ikut menyumbang tenaga.

b. Ikut menyumbang uang, bahan serta fasilitas lainnya.

c. Ikut menyumbangkan pemikiran, gagasan dan ketrampilan.

d. Ikut menyumbang waktu, tanah dan lain sebagainya.

3. Partisipasi dalam pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan :

a. Ikut menerima informasi dan memberikan informasi yang diperlukan.

b. Ikut dalam kelompok-kelompok yang melaksanakan pembangunan.

c. Ikut mengambil keputusan tentang pembangunan yang dilaksanakan

d. Ikut merencanakan dan melaksanakan pembangunan

e. Ikut menilai efektivitas, efisiensi dan relevansi pelaksanaan program.

Menurut Ariyani (2007) sesuai dengan pembagian partisipasi tersebut

maka partisipasi dalam menerima hasil pembangunan tidak hanya dalam hal

menyetujui hasil-hasil pembangunan yang ada tetapi juga mau memanfaatkan,

memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan sehingga pembangunan

akan dapat berkesinambungan. Partisipasi dalam memikul beban pembangunan

berarti masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyumbangkan segala sumber daya

yang mereka miliki baik uang, tanah, ketrampilan, ide, dan waktu untuk

menunjang tercapainya tujuan pembangunan. Upaya pertanggungjawaban

pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya ikut serta

15

menerima dan memberikan informasi tetapi juga ikut serta dalam organisasi-

organisasi dan kelompok kemasyarakatan.

Kartasubrata (1986), menjelaskan bahwa dorongan dan rangsangan untuk

berpartisipasi mencakup faktor-faktor kesempatan, kemauan dan bimbingan. Bila

melihat hubungan antara dorongan dan rangsangan dengan intensitas partisipasi

dalam pembangunan untuk semua implikasinya adalah bila penduduk diberi lebih

banyak kesempatan, ditingkatkan kemampuannya dengan cara memberi peluang

untuk dapat memberi lebih banyak pengalaman dan dimotivasi kemauannya untuk

berpartisipasi maka partisipasi akan meningkat. Kesempatan untuk berpartisipasi

hendaknya tidak hanya diberikan pada waktu pelaksanaannya saja tetapi juga

dimulai dari pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan

penilaian dan kemudian distribusi hasilnya.

Tingkat Partisipasi

Tingkatan partisipasi merupakan derajat tingkat keterlibatan masyarakat

dalam sebuah program terlihat dari kesempatan masyarakat untuk terlibat dan

mempengaruhi jalannya program. Merujuk pada makalah yang berjudul “A

Ladder of Citizen Participation” dalam Journal of The American Planning

Association (1969), Arnstein mengemukakan delapan tangga atau tingkatan

partisipasi yang menunjukan tingkat keterlibatan masyarakat dalam sebuah

program. Delapan tingkat tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Manipulation (Manipulasi)

Pada tingkat ini, dengan mengatasnanamakan partisipasi, masyarakat

diikutkan dalam program sebagai ‘stempel karet’ dalam badan penasihat yang

berarti bahwa keterlibatan masyarakat hanya sebagai formalitas saja tanpa

memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan. Tujuannya adalah dipakai

untuk dimanfaatkan dukungannya. Tingkat ini bukanlah tingkat partisipasi

masyarakat yang murni, karena telah diselewengkan dan dipakai sebagai alat

publikasi oleh penguasa.

2. Therapy (Terapi)

Pada tingkat terapi atau pengobatan, pemegang kekuasaan sama dengan

ahli kesehatan jiwa. Mereka menganggap ketidakberdaayan sebagai penyakit

mental dengan berpura-pura mengikutsertakan masyarakat dalam suatu

perencanaan, mereka sebenarnya menganggap masyarakat sebagai sekelompok

orang yang memerlukan pengobatan melalui program yang telah dirancang.

Meskipun masyarakat dilibatkan dalam berbagai kegiatan namun pada

dasarnya kegiatan tersebut bertujuan untuk menghilangkan lukanya dan bukan

menemukan penyebab lukanya.

3. Informing (Menginformasikan)

Pada tingkat ini masyarakat diberikan informasi akan hak, tanggung jawab,

dan pilihan terhadap program. Namun seringkali pemberian informasi dari

penguasa kepada masyarakat tersebut bersifat satu arah saja dari pemberi

program. Masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk memberikan umpan

balik/masukan terhadap program dan tidak memiliki kekuatan untuk negosiasi.

Apalagi ketika informasi disampaikan pada akhir perencanaan, masyarakat

hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi program.

16

4. Consultation (Konsultasi)

Pada tingkat ini, masyarakat diminta pendapatnya sebagai suatu langkah

logis menuju partisipasi penuh. Tetapi konsultasi ini masih merupakan

partisipasi semu karena tidak ada jaminan bahwa pendapat mereka akan

diperhatikan. Cara yang sering digunakan dalam tingkat ini adalah jajak

pendapat, pertemuan warga dan dengar pendapat. Pemegang kekuasaan

membatasi usulan masyarakat, maka kegiatan tersebut hanyalah partisipasi

palsu. Partisipasi masyarakat diukur dari frekuensi kehadiran dalam pertemuan,

seberapa banyak brosur yang dibawa pulang dan juga seberapa banyak dari

kuesioner dijawab. Dengan demikian, pemegang kekuasaan telah memiliki

bukti bahwa mereka telah mengikuti rangkaian pelibatan masyarakat.

5. Placation (Menenangkan)

Pada tingkat ini masyarakat sudah memiliki beberapa pengaruh meskipun

tidak memiliki jaminan akan diperhatikan. Masyarakat diperbolehkan untuk

memberikan masukan atau mengusulkan rencana akan tetapi pemegang

kekuasaanlah yang berwenang untuk menentukan. Salah satu strateginya

adalah memilih masyarakat miskin yang layak untuk dimasukkan ke dalam

suatu lembaga. Jika mereka tidak bertanggung jawab dan jika pemegang

kekuasaan memiliki mayoritas kekuasaan, maka mereka akan dengan mudah

dikalahkan.

6. Partnership (Kemitraan)

Pada tingkat ini kekuasaan disalurkan melalui negosiasi antara pemegang

kekuasaan dan masyarakat. Mereka sepakat untuk sama-sama memikul

tanggung jawab dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Aturan

ditentukan melalui mekanisme take and give, sehingga diharapkan tidak

mengalami perubahan secara sepihak. Kemitraan dapat berjalan efektif bila

dalam masyarakat ada kekuasaan yang terorganisir dengan demikian

masyarakat benar-benar memiliki posisi tawar menawar yang tinggi sehingga

akan mampu mempengaruhi suatu perencanaan.

7. Delegated Power (Kekuasaan didelegasikan)

Pada tingkat ini, negosiasi antara masyarakat dengan pejabat pemerintah

mengakibatkan terjadinya dominasi kewenangan pada masyarakat terhadap

rencana atau program tertentu.Pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuasaan

dalam memntukan suatu keputusan. Selain itu masyarakat juga memegang

peranan penting dalam menjamin akuntabilitas program tersebut. Untuk

mengatasi perbedaan, pemegang kekuasaan tidak perlu meresponnya akan

tetapi dengan mengadakan proses tawar-menawar.

8. Citizen Control (Kontrol warga negara)

Pada tingkat ini masyarakat menginginkan adanya jaminan bahwa

kewenangan untuk mengatur program atau kelembagaan diberikan kepada

mereka, bertanggung jawab penuh terhadap kebijakan dan aspek-aspek

manajerial. Masyarakat mampu apabila ada pihak ketiga yang akan

mengadakan perubahan. Dengan demikian, masyarakat dapat berhubungan

langsung dengan sumber-sumber dana untuk memperoleh bantuan atau

pinjaman tanpa melewati pihak ketiga.

17

Tingkat partisipasi tersebut kemudian dibagi menjadi tiga level derajat

partisipasi (Gambar 1). Tingkat manipulasi dan terapi termasuk kedalam level

non-partisipasi, yang menjelaskan bahwa program pembangunan tidak bermaksud

untuk memberdayakan masyarakat tetapi membuat pemegang kekuasaan untuk

“mendidik” komunitas dengan memberikan pelajaran dan pelatihan namun

masyarakat tetap tidak memiliki kesempatan memberikan pendapat. Tingkatan

partisipasi informasi dan konsultasi termasuk dalam level tokenisme, dimana

komunitas mendapatkan informasi dan mampu menyuarakan pendapat demi

perbaikan program tetapi tidak ada jaminan kalau pendapat komunitas akan

diakomodasi atau diimplementasikan dalam programnya. Keputusan terakhir tetap

berada pada pemegang kekuasaan, masyarakat hanya diberi kewenangan searah

untuk berpartisipasi dengan memberikan pendapatnya. Placation sebagai level

tertinggi dalam tokenisme, mampu memberikan kesempatan kepada komunitas

untuk memberikan pendapat kepada pemegang kekuasaan namun penentuan tetap

berada pada pemegang kekuasaan. Tingkatan kemitraan juga memberikan

kesempatan kepada komunitas untuk bernegosiasi dan terlibat dalam pengambilan

keputusan. Tingkatan terakhir yaitu citizen power, pada tahapan ini masyarakat

memiliki kewenangan yang besar terhadap penentuan program, dan pelaksanaan

program. Tiga level terakhir termasuk kedalam level kekuatan warga negara

(citizen power).

Sumber: Arnstein (1969)

Gambar 1 Delapan tingkatan dalam tangga partisipasi masyarakat

Non-Partisipasi

Tokenisme

Kekuatan warga negara

(Citizen power)

Kontrol Warga Negara

Delegasi Kewenangan

Kemitraan

Placation/ Penenangan

Konsultasi

Informasi

Terapi

Manipulasi

8

7

6

5

4

3

2

1

18

Kerangka Pemikiran

Program pengembangan kawasan agropolitan ditujukan untuk

memaksimalkan potensi daerah setempat, baik ditingkat nasional, provinsi,

kabupaten maupun desa. Kesuksesan program ditentukan oleh keberhasilan dari

indikator pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan budidaya,

pengembangan permodalan dan peningkatan fasilitas infrastruktur. Pelaksanaan

program agropolitan terbagi dalam tahapan perencanaan tahun 2004-2005,

pelaksanaan tahun 2005-2010 dan evaluasi tahun 2010. Penyelenggaraan program

agropolitan melibatkan stakeholders seperti halnya program pembangunan

kawasan lainnya. Keterlibatan stakeholders menghasilkan peran stakeholders

yang dapat dilihat dari pengaruh stakeholders dan kepentingannya bagi

masyarakat (IFC 2007). Pengaruh stakeholders diukur dari dukungan dana

terhadap program, jaringan yang dimiliki serta personality pihak masing-masing

stakeholders. Variabel lain yang mempengaruhi peran stakeholders adalah tingkat

kepentingan stakeholders menurut masyarakat terkait dengan pentingnya

keberadaan pihak tersebut dilihat dari tujuan keterlibatan stakeholders untuk

kepentingan masyarakat, kepentingan organisasi atau kepentingan individu

stakeholders tersebut. Peran stakeholders selama program yang didapatkan dari

analisis stakeholders menurut Groenendijk (2003) serta ditampilkan melalui

kuadran dengan metode power and interest grid (IFC 2007) yang dilihat dari

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program agropolitan. Peran masyarakat

juga dipengaruhi oleh posisi pihak yang berkepentingan tersebut dalam klasifikasi

stakeholders menurut pengaruh dan kepentingannya.

Salah satu elemen penting dalam program agropolitan adalah keterlibatan

komunitas yang merupakan pelaku utama dalam proses pengembangan kawasan,

karenanya diperlukan partisipasi komunitas dalam setiap tahapan program. Oleh

karena itu perlu dilihat tingkat partisipasi dan bentuk partisipasi masyarakat dalam

tahap perencanaan, pelaksanaan yang terbagi menjadi pelaksanaan program

pengembangan SDM, pengembangan budidaya, pengembangan budidaya, dan

peningkatan fasilitas infrastruktur serta tingkat partisipasi masyarakat dalam

evaluasi program. Pengukuran partisipasi masyarakat dilihat dari derajat

wewenangnya dalam pengambilan keputusan dan digolongkan menjadi tingkatan

non partisipasi, tokenisme dan citizen power oleh Arnestein (1969). Selain itu

keterlibatan masyarakat juga menghasilkan bentuk partisipasi masyarakat dalam

menyumbang dana, materi, pemikiran maupun tenaga saat aktivitas pelaksanaan

program agropolitan. Pada proses menjalankan program tentunya masyarakat

berinteraksi dengan stakeholders sehingga memungkinkan untuk diteliti hubungan

antara peran stakeholders dengan partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya juga

diteliti hubungan antara masing-masing elemen peran yaitu pengaruh dan

kepentingan yang dihubungkan pula dengan partisipasi masyarakat pada setiap

tahapan program agropolitan. Kerangka pemikiran secara rinci dijabarkan melalui

Gambar 2

19

Keterangan : = Pengaruh secara langsung

= Hubungan saling mempengaruhi

Gambar 2 Kerangka pemikiran

Hipotesis Penelitian

1. Diduga terdapat perbedaan peran dan posisi masing-masing stakeholders pada

tahapan program agropolitan.

2. Diduga terdapat perbedaan tingkat partisipasi dan bentuk partisipasi

masyarakat pada setiap tahapan program agropolitan.

3. Diduga terdapat hubungan antara peran stakeholders yang disebabkan oleh

pengaruh dan kepentingan stakeholders dengan partisipasi masyarakat dalam

program agropolitan.

Posisi Stakeholders

menurut klasifikasi

IFC (2007)

Partisipasi Masyarakat

1. Tingkat Partisipasi

2. Bentuk Partisipasi

Keterlibatan Stakeholders dalam

program agropolitan, yaitu:

1. Pengembangan SDM

2. Pengembangan Budidaya

3. Pengembangan Permodalan

4. Fasilitas Infrastruktur

Pengaruh Stakeholders

Kekuatan dana

Jaringan

Personality

Tingkat Kepentingan

Kepentingan Masyarakat

Kepentingan Organisasi

Kepentingan Pribadi

Peran Stakeholders

20

Definisi Konseptual

Definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Stakeholders program agropolitan merupakan pihak yang terlibat dalam

program agropolitan. Ketepatan keterlibatan para pihak memerlukan

identifikasi para pihak, peranan, fungsi, dan tingkat kepentingan. Stakeholders

yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pihak yang terlibat dalam

program agropolitan selain masyarakat, karena masyarakat disini merupakan

obyek yang akan diukur partisipasinya. Stakeholders hanya digolongkan

menjadi pihak menjadi pemerintah dan swasta.

2. Tahap perencanaan program agropolitan merupakan langkah awal yaitu

penyusunan masterplan serta penetapan lokasi sosialisasi agropolitan yang

terdiri dari tahap pembuatan masterplan agropolitan dan sosialisasi awal yang

terkait dengan proram agropolitan baik di tingkat pemerintah kabupaten

maupun tingkat lokal desa.

3. Tahap pelaksanaan program agropolitan merupakan tahap implementasi dan

internalisasi program ke masyarakat. Tahap sosialisasi terlihat dari interaksi

antar stakeholders dengan masyarakat dalam suatu pemahaman sehingga

diharapkan adanya kesamaan tujuan mewujudkan keberhasilan pengembangan

kawasan agropolitan. Pada tahap pelaksanaan terdapat beberapa hal yang harus

diperhatikan seperti pengorganisasian sumber daya yang terlibat dalam

program, penyusunan untuk menempatkan orang sesuai dengan jenis tugas,

pengarahan pelaksanaan program, pengawasan, pelaksanaan pekerjaan sesuai

dengan rencana, serta penilaian untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan.

4. Tahap evaluasi program agropolitan merupakan merupakan tahap dimana

masyarakat menilai proses dan hasil dari pelaksanaan program pembangunan

agropolitan, tahapan ini merupakan bagian dari sistem pengawasan untuk

mengetahui arah program serta dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan

program pembangunan tersebut.

5. Peran stakeholders merupakan salah satu bentuk kontribusi dari keterlibatan

stakeholders dalam kegiatan sesuai dengan statusnya dalam lembaga dari mana

dia berasal.

Definisi Operasional

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini

menjelaskan pengukuran untuk masing-masing variabel:

1. a. Usia adalah lama hidup responden dari lahir sampai penelitian dilakukan

yang diukur dengan skala rasio. Penggolongan usia mengacu pada

Havighurst (1950) dalam Mugniesyah (2006) yang dikategorikan atas:

1 Dewasa awal/dini : 18-29 tahun

2 Dewasa pertengahan/madya : 30-50 tahun

3 Dewasa tua/lanjut : > 50 tahun ke atas

21

b. Jenis pekerjaan adalah adalah profesi yang dijalankan responden untuk

menopang kebutuhan hidupnya. Pengukuran dengan skala nominal yang

dikategorikan menjadi enam kategori, yaitu petani, buruh tani, wiraswasta,

PNS, aparat desa dan pekerjaan lain.

1. Petani,

2. Buruh Tani,

3. Wiraswasta,

4. PNS,

5. Aparat Desa,

6. Pekerjaan lain.

c. Tingkat pendidikan adalah pendidikan terakhir responden secara formal

yang dikategorikan atas 6 kategori menurut tingkatan pendidikan yaitu:

1. SD,

2. SMP,

3. SMA,

4. D3,

5. S1,

6. S2.

2. Tingkat Partisipasi, adalah tingkatan partisipasi yang dicapai masyarakat

dalam tangga partisipasi Arnstein (1969), dalam program agropolitan.

Menyangkut tiga tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Tingkatan partisipasi adalah keikutsertaan anggota dalam semua tahapan

kegiatan sesuai dengan gradasi derajat wewenang dan tanggung jawab yang

dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan. Adapun kedelapan

tingkatan partisipasi tersebut yaitu tahap manipulasi, terapi, pemberitahuan,

konsultasi, penenangan, kemitraan, pendelegasian kekuasaan, dan kontrol

masyarakat.

a) Tahap manipulasi, dinyatakan sebagai bentuk partisipasi yang tidak

menuntut respon partisipan untuk terlibat banyak dalam suatu program.

Pihak pemerintah maupun swasta sangat dominan pada tahap awal ini.

b) Tahap terapi, bentuk ini seperti sebuah dengar pendapat dengan

mengumpulkan beberapa penduduk lokal untuk saling tanya jawab

dengan pemerintah atau swasta, sedangkan pendapat dari penduduk lokal

sama sekali tidak dapat mempengaruhi kedudukan program agropolitan

yang sedang berjalan.

c) Tahap pemberitahuan, yaitu sekedar pemberitahuan searah atau semacam

sosialisasi dari para stakeholders yang dalam hal ini adalah pemerintah

dan swasta terhadap masyarakat.

d) Tahap konsultasi, yaitu partisipasi dimana anggota komunitas diberikan

pendampingan dan konsultasi oleh semua pihak sehingga tetap dilibatkan

dalam menentukan keputusan.

e) Tahap penenangan merupakan suatu bentuk partisipasi dengan materi,

artinya ketika akan muncul suatu konflik antara pemerintah dan

masyarakat, masyarakat diberikan insentif tertentu sehingga mereka

segan berbicara untuk menentang program.

22

f) Tahap kemitraan, yaitu partisipasi fungsional dimana semua pihak

mewujudkan keputusan bersama (antara swasta, pemerintah, dan

komunitas) dalam suatu negosiasi.

g) Tahap pendelegasian kekuasaan, bentuk partisipasi yang aktif, dimana

anggota masyarakat melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

h) Tahap kontrol masyarakat yaitu model yang sudah terbentuk

independensi dari monitoring oleh masyarakat terhadap program dan

juga pemerintah.

Partisipasi masyarakat secara keseluruhan dapat dilihat dari indikator

tingkatan setiap partisipasi, maka nilai setiap indikator (baik pada tahap

perencanaan, pelaksanaan/implementasi, dan evaluasi) akan dihitung skor dari

setiap pertanyaan dengan kategori:

1. Tidak Pernah Berpartisipasi/ TD, diberi skor 1

2. Jarang Berpartisipasi/ JR, diberi skor

3. Selalu Berpartisipasi/ SL, diberi skor 3

Penggolongan partisipasi seperti dikutip dalam Saputra (2012) yang

menggolongkan kedelapan tangga tersebut menjadi tiga kategori yaitu non-

partisipasi (tangga 1-2), tokenisme (tangga 3–5) dan Citizen Power (kontrol

masyarakat) (tangga 6–8). Penggolongan tersebut didasarkan pada skor

pertanyaan dalam kuesioner kemudian dijumlahkan. maka pengukuran tingkat

partisipasi secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Tangga partisipasi berdasarkan tiga kategori dari delapan tangga

partisipasi Arnstein

Partisipasi

Masyarakat

Tangga Partisipasi Arnstein (1969)

1 – 2 3 – 5 6 – 8

Non-partisipasi Tokenisme Citizen Power

Skor Skor Skor

Perencanaan

Pelaksanaan

Evaluasi

Skor

Partisipasi

Keseluruhan

Keterangan:

* Skor partisipasi keseluruhan: Non partisipasi total skor: 50-75

Tokenisme total skor: 76-112

Citizen power total skor: 113-150

1. Bentuk partisipasi merupakan wujud peran serta masyarakat dalam

menyumbang melalui kehadiran dan sumbangan lainnya yaitu sumbangan

tenaga, pemikiran, materi atau dana.

23

1. Menyumbang materi,

2. Menyumbang pikiran,

3. Menyumbang tenaga,

4. Menyumbang uang,

5. Tidak menyumbang.

2. Klasifikasi stakeholders dalam agropolitan merupakan pengelompokan

stakeholders berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya terhadap

program agropolitan. Diukur dengan menggunakan tangga stakeholders dari

yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang tertinggi, karena jumlah

stakeholders yang akan dilihat perannya ada 14 stakeholders maka tangga

tersebut memiliki 14 tingkatan (Gambar 3):

1) Tangga Tertinggi memiliki skor 14 dengan total 381-420

2) Tangga ke-13 memiliki skor 13 dengan total 351-380












14) Tangga terendah memiliki skor 1 dengan total 1-30

Gambar 3 Tangga tingkatan pengaruh dan kepentingan stakeholders

Skor dari tingkat pengaruh pada pembuatan grid merupakan skor rataan

tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dijumlahkan masing-masing

responden menjadi skor keseluruhan responden, begitupun dengan skor tingkat

kepentingan. Langkah selanjutnya kemudian dihubungkan menjadi sebuah titik

dalam grafik.

24

3. Peran stakeholders merupakan keterlibatan suatu pihak dalam memfasilitasi

program agropolitan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok. Peran tersebut

dapat dilihat dari derajat peran menurut masyarakat yang di ukur dengan

tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh suatu pihak dalam program.

a. Tingkat Pengaruh diartikan sebagai kemampuan orang, kelompok

maupun organisasi yang dapat memaksa atau membujuk pihak lain dalam

membuat keputusan dan mengikuti beberapa tindakan dalam program

pengembangan kawasan agropolitan mulai dari tahap persiapan,

pelaksanaan maupun evaluasi yang dapat diukur menjadi:

1. Tingkat pengaruh rendah (Tidak Pernah/TD), total skor: 36-60

2. Tingkat pengaruh sedang (Jarang /JR), total skor: 61-84

3. Tingkat pengaruh tinggi (Selalu/SL), total skor: 85-108

Sedangkan pada pada masing-masing tahapan didapatkan skor

berbeda, pada tahap perencanaan skoringya sebagai berikut:




Pada tahap pelaksanaan:




Pada tahap evaluasi:




b. Tingkat Kepentingan diartikan sebagai perlu atau tidaknya suatu pihak

dalam mendukung program agropolitan demi kepentingan masyarakat,

organiasasi maupun kepentingan individu pada setiap tahap program

maka ukurannya:

1. Tingkat kepentingan rendah (kepentingan pribadi)total skor:42-70

2. Tingkat kepentingan sedang (kepentingan organisasi)total skor:71-98

3. Tingkat kepentingan tinggi (kepentingan masyarakat)total skor:99-126

Skor pada tiap tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan

dan evaluasi adalah sebagai berikut:

25

1. Tingkat kepentingan rendah (kepentingan pribadi)total skor: 14-23

2. Tingkat kepentingan sedang (kepentingan organisasi)total skor: 24-32

3. Tingkat kepentingan tinggi (kepentingan masyarakat)total skor:33-42

4. Berdasarkan teori hasil peran stakeholders kemudian dilihat pengaruh dan

kepentingan pihak yang terdaftar sebagai stakeholders. Variabel pengaruh

dapat diukur dengan kekuatan Jaringan, kekuatan dana, dan personality

sedangkan variabel kepentingan dapat dilihat dari kepentingan yang

diperjuangkan stakeholders, yaitu : masyarakat, organisasi atau individu.

a. Kekuatan Jaringan merupakan kuat lemahnya pengaruh setiap

stakeholders terhadap masyarakat melalui proses interaksi dan relasi

individu masyarakat dengan individu lain dalam komunitas maupun pihak

eksternal. Pengukurannya didasarkan pada kerjasama yang terbentuk

sebagai hasil dari interaksi sosial tersebut.

1. Tingkat Jaringan rendah (Kurang Luas), total skor :12-23

2. Tingkat Jaringan sedang (Cukup Luas), total skor :24-35

3. Tingkat Jaringan tinggi (Luas), total skor: 36-48

b. Kekuatan dana merupakan jumlah dukungan finansial/ materi yang

diberikan untuk mendukung program agropolitan.

1. Kekuatan dana rendah (Tidak memberikan/ TD), total skor: 12-23

2. Kekuatan dana sedang (Jarang memberikan/ JR), total skor :24-35

3. Kekuatan dana tinggi (Selalu memberikan/ SL), total skor :36-48

c. Personality merupakan karakteristik individu atau suatu pihak yang

menyebabkan perilaku seseorang diterima atau tidak oleh masyarakat

karena keterbukaannya dan mendengarkan pendapat masyarakat dapat

terlihat juga dari munculnya konsistensi perasaan, pemikiran, dan perilaku

suatu pihak dalam menjalankan program agropolitan yang mempengaruhi

penerimaan masyarakat.

1. Pengaruh Personality rendah, total skor :12-23

2. Pengaruh Personality sedang, total skor: 24-35

3. Pengaruh Personality tinggi, total skor :24-35

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan dukungan data

kualitatif melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan

menggunakan metode survey dengan alat pengumpulan data berupa kuesioner

yang diberikan kepada responden yang telah dipilih. Penelitian survei merupakan

penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi responden (Singarimbun

1989). Sementara pendekatan kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam

kepada informan kunci serta data dari hasil observasi lapang.

Lokasi dan Waktu

Penelitian tentang hubungan peran stakeholders dengan partisipasi

masyarakat dalam program agropolitan ini dilaksanakan di Desa Karacak,

Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan

secara sengaja (purposive) dengan alasan bahwa Desa Karacak merupakan salah

satu desa yang pada tahun 2004 ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu

desa agropolitan di Kabupaten Bogor yang masuk ke dalam Zona I atau Zona

utama program agropolitan sesuai dengan pembagian zona agropolitan yang ada

di Lampiran 2. Hal ini menyebabkan wilayah tersebut menjadi sasaran utama

program agropolitan sekaligus menjadi pusat aktivitas agropolitan sehingga

diharapkan terdapat pemahaman yang baik mengenai program agropolitan dari

masyarakatnya sehingga dapat terukur partisipasi masyarakat dalam program

tersebut. Alasan selanjutnya yaitu terdapat kelompok tani yang merupakan sasaran

program dan dekat dengan POSKO agropolitan, sehingga diharapkan adanya

pemahaman yang baik dan utuh tentang program agropolitan dari responden serta

informan. Kegiatan penelitian meliputi penyusunan proposal skripsi, kolokium,

pengambilan data lapangan, penulisan draft skripsi, sidang skripsi, dan perbaikan

laporan penelitian (Tabel 2).

Tabel 2 Jadwal pelaksanaan penyusunan proposal, kolokium, penelitian dan

skripsi.

28

Teknik Sampling

Terdapat dua subjek dalam penelitian ini, yaitu informan dan responden.

Informan adalah pihak yang memberikan keterangan tentang diri sendiri, pihak

lain dan lingkungannya serta memiliki pemahaman tentang program agropolitan

di Desa Karacak. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, informan kunci

yang dipilih adalah pemerintah desa setempat, ketua POSKO agropolitan di Desa

Karacak, dan pihak dinas ketua POKJA agropolitan yaitu BAPPEDA Kabupaten

Bogor. Pemilihan pemerintah desa sebagai salah satu informan kunci didasarkan

atas pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan program agropolitan, koordinasi dari

stakeholders kepada masyarakat melalui mekanisme perizinan pemerintah desa

sehingga diharapkan data dan informasi tentang aktivitas stakeholders dalam

program agropolitan, program yang telah dikerjakan di Desa Karacak dan

informasi tentang karakteristik populasi dimiliki oleh pemerintah desa. Ketua

POSKO agropolitan dilibatkan sebagai informan kunci sebagai pihak yang

berpotensi untuk memberikan informasi terkait pihak yang terlibat dalam program

agropolitan di Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Selain

informan kunci, informan dipilih dengan mempertimbangkan tingkat pengetahuan

terhadap program agropolitan di Kabupaten Bogor. Daftar informan yang

tergabung dalam POKJA agropolitan dapat dilihat dari Tabel 3.

Tabel 3 Informan penelitian, jenis data penelitian dan metode pengumpulan data

Jenis Data Sumber Data Metode Pegumpulan

Data

Keterlibatan para

pihak :

- Identifikasi para

pihak

- Peranan dan

pengaruh para pihak

- Tingkat kepentingan

serta pengaruh para

pihak

Dinas Pertanian

Dinas Bina Marga

Dinas Cipta Karya

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Dinas Peternakan dan perikanan

Dinas Perindustrian dan

perdagangan

Pihak P4W – IPB

LSM

Kelompok Tani

Swasta

Perbankan

Penelusuran dokumen,

observasi lapang, dan

wawancara

Responden yang dipilih untuk mendapatkan data partisipasi masyarakat

merupakan seluruh anggota kelompok tani di Desa Karacak sebanyak 142 orang.

Responden didefinisikan sebagai pihak yang memberi keterangan tentang diri dan

kegiatan yang dilaksanakannya. Pemilihan responden ini didasarkan pada unit

analisis penelitian individu, yaitu anggota kelompok tani di Desa Karacak.

