hubungan keuangan antar pemerintah

HUBUNGAN KEUANGAN

PEMERINTAHAN PUSAT - DAERAHDahlan Tampubolon, Ph.D

Ekonom Kemenkeu RI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

10/29/2016

1

2

� Sistem Penyerahan urusan

� Kriteria Pembagian urusan/FungsiPemerintahan

� Pembagian Fungsi Pemerintahan

PEMBAGIAN FUNGSI PEMERINTAHAN

3

� Pembagian Fungsi/Kewenangan antar Tingkatan Pemerintahan(Pusat dan Daerah)

� Pembagian kewenangan Keuangan (Hubungan Keuangan Pusat-Daerah)

� Pembagian Fungsi/Kewenangan antar Tingkatan Pemerintahan(Pusat dan Daerah)

� Pembagian kewenangan Keuangan (Hubungan Keuangan Pusat-Daerah)

� Tingkatan Pemerintahan yang ada

� Azas Pemerintahan yang dianut

SISTEM/STRUKTUR PEMERINTAHAN

10/29/2016

2

4

General Competence:

Sistem penetapan urusan atau kewenangan pemerintah daerah tanpapenetapan secara spesifik terhadap luas kewenangannya.

Ultra Vires:

Penetapan urusan/kewenangan secara rinci dalam peraturanperundangan.

SISTEM PENYERAHAN URUSAN/KEWENANGAN

5

Kriteria:

1. Ruang Lingkup Services: apakah bersifat

nasional atau kedaerahan (economic of

scope)

2. Skala ekonomi: memadai (econimic of scale)

3. Consumer Preferences/Responiveness:

apa yg menjadi kebutuhan konsumen &

cepat vs lambat

4. Cost/Benefit spill-over

5. Budgetary choices on composition of spending

PEMBAGIAN FUNGSI PUSAT-DAERAH

10/29/2016

3

1. Fungsi Pemerintah Pusat

2. Fungsi Pemerintah Propinsi

3. Fungsi Pemerintah

Kabupaten/Kota

FUNGSI PEMERINTAH

Prinsip Pembagian Sumber-

Money follow Functions atau Expenditure Assignment precede Tax Assignment

Yang harus tercermin dalam

UU ttg Perimbangan

Keuangan Pusat-Daerah

SUMBER KEUANGAN

10/29/2016

4

1. Pendapatan Asli Daerah

2. Penyerahan Sumber-Sumber

Pendapatan Daerah

3. Bagi Hasil Pendapatan Pajak

4. Alokasi Pusat kepada Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah

2. Penyerahan Sumber-Sumber

Pendapatan Daerah

3. Bagi Hasil Pendapatan Pajak

4. Alokasi Pusat kepada Daerah

SUMBER KEUANGAN (2)

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil BUMD

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

PENDAPATAN ASLI DAERAH

10/29/2016

5

Penyerahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan berulangkali.

Sebelum yang terakhir (tahun 2000), telah ditetapkan UU No.18 tahun 1997

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PENYERAHAN/PENETAPAN PAD

Penyerahan sebagian atau seluruhpendapatan Pemerintah Pusat kepadaPemerintah Daerah.

Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan

BAGI HASIL PAJAK/PENDAPATANBAGI HASIL PAJAK/PENDAPATAN

10/29/2016

6

ALOKASI PUSAT DAERAHALOKASI PUSAT DAERAH

Tujuannya:

