homepage - e-parlemen dprd diy · web viewlomba literasi; story telling; gerakan literasi....
TRANSCRIPT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTANOMOR ... TAHUN ...
TENTANGPENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
Menimbang : a. bahwa Perpustakaan sebagai pelestari khasanah budaya bangsa untuk mendukung pengembangan potensi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan di daerah yang bertujuan meningkatkan kemuliaan martabat manusia berdasarkan hamemayu hayuning bawono;
b. bahwa dalam rangka melestarikan khasanah budaya bangsa sebagai upaya mewujudkan keberaksaraan, budaya baca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat diperlukan Perpustakaan;
c. bahwa pengaturan tentang penyelenggaraan perpustakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta belum memadai sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahum 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
danGUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.
BAB IKetentuan Umum
Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak,
dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
2. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah kegiatan pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pada semua jenis perpustakaan sesuai dengan kewenangan agar memenuhi standar nasional Perpustakaan.
3. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi
4. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan organisasi perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah, badan usaha milik daerah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
5. Perpustakaan Sekolah adalah Perpustakaan yang diselengggarakan satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada satuaan pendidikan yang bersangkutan.
6. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
7. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
8. Perpustakaan Digital adalah pelayanan Perpustakaan yang berbasis laman dan/atau aplikasi gawai yang menyajikan koleksi dalam bentuk digital dan dilayankan secara daring.
9. Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
10. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perpustakaan.
11. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non-Perpustakaan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.
12. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
13. Dewan Perpustakaan adalah Dewan yang berfungsi membantu Gubernur dalam memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan
14. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang selanjutnya disebut Kasultanan adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.
15. Kadipaten Pakualaman yang selanjutnya disebut Kadipaten adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.
16. Masyarakat adalah Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.17. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah suatu usaha nyata
dan keteladanan yang memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca.
18. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagi unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
20. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
21. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
22. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.23. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pasal 2Pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan asas: a. pembelajaran sepanjang hayat;b. demokrasi;c. keadilan;d. profesionalitas;e. keterbukaan;f. keterukuran;g. manfaat; h. kemitraan; dani. kearifan lokal
Pasal 3Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk meningatkan kualitas, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat secara terintegrasi dan berkesinambungan.
Pasal 4Pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk:a. menyediakan pelayanan Perpustakaan kepada masyarakat secara cepat
dan tepat;b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan
Perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya Daerah; dan
c. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.
Pasal 5Ruang lingkup Penyelenggaraan Perpustakaan meliputi:a. perencanaan;b. pelaksanaan;
c. pembinaan; dand. pengawasan.
Pasal 6Penyelenggara Perpustakaan di Daerah meliputi:a. Pemerintah Daerah;b. Sekolah; c. Perangkat Daerah;d. Masyarakat;e. Kasultanan dan Kadipaten;f. Lembaga Pemerintahan.
BAB IIPERENCANAAN
Pasal 7(1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a menyusun
rencana strategis Perpustakaan Umum(2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.(3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam:
a. rencana kerja jangka pendek; dan b. rencana kerja jangka menengah.
(4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit memuat program peningkatan:a. kualitas sumber daya manusia;b. kualitas dan kuantitas prasarana Perpustakaan; danc. kapasitas kelembagaan secara terpadu.
(5) Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikoordinasikan oleh Dinas
Pasal 8(1)Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b menyusun program
kerja tahunan Perpustakaan Sekolah.(2)Program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan program kerja sekolah dalam tahun anggaran berjalan.
Pasal 9(1) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, huruf d, huruf
e, dan huruf f menyusun program kerja strategis Perpustakaan Khusus.(2)Program kerja strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan kebijakan (3)Program kerja strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan
dalam rencana kerja tahunan. Pasal 10
Rencana strategis, program kerja tahunan, dan program kerja strategis digunakan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Perpustakaan.
BAB IIIPELAKSANAANBagian Kesatu
UmumPasal 11
(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Perpustakaan Umum.(2)Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh
Dinas.Pasal 12
Sekolah melaksanakan Perpustakaan Sekolah.Pasal 13
Penyelenggara Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f melaksanakan Perpustakaan Khusus.
Pasal 14Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berwenang:a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan
perpustakaan;b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan
perpustakaan; danc. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk
dilestarikan dan didayagunakan.
Pasal 15Pelaksanaan Perpustakaan meliputi kegiatan:a. pengolahan bahan perpustakaan;b. pelestarian Bahan Perpustakaan;
c. pengembangan koleksi / Bahan Perpustakaan;d. kerjasama;e. inovasi;f. pelayanan Perpustakaan; dang. perawatan Bahan Perpustakaan.