29

Berdasarkan jumlah populasi dari tiga kelompok tani yang terdapat di Desa

Karacak, diambil sampel sebanyak 30 orang responden dengan tujuan untuk

memenuhi kaidah statistik. Pemilihan sampel dilakukan melalui teknik

pengambilan sampel acak (simple random sampling) yang dilihat berdasarkan

jumlah anggota dari 3 kelompok tani yang terdapat di Desa Karacak. Cara

pengambilan data dari dua subjek penelitian yaitu responden dan informan

tentunya berbeda, pada penelitian kuantitatif responden diberi kuesioner tentang

partisipasi masyarakat dan peran stakeholders dalam program agropolitan. Hasil

dari kuesioner kemudian diolah dengan melakukan analisis dan interpretasi,

selanjutnya dilakukan pembuatan kesimpulan tentang hasil kuesioner. Sedangkan

data dari penelitian kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dan

observasi secara langsung kepada informan.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Data primer diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarkan dan dijawab

oleh responden melalui wawancara. Selain itu, wawancara mendalam juga

dilakukan terhadap informan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi

literatur yang sumbernya berasal dari berbagai dokumen pemerintah desa, dinas

POKJA, masterplan agropolitan serta penelitian sebelumnya yang terkait dengan

program agropolitan

Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Data kuantitatif adalah informasi mengenai hal-hal yang dapat diukur dan

dapat dikuantifikasikan. Data kuantitatif ini digunakan untuk menggambarkan

karakteristik responden dan tingkatan partisipasi masyarakat dalam program

agropolitan. Selanjutnya dicari hubungan antar variabel peran stakeholders

dengan partisipasi masyarakat, pengolahan data kuantitatif dalam penelitian ini

mengacu pada langkah-langkah pengolahan data dari Effendi dkk (1989).

Pertama, memasukkan data ke dalam kartu atau berkas data. Kedua, membuat

tabel frekuensi atau tabel silang. Ketiga, mengoreksi kesalahan-kesalahan yang

ditemui setelah membaca tabel frekuensi atau tabel silang. Analisis stakeholders

dilakukan menggunakan metode pendekatan yang dikembangkan oleh

Groenendijk (2003) untuk mengetahui peranan dan fungsinya. Metode tersebut

diawali dengan mengidentifikasi stakeholders yang terlibat dan

mengklasifikasikan stakeholders tersebut menjadi stakeholders primer,

stakeholders sekunder, dan stakeholders eksternal berdasarkan keterkaitannya

secara langsung/tidak langsung dengan proyek yang ada. Tiap stakeholders yang

berbeda tersebut tentunya memiliki atribut yang berbeda untuk dikaji sesuai

dengan situasi dan tujuan dari analisis. Atribut yang dimasukkan dalam analisis

adalah pengaruh (power) dan kepentingan (importance).

Penyusunan matriks pengaruh dan kepentingan dilakukan atas dasar pada

deskripsi pertanyaan responden yang dinyatakan dalam ukuran kuantitatif (skor)

dan selanjutnya dikelompokkan menurut kriteria. Analisis stakeholders dilakukan

dengan penafsiran matriks kepentingan dan pengaruh stakeholders terhadap

30

pengembangan program agropolitan dengan menggunakan stakeholders grid

dalam metode power and interest grid (IFC 2007) dengan bantuan microssoft

excel untuk menentukan angka pada setiap indikatornya, kemudian disandingkan

sehingga membentuk koordinat. Penyelidikan hubungan antara stakeholders

secara deskriftif digambarkan kedalam matriks actor-linkage. Stakeholders yang

terindentifikasi ditulis dalam baris dan kolom tabel yang menggambarkan

hubungan antar stakeholders. (Reed et al. 2009) sedangkan dalam metode power

and interest grid (IFC 2007) mengelompokan stakeholders berdasarkan power

dan interest-nya (Gambar 4).

Gambar 4 Matriks power and interest menurut IFC (2007)

Setelah itu, data kuantitatif yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan

program komputer SPSS 17 for Windows untuk menguji hubungan antar variabel

yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk melihat fakta yang terjadi

dengan menggunakan analisis Uji Korelasi Rank Spearman untuk melihat

hubungan antara variabel dengan data yang berbentuk ordinal, yaitu mengukur

tingkat keterlibatan melalui peran stakeholders serta hubungannya dengan tingkat

partisipasi. Rumus korelasi Rank Spearman adalah:

Kaidah pengujian hipotesis uji korelasi Rank Spearman adalah:

Ho : rs ≤ 0, berarti terdapat hubungan negatif atau tidak terdapat hubungan

antara partisipasi masyarakat dengan peran stakeholders dalam program

agropolitan.

Ho: rs ≥ 0, berarti terdapat hubungan positif atau terdapat hubungan antara

partisipasi masyarakat dengan peran stakeholders dalam program agropolitan. Selain analisis data kuantitatif, dilakukan pula analisis data secara kualitatif

melalui dua tahap, yaitu reduksi data dan penyajian data. Reduksi data terdiri dari

proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang

berupa catatan tertulis dilapang selama penelitian berlangsung. Reduksi data

bertujuan untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang

data yang tidak perlu. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dengan cara

menyusun informasi agar dapat mendukung data kuantitatif.

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penelitian yang dilihat dari

gambaran umum Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor yang merupakan

kawasan agropolitan zona satu dilihat dari kondisi kependudukan dan kondisi

geografisnya. Selanjutnya dijelaskan pula gambaran umum Desa Karacak yang

merupakan wilayah pengambilan responden dan juga sebagai pusat budidaya

pertanian komoditi unggulan kawasan agropolitan dimana program agropolitan di

Kabupaten Bogor berpusat. Gambaran umum desa berisi tentang penjelasan

keadaan wilayah, kondisi demografi, potensi wilayah, kondisi agroekosistem,

aksesibilitas ke ibukota kecamatan maupun kabupaten dan kondisi kelembagaan.

Gambaran Umum Kecamatan Leuwiliang

Kecamatan Leuwiliang merupakan salah satu kecamatan yang berada di

Kabupaten Bogor, berjarak sekitar 22 km dari Kota Bogor. Luas wilayah

Kecamatan Leuwiliang adalah 4.500 ha, terdiri dari 10 desa, yaitu: Desa

Leuwiliang, Cibeber I, Cibeber II, Karehkel, Barengkok, Karacak, Karyasari,

Pabangbon, Puraseda dan Purasari. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan

Cigudeg di sebelah barat, di sebelah timur berbatasan Kecamatan Cibungbulang,

di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sepong dan disebelah selatan

berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Wilayah ini berada pada ketinggian

300–700 dpl dengan curah hujan rata–rata >100 mm/bulan. Karakteristik lahan di

Kecamatan Leuwilang umumnya cukup subur, dengan kemiringan lahan antara 5-

35% dengan PH tanah antara 5–6. Drainase di Kecamatan Leuwiliang cukup baik

dengan jenis tanah umumnya Latosol. Luas lahan pertanian menurut ekosistemnya

dibagi menjadi dua yaitu ekosistem lahan sawah seluas 1.792 ha dan lahan kering/

darat seluas 4.124 ha. Jumlah masyarakat menurut data kependudukan sampai

dengan juli 2011 tercatat sebanyak 113.280 jiwa yang didominasi oleh pedagang

sebanyak 8.178 jiwa, buruh 10.276 jiwa dan petani sebanyak 2.889 jiwa.

Gambaran Umum Desa Karacak

Keadaan Wilayah

Desa Karacak merupakan salah satu dari sembilan desa yang ada di

Kecamatan Leuwiliang. Desa Karacak merupakan desa agropolitan di kawasan

zona satu3 dalam masterplan agropolitan yang berfungsi sebagai sentra pengumpul

untuk komoditi manggis di Kabupaten Bogor. Desa Karacak dibagi menjadi 17

kampung dan lima dusun, diantaranya adalah Babakan, Cengal, Cengalsirna,

Ciletuh Ilir, Darmabakti, Hegarmanah, Karyabakti, Lebak Kaum, Lebak Sirna,

Nariti, Pakusarakan, Rawarejo, Sukamaju, Sukasirna, Sumberjaya dan Wanakarya.

Batas wilayah bagian utara Desa Karacak berbatasan langsung dengan Desa

Barengkok, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Situ Udik Kecamatan

Cibungbulang, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karyasari dan di

sebelah barat berbatasan dengan Desa Pabangbon. Wilayah Desa Karacak

3

Kawasan yang merupakan pusat produksi komoditas unggulan pertanian dalam program

agropolitan di masing-masing kabupaten

32

memiliki bentuk topografi berbukit-bukit dan pegunungan. Desa Karacak

mempunyai ketinggian dari permukaan laut yaitu 5.000 mdl. Curah hujan rata-rata

tahunan sebesar 4.683 mm. Kondisi ini menyebabkan letak Desa Karacak sangat

strategis sebagai pusat pertanian di Kecamatan Leuwiliang. Kondisi alam Desa

Karacak yang didominasi oleh hutan dan perbukitan mampu menghasilkan

tanaman perkebunan dengan produktivitas yang baik. Total luas wilayah Desa

Karacak adalah 710.02 ha yang terbagi berdasarkan penggunaannya.

Tabel 4 Luas wilayah dan persentase jenis penggunaan tanah Desa Karacak tahun

2011

No Jenis Penggunaan Luas (ha)/m2 Persentase (%)

1 Perkebunan 270.5 50.1%

2 Persawahan 210.7 38.9%

3 Pemukiman 36.2 6.7%

4 Perkantoran 1.0 0.2%

5 Prasarana umum lainnya 22.0 4.1%

Total 540.49

100%

Sumber: Profil Desa Karacak tahun 2011.

Berdasarkan Tabel 4, terlihat bahwa sebagian besar luas wilayah desa

Karacak ditinjau dari aspek penggunaannya digunakan untuk perkebunan dan

persawahan yang menggunakan hampir 89% luas desa sedangkan pengunaan

untuk pemukiman masyarakat hanya 6.7% dari luas desa. Mayoritas area

persawahan merupakan tanah sawah yang menggunakan irigasi setengah teknis.

Perkebunan yang banyak terdapat di Desa Karacak merupakan perkebunan rakyat,

rata-rata kebun mereka berada di sekitar rumah. Selain kebun dan sawah terdapat

ladang seluas 139.5 ha yang ditanami dengan tanaman rotasi seperti jagung, ubi

dan sayuran sedagai tanaman non musiman. Desa Karacak juga memiliki empat

buah danau kecil yang berfungsi sebagai sumber irigasi pertanian. Hal inilah yang

menyebabkan pertanian di Desa Karacak tidak pernah kekurangan air.

Kondisi Demografi

Jumlah masyarakat desa ini mencapai 10.862 jiwa yang terbagi ke dalam

2.855 kepala keluarga (KK) dengan proporsi yang seimbang antara jumlah

masyarakat perempuan dan laki-laki, yaitu sebanyak 5.549 jiwa untuk masyarakat

laki-laki dan 5.313 jiwa untuk masyarakat perempuan. Masyarakat Desa Karacak

didominasi oleh penduduk usia muda hal ini dapat disebabkan karena banyak

masyarakat yang menikah pada usia muda dan berakibat juga pada tingkat

pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Dilihat dari ketersediaan lahan yang

didominasi untuk perkebunan dan persawahan maka dapat dilihat bahwa mata

pencaharian masyarakat Desa Karacak mayoritas merupakan petani dan buruh tani

dengan perbandingan satu banding dua yang berarti masih banyak petani yang

belum memiliki lahan pribadi selain itu banyaknya profesi petani dengan usia tua

menyebabkan regenerasi petani dimasa mendatang mulai menurun.

33

Tabel 5 Jumlah dan persentase masyarakat Desa Karacak menurut tingkat

pendidikan tahun 2011

No Tingkat Pendidikan Laki-laki

(orang)

Persentase

(%)

Perempuan

(orang)

Persentase

(%)

1 Tidak tamat SD 71 3.4 160 5.3

2 Tamat SD/sederajat 103 5.0 975 32.4

3 Tidak tamat SLTP 247 12.1 351 11.6

4 Tidak tamat SLTA 591 28.8 643 21.4

5 Tamat SMP/sederajat 428 20.8 400 13.2

6 Tamat SLTA/sederajat 461 22.4 403 13.3

7 D-1 42 2.1 21 0.7

8 D-2 25 1.3 19 0.6

9 D-3 47 2.3 18 0.6

10 S1 22 1.1 16 0.5

11 S2 12 0.7 11 0.4

Jumlah (orang) 2049 100% 3017 100% Sumber: Profil Desa Karacak tahun 2011

Masyarakat Desa Karacak juga belum sepenuhnya menyadari akan

pentingnya pendidikan, hal ini dilihat Tabel 5 yang menyatakan bahwa sebagian

besar masyarakat yang sekolah hanya mampu mencapai tahap Sekolah Dasar (SD)

yaitu sebanyak 1.078 jiwa, kemudian jumlah warga yang tamat Sekolah Menegah

Pertama (SMP) hanya 828 jiwa, dan jumlah yang tamat SMA hanya 864 jiwa.

Jumlah tersebut tidak mencapai 10% dari total penduduk Desa Karacak. Kondisi

tersebut juga disebabkan oleh keterbatasan sarana pendidikan yang ada di desa ini,

dimana hanya ada delapan sekolah dasar, tiga sekolah menengah pertama di

wilayah Desa Karacak, dan untuk melanjutkan ke jenjang SMA mereka harus

menuju ibukota Kecamatan Leuwiliang.

Tabel 6 Jumlah dan persentase masyarakat Desa Karacak menurut jenis pekerjaan

tahun 2011

No Jenis Pekerjaan Laki-laki

(orang)

Persentase

(%)

Perempuan

(orang)

Persentase

(%)

1 Petani 711 63.2 201 39.1

2 Buruh tani 328 29.2 219 42.6

3 Buruh migran 4 0.4 9 1.7

4 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 42 3.7 31 6.1

5 Pengrajin industri 11 0.9 17 3.3

6 Pengacara 2 0.2 - -

7 Bidan swasta/mantra - - 1 0.2

8 Pensiunan PNS/TNI/POLRI 8 0.6 1 0.2

9 Pembantu rumah tangga - - 35 6.8

10 Karyawan perusahaan 17 1.4 - -

11 Dukun kampung terlatih 4 0.4 - -

Total 1123 100% 514 100%


34

Tabel 6 menunjukan bahwa proporsi sebagian besar penduduk adalah

petani. Petani yang mengerjakan lahannya maupun buruh tani dengan persentase

sebanyak 89%, kemudian sebagian kecil masyarakat menggantungkan hidupnya

dengan bekerja sebagai karyawan perusahaan, PNS, pedagang keliling, buruh

bangunan, dan sebagainya. Perbandingan jumlah masyarakat perempuan yang

bekerja dengan masyarakat laki-laki adalah satu banding dua. Hal ini sejalan juga

dengan proporsi laki-laki dan perempuan yang berprofesi sebagai petani maupun

buruh tani karena di Desa Karacak, perempuan diperbolehkan mengerjakan

pekerjaan laki-laki sebagai petani. Biasanya terdapat pembagian peran dalam satu

kali masa tanam antara laki-laki dan perempuan yang bekerja di sawah.

Potensi Wilayah

Sebagai pusat kawasan agropolitan desa memiliki keanekaragaman SDA

yang berpotensi untuk dikembangkan dan memiliki kualitas yang layak untuk di

ekspor. Dapat dilihat bahwasannya proporsi terluas dari wilayah desa ini berupa

lahan perkebunan yang menghasilkan hasil kebun dan dimanfaatkan masyarakat

sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Oleh karena itu, sebagian besar

masyarakat Desa Karacak memiliki mata pencaharian sebagai petani tanaman

pangan. Hal tersebut sesuai dengan data kepemilikan lahan pertanian tanaman

pangan.

Tabel 7 Jumlah dan persentase kepemilikan lahan pertanian tanaman pangan

rumah tangga di Desa Karacak Tahun 2011

NO

Kategori Kepemilikan Lahan

Pertanian Tanaman Pangan

oleh Rumah Tangga

Jumlah Kepemilikan

Lahan Pertanian

Tanaman Pangan

(Rumah Tangga)

Persentase

(%)

1 Tidak memiliki 1364 RTP 47,8%

2 Memiliki kurang 1 ha 1466RTP 51,3%

3 Memiliki 1.0-5.0 ha 25 RTP 0,9%

Jumlah 2855 100%


Dari Tabel 7 dapat dilihat bahwa meskipun sebagian besar masyarakat

pekerjaannya sebagai petani, namun masih ada 1.364 petani yang tidak memiliki

lahan atau sekitar 47.8% petani tidak mengerjakan lahan milik sendiri. Kondisi ini

diperparah dengan kepemilikan lahan yang kurang dari 1 ha sebanyak 51.3% dari

total 2.885 rumah tangga petani atau bisa disimpulkan juga bahwa setengah dari

jumlah petani di Desa Karacak merupakan petani gurem. Sedangkan petani yang

memiliki lahan diatas satu ha hanya 25 rumah tangga petani atau sekitar 0.9%.

Selain itu dari hasil observasi dan wawancara kepada pemerintah desa

menunjukan bahwa mayoritas tanah perkebunan dan persawahan dimiliki oleh

orang luar Desa Karacak, sedangkan petani di Desa Karacak bekerja sebagai

buruh tani dan penggarapnya saja. Sebagian besar lahan milik petani lokal di jual

untuk biaya hidup sehari-hari maupun biaya pendidikan anaknya. Gambaran

35

tersebut menunjukan fenomena ketimpangan kepemilikan lahan pertanian yang

terjadi akibat terjadinya investasi pihak luar di tengah ketergantungan masyarakat

terhadap sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama masyarakat.

Kondisi Agroekosistem

Kondisi pertanian Desa Karacak didominasi oleh persawahan dan

perkebunan. Sawahnya berupa sawah irigasi dengan musim panen sebanyak tiga

kali setahun. Sedangkan perkebunan yang mendominasi lahan kebanyakan

menghasilkan komoditi musiman seperti durian yang masa panennya dua kali

setahun dan manggis yang masa panennya sekali setahun. Komoditas tanaman

unggulan di desa ini adalah manggis, komoditas lain yang juga dikembangkan

antara lain: padi, durian, ubi kayu, ubi jalar, cempedak, melinjo serta tanaman

perkebunan seperti cengkeh. Data tersebut didukung oleh pernyataan bapak BKR

sebagai berikut:

“Setiap program agropolitan pasti punya maskot, nah maskot agropolitan

kabupaten bogor ya manggis yang panen raya 4 tahun sekali. Seharusnya

petani nggak tergantung ama panen manggis aja, bisa jadi dari buah duren,

rambutan atau kalo nggak ya dari sawah seperti padi terus sayuran kaya

jengkol, pete, singkong” BKR.

Kebun manggis, durian dan buah-buahan yang ada di Desa Karack

kebanyakan merupakan kebun yang turun-temurun dari nenek moyang.

Kebanyakan merupakan kebun tua yang kemudian dirapikan kembali menjadi

kebun yang lebih teratur. Selain tanaman perkebunan, komoditas peternakan yang

juga banyak dibudidayakan antara lain ayam kampung merupakan komoditas

peternakan unggulan. Kemudian dikembangkan dalam skala peternakan lokal

sebagai sumber pendapatan bagi sebagian masyarakat, sedangkan jenis ternak lain

seperti sapi, domba, kerbau, bebek, kambing, kelinci dan angsa. Sektor perikanan

atau dalam hal ini budidaya air tawar belum menjadi sektor unggulan bagi

masyarakat Desa Karacak namun ada juga warga yang memelihara mujair, lele,

gurame dan nila. Hal inilah yang menjadi poin penting agropolitan yaitu adanya

komoditi unggulan berupa komoditi manggis. Namun, saat ini perkebunan dan

persawahan milik rakyat banyak yang dijual kepada orang luar desa yang ingin

berinvestasi. Alasan penjualan tersebut seringkali karena kebutuhan sehari-hari

maupun kebutuhan pendidikan. Namun dampak agropolitan juga menyebabkan

kondisi sosial ekonomi yang merugikan ketika dengan investor membeli tanah di

kawasan agropolitan tersebut masyarakat selanjutnya hanya menjadi buruh dan

berpengaruh pada tingkat kepedulian terhadap agropolitan.

Aksesibilitas menuju Desa Karacak

Letak Desa Karacak dari pusat pemerintah dapat dilihat secara rinci pada

Tabel 8. Dari data dalam tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa lokasi desa

Karacak relatif jauh dari ibukota Kecamatan Leuwiliang dan jauh dari ibukota

kabupaten maupun propinsi. Akses menuju Desa Karacak dapat dilalui dengan

kendaraan umum namun jumlah kendaraan umum yang tersedia menuju ibukota kecamatan sangat terbatas dan hanya melewati jalan utama, untuk masuk ke dusun

digunakan ojek yang terdapat di pangkalan dekat dengan jalan utama.

36

Tabel 8 Jarak dan waktu tempuh Desa Karacak ke pusat pemerintahan

Tujuan

Jarak

(km)

Waktu tempuh (jam)

Kendaraan

bermotor Jalan kaki

Ibukota kecamatan 5 0.25 1

Ibukota kabupaten/kota 43 2 10

Ibukota kropinsi 153 8 40 Sumber: Profil Desa Karacak Tahun 2011

Sebagai kawasan agropolitan, sebuah pusat agropolitan harus memiliki

akses yang mudah menuju hinterland-nya. Akses menuju ke Desa Karacak dapat

ditempuh dengan angkutan umum jurusan karacak sampai pasar leuwiliang. Status

Desa Karacak sebagai wilayah agropolitan menyebabkan pembangunan di bidang

infrastruktur lebih baik dibandingkan dengan desa lainnya di Kecamatan

Leuwiliang. Beberapa hal positif dari adanya status sebagai wilayah agropolitan

diantaranya yaitu: Pertama, terjadinya peningkatan kualitas sarana transportasi

dari dan menuju kawasan agropolitan. Hal ini dapat terlihat dari kondisi jalan dan

jembatan yang mengalami perbaikan hingga pelosok-pelosok kawasan.

Pemerintah Kabupaten Bogor menjalin kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum

(PU) Kabupaten Bogor dalam membangun jalan dan jembatan di kawasan

agropolitan. Termasuk jalan antara Karacak-Pabangbon yang melewati jalan

utama Desa Karacak. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa perbaikan belum

mencakup pada keseluruhan wilayah agropolitan. Peningkatan kualitas jalan

sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang tinggal di desa dalam lingkup

kawasan agropolitan. Peningkatan kegiatan ekonomi dapat dirasakan oleh

masyarakat, serta kelancaran arus barang keluar dan masuk kawasan agropolitan.

(Nurzain 2010).

Kondisi Kelembagaan

Sebagai kawasan agropolitan, Desa Karacak yang merupakan desa

pertanian harus didukung dengan kelembagaan pertanian yang baik. Dukungan

lembaga pertanian baik secara formal maupun non formal di Desa Karacak

termasuk baik. Lembaga eksternal yang membantu antara lain adalah PKBT-IPB,

Dinas Pertanian, UPTD Kecamatan Leuwilang, PPL (Penyuluh Pertanian Lapang)

dari BP3K Kecamatan Leuwilang, BPP (Balai Penyuluh Pertanian),dan KTNA

(Kontak Tani). Lembaga tersebut memiliki peranan masing-masing yang

membantu petani untuk menyelesaikan permasalahan pertanian yang terjadi di

kawasan agropolitan terutama terkait komoditi unggulan Desa Karacak yaitu

manggis. PKBT-IPB biasanya bekerjasama dengan ketua POSKO berperan bagi

pembinaan teknis bagi para petani dengan mendatangkan ahli dibidang budidaya

pertanian dan membina petani serta memberikan pinjaman dana kepada

masyarakat Desa Karacak.

Pihak Dinas Pertanian membantu membina petani melalui pelatihan dan

memberikan bantuan berupa bibit, pupuk, maupun alat pertanian. Penyuluh

Pertanian yang berjumlah dua orang setiap desa berperan membantu peningkatan

pengetahuan, pembinaan petani dan pembelian produk pertanian. Badan Penyuluh

Pertanian (BPP) berperan sebagai pemberi informasi sistem pertanian dan

usahatani. Kelembagaan yang mewadahi masyarakat dibidang pertanian lainnya

37

adalah kelompok tani dan koperasi KBU Al-Ikhsan. Terdapat tiga kelompok tani

sejak terbentuknya Desa Karacak menjadi wilayah kawasan agropolitan yaitu

kelompok tani Karya Mekar, Suka Tani dan Bangun tani. Selain itu juga ada

persatuan petani agropolitan di wilayah Desa Karacak yang dikenal dengan

“Cendawasari”. Penjelasan tentang cendawasari adalah sebagai berikut:

“Di Karacak ini juga ada lho perkumpulan tani yang bikin program

agropolitan juga tapi programnya lebih banyak ke agrowisata namanya

Cendawasari. Ya, kegiatannya sih hampir mirip, suka ada rapat juga tentang

masalah pemasaran manggis”BKR.

Keberdaan koperasi KBU Al-Ikhsan sendiri berdiri secara swadaya oleh

masyarakat yang berperan memfasilitasi pemasaran hasil panen, menstabikan

harga komoditi seperti manggis serta memberikan pinjaman dari simpanan

anggota koperasi.

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN

KABUPATEN BOGOR

Bab ini menjelaskan tentang sejarah program pengembangan kawasan

agropolitan yang dilaksanakan di Kabupaten Bogor. Mengingat program

pengembangan kawasan ini terselenggara atas kerjasama berbagai instansi

maupun dinas maka dalam perkembangannya terdapat banyak program. Namun

pada penelitian kali ini hanya mengambil empat program utama yang sesuai

dengan kriteria pengembangan kawasan, yaitu: program pengembangan

sumberdaya manusia, program pengembangan budidaya, program pengembangan

permodalan, dan program peningkatan fasilitas infrastruktur.

Gambaran Umum Program Agropolitan4

Program agropolitan dilaksanakan melalui penetapan POKJA agropolitan

dengan penguatan Surat Keputusan Bupati No.590/191/Kpts/Huk/2004 yang

berisikan informasi kerjasama antara pemerintah dengan pihak masyarakat untuk

mempersiapkan kawasan agropolitan sekaligus melakukan pengembangan

kawasan agropolitan sesuai dengan prinsip dasar pengembangan kawasan

agropolitan yang menjadikan program agropolitan sebagai kegiatan terpadu lintas

sektor dengan pendekatan bottom up dan perencanaan disusun secara bersama.

Tahapan program agropolitan yang disesuaikan dengan indikasi program yaitu

tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Program pengembangan kawasan

agropolitan meliputi beberapa fase kegiatan yaitu: Fase pengenalan, merupakan

tahap sosialisasi tentang program unggulan agropolitan berdasarkan tipologi yang

sudah terpilih pada saat penetapan agropolitan selanjutnya dirumuskan program

pembangunan infrastruktur dan agribisnis yang cocok dengan kondisi lokal.

Sosialisasi dilaksanakan di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten. Fase persiapan,

merupakan tahap perencanaan, pelatihan dan pengorganisasian stakeholders yang

berpartisipasi dalam program agropolitan. Fase penyusunan program di tingkat

lokal, biasanya berupa musyawarah desa/kawasan agropolitan dengan output yaitu

program hasil kesepakatan masyarakat. Fase pelaksanaan program merupakan

fase mengimplementasikan rencana program sesuai dengan kesepakatan bersama

dengan stakeholders yang tergabung dalam POKJA dan POSKO agropolitan.

Fase evaluasi program yang mengukur ketercapaian tujuan program agropolitan

dan selanjutnya diadakan perbaikan terhadap kekurangan dari program

sebelumnya.

Pengembangan kawasan tersebut tentunya membutuhkan dukungan

instansi pemerintah, masyarakat tani, dan swasta/dunia usaha yang tercantum

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di tingkat pusat dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat propinsi,

kabupaten/kota. Langkah-langkah yang penting dalam penerapan agropolitan

menurut pedoman pengelolaan ruang kawasan sentra produksi pangan nasional

dan daerah agropolitan (2002) dan indikasi program agropolitan adalah:

4Data diolah berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pertanian, Pemerintah Kecamatan,

Pak Bakri yang merupakan ketua POSKO Agropolitan, Masterlan agropolitan tahun 2005 dan

laporan evaluasi program agropolitan oleh BP4K Kabupaten Bogor.

40

1. Penyusunan masterplan pengembangan kawasan agropolitan yang akan

menjadi acuan wilayah/propinsi Kabupaten Bogor. Penyusunan ini

dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor dengan perwakilan

masyarakat dari wilayah Bogor bagian barat. Penyusunan ini berada

diawal program yaitu tahun 2004. Masterplan ini disusun dengan bantuan

akademisi yaitu Institut Pertanian Bogor yang diwakili oleh P4W-IPB

bersama dengan POKJA agropolitan yang telah ditetapkan. Disusun dalam

jangka panjang (10 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek

(1-3 tahun) yang bersifat rintisan. Sebagai awalan wilayah agropolitan

Kabupaten Bogor hanya meliputi 11 wilayah yaitu Kecamatan Leuwiliang,

Nanggung, Jasinga, Cigudeg, Sukajaya, Tenjo, Cibungbulang, Parung

Panjang, Leuwisadeng, dan Pamijahan. Masterplan agropolitan juga

menjelaskan matriks kegiatan lintas sektor, dan penanggung jawab

kegiatan awal yaitu BAPPEDA Kabupaten Bogor.

2. Penetapan lokasi agropolitan, yaitu di wilayah Bogor bagian barat.

Kegiatannya dimulai dari usulan penetapan kabupaten oleh Pemerintah

Propinsi. Dilanjutkan dengan penetapan di tingkat kabupaten. Pemerintah

Kabupaten Bogor kemudian menentukan kawasan agropolitan dengan

melakukan identifikasi potensi dan masalah untuk mengetahui kondisi dan

potensi lokasi (komoditas unggulan). Potensi lokasi yang harus

diperhatikan antara lain: potensi SDA, SDM, kelembagaan, dan iklim

usaha. Penetapan ini dibantu oleh pihak akademisi yaitu P4W–IPB dalam

penyusunan masterplan. Penetapan komoditi unnggulan juga ditetapkan di

tahap ini, syarat komoditi unggulan tersebut harus memiliki keunikan,

bernilai ekonomis tinggi dan banyak terdapat dikawasan tersebut. Maka

dipilihlah komoditas manggis sebagai ikon agropolitan Kabupaten Bogor,

selain karena kualitasnya yang bagus sehingga layak diekspor, buah ini

juga banyak terdapat di daerah Bogor Barat.

3. Sosialisasi program agropolitan dilakukan kepada seluruh stakeholders

yang terkait dengan pengembangan program agropolitan baik di pusat

maupun di daerah, sehingga pengembangan program agropolitan dapat

lebih terpadu dan terintegrasi. Sosialisasi merupakan suatu upaya untuk

memasyarakatkan gagasan, ide, atau konsep agar dapat diterima oleh

masyarakat dengan pemahaman yang sama. Upaya sosialisasi

pengembangan agropolitan dimaksudkan untuk menyamakan dan

menyatukan persepsi, penilaian, pemahaman, serta gerak langkah dalam

mengembangkan agropolitan. Sosialisasi agropolitan di Kabupaten Bogor

dimulai tahun 2004 di tingkat kabupaten maupun tingkat desa. Sosialisasi

ini penting sebagai langkah awal karena pengembangan agropolitan

melibatkan banyak pihak dan kepentingan. Sasaran sosialisasi adalah

jajaran pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat khususnya yang berada

di kawasan Bogor Barat. Sosialisasi diwujudkan dengan lokakarya awal di

tingkat desa. Lokakarya awal digerakkan oleh BAPPEDA menghasilkan

POKJA agropolitan, dilanjutkan sosialisasi di tingkat desa yang

mengundang seluruh elemen masyarakat. Indikator upaya sosialisasi ini

adalah interaksi antar stakeholders melalui suatu pemahaman dan

penerapan yang sama untuk mengembangkan agropolitan.

