hasil total amandemen

KONSTITUSI

PEMERINTAHAN MAHASISWA

STAIN PEKALONGAN

PEMBUKAAN

Bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa.

Keberhasilan pembangunan memerlukan usaha kerja sama dari semua pihak termasuk

Perguruan Tinggi beserta civitas akademiknya. Perguruan Tinggi sebagai pusat lahirnya

para intelektual yang berperan sebagai agent of cange and social control, serta katalisator

pembangunan perlu senantiasa mendukung dan mengembangkan potensi mahasiswanya

demi tercapainya pembangunan yang berkeadilan. Pembangunan disini haruslah pada

dua subtansi yakni pembangunan spiritual dan pembangunan intelektual.

Mahasiswa STAIN pekalongan sebagai bagian dari elemen Perguruan Tinggi

menjalankan dinamikanya berdasarkan hati nurani yang luhur dengan berbagai

pengenjawantahan pemikiran dan pergerakan. Hal tersebut semata demi tercapainya

tujuan bersama.

Melalui kegiatan pengembangan penalaran, minat dan bakat serta peningkatan

kesejahteraan mahasiswa melalui organisasi intra kampus, mahasiswa STAIN

Pekalongan sadar akan tanggung jawabnya sebagai generasi penerus perjuangan bangsa

yang dituntut untuk mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap realita masyarakat serta

mampu menjawab setiap permasalahan yang timbul dengan didasarkan pada nilai-nilai

kebenaran dan keadilan serta menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pada lini ini sangat disadari akan arti penting eksistensi lembaga kemahasiswaan sebagai

wahana dan sarana pengembangan diri kearah perluasan wawasan serta menampung

aspirasi mahasiswa.

Atas dasar kesadaran dan tuntutan tanggung jawab tersebut maka dengan

mengharapkan ridlo Allah SWT, dengan ini kami mahasiswa STAIN Pekalongan

menghimpun diri dalam suatu wadah yang dinamakan Pemerintahan Mahasiswa STAIN

Pekalongan.

Amandemen Dewan Perwakilan Mahasiswa periode 2008-2009, tgl 14 – 16 Februari 2009 di Pagilaran, Batang. “ Perubahan tidak akan terjadi dengan sendirinya tanpa adanya langkah-langkah dan Gerakan Mahasiswa yang masih memiliki

Idealisme untuk Berubah”

KONSTITUSI

BAB 1

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

(1) Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi STAIN Pekalongan adalah lembaga

kemahasiswaan yang berbentuk Pemerintahan Mahasiswa (PM).

(2). Pemerintahan mahasiswa di STAIN Pekalongan berasaskan pancasila.

(3). Kedaulatan berada ditangan mahasiswa dan dilaksanakan menurut konstitusi.

BAB II

LEMBAGA KEMAHASISWAAN PEMERINTAHAN MAHASISWA

STAIN PEKALONGAN

Pasal 2

Di dalam Konstitusi ini yang di maksud dengan :

(1) DPM PM STAIN Pekalongan adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa

Pemerintahan Mahasiswa STAIN Pekalongan.

(2) BEM PM STAIN Pekalongan adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan

Mahasiswa STAIN Pekalongan.

(3) HMJ STAIN Pekalongan adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan di STAIN

Pekalongan.

(4) HMPS STAIN Pekalongan adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi di

STAIN Pekalongan.

(5) UKM adalah Unit Kegiatan Mahasiswa.

Pasal 3

(1) DPM, BEM dan UKM merupakan organisasi Kemahasiswaan intra kampus.

(2) HMJ merupakan organisasi non struktural yang berkedudukan di tingkat jurusan.

(3) HMPS merupakan organisasi non struktural yang berkedudukan di tingkat

program.

BAB III

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

PEMERINTAHAN MAHASISWA STAIN PEKALONGAN



Pasal 4

(1) Anggota DPM PM STAIN Pekalongan dipilih melalui Pemilu Raya

(2) Susunan DPM PM STAIN Pekalongan diatur dengan undang-undang

(3) DPM PM STAIN Pekalongan bersidang sedikitnya 2 kali dalam satu periode

(4) Masa jabatan anggota DPM PM STAIN Pekalongan adalah 1 tahun dan berakhir

pada saat anggota DPM PM STAIN Pekalongan yang baru mengucapkan

sumpah/janji.

Pasal 5

(1) Anggota DPM PM STAIN Pekalongan memegang kekuasaan penuh untuk

membuat undang-undang.

(2) Setiap RUU dibahas oleh DPM dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan

bersama.

(3) Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-

undang.

(4) Dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disyahkan oleh

presiden dalam waktu 10 hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut

sudah menjadi UU dan wajib diundangkan.

(5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengurus DPM bertanggungjawab

kepada ketua STAIN Pekalongan melalui pembantu ketua bidang

kemahasiswaan.

Pasal 6

(1) DPM PM STAIN Pekalongan memiliki fungsi Legislasi, Budgeting, Controlling

dan Advokasi.

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, DPM PM STAIN Pekalongan mempunyai hak

interpelasi, hak angket, menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan,

menyampaikan usul kepada Presiden PM STAIN Pekalongan serta hak imunitas

demi kemajuan Pemerintahan Mahasiswa STAIN Pekalongan.

(3) DPM PM STAIN Pekalongan dapat memberhentikan presiden dalam masa

jabatannya jika melanggar konstitusi.

(4) DPM PM STAIN Pekalongan berwenang mengamandemen konstitusi.

Pasal 7

Anggota DPM PM STAIN Pekalongan berhak mengajukan usulan RUU.



Pasal 8

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan

peraturan pemerintahan mahasiswa sebagai pengganti undang-undang.

(2) Peraturan mahasiswa itu harus mendapat persetujuan DPM PM STAIN

Pekalongan dalam persidangan berikutnya.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan Pemerintahan Mahasiswa

STAIN Pekalongan itu harus dicabut.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-

undang

Pasal 10

Anggota DPM PM STAIN Pekalongan dapat diberhentikan dari jabatannya, dengan

syarat-syarat dan tatacara yang diatur dalam undang-undang.

BAB IV

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA


Pasal 11

(1) President pemerintahan mahasiswa STAIN pekalongan memegang kekuasaan

pemerintahan menurut konstitusi.

(2) Dalam melakukan kewajibannya, Presiden Pemerintahan Mahasiswa STAIN

Pekalongan dibantu oleh satu orang wakil Presiden.

Pasal 12

(1) Presiden dan wakil presiden PM STAIN Pekalongan adalah mahasiswa STAIN

Pekalongan yang masih aktif kuliah dan atau tidak sedang dalam masa cuti kuliah

serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban

sebagai presiden dan wakil presiden PM STAIN Pekalongan

(2) Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut oleh

undang-undang.

Pasal 13



(1) Presiden dan wakil presiden pemerintahan mahasiswa STAIN Pekalongan dipilih

dalam satu pasangan secara langsung oleh mahasiswa.

(2) Pasangan calon presiden dan wakil presiden berasal dari setiap mahasiswa yang

masih aktif di STAIN Pekalongan yang memenuhi persyaratan yang telah diatur

oleh undang-undang.

(3) Pasangan capres dan cawapres yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen

dari jumlah suara dan atau memperoleh suara terbanyak dalam pemilu,

dikukuhkan dan dilantik menjadi Presiden dan wakil presiden.

(4) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur

oleh undang-undang.

Pasal 14

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan UU kepada Dewan Perwakilan

Mahasiswa.

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UU sebagaimana

mestinya.

Pasal 15

Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 1 tahun dan sesudahnya tidak

dapat dipilih kembali.

Pasal 16

(1) Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya

oleh DPM PM STAIN Pekalongan, baik apabila terbukti telah melakukan

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap pemerintahan mahasiswa

STAIN Pekalongan, seperti : melakukan korupsi, penyuapan, tindak pidana lain,

atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat

sebagai presiden dan atau wakil presiden.

(2) Pengajuan usulan pemberhantian presiden oleh anggota DPM PM STAIN

Pekalongan hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari

jumlah anggota DPM PM STAIN Pekalongan.



(3) Ketua DPM PM STAIN Pekalongan wajib menyelenggarakan rapat khusus untuk

membahas usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden selambat-

lambatnya 14 hari setelah diusulkan.

(4) Keputusan ketua DPM PM STAIN Pekalongan harus diambil dalam Sidang

Istimewa yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, kemudian presiden dan

atau wakil presiden diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan

dalam rapat-rapat khusus DPM PM STAIN Pekalongan.

Pasal 17

Presiden tidak dapat memebekukan dan atau membubarkan DPM PM STAIN

Pekalongan.