1. Untuk memperbaiki Vertical imbalances

2. Untuk memperbaiki horizontal imbalances

3. Untuk menjaga standard pelayan publik pada setiapdaerah

4. Penyeimbang bagi spill-over effects

5. Pembangunan ekonomi

6. Mendorong pelaksanaan otonomi daerah

HUBUNGAN KEUANGAN ANTAR PEMERINTAHAN DI INDONESIA

10/29/2016

7

Dana PerimbanganDana Perimbangan

Dana Otsus &

Penyesuaian

Dana Otsus &

Penyesuaian

Dana Bagi HasilDana Bagi Hasil

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi KhususDana Alokasi Khusus

Dana Otsus PAPUADana Otsus PAPUA

Dana Otsus ACEHDana Otsus ACEH

Dana Infras Otsus PapuaDana Infras Otsus Papua

Tamb Penghasilan GuruTamb Penghasilan Guru

Dana

Otsus

Dana

Otsus

Dana

Penyesuaian

Dana

Penyesuaian

DBH PBBDBH PBB

DBH PPhDBH PPh

KehutananKehutanan

PertumPertum

PerikananPerikanan

MigasMigas

DBH CHTDBH CHT

DBH PajakDBH PajakDBH PajakDBH Pajak

DBH DBH DBH DBH SDASDASDASDA

Dana Otsus PAPUA BRTDana Otsus PAPUA BRT

Panas BumiPanas Bumi

Dana Insentif Daerah Dana Insentif Daerah

TRANSFER TRANSFER TRANSFER TRANSFER KE DAERAHKE DAERAHKE DAERAHKE DAERAH

Tunjangan Profesi GuruTunjangan Profesi Guru

Bantuan Op SekolahBantuan Op Sekolah

Dana Infras Otsus PaBaratDana Infras Otsus PaBarat

Dana P2D2Dana P2D2

Dana Keistimewaan DIYDana Keistimewaan DIY

Dana Transfer

ke Daerah

Dana Transfer

ke Daerah

Dana DesaDana Desa

Dana Bagi HasilDana Bagi Hasil

Dana Alokasi UmumDana Alokasi Umum

Dana Alokasi KhususDana Alokasi Khusus

Dana Otsus PAPUADana Otsus PAPUA

Dana Otsus ACEHDana Otsus ACEH

Tamb Penghasilan GuruTamb Penghasilan Guru

Dana OtsusDana Otsus

Dana

Transfer Lainnya

Dana

Transfer Lainnya

Dana Otsus PAPUA BRTDana Otsus PAPUA BRT

Dana Insentif Daerah Dana Insentif Daerah

DANA DANA DANA DANA TRANSFER KE TRANSFER KE TRANSFER KE TRANSFER KE DAERAH DAN DAERAH DAN DAERAH DAN DAERAH DAN

DESADESADESADESA

Tunjangan Profesi GuruTunjangan Profesi Guru

Bantuan Op SekolahBantuan Op Sekolah

Dana P2D2Dana P2D2

Dana

KeistimewaanDI Yogyakarta

Dana

KeistimewaanDI Yogyakarta

Dana

Perimbangan

Dana

Perimbangan

Postur Transfer ke Daerah TA 2014 Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2015

Dana Inf.Otsus PapuaDana Inf.Otsus Papua

Dana Inf.Otsus PaBaratDana Inf.Otsus PaBarat

DBH PBBDBH PBB

DBH PPhDBH PPh

KehutananKehutanan

PertumPertum

PerikananPerikanan

MigasMigas

DBH CHTDBH CHT

DBH PajakDBH PajakDBH PajakDBH Pajak

DBH DBH DBH DBH SDASDASDASDA

Panas BumiPanas Bumi

14

POSTUR

2014 2015 PERUBAHAN

APBNP APBN APBN-P*APBNP 2015 – APBN 2015

Nominal %

1. Transfer ke Daerah 596.504 637.975,1 643.834,5 5.859,40 0,9%

1.1. Dana Perimbangan 491.882 516.401,0 521.760,5 5.359,50 1,0%

1.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH) 117.663 127.692,5 110.052,0 -17.640,50 -13,8%

1.1.1.1. DBH Pajak 46.116 50.568,7 54.216,6 3.647,90 7,2%

1.1.1.2. DBH Sumber Daya Alam 71.547 77.123,8 55.835,4 -21.288,40 -27,6%

1.1.2. Dana Alokasi Umum 341.219 352.887,8 352.887,8 0,00 0,0%

1.1.3. Dana Alokasi Khusus 33.000 35.820,7 58.820,7 23.000,00 64,2%

1.2. Dana Otonomi Khusus 16.148 16.615,5 17.115,5 500,00 3,0%

1.3. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta 523 547,5 547,5 0,00 0,0%