41

4. Pengembangan kawasan agropolitan yang merupakan hasil dari sosialiasi

program agropolitan tentunya harus mampu dipahami oleh masyarakat

sehingga memerlukan fasilitator yang berada di tingkat desa maka di

bentuklah POSKO (Pos Simpul Koordinasi) dan kemudian diadakan

pelatihan fasilitator setiap bulannya.

Tahap pelaksanaan program agropolitan di Kabupaten Bogor terbagi

menjadi beberapa program dan sub program yang tertuang dalam masterplan

agropolitan. Program pertama berupa: program peningkatan produktivitas

pertanian komoditi potensial yang terbagi menjadi sub program: 1) program

peningkatan sumberdaya manusia masyarakat tani; 2) program pengembangan

komoditas potensial; dan 3) program peningkatan kualitas sumberdaya lahan.

Program kedua adalah pengembangan sistem tataniaga dan pemasaran yang dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat kawasan, terbagi menjadi sub program

peningkatan posisi tawar petani dan program pengembangan keterkaitan dan

industri pengolahan (agroindustri). Program lainnya yaitu program pengembangan

produk olahan pertanian, program pengembangan struktur tata ruang dan pusat

pelayanan agropolis, program pengembangan infrastruktur dasar dan infrastruktur

pendukung pertanian dan program sistem kelembagaan dan pembiayaan pengelola

kawasan agropolitan.

Kepengurusan POKJA dan POSKO

Pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Bogor dilakukan melalui

beberapa program yang mengacu pada visi dan misi program pengembangan

agropolitan dengan menyesuaikan karakteristik wilayah setempat. Program yang

dijalankan melibatkan beberapa stakeholders yang disesuaikan dengan kebutuhan

program. Beberapa program atau kegiatan yang telah dijalankan dikawasan

agropolitan dipaparkan pada paragraf selanjutnya. Nurzain (2010) menjelaskan

secara garis besar pelaksanaan program agropolitan diperlukan strategi

pelaksanaan kegiatan dengan mekanisme koordinasi antar stakeholders dengan

kegiatan:

Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Agropolitan Kabupaten Bogor

Kegiatan pengembangan wilayah agropolitan tentunya melibatkan banyak

pihak yang berkepentingan. Salah satu syarat lancarnya kegiatan agropolitan

adalah adanya mekanisme koordinasi yang baik antara pihak yang berkepentingan

dan untuk mewujudkan koordinasi baik di tingkat pusat maupun kabupaten

sampai ke tingkat desa maka dibentuklah sebuah kelompok kerja (POKJA) yang

ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Bogor. Pembentukan POKJA di inisiasi

oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bogor

yang merupakan leading project atas kawasan agropolitan dalam pembangunan

tahap awal agropolitan tahun 2005-2010 yang kemudian diikuti dukungan oleh

satuan dinas yang lain. Selain itu, pengembangan kawasan juga diperlukan pihak

lain seperti lembaga keuangan, lembaga penelitian, perwakilan masyarakat dan

lembaga swasta. Sehingga pihak tersebut juga termasuk dalam Kelompok Kerja

(POKJA) Kabupaten Bogor. Kenyataannya saat pelaksanaan program, masing-

masing dinas yang memiliki program yang dilaksanakan di wilayah agropolitan

42

Kabupaten Bogor harus berkoordinasi dengan leading project yaitu BAPPEDA

dan tentunya perwakilan dari masyarakat yang tergabung dalam POSKO

agropolitan. Struktur kepengurusan POKJA dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5 Struktur kepengurusan kelompok kerja agropolitan

Pembentukan Pos Simpul Koordinasi (POSKO) Agropolitan Kabupaten

Bogor

Seperti halnya Kelompok kerja (POKJA) yang telah dibentuk pada awal

berjalannya kawasan agropolitan. Fungsi pusat koordinasi juga diperlukan di

tingkat wilayah atau desa di kawasan agropolitan agar informasi yang berasal dari

dinas atau pemerintah kabupaten dapat langsung dikoordinasikan dengan

masyarakat. Terkait hal tersebut maka dibentuklah POSKO (Pos Simpul

Koordinasi) pada tahun 2005 yang terdiri dari perwakilan masyarakat di kawasan

agropolitan. Anggota POSKO biasanya merupakan anggota kelompok tani yang

menjadi PPS (Penyuluh Pertanian Swadaya). Penyuluh pertanian swadaya ini

memang disiapkan untuk membantu tugas penyuluh pertanian dalam mengatasi

permasalahan pertanian sekaligus sebagai penyalur informasi dari dinas tentang

program maupun inovasi dan teknologi pertanian terbaru. Anggota POSKO ini

berperan sebagai linkage antara dinas dengan masyarakat. Terdapat tiga POSKO

di Kabupaten Bogor yang masing-masing anggotanya terdiri dari 30 orang

penyuluh swadaya per POSKO. POSKO satu berada di wilayah Desa Cibeber,

Pabangbon dan Karacak dengan ketuanya pak Bakri sedangkan POSKO dua

berada di wilayah Barengkok, Cibatok dan Leuwiliang dengan ketuanya pak

Zulfakar sedangkan POSKO tiga berada di wilayah Jasinga. Anggota POSKO

merupakan PPS masing-masing POSKO.

Pembentukan POSKO disahkan melalui Surat Keputusan Kepala

BAPPEDA Kabupaten Bogor selaku ketua POKJA agropolitan Kabupaten Bogor

sebagai pusat koordinasi. Aktivitas POSKO agropolitan didominasi oleh rapat

bulanan masing–masing POSKO yang dilaksanakan pada kamis minggu pertama

tiap bulannya. Tentunya dalam setiap pertemuan membahas tentang permasalahan

pertanian maupun evaluasi dampak agropolitan di tiap-tiap wilayah untuk dicari

solusinya bersama penyuluh, dinas dan pemerintah daerah. Selain itu, kesempatan

ini merupakan sarana alat koordinasi kepada anggota POSKO yang diharapkan

mampu diteruskan kepada masyarakat di wilayah POSKO tersebut serta ajang

untuk memberikan masukan kepada pemerintah/dinas tentang program yang

diperlukan masyarakat.

BAPPEDA

Dinas Pertanian

Dinas Bina Marga

Dinas Peternakan dan

Perikanan

Masyarakat Tani

Dinas Koperasi, UKM, dan

Perindustrian Swasta

43

Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan

Program pengembangan wilayah agropolitan tentunya membutuhkan visi,

misi, strategi yang terangkum dalam masterplan pengembangan kawasan

agropolitan. Merujuk dari BAPPEDA (2005) dalam masterplan agropolitan

menyatakan bahwa visi program pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten

Bogor adalah mewujudkan agropolitan sebagai pusat dan pemacu pertumbuhan

kawasan di Kabupaten Bogor. Terwujudnya visi tersebut harus disertai dengan

misi pengembangan kawasan agropolitan yaitu: Pertama, mengembangkan

kawasan agropolitan sebagai kawasan dengan produktifitas budidaya pertanian

yang unggul. Kedua mengembangkan industri pertanian. Ketiga, mengembangkan

sistem tataniaga yang berpihak masyarakat lokal yang mampu meningkatkan

pendapatan masyarakat dan wilayah. Demi mencapai visi dan misi tersebut maka

dibutuhkan strategi pengembangan kawasan yang terkait dengan aktor pelaku

agropolitan maupun pembangunan pertaniannya, strategi pengembangan

kawasannya meliputi: peningkatan produktifitas budidaya pertanian komoditas

unggulan, pengembangan sistem tata niaga dan pemasaran yang dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat kawasan, pengembangan usaha produk

industri olahan pertanian, pengembangan tata ruang dan pusat pelayanan kawasan

(agropolis), pengembangan infrastruktur dasar dan infrastruktur pertanian serta

pengembangan sistem kelembagaan pengelola kawasan agropolitan.

Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Karacak

Periode 2005-20105

Program pembangunan kawasan agropolitan Desa Karacak berkaitan

dengan program agropolitan jangka panjang agropolitan Kabupaten Bogor.

Terdapat beberapa program yang sesuai dengan rancangan program agropolitan

yang telah diimplementasikan oleh pihak dinas di Kabupaten Bogor sesuai dengan

masterplan yaitu program peningkatan produktivitas pertanian komoditi potensial

yang terbagi menjadi sub program: 1) program peningkatan sumberdaya manusia

masyarakat tani; 2) program pengembangan komoditas potensial; dan 3) program

peningkatan kualitas sumberdaya potensial. Program kedua yaitu program

pengembangan infrastruktur yang bagi menjadi sub program: 1) pengadaan sarana

produksi pertanian untuk mendukung program perbaikan; 2) peningkatan sarana

transportasi; 3) peningkatan kualitas jaringan irigasi; 4) peningkatan pengelolaan

sampah; dan 5) program dukungan sarana pendukung agropolitan. Program ketiga

adalah program sistem kelembagaan dan pembiayaan pengelolaan yang terbagi

menjadi sub program: 1) penguatan kelembagaan petani; 2) pembentukan

organisasi pengelolaan kawasan; dan 5) pembiayaan pengelolaan kawasan.

Setelah semua program selesai maka diadakan evaluasi bersama dinas

POKJA dalam rapat POKJA baik secara formal maupun non formal, melibatkan

masyarakat maupun tidak dan dalam bentuk laporan tertulis maupun lisan. Namun

secara formal, pihak dinas belum melaksanakan evaluasi bersama masyarakat di

Desa Karacak.

5Dilihat dari masterplan agropolitan Kabupaten bogor, laporan evaluasi agropolitan kabupaten

Bogor tahun 2011 serta wawancara kepada ketua POSKO, Aparat Desa dan Pihak Kecamatan.

44

Program Pengembangan Sumberdaya Manusia

Tujuan program ini adalah meningkatkan pengetahuan petani tentang

kelembagaan maupun aspek cara bertani/budidaya tanaman yang tepat sesuai

dengan teknologi terbaru. Sumberdaya manusia masyarakat tani erat kaitannya

dengan kelembagaan lokal yang merupakan sarana menimba ilmu anggota

kelompok tani. Pelaksanaan program peningkatan sistem kelembagaan dan

pembiayaan kawasan memiliki indikator sebagai berikut:

1. Pengukuhan organisasi pengelola kawasan agropolitan

2. Sosialisasi konsep dan pelatihan manajemen pengelolaan kawasan

3. Pengembangan networking, kemitraan dan studi banding

4. Peningkatan kapasitas dan penguatan lembaga/organisasi petani, seperti

kelompok tani, koperasi, dan lainnya dalam permodalan dan pemasaran hasil

pertanian

5. Pengembangan dan penguatan fungsi-fungsi kelembagaan pemasaran,

terutama jasa penyimpanan, pengeringan, pengemasan, standarisasi dan

grading.

Program pengembangan sumberdaya manusia yang dilaksanakan di Desa

Karacak berawal dari pelatihan fasilitator untuk mendampingi kelompok tani

selama pelaksanaan program agropolitan. Fasilitator tersebut merupakan Penyuluh

Pertanian Swadaya (PPS) yang dipersiapkan menjadi ahli setara dengan penyuluh

pertanian. Pihak yang banyak berperan dalam program ini adalah Dinas Pertanian.

PPS tersebut kemudian tergabung dalam POSKO yang kemudian membantu

mengelola kawasan agropolitan. Menurut laporan evaluasi BP3K Kecamatan

Leuwiliang tahun 2011, program pengembangan sumberdaya manusia diinisiasi

sejak tahun 2006 setelah pembentukan Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS)

sebagai fasilitator petani di kawasan agropolitan tahun 2004. Seperti diungkapkan

oleh bapak BKR sebagai ketua POSKO agropolitan Desa Karacak sebagai

berikut:

“Dulu awal ada sosialisasi agropolitan, Pak Nana sama orang dinas pertanian

dateng buat pelatihan calon petani penyuluh swadaya. Singkatannya mah PPS,

nah mereka diajarin gimana caranya menyuluh petani kaya penyuluh dari

dinas dikasih hak buat ngebimbing petani kaya PPS, selain itu kita juga dapet

gaji” BKR.

PPS tersebut juga senantiasa dipantau dengan adanya pertemuan 3 kali

sebulan di BP3K. Saat ini PPS tersebut diberi insentif sekitar Rp. 400.000 per

bulan. Selain pelatihan PPS, terdapat pelatihan bagi anggota kelompok tani.

Pelatihan tersebut menekankan pada budidaya komoditi unggulan agropolitan

seperti manggis dan padi. Pelatihan ini merupakan bagian dari program

peningkatan produktivitas pertanian komoditi potensial. Indikator program yang

tercantum dalam masterplan agropolitan yaitu:

1. Identifikasi teknologi tepat guna untuk peningkatan produktivitas

2. Penyuluhan teknik budidaya pertanian untuk tanaman potensial

3. Peningkatan kualitas penyuluh melalui pelatihan

4. Pelatihan tentang pembuatan pupuk organik (kompos)

5. Penyuluhan tentang teknologi pasca panen komoditas potensial

45

Pada prakteknya, banyak pelatihan yang berkaitan tentang budidaya

manggis difasilitasi oleh Dinas Pertanian, PKBT IPB dan BP3K bersama UPTD

di Kecamatan Leuwiliang. Peserta pelatihan merupakan anggota kelompok tani

dan beberapa petani yang tidak bergabung dalam kelompok tani. Program

pengembangan sumberdaya manusia tersebut berupa sekolah lapang (SLPHT)

yang mengajarkan pelatihan budidaya, difasilitasi oleh Dinas Pertanian dengan

bantuan UPTD Kecamatan Leuwiliang dan BP3K Kecamatan Leuwiliang melalui

dana APBD. Pelatihan budidaya ini mengajarkan cara penanaman sampai

pengendalian hama dan teknologi pasca panen tanaman manggis dan padi seperti

cara mengolah manggis menjadi keripik atau dodol manggis dan melakukan

grading pada manggis sebelum dijual. Selain itu dilaksanakan juga pelatihan

tentang pembuatan pupuk organik yang diadakan oleh Dinas Pertanian dan studi

banding ke perusahaan pengolahan pertanian untuk meningkatkan pengetahuan

petani dalam aspek pengolahan. Tempat pelaksanaan program biasanya di rumah

milik ketua POSKO agropolitan dengan mengundang seluruh anggota kelompok

tani. Pemateri berasal dari Dinas Pertanian, penyuluh maupun perwakilan

penyuluh swadaya dari masing-masing POSKO agropolitan.

Penguatan kelembagaan diwujudkan dengan pembentukan koperasi KBU

Al-Ikhsan yang berperan dalam pemasaran dan permodalan. Koperasi tersebut

didampingi oleh Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian. Fungsi koperasi ini

sebagai wadah pemasaran dan menstabilkan harga komoditi terutama manggis.

Selain itu juga terbentuk Asosiasi Pelaku Usaha Manggis (Askuma), dan Asosiasi

Pedagang Komoditi Agro (APKA) yang merupakan wadah interaksi pengusaha

manggis di Karacak. Pihak yang paling berperan pada program ini adalah dinas

pertanian dan dibidang pendampingan kelembagaan dibantu oleh P4W-IPB

bagian community development.

Program Pengembangan Budidaya

Program ini bertujuan untuk meningkatkan potensi komoditas unggulan

yang ada di Desa Karacak, baik dalam kualitas komoditi maupun cara pengolahan

komoditi. Bukan hanya komoditi manggis saja tapi juga komoditi lain seperti padi,

jagung, durian dan pala. Pengembangan budidaya yang dilaksanakan berupa

program Pengembangan pembibitan untuk komoditas manggis dan peternakan

domba. Pihak yang banyak berperan dalam program ini adalah Dinas Pertanian.

Program ini dimulai tahun 2005 berupa bantuan bibit manggis kepada tiga

kelompok tani yang ada di Desa Karacak. Masing-masing kelompok tani

mendapat bantuan sekitar 500 bibit manggis untuk ditanam. Pembagian bibit

tersebut dilakukan melalui proses diskusi antar anggota, masing-masing anggota

rata-rata mendapatkan 30 bibit manggis. Pengambilan bibit tersebut dikenakan

biaya 2500/bibit untuk pengganti ongkos transportasi. Bibit ini diberikan kepada

anggota yang memiliki lahan saja, seperti yang dijelaskan oleh bapak AL

dibawah ini:

“Program pembagian bibit manggis ini lebih banyak diberikan kepada

anggota kelompok tani yang punya lahan. Walaupun sudah memiliki

manggis banyak tapi tetep dikasih, yang ngga punya lahan ya nggak

dikasih bibit manggis ini” AL.

46

Selain bantuan bibit manggis bantuan lainnya yaitu bantuan induk ikan

mas dan bantuan ternak kambing dari Dinas Peternakan. Bantuan ini bertujuan

untuk menerapkan sistem integrated farming dimana hasilnya digunakan sebagai

pupuk tanaman. Ternak kambing ini diberikan dengan sistem bergilir, setiap

kelompok diberikan bantuan domba sebanyak 73 ekor kambing. Bantuan kambing

tersebut diberikan sepasang per orang dengan syarat mau menyediakan kandang,

pakan dan rumput. Hasil dari kambing yang berupa anak kambing itu kemudian

dibagi menjadi dua bagian dan diserahan kembali untuk diberikan kepada anggota

yang lain.

Program Pengembangan Permodalan

Tujuan pengembangan permodalan adalah membantu petani meningkatkan

usahanya sehingga posisi tawar petani mampu bersaing dengan pihak lain seperti

tengkulak. Program ini berupaya meningkatan kapasitas kelompok tani dan

koperasi dalam permodalan. Program pengembangan permodalan yang pernah

masuk ke Desa Karacak tidak lepas dari peran pemerintah daerah melalui Dinas

Pertanian, Dinas Koperasi, Koperasi KBU Al-Ikhsan, PT Agung Mustika Selaras

dan Rabo Bank. Program pengembangan permodalan yang di fasilitasi oleh Dinas

Pertanian yaitu PUAP.

Program PUAP ini disalurkan melalui kelompok tani sebesar 50 juta per

kelompok tani yang dikelola oleh bendahara Gapoktan. Dana PUAP ini hanya

boleh dipinjam untuk urusan permodalan usaha. Masing-masing individu juga

hanya dibatasi maksimal dua juta rupiah. Hal ini ditujukan untuk mengurangi

kecemburuan sosial. Setiap kali peminjaman satu juta harus dikembalikan selama

sepuluh bulan dengan total cicilan satu juta seratus ribu rupiah. Peran koperasi

KBU AL-Ikhsan sebagai lembaga keuangan selain sebagai tempat pengumpulan

komoditi hasil panen yang berupa manggis dan durian juga berupaya untuk

menstabilkan harga jual manggis dengan cara mengurangi keuntungan dari pihak

ketiga/tengkulak karena pengumpulannya di koperasi. Selain itu koperasi juga

memperoleh dana dari pemerintah kabupaten untuk dana pinjaman kepada petani

manggis. Sistemnya biasanya petani akan dipinjami uang sebesar satu juta yang

akan dibayar dengan manggis setelah musim panen manggis. Perbankan juga

memberikan bantuan dari bank agro yang memberikan bantuan kepada koperasi

sebesar 175 juta.

Koperasi Al-Ikhsan meminjamkan dengan mekanisme pengembalian satu

angsuran. Sedangkan pihak dinas hanya menjembatani dengan bantuan dari

perbankan. Mekanisme pembagian bantuan sesuai dengan ang dituturkan oleh

Bapak SYD berikut:

“Setiap kali ada bantuan turun di koperasi Al ikhsan mekanismenya pake

rapat langsung siapa yang mau meminjam dan mendapatkan bantuan

tersebut. Pinjaman tersebut diangsur dengan buah manggis“ SYD.

Bantuan permodalan juga di tawarkan oleh PT Agung Mustika Selaras

yang bergerak dibidang ekspor buah ke Thailand. Pihak swasta tersebut

memberikan bantuan pembiayaan pertanian melalui pinjaman lunak yang

kemudian dibayar dengan hasil panen, biasanya buah manggis. Namun, sebelum

diserahkan kepada perusahaan tersebut dilakukan grading atau pensortiran

47

sehingga hanya buah unggul saja yang boleh disetorkan. Selain itu kerjasama

dibidang permodalan juga didukung oleh Rabo Bank, namun persepsi masyarakat

tentang bank yang memiliki bunga besar menyebabkan peminjaman ini jarang

dilakukan.

Program Peningkatan Fasilitas Infrastruktur

Program ini bertujuan untuk mempermudah mobilisasi hasil pertanian

keluar wilayah dan memudahkan investor masuk ke wilayah tersebut. Secara garis

besar program peningkatan fasilitas infrastruktur ini bertujuan untuk

mempermudah akses menuju kawasan agropolitan. Berdasarkan masterplan

program yang harus dilaksanakan adalah: program peningkatan sarana

transportasi, pembangunan sarana pendukung agropolis dan peningkatan kualitas

jaringan irigasi. Pelaksanaan program ini didominasi oleh peran Dinas Bina

Marga beserta BAPPEDA, disebabkan karena tupoksi untuk pembangunan fisik

diserahkan kepada kedua dinas tersebut.

Program pertama yang dilaksanakan yaitu peningkatan jalan poros Desa

Karacak. Jalan tersebut sebenarnya telah dibangun sejak tahun 1971 melalui

inisiatif swadaya masyarakat. Namun sebelum adanya program agropolitan jalan

tersebut telah rusak sehingga untuk memperlancar transportasi, ditahun 2006 atas

nama program agropolitan dilaksanakan peningkatan jalan poros desa sejauh

3.000 m. Selain itu juga diadakan peningkatan jalan ruas Leuwiliang–Karacak

sepanjang 6 km dan ruas Karacak–Puraseda sejauh 4,6 km. Pembangunan ini

dilaksanakan langsung oleh Dinas Bina Marga dengan pertimbangan bahwa jalur

tersebut merupakan jalur utama distribusi hasil pertanian. Walaupun berasal dari

pemerintah, namun peningkatan jalan ini bersumber dari keluhan warga melalui

musyawarah desa karena rusaknya jalan tersebut menghambat distribusi hasil

pertanian. Program yang berkaitan dengan irigasi pengairan dan penyediaan air

baku dilaksanakan di tahun 2006 yaitu penyediaan air baku sejumlah satu unit air

bersih, program ini dibutuhkan mengingat ada beberapa daerah yang masih

kesulitan air. Penyelenggaraan program ini dilaksanakan oleh BAPPEDA dengan

sumber dana dari APBN Kabupaten Bogor.

Program pembangunan sarana pendukung program agropolis diwujudkan

dengan pembangunan tempat penyimpanan sementara/gudang manggis.

Alasannya jumlah panen manggis yang melimpah dan kekhawatiran akan

busuknya komoditi dapat diatasi dengan pembuatan gudang penampungan maka

diperlukan pembuatan gudang/stasiun pengumpul buah-buahan di Karacak.

Namun program ini tidak melibatkan masyarakat sehingga sampai saat ini

penggunannya pun jarang. Peran pembuatan gudang ini didominasi oleh ketua

POSKO dan aparat desa setempat. Penempatan lokasi gudang manggis ini berada

di ujung Desa Karacak, dekat dengan kantor desa dan jauh dari pusat kawasan

penghasil manggis di dusun Cengal sehingga fungsinya kini menjadi berkurang.

Seperti yang dijelaskan bapak IT sebagai berikut:

“ ada pembangunan gudang manggis di karyabakti, deket ama kantor desa.

Pembangunan itu rasanya nggak tepat, soalnya penghasil manggis kan

banyaknya di cengal, masa harus diangkut dulu ke Karyabakti baru dijual”

IT.

48

Program yang lainnya yaitu perbaikan jembatan (betonisasi) yang

menghubungkan jalan utama Desa Karacak dengan Dusun Cengal. Program ini

sepenuhnya dipegang oleh Dina Bina marga dan dijadikan proyek oleh

pemerintah desa. Dana pembangunan sendiri berasal dari APBN Kabupaten

Bogor. Perbaikan jembatan ini dinilai mampu memperlancar transportasi hingga

ke Dusun Cengal yang merupakan pusat area manggis di Kecamatan Leuwiliang

PERAN STAKEHOLDERS DALAM PROGRAM

AGROPOLITAN

Peran stakeholders dapat diukur dengan menggunakan tingkat pengaruh

dan tingkat kepentingan stakeholders ketika menjalankan program suatu program

(IFC 2007). Tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan dilihat dari sudut pandang

masyarakat terhadap pihak-pihak yang memiliki pengaruh dan kepentingan

terhadap program agropolitan. Stakeholders tersebut merupakan anggota POKJA,

POSKO dan pihak lain yang berinteraksi juga dengan masyarakat ketika

menjalankan program agropolitan. Tingkat pengaruh diukur dengan 36 pertanyaan

yang terbagi menjadi tahapan agropolitan mulai dari perencanaan, pelaksanaan

dan evaluasi. Tingkat kepentingan diukur dengan 42 pertanyaan yang juga terbagi

menjadi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Stakeholders Agropolitan

Sebuah program tentunya berjalan dengan adanya dukungan dan kerjasama

antar stakeholders. Stakeholders merupakan komuniti atau kelompok individu

yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap jalannya sebuah program.

Suatu pihak dianggap sebagai stakeholders jika memiliki tiga atribut yaitu:

kekuasaan, legitimasi dan kepentingan (Budimanta dkk 2008). Stakeholders yang

diidentifikasi terlibat dalam program agropolitan tentunya harus memiliki atribut

kepentingan dan pengaruh yang menentukan perannya dalam menjalankan

program (IFC 2007). Menurut Reed et.al (2009) analisis stakeholders dimulai dari

identifikasi stakeholders yang bertujuan untuk menemukan pihak yang

mempengaruhi penyelenggaraan program agropolitan baik yang secara langsung

berinteraksi dengan pihak masyarakat maupun tidak berinteraksi secara langsung.

Hasil identifikasi stakeholders program agropolitan di Desa Karacak, merujuk

pengklasifikasian stakeholders oleh Sriani (2012) diklasifikasikan ke dalam enam

kelompok yakni pemerintah kabupaten, pemerintah desa, opinion leader, LSM,

perguruan tinggi dan swasta. Stakeholders yang dicantumkan merupakan

stakeholders yang telah terlibat, sedang terlibat maupun berpotensi untuk terlibat.

Hasil identifikasi stakeholders disajikan pada Tabel 9.

Setiap stakeholders, baik yang telah terlibat mulai dari perencanaan sampai

evaluasi maupun yang seharusnya terlibat tapi tidak melibatkan diri saat

pelaksanaan di Desa Karacak pada masa pelaksanaan program tahun 2005-2010

telah teridentifikasi dengan baik. Selain itu stakeholders yang tercantum

merupakan stakeholders yang tergabung di POKJA agropolitan baik yang ditemui

di lapang maupun yang disebut responden saat wawancara.

50

Tabel 9 Matriks stakeholders program agropolitan

No Nama Lembaga Klasifikasi Keterlibatan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12

13

14

Dinas Pertanian dan Kehutanan

Dinas Bina Marga dan Pengairan

Dinas Peternakan dan perikanan

Dinas Koperasi, UKM , Perindustrian

dan Perdagangan

BAPPEDA

BP4K

BP3K

Aparat Desa

Lembaga Keuangan (Koperasi Al-

Ikhsan), PT Agung Mustika Selaras, dan

Rabo Bank

LSM

Akademisi (P4W IPB dan PKBT IPB)

Penyuluh Pertanian

Ketua Gapoktan

Ketua POKJA

Pemerintah Kabupaten






Pemerintah Kecamatan

Pemerintah Desa

Swasta

LSM

Perguruan Tinggi

Pemerintah Kecamatan

Opinion Leader

Opinion Leader

Terlibat

Pernah Terlibat

Pernah Terlibat Pernah

Terlibat

Terlibat

Pernah Terlibat

Pernah Terlibat

Terlibat

Terlibat

Belum Terlibat

Terlibat

Terlibat

Terlibat

Terlibat

Sebenarnya masih banyak stakeholders yang tergabung selama

pelaksanaan program agropolitan namun karena keterbatasan penulis maka

dibatasi menjadi 14 stakeholders. Menurut Budimanta dkk (2008) stakeholders

merupakan elemen pihak yang terlibat dalam program dan bergerak dengan

mengembangkan masyarakat. Maka dalam penelitian ini pihak masyarakat

sebagai komuniti yang menerima program dipisahkan dalam pembahasan

kepentingan dan pengaruh dan dianggap sebagai pihak yang menerima dampak

pengaruh tersebut.

Tingkat Pengaruh Stakeholders dalam Program Agropolitan

Tingkat pengaruh stakeholders dilihat dari pengaruh 14 stakeholders

agropolitan pada setiap tahapan baik dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

program. Kekuatan pengaruh (power) mengacu kepada seberapa besar

kemampuan materi atau dana, personality serta jaringan masing-masing

stakeholders dalam mempengaruhi arah dan dinamika perkembangan program

(IFC 2007). Menurut Mayer (2001), pengaruh merupakan kapasitas atau

kemampuan untuk menyelesaikan suatu tujuan. Kekuatan pengaruh tertinggi

terjadi apabila seseorang dengan unsur-unsur kekuasaan yang dimilikinya

menjangkau dari tingkat desa hingga ke tingkat kabupaten (Budimanta dkk 2008).

Melihat pengaruh stakeholders dalam program agropolitan diukur dari seberapa

besar kekuatan dananya, jaringan dan pengaruh personality masing-masing

stakeholders dalam tiap tahapan kemudian dijumlahkan skor masing-masing

stakeholders dalam semua tahapan. Pengaruh keseluruhan stakeholders selama

pelaksanaan program agropolitan dari mulai perencanaan sampai evaluasi dilihat

dari kekuatan dana, jaringan dan personality-nya dapat dilihat pada Tabel 10

51

Tabel 10 Frekuensi dan persentase dukungan dana, jaringan dan personality

stakeholders

Dukungan Dana Keseluruhan

Dukungan Dana Frekuensi Persentase (%)

Rendah ( Tidak Pernah Memberikan) 4 13.3

Sedang ( Jarang Memberikan) 22 73.3

Tinggi (Selalu Memberikan) 4 13.3

Total 30 100

Jaringan Keseluruhan

Jaringan Stakeholders Frekuensi Persentase (%)

Rendah (Kurang Luas) 23 76.7

Sedang (Cukup Luas) 7 23.3

Tinggi (Luas) 0 0

Total 30 100

Personality Stakeholders

Personality Frekuensi Persentase (%)

Rendah 26 86.7

Sedang 4 13.3

Tinggi 0 0

Total 30 100

Kekuatan Dana

Kekuatan dana merupakan jumlah dukungan finansial/materi yang diberikan

untuk mendukung program (IFC 2007). Dukungan dana meliputi pemberian dana

modal maupun pembiayaan program agropolitan. Secara keseluruhan dukungan

dana untuk penyelenggaraan program agropolitan termasuk sedang. Berdasarkan

Tabel 10, sebanyak 73.3% responden menyatakan bahwa stakeholders jarang

memberikan dana saat penyelenggaraan program. Hasil wawancara menunjukan

bahwa masyarakat lebih sering memberikan dukungan dana untuk transportasi dan

konsumsi dari pada pemerintah, walaupun dukungan dana nominalnya besar,

namun hanya sedikit masyarakat yang mengetahui penggunaan dana tersebut

untuk kepentingan program agropolitan. Sebanyak 13.3% responden menyatakan

bahwa pengaruh stakeholders tinggi. Pengaruh ini hanya melekat pada beberapa

stakeholders tertentu seperti Dinas Pertanian, maupun Dinas Peternakan yang

memberikan dukungan dana tinggi pada program pengembangan SDM dan

pengembangan budidaya. Stakeholders lainnya yaitu Dinas Bina Marga yang juga

memiliki dukungan dana yang tinggi pada program peningkatan fasilitas dan

infrastruktur. Namun terdapat 13.3% responden yang menyatakan bahwa

dukungan dana stakeholders terhadap program agropolitan rendah, hal ini

disebabkan karena masyarakat tersebut merasa tidak mendapatkan bantuan dari

program agropolitan. Tokoh seperti akademisi, aparat desa, Ketua Gapoktan dan

ketua POKJA juga tidak memiliki kekuatan dana dalam pelaksanaan program.