Pasal 18

(1) Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan

kewajibannya dalam masa jabatannya, Ia digantikan oleh wakil presiden sampai

habis masa jabatannya.

(2) Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu

10 hari, DPM PM STAIN Pekalongan menyelenggarakan sidang untuk memilih

wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.

(3) Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak

dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan,

pelaksana tugas kepresidenan adalah Sekjen, Menlu dan Mendagri secara

bersama-sama. Selambat-lambatnya 10 hari setelah Sekjen, Menlu dan Mendagri

menjadi pelaksana tugas presiden. DPM PM STAIN Pekalongan

menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari dua

pasangan calon presiden dan wakil presiden mahasiswa yang pasangan capres

dan wapresnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan

pemilu sebelumnya, sampai berakhirnya masa jabatan.

Pasal 19

Sebelum memangku jabatannya, Presiden Pemerintahan Mahasiswa STAIN Pekalongan

bersumpah atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan DPM PM STAIN

Pekalongan

Sumpah Presiden :



Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajibannya sebagai presiden

Pemerintahan Mahasiswa STAIN Pekalongan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,

memegang teguh Konstitusi STAIN Pekalongan dan menjalankan segala UU dan

peraturan dengan sebaik-baiknya demi tercapainya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 20

Presiden Pemerintahan Mahasiswa STAIN Pekalongan menerima dan atau mengirimkan

utusan delegasi atas nama Pemerintahan Mahasiswa STAIN Pekalongan dengan

sepengetahuan dan mempertimbangkan DPM Pemerintahan Mahasiswa STAIN

Pekalongan.

BAB V

HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN

STAIN PEKALONGAN

Pasal 21

(1) Sebagai bagian dari lembaga kemahasiswaan Pemerintahan Mahasiswa STAIN

Pekalongan. HMJ berfungsi sebagai wadah merencanakan, menyelenggarakan

dan mengembangkan seluruh kegiatan yang bersifat penalaran dan keilmuan

yang sesuai dengan kompetensi jurusan masing-masing.

(2) Keanggotaan HMJ sendiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti di

jurusan yang bersangkutan.

(3) Masa jabatan ketua HMJ adalah satu tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

(4) Tata kerja kepengurusan HMJ ditetapkan dalam rapat pengurus.

(5) Pengurus HMJ disyahkan oleh ketua jurusan.

(6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengurus HMJ bertanggung jawab

kepada ketua jurusan.

(7) Hal lain yang terkait dengan HMJ diatur lebih lanjut dalam AD/ART HMJ

tersebut.

BAB VI

HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDY


Pasal 22




Pekalongan. HMPS berfungsi sebagai wadah merencanakan, menyelenggarakan

dan mengembangkan seluruh kegiatan yang bersifat penalaran dan keilmuan

yang sesuai dengan kompetensi program study masing-masing.

(2) Keanggotaan HMPS Terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti

kegiatan pendidikan di program study yang bersangkutan.

(3) Masa jabatan ketua HMPS Pemerintahan Mahasiswa STAIN Pekalongan adalah

satu tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

(4) Tata kerja kepengurusan HMPS Pemerintahan Mahasiswa STAIN Pekalongan

ditetapkan dalam rapat pengurus.

(5) Pengurus HMPS disyahkan oleh ketua Program study.

(6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengurus HMPS bertanggung jawab

kepada ketua prodi.

(7) Hal lain yang terkait dengan HMPS diatur lebih lanjut dalam AD/ART HMPS

tersebut.

BAB VII

UNIT KEGIATAN MAHASISWA


Pasal 23


Pekalongan. UKM berfungsi sebagai wadah merencanakan, menyelenggarakan

dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bidang tugas dan

tanggung jawabnya.

(2) Keanggotaan UKM Terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti

kegiatan akademik di STAIN.

(3) Masa jabatan ketua UKM Pemerintahan Mahasiswa STAIN Pekalongan adalah

satu tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

(4) Tata kerja kepengurusan UKM Pemerintahan Mahasiswa STAIN Pekalongan

ditetapkan dalam rapat pengurus.

(5) Pengurus UKM disyahkan oleh presiden mahasiswa.

(6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengurus UKM bertanggung jawab

kepada Presiden Mahasiswa.

(7) Hal lain yang terkait dengan UKM diatur lebih lanjut dalam undang-undang.



BAB VIII

MUSYAWARAH MAHASISWA (MUSMA)


Pasal 24

(1) MUSMA merupakan forum tertinggi dalam lembaga kemahasiswaan

Pemerintahan Mahasiswa STAIN Pekalongan yang berada di tingkat Perguruan

Tinggi STAIN Pekalongan.

(2) MUSMA diselenggarakan dalam rangka mengevaluasi dan menindaklanjuti

kebijakan yang telah dan sedang berlaku di Pemerintahan Mahasiswa STAIN

Pekalongan.

Pasal 25

(1) Pelaksanan MUSMA adalah DPM Pemerintahan Mahasiswa STAIN Pekalongan

dengan membentuk kepanitiaan yang berasal dari perwakilan HMJ, HMPS, dan

UKM.

(2) MUSMA dilaksanakan pada akhir periode kepengurusan Pemerintahan


(3) Pelaksanaan MUSMA juga merupakan akhir sidang dari periode kepengurusan

DPM PM STAIN Pekalongan

(4) Hal-hal teknis lain mengenai MUSMA diatur lebih lanjut oleh panitia pelaksana

MUSMA.

(5) Ketentuan mengenai MUSMA diatur oleh undang-undang.

BAB IX

PEMILU RAYA PEMERINTAHAN MAHASISWA

STAIN PEKALONGAN

Pasal 26

(1) Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasis, jujur dan adil setiap

1 tahun sekali.

(2) Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPM, Presiden dan Wakil

presiden, serta ketua HMJ STAIN Pekalongan.

(3) Peserta pemilu untuk memilih anggota DPM, Presiden dan Wakil presiden, serta

ketua HMJ STAIN Pekalongan adalah setiap mahasiswa STAIN mendaftarkan

diri sebagai peserta pemilu sesuai dengan persyaratan yang di atur oleh undang-

undang.

(4) Pemilu diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum.



(5) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilu diatur dengan undang-undang.

BAB X

KEUANGAN PEMERINTAHAN MAHASISWA

STAIN PEKALONGAN

Pasal 27

Dana Kegiatan Kemahasiswaan

(1) Dana kemahasiswaan adalah dana dari pihak sekolah tinggi yang di salurkan

kepada Pemerintahan Mahasiswa STAIN Pekalongan.

(2) Anggaran dana BEM Pemerintahan Mahasiswa STAIN Pekalongan sebagai

wujud dari pengelolaan lembaga, ditetapkan setiap tahun dengan persetujuan

DPM dan dilaksanaan secara transparan dan bertanggung jawab untuk sebesar-

besarnya kemakmuran mahasiswa STAIN Pekalongan.

(3) Dana insidental adalah dana yang didapat dari berbagai sumber di luar

pemerintahan Mahasiswa STAIN Pekalongan dengan cara halal dan tidak

mengikat.

(4) Ketentuan lain mengenai Dana DIPA dimusyawarahkan dalam rapat kerja

pemerintahan Mahasiswa STAIN Pekalongan.

BAB XI

TATA URUTAN SUMBER ATURAN


Pasal 28

Tata urutan sumber aturan pemerintahan mahasiswa STAIN Pekalongan adalah

pedoman dasar untuk memahami dan menjalankan aturan perundang-undangan yang

berlaku di pemerintahan mahasiswa STAIN Pekalongan.

Pasal 29

Tata urutan sumber aturan pemerintahan mahasiswa STAIN Pekalongan secara hierarki

adalah sebagai berikut :

(1) Konstitusi PM STAIN Pekalongan

(2) Undang-undang / PERPU PM STAIN Pekalongan

(3) Keputusan presiden

BAB XII

PENGUKUHAN DAN TATA URUTAN TEKNIS STRUKTUR




Pasal 30

Pengukuhan dan pelantikan DPM, President dan wakil President, HMJ, HMPS, dan

UKM yang terpilih diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 31

Tata urutan teknis struktur pemerintahan Mahasiswa STAIN Pekalongan adalah

pedoman dasar untuk memahami dan menjalankan secara teknis struktur kepengurusan

organisasi internal kampus dari yang tertinggi sampai ketingkat bawahnya, sehingga

dalam menjalankan pemerintahan mahasiswa tidak terjadi kerancuan dan

ketidaksinkronan dalam menerapkan konstitusi dan perundang-undangan PM STAIN

Pekalongan.

Pasal 32

Tata urutan teknis struktur PM STAIN Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan pengurus DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa )

2. Pembentukan kabinet oleh presiden dan wakil presiden terpilih yang akan

menjalankan pemerintahan sepenuhnya

3. Pembentukan pengurus ditingkat HMJ

4. Pembentukan pengurus ditingkat HMPS

5. Pembentukan pengurus ditingkat UKM

Pasal 33

Pelantikan kabinet BEM dan struktur kepengurusan HMJ, HMPS, dan UKM diatur dalam

Undang-Undang.

BAB XIII

AMANDEMEN KONSTITUSI


Pasal 34

Amandemen konstitusi PM STAIN Pekalongan hanya dapat dilaksanakan pada

sidang umum DPM PM STAIN Pekalongan atau sidang istimewa DPM PM STAIN

Pekalongan yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPM PM STAIN Pekalongan

dan disetujuai sekurang-kurangnya 2/3 + 1 dari jumlah anggota DPM STAIN Pekalongan

yang hadir.



BAB XIV

ATURAN PERALIHAN


Pasal 35

(1) Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama

belum diadakan peraturan yang baru menurut konstitusi ini.

(2) Semua lembaga kemahasiswaan yang ada di STAIN Pekalongan, masih tetap

berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan konstitusi dan selama belum

diadakan peraturan yang baru menurutkonstitusi ini.

(3) Hal-hal yang menyangkut aturan dasar pelaksana lembaga kemahasiswaan

ditingkat Jurusan dan Program study secara hukum diupayakan untuk segera

menyesuaikan dengan konstitusi ini.

BAB XV

PENUTUP

Konstitusi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal yang belum

diatur dalam konstitusi ini akan diatur kemudian dalam ketetapan dan keputusan sesuai

dengan tata urutan sumber hukum Pemerintahan Mahasiswa STAIN Pekalongan.



UNDANG-UNDANG PM STAIN PEKALONGAN

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PEMILU RAYA PEMERINTAHAN MAHASISWA STAIN PEKALONGAN

AMANDEMEN UU NO 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU RAYA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN PEMERINTAHAN MAHASISWA

STAIN PEKALONGAN

Menimbang :

a. Bahwa untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa, Presiden

dan wakil presiden BEM, ketua HMJ PM. STAIN Pekalongan

sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi sebagai penyalur aspirasi

mahasiswa, diselenggarakan pemilihan umum

b. Bahwa pemilu raya secara langsung oleh mahasiswa merupakan sarana

perwujudan kedaulatan mahasiswa guna menghasilkan pemerintahan

mahasiswa yang demokratis berdasarkan Pancasila dan konstitusi PM

STAIN Pekalongan

c. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang nomor 1 tentang PEMIRA

STAIN Pekalongan, yang masih memiliki kekurangan, maka UU nomor

1 tentang pemilu raya STAIN Pekalongan perlu diamandemen;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang

Pemilihan Umum Raya Pemerintahan Mahasiswa STAIN Pekalongan.

Mengingat :



1. KONSTITUSI Pasal 26 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat

(5) BAB IX tentang Pemilu raya tahun 2008.

2. Undang-undang NO. 1 tahun 2008 tentang Pemilu raya

PM STAIN Pekalongan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA STAIN PEKALONGAN

dan

PRESIDEN BEM STAIN PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UU NO 1 TAHUN 2009 TENTANG PEMILU RAYA


AMANDEMEN UU NO 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU RAYA


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilu Raya PM STAIN Pekalongan, selanjutnya disebut Pemilu Raya PM

STAIN Pekalongan, adalah sarana pelaksanaan Kedaulatan mahasiswa yang

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam

Pemerintahan Mahasiswa STAIN berdasarkan konstitusi

2. Pemilu Raya PM STAIN Pekalongan adalah Pemilu untuk memilih anggota

Dewan Perwakilan Mahasiswa, Presiden dan wakil presiden BEM, ketua HMJ

STAIN berdasarkan konstitusi.

3. Dewan Perwakilan Mahasiswa, selanjutnya disebut DPM, adalah Dewan

Perwakilan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam konstitusi

4. Presiden dan wakil presiden BEM, adalah Ketua BEM STAIN Pekalongan

selanjutnya disebut Presiden dan wakil presiden BEM STAIN Pekalongan

sebagaimana dimaksud dalam konstitusi

5. Ketua HMJ, adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan di tingkat jurusan

masing-masing STAIN Pekalongan.sebagaimana dimaksud dalam konstitusi



6. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa selanjutnya disebut KPU-M adalah

lembaga penyelenggara Pemilu Mahasiswa yang bersifat independent, mandiri

dan berkedudukan di STAIN Pekalongan

7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat

dilaksanakannya pemungutan suara.

8. Panitia Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Panwaslu, adalah panitia yang

dibentuk oleh DPM untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Raya PM STAIN

Pekalongan

9. Peserta Pemilu adalah setiap mahasiswa STAIN Pekalongan yang masih aktif dan

juga berhak memilih anggota DPM, Presiden dan wakil presiden BEM, Ketua

HMJ STAIN Pekalongan.

10. Setiap mahasiswa STAIN Pekalongan yang masih aktif berhak dipilih menjadi

anggota DPM, Presiden dan wakil presiden BEM, Ketua HMJ STAIN

Pekalongan..

11. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para

pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu Raya.

12. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi anggota DPM, Presiden dan wakil Presiden

dan Ketua HMJ dengan suara terbanyak.

BAB II

ASAS, PELAKSANAAN, DAN

LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU

Pasal 2

Pemilu Raya PM STAIN dilaksanakan secara demokratis, efektif dan efisien berdasarkan

asaz langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagai berikut:

a. Langsung, yaitu mahasiswa STAIN Pekalongan memberi kesempatan hak pilih

secara langsung dapat memberikan suaranya pada saat pelaksanaan pemilu.

b. Umum, yaitu penyelenggaraan Pemira PM STAIN Pekalongan memberi

kesempatan kepada seluruh mahasiswa STAIN Pekalongan untuk terlibat

didalamnya.

c. Bebas, yaitu setiap mahasiswa STAIN Pekalongan yang mempunyai kebebasan

dalam menggunakan hak memilih dan dipilih sesuai dengan aspirasi politiknya

dalam dalam pemilu mahasiswa STAIN Pekalongan.



d. Rahasia, yaitu setiap mahasiswa STAIN Pekalongan yang mempunyai hak

memilih dijamin kerahasiaannya dalam menyalurkan aspirasi politiknya dalam

pemilu mahasiswa STAIN Pekalongan.

e. Jujur, yaitu penyelenggaraan Pemira PM STAIN Pekalongan yang dilandasi

semangat kejujuran dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas.

f. Adil, yaitu penyelenggaraan Pemira PM STAIN Pekalongan dilandasi oleh

semangat keadilan untuk memberi kesempatan yang sama dan proporsional

terhadap semua komponen mahasiswa

Pasal 3

Pemilu Raya diselenggarakan untuk memilih anggota DPM, Presiden dan wakil presiden

BEM, Ketua HMJ STAIN Pekalongan.

Pasal 4

(1) Pemilu dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

(2) Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:

a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;

b. Pendaftaran Peserta Pemilu;

c. Penetapan Peserta Pemilu;

d. Penetapan jumlah kursi

e. pencalonan anggota DPM, Presiden dan wakil presiden BEM, Ketua HMJ

STAIN Pekalongan.

f. masa kampanye;

g. masa tenang;

h. pemungutan dan penghitungan suara;

i. penetapan hasil Pemilu; dan

j. pengucapan sumpah/janji anggota DPM, Presiden dan wakil presiden BEM, Ketua

HMJ STAIN Pekalongan.CETRO (Center for Electoral Reform)

(3) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari yang telah ditentukan oleh KPU-M

Pasal 5

Pemilu Raya untuk memilih anggota DPM, Presiden dan wakil presiden BEM, Ketua

HMJ STAIN Pekalongan dilaksanakan dengan sistem terbuka.

Pasal 6



(1) . Pemira untuk memilih anggota DPM, Presiden dan wakil presiden BEM, Ketua

HMJ STAIN Pekalongan diselenggarakan oleh KPU-M.

(2) . Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh panwaslu.

BAB III

PERSYARATAN MENGIKUTI PEMILU RAYA

Bagian Kesatu

Persyaratan Bakal Calon Anggota DPM

Pasal 7

Bakal calon anggota DPM harus memenuhi persyaratan:

a. Mahasiswa STAIN Pekalongan

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Pemerintahan Mahasiswa, dan Konstitusi PM

STAIN Pekalongan;

d. sehat jasmani dan rohani;

e. terdaftar sebagai pemilih;

f. bersedia mengundurkan diri dari jabatan organisasi internal kampus, jika dinyatakan

terpilih dalam anggota DPM.

g. mendapat dukungan minimal 15 orang dari pemilih yang bersangkutan dibuktikan

dengan foto kopi KTM yang masih berlaku.

j. memiliki sertifikat TASKA, sertifikat pelatihan kepemimpinan;

k. memiliki indeks prestasi kini minimal 3,00

l. terdaftar sebagai mahasiswa minimal semester 2 dan masih aktif kuliah ( tidak cuti,

belum lulus ). Dibuktikan dengan foto copy KTM

m. surat pernyataan tentang kesediaan menjadi anggota DPM ditandatangani di atas

bermaterai

Pasal 8

Tata Cara Pengajuan Bakal Calon AnggotaDPM STAIN Pekalongan

1. Pengajuan bakal calon sebagaimana termaktub dalam pasal 7

2. Bakal Calon DPM harus mendaftarkan secara pribadi kepada KPU-M

BAB III

Bagian KeduaPenetapan dan pengumuman Daftar

Bakal Calon Tetap Anggota DPMPasal 9



1. KPU-M menetapkan dan mengumumkan daftar calon tetap anggota DPM yang

ikut Pemilu Raya

2. .Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan

nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPM

STAIN Pekalongan ditetapkan oleh KPU-M.

BAB IV

PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN


Pasal 10

Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden

a. Mahasiswa STAIN Pekalongan

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Pemerintahan Mahasiswa, dan konstitusi PM

STAIN Pekalongan;

d. Sehat jasmani dan rohani;

e. Terdaftar sebagai pemilih;

f. Mengundurkan diri dari jabatan organisasi internal kampus, yang dinyatakan dengan

surat keterangan pengunduran diri dari organisasi tersebut diatas;or

g. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan diseluruh lini organisasi internal kampus.

i. Mendapat dukungan minimal 100 orang dari pemilih yang bersangkutan dibuktikan

dengan foto kopi KTM yang masih berlaku

j. Memiliki sertifikat TASKA, sertifikat pelatihan kepemimpinan;

k. Memiliki indeks prestasi komulatif minimal 3,25

l. Terdaftar sebagai mahasiswa minimal semester 6 untuk presiden dan wakil presiden,

dan masih aktif kuliah ( tidak cuti, belum lulus ). Dibuktikan dengan foto copy KTM.

m. Menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian /SKCK.

Pasal 11

Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Presiden dan wakil STAIN Pekalongan

1. Pengajuan bakal calon sebagaimana termaktub dalam pasal 7

2. Bakal Calon president dan wakil president harus mendaftarkan

secara pribadi kepada KPU-M



Penetapan dan pengumuman Daftar

Bakal Calon President dan Wakil President

Pasal 12

1. KPU-M menetapkan dan mengumumkan daftar calon president dan wakil

president yang ikut Pemilu Raya

2. Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan

nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan president dan wakil

president STAIN Pekalongan ditetapkan oleh KPU-M.

BAB V

CALON KETUA HMJ


Pasal 13

1. Masing-masing HMJ merekomendasikan calon Ketua HMJ minimal 3 orang

2. Persyaratan calon ketua HMJ diatur oleh internal HMJ

BAB VI

KAMPANYE

Kampanye Pemilu Raya

Pasal 14

Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan

bagian dari pendidikan politik Mahasiswa.

Bagian kedua

Metode Kampanye

Pasal 15

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan melalui:

a. Pertemuan terbatas;

b. Pertemuan tatap muka;

c. Media massa cetak (buletin mahasiswa) dan media massa elektronik (SMS);

d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;

e. Rapat umum; dan



f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-

undangan yang diatur oleh KPU-M

Pasal 16

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a sampai dengan

huruf e dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon Peserta Pemilu ditetapkan sebagai

Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang.

BAB VII

PENETAPAN DAN PENGUKUHAN DPM, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

DAN KETUA HMJ TERPILIH

Pasal 17

1) Penetapan anggota DPM terpilih ditetapkan oleh KPU-M

2) Untuk mahasiswa jurusan Tarbiyah diwakili oleh 9 anggota DPM

3) Untuk mahasiswa jurusan Syariah diwakili oleh 6 anggota DPM dengan

perincian 2 anggota dari Al-Ahwalu syahsiyah, 2 orang anggota dari D3 Perbankan

Syariah dan 2 anggota dari Ekonomi Islam.

Pasal 18

Penetapan Presiden dan Wakil Presiden, serta ketua HMJ terpilih oleh KPU-M

Pasal 19

Pegukuhan DPM, Presiden dan Wakil Presiden, serta ketua HMJ terpilih oleh KPU-M

BAB VIII

PENGGANTIAN DPM TERPILIH

Pasal 20

(1) Penggantian anggota DPM PM STAIN Pekalongan yang terpilih dilakukan apabila

yang bersangkutan apabila:

a. Meninggal dunia;

b. Mengundurkan diri;

c. Tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPM STAIN Pekalongan

d. Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan

dokumen.

(2) Anggota DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan DPM terpilih suara

terbanyak selanjutnya berdasarkan ketetapan KPU-M dan dilantik oleh ketua DPM.



BAB IX

SANKSI DAN KETETAPAN PIDANA

Pasal 21

(1) Apabila terbukti secara hukum adanya kegiatan ataupun upaya yang ingin merusak

atau menggagalkan pelaksanaan pemilu raya PM STAIN pekalongan oleh perorangan

ataupun kelompok dari mahasiswa STAIN pekalongan maka akan dikenakan sanksi

yang akan ditentukan oleh KPU-PM.

(2) KPU-PM berhak mengajukan ke pengadilan manakala ada pihak-pihak dari dalam

ataupun luar STAIN pekalongan yang melakukan pelanggaran pidana sebagai mana

ayat (1) diatas.

BAB X

PENUTUP

.Pasal 22

(1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008

tentang Pemilihan Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam undang undang ini akan ditentukan kemudian

(3) Hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan ditinjau kembali

(4) Undang undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Disahkan di Pekalongan

Pada tanggal : 3 Maret 2009



FAHRODIN



SEKRETARIS JENDERAL

PM STAIN PEKALONGAN

ABDUL GHOFAR


NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

TA’ARUF STUDY KAMPUS (TASKA) STAIN PEKALONGAN

AMANDEMEN UU NO 7 TAHUN 2008 TENTANG TA’ARUF STUDY KAMPUS

(TASKA) STAIN PEKALONGAN



STAIN PEKALONGAN

Menimbang :

a. Bahwa PM STAIN Pekalongan merupakan lembaga mahasiswa yang

berdasarkan pancasila dan konstitusi PM STAIN Pekalongan, berfungsi untuk

mewujudkan tata kehidupan kampus yang tertib, bersih, demokratis, dan

aspiratif.

b. Bahwa PM STAIN Pekalonagn mempunyai tanggung jawab moral untuk

mendukung jalannya roda Pemerintahan di kampus, termasuk dalam



mengenalkan serta membimbing mahasiswa terhadap civitas akademika kampus

STAIN Pekalongan yang lebih baik.

c. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Pemerintahan Mahasiswa nomor 7

tahun 2008 tentang TASKA STAIN Pekalongan, yang masih memiliki banyak

kekurangan didalam realitanya, perlu adanya amandemen.

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,

dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang Pemerintahan Mahasiswa tentang

TASKA STAIN Pekalongan.

Mengingat :

1. SK Departemen Agama RI Tahun 2007 tentang Orientasi Pengenalan Akademik.

2. Undang-undang nomor : 7 tahun 2008 tentang TASKA STAIN Pekalongan



dan


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UU NO 2 TAHUN 2009 TENTANG

TA’ARUF STUDY KAMPUS (TASKA) STAIN PEKALONGAN

AMANDEMEN UU NO 7 TAHUN 2008 TENTANG TA’ARUF STUDY KAMPUS

(TASKA) STAIN PEKALONGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Ta’aruf Study Kampus yang selanjutnya disebut TASKA STAIN Pekalongan adalah

serangkaian kegiatan bagi mahasiswa baru dalam rangka memberikan pengenalan

dan proses pendidikan yang ada di lingkuangn kampus STAIN Pekalongan.

2. Peserta adalah mahasiswa baru atau mahasiswa lama yang belum mengikuti TASKA.

3. Panitia Taska adalah BEM STAIN Pekalongan yang membentuk panitia

penyelenggara Taska yang berasal dari mahasiswa yang masih aktif di STAIN.



4. Panitia pengawas taska, selanjutnya disebut Panwas taska, adalah panitia yang

dibentuk oleh DPM untuk mengawasi penyelenggaraan Taska STAIN Pekalongan.

5. Kewajiban adalah sesuatu yang dipatuhi dan dilakukan oleh panitia dan peserta.

6. Hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh panitia dan peserta.

7. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh panitia dan peserta.

8. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan pada panitia dan atau peserta yang

melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.

9. Pemberi sankasi adalah pimpinan atau pejabat yang telah diberi wewenang untuk

menjatuhkan sanksi bagi pelanggar aturan TASKA.

10. Pemberian tugas Taska, harus diarahkan pada pendidikan intelektualitas, humanitas

dan religiusitas mahasiswa STAIN Pekalongan.

11. LPJ Taska harus segera diselesaikan dan di serahkan kepada DPM, maksimal 4 bulan

setelah kegiatan TASKA berakhir.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN

TASKA STAIN PEKALONGAN

Pasal 2

1. TASKA wajib diikuti oleh setiap mahasiswa baru atau lmahasiswa lama yang

belum mengikuti.

2. TASKA berfungsi mendidik, membimbing, dan mengarahkan peserta untuk

mengenali serta memehami pendidikan di kampus STAIN Pekalongan.

3. TASKA memiliki tujuan :

a) Pengembangan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual

b) Pemupukan semangat solidaritas dan toleransi diantara civitas akademika

c) Penumbuhkembangan rasa memiliki dan tanggungjawab akademis

terhadap pilihan disiplin ilmu.

d) Pemantapan sikap dan mental peserta.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA


Pasal 3

1. Peserta memiliki kewajiban sbb :



a. Memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di

STAIN Pekalongan.

b. Mentaati tata tertib yang berlaku dalam TASKA STAIN Pekalongan.

c. Rumusan tata tertib sebagaimana yang dimaksud huruf b ditetapkan oleh panitia

TASKA.

d. Mengikuti seluruh kegiatan TASKA yang telah ditentukan.

2. Peserta memilki hak sbb:

a. mendapatkan penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan

pendidikan dilingkungan kampus STAIN Pekalongan.

b. Mendapatkan fasilitas-fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku

c. Mendapatkan bimbingan, asuhan, dan pelayanan dari panitia TASKA sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

d. Mendapatkan sertifikat TASKA apabila dinyatakan LULUS dalam TASKA.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK PANITIA

Pasal 4

1. Panitia memiliki kewajiban sbb:

a. Memberikan bimbingan, asuhan, dan pelayanan kepada paserta sesuai dengan

tujuan TASKA STAIN Pekalongan.

b. Memenuhi apa yang menjadi hak peserta TASKA sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

2. Panitia memiliki hak sbb:

a. Memberikan sanksi terhadap peserta yang melanggar ketentuan yang berlaku

sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

b. Melakukan penilaian terhadap seluruh perilaku dan kegiatan peserta TASKA.

BAB V

PANITIA TASKA

STAIN PEKALONGAN

Pasal 5



1. Panitia TASKA adalah BEM STAIN Pekalongan yang membentuk panitia

penyelenggara taska yang berasal dari mahasiswa umum yang masih aktif di

STAIN.

2. Panitia TASKA dibentuk dan ditetapkan oleh BEM PM STAIN Pekalongan

dengan memberikan tembusan kepada DPM atas nama-nama panitia taska.

3. Panitia taska harus terbuka dan harus memberikan data-data yang dibutuhkan

oleh panwas taska.

4. Garis besar Panitia taska di atur oleh UU.

BAB VI

PANITIA PENGAWAS TASKA

STAIN PEKALONGAN

Pasal 6

1. Panwas taska dibentuk, dan ditetapkan oleh DPM. PM STAIN.

2. Khusus pengawasan anggaran pendanaan TASKA, merupakan kewenangan dari

pihak rektorat STAIN Pekalongan.

3. Panwas Taska dalam pengawasan anggaran TASKA adalah sebagai rekan

pembantu pihak rektorat STAIN Pekalongan.

4. Masa keanggotaan panwas taska berakhir setelah menyampaikan laporannya

kepada DPM.

5. Garis besar Panwas TASKA di atur oleh UU.

BAB VII

PENDANAAN TASKA

STAIN PEKALONGAN

Pasal 7

1. Pendanaan taska adalah dana yang berasal dari mahasiswa yang mendaftar sebagai

peserta TASKA, yang ditentukan oleh BEM STAIN atas persetujuan DPM STAIN

Pekalongan dengan diketahui pihak rektorat STAIN Pekalongan.

2. Sumber keuangan panitia TASKA dan panwas TASKA diambilkan dari dana

TASKA.

BAB VIII

LARANGAN TASKA

STAIN PEKALONGAN

Pasal 8



1. Panitia dan peserta TASKA dilarang melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat

mengganggu jalannya kegiatan TASKA STAIN Pekalongan.

2. Panitia dan peserta TASKA dilarang membawa barang yang dapat membahayakan

diri sendiri maupun orang lain.

3. Panitia TASKA dilarang memberikan tindakan hukuman yang mengarah pada

pencideraan fisik dan gangguan psikis terhadap peserta.

BAB IX

SANKSI TASKA

STAIN PEKALONAGN

Pasal 9

Bentuk Sanksi

1. Peserta yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi :

a. Teguran dan peringatan lisan atau tulisan

b. Hukuman yang bersifat edukatif

c. Dikeluarkan dari kegiatan TASKA STAIN Pekalongan.

d. Dinyatakan tidak lulus dan harus mengikuti TASKA pada tahun berikutnya.

2. Panitia yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sebagaimana

dimaksud dalam ayat 1 poin a dan c, oleh ketua SC Panitia TASKA atas usulan

Panwas TASKA.

3. Hasil temuan Panwas TASKA harus di sampaikan kepada DPM dan DPM untuk

segera menindaklanjuti terhadap lembaga berwenang

Pasal 10

1. Sanksi terhadap peserta TASKA akan diberikan oleh panitia TASKA.

2. Sanksi terhadap panitia TASKA akan diberikan oleh Ketua SC TASKA.

3. Sanksi terhadap Ketua panitia TASKA akan diberikan oleh Ketua STAIN

Pekalongan.

BAB X

PERATURAN PERALIHAN


Pasal 11

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan

ketentuan yang baru menurut undang-undang ini.



BAB XI

PENUTUP

Pasal 12

1. Segala sesuatu yang terkait dengan TASKA STAIN Pekalongan yang belum diatur

dalam Undang-undang ini akan ditentukan dikemudian hari oleh panitia.

2. Apabila ada ketentuan yang kontradiktif atau tidak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, maka undang-undang ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya sesuai

dengan konstitusi yang berlaku.

3. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.





FAHRODIN

SEKRETARIS JENDERAL


ABDUL GHOFAR


NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM PEMERINTAHAN MAHASISWA

STAIN PEKALONGAN

AMANDEMEN UU NO 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMISI PEMILIHAN

UMUM PEMERINTAHAN MAHASISWA STAIN PEKALONGAN





STAIN PEKALONGAN

Menimbang :

a. Bahwa PM STAIN Pekalongan merupakan lembaga kemahasiswaan yang

berdasarkan pancasila dan konstitusi PM STAIN Pekalongan, bertujuan untuk

mewujudkan tata kehidupan kampus yang tertib, bersih, aspiratif dan

berkeadilan serta demokratis.

b.Bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan kampus sebagaimana tertulis dalam

huruf a diatas, diperlukan sebuah system yang mengatur tata kehidupan

kampus.

c. Bahwa salah satu system tersebut adalah adanya Pemilu Raya PM STAIN

Pekalongan yang dilaksanakan secara demokratis dan beradab dengan

partisipasi mahasiswa seluas-luasnya yang dilaksanakan berdasarkan asas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

d.Bahwa untuk melaksanakan system yang dimaksud pada huruf a perlu dibentuk

suatu peraturan mengenai komite penyelenggara PEMIRA PM STAIN

Pekalongan sebagai standar baku yang ideal demi terciptanya demokratisasi

yang lebih sistemik dan penuh keterbukaan.

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,

huruf c, dan huruf d, maka perlu membentuk undang-undang tentang Komisi

Pemilihan Umum Pemerintahan Mahasiswa STAIN Pekalongan.

Mengingat :

1.Pasal 26 Konstitusi PM STAIN Pekalongan.

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009, amandemen UU No. 1 Pemilu raya

tahuun 2008, tentang Pemilihan Umum Raya Pemerintahan Mahasiswa STAIN

Pekalongan.



dan


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



UU NO 3 TAHUN 2009 TENTANG KOMISI PEMILIHAN UMUM


AMANDEMEN UU NO 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMISI PEMILIHAN

UMUM PEMERINTAHAN MAHASISWA STAIN PEKALONGAN

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

KPU-M adalah Komisi penyelenggara pemilihan umum raya (pemira) PM

STAIN Pekalongan yang bersifat independen.

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

1. KPU-M bertugas :

a. Merencanakan penyelenggaraan Pemilu Raya PM STAIN Pekalongan.

b. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilu

Raya PM STAIN Pekalongan.

c. Menetapkan seluruh hasil Pemilu Raya STAIN Pekalongan.

d. Menetapkan nama-nama calon tetap peserta Pemilu Raya PM STAIN Pekalongan

yang memenuhi syarat.

e. Membuat laporan Pemilu Raya STAIN Pekalongan dengan mensistematiskan

bahan-bahan dan data-data hasil Pemilu Raya PM STAIN Pekalongan.

f. Menyampaikan informasi kegiatan KPU-M kepada mahasiswa.

g. Menetapkan standarisasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Raya

STAIN Pekalongan.

2. KPU-M Berwewenang :

a. Mendiskualifikasi peserta pemilu yang tidak memenuhi syarat.

b. Menetapkan peserta pemilu yang melanggar aturan pemilu raya PM STAIN

Pekalongan setelah memperhatikan pertimbangan dari Tim Panwaslu.

3. KPU-M bertanggung jawab :



a. KPU-M bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu Raya PM STAIN

Pekalongan.

b. KPU-M dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden


BAB III

KEANGGOTAAN KPU-M

Pasal 3

1. Kriteria anggota KPU-M

a. Sehat jasmani dan rohani

b. Bersikap independent

c. Tidak termasuk dalam kepengurusan structural maupun fungsional BEM dan

DPM.

d. Aktif dalam kegiatan intrakampus (UKM / HMJ / HMPS / KMA STAIN

Pekalongan).

e. Terdaftar sebagai mahasiswa minimal semester 4 berjalan dan tidak

mengambil cuti dengan dibuktikan melalui kartu mahasiswa.

2. Keanggotaan KPU-M ditentukan oleh DPM dan dilantik oleh Presiden BEM

STAIN Pekalongan .

3. KPU-M terdiri dari : seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan 7 anggota.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 4

KPU-M dilarang memungut biaya administrasi kepada calon peserta pemilihan umum


BAB V

SANKSI KETETAPAN PIDANA

Pasal 5

1. Barang siapa terbukti secara hukum adanya kegiatan ataupun upaya yang ingin

merusak atau menggagalkan pelaksanaan Pemilu Raya PM STAIN pekalongan serta

penyalahgunaan wewenang oleh perorangan ataupun kelompok dari mahasiswa

STAIN Pekalongan maka akan dikenakan sanksi yang akan ditentukan Presiden

BEM dengan persetujuan DPM STAIN Pekalongan.



2. Komisi Pemilihan Umum PM STAIN Pekalongan berhak mengajukan ke pengadilan

apabila ada pihak-pihak dari dalam ataupun luar STAIN Pekalongan yang melakukan

pelanggaran pidana sebagaimana ayat (1) di atas.

BAB VI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 6


yang baru menuntut undang-undang ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

1. Segala sesuatu yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa STAIN

Pekalongan yang belum diatur dalam Undang-Undang ini akan di tentukan oleh

Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa STAIN Pekalongan.

2. Apabila ada ketentuan yang kontraktif atau tidak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku maka Undang-Undang ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya dengan

mengikuti produser hukum yang berlaku.

3. Undang-Undang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.





FAHRODIN

SEKRETARIS JENDERAL



PM STAIN PEKALONGAN

ABDUL GHOFAR


NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

MUSYAWARAH MAHASISWA ( MUSMA)

PM STAIN PEKALONGAN



AMANDEMEN UU NO 5 TAHUN 2008 TENTANG MUSYAWARAH

MAHASISWA ( MUSMA) PM STAIN PEKALONGAN



STAIN PEKALONGAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan mahasiswa sebagaimana

diamanatkan dalam konstitusi PM STAIN Pekalongan diperlukan sebuah forum

khusus sebagai sarana pengejawantahan kedaulatan mahasiswa.

b. Bahwa demi terwujudnya kadaulatan mahasiswa diperlukan sebuah aturan

sebagai standar baku yang ideal mengenai forum tertinggi di tingkat PM STAIN

Pekalongan.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b

diatas perlu ditetapkan undang – undnag tentang musyawarah Mahasiswa PM

STAIN Pekalongan.

Mengingat :

Pasal 24 dan 25 konstitusi PM STAIN Pekalongan



dan


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UU NO 5 TAHUN 2009 TENTANG MUSYAWARAH


AMANDEMEN UU NO 5 TAHUN 2008 TENTANG MUSYAWARAH




BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Musma adalah forum tertinggi dalam

lembaga kemahasiswaan Pemerintahan Mahasiswa STAIN Pekalongan yang berada

ditingkat tingkat perguruan tinggi.

BAB II

TUJUAN MUSMA

Pasal 2

1. Tujuan khusus MUSMA adalah :

a. Mengevaluasi laporan BEM STAIN Pekalongan

b. Menetapkan GBHK, GBHO dan Rekomendasi bagi Pemerintahan Mahasiswa

STAIN.

c. Penyampaian progress report Dewan Perwakilan Mahasiswa STAIN Pekalongan.

BAB III

PESERTA

Pasal 3

1. Peserta MUSMA STAIN Pekalongan terdiri dari :

a. Peserta penuh

b. Peserta peninjau

2. Peserta penuh terdiri dari :

a. Perwakilan UKM/ HMJ/ HMPS STAIN Pekalongan

b. Pengurus BEM STAIN Pekalongan

c. Pengurus DPM STAIN Pekalongan

3. Peserta peninjau terdiri dari :

a. Tamu undangan

b. Mahasiswa STAIN Pekalongan

Pasal 4

Hak Dan Kewajiban Peserta

1. Peserta penuh mempunyai hak :

a. Hak suara dan hak bicara.



b. Hak mengevaluasi dan menanggapi pertanggungjawaban Pengurus BEM STAIN

Pekalongan.

c. Hak memberikan pandangan akhir dan penilaian LPJ BEM STAIN Pekalongan

oleh DPM.

d. Hak mengikuti jalannya persidangan.

2. Peserta Peninjau mempunyai hak :

a. Hak bicara.

b. Hak mengikuti jalannya persidangan.

3. Semua peserta sedang mempunyai kewajiban :

a. Berpakaian sopan dan rapi.

b. Mengikuti jalannya persidangan dengan tertib.

c. Mematuhi tata tertib MUSMA STAIN Pekalongan.

d. Bagi peserta yang akan meninggalkan ruang siding harus minta ijin pada

Presidium Sidang.

BAB IV

PEMBENTUKAN PRESIDIUM SIDANG

Pasal 5

1. Pimpinan sidang smentara dipimpin oleh Panitia pelaksana sampai terpilih Presidium

tetap.

2. Presidium sidang dipilih oleh peserta MUSMA, presidium bukan anggota BEM dan

DPM STAIN Pekalongan.

Pasal 6

Mekanisme Pemilihan

1. Pemilihan presidium sidang melalui musyawarah mufakat.

2. Apabila ayat 1 tidak bias tercapai maka melalui suara terbanyak (voting).

Pasal 7

Kewajiban dan Hak Presidium

1. Pimpinan Presidium sidang memimpin dan mengarahkan sidang MUSMA STAIN

Pekalongan.



2. Pimpinan Presidium dalam memulai memimpin sidang wajib membuka dengan

bacaan Basmalah dan menutup sidang dengan mengucap Hamdalah.

3. Pimpinan Presidium sidang mempunyai hak meminta peserta untuk bersikap sopan,

tenang apabila ada peserta lain sedang menyampaikan aspirasinya.

4. Pimpinan Presidium sidang berhak menegur, memperingatkan dan menghentikan

pembicaraan peserta yang menyimpang dari tata tertib siding.

5. Pimpinan Presidium sidang berhak menegur, memperingatkan dan atau

mengeluarkan setiap orang atau peserta yang tidak mentaati aturan-aturan

persidangan.

6. Pimpinan Presidium sidang berhak mengambil kesimpulan atas pertanyaan dari

pendapat peserta.