1.4. Dana Transfer Lainnya 87.948 104.411,1 104.411,1 0,00 0,0%

2. Dana Desa - 9.066,2 20.766,2 11.700,00 129,1%

J U M L A H 596.504 647.041,3 664.600,7 17.559,40 2,7%

Dalam Miliar Rupiah

* Setelah penambahan optimalisasi sebesar Rp3 Triliun pada pagu DAK

15

10/29/2016

8

1. Guarantee local revenue adequacy

2. Maintain local tax effort

3. Equity: alokasi harus berbeda antara satudaerah dengan lainnya, sesuai kondisi daerahmasing2

4. Transparancy dan stability:

formula harus diumumkan/diketahui oleh daerah, dan setiap daerah harus mampu memprediksiberapa besar yang akan diterima

KRITERIA ALOKASI PUSAT-DAERAHKRITERIA ALOKASI PUSAT-DAERAH

1. Grant (subsidi)

a. Block Grant (DAU)

b. Specific Grant (DAK)

c. Matching Grant

2. Pinjaman Pusat pada Daerah

a. Langsung dari Pemerintah Pusat

b. Two-step loan

3. Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)

4. Hibah, Sumbangan

5. Bagi hasil pendapatan Pusat kepada Daerah

JENIS-JENIS ALOKASI PUSATJENIS-JENIS ALOKASI PUSAT

10/29/2016

9

Berdasarkan formula (by formula)

advantages vs disadvantages

Berdasarkan asal daerah (by origin)

advantages vs disadvantages

BAGI HASIL (REVENUE SHARING)BAGI HASIL (REVENUE SHARING)

1. Otonomi

2. Revenue Adequacy

3. Equity

4. Transparant & Stabil

5. Simplicity

6. Insentif

DANA ALOKASI UMUM (DAU):KRITERIA DESAIN TRANSFER PUSAT KE DAERAHDANA ALOKASI UMUM (DAU):KRITERIA DESAIN TRANSFER PUSAT KE DAERAH

10/29/2016

10

Fiscal Gap adalah selisih antara kebutuhan fiskal (fiscal needs) dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity)

Fiscal Needs adalah kebutuhan daerah untuk membiayai seluruh pengeluaran- nya dalam rangka menjalankan fungsi /kewenangan daerah menyediakan layanan publik (expenditure needs)

FISCAL GAP AS TRANSFER BASISFISCAL GAP AS TRANSFER BASIS

Terdiri dari 3 komponen umum:

1. Faktor Penyeimbang (Balancing Factor)

2. Formula

3. Lumpsum

DAU = BF + Formula + Lumpsum

DESKRIPSI DANA ALOKASI UMUMDESKRIPSI DANA ALOKASI UMUM

10/29/2016

11

Merupakan mekanisme untuk mencegah terjadinya penurunan jumlahanggaran secara tajam agar pemerintah daerah tetap dapatmembiayai angaran rutinnya, terutama yang berkaitan dengan gajipegawai sehubungan dengan terjadinya penambahan kewenangandan adanya pegawai pusat yang dialihkan ke daerah.

Dengan adanya faktor penyeimbang terutama pada tahun2 pertamaDAU dilaksanakan maka diharapkan Daerah Kabupaten dan Kota dapat menerima minimum sama dengan jumlah SDO dan total jumlahSubsidi dalam bentuk Inpres yang selama ini di terima olehKabupaten/Kota yang bersangkutan

FAKTOR PENYEIMBANG

Hubungan keuangan antar tingkatan pemerintahan paling sedikitmencakup antara lain:

1. Pembagian kewenangan Pendapatan (Perpajakan).

2. Sistem dan mekanisme untuk mengatasi ketimbangan vertikal(kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah).

3. Sistem dan mekanisme untuk mengatasi ketimpangan horizontal(ketimpangan fiskal antar daerah).

CAKUPAN HUBUNGAN KEUANGAN

10/29/2016

12

Dari segi pendapatan, pemerintah daerah diberikan kewenanganuntuk mengelola jenis pendapatan tertentu. Kewenangan perpajakanpemerintah daerah dirumuskan oleh undang-undang.

Sampai saat ini terdapat tiga undang-undang tentang pajak daerahdan retribusi daerah, yaitu:

UU No. 18 Tahun 1997,

UU No. 34 Tahun 2000, dan

UU No. 28 Tahun 2009.

ATURAN HUKUM PENDAPATAN

Selain pembagian kewenangan perpajakan untuk setiap tingkat pemerintahan,hubungan keuangan pusat-daerah juga ada dalam bentuk lain yaitu transfer darisebagian Pendapatan Pemerintah Pusat (pendapatan negara) kepada pemerintahdaerah.

Transfer dari pemerintah pusat ke daerah bertujuan untuk memenuhi kebutuhanfiskal pemerintah daerah yang tidak dapat dipenuhi dengan pendapatan aslidaerah.

Dengan kata lain, transfer itu adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antarapemerintah pusat dan daerah (kesenjangan vertikal). Selain itu kesenjanganantara kebutuhan daerah dengan kapasitas fiskal juga disebabkan olehketimpangan fiskal horizontal (ketimpangan fiskal antar daerah)yang disebabkanoleh berbedanya potensi fiskal dan kebutuhan antar daerah.

KEWENANGAN FISKAL

10/29/2016

13

Diberikannya kewenangan fiskal kepada sebuah daerah otonom didasarkankepada prinsip agar alokasi sumber daya lebih efisien dan efektif. PemerintahDaerah yang lebih dekat ke masyarakat diasumsikan lebih tahu kebutuhanmasyarakat dibandingkan dengan pemerintah pusat yang jauh.

Sehingga alokasi sumber daya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah akanlebih responsif dan menjawab kebutuhan masyarakat. Sedangkan disisipendapatan, diberikannya kewenangan perpajakan kepada daerahdimaksudkan agar partisipasi masyarakat untuk mendanai pelayanan publiklebih tinggi karena masyarakat dapat merasakan langsung manfaat daripembayaran pajak/retribusi tersebut.

KOMPOSISI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2010-2014

10/29/2016

14

STRUKTUR PENDAPATAN PEMERINTAHKABUPATEN/KOTA 2014

KONTRIBUSI MASING-MASING KOMPONEN PAD PROVINSI TAHUN 2014

10/29/2016

15

KONTRIBUSI MASING-MASING KOMPONEN PAD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014

Sebagaimana diamanatkan oleh UU 32 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah, salah satu sumber pendanaan Pemerintahan Daerah adalahPendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber dari pemungutanPajak dan Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerahyang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Lebih lanjut,pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah tersebut diaturdengan Undang-undang tersendiri, yang saat ini adalah UU 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAGI HASIL PAJAK PROVINSI

10/29/2016

16

PUNGUTAN PAJAK DAERAH

BAGI HASIL PAJAK PROVINSI

10/29/2016

17

BELANJA BAGI HASIL

BELANJA BAGI HASIL DI RIAU

10/29/2016

18

2. Rasio SILPA APBD terhadap realisasi

belanja mengalami peningkatan dari

tahun ke tahun, jika pada tahun 2011

mencapai 15,7% (Rp78,32 Triliun),

maka pada tahun 2014 mencapai 16,3%

(Rp124,47 triliun). Pada tahun 2015

diperkirakan sebesar 12,5% (107,93

triliun) dibanding dengan realisasi

belanja tahun 2015.* Perkiraan

1. Transfer ke Daerah semakin meningkat

dari tahun ke tahun, jika pada tahun

2011 mencapai 31,8% (Rp480,6 Triliun)