Mereka hanya menyediakan tempat atau menyediakan fasilitas pada saat rapat

membahas agropolitan saja. Seperti yang dituturkan oleh bapak RD berikut:

52

“Biasanya kalau ada rapat-rapat kita nggak pernah dikasih uang apa-apa

paling ya makanan ringan atau buah-buahan hasil kebun itupun yang bawa

kadang yang pak Bakri ketua POSKO sama ketua gapoktannya. Kalau mau

dateng rapat ya agropolitan ya ongkos sendiri” RD.

Sedangkan dukungan pendanaan dari lembaga seperti Rabo Bank, dan PT

Agung Mustika selaras tidak banyak berpengaruh terhadap pendanaan program

agropolitan mengingat tidak dapat diakses oleh semua masyarakat, hanya

masyarakat yang memiliki lahan manggis dan jaminan pinjaman yang bisa

meminjam. Jumlah masyarakat yang memenuhi kriteria tersebut di Desa Karacak

sangat terbatas.

Kekuatan Jaringan

Kekuatan jaringan merupakan kuat lemahnya pengaruh setiap stakeholders

terhadap masyarakat melalui proses interaksi dan relasi individu masyarakat

dengan pihak lain yang juga berkepentingan dalam program, komunitas penerima

program maupun pihak eksternal (IFC 2007). Luasnya Jaringan didasarkan pada

kerjasama yang terbentuk sebagai hasil dari interaksi sosial antar pihak

stakeholders agropolitan. Berdasarkan Tabel 10 sebanyak 76.7% responden

menyatakan bahwa stakeholders memiliki jaringan yang kurang luas terutama saat

berinteraksi dengan masyarakat. Setiap kali pelaksanaan pihak dinas cenderung

hanya berkomunikasi dengan ketua POSKO tanpa ada koordinasi dengan

masyarakat. Keberadaan aparat desa yang seharusnya berfungsi sebagai

penghubung seringkali menyimpan informasinya, serta hanya meneruskan

informasi kepada masyarakat yang dekat dengan beliau, seperti ketua POSKO

atau Ketua Gapoktan. Berbeda dengan hal tersebut, 23.3% responden menyatakan

interaksi dan relasi stakeholders cukup luas. Responden tersebut secara non-

formal dekat dengan aparat desa maupun ketua POSKO sehingga ketika ada

program agropolitan sering diikutsertakan dalam koordinasi. Potensi luasnya

jaringan stakeholders banyak terlihat pada program pengembangan SDM dan

budidaya mengingat program tersebut melibatkan banyak pihak mulai dari

penyuluh, Dinas Pertanian, BP3K, BP4K, UPTD dan akademisi. Namun,

masyarakat merasa program berjalan secara parsial tanpa ada koordinasi antar

stakeholders bahkan sering juga terjadi tumpang tindih pelaksanaan program dari

dua dinas yang tujuannya sama. Seperti yang disampaikan bapak KM sebagai

berikut:

“ Agropolitan ini kan program pertanian, sering ada pelatihan tentang gimana

cara nanem manggis, cara ngilangin burik di manggis, cara milih manggis jadi

grade A,B, dan C. Tapi pelatihan itu sering banget dari dinas, Ipebe dan

Bepetigaka saking banyaknya pelatihan tapi yang diajarin itu-itu aja. Mungkin

nggak ada diskusi dulu sebelumnya kalau bikin program” KM.

Personality

Personality merupakan karakteristik individu atau suatu pihak yang

menyebabkan perilaku seseorang diterima atau tidak oleh pihak lain (IFC 2007).

Pihak lain tersebut adalah masyarakat. Perilaku yang diterima atau tidak oleh

masyarakat disebabkan karena keterbukaannya dengan masyarakat dan

mendengarkan dengan hati-hati pendapat masyarakat. Pihak yang sering

53

mendengarkan pendapat masyarakat adalah ketua POSKO agropolitan, Ketua

Gapoktan dan penyuluh pertanian karena berinteraksi langsung dengan

masyarakat juga menjadi tempat pengaduan kekecewaan terhadap program.

contohnya ketika bantuan yang dibagikan tidak merata keseluruh anggota. Seperti

yang ditunjukan pada Tabel 10 bahwa personality stakeholders yang rendah

memiliki persentase terbanyak yaitu 86.7% responden, sisanya 13 % responden

menyatakan bahwa personality stakeholders termasuk sedang. Personality ini

dipengaruhi juga oleh kedekatan secara individu antara masyarakat dengan

stakeholders. Pertemuan seperti pelatihan dan studi banding untuk peningkatan

produktivitas komoditi manggis mampu menyediakan ruang berpendapat bagi

masyarakat namun tidak terjadi timbal balik antara stakeholders dengan

masyarakat penerima program.

Pihak dinas misalnya, diantara dinas yang bergabung dalam POKJA

agropolitan yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Bina Marga dan

Pengairan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian

dan Perdagangan. Dari empat dinas tersebut yang sering berinteraksi dengan

masyarakat adalah Dinas Pertanian, perwakilan dari dinas tersebut bersedia hadir

ke kebun atau sawah untuk mengikuti pelatihan bersama anggota kelompok tani

seperti pernyataan bapak UPD berikut:

“ Katanya agropolitan itu program bersama dari banyak dinas, ada dinas

peternakan, dinas koperasi, dinas peternakan, tapi yang mau turun ke

masyarakat buat ikut pelatihan paling dari dinas pertanian aja. Saya mah salut,

mereka mau becek-becekan di sawah, ikut kekebun juga” UPD.

Secara keseluruhan pengaruh stakeholders yang dilihat dari dukungan

dana, kekuatan jaringan dan personality berada di tahap rendah menurut

masyarakat, pernyataan tersebut didukung dengan Gambar 6.

Gambar 6 Persentase responden berdasarkan tingkat

pengaruh stakeholders dalam program

agropolitan

Kemampuan stakeholders dalam mempengaruhi masyarakat pada

keseluruhan program agropolitan masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari

Persentase yang menunjukan bahwa frekuensi tertinggi berada pada tingkat

rendah yaitu 53%, sedangkan di tingkat sedang persentasenya 43.3%. Namun

sekitar 3.3% responden menyatakan bahwa pengaruh stakeholders dalam program

agropolitan secara keseluruhan termasuk tinggi. Keterlibatan stakeholders secara

keseluruhan hanya sebagai pemilik program, pemberi dana kegiatan dan

menentukan persyaratan program seperti penyediaan dana, pemateri pelatihan dan

53.3% 43.4%

3.3%

Rendah Sedang Tinggi

54

fasilitator dalam program jaringan kemitraan. Pengaruh stakeholders ditentukan

oleh variabel personality, secara garis besar keterbukaan stakeholders dalam

membahas program dengan masyarakat masih rendah. Hal sebanding juga berlaku

terhadap kondisi jaringan stakeholders, dalam pelaksanaannya kerjasama dan

koordinasi antar masing-masing stakeholders masih rendah, hanya beberapa pihak

yang mengetahui informasi program seperti ketua POKJA dan aparat desa yang

artinya jaringan stakeholders masih terbatas pada elit masyarakat sesuai dengan

pernyataan bapak SRT sebagai berikut:

“Dari pihak dinas sendiri waktu awal-awal sering diskusi sama masyarakat.

Tapi kenyataannya sekarang udah nggak pernah keliatan lagi. Kalau ada

rapat bareng dinas paling yang datang cuma penyuluh sama orang

kecamatan.Ya ginilah jadinya agropolitan, sekarang orang dinas pada entah

kemana” SRT.

Pengaruh Stakeholders dalam Perencanaan Program Agropolitan

Pada tahap perencanaan, pihak yang banyak terlibat adalah BAPPEDA

Kabupaten Bogor, Pihak Akademisi yaitu P4W IPB, Dinas Pertanian, aparat desa,

Ketua POSKO agropolitan. Pihak dinas yang tergabung dengan POKJA

agropolitan mengikuti proses perencanaan namun hanya pada saat perencanaan di

tingkat kabupaten. Sedangkan di tingkat desa beberapa dinas tidak langsung

berinteraksi dengan masyarakat sehingga pengaruh mereka rendah (Gambar 7).


pengaruh stakeholders dalam perencanaan

program agropolitan

Gambar 7 menunjukan bahwa 50% responden menyatakan bahwa pengaruh

stakeholders rendah. Hanya beberapa stakeholders yang memiliki personality

yang tinggi diantaranya ketua POSKO, Dinas Pertanian dan aparat desa. Ketiga

pihak itu mampu mendengarkan aspirasi masyarakat, mampu bergaul dengan

masyarakat pada proses perencanaan. Sedangkan 33.3% responden menyatakan

bahwa pengaruh stakeholders terbilang sedang dan 16.7% responden menyatakan

bahwa pengaruh stakeholders dalam tahap perencanaan termasuk tinggi.

Responden yang menyatakan bahwa pengaruh stakeholders dalam perencanaan

rendah salah satunya bapak MDA, penuturannya sebagai berikut:

“Dulu mah, waktu perencanaan di kantor desa banyak yang ikut dari dinas.

Tapi yang sering ngobrol sama mayarakat paling mas Ngali orang bapeda trus

ngajak pak bakri ketua POSKO sama pak kades muter-muter desa bikin

perencanaan wilayah” MDA.

50.0%

33.3%

16.7%


55

Perencanaan agropolitan lebih banyak mengundang masyarakat dengan

metode diskusi atau FGD (Focus Group Discussion), dalam perencanaan juga

terdapat sosialisasi di balai desa Karacak. Saat FGD atau lokakarya tersebut juga

dominasi peran banyak dilakukan oleh Dinas Pertanian dan BAPPEDA saja,

koordinasi dan keterbukaan dalam pembahasan program masih kurang sehingga

masyarakat merasa bahwa pengaruh mereka rendah terhadap masyarakat.

Koordinasi terjadi hanya dari pihak dinas kepada ketua POSKO atau aparat desa

setempat seperti Kepala Desa.

Pengaruh Stakeholders dalam Pelaksanaan Program Agropolitan

Pengaruh stakeholders pada tahap pelaksanaan dilihat dari pengaruh

stakeholders dalam tiga indikator yaitu dukungan dana, jaringan dan personality

stakeholders selama pelaksanaan program agropolitan tersebut dalam program

pengembangan sumberdaya manusia, program pengembangan budidaya,

pengembangan permodalan dan program peningkatan fasilitas dan infrastruktur.

Masing-masing stakeholders tentunya memiliki pengaruh sesuai dengan

karakteristik yang berbeda pada masing-masing program (Gambar 8).


pengaruh stakeholders dalam pelaksanaan

program agropolitan

Pengaruh stakeholders dalam program agropolitan termasuk sedang.

Penyataan tersebut didukung dengan data menunjukan bahwa 13.3% responden

menyatakan pengaruh stakeholders rendah sedangkan 83.3% responden

menyatakan pengaruh stakeholders sedang dalam keseluruhan program

agropolitan dan 3.3% responden menyatakan bahwa pengaruh stakeholders dalam

tahap pelaksanaan tinggi. Pengaruh stakeholders dalam setiap program tentunya

berbeda. Pada program pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan

budidaya, Dinas Pertanian memegang pengaruh yang sangat besar mulai dari

dukungan dana, jaringan dan memiliki personality yang baik, mampu dekat

dengan masyarakat sebagai dinas yang bertanggung jawab dalam pengembangan

sumberdaya manusia dan budidaya pertanian seperti dituturkan bapak SPR

berikut:

“Kalau penyuluhan, SLPHT atau bantuan pertanian yang banyak membantu

mah Dinas Pertanian. Orang dinasnya juga sering deket ama kelompok tani.

Mau ngobrol ama petani atau kadang nanyain pendapat petani gimana

baiknya program agropolitan ini” SPR.

13.3%

83.4%

3.3%


56

Pengaruh stakeholders pada program agropolitan juga ditentukan oleh

tanggung jawabnya pada tupoksi, misalnya Dinas Bina Marga ternyata hanya

berpengaruh pada tahap pelaksanaan khususnya program peningkatan

infrastruktur, karena tugas pembuatan jembatan dan peningkatan jalan diberikan

kepada pihak ketiga yaitu kontraktor, sehingga interaksi dengan masyarakat

sangat kurang. Apalagi dalam program pengembangan permodalan, peran

koperasi Al-ikhsan masih sangat dominan pada awal tahun 2006 sampai tahun

2008 dalam memberikan pinjaman dan penampungan hasil panen. Namun, akibat

mekanisme pembayaran pinjaman yang terhambat sehingga koperasi kehabisan

modal, ditambah lagi dengan iuran anggota yang tersendat. Upaya menampung

hasil panen dan menjual kembali dengan harga yang stabil telah dilakukan oleh

koperasi Al-ikhsan, namun terhambat karena kondisi sekarang, kepemilikan

pohon manggis banyak dialihkan kepada investor luar desa menyebabkan

masyarakat tidak mempunyai hak untuk memutuskan penjualan manggis.

Pengaruh Stakeholders dalam Evaluasi Program Agropolitan

Evaluasi secara formal oleh pihak dinas anggota POKJA agropolitan

sebenarnya sudah dilaksanakan tahun 2010-2011 namun hanya mengikutsertakan

dinas dan ketua POSKO saja. Sementara masyarakat tidak diikutsertakan secara

langsung. Hal ini menyebabkan pengaruh stakeholders rendah pada saat evaluasi

program agropolitan seperti yang ditunjukkan secara rinci pada Gambar 9.


pengaruh stakeholders dalam evaluasi program

agropolitan

Gambar 9 menunjukan bahwa 96.7% responden menyatakan pengaruh

stakeholders rendah sedangkan 3.3% responden menyatakan pengaruh

stakeholders sedang. Evaluasi secara non-formal sering dilaksanakan dalam

perkumpulan kelompok tani yang diinisiasi oleh ketua POSKO agropolitan

sehingga pengaruh terbesar dalam evaluasi adalah ketua POSKO agropolitan

namun pihak lain yang tidak mengundang masyarakat untuk evaluasi langsung

seperti dinas kabupaten dianggap memiliki pengaruh yang rendah pada evaluasi

program, seperti yang di sampaikan oleh bapak SSD berikut:

“Dari dinas belum pernah ngajak buat evaluasi agropolitan, ya ibaratnya

ngukur bareng sama masyarakatlah apakah sebenernya agropolitan ini udah

berhasil apa belum, kedepannya mau digimanain. Paling kita evaluasi ya rapat

bareng ama ketua POSKO di Cengal. Mungkin ada evaluasi bareng ama

Dinas Pertanian tapi yang diundang yang ketua POSKO ama aparat desa

doang” SSD

96.7%

3.3%


57

Kepentingan stakeholders dalam Penyelenggaraan Program Agropolitan

Tingkat kepentingan stakeholders merupakan variabel dari peran

stakeholders dengan melihat seberapa penting keberadaan stakeholders tersebut

bagi masyarakat, diukur dari tujuan keterlibatan stakeholders dan aksi

dimasyarakatnya seperti dikutip dalam Budimanta dkk (2008) bahwa stakeholders

pasti memiliki tujuan tertentu ketika bergabung dalam suatu program.

Kepentingan stakeholders dalam penyelengaraan program agropolitan dilihat dari

kepentingannya dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Analisis

stakeholders berbasis kepentingan mampu membantu klarifikasi motivasi

keterlibatan stakeholders demi kepentingan pribadi, kepentingan organisasi

maupun kepentingan masyarakat dalam melaksanakan program (Mayer 2001).

Kepentingan stakeholders dalam keseluruhan penyelenggaraan program

agropolitan dapat dilihat dari Gambar 10.


kepentingan stakeholders dalam penyelenggaraan

program agropolitan

Gambar 10 menunjukan bahwa 6.7% responden menyatakan kepentingan

stakeholders terhadap program agropolitan rendah sedangkan 86.7% responden

menyatakan bahwa kepentingan stakeholders sedang dan 6.7% responden

menyatakan bahwa stakeholders memiliki kepentingan yang tinggi dalam tahap

pelaksanaan program agropolitan. Hasil tersebut menunjukan bahwa secara umum

kepentingan stakeholders adalah sedang pada penyelenggaraan program

agropolitan. Beberapa stakeholders memang tidak dikenal secara dekat oleh

masyarakat seperti perwakilan dari Dinas Bina Marga, Dinas Peternakan, Dinas

Koperasi dan UKM, serta Rabo Bank namun dari hasil program yang belum

mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam pelaksanaan programnya

juga tidak melibatkan masyarakat maka masyarakat menganggap kepentingan

mereka hanya menjalankan tugas dari organisasi. Hal ini didukung oleh

pernyataan bapak MNN sebagai berikut:

“Saya nggak tau kalau ada dinas koperasi, dinas peternakan, terus ada rabo

bank juga yang gabung di agropolitan desa Karacak ini, yang saya sering tau

paling dinas pertanian, BAPPEDA, penyuluh, koperasi AL-ikhsan itu aja

sebagai anggota kelompok tani saya sendiri jarang diajak programnya, dapet

pinjamannya juga nggak” MNN.

6.7%

86.6%

6.7%


58

Penjelasan tersebut menyatakan bahwa kepentingan disebabkan juga oleh

kinerja suatu pihak dalam pelaksanaan program (Groenendijk 2003). Jika

masyarakat melihat kinerjanya rendah atau pihak tersebut mencari peluang untuk

menguntungkan diri sendiri biasanya kepentingan bagi masyarakatnya rendah.

Kepentingan stakeholders juga dipengaruhi pandangan masyarakat terhadap

stakeholders tersebut. Misalnya yang pihak yang berkonflik sering memandang

berbeda kepentingan stakeholders dan sering melakukan prasangka buruk pada

stakeholders tersebut. Bapak SHT merupakan pihak yang berkonflik dengan

Ketua Gapoktan maka pandangannya terhadap Ketua Gapoktan memiliki

kepentingan yang rendah dan hanya mementingkan diri sendiri seperti

disampaikan bapak SHT sebagai berikut:

“Kalau ketua gapoktan itu kepentingannya rendah, saya sering nggak dapet

bantuan, mungkin bantuan itu malah buat kepentingan individu atau orang

terdekatnya aja” SHT.

Kepentingan stakeholders dalam Perencanaan Program Agropolitan

Kepentingan stakeholders dalam perencanaan program dilihat dari

kepentingan stakeholders dalam membuat masterplan maupun kinerjanya dalam

pelatihan fasilitator agropolitan yang diwujudkan dengan pelatihan PPS (Penyuluh

Pertanian Swadaya), lokakarya/sosialisasi wilayah agropolitan yang dilaksanakan

baik ditingkat kabupaten maupun ditingkat desa. Hasil dari lokakarya tersebut

antara lain: pembagian zona wilayah agropolitan, penyusunan rencana program

agropolitan dan pemetaan wilayah dalam rangka perencanaan program

agropolitan. Tingkat kepentingan stakeholders pada perencanaan program, terlihat

dari seberapa besar kinerja stakeholders untuk memenuhi kepentingan masyarakat

ataupun organisasi dapat dilihat pada Gambar 11.


kepentingan stakeholders dalam perencanaan

program agropolitan

Gambar 11 menunjukan bahwa 73.3% responden menyatakan

stakeholders memiliki kepentingan yang sedang dalam perencanaan program

agropolitan sedangkan 26.7% responden menyatakan bahwa stakeholders

memiliki kepentingan yang tinggi dalam tahap perencanaan program agropolitan.

Secara garis besar pada saat perencanaan tingkat kepentingan stakeholders adalah

rendah.

73.3%

26.7%


59

Kepentingan stakeholders dalam Pelaksanaan Program Agropolitan

Kepentingan stakeholders dalam penyelengaraan program agropolitan

dilihat dari kepentingannya dalam penyelenggaraan program pengembangan SDM,

pengembangan budidaya, pengembangan permodalan dan program peningkatan

fasilitas dan infrastruktur. Kepentingan erat kaitannya dengan keberadaan

stakeholders tersebut dalam program. Renald Kasali dalam Wibisono (2007)

menjelaskan bahwa stakeholders primer dalam sebuah program merupakan

stakeholders paling penting. Pada pelaksanaan program agropolitan stakeholders

primer yaitu pihak Dinas Pertanian, aparat desa, ketua POSKO agropolitan Desa

Karacak. Tingkat kepentingan stakeholders pada pelaksanaan program dapat

dilihat pada Gambar 12.


kepentingan stakeholders dalam pelaksanaan

program agropolitan

Gambar 12 menunjukan bahwa 86.7% responden menyatakan stakeholders

memiliki kepentingan yang sedang dalam pelaksanaan program agropolitan

sedangkan 13.3% responden menyatakan bahwa stakeholders memiliki

kepentingan yang tinggi dalam tahap pelaksanaan program agropolitan. Dapat

disimpulkan bahwa kepentingan stakeholders berada pada tingkat sedang.

Kepentingan berada pada tingkat sedang diakibatkan oleh ada stakeholder yang

memiliki tingkat kepentingan yang tinggi misalnya Ketua Gapoktan dan terdapat

stakeholder yang kepentingannya sangat rendah misalnya LSM sehingga ketika

ditotalkan hasilnya sedang. Bapak AMR yeng merupakan ketua kelompok tani

yang selama ini berinteraksi dengan ketua POSKO menyatakan bahwa kinerjanya

sebagai ketua POSKO didasari oleh motif mensejahterakan anggotanya,

keputusan yang diambil dipertimbangkan menurut kebutuhan anggota kelompok

tani dan dalam pembagian bantuannya selalu adil pada setiap kelompok tani.

“…Niat orang membantu kan kita nggak tau, banyak yang ngakunya jadi

pimpinan atau perwakilan dari dinasnya misalnya ngasih bantuan kaya

bantuan buat gudang manggis untuk kepentingan masyarakat, tapi prosesnya

sendiri nggak mentingin kebutuhan masyarakat yang penting program jalan.

Kalau pak Bakri sih saya kenal orangnya baik, sebagai ketua POSKO

agropolitan dia bener-bener ngarahin masyarakat, sering nanyain kira-kira

perlu bantuan apa, perlu program apa, perlu pelatihan apa. Pokoknya serius

banget ngejalanin agropolitan ini untuk kesejahteraan masyarakat khususnya

kelompok tani” AMR.

86.7%

13.3%


60

Kepentingan stakeholders dalam Evaluasi Program Agropolitan

Kepentingan stakeholders dalam evaluasi program dilihat dari kepentingan

stakeholders dalam menilai keberhasilan program serta pelaporan hasil program

agropolitan pada masyarakat. Dalam sebuah program tentunya pengukuran

evaluasi harus berdasarkan kepada tujuan program. Tujuan program agropolitan

adalah mensejahterakan masyarakat, namun masih ada stakeholders memiliki

tujuan yang berbeda dengan tujuan program sehingga perlu dilihat sejauhmana

pelaksanaan program yang dibawanya membantu masyarakat.


kepentingan stakeholders dalam evaluasi

program agropolitan

Gambar 13 menunjukan bahwa 53.3% responden menyatakan stakeholders

memiliki kepentingan yang sedang dalam evaluasi program agropolitan

sedangkan 46.7% responden menyatakan bahwa stakeholders memiliki

kepentingan rendah dalam tahap perencanaan program agropolitan. Hal ini

dipengaruhi oleh tahap evaluasi program bersama dinas, LSM, dan lembaga

keuangan yang tidak dilaksanakan di Desa Karacak. Pelaksanaan evaluasi ini

dilakukan di kalangan anggota POKJA agropolitan, tidak melibatkan masyarakat

hanya mengundang ketua POSKO serta aparat desa, hal tersebut yang

menyebabkan kepentingan stakeholders rendah. Namun, evaluasi non formal juga

dilaksanakan oleh stakeholders yang memiliki kepentingan yang tinggi dalam

evaluasi yaitu ketua POSKO. Ketua POSKO dalam rapat bulanan selalu

mengadakan evaluasi dan mengarahkan program agropolitan kedepannya bersama

dengan BP3K dan pemerintah Kecamatan.

Klasifikasi Stakeholders

Setiap stakeholders memiliki alasan keterlibatannya dalam program

agropolitan sehingga memungkinkan terdapat stakeholders yang terlibat secara

langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi tujuan keterlibatannya. Sesuai

dengan langkah-langkah dalam melakukan klasifikasi stakeholders, langkah

dimulai dari melakukan identifikasi stakeholders, mengelompokan dan

membedakan antar stakeholders kemudian menyelidiki hubungan antar

stakeholders (Groenendijk 2003). Hasil penilaian atribut stakeholders meliputi

kepentingan dan pengaruh stakeholders pada program agropolitan berdasarkan

hasil kuesioner, observasi, wawancara dan penelusuran dokumen. Klasifikasi

stakeholder dalam program agropolitan dijelaskan pada Gambar 14.

46.7% 53.3%


61

Gambar 14 Klasifikasi stakeholders

Penilaian tinggi dan rendahnya tingkat kepentingan dan pengaruh

stakeholders didasarkan pada posisi masing-masing dalam kaitannya dengan

peran stakeholders, merujuk pada hasil penelitian Sriani (2012) terdapat pihak

yang berkepentingan secara legal menurut mandat pemerintah pusat yang

dibebankan sebagai tanggung jawab, contohnya dinas Kabupaten Bogor dan ada

juga yang berkepentingan riil terhadap sumberdaya, baik dalam dalam hal

pengelolaan maupun pemanfaatan, contohnya lembaga keuangan seperti KBU Al-

Ikhsan. Namun sayangnya kelompok tani sebagai lembaga informal kecil tidak

memiliki wewenang atas pelaksanaan program ini. Keberadaan mereka tidak

memiliki kewenangan untuk menentukan program agropolitan yang berlaku.

Dinas Pertanian memiliki kepentingan tinggi, setiap pelaksanaan program

agropolitan. Dinas Pertanian mengutamakan pendapat masyarakat, selain itu juga

memberikan bantuan mulai dari pelatihan sampai dengan bantuan asiltan kepada

masyarakat demi kepentingan masyarakat. Dinas Pertanian juga memiliki

pengaruh yang tinggi karena merupakan dinas yang mendominasi sebagian besar

program yang dilaksanakan di wilayah agropolitan Desa Karacak. Keikutsertaan

Dinas Pertanian pada mekanisme program agropolitan akan memberikan

kontribusi yang besar bagi berjalannya program ini seperti dinyatakan oleh Kepala

Desa Karacak sebagai berikut:

“Program agropolitan sebagian besar ditujukan untuk mendukung kemajuan

pertanian di Desa Karacak sehingga pihak yang paling sering bikin program

buat petani di Karacak ya Dinas Pertanian. Mulai dari sosialisasi di Desa,

pelatihan budidaya manggis, ngasih bantuan modal melalui PUAP dan

pembagunan gudang ini atas usulan dinas pertanian” Kepala Desa Karacak.

A

D C

B

62

BAPPEDA berperan dalam mempersiapkan masterplan di tingkat

kabupaten sampai ke tingkat desa, menentukan program dan melaksanakan

program pengawasan kawasan agropolitan, selain itu mendorong kelembagaan,

sarana dan prasarana pendukung program pengembangan kawasan agropolitan.

Sebagai pengelola kawasan yang biasanya diwakili oleh BAPPEDA, dinas ini

juga mengatur koordinasi antara dinas sektoral yang berkepentingan dalam

agropolitan. Sedangkan ketua POSKO agropolitan dan Ketua Gapoktan

merupakan perwakilan masyarakat yang memiliki kepentingan yang tinggi karena

mereka membawa aspirasi masyarakat sekaligus menyalurkan bantuan yang

diinisiasi oleh pemerintah kepada masyarakat. Aparat desa memiliki pengaruh

yang tinggi karena program agropolitan ini berada di wilayah administratif

pemerintahan Desa Karacak sehingga perizinan pelaksanaan program di desa

harus melewati aparat desa khususnya Kepala Desa. Penyuluh pertanian dan

akademisi memiliki pengaruh yang tinggi namun kepentingan yang rendah bagi

masyarakat karena memiliki peran sebagai penyampai informasi kepada

masyarakat maupun pemberi masukan kepada pemerintah bagaimana seharusnya

mekanisme program agropolitan. Pada kelompok stakeholders yang memiliki

pengaruh dan kepentingan rendah ada BP4K, BP3K, Dinas Koperasi, UKM dan

perindustrian, LSM dan lembaga keuangan (Koperasi KBU Al–Ikhsan, PT Agung

Mustika Selaras, dan Rabo Bank). Keberadaan mereka hanya dianggap sebagai

pihak yang terlibat sesaat pada saat penyelenggaraan program agropolitan tahun

2004-2010.

Berdasarkan matriks tersebut, wilayah A, B, dan C merupakan stakeholders

kunci yang dapat mempengaruhi mekanisme secara signifikan sedangkan kotak D

merupakan stakeholders yang tidak mempengaruhi program secara signifikan.

Implikasi dari keberadaan stakeholders pada masing-masing kotak adalah

klasifikasi/pengolongan stakeholders menurut IFC (2007) sebagai berikut :

a) Wilayah A merupakan stakeholders dengan tingkat pengaruh tinggi

dalam implementasi program agropolitan mulai dari perencanaan,

pelaksanaan sampai evaluasi tetapi memiliki kepentingan yang rendah

digolongkan menjadi keep statisfied pada mekanisme program

agropolitan. Stakeholders yang termasuk keep statisfied adalah Dinas

Peternakan, penyuluh pertanian dan akademisi

b) Wilayah B merupakan stakeholders dengan tingkat pengaruh dan

kepentingan yang tinggi dalam program agropolitan digolongkan

menjadi manage closely. Stakeholders yang termasuk manage closely

adalah Ketua Gapoktan, Ketua POSKO, aparat desa, Dinas Pertanian

dan BAPPEDA Kabupaten Bogor.

c) Wilayah C merupakan stakeholders yang memiliki pengaruh rendah

tetapi kepentingannya tinggi dalam program agropolitan digolongkan

menjadi keep informed. Stakeholders yang termasuk dalam keep

informed adalah Dinas Bina Marga

d) Wilayah D merupakan stakeholders pada kuadran ini memiliki

pengaruh dan kepentingan yang rendah dalam program agropolitan

digolongkan menjadi monitor. Stakeholders yang termasuk dalam

monitor adalah, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan

UKM, BP3K, BP4K, LSM dan Lembaga Keuangan ( Koperasi KBU

Al–Ikhsan, PT Agung Mustika selaras, dan Rabo Bank)

63

Matriks tersebut menjelaskan posisi stakeholders dalam program

agropolitan. Dinas Bina Marga sebagai Keep Informed harus memiliki inisiatif

khusus mengajak masyarakat terlibat dalam programnya bila menginginkan

program yang dilaksanakannya lancar dan keberlanjutan. Ketika masyarakat

mengikuti suatu program dan berinteraksi dengan stakeholder pelaksana program

maka stakeholder tersebut akan dikenali masyarakat sehingga ketertarikan

masyarakat dengan programnya pun diharapkan akan meningkat. Bentuk

partisipasi yang diharapkan juga bukan hanya partisipasi dalam memberikan

pendapat namun juga bersedia menyumbang tenaga untuk pembangunan

infrastruktur program agropolitan. Di sisi lain Ketua Gapoktan, Ketua POSKO,

aparat desa, Dinas Pertanian dan BAPPEDA Kabupaten Bogor. sebagai pihak

yang digolongkan menjadi manage closely yang menentukan kesuksesan

berjalannya program agropolitan serta keberlanjutan program agropolitan. Pihak

tersebut mampu membangun jaringan dengan stakeholders lainnya. Agar program

berjalan dengan baik, stakeholders lainnya harus menjalin kerjasama dan

hubungan baik dengan pihak yang digolongkan dalam manage closely tersebut.

Stakeholders yang berperan sebagai keep statisfied dalam program ini adalah

Dinas Peternakan, penyuluh pertanian dan akademisi yang membutuhkan

manajemen dan dukungan yang lebih besar lagi dari pihak manage closely dalam

melanjutkan program agropolitan kedepannya. Stakeholders ini mampu

mempegaruhi jalannya program agropolitan dan menghambat program bila tidak

dilibatkan, sehingga harus diperhatikan.

Sedangkan stakeholders yang menjadi crowd yaitu Dinas Koperasi, UKM,

Perindustrian dan Perdagangan, BP3K, BP4K, LSM dan lembaga keuangan bukan

merupakan subyek atau pihak yang berpengaruh besar dalam keberlanjutan

program agropolitan, sehingga hanya dibutuhkan monitoring dan evaluasi dalam

prioritas yang rendah. Kenyataannya pada saat pelaksanaan pihak yang tergolong

dalam crowd tersebut hadir, namun intensitasnya tidak sebanyak pihak yang

berada pada wilayah manage closely, keep informed dan keep statisfied.

Penggolongan tersebut berlaku pada saat penyelenggaraan program agropolitan

tahun 2004-2010. Penggolongan tersebut berubah ketika terdapat perubahan

tanggungjawab dan wewenang pada masing-masing stakeholders dalam rangka

penyelenggaraan program agropolitan periode berikutnya. Hal ini terjadi di tahun

2009 ketika kemudian leading sector program agropolitan diserahkan kepada

Dinas Pertanian maka pihak BP4K dan BP3K memegang peranan penting dalam

agropolitan yang saat ini didominasi dengan program pembinaan PPS.

Keseluruhan peran tersebut kemudian terangkum dalam Tabel 11 yang

menjelaskan keterlibatan stakeholders dalam penyelenggaraan program

agropolitan, dilihat dari perannya dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Keterlibatan ini memperlihatkan motif keikutsertaan serta proses keterlibatan

stakeholders dalam program agropolitan.

64

Tabel 11 Keterlibatan stakeholders dalam setiap tahapan program agropolitan

Tahapan

Penyelenggaraan

Stakeholders yang terlibat dalam tahapan penyelenggaraan serta

bentuk keterlibatannya.

Tahap Perencanaan Dinas Kabupaten: Menyusun perencanaan keseluruhan teknis

maupun administratif, diantaranya penunjukan tempat pusat

kawasan agropolitan, pembuatan masterplan, menyusun anggaran

dana pembangunan

Pemerintah Desa/Kecamatan: Pemberian informasi program

kepada masyarakat dan perizinan program

Akademisi: Membantu dinas menyusun masterplan dan saran

terkait program

Ketua Gapoktan dan ketua POSKO: menjadi penyalur informasi

dan pihak yang menjelaskan detail program kepada masyarakat

Tahap Pelaksanaan BAPPEDA: Pemberi perizinan terhadap dinas yang ingin

melaksanakan program di kawasan agropolitan sekaligus pihak

yang menentukan anggaran dana yang diperlukan program.

Dinas Pertanian dan kehutanan serta dinas Perternakan dan

Perikananan : Penanggungjawab program pengembangan SDM,

dan pengembangan budidaya. Mengatur dan memberi insentif

pada PPS setiap POSKO. Setelah tahun 2009 melakukan

koordinasi dengan BP3K dan BP4K untuk melanjutkan program

agropolitan periode 2004-2010.

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian: Penanggungjawab

program pengembangan permodalan dan mengatur pelaksanaan

programnya bekerja sama dengan Dinas Pertanian

Dinas Bina Marga bekerjasama dengan BAPPEDA mengatur

program peningkatan fasilitas dan infrastruktur dikawasan

agropolitan.

Lembaga Keuangan (Koperasi Al-ikhsan dan Rabo Bank):

Memberikan pinjaman kepada masyarakat maupun menampung

hasil panen

Pemerintah Desa/Kecamatan: memiliki fungsi perizinan, namun

dalam pelaksanaannya, tidak terlibat langsung

Ketua Gapoktan dan ketua POSKO: menjadi penyalur informasi

dan pihak yang menjelaskan detail program kepada masyarakat

Tahap Evaluasi Dinas Kabupaten: Pelaksanaan evaluasi secara formal hanya

dengan anggota POKJA saja tanpa memberitahu masyarakat

Pemerintah Desa/Kecamatan: hanya sebatas mengetahui, namun

tidak dilibatkan dalam evaluasi (dianggap terlalu rumit

birokrasinya)

Ketua POSKO: Dilibatkan dalam evaluasi karena keterlibatannya

sebagai anggota POKJA.


AGROPOLITAN

Partisipasi masyarakat dalam program agropolitan ditentukan oleh

karakteristik responden. Bab ini membahas karakteristik partisipan yang dijadikan

sebagai responden dalam penelitian ini. Karakteristik partisipan yang di ukur

adalah tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan umur. Responden terebut mewakili

masyarakat yang diteliti tingkat partisipasi dalam program keseluruhan. Bab ini

juga menggambarkan sejauh mana partisipasi masyarakat melalui tangga

partisipasi Arnstein (1969) dalam program agropolitan ditahun 2004-2010 di Desa

Karacak baik secara keseluruhan, tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

program. Tentunya partisipasi tersebut dapat dilihat sebagi bentuk partisipasi

masyarakat sehingga dijelaskan pula bentuk partisipasi disetiap tahapan program.

Karakteristik Partisipan

Program agropolitan sebagian besar berkaitan dengan pertanian sehingga

dalam pelaksanaannya, sasaran utama program adalah petani. Menurut Ariyani

(2007) program pembangunan akan keberlanjutan jika masyarakatnya

berpartisipasi melalui kelembagaan yang terdapat dimasyarakat. Berdasarkan

prinsip tersebut, program agropolitan diimplementasikan melalui kelembagaan

petani yaitu kelompok tani. Secara keseluruhan karakteristik partisipan program

dilihat dari pengetahuan terhadap program, umur partisipan, tingkat pendidikan

dan jenis pekerjaan.

Umur

Kondisi umur anggota kelompok tani di Desa Karacak sebagian

merupakan kaum dewasa yang berada diatas 18 tahun. Hal ini bisa disebabkan

karena minat anak muda dibidang pertanian khususnya di Desa Karacak masih

rendah. Mayoritas merupakan petani laki-laki yang bekerja di sawah atau kebun.

Peran koordinasi dengan Ketua Gapoktan maupun ketua POSKO juga di dominasi

oleh petani laki-laki. Profesi sebagai petani diminati oleh kalangan laki-laki yang

berumur lebih dari 50 tahun. Berhubung mekanisme program agropolitan

disalurkan melalui kelompok tani maka penerima program agropolitan didominasi

oleh anggota kelompok tani. Serupa dengan hal tersebut pada Gambar 6

menunjukan bahwa sasaran program agropolitan yang berusia dewasa lanjut

(berumur 50 tahun ke atas) sebanyak 50%, mereka kebanyakan merupakan

pensiunan yang memiliki lahan yang luas sehingga masih bertahan sebagai petani

dengan menggarap lahan pribadi sesuai dengan penyataan bapak SMD berikut:

“Saya itu neng umurnya udah tujupuluan, dulu sih pensiunan PLN tapi sekarang

udah nggak kerja. Nah, berhubung masih punya sawah ya kesawah aja sambil

nanem-nanem padi kan lumayan daripada dirumah nggak ngapa-ngapain terus ada

tawaran gabung ke kelompok tani, ikutan agropolitan, nah ya udah tuh, saya ikut

aja.” SMD.

66

Berbeda dengan alasan tersebut terdapat 43.3% penerima program

merupakan anggota yang tergolong dewasa madya yang berumur 30-50 tahun.

Mayoritas dari mereka menjadikan aktivitas pertanian sebagai aktivitas sehari-hari.

Sisanya sebesar 6.7% penerima program merupakan anggota kelompok tani yang

tergolong dewasa dini yang berumur 18-29 (Gambar 15).

Gambar 15 Persentase umur penerima program

agropolitan

Hal ini berimplikasi pada keberlanjutan program agropolitan, mengingat

banyaknya golongan tua yang berpartisipasi maka regenerasi program sangat

kurang. Pelaksanaan program juga menjadi terhambat akibat keterbatasan

mobilitas karena kondisi kesehatan anggota. Selain itu terdapat kesulitan ketika

pengajuan program, biasanya program agropolitan ini diajukan ke pemerintah

kabupaten kemudian disetujui dan dilaksanakan. Seringkali ketika dana akan

dibagikan ternyata nama anggota kelompok tani yang tertera pada proposal

pengajuan telah meninggal.

Jenis Pekerjaan

Sebagian besar jenis pekerjaan penerima program merupakan petani yaitu

sebanyak 60% (Gambar 16). Seperti yang telah dibahas sebelumnya, sasaran

program agropolitan merupakan petani, terutama yang telah bergabung

dikelompok tani. Sasaran agropolitan sendiri sebenarnya merupakan masyarakat

luas, namun berhubung terdapat mekanisme pengajuan program hanya bisa

dilakukan oleh kelompok tani maka mayoritas penerima program merupakan

petani. Sisanya sebanyak 13% bekerja sebagai wiraswasta. Mereka merupakan

anggota kelompok tani yang memiliki lahan pertanian untuk dikerjakan, namun

hanya pada saat libur/mengisi waktu senggang. Motif keterlibatan mereka dalam

kelompok tani agar mendapat kemudahan mendapatkan bantuan asiltan serta

informasi teknologi pertanian. Mengingat program agropolitan juga banyak

berhubungan dengan aparat desa, maka terdapat 3% aparat desa yang juga bertani

dan menjadi anggota kelompok tani. Sisanya sebanyak 17% merupakan anggota

kelompok tani yang sudah pensiun atau bekerja sebagai buruh bangunan di Desa

Karacak. Golongan kelompok ini biasanya memiliki pekerjaan sampingan sebagai

petani dan kemudian bergabung menjadi kelompok tani.

6,7%

43,3% 50%

Dewasa Dini Dewasa Madya Dewasa Lanjut

67

Gambar 16 Persentase jenis pekerjaan penerima program

agropolitan

Keadaan tersebut menunjukan bahwa penyaluran program agropolitan untuk

meningkatkan pendapatan petani telah tepat sasaran yaitu ditujukan kepada

anggota kelompok tani. Namun kelemahannya, jika melihat bahwa agropolitan

merupakan program pengembangan kawasan yang harus didukung oleh banyak

pihak termasuk semua elemen masyarakat, maka program agropolitan perlu

merangkul kembali elemen masyarakat terutama pedagang/wirausaha agar

bermitra dengan petani.

Tingkat Pendidikan

Sebagian besar, yaitu sekitar 60% responden dari kelompok tani, hanya

mampu mengenyam pendidikan sekolah dasar (SD) sedangkan 27% petani

mampu bersekolah sampai tingkat SMP (Gambar 17). Namun beberapa kelompok

tani juga telah menempuh pendidikan tinggi yaitu perguruan tinggi sebanyak 3%

dan sisanya yaitu 10% telah menempuh pendidikan hingga SMA. Kondisi tersebut

sebanding dengan tingkat pendidikan masyarakat Desa Karacak. Rendahnya

tingkat pendidikan tersebut disebabkan karena akses dan ketersediaan sekolah

menengah maupun sekolah menengah atas masih kurang. Melihat data umur

responden merupakan golongan tua, sebagian besar yang terhitung sebagai murid

sekolah rakyat (pada zaman dahulu tingkatan SD masih setara dengan sekolah

rakyat). Keadaan tersebut berimplikasi pada rendahnya kemampuan membaca dan

menulis anggota kelompok tani sehingga seringkali ketika membuat proposal

pengajuan program hanya dilaksanakan oleh Ketua Gapoktan-nya saja sesuai

dengan pernyataan bapak NL sebagai berikut:

“Anggota Gapoktan jarang yang bisa bikin proposal, boro-boro bikin.

Baca aja kadang nggak bisa. Biasanya kita tinggal tanda tangan di

proposal sama nerima bantuan dananya aja. Ya, gitulah neng namanya

juga program pemerintah kan ya?” NL

Rendahnya pengetahuan tersebut juga menyebabkan kesulitan dalam

menyerap materi melalui modul yang diberikan pada saat pelatihan budidaya yang

diselenggarakan oleh Dinas Pertanian. Akibatnya pada saat pelatihan, penyuluh

lebih sering menggunakan metode lain yaitu langsung mempraktekan materi

daripada menjelaskannya melalui tulisan.

60%

7%

13%

3% 17%

Petani Buruh Tani Wiraswasta Aparat Desa Lainnya

68

Gambar 17 Persentase tingkat pendidikan penerima program

Data diatas menggambarkan responden sesuai dengan karakteristik

populasi masyarakat Desa Karacak yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa teknik pengambilan sampel yang

digunakan sudah mewakili keadaan responden untuk variabel umur, tingkat

pendidikan dan jenis pekerjaan.

Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi digunakan untuk melihat sejauhmana keterlibatan

masyarakat dalam program agropolitan dari perencanaan di tahun 2004,

pelaksanaan, dan evaluasi di tahun 2010. Banyak program yang terintegrasi dalam

program agropolitan Kabupaten Bogor, namun program yang dibahas dalam

penelitian kali ini adalah program yang diimplementasikan pada masyarakat Desa

Karacak yaitu: Program Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM), Program

pengembangan budidaya, Program Pengembangan Permodalan dan Program

Peningkatan Fasilitas Infrastruktur.

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Agropolitan

Tingkat partisipasi adalah derajat keikutsertaan anggota dalam semua

tahapan kegiatan sesuai dengan gradasi derajat wewenang dan tanggung jawab

yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan. Adapun kedelapan

tingkatan partisipasi tersebut yaitu tahap manipulasi, terapi, pemberitahuan,

konsultasi, penenangan, kemitraan, pendelegasian kekuasaan, dan kontrol

masyarakat kemudian diringkas menjadi citizen power, tokenisme dan non-

partisipasi (Arnstein 1969).

Masa perencanaan diisi dengan sosialisasi dengan mengundang

masyarakat khususnya kelompok tani melalui lokakarya agropolitan tingkat desa

dengan fasilitas dari POKJA agropolitan sedangkan masa pelaksanaan diisi

dengan program pengembangan kawasan, lalu masa evaluasi dilaksanakan melalui

serangkaian kegiatan yang mengukur keberhasilan program agropolitan. Dalam

tahapannya keseluruhan program tentunya memerlukan partisipasi masyarakat.

Secara keseluruhan partisipasi masyarakat masih berada di tingkat tokenisme

seperti yang diperlihatkan pada Tabel 12 berikut.

60%

27%

10%

3%

SD SMP SMA Perguruan Tinggi

69

Tabel 12 Jumlah dan presentase tingkat partisipsi masyarakat dalam program

agropolitan

Tahap

Pelaksanaan

Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Non

Partisipasi % Tokenisme % Citizen Power %

Keseluruhan 12 40.0 16 53.3 2 6.7

Perencanaan 19 63.3 8 26.7 3 10.0

Pelaksanaan 8 26.7 20 66.7 2 6.7

Evaluasi 22 73.3 6 20.0 2 6.7

Total 30 100 30 100 30 100

Tabel 12 menjelaskan jumlah dan persentase partisipasi masyarakat dalam

keseluruhan program, yang juga digambarkan pada setiap tahapan program mulai

dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Secara keseluruhan program

tingkatan partisipasi masyarakat mayoritas berada pada tingkat tokenisme

sebanyak 53.3%. Penjelasan secara lengkap dapat dijelaskan dengan penjelasan

pada tiap tahapan sebagai berikut:

Partisipasi masyarakat dalam keseluruhan program agropolitan mulai dari

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program agropolitan dapat dilihat pada

Gambar 18.

Gambar 18 Persentase responden berdasarkan tingkat partisipasi

dalam penyelenggaraan program agropolitan

Gambar 18 menunjukan sebaran partisipasi responden berdasarkan tiga

penggolongan partisipasi. Secara keseluruhan tingkatan partisipasi masyarakat

berada di tingkat citizen power sebanyak 6.7% sedangkan 40% responden berada

di tingkat non–partisipasi, sementara sebagian responden berada di tingkat

partisipasi tokenisme yaitu sebanyak 53.3%. Gambar tersebut menunjukan bahwa

tingkat partisipasi masyarakat pada program agropolitan tahun 2004-2010 di Desa

Karacak masih kurang, secara keseluruhan partisipasi masyarakat sebagian

masyarakat masih berada pada derajat partisipasi tokenisme. Hal ini didukung

dengan fakta bahwa dalam setiap pelaksanaan tahapan program agropolitan,

sebagian masyarakat cenderung hanya memberikan pendapat dan masukan dalam

program agropolitan di Desa Karacak periode 2004-2010, namun pengambilan

40.0%

53.3%

6.7%

Non-partisipasi Tokenism Citizen power

70

keputusan tentang bagaimana proses pelaksanaannya masih berada pada pihak

yang memiliki program tersebut yaitu dinas–dinas yang terkait. Saat pelaksanaan

program, fungsi pengaturan biasanya di dominasi oleh Ketua Gapoktan sedangkan

anggota Gapoktan hanya melaksanakan perintah yang di sarankan oleh Ketua

Gapoktan. Namun terdapat 6.7% orang yang memiliki wewenang untuk

menentukan kebijakan program agropolitan yang ternyata merupakan Ketua

POSKO agropolitan Desa Karacak.

Sebanding dengan pemaparan bapak MDR yang menjelaskan bahwa

sebagian masyarakat khususnya anggota Gapoktan turut hadir dalam pertemuan

pada saat tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan evaluasi:

“Kalau program agropolitan mah, dulu sering ada pertemuannya di rumah

ketuanya. Dari mulai ngrencanain programnya gimana terus masyarakat nanti

ngapain aja, kalau ada kesempatan ngasi pendapat ya kadang saya ikut ngasih

saran ke dinas. Kita mah cuma nerima aja kalau ada program agropolitan

dari pemerintah.” MDR.

Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Tahap Perencanaan

Perencanaan agropolitan merupakan upaya pengenalan awal program

dengan masyarakat, diawali dari sosialisasi di tingkat kabupaten kemudian

bersama pemerintah Desa Karacak melaksanakan sosialisasi di tingkat desa

melalui lokakarya yang mengundang elemen masyarakat seperti kelompok tani.

Output dari sosialisasi di tingkat desa adalah program yang akan

diimplementasikan dalam pelaksanaan program agropolitan tahun 2005-2010.

Sosialisasi ini penting sebagai langkah awal karena pengembangan agropolitan

melibatkan banyak pihak dan kepentingan. Menurut Uphoff (1977) tahap

perencanaan, ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan

perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa, serta

menyusun rencana kerjanya. Tingkat Partisipasi masyarakat pada perencanaan

dapat dilihat dari Gambar 19.


dalam perencanaan program agropolitan

Pada tahap perencanaan program agropolitan dapat terlihat bahwa derajat

partisipasi masyarakat yang dominan berada di tingkat non partisipasi yaitu

sebanyak 63.3% sedangkan sebanyak 26.7% masyarakat berada di tingkat

tokenisme sisanya yaitu 10% berada di tingkat citizen power. Ini menunjukan

bahwa masyarakat yang dilibatkan dalam perencanaan masih cenderung kurang.

Masyarakat hanya menerima informasi perencanaan Desa Karacak menjadi

63.3%

26.7%

10.0%


71

wilayah agropolitan namun sebagian besar konsep baik berupa tata ruang maupun

program kegiatan yang akan dilaksanakan ditentukan oleh dinas yang berwenang.

Masyarakat yang berpartisipasi dalam perencanaan hanya sebatas memberikan

saran, keputusan tentang pembangunan awal agropolitan masih menjadi

wewenang dinas. Keadaan tersebut diperkuat dengan pernyataan dari bapak BKR

bahwa dalam perencanaan hanya beberapa orang yang diundang dan mayoritas

merupakan anggota kelompok tani:

“ Agropolitan mah dulu nggak terkenal, kita taunya udah ada plang

agropolitan. Kalau enggak salah dulu tahun dua ribu limaan ada rapat

dikantor desa dari dinas, ngumumin kalo ada program agropolitan di desa

Karacak. Kalo bapak karena kelompok tani ya ikut diundang. Nah, pas dateng

baru tau kalau ada program namanya agropolitan” BKR.

Perencanaan program agropolitan yang berada di tingkat masyarakat

biasanya meliputi sub program yang diusulkan dengan pengajuan dana melalui

proposal. Tingkat pendidikan yang rendah ditambah pengetahuan tentang

pembuatan proposal pengajuan program yang kurang menyebabkan keterlibatan

anggota kelompok tani dalam pengajuan program melalui proposal sangat rendah.

Pembuatan proposal biasanya dilakukan oleh ketua kelompok tani, masalah

program yang ingin diajukan didiskusikan kembali melalui rapat angota

kelompok tani seminggu sekali seperti dituturkan oleh ketua kelompok tani

“Bangun Tani” yaitu bapak AMR sebagai berikut:

“Sesudahnya berjalan agropolitan, penyuluh sering ngasih arahan program,

minta usulan kira-kira petani perlu program apa. Kelompok tani disurung

ngajuin dana ke Dinas Pertanian tapi pake proposal, karena yang lainnya

nggak bisa bikinnya paling juga saya yang ngrumusin dananya sama bikin

proposalnya baru nanti didiskusiin lagi sama anggota” AMR.

Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pelaksanaan

Secara garis besar seluruh program yang termasuk di kawasan agropolitan

merupakan program agropolitan. Tahap pelaksanaan program agropolitan terbagi

menjadi 4 program besar yaitu: program pengembangan Sumberdaya Manusia

(SDM), program pengembangan budidaya, program pengembangan permodalan,

dan program peningkatan fasilitas infrastruktur. Menurut Uphoff (1977)

Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan merupakan keikutsertaan baik

dalam bentuk merupakan keterlibatan masyarakat secara keseluruhan dalam

melaksanakan rencana program yang telah disepakati. Tingkat partisipasi

masyarakat dalam tahap pelaksanaan dapat dilihat pada Gambar 20.


dalam evaluasi program agropolitan

26.7%

66.6%

6.7%


72

Derajat partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan sebagian besar

berada pada tingkat tokenisme dengan persentase sebesar 66.7% namun masih ada

masyarakat yang berada di tingkat non partisipasi sebesar 26.7%. Hasil tersebut

menunjukan bahwa masyarakat masih belum mampu menjadi salah satu pihak

yang mengambil keputusan untuk menentukan program pengembangan kawasan

agropolitan bersama dengan dinas, hanya 6.7% masyarakat yang memiliki

wewenang bersama dengan dinas untuk menentukan langkah atau program yang

diperlukan dalam pembangunan kawasan agropolitan. Sesuai dengan pernyataan

bapak PDL berikut:

“ Kalau mau ngajuin program agropolitan biasanya yang bikin

proposalnya ketua gapoktan. Jadi kita diundang rapat dulu, diskusi

masalah program” PDL.

Secara rinci, pada masing-masing program terdapat perbedaan tingkat

partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaan program pengembangan SDM, tingkat

partisipasi masyarakat dapat dilihat pada Gambar 21.


dalam penyelenggaraan program pengembangan SDM

Gambar 21 memperlihatkan derajat partisipasi masyarakat dalam program

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pengembangan

kawasan agropolitan. Program pengembangan sumberdaya manusia mendapatkan

dukungan dari keikutsertaan masyarakat dengan derajat partisipasi tokenisme

sebanyak 63.3% sedangkan 20% masyarakat berada pada tingkat partisipasi

tertinggi yaitu citizen power, namun masih ada juga masyarakat yang belum

berpartisipasi yaitu sebesar 16.7%. Masyarakat pada program ini hanya sebagai

pihak yang difasilitasi oleh dinas baik berupa materi pelatihan, waktu dan tempat

pelatihan serta materi pelatihan. Masyarakat sendiri hanya memiliki wewenang

untuk mengusulkan jenis pelatihannya, namun yang menentukan tetap pihak dinas.

Strategi mengembangkan kawasan agropolitan sebagai kawasan dengan

produktifitas budidaya pertanian yang unggul menyebabkan diperlukannya

program pengembangan budidaya terutama komoditi unggulan daerah agropolitan.

Desa Karacak merupakan penghasil manggis kualitas unggulan sehingga buah

manggis ini dijadikan sebagai komoditi unggulan agropolitan desa tersebut. Hal

tersebut menjadi alasan program pengembangan budidaya manggis perlu

dilaksanakan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program pengembangan

budidaya dilihat pada Gambar 22.

16.7%

63.3%

20.0%


73


dalam penyelenggaraan program pengembangan

Budidaya

Gambar 22 memperlihatkan derajat partisipasi masyarakat dalam program

pengembangan budidaya program agropolitan tahun 2005-2012. Hasilnya

sebanyak 63.3% masyarakat berada di tingkat partisipasi tokenisme, namun pada

program pengembangan budidaya ini derajat partisipasi masyarakat di tingkat

citizen power lebih besar di bandingkan dengan program pengembangan sumber

daya manusia yaitu sebesar 26.7%. Sebagian besar program pengembangan

budidaya merupakan bantuan berupa input produksi pertanian seperti pupuk,

pestisida, dan bibit tanaman seperti manggis, jagung dan padi. Biasanya setelah

bantuan tersebut sampai ke masyarakat dibarengi dengan pelatihan budidaya.

Bantuan tersebut disalurkan melalui ketua kelompok tani yang kemudian

disalurkan kepada masyarakat maupun anggota kelompok tani. Namun masih

terdapat 10% masyarakat yang tidak mendapatkan akses bantuan dan program

pengembangan budidaya. Terkait dengan program pengembangan budidaya bapak

SHT menjelaskan sebagai berikut:

“Sebenernya banyak bantuan dari pemerintah, ada bibit manggis, benih,

pupuk ama pestisida. Tahun lalu juga ada bantuan traktor sama senso tapi ya

gitu, kadang nggak semua anggota kelompok tani atau masyarakat sini tau ada

bantuan” SHT.

Permasalahan permodalan merupakan salah satu permasalahan yang sering

dirasakan oleh kelompok tani dalam pengusahaan budidaya pertaniannya.

Seringkali karena hal tersebut terjadi ketergantungan terhadap tengkulak.

Sistemnya mereka meminjam uang dengan imbalan buah yang belum panen.

Mengingat urgensi tersebut maka program pengembangan permodalan diperlukan

dalam program agropolitan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program

pengembangan permodalan dapat dilihat pada Gambar 23.

10.0%

63.3%

26.7%


74


dalam penyelenggaraan program pengembangan

permodalan

Gambar 23 menunjukan derajat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

program pengembangan permodalan. Tabel tersebut menunjukan bahwa sebagian

masyarakat atau 50% masyarakat berada pada derajat partisipasi tokenisme,

sedangkan 40% masyarakat masih belum terlibat, jikalau hadir dalam program

mereka tidak mampu berpendapat dan digolongkan dalam derajat partisipasi non-

partisipasi. Sedangkan masyarakat yang berpartisipasi di tingkat citizen power

hanya sebesar 10 %. Masyarakat seringkali hanya mendapatkan informasi bahwa

ada pinjaman dari pemerintah melalui kelompok tani, namun jarang ada

masyarakat yang meminjam, mereka hanya sekedar mengetahui dan memberikan

pendapat bagaimana modal tersebut dapat didistribusikan kepada masyarakat.

Namun yang menentukan jumlah dana dan sistem pembagian dana yang akan

dilaksanakan tergantung dari aturan pemerintah. Sebagaimana diutarakan oleh

bapak KM sebagai berikut:

“Kalau dana pinjaman dari kelompok tani mah susah, syaratnya banyak.

Harus punya usahalah, trus usahanya juga harus yang udah tetap. Orang yang

dibolehin minjem juga kadang yang deket sama bendaharanya aja, jadi nggak

sembarangan orang bisa minjem” KM.

Ada juga anggota kelompok tani yang menjelaskan bahwa alasan dia tidak

terlibat dalam pinjaman atau tidak mau meminjam adalah karena takut tidak dapat

mengembalikan tepat waktu seperti disampaikan bapak MGN sebagai berikut:

“ Saya dulu pernah ditawarin sama pak samsudin buat minjem uang, tapi takut

gak bisa balikinnya. Maklumlah, saya mah hidup gini aja juga udah cukup koq

dari hasil tani aja” MGN.

Program pengembangan kawasan agropolitan tentunya memerlukan

dukungan infrastruktur yang baik, agar distribusi hasil pertanian maupun

mobilitas masyarakat ke hinterland kawasan agropolitan mudah dilaksanakan.

Strategi Pengembangan infrastruktur dasar dan infrastruktur pertanian diwujudkan

dalam program peningkatan fasilitas dan infrastruktur. Tingkat partisipasi

masyarakat pada program peningkatan fasilitas Infrastruktur dapat dilihat pada

Gambar 24.

40.0%

50.0%

10.0%


75


dalam penyelenggaraan program peningkatan fasilitas

dan infrastruktur

Gambar 24 menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam program

peningkatan infrastruktur masih sangat rendah, lebih dari sebagian responden

yaitu sebesar 66.7% tidak berpartisipasi. Namun, terdapat 30% masyarakat yang

derajat partisipasinya tokenisme yaitu masyarakat hanya turut serta menyumbang

pendapat dalam program peningkatan infrastruktur dan sebanyak 3.3%

masyarakat memiliki derajat partisipasi di tingkat citizen power. Masyarakat yang

berpartisipasi di tingkat citizen power biasanya orang terdekat dari pemegang

kekuasaan seperti Kepala Desa karena individu tersebut mendapatkan wewenang

untuk ikut mengatur program bersama dengan Kepala Desa. Data tersebut

menunjukan kalau partisipasi masyarakat masih rendah. Partisipasi yang rendah

dikarenakan pembangunanya ditentukan langsung oleh pemerintah dalam hal ini

diwaikili oleh BAPPEDA dan Dinas Bina Marga yang memfasilitasi peningkatan

jalan poros, pembuatan gudang manggis, pembuatan jembatan dan penyediaan air

baku. Hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui program tersebut. Saat

pelaksanaan program peningkatan jalan poros dan penyediaan air baku, hanya

pihak yang terdekat dengan pemerintahan yaitu aparat desa dan pemerintah

kecamatan yang diikutsertakan dalam diskusi pelaksanaan program. Kondisi

tersebut juga berlaku saat pelaksanaan program pembangunan jembatan,

masyarakat sendiri tidak mengetahui proses perencanaannya, hanya ada beberapa

masyarakat yang diikutsertakan sebagai pekerja pembuat jembatan. Seperti yang

dijelaskan oleh bapak SKM sebagai berikut:

“ Jembatan itu mah yang mbangun dari pemerintah kabupaten, trus di

proyekin. Kita sendiri nggak tau siapa yang dapet proyeknya, kemungkinan

sih dari aparat desa. Masyarakat mah tinggal terima jadi ajah, kaya bapak

ini paling cuma ikut nguli aja sama ngasih saran, nanti dibayar ama yang

punya proyeknya” SKM.

Hal ini juga terjadi saat pembangunan gudang manggis agropolitan.

Pembangunan diserahkan kepada salah satu aparat desa sehingga masyarakat lain

tidak banyak yang mengetahui proses berjalannya program. Namun program ini

dinilai tidak merepresentasikan kebutuhan masyarakat terbukti dengan pernyataan

bapak UJ sebagai berikut:

66.7%

30.0% 3.3%


76

“ …di bangunnya stasiun manggis itu awalnya tujuannya buat nyimpan

manggis, tapi ya nggak tepat, soalnya manggis kan gak butuh di taruh di

gudang untuk ngejaga tingkat kematengannya. Biasanya habis panen ya

langsung dijual, soalnya kan kalau disimpen dulu kualitas buahnya nggak

bagus. Lagian nggak banyak juga yang tahu juga kalau ada gudang manggis

di sini” UJ

Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Tahap Evaluasi

Menurut Uphoff (1977) partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi

merupakan keterlibatan masyarakat dalam pengumpulan data dan menilai dampak

program sesuai indikator keberhasilannya. Secara formal, evaluasi program

agropolitan telah dilaksanakan oleh masing-masing dinas dan pemerintah

kabupaten namun belum pernah mengikutsertakan masyarakat sehingga

partisipasi masyarakat rendah pada saat evaluasi. Masyarakat hanya berpartisipasi

secara non formal dengan memberikan masukan terkait program yang sudah

dilaksanakan selama ini secara lisan dalam kesempatan rapat kelompok tani.


dalam evaluasi program agropolitan

Gambar 25 menunjukan partisipasi masyarakat dalam evaluasi program

agropolitan. Pada tahap evaluasi, partisipasi masyarakat masih sangat rendah, hal

ini dapat dilihat dari persentase non-partisipasi yaitu sebesar 73.3%. Masyarakat

yang mampu memberikan pendapat/masukan terkait dengan keseluruhan program

agropolitan digolongkan dalam derajat partisipasi tokenisme hanya sebesar 20%

sedangkan yang berada pada derajat citizen power sebesar 6.7%. Hal tersebut

dikarenakan secara formal evaluasi bersama antara masyarakat dengan pemerintah

belum pernah diadakan, sehingga masyarakat mampu berpartisipasi dalam

evaluasi ketika rapat POSKO bersama dengan Ketua Gapoktan ataupun Ketua

POSKO lalu pihak tersebut yang menyampaikan kepada pemerintah. Evaluasi

Seperti yang disampaikan oleh bapak BKR sebagai berikut;

“ Agropolitan itu udah tujuh tahun, harusnya mah ibarat orang dagang mah

ada itungannya untuk apa rugi, tapi kalau agropolitan belum pernah ada

evaluasi apa sebenernya mau lanjut atau nggak, kita nggak pernah diajak

diskusi ama dinasnya” BKR.

73.3%

20.0%

6.7%


77

Bentuk Partisipasi

Dianawati (2004) menunjukkan bahwa sebagai indikator partisipasi

masyarakat dalam pembangunan meliputi tiga hal, yaitu : (1) peluang untuk ikut

serta menentukan kebijaksanaan pembangunan; (2) peluang untuk ikut serta

melaksanakan pembangunan; dan (3) peluang untuk ikut serta menilai hasil-hasil

pembangunan. Dusseldorp yang dikutip oleh Slamet (1989) mencoba membuat

klasifikasi dari berbagai tipe partisipasi salah satunya partisipasi berdasarkan cara

keterlibatan. Partisipasi ini sangat dikenal dalam partisipasi politik. Dapat

dibedakan pada dua jenis, yaitu: Partisipasi langsung yang terjadi bila seorang

individu menampilkan kegiatan tertentu di dalam proses partisipasi. Partisipasi

tidak langsung yang terjadi bila seorang individu mendelegasikan hak

partisipasinya kepada orang lain yang berikutnya akan mewakilinya dalam

kegiatan-kegiatan yang lainnya. Bentuk partisipasi masyarakat menurut Uphoff

(1977) terbagi menjadi empat macam yaitu menyumbang materi, menyumbang

pikiran, dan menyumbang tenaga.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam program agropolitan sendiri

didominasi oleh bentuk partisipasi menyumbang pikiran baik dalam perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi. Dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bahwa tingkat partisipasi tertinggi berada

pada tahap tokenisme maka terlihat juga pada Gambar 17 di bawah ini jika bentuk

partisipasi masyarakat yang dominan adalah partisipasi dalam menyumbang

pendapat baik berupa perbaikan program maupun usulan materi yang diperlukan

masyarakat.

Gambar 26 Jumlah dan persentase bentuk partisipasi masyarakat

Gambar 26 menunjukan jumlah dan persentase bentuk partisipasi

masyarakat dalam setiap tahapan program agropolitan. Setiap tahapan

pembangunan agropolitan, mayoritas masyarakat tidak berpartisipasi pada pada

tahap perancanaan dan evaluasi. Bagi masyarakat yang berpartisipasi, mayoritas

masyarakat berpartisipasi dengan menyumbang pikiran berupa usulan program

dan materi pelatihan serta usulan tempat kegiatan. Sedangkan urutan kedua yaitu

menyumbang tenaga dengan ikut hadir dalam program. Urutan yang ketiga yaitu

menyumbang dana. Dana yang disumbang sebagian besar merupakan dana iuran

untuk pengambilan bantuan bibit manggis, bantuan asiltan seperti pupuk dan dana

78

transportasi ketempat pelatihan. Seperti yang dijelaskan oleh bapak SNP sebagai

berikut:

“ Sebenernya kalau ada program agropolitan kita nggak pernah iuran, paling

cuma ongkos transport aja sama kalo ada bantuan bibit ya kita gantiin ongkos

ambil bibit paling cuma dua ribu lima ratus per bibit” SNP.

Tahap perencanaan didominasi dengan sosialisasi dan pengenalan program

kepada penduduk setempat atau “pemilik wilayah”. Undangan sosialisasi dan

lokakarya yang diadakan tidak disebarkan keseluruh masyarakat sehingga 53%

masyarakat tidak berpartisipasi dalam program. Sosialisasi tersebut fokus pada

sasaran masyarakat tani yaitu kelompok tani, sehingga 30% masyarakat

berpartisipasi secara langsung dengan mengikuti sosialiasasi sekaligus

memberikan pendapat.

Tahap pelaksanaan program khususnya program pengembangan SDM

terbilang mampu menarik masyarakat khususnya kelompok tani untuk

berpartisipasi. Partisipasi terbanyak yaitu sebesar 47% berupa partisipasi dalam

memberikan pendapat yaitu usulan pelatihan bagi anggota kelompok tani

berkaitan dengan manajemen kelompok tani dan usulan tempat pelaksanaan

program seperti SPLHT dan pelatihan budidaya manggis maupun padi. Sisanya

masyarakat berpartisipasi dalam bentuk dukungan dana berupa dana transportasi

sekolah lapang, dana koordinasi rapat POSKO, serta dana transportasi

musyawarah kelompok tani agropolitan

Selain program pengembangan SDM, anggota kelompok tani juga banyak

berpatisipasi pada program pengembangan budidaya. Mengingat banyaknya

bantuan dibidang holtikultura yang diberikan berupa bibit yaitu benih padi, jagung,

dan manggis. Bantuan ternak juga pernah diberikan oleh Dinas Peternakan berupa

bantuan kambing/domba. Syarat pengambilannya harus membayar ongkos

transportasi sehingga partisipasi masyarakat sebagian besar dalam bentuk

mendukung dana yaitu sebesar 37%. Berbeda dengan pelaksanaan program

peningkatan fasilitas dan infrastruktur, 43% masyarakat berpartisipasi dengan

menyumbang pendapat.

Pada tahap evaluasi, masyarakat lebih banyak berpartisipasi secara tidak

langsung seperti dinyatakan Slamet (1989) bahwa partisipasi tak langsung dapat

dilakukan dengan mendelegasikan partisipasi dalam proses evaluasi kepada orang

lain, dalam program agropolitan biasanya didelegasikan kepada Ketua POSKO.

Terbukti sebanyak 33% masyarakat memberikan pendapat tentang perbaikan

program hanya kepada Ketua POSKO dan Ketua Gapoktan, mengingat akses

untuk berdiskusi dengan pihak dinas tidak mudah.


PARTISIPASI MASYARAKAT

Hipotesis dalam penelitian ini adalah semakin tinggi peran stakeholders

dalam penyelenggaraan program agropolitan di Desa Karacak maka semakin

tinggi partisipasi masyarakat pada program agropolitan. Berdasarkan hipotesis

tersebut, terdapat dua variabel yang akan diukur yakni variabel tingkat partisipasi

dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan,

dan evaluasi. Variabel yang lainnya yaitu variabel peran stakeholders mencakup

tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan stakeholders dalam keseluruhan

program agropolitan mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi. Jika dikaitkan

dengan data mengenai tingkat partisipasi masyarakat pada sub bab sebelumnya,

dapat dianalisis bahwasanya mayoritas masyarakat penerima program agropolitan

yang tergabung dalam kelompok tani terlibat dengan tingkat partisipasi di tingkat

tokenisme.

Hubungan Peran Stakeholders dengan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan menyebabkan

perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana

program pembangunan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain

itu, dalam penyusunan rencana/program dilakukan penentuan prioritas dengan

demikian pelaksanaan program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif

(Adisasmita 2006). Dengan demikian dukungan peran stakeholders dalam

program yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi

menentukan keberhasilan/keberlanjutan program.

Peran stakeholders dilihat dari kepentingan dan pengaruh stakeholders.

Pengaruh stakeholders dilihat dari dukungan dana terhadap program agropolitan,

Jaringan yang dimiliki oleh stakeholders terhadap stakeholders lainnya dan

personality stakeholders. Pengukuran pengaruh ini menggunakan uji korelasi

Rank Spearman untuk mengetahui hubungan variabel dukungan dana, Jaringan

dan personality stakeholders serta menggunakan tabel silang untuk mengetahui

hubungan pengaruh stakeholders dan kepentingan stakeholders dengan partisipasi

masyarakat. Perbedaan tujuan serta kepentingan antar stakeholders dapat terjadi

dalam melaksanakan suatu program. Perbedaan ini seringkali menyebabkan

konflik. Seharusnya individu yang berbeda dapat melakukan kerjasama dan

kolaborasi secara fungsional untuk menunjang berjalannya aktivitas program

agropolitan. Perbedaan kepentingan tentunya menyebabkan sulitnya membentuk

dan mengembangkan hubungan yang menguntungkan. Kepentingan muncul

ketika pihak yang terlibat dalam program memiliki motif dalam setiap bentuk

keterlibatannya yang mengharapkan suatu timbal balik dari masyarakat, hal ini

dinyatakan oleh Budimanta dkk (2008) Masyarakat memandang kepentingan

stakeholders dilihat dari perlu atau tidak perlunya keberadaan stakeholders

tersebut dalam program.

80

Dalam penelitian ini hubungan antara peran stakeholders dengan

partisipasi masyarakat dilihat melalui perhitungan uji korelasi Rank Spearman

dengan menggunakan alat bantu SPSS V.17.0. Nilai alpha yang digunakan

sebesar 0,05 atau 5%. Hasil pengujian menghasilkan angka korelasi antara

variabel tingkat partisipasi masyarakat (keseluruhan tahapan) dan variabel peran

stakeholders keseluruhan tahapan adalah sebesar 0.035, karena p-value (Sig.(2-

tailed)) < alpha (0.05=5persen) maka tolak Ho dan terima H1, artinya terdapat

hubungan antara variabel peran stakeholders (keseluruhan tahapan) dengan

variabel tingkat partisipasi masyarakat. Korelasi antara kedua variabel tersebut

berhubungan secara signifikan sehingga semakin tinggi peran stakeholders pada

keseluruhan tahapan berpengaruh pada peningkatan partisipasi masyarakat.

Hal ini memperlihatkan secara dukungan dana, jaringan dan personality

yang dimiliki stakeholders juga mempengaruhi partisipasi masyarakat disebabkan

karena dukungan dana yang diberikan mampu mendorong masyarakat untuk ikut

serta dalam program. Motif partisipasi masyarakat karena rasa aman bahwa

mereka tidak akan mengeluarkan biaya saat berpartisipasi dan bebas untuk

mengusulkan berbagai program. Jaringan stakeholders mempengaruhi partisipasi

masyarakat karena dengan luasnya jaringan yang dimiliki oleh stakeholders,

terutama stakeholders yang diklasifikasikan dalam manage closely menyebabkan

masyarakat lebih leluasa dalam menyampaikan pendapatnya dalam program

agropolitan. Personality yang menunjukan kepribadian stakeholders mampu

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyalurkan pikiran dan

pendapatnya sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di Desa

Karacak untuk menjalankan program agropolitan secara keseluruhan.

Uji kedua dilakukan untuk mengetahui hubungan antara peran stakeholders

pada tahap perencanaan dan variabel partisipasi masyarakat dalam tahap

perencanaan. Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan angka korelasi antara

variabel peran stakeholders (tahap perencanaan) dan variabel partisipasi

masyarakat dalam tahapan perencanaan berkorelasi namun tidak signifikan. Nilai

koefisien korelasi Spearman yang diperoleh untuk kedua variabel tersebut sebesar

0.339 dengan nilai signifikansi sebesar 0.066. Oleh karena nilai signifikansi

tersebut lebih besar daripada nilai alfa (0.05) maka hipotesis penelitian ditolak

(terima H0), dengan kata lain semakin tinggi peran stakeholders maka belum

tentu partisipasi masyarakat juga tinggi. Hubungan ini dilihat dari hubungan

pengaruh stakeholders dan kepentingan stakeholders dalam perencanaan program

agropolitan.

Hasil tabel silang antara hubungan pengaruh stakeholders dengan partisipasi

masyarakat pada tahap perencanaan (Lampiran 5) menjelaskan bahwa pada tahap

perencanaan, pengaruh stakeholders berhubungan dengan tingkat partisipasi

masyarakat. Dibuktikan dengan hasil yang menyatakan 60% dengan partisipasi di

tingkat non-partisipasi menyatakan bahwa pengaruh stakeholders rendah dan 40%

responden yang partisipasinya tokenisme menyatakan bahwa pengaruh

stakeholders rendah. Selain itu terdapat 40% responden dengan partisipasi non-

partisipasi menyatakan pengaruh stakeholders sedang dan 50% responden dengan

partisipasi tokenisme menyatakan pengaruh stakeholders sedang, sisanya 10%

responden dengan partisipasi citizen power menyatakan bahwa pengaruh

stakeholders berada di tingkat sedang, lalu responden yang menyatakan pengaruh

stakeholders tinggi berada pada partisipasi tokenisme sebesar 40% dan tingkat

81

citizen power sebesar 60% menyebabkan partisipasi masyarakat juga berada di

tingkat sedang. Hal ini menyatakan bahwa pada tahap perencanaan, saat proses

sosialisasi, pelatihan fasilitator, penunjukan lokasi agropolitan dan pembuatan

masterplan agropolitan variabel luas jaringan dan personality stakeholders

berhubungan dengan partisipasi masyarakat.

Pengaruh stakeholders yang rendah pada personality dan sempitnya

jaringan stakeholders pada saat sosialisasi, pembuatan masterplan, pelatihan

fasilitator dan pembuatan masterplan agropolitan di awal menyebabkan

keterlibatan masyarakat juga rendah. Hal ini ditunjukan dengan nilai signifikasi

korelasi yaitu 0.000, karena nilai tersebut lebih kecil dari α (0.05) yang

menunjukan dukungan dana pada saat perencanaan program dan personality

stakeholders pada saat perencanaan program mempengaruhi tingkat partisipasi

masyarakat. Masyarakat menjadikan sikap stakeholders dan sikap stakeholders

yang mau mendengarkan pendapat masyarakat di awal program sebagai motivasi

yang mendorong keterlibatannya dalam program agropolitan. Hal ini dibuktikan

dengan penuturan bapak UPD sebagai berikut:

“Saya dulu waktu ada lokakarya pengenalan agropolitan yang dilaksanain

dibalai desa ikut kesana karena diajak sama ketua gapoktan, ketua

gapoktan itu orangnya baik, emang deket juga sama anggotanya dan beliau

juga deket ama dinas, ama ketua POSKO, ama orang koperasi. Jadi ya

saya percaya aja pasti acaranya juga berguna buat anggota kelompok tani

karena memang hubungan kita baik. Ketua gapoktan itu selalu ngebantu

masalah pertanian. ya bapak jadinya selalu ikut kalau diundang, kadang

ikut bantu bawa-bawa makanan juga kalau rapat” UPD

Selain itu, luasnya jaringan/relasi yang dimiliki oleh stakeholders mampu

meyakinkan masyarakat untuk mengambil kesempatan berpartisipasi dalam

perencanaan program seperti halnya bapak AFR, bapak ini merupakan anggota

PPS senior bersama dengan Ketua POKJA yang pertama kali mengetahui program

agropolitan dari lurah setempat. Mengingat bapak AFR mengetahui tentang diri

pak lurah yang memiliki banyak relasi akhirnya meyakinkan bapak AFR untuk

hadir dalam perencanaan:

“Wah, kalau pak lurah itu juga banyak relasinya. Pas diundang buat

dateng katanya ada orang dinas mau bikin program buat petani di Karacak.

Nah, kalau bapak yang ngasih tau pasti programnya bagus, mumpung ada

kesempatan dan yang ngajak pak lurahnya langsung ya saya ikut aja”AFR.

Sedangkan variabel dukungan dana pada perencanaan tidak memiliki

hubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat pada perencanaan program.

Terbukti dengan nilai signifikasi pada uji korelasi Rank Spearman pada Lampiran

5 menghasilkan angka 0.117 yang berarti lebih besar dari α (0.05) maka hipotesis

ditolak dan tidak menunjukan adanya hubungan pengaruh. Mengingat program

masih awal dan baru diperkenalkan, pengetahuan tentang manfaat program juga masih rendah, maka dukungan dana yang tinggi pun tidak mempengaruhi tingkat

partisipasi masyarakat. Saat tahap perencanaan agropolitan ini dinas pertanian dan

BAPPEDA yang banyak berperan dalam dukungan dana untuk pembuatan

masterplan bersama dengan akademisi yaitu pihak P4W-IPB dengan ketua

POSKO. Saat lokakarya didesa juga pihak Dinas Pertanian dan BAPPEDA

82

bersama aparat desa yang banyak menentukan keputusan program sehingga peran

mereka dominan sebagai manage closely. Dominannya peran mereka dan

pengetahuan masyarakat yang masih rendah terhadap program juga menyebabkan

masyarakat hanya hadir sebagi formalitas dan kalaupun memberikan pendapat

tidak dipertimbangkan menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat berada di

tingkat non partisipasi dan tokenisme.

Peran stakeholders juga ditentukan oleh variabel kepentingan stakeholders.

Hasil pada Lampiran 5 menjelaskan bahwa pada tahap perencanaan, tidak terdapat

hubungan antara kepentingan stakeholders dengan tingkat partisipasi masyarakat

karena tidak ada masyarakat yang menyatakan bahwa keterlibatan stakeholders

rendah. Pada tingkat kepentingan sedang partisipasi masyarakat tetap dominan

berada di tingkat non partisipasi sebanyak 59%, dan pada saat tingkat kepentingan

tinggi partisipasi masyarakat juga didominasi pada partisipasi non-partisipasi

sebanyak 75%. Hal ini disebabkan oleh interaksi yang masih rendah pada awal

program perencanaan sehingga masyarakat belum memahami kepentingan

masing-masing pihak stakeholders. Hanya stakeholders yang dikenal oleh

masyarakat sebelum adanya agropolitan yang dianggap memiliki kepentingan

tinggi namun juga tidak menyebabkan partisipasi masyarakat di tingkat citizen

power yang menentukan arah program dan masyarakt juga belum menjadi pihak

yang dijadikan penentu kebijakan dalam penyusunan masterplan. Biasanya tokoh

seperti Ketua Gapoktan dan Ketua POSKO yang berperan dalam menentukan

kawasan, membantu pembuatan masterplan dan pelatihan pendamping PPS.

Seperti yang diutarakan bapak UJ berikut:

“Agropolitan itu perencanaannya tahun dua ribu limaan, waktu itu saya

kenal dan tau dari pak Bakri. Kata beliau sih tujuan agropolitan ini

bagus buat budidaya manggis saya, katanya nanti bisa dapet pelatihan

ama bantuan modal juga. Tapi karena programnya belum tau bener

kayak gimana, khawatir malah ada yang manfaatin nama saya jadi

walaupun saya tau itu untuk kepentingan petani. Saya mah cuma liat

perkembangannya aja, jarang ikut pas awal” UJ.

Uji ketiga dilakukan untuk mengetahui hubungan antara peran stakeholders

pada tahap pelaksanaan dan variabel partisipasi masyarakat dalam tahap

pelaksanaan. Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan angka korelasi antara

variabel peran stakeholders (tahap pelaksanaan) dan variabel partisipasi

masyarakat dalam tahapan pelaksanaan program agropolitan berkorelasi dan

signifikan. Nilai koefisien korelasi Rank Spearman yang diperoleh untuk kedua

variabel tersebut sebesar 0.410 dengan nilai signifikansi sebesar 0.24. Oleh karena

nilai signifikansi tersebut lebih kecil daripada nilai alfa (0.05) maka tolak H0 dan

terima H1 yang artinya semakin tinggi peran stakeholders maka tingkat partisipasi

masyarakat juga semakin tinggi. Hubungan ini dapat dilihat dari hubungan

pengaruh stakeholders dan kepentingan stakeholders dalam pelaksanaan program

agropolitan terhadap partisipasi masyarakat. Pada tahap pelaksanaan pengaruh

stakeholders mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Dikuatkan oleh data

hasil tabel silang pada Lampiran 5, saat tahap pelaksanaan agropolitan pengaruh

stakeholders yang rendah menyebabkan 75% partisipasi masyarakat berada di

tingkat non partisipasi dan 25% masyarakat yang berada di tingkat partisipasi

83

tokenisme juga menyatakan pengaruh stakeholders rendah. Sedangkan 73%

masyarakat yang mempunyai partisipasi tokenisme menyatakan bahwa pengaruh

stakeholders berada pada tingkatan sedang. Hal ini berlaku juga pada pengaruh

stakeholders yang tinggi menyebabkan masyarakat berada di tahap citizen power

sebesar 100%.

Hal ini mengindikasikan pada saat pelaksanaan program pengaruh

stakeholders yang rendah dalam pelaksanaan menyebabkan partisipasi masyarakat

berada di tingkat non-partisipasi. Dilihat dari variabel pengaruh, yang terdiri dari

dukungan dana, luas jaringan, dan personality stakeholders lebih kecil dari nilai

alfa (0.05) sehingga menyebabkan dukungan dana, luas jaringan dan personality

yang dimiliki stakeholders berhubungan dengan partisipasi masyarakat dilihat dari

nilai signifikasi korelasi antara dukungan dana dengan tingkat partisipasi

masyarakat pada tahap pelaksanaan yaitu 0.047 yang lebih kecil dari nilai alfa

(0.05). Hal ini menyatakan bahwa semakin besar dukungan dana yang diberikan

oleh stakeholders maka tingkat partisipasi masyarakat juga semakin tinggi.

Masyarakat merasa dukungan dana dapat memudahkan melaksanakan program,

mereka menjadi lebih bersemangat mengikuti program dan mengalokasikan dana

sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan keinginan mereka.

Dukungan dana ini juga membuat masyarakat memperoleh hak untuk

mengatur program lebih fleksibel pilihan program agropolitan yang akan

dilaksanakan sesuai dengan kemampuan mereka. Pada kasus program

pengembangan SDM, dukungan dana yang besar bagi pelatihan PPS (Penyuluh

Pertanian Swadaya) yang tinggi menyebabkan anggota kelompok tani yang

tergabung dalam PPS menjadi merasakan kemudahan dalam mobilisasi

mengujungi petani karena tidak khawatir akan kesulitan ongkos. Dukungan dana

yang tinggi telah menjadikan tingkat partisipasi menjadi lebih tinggi yaitu di

tingkat citizen power karena selain itu juga dengan sisa uang transportasi PPS

mampu terlibat dalam merancang program pembinaan kelompok tani yang lebih

kreatif dan efektif bagi peningkatan kesejahteraan petani. Seperti yang

disampaikan Bapak MDR berikut ini:

“ Dukungan dana dari dinas untuk gaji PPS atau uang lelah PPS itu

semakin besar, tapi justru semakin memotivasi kita untuk lebih giat lagi

dalam membantu lembaga penelitian untuk bikin program yang lebih

kreatif lagi dalam pembinaan”permasalahan petani, terjun langsung ke

lapangan dan kerjasama dengan” MDR.

Keterlibatan masyarakat muncul saat pihak dinas memberikan dana

program, sehingga saat ada bantuan barulah mereka mau mengeluarkan dana

untuk mengambil bantuan tersebut. Namun ketika tidak ada bantuan dana,

masayarakat kurang inisiatif untuk mendukung program. Seperti pada kasus

program peningkatan budidaya, saat dinas memberikan bantuan bibit manggis

secara gratis, barulah mereka bersedia membayar iurannya.

“Di program agropolitan ini, masyarakat itu mau iuran kalau ada bantuan

dari pemerintah. Kalau nggak ada bantuan boro-boro mau iuran. Kadang

ngumpul aja susah neng. Pas ada sekolah lapang aja baru dateng atau

kalau rapatnya ada uang transportasinya baru tuh mereka mau hadir. Duh

neng, kelompok tani aja susah kalau diajak diskusi masala program

apalagi suruh iuran buat programnya.” SSD.

84

Seperti halnya pada program pengembangan SDM, dukungan dari dinas

untuk pembiayaan berbagai pelatihan dari pelatihan budidaya padi dan manggis,

pelatihan fasilitator dan pemberian bantuan pertanian demi meningkatkan

pendapatan petani dianggap menguntungkan petani sehingga menyebabkan petani

banyak berpartisipasi. Berbeda dengan kasus pembuatan jembatan Ciletuh Ilir

yang dibangun oleh Dinas Bina Marga. Dukungan dana sepenuhnya berasal dari

pemerintah daerah yang salurkan melalui pemborong. Namun ketika ditanya

keterlibatannya dalam program, masyarakat merasa tidak berpartisipasi karena

masyarakat tidak mengetahui keberadaan program sehingga walaupun dukungan

dana Dinas Bina Marga tinggi namun masyarakat tidak berpartisipasi. Melalui

kasus ini munculah faktor lain yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu

pengetahuan terhadap keberadaan program.

“ Saya nggak tau kalau jembatan yang dibangun itu program agropolitan, lha

yang bangun juga saya nggak ngerti ya gimana saya bisa ikut. Walaupun

katanya biayanya gede, trus gaji buat kulinya juga gede tapi kalau nggak ada

yang ngasih tau dan nggak ada yang ngajak ya bapak nggak ikutan” ASR.

Keberhasilan yang ditandai dengan peningkatan sarana dan prasarana yang

mendukung usaha pertanian masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan,

terminal agribisnis maupun ketersediaan pengairan didukung penuh oleh

pemerintah terutama BAPPEDA, pihak yang tergolong manage closely tersebut

menjadi pos pengajuan dana dari berbagai dinas. BAPPEDA digolongkan juga

sebagai stakeholders primer untuk urusan pendanaan program agropolitan.

Selain itu dari keseluruhan program pada tahap pelaksanaan agropolitan,

luas jaringan juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat didukung dengan

hasil uji korelasi antara luas jaringan dengan tingkat partisipasi masyarakat pada

tahap pelaksanaan dengan nilai signifikasi 0.013 yang lebih kecil dari nilai alfa

(0.05), menyatakan bahwa luas jaringan yang dimiliki oleh stakeholders juga

mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Semakin banyak pihak yang terlibat

dalam suatu program maka minat masyarakat untuk berpartisipasi juga semakin

tinggi. Karena dengan luasnya jejaring yang dimiliki oleh stakeholders tersebut,

program menjadi lebih bervariatif dan saling mendukung misalnya saat sekolah

lapang, tingkat partisipasi masyarakat tinggi karena pada saat program

berlangsung pihak dinas pertanian, UPTD Kecamatan Leuwiliang, penyuluh

pertanian, dan ahli dari PKBT IPB terjun langsung menyebabkan masyarakat

lebih leluasa menentukan materi pelatihan dan mengusulkan program pelatihan

untuk sekolah lapang pekan depannya.

Hal ini juga didukung dengan sikap dari pihak dinas, PKBT IPB, dan

penyuluh pertanian yang bersedia mendengar saran dari petani menyebabkan

program berjalan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan petani. Kondisi tersebut

mendukung hasil uji korelasi antara personality stakeholders dengan tingkat

partisipasi masyarakat yang menghasilkan nilai 0.004 lebih kecil dari alfa (0.05)

mengindikasikan bahwa sikap stakeholders yang besedia mendengarkan saran

masyarakat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.

Pada tahap pelaksanaan ini, partisipasi masyarakat didominasi oleh tingkat

partisipasi tokenisme artinya masyarakat sudah mampu memberikan usulan

pendapat namun belum memiliki wewenang dan kekuatan yang tinggi dalam

mempengaruhi program agropolitan. Namun, pada tahap pelaksanaan tidak

85

terdapat hubungan antara kepentingan stakeholders dengan tingkat partisipasi

masyarakat karena tidak terdapat masyarakat dengan partisipasi yang rendah

menyatakan bahwa kepentingan stakeholders rendah. Pada tingkat kepentingan

sedang menyebabkan partisipasi masyarakat didominasi oleh partisipasi tokenisme

sebesar 65% (Lampiran 5) dan pada saat kepentingan tinggi, tingkat partisipasi

masyarakat juga didominasi oleh tingkat partisipasi tokenisme sebesar 75% yang

seharusnya berada di tingkat citizen power.