Bagian KeduaPengolahan Bahan Perpustakaan
Pasal 16(1)Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf a harus dilakukan: a. menggunakan sistem yang baku;b. memperhatikan perkembangan teknologi dan informasi.
(2)Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perpustakaan Umum harus sesuai standar nasional dan internasional.
Bagian KetigaPelestarian Bahan Perpustakaan
Pasal 18(1)Pelestarian Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf b meliputi:a. perawatan;b. pengawetan;c. perbaikan;d. alih akasara; e. alih bahasa; dan f. alih media.
(2)Pelestarian Bahan Perpustakaan harus memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Bagian Keempat Pengembangan koleksi/Bahan Perpustakaan
Pasal 19(1)Pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c
dilaksanakan dengan:a. memperhatikan karakteristik, fungsi, dan tujuan setiap Perpustakaan;b. memperhatikan kebutuhan Pemustaka;
c. memperhatikan kebutuhan alih media; dand. berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Pengembangan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:a. penelitian dan pengkajian bidang Perpustakaan;b. peningkatan kapasitas sumber daya Perpustakaan; c. kerja sama dan kemitraan; dan/ataud. inovasi.
Pasal 20(1) Penambahan koleksi perpustakaan melalui pengadaan Bahan Perpustakaan.(2) Pengadaan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan alokasi anggaran perpustakaan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan koleksi/ bahan
perpustakaan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf c diatur dalam Peraturan Gubernur.
Bagian KelimaKerja Sama
Pasal 21(1) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d berupa:
a. pemanfaatan bersama sumber daya;b. fasilitas; danc. layanan Perpustakaan.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar Perpustakaan, dunia usaha, Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain.
Bagian KeenamInovasi
Pasal 22
(1) Dalam rangka peningkatan kinerja Penyelenggaraan Perpustakaan, Penyelenggara Perpustakaan dapat melakukan inovasi.
(2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:a. inovasi tata Kelola Perpustakaan; ataub. inovasi pelayanan perpustakaan
(3) Inovasi tata kelola perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berbasis inklusi sosial dan budaya lokal.
(4) Inovasi pelayanan Perpustakaan dapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa penerapan teknologi informasi atau penerapan metode
tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perpustakaan.
Bagian KetujuhPelayanan Perpustakaan
Pasal 23(1)Pelayanan perpustakaan dilakukan secara :
a. terpadu; danb. terintegrasi.
(2)Pelayanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan membangun sistem jejaring layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
(3)Pelayanan perpustakaan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengintegrasikan pelayanan perpustakaan dengan sistem informasi Perpustakaan Umum.
(4)Dalam rangka mengembangkan pelayanan Perpustakaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dinas melakukan:a. pemanfaatan katalog induk Daerah;b. sistem informasi Perpustakaan; danc. pengembangan jejaring kerja sama Perpustakaan.
Pasal 24(1)Setiap Penyelenggara Perpustakaan menetapkan standar pelayanan
perpustakaan minimal.(2)Standar pelayanan perupustakaan minimal yang diterapkan untuk
perpustakaan umum harus sesuai Standar Nasional Perpustakaan.Pasal 25
Setiap Penyelenggara Perpustakaan menetapkan waktu dan jumlah jam pelayanan Perpustakaan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemudahan akses Pemustaka.
Pasal 26Jenis pelayanan Perpustakaan meliputi:a. pelayanan sirkulasi; dan b. pelayanan referensi.
Pasal 27(1)Sistem pelayanan Perpustakaan meliputi:
a. tertutup;
b. terbuka; atauc. campuran.
(2)Penggunaan sistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dan ditetapkan berdasarkan kebutuhan Pemustaka.
Bagian Kedelapan Perawatan Bahan Perpustakaan
Pasal 28Perawatan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g terdiri atas:a. preservasi;b. konservasi;c. fumigasi;d. restorasi; dane. reproduksi.
Catatan:rincian perawatan bahan perpustakaan dijelaskan dalam penjelasan pasal
BAB IVPENGORGANISASIAN
Pasal 29(1)Penyelenggara Perpustakaan bertanggung jawab:
a. menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan.b. merawat sarana dan prasarana Perpustakaan;c. memperbaiki sarana dan prasarana Perpustakaan yang masih layak untuk
digunakan.(2)Penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.(3)Penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus mempertimbangkan Pemustaka penyandang disabilitas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VEVALUASI Pasal 30
(1)Pimpinan Perpustakaan melakukan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Perpustakaan satu kali setiap tahun.
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada penyelenggara Perpustakaan.
BAB VIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu Pembinaan
Pasal 31Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaran Perpustakaan di Daerah.Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:a. pembinaan tata kelola Perpustakaan;b. pembinaan pelayanan Perpustakaan; danc. pendidikan dan pelatihan tenaga Perpusatakaan.
