PEMAHAMAN KRITIS DAN IMPLIKASI HASIL AMANDEMEN UUD 1945

Sejarah Berkonstitusi UUD 45, oleh penyusunnya

dimaksudkan UUD sementara Sifat kesementaraan diikuti dg

pembuatan UUD RIS, UUDS, dan pembentukan Badan Konstituante

Orde Lama (mel dekrit), Orba mel TAP MPR dan UU tetap mempertahankan UUD 45

Perubahan Paradigma Desentralistik untuk mengubah

paradigma sentralistik Demokratisasi untuk mengubah

paradigma otoritarian Pluralistik untuk mengubah paradigma

unifomitas yang integralistik Paritisipatif untuk mengubah paradigma

state oriented.

Kelemahan Amandemen Tidak mampu menggagas perubahan

yang partisipatif, shg elitis. Menjadi pertarungan elit politik/kelompok. Tidak dilakukan oleh para ahli, tetapi

dominasi kelompok Tidak memiliki content draf yang utuh

sosok bernegara yang akan dibangun UUD menjadi parsial, tdk konsisten

Persepsi atas Amandemen Perlu dilanjutkn dg membtk KKI utk

menymprnkn hasil amandemen UUD hasil amandemen sdh cukup

utk bertatanegara Amandemen kebablasan Kembali pd UUD 1945

Periode Amandemen I/1999Membatasi kekuasaan Presiden dan

memperkuat lembaga DPR.Tidak ada pemikiran yang disepakati

ketentuan mana yang akan dirubah selanjutnya dan sampai berapa tahap perubahan dilakukan

Periode Amandemen II/2000

Otonomi daerah, Lbg Neg, Pemilu, HAM dan Hankam. Belum disepakati substansi perubahan berikutnya dan sampai berapa tahap dilakukan.

Disepakati 4 hal yang tidak akan dirubah, yaitu: bentuk NKRI, Sistem Presidensiil, Pemerintahan Republik dan Pembukaan UUD 1945.

Periode Amandemen III/2001 Substansi diluar amandemen I dan II Kesepakatan menghapuskan Penjelasan,

ketentuan yang relevan ditarik kedlm pasal

Mtr yg tdk selesai ditampung dalam TAP IX/MPR/2001utk bahan amandemen ke IV

Kesepakatan Amandemen IV, sebagai tahap terakhir

Periode Amandemen IV/2002

Ditujukan kepada materi yang tertampung dalam TAP No. IX/MPR/2001.

Sampai akhir masa persidangan terdapat substansi yang alot diperdebatkan, al: pasal 29 (akhirnya disepakati untuk tidak diubah), keberadaan MPR untuk dipertahankan atau dihapuskan, psl 33 yg akhirnya ditmbh 2 ayat

Kegalauan hasil amandemen

Lokakarya Kagama (8-10 Juli 2002), dihadiri Presiden, merekomendasikan:

a.Perlu sinkronisasi hasil amandemen, dan menempatkan hasil amandemen sbg Konstitusi transisi.

b.Amandemen pasal 37 dg pembentukan KK yg ditugaskan merumuskan kembali hasil amandemen

c. KK memegang teguh: Pembukaan, NKRI, dan sistem Presidensiil

Pembentukan KK Desakan pembentukan KK tak

terelakkan TAP I/MPR/2002, menjadi landasan KK bertugas melakukan kajian

komprehensif tentang perubahan UUD 1945

Berbagai tanggapan hasil amandemen

Tajuk Rencana Suara Pembaharuan: membentuk KK merupakan tindakan “setengah hati” MPR, karena KK hanya berfungsi melakukan kajian, padahal yang dibutuhkan adalah Komisi Konstitusi Independen (KKI) yang bertugas melakukan penyempurnaan hasil amandemen I, II, III dan IV UUD 1945.

Berbagai tanggapan hasil amandemen

Affan Gafar Alm: Hasil yang dicapai MPR masih belum bisa diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah secara mendasar, karena solusi yang dihasilkan sangat kental dengan muatan kepentingan

Berbagai tanggapan hasil amandemen

Jajak pendapat Kompas: 51,2 % responden tidak yakin bahwa hasil amandemen membawa perbaikan

Adnan Buyung: hasil perubahan sangat potensial menimbulkan konflik kelembagaan akibat tidak jelasnya perumusan pasal-pasal yang berkaitan dengan fungsi dan hubungan antara masing-masing lembaga negara

Berbagai tanggapan hasil amandemen

Salahudin Wahid: seluruh elemen rakyat hendaknya bersedia mengawasi seluruh proses penjabaran amandemen konstitusi

Sri Sumantri: KK harusnya mempunyai wewenang menyempurnakan konstitusi. Anggota KK harus diambilkan dari orang-orang independen dan para cendekiawan

IMPLIKASI HASIL AMANDEMEN UUD 1945 TERHADAP KETATANEGARAAN

Kedaulatan: di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (ps 1 ay 2)

Kedaulatan dg membuka ruang partisipatif rakyat lebih luas

MPR tdk lagi pelaku Kedaulatan Rakyat sepenuhnya

MPR tdk lagi memilih Presiden, menetapkan GBHN dan meminta pertanggung jawaban Presiden

Anggt DPR, DPD dan Presiden dipilih secara langsung

Pemilihan Presiden Secara Langsung (Ps 6A)

Kedudukan Presiden kuat, karena dipilih langsung

Presiden dan Wapres dipilih dalam satu paket

Presiden tidak dapat dijatuhkan, kecuali melakukan tindak pidana sebagaimana diatur UUD

Review Substansi: Sistem Pemerintahan

Masih Ambigu karena MPR masih memiliki kewenangan:

a. Memilih Wapres (bila terjadi kekosongan)b. Memilih Presiden dan Wapres (jika mrk

berhalangan tetap)c. Memberhentikan atau menolak usulan

pemberhentian Presiden meskipun telah ada keputusan Mahkamah Konstitusi

MPR terdiri atas anggota DPR & DPD yang dipilih melalui Pemilu (Ps 2 ay1)

Tidak ada lagi pengangkatan anggota DPR

Tidak ada lagi golongan fungsionilRepresentasi lokal diwujudkan melalui DPD

Tidak ada C & B pada dua kamar lembaga perwakilan

DPR sebagai representation politik DPD sebagai representation regional DPD tidak memiliki kek legislatif Peran DPD: hak inisiatif RUU

tertentu, ikut membahas RUU tertentu, memberi pertimbangan RAPBN, pengawasan pelks UU tertentu

Otonomi Daerah Otonomi seluas-luasnya (residu teori),

berwujud keinginan mempertahankan NK dengan semangat federalistik

Harus ada representasi daerah yang kuat (DPD) melakukan kontrol kepada pusat pada saat pusat membuat kebijakan untuk kepentingan daerah

Msh bersifat multi tafsir dan tarik ulur dibidang kewenangan, SDN/A, Penghrgn thd Pluralistik, dan Penghrgn Kelembg Lokal

Kekuasaan Kehakiman: MA Secara tegas menyebutkan 4 lingkungan

peradilan, meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara

Tidak menyebutkan peradilan yang secara faktual ada dan kehadirannya dibutuhkan, misalnya Peradilan Niaga, Ad Hoc HAM, Pajak, KPPU, Syariyah (Aceh), Adat (Papua).

Kekuasaan Kehakiman: MK

Ide dasar: menjamin kemurnian KonstitusiKopetensi: Menguji UU terhadap UUD Sengketa antar Lembaga Negara Memeriksa Presiden & Wapres atas

kehendak DPR Pembubaran Partai Sengketa hasil Pemilu

H A M Sebagai fundamental right, tidak bisa

diambil alih negara dalam kondisi apapun Tdk konsistem merujuk prinsip universalitas

hak asasi Terkesan mengambil alih dari TAP MPR No.

XVII/MPR/1998 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM

Tidak mengatur problem kongkrit mengenai bagaimana negara melindungi, memajukan, menegakkan HAM dalam masa transisional

Kekuasaan legislative kekuasaan legislative dialihkan dari

Presiden ke lembaga DPR Presiden memiliki hak inisiatif RUU dibahas bersama antara Presiden

dan DPR untuk mendapat persetujuan bersama

Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama dlm tenggang wkt 30 hari

Jd apa makna kek leg dialihkan ke DPR

Hubungan eksekutif-legislatif Kontrol kewenangan prerogratif Presiden: Menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain harus mendapat persetujuan DPR

Mengangkat duta dan menerima duta negara asing, pemberian abolisi dan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan DPR

Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan dominasi DPR dengan membatasi atau mencampuri hak prerogratif Presiden.

Pertahanan dan Keamanan Kedudukan TNI seharusnya

ditegaskan sebagai instrumen negara dibidang pertahanan yang tunduk pada otoritas pemerintahan sipil

Perubahan kelembagaan negara Lembaga baru: KPU, Mahkamah Konstitusi,

Komisi Yudisial, DPD Lembaga yg sudah ada dan skr masuk

konstitusi: Pemerintah Daerah, Bank Sentral, DPRD

Dihapuskan: DPA Lembaga independen aktual tdk masuk

konstitusi: KPPU, KHN, Komnas HAM, Ombudsman, KPK

Bagaimana sinergi hubungan antar lembaga

Pendidikan Hak WN atas pendidikan WN wajib mengikuti dikdas Pemrth wajib membiayai Sistem pengajaran Nas: meningktkn

keimanan, ketqwn dlm rngk mencrdskn bngs

Alokasi 20% APBN/D utk pendidikan Landsn pemb IPTEK Nil agm, perstn bngs,

perdbn, dan kesejhtrn umat

Perekonomian Dlm pembhsn terjd DdLck antr

pilihan ek kekeluargn & ek terbuka, Akhirnya disepakati utk tdk dirubah Tambhn ayat ttg Perek Nas berdsr:

dmkrs dg prnsp kebersmn, effs, keadiln, beklnjtn, berws ling, kemandr, menjg keseimbngn kemjn & kestn ek nas.

Kesejahteraan Sosial Fkr mskn & anak terlntr dipelihr neg

(hrsny tanggung jwb & diatur neg) Neg mengembngkn Sistem Jaminan

sos & memberdykn masy lemah (perlu affirmative action)

Neg menydkn fas pelyn kes & fas umum (penegsn welfare state)

Pemilu diselengarakan KPU

Pemilu diselenggarakan lembaga negara tersendiri, disebut KPU

KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri

Asas Pemilu Luber dan Jurdil Pemilu untuk memilih anggota

DPR, DPRD, DPD, Presiden

Perubahan Konstitusi Usul perubahan dpt diagendakan

bila diajukan min 1/3 jml anggota MPR

Khusus bentuk NK tidak dapat dilakukan perubahan (permanent rule). Hrsnya tetap terbuka perubahan meskipun diberikan syarat yang berat.