Uji keempat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel peran

stakeholders (tahap evaluasi) dengan variabel partisipasi masyarakat. Berdasarkan

hasil pengujian, didapatkan angka korelasi antara variabel peran stakeholders

(tahap evaluasi) dan variabel partisipasi masyarakat dalam evaluasi program

agropolitan berkorelasi dan signifikan. Nilai koefisien korelasi Spearman yang

diperoleh untuk kedua variabel tersebut sebesar 0.382 dengan nilai signifikansi

sebesar 0.037 Oleh karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil daripada nilai alfa

(0.05) maka tolak H0 dan terima H1, artinya semakin tinggi peran stakeholders

maka partisipasi masyarakat juga tinggi. Hal ini dibuktikan dengan pengolahan

data yang terdapat dalam Lampiran 5, pada tahap evaluasi ternyata pengaruh

stakeholders yang rendah menyebabkan yang menyebabkan 79% masyarakat

berpartisipasi di tingkat non-partisipasi. Sebanyak 69% responden yang berada

pada tingkat partisipasi non-partisipasi menyatakan pengaruh stakeholders di

tingkat sedang. Pada saat evaluasi tidak ada masyarakat yang menyatakan bahwa

kepentingan stakeholders tinggi.

Pada tahapan evaluasi program agropolitan di tahun 2010, kunjungan dan

interaksi Dinas Pertanian, Dinas Bina Marga, Dinas Peternakan dan Perikanan

serta stakeholders lainnya kecuali ketua POSKO dan ketua POKJA dengan

masyarakat mulai berkurang. Intensitas kehadiran dalam rapat POSKO juga mulai

berkurang, sehingga masyarakat sendiri mulai merasa kehilangan motivasi untuk

terlibat dalam melanjutkan program. Hal ini juga menunjukan bahwa ketika peran

stakeholders rendah, maka partisipasi masyarakat juga rendah.

Hasil pengolahan data mengenai hubungan antara peran stakeholders

dengan tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan bahwasanya peran

stakeholders memiliki hubungan korelasi yang signifikan terhadap partisipasi

masyarakat. Itu artinya bahwa semakin tinggi peran stakeholders maka semakin

tinggi pula keterlibatan masyarakat baik menyumbang pendapat, menyumbang

dana, menyumbang materi ataupun tenaga dalam penyelenggaraan program

agropolitan. Meskipun demikian, hasil pengolahan data juga menunjukkan

bahwasanya hubungan antara peran stakeholders pada tahapan perencanaan tidak

berhubungan atau tidak memiliki korelasi positif dengan partisipasi masyarakat

juga pada hubungan kepentingan stakeholders dengan partisipasi masyarakat. Hal

ini berarti, dalam melihat hubungan antara peran stakeholders dengan partisipasi

masyarakat tidak dapat dipisahkan secara parsial tiap-tiap tahapan

penyelenggaraan program. Suatu peran stakeholders dapat mempengaruhi

partisipasi masyarakat ketika setiap stakeholders berperan pada keseluruhan

tahapan penyelenggaraan program agropolitan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penyelenggaraan program agropolitan berawal dari keputusan pemerintah

pusat yang ditujukan bagi pembangunan pertanian pedesaan dalam kasus ini

adalah pedesaan di Kabupaten Bogor. Sasarannya adalah kelompok tani di

Kabupaten Bogor. Sebagai program pembangunan wilayah kerjasama antar

stakeholders menjadi poin penting dari keberlanjutan program. Interaksi tiap-tiap

stakeholders dengan masyarakat kemudian memunculkan peran dalam program

agropolitan yang ditentukan oleh faktor pengaruh dan kepentingan stakeholders.

Pemerintah Kabupaten Bogor yang tergolong dalam manage closely

melaksanakan tahapan agropolitan dengan dukungan masyarakat. Tentunya dalam

pelaksanaan dinas tersebut menjadi pendukung utama dengan memberikan

pengaruh mulai dari dukungan dana sampai peningkatan fasilitas agropolitan dari

tahap awal sampai evaluasi. Terkait klasifikasi stakeholders, terdapat perbedaan

klasifikasi tiap-tiap stakeholders. Berdasarkan peran stakeholders yang termasuk

keep statisfied adalah Dinas Peternakan, penyuluh pertanian dan akademisi.

Stakeholders yang termasuk manage closely adalah Ketua Gapoktan, Ketua

POSKO, aparat desa, Dinas Pertanian dan BAPPEDA Kabupaten Bogor.

Stakeholders yang termasuk dalam keep informed adalah Dinas Bina Marga.

Stakeholders yang termasuk dalam monitor adalah Dinas Koperasi, UKM,

Perindustrian, Perdagangan dan UKM, BP3K, BP4K, LSM dan Lembaga

Keuangan. Supaya program agropolitan ini berkelanjutan hendaknya peran pihak

yang tergolong manage closely memberikan kekuatan pengaruh yang lebih besar

lagi pada program agropolitan serta berupaya untuk memperbesar kesempatan

kepada masyarakat untuk terlibat dalam ikut merumuskan dan menentukan

jalannya program agropolitan mulai dari program pengembangan SDM,

pengembangan budidaya, pengembangan permodalan dan infrastruktur.

Partisipasi masyarakat secara keseluruhan program agropolitan berada

pada tahap tokenisme yang memiliki kesempatan untuk berpendapat, namun tidak

memiliki wewenang dan kekuatan untuk mengatur program agropolitan secara

keseluruhan. Namun terdapat perbedaan saat perencanaan dan evaluasi dimana

partisipasi masyarakat berada pada tahap non partisipasi. Sebagian besar bentuk

partisipasi masyarakat adalah partisipasi dalam memberikan pendapat dalam

program walaupun terdapat masyarakat yang menyumbang dana dan materi

dengan jumlah lebih sedikit. Namun pada tahap perencanaan dan evaluasi terdapat

perbedaan yaitu sebagian besar masyarakat tidak berpartisipasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya peran stakeholders

berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program

agropolitan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh yang terdiri dari dukungan dana,

personality serta jaringan stakeholders dan kepentingan stakeholders mampu

mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Namun jika dilihat dari setiap

tahapan program agropolitan, pada tahapan perancanaan tidak terdapat hubungan

antara kedua variabel tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam melihat hubungan peran stakeholders dengan partisipasi masyarakat tidak parsial dalam

satu tahapan saja.

88

Saran

Mengacu pada hasil penelitian, maka terdapat beberapa hal yang dapat

dijadikan masukan atau saran, diantaranya:

1. Sebaiknya stakeholders yang merupakan dinas pelaksana melakukan

pendekatan intensif terhadap masyarakat dalam semua tahapan sehingga

tercipta hubungan yang lebih harmonis, dan membangun kerjasama yang

baik dalam pelaksaaan program kedepannya

2. Bimbingan dari pihak dinas tidak terhenti sampai program agropolitan

selesai namun juga pasca program, karena dengan kondisi partisipasi yang

belum baik menyebabkan program tersebut tidak dapat berkelanjutan jika

tanpa pemantauan dari pemerintah.

3. Lembaga non formal yang ada di masyarakat seperti koperasi dan

“Cendawasari” sebaiknya diarahkan sebagai pihak yang diberi tanggung

jawab untuk melanjutkan program agropolitan.

4. Pentingnya peningkatan kinerja PPS sebagai motor penggerak program

sekaligus motivator bagi kelompok tani dalam melanjutkan program

agropolitan. Selain itu juga perlu peningkatan keaktifan PPS dalam

menangani permasalahan pertanian yang dialami kelompok tani.

5. Harapannya masyarakat ikut merencanakan, menggerakkan, melaksanakan

dan juga mengontrol pelaksanaan program agropolitan dan penataan ruang

kawasannya sehingga tercipta kesadaran hukum masyarakat akan

pentingnya tata ruang kawasan agropolitan.

6. Setiap tahapan program agropolitan harus mendorong masyarakat dan

stakeholders agar selalu berkoordinasi dan berhubungan dengan instansi

pemerintah terkait. Hal inilah yang mampu menjadikan masyarakat dan

dunia usaha menjadi pelaku langsung dan objek dari program

pengembangan kawasan agropolitan.

7. Peran pihak yang termasuk dalam manage closely harus dominan dan

berlanjut dalam mendampingi masyarakat pada program agropolitan.

89

DAFTAR PUSTAKA

Amalia L. 2006. Penerapan agropolitan dan agribisnis dalam pembangunan

ekonomi daerah. Jurnal inovasi. [Internet]. 09:39 [ Diunduh 2012 Maret 22].

http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/52065865.pdf

Ariyani I. 2007. Penguatan partisipasi masyarakat dalam program imbal swadaya

di desa curug kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. [Tesis]. Bogor

[ID]: Institut Pertanian Bogor.120 hal.

Arnstein S. 1969 [Juli]. A Ladder of citizen participation. JAIP [35-4]: halaman

216-224

[BAPPEDA] Badan Perencanaan Daerah. 2010. Evaluasi pelaksanaan agropolitan

Propinsi Jawa Barat. [tidak diterbitkan]

[BP4K] Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Kabupaten Bogor. 2012. Agropolitan Kabupaten Bogor.[tidak diterbitkan]

Bryson JM. 2004. What to do when stakeholders matter: stakeholders

identification and analysis techniques. Public management review.Vol 6 .

2004:21-53.

Budimanta A, Rudito B dan Prasetijo A. 2008. Corporate social responsibility:

jawaban bagi pembangunan Indonesia masa kini. Jakarta [ID]: Indonesia

Business Link.

Uphoff C. 1977. Rural development participation : concept and measures for

project design implementation and evaluation. New York : Rural Development

Commite-Cornel University.

Colfer, C.J.P., M.A. Brocklesby, C.Diaw, P.Etuge, M. Gunter, E.Harwell,

C.McDougall,N.M. Porro, R.Prabu, A.Salim, M.A. Sardjano, B. Tchikangwa,

A.M. Tiani, R.wadley, J. Woelfel, dan E. Wollenberg. 1999. Perangkat kriteria

dan indikator. Center for International Forestry Researh. Bogor.

Data Monografi Desa Karacak. 2011. [tidak diterbitkan]

[DEPTAN] Departemen Pertanian. 2002. Pedoman umum pengembangan

kawasan agropolitan dan pedoman program rintisan pengembangan kawasan

agropolitan. Departemen Pertanian RI. Jakarta.

Ditjen Penataan Ruang. 2001. Pedoman agropolitan untuk penataan ruang dan

wilayah. [Internet]. 07:25 [Diunduh 2012 Februari 28].

www.penataanruang.net/taru/nspm/6.pdf

Djakapermana RD. 2003. Pengembangan kawasan agropolitan dalam rangka

pengembangan wilayah berbasis rencana tata ruang wilayah nasional

(RTRWN). Direktur Jendral Penataan Ruang Departemen Permukiman dan

Prasarana Wilayah Republik Indonesia. [tidak diterbitkan]

Dianawati I 2004. Dinamika kelompok tani dan faktor-faktor yang berhubungan

dengan tingkat partisipasi petani dalam proyek pengembangan ketahanan

pangan. Fakultas Pertanian Institut PertanianBogor.

Friedman J and Douglass M.1975. Agropolitan development: towards a new

strategy.[Internet]. 12:15 [Diunduh 2012 September 21].

www.nepjol.info/index.php/HR/article/download/4494/3749 Groenendijk L. 2003. Stakeholders analysis or stakeholder engagement in

government program. [Internet]. 12:35 [Diunduh 2012 September 21].

www.itc.nl/library/papers_2003/tech_rep/groenendijk.pdf

http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/52065865.pdf

http://www.penataanruang.net/taru/nspm/6.pdf

http://www.nepjol.info/index.php/HR/article/download/4494/3749

http://www.itc.nl/library/papers_2003/tech_rep/groenendijk.pdf

90

[IFC] International Finance Corporation. 2007. Stakeholders Engagement

[Internet]. 13:12 [Diunduh 2012 Desember 21].

http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/attachmentsbytitle/p_stakeholdersengagem

ent_full/$file/ifc_stakeholdersengagement.pdf.

Kartasubrata, J. 1986. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan

hutan di jawa. [Disertasi]. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor.

Lugiarty E. 2004. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan

program pengembangan masyarakat di komunitas desa cijayanti. [Tesis].

Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor.121 hal.

Madrie.1986. Beberapa faktor penentu partisipasi anggota masyarakat dalam

pembangunan pedesaan.[Tesis]. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor.

Mayer J.2005. Stakeholders power analysis. International Institute for

Environment and Development.

Mugniesyah SS. 2006. Materi bahan ajar pendidikan orang dewasa. Bogor (ID):

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Institut

Pertanian Bogor. [tidak diterbitkan]

Race D and Millar J. 2006. Training manual: social and community dimensions

of ACIAR Projects. Australian Center for International Agricultural Research –

Institute for Land, Water, and Society of Charles Sturt University, Australia.

Reed MS, Graves A, Dandy N, Posthumus H, Hubacek K, morris J, Prell C,

Quinn CH, Stringer LC. 2009. Who’s in and Why? A Typhology of

Stakeholder Analysis Methods for Natural Resources Management. Jounal of

Environmental Management xxx: 1-17.

Rosyida I. 2011. Partisipasi masyarakat dan stakeholders dalam penyelenggaraan

program corporate social responsibility (csr) dan dampaknya terhadap

komunitas perdesaan. [Tesis]. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor.

Rustiadi E dan Pranoto S. 2007. Agropolitan membangun ekonomi pedesaan.

Bogor : Crestpent Press.

Rustiadi E, Hadi S, dan Ahmad W M. 2006. Kawasan agropolitan konsep

pembangunan desa-kota berimbang. Bogor :Crestpent Press.

Saefulhakim dkk. 2002. Studi penyusunan wilayah pengembangan strategis

(Strategic Development Regions). IPB dan Bapenas. Bogor.

Singarimbun M dan Effendi S (ed).1989. Metode penelitian survai. Jakarta.

LP3ES

Slamet. 1989. Konsep-konsep dasar partisipasi sosial. Yogyakarta; PAU

Soemanto B dkk. 2007. Sustainable corporate : implikasi hubungan harmonis

perusahaan dan masyarakat.Gresik: PT Semen Gresik (Persero).

Sukada, Sonny dkk. 2007. Membumikan bisnis berkelanjutan. Jakarta [ID]:

Indonesia Business Link.

Sukada S et al. 2007. CSR for better life: Indonesian context. Membumikan bisnis

berkelanjutan memahami konsep dan praktik tanggung jawab sosial perusahaan.

Jakarta [ID]: Indonesia Business Link. 190 hal.

Tanjung A. 2003. Partisipasi. [Internet]. 17:25 [Diunduh 2012 Maret

28].http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/9385/Bab%20II%2

02007iar.pdf?sequence=7

http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/attachmentsbytitle/p_stakeholderengagement_full/$file/ifc_stakeholderengagement.pdf

http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/attachmentsbytitle/p_stakeholderengagement_full/$file/ifc_stakeholderengagement.pdf

http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/9385/Bab%20II%202007iar.pdf?sequence=7

http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/9385/Bab%20II%202007iar.pdf?sequence=7

91

Tarsudi. 2011. Dampak pembangungan kawasan agropolitan terhadap

pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat pada lokalita saribu

dolok kecamatan silimakuta kabupaten simalungun[Tesis]. Medan [ID]:

Universitas Sumatera Utara.

Wibisono, Yusuf. 2007. Membedah konsep dan aplikasi CSR (Corporate Social

Responsibility). Gresik: Fascho Publishing.

93

LAMPIRAN

Lampiran 1 Peta kawasan agropolitan Desa Karacak

Sumber: http://maps.google.co.id/

94

Lampiran 2 Pembagian kawasan agropolitan per zonasi

Zona I Luas 10.287,10 Ha

Zona II

Luas 8.333,04 Ha

No Kecamatan No Nama Desa No Kecamatan No Nama Desa

1

I Leuwiliang 1 Cibarengkok 6

Nanggung 35 Nanggung

2 Karacak 36 Sukaluyu

3 Karyasari

37

Parakan

Muncang

4 Cibeber 2 7 Jasinga 38 Pamegarsari

5 Pabangbon 39 Jasinga

6 Cibeber 1 40 Setu

7 Leuwiliang 41 Sipak

8 Karehkel

42

Kolong

sawah

9 Leuwimekar 8 Cigudeg 43 Bunar

2

2 Leuwisadeng 10 Sadengkolot

44 Sukaraksa

11 Leuwisadeng 45 Cintamanik

12 Wangunjaya 46 Argapura

13 Babakan Sadeng 47 Cigudeg

33 Rumpin 14 Cidokom

48 Mekarjaya

4

4 Cibungbulang 15 Cirauteun Ilir 9 Sukajaya 49 Sukamulih

16 Cijujung 50 Cipayung

17 Cimanggu 51 Sukajaya

18 Leuweung Kolot 52 Harkat Jaya

19 Dukuh 53 Kiara Pandak

20 Galuga Sumber : Hasil Analisis Masterplan Agropolitan Kabupaten Bogor

21 Cimanggu 2

22 Cibatok 1

23 Cibatok 2

24 Cemplang

25 Sukamaju

2

6 Situ Hilir

2

7 Situ Udik

2

8 Giri Mulya

2

9 Ciaruteun Udik

55 Pamijahan

30 Cibitung Wetan

3

1 Pamijahan

95

Lampiran 3 Dokumentasi penelitian

Jembatan Ciletuh Ilir Komodoti unggulan agropolitan

Gudang Manggis Agropolitan Sekertariat PPS dan POSKO

Kebun Manggis Desa Karacak Salah satu rumah responden

96

Lampiran 4 Kerangka sampling

1. Anggota Kelompok Tani Karya

Mekar

No Nama Alamat

1 Sumaidi W Cengal

2 Samir Cengal

3 Dadang H Cengal

4 Manan Cengal

5 Syafrudin Cengal

6 Khotib Cengal

7 Syarifudin Cengal

8 Ujang S Cengal

9 Ujang Nasir Cengal

10 Suwardi Cengal

11 M. Marwa Cengal

12 M. Abidin Cengal

13 M. Bakri Cengal

14 Abdul kohar Cengal

15 M. Mugni Cengal

16 Slamet Ilyas Cengal

17 Iis Ismiati Cengal

18 Jama Cengal

19 Iding Cengal

20 Sarwani Cengal

21 Sahmad Cengal

22 Dahlan Cengal

23 Marjuki Cengal

24 M. Bahro Sirnagalih

25 Ansori Sirnagalih

26 Sukria Sirnagalih

27 Madasih Sirnagalih

28 Affandi Sirnagalih

29 Sumitra Sirnagalih

30 Rusdi Sirnagalih

31 Ajo Sirnagalih


33 Sahata Darmabakti

34 Salim Darmabakti

97

2. Anggota Kelompok Tani Sukatani

No Nama Alamat

35 Saefudin Ciletuh ilir

36 Rukinta Ciletuh ilir

37 Santibi Ciletuh ilir

38 Karim Ciletuh ilir

39 Sanin Ciletuh ilir

40 Parman Ciletuh ilir

41 Rudi Ciletuh ilir

42 Suarja Ciletuh ilir

43 Jamun Ciletuh ilir

44 Amun Ciletuh ilir

45 Arjaya Ciletuh ilir

46 M. Ngali Ciletuh ilir

47 M. Latip Ciletuh ilir

48 Madnur Ciletuh ilir

49 Udin Ciletuh ilir

50 Ganda Ciletuh ilir

51 Suhali Lebak sirna

52 E. Maskat Lebak sirna

53 Kemi Lebak sirna

54 Suleman Lebak sirna

55 H. Sulaeman Lebak sirna

56 Naning Lebak sirna

57 H. Agus Lebak sirna

58 Santa Lebak sirna

59 Isro Lebak sirna

60 Nurjaman Lebak sirna

61 Daday Lebak sirna

62 Unhar Lebak sirna

63 Taba Lebak sirna

64 Nawawi Lebak sirna

65 Atmaja Lebak sirna

66 M.Idam Lebak sirna

67 Upandi Lebak sirna

68 Neli Lebak sirna

69 Usup Lebak sirna

70 Sarmali Lebak sirna

71 Samsudin Lebak sirna

72 Engkus Lebak sirna

73 Muhammad Lebak sirna

74 Neli Lebak sirna

75 Parta Lebak sirna

76 Emay Lebak sirna

77 Engkim Lebak sirna

78 Anan Lebak sirna

79 Sapardi Lebak sirna

80 Payami Lebak sirna

81 Wahyu Lebak sirna

82 Ujang Lebak sirna

83 Sarmali Lebak sirna

84 Yayan Lebak sirna

85 Ujang Lebak sirna

86 Dede Lebak sirna

87 Pe'i Lebak sirna

88 E.wiyatama Karya Bakti

89 Mihad Karya Bakti

90 Aman Karya Bakti

91 Imang Karya Bakti

92 H.ita Karya Bakti

93 Amir Karya Bakti

94 Emad Karya Bakti

95 Uju Karya Bakti

96 Sanip Karya Bakti

97 Syamsudin Karya Bakti

98

3.Anggota Kelompok Tani Bangun Tani

No Nama Alamat

98 Absori Sukamaju

99 Maksum Sukamaju

100 Agus (A) Sukamaju

101 Agus (B) Sukamaju

102 Amir Sukamaju

103 Astari Sukamaju

104 Diman Sukamaju

105 Edi Sukamaju

106 Idit Sukamaju

107 Ismail Sukamaju

108 Jaat Sukamaju

109 Jaenudin Sukamaju

110 Jana Sukamaju

111 Juju Sukamaju

112 Karman Sukamaju

113 Komarudin Sukamaju

114 Madjuni Sukamaju

115 Abun Sukamaju

116 Mamah Sukamaju

117 Saman Sukamaju

118 Samsuri Sukamaju

119 Suarta Sukamaju

120 Sanip Sukamaju

121 Sumpena Sukamaju

122 Tata Sukamaju

123 Tute Sukamaju

124 Adul (A) Hegar manah

125 Agus Hegar manah

126 Dadang Hegar manah

127 Madhuri Hegar manah

128 Jojon Hegar manah

129 Jumae Hegar manah

130 Mutaba Hegar manah

131 Taim Hegar manah

132 aprizal Hegar manah

133 Udin Hegar manah

134 Wiwi Hegar manah

135 Armat Sipon ilir

136 Isak Sipon ilir

137 Mad Padil Sipon ilir

138 Ajum Cilame

139 Jama Cilame

140 Amir (B) Kampung Sawah

141 Jupri Kampung Sawah

142 Madsai Kampung Sawah

99

Responden Hasil Angka Acak

No Nama Alamat

35 Saefudin Ciletuh ilir

41 Rudi Ciletuh ilir

96 Sanip Karya Bakti

67 Upandi Lebak sirna

98 Absori Sukamaju

7 Syarifudin Cengal

92 H.ita Karya Bakti

18 Jama Cengal


24 M. Bahro Sirnagalih

14 M. Mugni Cengal

53 Kemi Lebak sirna

95 Uju Karya Bakti

125 Agus Hegar manah

99 Maksum Sukamaju

119 Suarta Sukamaju

13 M. Bakri Cengal

68 Neli Lebak sirna

127 Madhuri Hegar manah

66 M.Idam Lebak sirna

29 Sumitra Sirnagalih

33 Sahata Darmabakti

132 Aprijal Hegar manah

137 Mad Padil Sipon ilir

79 Sapardi Lebak sirna

90 Aman Karya Bakti

140 Amir Kampung Sawah

4 Manan Cengal

21 Sahmad Cengal

71 Samsudin Lebak Sirna

100

Lampiran 5 Hasil pengolahan data

Tabel 1 Hubungan antara pengaruh stakeholders dengan partisipasi masyarakat


Partisipasi Masyarakat dalam Program

Agropolitan ∑ %

Non -

Partisipasi

% Tokenisme

% Citizen

power

%

Tahap

Perencanaan

Rendah 9 60 6 40 0 0 15 100

Sedang 4 40 5 50 1 10 10 100

Tinggi 0 0 2 40 3 60 5 100

Tahap

Pelaksanaan

Rendah 3 75 1 25 0 0 4 100

Sedang 5 20 18 76 1 4 25 100

Tinggi 0 0 0 0 1 100 1 100

Tahap

Evaluasi

Rendah 20 71 6 21 2 8 28 100

Sedang 1 50 1 50 0 2 2 100

Tinggi 0 0 0 0 0 0 0 100

Tabel 2 Hubungan antara kepentingan stakeholders dengan partisipasi

masyarakat

Kepentingan

Stakeholders


Agropolitan ∑ %

Non-

Partisipasi

% Tokenisme

% Citizen

power

%

Tahap

Perencanaan

Rendah 0 0 0 0 0 0 0 0

Sedang 13 59 6 27 3 14 22 100

Tinggi 6 75 2 25 0 0 8 100

Tahap

Pelaksanaan

Rendah 0 0 0 0 0 0 0 0

Sedang 7 27 17 65 2 8 26 100

Tinggi 1 25 3 75 0 0 4 100

Tahap

Evaluasi

Rendah 11 79 2 57 1 4 14 100

Sedang 11 69 4 25 1 6 16 100

Tinggi 0 0 0 0 0 0 0 0

101

Tabel 3 Nilai signifikasi hubungan peran stakeholders dengan partisipasi

masyarakat pada seluruh tahapan agropolitan

Partisipsi

Masyarakat

Peran

Stakeholders

Spearman's rho Partisipasi Masyarakat

dalam Program

Agropolitan

Correlation

Coefficient

1.000 .387*

Sig. (2-tailed) . .035

N 30 30

Peran Stakeholders

Keseluruhan

Correlation

Coefficient

.387* 1.000

Sig. (2-tailed) .035 .

N 30 30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).


masyarakat pada perencanaan program agropolitan

Partisipasi

Masyarakat

Peran

Stakeholders

Spearman's rho Partisipasi Masyarakat

dalam Perencanaan

Correlation

Coefficient

1.000 .339


N 30 30

Peran Stakeholders

Perencanaan

Correlation

Coefficient

.339 1.000


N 30 30



masyarakat tahap pelaksanaan agropolitan

Partisipasi

Masyarakat

Peran

Stakeholders

Spearman's rho Partisipasi masyarakat

dalam pelaksanaan

Correlation

Coefficient

1.000 .410*

Sig.(2-tailed) . .024

N 30 30

Peran Stakeholders

Pelaksanaan

Correlation

Coefficient

.410* 1.000

Sig.(2-tailed) .024 .

N 30 30


102


masyarakat tahap evaluasi agropolitan

Peran

Stakeholders

Partisipasi

masyarakat

Spearman's

rho

Peran

Stakeholders

Evaluasi

Correlation

Coefficient 1.000 .382

*


N 30 30

Partisipasi

masyarakat

dalam Evaluasi

Correlation

Coefficient .382

* 1.000


N 30 30


Tabel 7 Nilai signifikasi hubungan pengaruh stakeholders dengan partisipasi

masyarakat setiap tahapan program agropolitan



Agropolitan

Tahap

Perencanaan

Tahap

Pelaksanaan Tahap Evaluasi

Dukungan

Dana

Perencanaan 0.117

Pelaksanaan 0.047

Evaluasi 0.135

Luas

Jaringan

Perencanaan 0.000

Pelaksanaan 0.013

Evaluasi 0.025

Personality Perencanaan 0.000

Pelaksanaan 0.004

Evaluasi 0.014

103

Lampiran 6 Panduan wawancara mendalam

PANDUAN PERTANYAAN WAWANCARA MENDALAM

Hubungan Peran Stakeholders dengan Partisipasi Masyarakat dalam

Program Agropolitan

(Studi Kasus: Desa Karacak , Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor)

Tujuan : Menggali informasi terkait dengan peran stakeholders dan program

agropolitan serta bagaimana kepentingan dan pengaruh masing-masing

stakeholders dalam program agropolitan

Informan : Tokoh Masyarakat

Hari/tanggal wawancara :

Lokasi wawancara :

Nama dan umur informan :

Jabatan :

Pertanyaan Penelitian

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mengenai program agropolitan di Desa

Karacak sejak tahun 2004-2010?

2. Bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program agropolitan di

Desa Karacak?

3. Apakah Bapak/Ibu turut aktif berperan serta dalam kegiatan agropolitan di

Desa Karacak?

Jika ia, dalam program apa? dalam bentuk apa?tahun berapa? Tahapan apa

saja?

4. Mengapa Bapak/Ibu tertarik untuk berperan serta dalam program agropolitan

selama program agropolitan tahun 2004-2010?

5. Apakah pengembangan agropolitan merupakan program prioritas dalam

tupoksi stakeholders?

6. Berasal dari mana dana untuk melaksanakan agropolitan? Berapa persen dana

yang dialokasikan untuk penyelenggaraan program agropolitan? Apakah

setiap tahunnya sama atau tidak dari 2004-2010?

7. Bagaimana ketergantungan dinas terkait pengembangan agrpolitan di

karacak?

8. Berapa besar kemampuan stakeholders dalam memperjuangkan aspirasi

pengembangan agropolitan di karacak?

9. Berapa besar fasilitas yang diberikan oleh stakeholders terhadap program

agropolitan?

10. Berapa besar dukungan anggaran dana yang diberikan stakeholders untuk

agropolitan?

11. Siapa saja menurut Bapak/Ibu yang terkait dengan kegiatan ini selama

pelaksanaannya?

12. Bagaimana menurut anda mengenai program agropolitan khususnya program

pengembangan sumberdaya manusia?

13. Bagaimana menurut anda mengenai program agropolitan khususnya program

pengembangan budidaya manggis?

104

14. Bagimana menurut anda mengenai program agropolitan khususnya program

pengembangan permodalan?

15. Bagimana menurut anda mengenai program agropolitan khususnya program

peningkatan fasilitas misalnya jalan dsb?

16. Sejauh ini siapa saja yang berperan dalam program agropolitan tersebut?dari

kalangan SKPD, pemerintahan lokal, Lsm, dunia akademik

17. Siapa pihak yang paling berperan dominan dalam program agropolitan?

18. Apa saja peran mereka dalam pelaksanaan program agropolitan?

19. Bagaimana pengaruh dan kepentingan mereka dalam program agropolitan?

20. Sebagai kelompok tani/ ketua kelompok tani, apa peran bapak dalam program

agropolitan? Bagaimana jejaring, kekuatan dana, wewenang dan personality

bapak ataupun dinas terkait lainnya dalam mempengaruhi masyarakat?

21. Apakah peran mereka berpengaruh terhadap keterlibatan mereka pada

program agropolitan

22. Apakah harapan Bapak/Ibu bagi kegiatan agropolitan kedepan?

105



Program Agropolitan


Tujuan : Menggali informasi terkait dengan program agropolitan dan

pihak yang berperan dalam agropolitan

Informan : Pengurus POSKO agropolitan


Lokasi wawancara :


Jabatan dalam POSKO :

Pertanyaan Penelitian

1. Apa yang menjadi motivasi anda untuk ikut bergabung dalam kegiatan

agropolitan dan dalam program mana saja anda bergabung?Kenapa anda

bersedia menjadi pengurus POSKO?

2. Bagaimana cara anda pada mulanya mengetahui akan keberadaan program

agropolitan dan tergabung di POSKO Agropolitan?

3. Dari 4 program agropolitan yang ada, manakah yang paling dominan diikuti?

4. Bagaimana anda turut serta dalam kegiatan ini?Inisiatif sendiri, diajak, karena

memiliki pengalaman, atau lainnya?

5. Sejak kapan anda bergabung?

6. Adakah persiapan khusus yang dilakukan baik dari pihak perusahaan dan diri

anda dalam merencanakan 4 kegiatan program agropolitan ini?

7. Bagaimana menurut anda mengenai kegiatan agropolitan sejak anda

bergabung?

8. Sejauh ini bagaimana pengaruh pihak lain terhadap keputusan anda

menjalankan program agropolitan?

9. Berapa banyak masyarakat yang ikut turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan

agropolitan ini?

10. Bagaimana kontribusi dan dan dukungan pemerintah setempat terhadap

kegiatan ini?

11. Adakah kendala yang dirasakan selama menjalankan 4 program agropolitan

ini?

12. Apakah harapan anda dari kegiatan agropolitan ini?

106



Program Agropolitan


Tujuan : Menggali informasi terkait dengan peran stakeholders dan

program agropolitan serta bagaimana kepentingan dan pengaruh

masing-masing stakeholders dalam program agropolitan

Informan : Dinas Pertanian, BAPPEDA, Dinas Peternakan, Dinas Bina

Marga, Dinas Pariwisata dan Perindustrian, BP4K, BP3K


Lokasi wawancara :


Jabatan :

Pertanyaan Penelitian:

I. Pertanyaan Umum

1. Bagaimana visi dan misi pihak dinas terkait dengan program agropolitan di

Kab Bogor?

2. Apa kepentingan dinas terhadap program agropolitan khususnya di Kab.

Bogor?

3. Bagaimana pandangan tentang program agropolitan yang sudah berjalan

tahun 2004-2010?

4. Bagaimana kebijakan dinas mengenai agropolitan di tahun 2004-2010?

5. Siapa yang merumuskan kebijakan dinas mengenai agropolitan?

6. Apakah definisi agropolitan menurut dinas?

7. Apakah dinas bergabung di POKJA? bagaimana posisi dan tugasnya?

8. Apakah tujuan dan sasaran utama program agropolitan dari dinas ?

9. Bagaimana posisi struktural program agropolitan dalam dinas? seberapa

pentingkah agropolitan? nama bagian yang membawahi program agropolitan?

Berapa jumlah orang yang berada di bawah divisi/bagian tersebut?

10. Apakah pengembangan agropolitan merupakan program prioritas dalam

tupoksi stakeholders

11. Berasal dari mana dana untuk melaksanakan agropolitan? Berapa persen dana

yang dialokasikan untuk penyelenggaraan program agropolitan? Apakah

setiap tahunnya sama atau tidak dari 2004-2010?

12. Bagaimana ketergantungan dinas terkait pengembangan agrpolitan di

karacak?

13. Berapa besar kemampuan stakeholders dalam memperjuangkan aspirasi

pengembangan agropolitan di karacak?

14. Berapa besar fasilitas yang diberikan oleh stakeholders terhadap program

agropolitan?

15. Berapa besar dukungan anggaran dana yang diberikan stakeholders untuk

agropolitan?

16. Bagaimana mekanisme persetujuan dilaksanakannya agropolitan dengan

masyarakat diawal program dan setiap tahapannya?

17. Bagaimana mekanisme survey dalam pelaksanaan agropolitan untuk suatu

tempat dan sasaran? Berapa lama? Dibantu oleh siapa?

107

18. Bagaimana cara pandang dinas terhadap agropolitan dan pemberdayaan

masyarakat melalui keikutsertaan masayrakat didalamnya?

19. Apa saja strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam

menjalankan program agropolitan?

20. Cara apa yang biasa digunakan untuk mencari dan memenuhi kebutuhan

masyarakat dalam agropolitan? Kendala apa yang dialami saat hendak

melaksanakan agropolitan di suatu tempat khususnya di desa Karacak ?

21. Apakah program yang dijalankan telah sesuai dengan tujuan agropolitan dari

dinas sebelumnya?

22. Sektor apa saja yang menjadi prioritas atau sering dilakukan perusahaan

dalam menjalankan agropolitan? Mengapa?

23. Apakah ada pihak yang membantu/bermitra dalam pelaksanaan agropolitan?

Siapa saja dan mengapa?

24. Sebagai anggota dinas..........., apa peran bapak dalam program agropolitan?

Bagaimana jejaring, kekuatan dana, wewenang dan personality bapak ataupun

dinas terkait lainnya dalam mempengaruhi masyarakat?

25. Apakah masyarakat dilibatkan dalam tahapan-tahapan pelaksanaan

agropolitan? Sampai sejauh mana? Mengapa?

26. Bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi program agropolitan yang

pernah dilaksanakan? Apakah hasil evaluasi dijadikan masukan untuk

program berikutnya?

27. Apakah program agropolitan tersebut masih berjalan sampai saat ini?

28. Apa saja dampak yang dirasakan dinas setelah menjalankan agropolitan?

Apakah ukuran keberhasilan agropolitan dalam menjalankan agropolitan?

Mengapa?

29. Bagaimana seharusnya bentuk agropolitan yang dilaksanakan suatu

dinas/pemerintah?

II. Pertanyaan Khusus

1. Apa yang menjadi dasar motivasi untuk pelaksanaaan program agropolitan

khususnya kegiatan khusus program agropolitan dari SKPD terkait?

2. Mengapa kegiatan dari dinas terkait dipilih?

3. Siapakah yang menginisiasi program tersebut untuk di implementasikan

kedalam masyarakat?

4. Bagaimana tahapan perencanaan dalam pembuatan kegiatan ini?

5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merancang program tersebut?

6. Apa yang menjadi media sosialisasi pada pelaksanaan program agropolitan

(sesuaikan dengan 4 program yang ada) oleh dinas terkait?

7. Siapa sajakah stakeholders yang terkait dalam program agropolitan tersebut?

8. Bagaimana cara menjalin kerjasama dengan para stakeholders dalam program

tersebut?

9. Sejauhmana kontribusi para stakeholders tersebut?

10. Bagaimana perekruitan para penerima program?

11. Mengapa pengurus tersebut yang dipilih dalam program?

12. Sejauhmana pemerintah setempat memberi dukungan bagi penyelenggaraan

program agropolitan ini?

13. Berupa apa saja dukungan tersebut?

14. Sudah berapa lama program ini diselenggarakan?

108

15. Ada atau tidakkah batasan waktu tertentu yang digunakan bagi program

tersebut?

16. Bagaimana tingkat antusias dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini

menurut dinas?

17. Adakah data-data yang dapat menunjang hal tersebut?

18. Apa yang menjadi kriteria dan indikator dinas terkait penyelenggaraan

program agropolitan ini?

19. Bagaimana penyelenggaraan evaluasi kegiatan agropolitan?

20. Melibatkan siapa saja evaluasi program tersebut?

21. Bagaimana mekanisme pelaporan kegiatan agropolitan terkait 4 program?

22. Apakah pelaporan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan

stakeholders - stakeholders lain seperti masyarakat atau pemerintah?siapa

saja?

23. Apakah ada kendala yang dihadapi pada saat penyelenggaraannya tersebut?

109



Program Agropolitan


Tujuan :Menggali informasi terkait dengan kebijakan dan

penyelenggaraan program agropolitan

Informan :Staf Kantor Kecamatan/Kelurahan


Lokasi wawancara :


Jabatan :

Pertanyaan Penelitian:

1. Kapan program agropolitan pertama kali masuk ke desa Karacak?Dinas

mana?Bagaimana mekanismenya?

2. Apakah pemerintah/dinas mensosialisasikan perihal rencana pelaksanaan

program agropolitan? Berapa lama dilakukan sosialisasi tersebut?

3. Siapa sajakah SKPD yang terkait dan perannya dalam program

agropolitan?

4. Bagaimana cara dinas melakukan survey kebutuhan warga untuk program

agropolitan? Apa metode yang digunakan?

5. Apakah pejabat kecamatan/kelurahan dilibatkan dalam perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program agropolitan? Jika tidak,

mengapa?

6. Apakah masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi

dan pelaporan program agropolitan? Jika tidak, mengapa?

7. Bagaimana cara pelibatannya dan dalam bentuk apa?

8. Apakah kebutuhan utama yang diperlukan warga saat itu dan saat ini

terkait agropolitan?

9. Program apa saja yang dilakukan oleh masing-masing SKPD?

10. Apakah program yang dijalankan masing- masing SKPD? Siapa saja

sasarannya?

11. Sejauhmana pihak kelurahan/kecamatan dilibatkan dalam implementasi

program?

12. Apakah yang masyarakat rasakan setelah dijalankan program agropolitan?

13. Adakah kendala saat pelaksanaan program agropolitan? Apa saja? dan

mengapa hal tersebut bisa terjadi?

14. Apakah pihak kelurahan/kecamatan dilibatkan saat evaluasi program?

15. Apakah pelaporan kegiatan dilakukan secara bersama-sama?

16. Apakah harapan bapak/ibu terhadap program agropolitan?

110

Lampiran 7 Kuesioner penelitian

No. Kode Sampel:

KUESIONER

Hubungan Peran Stakeholders dengan Partisipasi Masyarakat dalam Program

Agropolitan


Assalamualaikum. Wr. Wb.

Saya adalah mahasiswa Institut Pertanian Bogor,

Fakultas Ekologi Manusia, Departemen Sains Komunikasi dan

Pengembangan Masyarakat angkatan 2009. Saya sedang

melakukan penelitian “Analisis Pengaruh Peran Stakeholders

Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Program Agropolitan

(Studi Kasus: Desa Karacak , Kecamatan Leuwiliang,

Kabupaten Bogor)”. penelitian ini dilakukan dalam rangka

menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar sarjana (S1).

Saya berharap Bapak/Ibu bersedia meluangkan waktu

untuk mengisi kuesioner ini dengan jujur dan apa adanya.

Apapun jawaban Bapak/Ibu, akan menjadi data penting bagi

kelancaran penelitian ini. Identitas dan jawaban Bapak/Ibu

akan saya jamin kerahasiaannya dan hanya digunakan

untuk kepentingan penelitian ini.

Atas kesediaan dan waktu Bapak/Ibu mengisi kuesioner

ini, saya ucapkan banyak terima kasih.

Hormat saya,

Siska Oktavia

DOKUMEN

RAHASIA

Berilah tanda silang [X] pada pilihan yang benar/sesuai ATAU isi jawaban pada

bagian yang disediakan:

Karakteristik Responden

1 Umur : . . . . . . . . . . . . . . tahun

2 Jenis Kelamin : [ ] laki-laki [ ] perempuan

3 Alamat : RT [ ] RW [ ] DUSUN [

]

4 Pendidikan

Terakhir

: SD [ ] SMP [ ]

SMP[ ] SMA [ ]

D3 [ ] S2 [ ]

S1 [ ] S3 [ ]

5 Pekerjaan Utama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 Pekerjaan Lain : ……………………………………………………

Nama responden :

Tanggal wawancara :

111

7 Posisi dalam

program

agropolitan

: 1. Masyarakat Tani/Kelompok tani

2. Anggota POKJA

3. Anggota POSKO

4. Dinas……………………………………

5. Swasta yaitu…………………………….

6. Lainnya…………………………………

8 Jika anda tergabung dalam kelompok tani, nama kelompok taninya

adalah…………………

9 Sejak kapan bergabung dalam kelompok tani?

Pengetahuan tentang stakeholders dan program agropolitan

1 Apakah anda mengetahui

program agropolitan?

[ ]Ya [ ]Tidak

2 Jika ia, darimana anda

mengetahui program

agropolitan pertama kali?

[ ] Aparat Desa

[ ] Dinas Pertanian

[ ] Ketua Gapoktan

[ ] BP4K/BP3K

[ ] Penyuluh/PPL

[ ] BAPPEDA

[ ] Lainnya,

……………..........

3 Siapa sajakah pihak – pihak

yang tergabung dalam

program agropolitan?(boleh

lebih dari satu)

: 1…………………

2…………………

3…………………

4…………………

5………………....

4 Sejak kapan program agropolitan masuk ke desa Karacak?.................

5 Kapan pertama kali sosialisasi pelaksanaan program agropolitan?...........

6 Program agropolitan apa saja

yang termasuk dalam

program agropolitan didesa

karacak?

[ ] Sosialisasi Agropolitan

[ ] Perancangan Masterplan wilayah

[ ] Pengembangan Sumberdaya Manusia

[ ] Pengembangan Budidaya Manggis

[ ] Pengembangan Permodalan

[ ] Perbaikan Infrastruktur

[ ] Lainnya, Sebutkan……………..

5 Apakah anda mengetahui

tentang POSKO

Agropolitan?

[ ]ya [ ] Tidak

6 Siapa saja yang tergabung

didalamnya?

: 1……………………………………….

2……………………………………….

3……………………………………….

Beri tanda centang () pada pernyataan dibawah ini sesuai dengan pilihan anda

yang menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

Keterangan : SR= Sering, JR= Jarang, dan TP= Tidak Pernah

112

A. Tingkat Partisipasi dalam Program Agropolitan

A.1 Tahap Perencanaan Program Agropolitan

No Pernyataan SR JR TP Ket

1 Saya mengetahui proses pembentukan kawasan

agropolitan di desa Karacak tahun 2005

2 Saya mengetahui keberadaan POSKO diawal

pelaksanaan program agropolitan tahun 2005

3 Saya mengusulkan kebutuhan masyarakat

dalam bentuk usulan program saat perencanaan

program

4 Saya ikut mengidentifikasi kebutuhan

masyarakat sebelum pelaksanaan program

agropolitan tahun 2005

5 Saya memberikan masukan dalam

menemukan kebutuhan masyarakat pada

saat merencanakan program agropolitan

6 Saya mendapatkan kesempatan dalam

pengambilan keputusan untuk merencanakan

program agropolitan di desa Karacak

7 Saya bersama masyarakat ikut mengidentifikasi

hambatan yang mungkin terjadi dalam program

pengembangan kawasan agropolitan

8 Saya ikut menentukan langkah-langkah untuk

mengatasi kemungkinan hambatan dalam


9 Saya terlibat dalam menentukan aturan dalam


10 Saya terlibat dalam menentukan wilayah untuk

pelaksanaan program agropolitan

11 Saya ikut memutuskan alokasi dana

perencanaan program agropolitan

12 Keterlibatan saya dalam perencanaan program agropolitan didesa

Karacak adalah :

[ ] Menyumbang materi berupa……………………

[ ] Menyumbang pikiran berupa…………………..

[ ] Menyumbang tenaga berupa…………………...

[ ] Menyumbang uang berupa biaya……………....

A.2 Tahap pelaksanaan program agropolitan

A.2.1 Program Pengembangan SDM


13 Saya mendapatkan akses terhadap proses

pengambilan keputusan dalam pelaksanaan

program agropolitan khususnya program

pengembangan SDM yang berupa kegiatan:

1.Pelatihan Penyuluh Swadaya

2.Pelatihan kelembagaan ASHUMA(Assosiasi

Pengusaha Manggis)

113

3.Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu

4. Pelatihan Peningkatan mutu intensifikasi

padi

5. Lainnya,.........................................................

14 Saya terlibat dalam pengambilan keputusan

dalam setiap program pengembangan SDM

15 Saya merasakan manfaat program

pengembangan SDM setelah berpartisipasi

16 Pihak lain tidak ikut campur dalam pelaksanaan

program pengembangan SDM petani di desa

Karacak

17 Dana program pengembangan SDM

sepenuhnya berasal dari masyarakat

18 Saya ikut mengawasi kegiatan pengembangan

SDM

19 Kegiatan pengembangan SDM petani dalam

program agropolitan berjalan terkoordinasi

dengan baik bersama pihak lainnya

20 Keterlibatan saya dalam pelaksanaan program pengembangan SDM

didesa Karacak adalah :





A.2.2 Program Pengembangan Budidaya





pengembangan budidaya yang berupa

kegiatan:

1.Bantuan Bibit Manggis

2.SLPHT/SLPTT padi

3.Bantuan Ternak Domba

4. Bantuan Induk Ikan Mas

Lainnya..........................


dalam setiap program pengembangan budidaya


pengembangan SDM setelah berpartisipasi

dalam program pengembangan budidaya

24 Pihak lain tidak ikut campur dalam kegiatan

pengembangan budidaya di desa Karacak

25 Dana program pengembangan budidaya

sepenuhnya berasal dari masyarakat

26 Saya ikut mengawasi kegiatan pengembangan

budidaya di desa Karacak

114

27 Kegiatan pengembangan budidaya dalam

program agropolitan berjalan terkoordinasi

dengan baik bersama pihak lainnya

28 Keterlibatan saya dalam pelaksanaan program pengembangan budidaya

didesa Karacak adalah :




[ ] Menyumbang uang berupa biaya…………………….

A.2.3 Program Pengembangan Permodalan





pengembangan permodalan yang berupa

kegiatan:

1. Peminjaman modal dari Kelompok tani

untuk UMKM

2. Pinjaman Dana PUAP

3. Peminjaman modal dari Koperasi

4. Peminjaman modal dari Perusahaan


dalam setiap program pengembangan

permodalan petani


pengembangan permodalan setelah

berpartisipasi

32 Pihak lain tidak melakukan interfensi dalam

kegiatan pengembangan permodalan petani di

desa Karacak

33 Dana program pengembangan permodalan

petani sepenuhnya berasal dari masyarakat

34 Masyarakat ikut mengawasi program

pengembangan permodalan

35 Kegiatan pengembangan permodalan petani

dalam program agropolitan berjalan

terkoordinasi dengan baik

36 Keterlibatan saya dalam pelaksanaan program pengembangan

permodalan petani didesa Karacak adalah :





A.2.4 Program Peningkatan Fasilitas Infrastruktur


37 Saya mendapatkan akses terhadap pengambilan

keputusan dalam pelaksanaan program

115

peningkatan fasilitas infrastruktur terkait

agropolitan yaitu program:

1. Pembuatan Gudang Manggis

2. Peningkatan jalan poros desa Karacak

3. Penyediaan air baku di desa Karacak

4. Lainnya.............................................


dalam setiap program peningkatan fasilitas

infrastruktur

39 Saya merasakan manfaat program peningkatan

fasilitas infrastruktur setelah berpartisipasi

40 Pihak lain tidak ikut campur dalam kegiatan

peningkatan fasilitas infrastruktur di desa

Karacak

41 Dana program peningkatan fasilitas

infrastruktur sepenuhnya berasal dari

masyarakat

42 Saya ikut mengawasi kegiatan peningkatan

fasilitas infrastruktur

43 Kegiatan peningkatan fasilitas infrastruktur

dalam program agropolitan berjalan

terkoordinasi dengan baik

44 Keterlibatan saya dalam pelaksanaan program peningkatan fasilitas

infrastruktur didesa Karacak adalah :




[ ] Menyumbang uang sebesar…………………….

A.3 Tahap evaluasi


45 Saya ikut serta mengevaluasi secara lisan

kegiatan agropolitan di desa Karacak tahun

2004-2010 bersama dinas pelaksana

agropolitan.

46 Saya dilibatkan dalam pembuatan laporan

kegiatan agropolitan 2004-2010

47 Pihak dinas selalu memberikan laporan

kegiatan agropolitan

48 Saya melakukan pengawasan terhadap dampak

agropolitan

49 Saya memberikan masukan terhadap kegiatan

agropolitan

50 Keterlibatan saya dalam evaluasi program agropolitan didesa Karacak

adalah :




[ ] Menyumbang uang sebesar…………………….

116

B. Tingkat Pengaruh Stakeholders dalam Program Agropolitan

Program agropolitan terlaksana karena dukungan berbagai pihak selain

masyarakat, dibawah ini adalah pihak yang seharusnya terlibat dalam program

agropolitan didesa karacak.

a. Dinas Pertanian dan Kehutanan

b. Dinas Bina Marga dan Pengairan

c. Dinas Peternakan dan Perikanan

d. Dinas Koperasi,UKM, Perindustrian dan Perdagangan

e. BAPEDDA

f. BP4K

g. BP3K

h. Aparat Desa (Lurah atau Kepala Desa)

i. Lembaga Keuangan yaitu:………………..

j. LSM yaitu……………………………….

k. Akademisi yaitu…………………………

l.Penyuluh Pertanian.....................................

m. Ketua Gapoktan

n. Ketua POSKO

Berdasarkan pihak – pihak yang ikut serta dalam agropolitan. Jawablah pertanyaan

di bawah ini dengan menggunakan tanda silang (x) ini sesuai dengan pilihan anda

yang menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

B.1.Tingkat pengaruh pada perencanaan program agropolitan

1. Seberapa sering pihak lain memberikan dukungan dana pada perencanaan program

agropolitan di tahun 2004-2005?

a. Sering b. Jarang c.Tidak Pernah

2. Seberapa sering pihak lain yang berwenang terhadap pendanaan pada agropolitan

merubah pendanaan tanpa kesepakatan dengan masyarakat pada perencanaan

program?


3. Seberapa sering pihak lain mengkoordinasikan masyarakat dengan pihak lainnya

untuk menentukan langkah awal program agropolitan?


4. Seberapa sering pihak lain bergaul dengan masyarakat pada saat perencanaan



5. Seberapa sering pihak lain terbuka dalam membahas persiapan program agropolitan

dengan masyarakat?


6. Seberapa sering pihak lain mendengarkan dengan berhati – hati setiap saran yang

diajukan masyarakat dalam perencanaan program?


7. Urutkanlah pihak pihak yang memiliki pengaruh paling tinggi dalam perencanaan


117

B.2.Tingkat pengaruh pada pelaksanaan program agropolitan

B.2.1 Program Peningkatan Sumberdaya Manusia

8. Seberapa sering pihak lain memberikan dukungan dana pada pelaksanaan program

peningkatan sumberdaya manusia sejak tahun 2005-2010?



merubah pendanaan tanpa kesepakatan dengan masyarakat pada program

peningkatan sumberdaya manusia?



untuk melaksanakan program peningkatan sumberdaya manusia dalam konteks

agropolitan?


11. Seberapa sering pihak lain bergaul dengan masyarakat pada saat pelaksanaan

program peningkatan sumberdaya manusia?


12. Seberapa sering pihak lain terbuka dalam membahas permasalahan program

peningkatan sumberdaya manusia dengan masyarakat?



diajukan masyarakat dalam program peningkatan sumberdaya manusia?


14. Urutkanlah pihak pihak yang memiliki pengaruh paling tinggi dalam pelaksanaan

program pengembangan SDM dalam agropolitan?

B.2.2 Program Peningkatan Budidaya

15. Seberapa sering pihak lain memberikan dukungan dana pada pelaksanaan program

peningkatan budidaya pertanian sejak tahun 2005-2010?




peningkatan budidaya pertanian?



untuk melaksanakan program peningkatan budidaya pertanian dalam konteks

agropolitan?


18. Seberapa sering pihak lain yang merupakan dinas POKJA Agropolitan bergaul

dengan masyarakat saja pada saat pelaksanaan program peningkatan budidaya

pertanian?


118

19. Seberapa sering pihak lain terbuka dalam membahas permasalahan program

peningkatan budidaya pertanian dengan masyarakat?



diajukan masyarakat dalam program peningkatan budidaya pertanian?


21 Urutkanlah pihak pihak yang memiliki pengaruh paling tinggi dalam perencanaan


.

B.2.3 Program Peningkatan Permodalan

22.Seberapa sering pihak lain memberikan dukungan dana pada pelaksanaan program

peningkatan permodalan dalam rangka agropolitan sejak tahun 2005-2010?


23.Seberapa sering pihak lain yang berwenang terhadap pendanaan pada agropolitan


peningkatan permodalan?


24.Seberapa sering pihak lain mengkoordinasikan masyarakat dengan pihak lainnya

untuk melaksanakan program peningkatan sumberdaya manusia dalam konteks

agropolitan?


25.Seberapa sering pihak lain bergaul dengan masyarakat pada saat pelaksanaan

program peningkatan permodalan petani?


26.Seberapa sering pihak lain terbuka dalam membahas permasalahan program

peningkatan permodalan petani dengan masyarakat?


27.Seberapa sering pihak lain mendengarkan dengan berhati – hati setiap saran yang

diajukan masyarakat dalam program peningkatan permodalan petani?


28. Urutkanlah pihak pihak yang memiliki pengaruh paling tinggi dalam program

permodalan petani agropolitan?

119

B.2.4 Program Peningkatan Infrastruktur

29.Seberapa sering pihak lain memberikan dukungan dana pada pelaksanaan program

peningkatan infrastruktur sejak tahun 2005-2010?




peningkatan infrastruktur



untuk melaksanakan program peningkatan infrastruktur dalam konteks agropolitan?


32.Seberapa sering pihak lain bergaul dengan masyarakat pada saat pelaksanaan

program peningkatan infrastruktur?


33.Seberapa sering pihak lain terbuka dalam membahas permasalahan program

peningkatan infrastruktur dengan masyarakat?



diajukan masyarakat dalam program peningkatan infrastruktur?


35. Urutkanlah pihak pihak yang memiliki pengaruh paling tinggi dalam program

peningkatan infrastruktur agropolitan?

B.3 Tingkat pengaruh pada evaluasi program agropolitan

36.Seberapa sering pihak lain memberikan dukungan dana pada evaluasi program

peningkatan tahun 2010?



merubah pendanaan tanpa kesepakatan dengan masyarakat pada evaluasi program

agropolitan?



untuk evaluasi program agropolitan?


39.Seberapa sering pihak lain bergaul dengan masyarakat pada saat evaluasi program

agropolitan?


120

40.Seberapa sering pihak lain terbuka dalam membahas permasalahan pada saat evaluasi




diajukan masyarakat dalam program peningkatan sumberdaya manusia?


42. Urutkanlah pihak pihak yang memiliki pengaruh paling tinggi dalam evaluasi

program!

C. Tingkat Kepentingan Stakeholders dalam Program Agropolitan

C.1 Tingkat Kepentingan Stakeholders tahap perencanaan

1. Dari pihak dibawah ini, mana saja yang selalu mempertimbangkan kebutuhan

masyarakat dalam pelaksanaan pogram agropolitan?

Pihak – pihak yang berkepentingan Berikan tanda x




d.Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan

Perdagangan

e. BAPEDDA

f. BP4K

g. BP3K



j. LSM yaitu……………………………….


l.Penyuluh Pertanian..................................... m. Ketua Gapoktan

n. Ketua POSKO

121

2. Dari pihak dibawah ini, mana saja yang hanya mempertimbangkan kepentingan

organisasi/Dinas/Organisasi?






Perdagangan

e. BAPEDDA

f. BP4K

g. BP3K



j. LSM yaitu……………………………….



m. Ketua Gapoktan

n. Ketua POSKO


pribadi saja?






Perdagangan

e. BAPEDDA

f. BP4K

g. BP3K



j. LSM yaitu……………………………….



m. Ketua Gapoktan

n. Ketua POSKO

122

C.2 Tingkat Kepentingan Stakeholders tahap pelaksanaan







d.Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

e. BAPEDDA

f. BP4K

g. BP3K



j. LSM yaitu……………………………….



m. Ketua Gapoktan

n. Ketua POSKO








e. BAPEDDA

f. BP4K

g. BP3K



j. LSM yaitu……………………………….



m. Ketua Gapoktan

n. Ketua POSKO

123


pribadi saja?






e. BAPEDDA

f. BP4K

g. BP3K



j. LSM yaitu……………………………….



m. Ketua Gapoktan

n. Ketua POSKO

C.3 Tingkat Kepentingan Stakeholders tahap Evaluasi








e. BAPEDDA

f. BP4K

g. BP3K



j. LSM yaitu……………………………….



m. Ketua Gapoktan

n. Ketua POSKO

124








e. BAPEDDA

f. BP4K

g. BP3K



j. LSM yaitu……………………………….



m. Ketua Gapoktan

n. Ketua POSKO


pribadi saja?






e. BAPEDDA

f. BP4K

g. BP3K



j. LSM yaitu……………………………….



m. Ketua Gapoktan

n. Ketua POSKO

125

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Siska Oktavia (Siska), dilahirkan di Lampung pada

tanggal 23 Oktober 1991. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara,

pasangan Umi Kulsum dan Makhasin Akhlak. Penulis telah menempuh

pendidikan formal di TK Aisyah Rancabanteng, dilanjutkan dengan bersekolah di

MIM Kalipetung, SMPN I Wangon dan SMA N Jatilawang. Cita–cita penulis

menjadi seorang pekerja sosial (Social Worker) diwujudkan dengan niatnya untuk

melanjutkan perguruan tinggi sehingga pada tahun 2009 penulis mendaftar

sebagai calon mahasiswa Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan

Masyarakat. Niat tersebut terlaksana setelah penulis diterima sebagai mahasiswa

di Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI),

penulis telah memilih Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan

Masyarakat yang berada di bawah naungan Fakultas Ekologi Manusia angkatan

kelima. Penulis menyelesaikan studinya dengan menempuh pendidikan di

semester 6 dengan mengikuti program akselerasi.

Dedikasi penulis selama menimba ilmu di Institut Pertanian Bogor

diwujudkan dengan aktivitas organisasi penulis. Penulis pernah tergabung ke

dalam lembaga struktural Bina Desa BEM KM IPB yang bergerak dalam bidang

pemberdayaan masyarakat di desa Ciaruteun Ilir tahun 2009–2011 sebagai

Sekertaris Umum dan Kepala Departemen Pendampingan Masyarakat, Penulis

juga aktif sebagai Staff Soskemas BEM KM IPB tahun 2009/2010, Staff

Soslingmas tahun 2010/2011, anggota Paskibra IPB 2009/2010, Staff Community

Development di FORCES IPB, Dewan Gedung Asrama A4 TPB IPB, Direktur

Community Development di Himpunan Mahasiswa Peminat Komunikasi dan

Pengembangan Masyarakat (HIMASIERA) tahun 2012, Kadept Social Center

KAMMI IPB tahun 2012, dan Pendamping Posdaya di tahun 2012.

Selain itu penulis juga aktif mengikuti organisasi ekstra kampus tingkat

nasional yaitu Forum Indonesia Muda (FIM), Future Leader Summit, dan Young

Leader Summit. Penulis juga berpengalaman menjadi assisten praktikum Mk.

Sosiologi Umum dan Mk. Berpikir dan menulis ilmiah selama tahun 2011/2012.

Keahlian tentang pengembangan masyarakat penulis juga mengantarkan penulis

sebagai penerima Hibah MITI dalam program Community Development Tk.

Nasional dan perwakilan departemen SKPM dalam IPB Goes to field 2011

sekaligus menjadi pengalaman mendampingi masyarakat dalam program KKP di

wilayah Kalimantan Selatan yang di fasilitasi oleh PT Arutmin Indonesia.

hubungan peran stakeholders dengan partisipasi … · jadwal pelaksanaan penyusunan proposal,...

Documents