BAB V

JENIS-JENIS SIDANG

Pasal 8

Sidang MUSMA STAIN Pekalongan terdiri dari :

a. Sidang Pleno I : Membahas agenda dan tata tertib MUSMA.

b. Sidang Pleno II : Membahas dan menetapkan GBHK, GBHO dan

rekomendasi bagi BEM kedepan.

c. Sidang Pleno III : Membahas dan mengevaluasi LPJ Pengurus BEM

STAIN Pekalongan.

d. Sidang Pleno IV : Pandangan akhir dan penilaian LPJ BEM oleh

DPM.

BAB VI


Pasal 9

1. Barang siapa terbukti secara hokum adanya kegiatan ataupun upaya yang ingin

merusak atau menggalkan pelaksanaan Musyawarah Mahasiswa STAIN Pekalongan

maka akan dikenakan sanksi yang akan ditentukan Presiden BEM dengan persetujuan

DPM STAIN Pekalongan.

2. Pemerintahan Mahasiswa STAIN Pekalongan berhak mengajukan ke pengadilan

apabila ada pihak-pihak dari dalam ataupun luar STAIN Pekalongan yang melakukan

pelanggaran pidana sebagaimana ayat (1) di atas.

BAB VII



ATURAN PERALIHAN

Pasal 10


yang baru menurut undang-undang ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

1. Segala sesuatu yang terkait dengan musyawarah mahasiswa STAIN Pekalongan yang

belum diatur dalam Undang-undang ini akan di tentukan kemudian oleh Panitia

Pelaksana Musyawarah Mahasiswa STAIN Pekalongan.

2. Apabila ada ketentuan yang kontradiktif atau tidak sesuaidengan ketentuan yang

berlaku maka Undang-Undang ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya dengan

mengikuti prosedur hokum yang berlaku.

3. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.





FAHRODIN

SEKRETARIS JENDERAL

PM STAIN PEKALONGAN

ABDUL GHOFAR




NOMOR 6TAHUN 2009

TENTANG

UNIT KEGIATAN MAHASISWA

PM STAIN PEKALONGAN

AMANDEMEN UU NO 6 TAHUN 2008 TENTANG UNIT KEGIATAN

MAHASISWA PM STAIN PEKALONGAN



STAIN PEKALONGAN

Menimbang :

a. Bahwa PM STAIN Pekalongan merupakan lembaga mahasiswa yang

berdasarkan Pancasila dan Konstitusi PM STAIN Pekalongan, bertugas untuk

mewujudkan tata kehidupan kampus yang tertib, bersih demokratis, dan

aspiratif

b. Bahwa Unit Kegiatan Mahasiswa mempunyai peran strategis tersendiri dalam

mewujudkan tatanan kehidupan kampus yang lebih baik.

c. Bahwa untuk itu segera diperlukan seperangkat aturan standar yang baku dan

ideal dalam mewujudkan tatanan kehidupan kampus yang sesuai dengan

amanah konstitusi.

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf

b, dan huruf c, perlu membentuk diatas perlu ditetapkan undang-undang

tentang Unit Kegiatan Mahasiswa PM STAIN Pekalongan.

Mengingat :

1. Pasal 23 Konstitusi PM STAIN Pekalongan

2. SK Departemen Agama RI tahun 2007 tentang Organisasi kemahasiswaan





dan


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UU NO 6 TAHUN 2009 TENTANG

UNIT KEGIATAN MAHASISWA PM STAIN PEKALONGAN

AMANDEMEN UU NO 6 TAHUN 2008 TENTANG UNIT KEGIATAN

MAHASISWA PM STAIN PEKALONGAN

BAB I

KETENTUAN Umum

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Unit Kegiatan Mahasiswa yang

selanjutnya disebut UKM adalah suatu organisasi kemahasiswaan intra kampus yang

bersifat sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan

wawasan, peningkatan intelektual dan integritas kepribadian dalam rangka mencapai

tujuan STAIN Pekalongan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

BAB II

PEMBENTUKAN UKM

Pasal 2

1. UKM didrikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang

mahasiswa yang terdaftar diakademik dan atau tidak sedang cuti.

2. UKM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diajukan kepada pihak BEM dan

Puket III STAIN Pekalongan

3. Persyaratan pendirian UKM harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Mempunyai visi dan misi

b. Memiliki kepengurusan

c. Mempunyai AD/ART yang tidak bertentangan dengan Konstitusi Pemerintahan

Mahasiswa STAIN Pekalongan

BAB III

TUJUAN UKM

Pasal 3



1. Mendorong Mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan

akademik dan/ ataupun professional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan

menciptakan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan atau kesenian yang bernuansa

Islami.

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan atau

bakat dan minat dan/atau mengupayakan penggunaanya untuk meningkatkan taraf

kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional yang bernuansa

islami dan berwawasan kebangsaan.

BAB IV

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Kedudukan UKM adalah sebagai lembaga struktural di Pemerintahan Mahasiswa STAIN

Pekalongan dibawah BEM STAIN Pekalongan.

Pasal 5

UKM mempunyai fungsi sebagai wahana dan sarana :

1. Pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan, dan

intelektual yang berguna bagi masyarakat.

2. Pengembangan intelektual, bakat dan minat, pelatihan ketrampilan, organisasi,

manajemen dan keimanan mahasiswa.

Pasal 6

1. Dalam melakukan tugasnya pengurus UKM bertanggungjawab kepada BEM

STAIN Pekalongan.

2. Pengurus UKM disahkan dan dilantik oleh Presiden BEM STAIN Pekalongan.

BAB V

KEPENGURUSAN, ANGGOTA DAN MASA BAKTI

Pasal 7

1. Pengurus UKM sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan

bidang-bidang.

2. Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipilih, yang tatacara dan

mekanismenya ditetapkan oleh AD/ART UKM



3. Calon ketua minimal harus mempunyai Indeks Prestasi Komulatif (IPK) 3,0 dan

minimal duduk disemester IV dan maksimal duduk di semester VII.

Pasal 8

1. Keanggotaan UKM terdiri atas mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam

kegiatan akademik.

2. Keanggotaan UKM bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif.

Pasal 9

Masa bakti UKM adalah 1 (satu) tahun dan khusus untuk ketua dapat dipilih untuk

periode berikutnya.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 10

1. Pendanaan UKM dibebankan pada dana DIPA STAIN Pekalongan dan/ atau

usaha lain seijin Ketua STAIN Pekalongan

2. Penggunaaan dana dalam kegiatan UKM harus akuntabel dan dapat

dipertanggungjawabkan.

BAB VII

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 11

Semua UKM di STAIN Pekalongan yang telah ada pada saat ditetapkan agar

menyelesuaikan dengan undang-undang ini.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 12

1. Segala sesuatu yang terkait dengan UKM PMSTAIN Pekalongan yang belum

diatur dalam undang-undang ini akan ditentukan kemudian oleh AD/ART UKM

yang berlaku.

2. Apabila ada ketentuan yang kontradiktif atau tidak sama sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, maka Undang-undang ini akan ditperbaiki sebagaimana mestinya

sesuai dengan konstitusi yang berlaku.



3. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan





FAHRODIN

SEKRETARIS JENDERAL

PM STAIN PEKALONGAN

ABDUL GHOFAR



KATA PENGANTARKETUA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

PM STAIN PEKALONGAN

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan Taufik, Hidayah, serta Inayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini DPM PM STAIN Pekalongan periode 2009 masih bisa beraktivitas untuk menjalankan amanahnya sebagai anggota dewan. Sholawat serta salam semoga selalu dan tetap tercurahkan kepa junjungan kita, suri tauladhan kita, Nabiullah Muhammad SAW. Beliau pemimpin ummat yang tidak ada tandingannya baik sebelum maupun sesudahnya.

Pemerintahan Mahasiswa STAIN Pekalongan merupakan sebuah miniatur pemerintahan di sebuah Negara. Keberadaan lembaga-lembaga kemahasiswaan yang terdiri dari Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) sebagai lembaga legislatifnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai lembaga yang akan menjalankan roda pemerintahan, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Himpunan Mahasiswa Program Study (HMPS), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sebagai wahana penyalur dan pengembangan bakat mahasiswa, membuktikan secara eksplisit dalam tatanan system pemerintahan mini yang sedang berjalan sebagai ajang pelatihan.

Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang ideal, dalam penyelenggaraan pemerintahan di kampus dibutuhkan hokum dasar dan sebagai acuan dalam hal pelaksanaannya. Pemerintahan Mahasiswa STAIN Pekalongan telah merumuskannya dalam bentuk konstitusi atau Undang-Undang Student Government (UUSG), memang selama ini telah terjadi beberapa amandemen dari setiap beda pemeintahan, namun dalam periode kami, yakni periode 2009 masih menganggap kurang maksimal dalam hal subtabnsi dan realisasinya konstitusi dalam pemerintahan sehingga akan mudah terjadi ketidaksinkronan dalam pemerintahan.

Oleh karena itu , guna melengkapi dan memaksimalkan peranan, aturan dan segala isi yang telah terumuskan dari periode yang lalu, Dewan Perwakilan Mahasiswa Periode 2009 berusaha mengambil kebijakan mengamandemen konstitusi dan undang-undang yang dianggap sangat perlu untuk diamandemen. Dengan harapan konstitusi ini disamping dijadikan hukum dasar tertinggi serta benar-benar dapat dilaksanakan oleh mahasiswa di PM Mahasiswa STAIN Pekalongan.

Tak lupa terhatur banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman aktivis khususnya anggota DPM 2009 yang dengan segala kekurangan dapat menjalankan amanah di DPM PM STAIN Pekalongan sampai selesai. Terima kasih juga kami haturkan kepada DLM 2008, yang telah memberikan pelajaran yang berharga, BEM 2009, HMJ, HMPS, dan UKM STAIN Pekalongan.

Satu hal yang tidak boleh diabaikan oleh setiap aktivis mahasiswa yakni mahasiswa adalah “agent of cange” dan “social control” . jangan sampai kegiatan internal kampus melalaikan tugas kita kepada masyarakat, jadilah aktivis yang bebas, cerdas, menegakkan kebenaran dan memiliki andil bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Hidup Mahasiswa…….!

Pekalongan, 17 Maret 2009Dewan Perwakilan Mahasiswa



PM STAIN PekalonganKetua,

Sokhi

DEWAN PERWAKILAN

MAHASIS

WA

KONSTITUSI

PEMERINTAHAN MAHASISWASTAIN PEKALONGAN TAHUN 2009

Dilengkapi1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pemilu Raya Pemerintahan

Mahasiswa STAIN Pekalongan Amandemen Uu No 1 Tahun 2008 Tentang Pemilu

Raya Pemerintahan Mahasiswa STAIN Pekalongan

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Ta’aruf Study Kampus (Taska)

STAIN Pekalongan Amandemen UU No 7 Tahun 2008 Tentang Ta’aruf Study

Kampus (Taska) STAIN Pekalongan

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Komisi Pemilihan Umum

Pemerintahan Mahasiswa STAIN Pekalongan Amandemen UU No 2 Tahun 2008

Tentang Komisi Pemilihan Umum Pemerintahan Mahasiswa STAIN Pekalongan

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tim Pengawas Pemilihan Umum

Pemerintahan Mahasiswa Stain Pekalongan Amandemen UU No 3 Tahun 2008

Tentang Tim Pengawas Pemilihan Umum Pemerintahan Mahasiswa STAIN

Pekalongan



5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Musyawarah Mahasiswa ( MUSMA)

PM STAIN Pekalongan Amandemen UU No 5 Tahun 2008 Tentang Musyawarah

Mahasiswa ( MUSMA) PM STAIN Pekalongan

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Unit Kegiatan Mahasiswa PM STAIN

Pekalongan Amandemen UU No 6 Tahun 2008 Tentang Unit Kegiatan Mahasiswa

PM STAIN Pekalongan


NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

TIM PENGAWAS PEMILU RAYA PEMERINTAHAN MAHASISWA

STAIN PEKALONGAN

AMANDEMEN UU NO 3 TAHUN 2008 TENTANG TIM PENGAWAS

PEMILIHAN UMUM PEMERINTAHAN MAHASISWA STAIN PEKALONGAN



STAIN PEKALONGAN

Menimbang :

a. Bahwa demi tercapainya tata kehidupan kampus yang kondusif dan sesuai

dengan amanah konstitusi PM STAIN Pekalongan perlu menerapkan sebuah

sistem yanbg kompreherensif.

b. Bahwa menyikapi hal tersebut PM STAIN Pekalongan menganut system

pemilihan umum sebagai wujud cita penyelenggaraan kehidupan kampus yagn

demokratis.

c. Bahwa system pemira PM STAIN Pekalongan memerlukan sebuah system

pengawasan yang lebih efektif, nyata, dan independent demi terwujudnya

pemilihan umum PM STAIN Pekalongan yang sesuai dengan amanah konstitusi.

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hururf a, huruf

b, hururf c, perlu membentuk undang-undang tentang Tim Pengawas Pemilihan

Umum Raya PM STAIN Pekalongan.



Mengingat :

1. Pasal 26 Konstitusi PM STAIN Pekalongan.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Raya

Pemerintahan Mahasiswa STAIN Pekalongan.



dan


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UU NO 4 TAHUN 2009 TENTANG TIM PENGAWAS PEMILIHAN UMUM


AMANDEMEN UU NO 3 TAHUN 2008 TENTANG TIM PENGAWAS

PEMILIHAN UMUM PEMERINTAHAN MAHASISWA STAIN PEKALONGAN

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Tim pengawas Pemilu Raya adalah lembaga yang bertugas melakukan pengawasan

proses pelaksanaan Pemilu Raya PM STAIN pekalongan yang bersifat independent.

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Tim Pengawas Pemilu Raya Mahasiswa bertugas :

a. Memantau dan mengawasi kegiatan KPU-PM dalam menyelenggarakan Pemilu


b. Mengaudit dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban KPU-PM.

c. Menyampaikan informasi kegiatan Tim Pengawas kepada mahasiswa.

d. Menetapkan rancangan kerja yang berkaitan dengan kepengawasan Pemilu Raya

PM STAIN Pekalongan.

Pasal 3



Tim Pengawas Pemilu PM berwenang melakukan pengawasan dan melaporkan para

pihak yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi dan pelanggaran hukum atau

kecurangan dalam Pemilihan Umum Raya kepada presiden BEM STAIN Pekalongan

dengan sepengetahuan DPM STAIN Pekalongan.

Pasal 4

Tim Pengawas Pemilu Mahasiswa bertanggung jawab sebagai berikut :

a. Tim Pengawas Pemilu Raya PM bertanggung jawab atas kesuksesan jalaNnya

Pemilu Raya PM STAIN Pekalongan.

b. Tim Pengawas Pemilu PM dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab

kepada Presiden Mahasiswa dan.

BAB III

KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS PEMILU RAYA

Pasal 5

1. Kriteria anggota Tim Pengawas Pemilu Raya mahasiswa

a. Sehat jasmani dan rohani

b. Bersikap independent

c. Tidak sedang termasuk dalam kepengurusan structural maupun fungsional

BEM dan DPM.

d. Terdaftar sebagai mahasiswa STAIN Pekalongan semester berjalan dan tidak

mengambil cuti dengan dibuktikan melalui kartu mahasiswa.

e. Dinyatakan lulus seleksi fit and propert tes oleh DPM.

2. Keanggotaan Tim Pengawas Pemilu Mahasiswa ditentukan oleh DPM dan

dilantik oleh Presiden BEM.

3. Tim Pengawas Pemilu Mahasiswa terdiri dari : seorang ketua, sekretaris,

bendahara dan 3 anggota.

BAB IV


Pasal 6

1. Barang siapa terbukti secara hukum adanya kegiatan ataupun upaya yang ingin

merusak atau menggagalkan pelaksanaan pemilu raya PM STAIN Pekalongan serta

penyalahgunaan wewenag oleh perorangan ataupun kelompok dari mahasiswa



STAIN Pekalongan maka akan dikenakan sanksi yang akan ditentukan presiden BEM

dengan persetujuan DPM STAIN Pekalongan.

2. Tim Pengawas Pemilihan Umum PM berhak mengajukan ke pengadilan apabila ada

pihak – pihak dari dalam ataupun luar STAIN Pekalongan yang melakukan

pelanggaran pidana sebagaimana ayat (1) diatas.

BAB V

ATURAN PERALIHAN

Pasal 7

Segala peraturan perundangang-undangan yang ada masih tetap berlaku sebelum

diadakan yang baru menurut undang-undang ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

1. Segala sesuatu yang terkait dengan Tim Pengawas Pemilihan Umum PM STAIN

Pekalongan yang belum diatur dalam undnag-undang ini akan ditentuka

kemudian oleh tim Pengawas pemilihan Umum PM STAIN pekalongan.

2. Apabila ada kektentuan yang kontradiktif atau tidak sesuai dengan ketentuan

yang berlaku maka Undang-Undang ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

dengan mengikuti prosedur hokum yang berlaku.

3. Undang – undang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.





FAHRODIN

SEKRETARIS JENDERAL

PM STAIN PEKALONGAN



ABDUL GHOFAR

KONSTITUSI

PEMERINTAHAN MAHASISWASTAIN PEKALONGAN



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

PEKALONGAN 2009



hasil total amandemen

Documents