Pasal 32(1)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:
a. pendidikan dan pelatihan penciptaan fungsional pustakawan; danb. pendidikan dan pelatihan teknis perpustakaan.
(2)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian KeduaPengawasan
Pasal 33(1)Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan
Perpustakaan di Daerah.(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemantauan pelaksanaan Perpustakaan;b. evalusi pelaksanaan Perpustakaan.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Dinas dan lembaga perwakilan pihak yang berkepentingan.Catatan:Frasa “lembaga perwakilan pihak yang berkepentingan” agar diberi penjelasan pasal.
(4)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala satu kali setiap tahun.
BAB VIIPENYELAMATAN NASKAH KUNO
Pasal 34(1)Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno wajib mendaftarkan ke Perpustakaan
Umum Daerah dalam rangka pelestarian(2)Dalam rangka penyelamatan Naskah Kuno, masyarakat berhak menyimpan,
merawat, melestarikan, dan memanfaatkan buku langka dan Naskah Kuno.(3)Masyarakat dapat menyerahkan dan/atau menjual buku langka dan Naskah
Kuno kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas setelah melalui proses penilaian.
(4)Masyarakat dapat meminjamkan buku langka dan Naskah Kuno kepada Perpustakaan Umum Daerah untuk dilakukan digitalisasi.
(5)Dalam hal fasilitas penyimpanan buku langka dan Naskah Kuno tidak memadai, masyarakat dapat menitipkan kepada Perpustakaan Umum Daerah.
Pasal 35 Pemerintah Daerah dapat menambah koleksi buku langka dan Naskah Kuno di Perpustakaan Umum Daerah melalui:a. digitalisasi hasil peminjaman dari masyarakat;b. hibah dari masyarakat; atauc. pembelian.
Pasal 38(1) Gubernur memberikan penghargaan atau imbalan kepada masyarakat yang
menyerahkan buku langka dan naskah kuno yang dimiliki atau dikuasainya kepada Dinas.
(2) Penghargaan atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VIIIFASILITASI PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
Bagian KesatuUmum
Pasal 39Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyelenggaraan Pepustakaan di Daerah melalui:a. hibah Bahan Perpustakaan;
b. hibah sarana dan prasarana Perpustakaan;c. peminjaman tenaga Perpustakaan
Pasal 40Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dan huruf b dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota urusan Perpustakaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian KeduaKeraton dan Kadipaten
Pasal 41(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengelolaan perpustakaan di
Kasultanan dan Kadipaten.(2) Fasilitasi Pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputia. pengelolaan Perpustakaan;b. tenaga Perpustakaan; c. sarana; dand. prasarana.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Pengelolaan perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.
BAB IXPROMOSIPasal 42
(1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Penyelenggara Perpustakaan melakukan promosi secara berkesinambungan untuka. meningkatkan citra Perpustakaan;b. meningkatkan apresiasi masyarakat;c. mengoptimalkan penggunaan Perpustakaan; dand. peningkatan kegemaran membaca.
(2) Promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:a. media cetak;b. media elektronik;c. media sosial; ataud. tatap muka.
BAB X
GERAKAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACAPasal 43
(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca melalui penyediaan buku berkualitas.
(2) Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :a. keluarga,b. satuan pendidikan, dan c. masyarakat.
(3) Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
(4) Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.
(5) Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca meliputi:a. bedah buku;b. lomba literasi;c. story telling;d. gerakan literasi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca diatur dalam Peraturan Gubernur.
BAB XIPERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 44Masyarakat dapat berperan serta dalam mendukung Penyelenggaraan Perpustakaan berupa:a. penyampaian aspirasi, masukan, pendapat dan usulan melalui
Dewan Perpustakaan Provinsi;b. dukungan anggaran, sarana dan prasarana, koleksi Perpustakaan
baiak secara langsung maupun melalui Dinas;c. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;d. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di
lingkungannya;
e. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
f. mematuhi seluruh ketentuan dan paraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan;
g. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan;
h. terlibat aktif dalam Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca. BAB XII
PENGHARGAANPasal 45
(1)Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, orang persorangan, kelompok, atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan Perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian Naskah Kuno.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemberian piagam, uang, buku, sarana, prasarana atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
(3)Ketentuan mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur
BAB XIIIPENDANAAN
Pasal 46Pendanaan Penyelenggaraan Perpustakaan dapat bersumber dari:
a. APBD; dan/ataub. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB XIVKETENTUAN PENUTUP
Pasal 47Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pasal 48 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakartapada tanggal ...GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
HAMENGKU BUWONO XDiundangkan di Yogyakartapada tanggal...SEKRETARIS DAERAHDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
KADARMANTA BASKARA AJILEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR...