Hak Masyarakat Akan Informasi Publik

Oleh: IstiatunKomisioner Komisi Informasi DIY

Latar Belakang

• Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik

• Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia

• Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik

• Pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi

PARTISIPASI MASYARAKAT

TRANSPARANSI(Informasi)

AKUNTABILITAS PUBLIK

 

Terdapat mekanisme yang jelas dalam proses pengambilan

keputusan dan kontrol publik

Partisipasi publik tidak dapat terlaksana tanpa adanya transparansi

Akuntabilitas sulit terlaksana tanpa pemantauan dan partisipasi publik

- Prosedur, peraturan perundangan dilaksanakan dengan konsekuen

- Tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dengan indikator kinerja dan target yang jelas

- Terbukanya akses publik tentang berbagai informasi pemerintahan - Masyarakat dapat memperoleh info tentang prosedur, peraturan, perundanngan & kebijakan

Transparansi “memaksa” peningkatan akuntabilitas

publik

                     

 PRINSIP GOOD GOVERNANCE

Hak Untuk Tahu adalah Hak Asasi Setiap warga

• Hak atas informasi adalah HAM dunia pasal 19

• “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” (pasal 28 F UUD 1945)

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang diberlakukan sejak 1 Mei 2010 merupakan penjabaran konkret dari amanat konstitusi itu. “Sejak itu hak warga negara untuk mengakses informasi publik dijamin oleh Undang-Undang,”

Tujuan No 14 Tahun 2008 Pasal 3

• Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, proses dan alasan pengambilan suatu keputusan publik;

• Mendorong partisipasi masyarakat;

• Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik,

• Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau

• Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik

Apa Beda Informasi Publik dan Informasi Privat.

Tertutup Terbuka

Diijinkan Terbuka

Diikecualikan

Informasi PublikInformasi Privat

Apa itu Informasi Publik?

informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan denganpenyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelengga-raan badan publik lainnyayang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berka-itan dengan kepentingan publik

)

• Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

• Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

• Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya

Informasi yang dikecualikan (Pasal17) karena memiliki konsekuensi sbb:

• Dapat menghambat prosespenegakan hukum,

• Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat

• Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara

• Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia

• Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional

• Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri

• Dapat mengungkapkan isiaktaotentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiats eseorang

• Dapat mengungkap rahasia pribadi(misalrekamanmedik).

• Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Setiap Informasi Publik harus dapat diperolehdengan cepat dan tepat waktu, biayaringan, dan cara sederhana [Pasal 2 ayat 3]Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publikdisampaikan dengan cara yang mudahdijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasayang mudah dipahami. [Pasal 9 ayat 4]Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publikdidasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu,dan biaya ringan. [Pasal 21

Prinsip Layanan (UU 14/2008)

Maks. 10 + 7 hari kerja

Y

PenolakanInformasi

Pasal 6 ayat (1) & (2)

Dok-4

T

Ter-bukti?

Dok-3

Uji Konsekuensi (Pasal 17 a-i)

Pasal 19

Y

Cara Mendapatkan Informasiuntuk layanan informasi berdasarkan permintaan ……….

Pasal 6 ayat 3?

Dok-2

Pertimbangan Tertulis

Pasal 7 ayat (4)

Dok-1

Pendaftaran & Klarifikasi

Pasal 22 ayat (2-6)

PermohonanInformasiPEMOHON

Pasal 22 ayat (1)

PemberitahuanTertulis

Pasal 22 ayat (7) & (8)

Dok-5

T

Apa Peran Yang Bisa Dilakukan Masyarakat?

• Akses informasi merupakan strategi pemberdayaan

• Siapa yg tahu informasi dialah yang akan menguasai

• UU n0 14 2008 menjadi senjata baru dalam pemberdayaan

• Kalau dulu yg penting adalah manfaatnya, sekarang punya hak partisipasi dan mengawasi dalam upaya pembangunan

• Mendorong terjadinya tata kelola yg lebih tranparan efektif akuntabel dll.

Matur Nuwun