maka pada tahun 2016 sudah mencapai

36,7% (Rp770,2 Triliun) dari total

belanja negara

2011 2012 2013 2014 2015*

SILPA Thn Berkenaan 78.32 97.03 100.58 124.47 107.93

Realisasi Belanja 498.81 595.82 687.88 764.00 864.38

% 15.7% 16.3% 14.6% 16.3% 12.5%

15.7% 16.3%

14.6%

16.3%

12.5%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1,000.00

Mil

iar

Rp

Rasio SILPA Terhadap Realisasi Belanja

LATAR BELAKANG KEBIJAKAN KONVERSI(1. SiLPA Mengalami Peningkatan)

DANA PEMERINTAH DAERAH DI PERBANKAN TAHUN 2011 – 2016

1. Sesuai tren perkembangan jumlah simpanan pemda di perbankan pada empat tahun terakhir, posisi simpanan pemda di perbankan pada bulan

Januari hingga Juni mengalami tren kenaikan. Hal ini karena pada triwulan I dan II, disinyalir pemda baru dapat merealisasikan belanja

operasional sementara belanja modal relatif belum banyak direalisasikan (misalnya terkendala lambatnya proses pelelangan pekerjaan).

2. Adapun posisi tertinggi simpanan pemda di perbankan adalah bulan September. Pada bulan Oktober-Desember, simpanan pemda di perbankan

mengalami tren penurunan dan berada pada posisi terendah di bulan Desember. Hal ini menunjukkan bahwa pada triwulan IV, pemda menarik

sebagian besar simpanannya di perbankan untuk dipergunakan dalam bentuk realisasi belanja.

3. Posisi Maret 2016, simpanan pemda di perbankan mencapai Rp212,5 T, lebih rendah Rp15,2 T dari periode yang sama tahun sebelumnya

sebesar Rp227,7 T.

*Sumber Data: Bank Indonesia

Ket: Posisi simpanan pemerintah daerah adalah posisi dana pemda di perbankan yang tercatat berdasarkan lokasi dimana bank berkedudukan.

LATAR BELAKANG KEBIJAKAN KONVERSI(2. Simpanan Pemda Diperbankan selalu Meningkat)

10/29/2016

19

LATAR BELAKANG KEBIJAKAN KONVERSI(3. Penyerapan Belanja APBD Relatif Lambat)

� Realiasi belanja pada bulan Januari s.d Juni cendrung

hanya untuk belanja pegawai dan belanja barang

rutin. Pada bulan Juli terdapat kenaikan karena

sudah ada kegiatan belanja barang modal untuk

uang muka maupun pembayaran tahap I.

� Realisasi belanja daerah terpusat pada bulan

Nopember dan Desember, untuk pembayaran

belanja modal yang jatuh tempo pada 2 bulan

terakhir

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

2011 2012 2013 2014 2015

TW I TW IITW

III

TW

IVTW I TW II

TW

III

TW

IV

2014 2015

Belanja Pegawai 13.1% 39.1% 65.1% 95.8% 15.1% 35.4% 65.6% 93.5%

Belanja Barang dan Jasa 6.3% 24.6% 45.7% 90.8% 7.5% 25.4% 44.5% 92.9%

Belanja Modal 2.2% 10.0% 29.9% 84.7% 2.9% 12.5% 28.9% 90.4%

Belanja Lainnya 13.3% 31.9% 61.4%110.1%21.9% 45.2% 85.1%102.7%

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%

100.0%120.0%

Persentase Realisasi Belanja Tahun 2011 -2015

� Penyerapan Belanja Modal di Triwulan I s/d III sangat

rendah, namun melonjak tinggi di akhir November

s/d Desember.

� Terjadi karena perencanaan belanja modal yang

kurang baik baik dari sisi waktu maupun proses

lelang yang memakan waktu lama.

Persentase Realisasi Belanja Daerah Per Jenis Agregat Nasional

Tahun 2014 dan Tahun 2015

39

� Kriteria daerah yang terkena konversi:

- Memiliki uang kas dan/atau simpanan pemda di bank dalam jumlah tidak

wajar.

- Posisi Kas Tidak wajar adalah selisih lebih posisi kas dan setara kas setelah

dikurangi dengan belanja operasi dan belanja modal 3 (tiga) bulan

berikutnya, dan berada di atas rata-rata nasional serta rasionya terhadap

penerimaan DAU mencapai di atas 100%.

� Periode konversi penyaluran DBH dan/atau DAU:

- Periode-1 : DBH akhir Triwulan I (akhir bulan Maret) dan DAU

awal Triwulan II (awal bulan April)

- Periode-2 : DBH akhir Triwulan II (akhir bulan Juni) dan DAU

awal Triwulan III (awal bulan Juli)

� Jangka waktu SBN: 3 bulan

� Tingkat yield: 50% dari tingkat suku bunga penempatan kas Pemerintah Pusat

di Bank Indonesia (65% Dari BI Rate).

POKOK-POKOK KEBIJAKAN KONVERSI DBH DAN/ATAU DAU

KE DALAM SBN (1)

10/29/2016

20

40

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des

Kebutuhan

Posisi KasTw1 Tw2100

25 25

Keterangan:Penentuan Daerah yang Penyaluran DBH dan/atau DAU-nya dikonversi dalam bentuk SBN, contoh :Tahap I: Menghitung posisi kas tidak wajar (dana idle)� Posisi Kas Daerah bulan Februari = Rp100� Rencana Pengeluaran Operasi dan Belanja Modal 3 bulan berikutnya = Rp75� Kas/simpanan dalam jumlah tidak wajar (dana idle) = Rp100 – Rp75 = Rp25Tahap II: Menghitung daerah yang dikonversi� Daerah yang mempunyai selisih positif posisi kas setelah dikurangi perkiraan belanja operasi dan belanja modal, serta

berada di atas rata-rata nasional dan rasionya terhadap DAU melebihi 100%.

Konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai dilakukan melalui penerbitan SBN bagi daerah yangmemiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar, yaitu daerah yang mempunyai posisi kasdan/simpanan di bank pada periode tertentu melebihi perkiraan kebutuhan belanja operasi dan belanja modal 3(tiga) bulan berikutnya dan besarannya diatas rata-rata nasional.

PENETAPAN DAERAH LAYAK KONVERSI DAN PERIODISASI

PELAKSANAAN KONVERSI

25

41

� Pelunasan SBN:

- Pada saat jatuh tempo

- Sebelum jatuh tempo (early redemption)

� Sebelum jatuh tempo (early redemption)

Pelunasan hanya dapat dilakukan secara tunai

� Dalam hal daerah mengajukan early redemption:

Paling lambat 10 hari sebelum tanggal jatuh tempo early redemption,

Kepala Daerah sudah harus meyampaikan surat permintaan kepada

Dirjen PK

� Dalam hal disetujui, paling lambat 5 hari sebelum tanggal setelmen

pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (early redemption), Dirjen PK

menyampaikan persetujuan pelunasan SBN kepada Dirjen PPR


KE DALAM SBN (2)

10/29/2016

21

42

� Pengumuman:

- Konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk SBN

diumumkan kepada publik pada tanggal setelmen.

- Pengumuman setelmen paling kurang memuat:

a. Jenis SBN

b. Seri SBN

c. Nilai Nominal SBN

d. Jangka Waktu

e. Tanggal Setelmen


KE DALAM SBN (3)

43

KEWAJIBAN DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN KONVERSI (1)

� Dalam rangka pelaksanaan konversi DBH dan/atau DAU dalam bentuk Nontunai setiap pemerintah

daerah wajib menyampaikan data:

- Perkiraan belanja operasi dan belanja modal 3 (tiga) bulanan

- Laporan posisi kas bulanan

- Ringkasan realisasi APBD bulanan

� Data disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir.

� Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian data, akan dilakukan penundaan penyaluran DBH

atau DAU setinggi-tingginya 50%.

� Penentuan besaran persentase penundaan DBH dan/atau DAU berdasarkan klaster kemampuan

keuangan daerah, dan berjenjang sebagai berikut:

� Penentuan besaran persentase penundaan DBH dan/atau DAU dimaksud diperkirakan tidak

mempengaruhi pelayanan publik dan operasional pemerintah daerah. Selanjutnya penundaan akan

dicabut dan akan dicairkan apabila daerah telah menyampaikan data yang dimaksud.

Catatan: Persentase akan ditingkatkan setiap bulannya sampai mencapai batas tertinggi 50%.

No Klaster KKDSanksi Penyampaian

Data Bulan Januari

Sanksi

Penyampaian Data

Februari

Sanksi Penyampaian

Data Maret

1 Rendah 5,0% 7,5% 7,5%

2 Sedang 7,5% 10,0% 10,0%

3 Tinggi 10,0% 12,5% 12,5%

10/29/2016

22

44

�Dalam rangka pelaksanaan Konversi, daerah wajib membuka dan menyampaikan rekening SBN pada Sub Registry di Bank/Lembaga Kustodian.

�Bank Kustodian di Indonesia adalah bank umum yang telah mendapatkan persetujuan dari BadanPengawas Pasar Modal (OJK) sebagai Kustodian

�Sub-Registry adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan Kustodian yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia melakukan fungsi Penatausahaan Surat Berharga untuk kepentingan nasabah.

�Daftar Sub-Registry :

No Nama Bank Sub Registry (SR)

1 PT Bank BRI (Persero), Tbk BRI SR

2 PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Mandiri SR

3 PT Bank BNI (Persero), Tbk BNI SR

4 PT. Bank Danamon Tbk Danamon SR

5 PT. Bank Permata, Tbk Permata SR

6 PT. Bank Central Asia, Tbk BCA SR

7

PT Maybank International

(d/h. PT Bank Bank

International Indonesia)

Maybank SR

8 PT Bank Panin Panin SR

9 PT Bank CIMB Niaga CIMB Niaga SR

No Nama Bank Sub Registry (SR)

10 Citibank Citibank SR

11Hongkong Shanghai Bank

Corporation (HSBC)HSBC SR

12 PT Bank DBS Indonesia DBS SR

13 Standard Chartered Standard Chartered SR

14 Deutsche Bank Deutsche SR

15 PT Bank Mega Mega SR

16Kustodian Sentral Efek

IndonesiaKSEI SR

17 Bank Indonesia Bank Indonesia

KEWAJIBAN DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN KONVERSI (2)

45

EVALUASI ATAS PEMENUHAN KEWAJIBAN DAERAH TERKAIT

PELAKSANAAN KONVERSI

� Penundaan Penyaluran DAU bulan Maret bagi 144 daerah sebesar Rp603,09 miliar bagidaerah yang belum menyampaikan data bulan Januari, terdiri:

- 4 provinsi sebesar Rp27,95 miliar

- 140 kabupaten/kota sebesar Rp575,14 miliar

� Penundaan Penyaluran DAU bulan April bagi 50 daerah sebesar Rp236,8 miliar bagi daerahyang belum menyampaikan data bulan Februari, terdiri:



� Penundaan Penyaluran DAU bulan Mei bagi 41 daerah sebesar Rp185,16 miliar bagi daerahyang belum menyampaikan data bulan Maret , terdiri:



DaerahJumlah

daerah

Perk. Belanja Operasi dan

ModalLaporan Posisi Kas Realisasi APBD Lengkap Tidak lengkap

Jan. Feb. Mar. Jan. Feb. Mar. Jan. Feb. Mar. Jan. Feb. Mar. Jan. Feb. Mar.

Provinsi 34 33 32 34 33 32 34 30 32 33 30 32 33 4 2 1

Kabupaten 415 341 400 388 352 383 395 324 391 383 293 373 379 122 42 36

Kota 93 86 92 90 87 90 90 79 88 91 75 87 89 18 6 4

Total 542 460 526 519 472 505 526 433 511 508 398 492 501 144 50 41

� Rekapitulasi Penyampaian Data

10/29/2016

23

46

PELAKSANAAN KONVERSI PENYALURAN DBH DAN/ATAU DAU:

� Konversi DBH

� Konversi DAU

47

� Konversi DBH Bulan Maret 2016:

Mengingat DBH triwulan I tahun 2016 sudah disalurkan pada awal Januari 2016,

maka tidak bisa dilakukan konversi terhadap DBH bulan Maret 2016, sehingga

konversi hanya bisa dilakukan terhadap DAU bulan April 2016.

� Pelaksanaan Konversi Terhadap DAU Bulan April 2016:

Penentuan daerah dan besaran DAU yang dikonversi :

1. Menentukan rasio Posisi Kas Tidak Wajar (PKTW) masing-masing daerah

terhadap alokasi DAU-nya selama 1 tahun (2016).

2. Menghitung rata-rata nasional rasio PKTW terhadap alokasi DAU-nya selama

1 tahun (rata-rata provinsi dan rata-rata kabupaten/kota dihitung secara

terpisah).

3. Daerah yang memiliki rasio PKTW terhadap alokasi DAU-nya selama 1 tahun

yang mencapai di atas 100%, dikenakan konversi DAU Bulan April 2016.

PELAKSANAAN KONVERSI PENYALURAN DBH BULAN MARET

DAN/ATAU DAU BULAN APRIL 2016…(1)

10/29/2016

24

48

DAFTAR DAERAH DAN BESARAN KONVERSI PENYALURAN

DAU BULAN APRIL 2016

No Nama Daerah

Jenis atau Sumber Dana

yang Dikonversi

Jenis SBN dan Besaran DBH/DAU yang Dikonversi

Dalam Bentuk SBN

DBH DAU SPN SPNS Total

1 Prov. Riau - 61,478,713,000 61.789.000.000 - 61.789.000.000

2 Prov. Jawa Barat - 103,920,475,000 104.445.000.000 - 104.445.000.000

3 Kab. Tanah Laut - 44,845,300,000 45.071.000.000 - 45.071.000.000

4 Kab. Berau - 45,260,602,000 45.489.000.000 - 45.489.000.000

5 Kab. Kutai Timur - 45,711,745,000 45.942.000.000 - 45.942.000.000

6 Prov. Banten - 57,787,236,000 58.078.000.000 - 58.078.000.000

JUMLAH 359,004,071,000 360,814,000,000 - 360,814,000,000

a. Jenis SBN :Surat Perbendaharaan Negara (SPN) seri

SPNNTD20160701

b. Jenis kupon : Tanpa Kupon (Secara Diskonto)

c. Mata Uang : Rupiah

d. Status SBN : Tidak Dapat Diperdagangkan

e. Total Nilai Nominal (volume ) : Rp360.814.000.000,00

f. Nominal per Unit : Rp1.000.000.00

g. Jumlah Unit : 360.814 unit

h. Price per Unit : Rp994.977

i. Tanggal Jatuh tempo : 01-Jul-16

j. Imbal Hasil (Yield) : 219375%

k. Tanggal Setelmen : 08-Apr-16

l. Tanggal Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo I : 02-Mei-16

m. Price per Unit pada saat Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo I : Rp996.407

n. Tanggal Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo II : 01-Jun-16

o. Price per Unit pada saat Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo II : Rp998.200

Terms and conditions SBN:

Sumber: DJPK , DJPPR (diolah)

Sumber: DJPK , DJPb, DJPPR (diolah)

49

PENUNDAAN DAU DI RIAU

hubungan keuangan antar pemerintah

Economy & Finance