gambaran umum akuntansi keuangan pemerintah daerah berbasis akrual

BUKU I

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

2014

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

GAMBARAN UMUM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

BERBASIS AKRUAL Sesuai PP No. 71 Tahun 2010

(REVISI)

Gambaran Umum Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual

i Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah - BPKP

KATA PENGANTAR

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan maka pemerintah daerah harus menyusun dan

menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menggunakan basis

akrual paling lambat tahun 2015. LKPD yang harus disusun dan disajikan menurut

PP ini meliputi Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas

(LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK). Komponen laporan keuangan tersebut hanya dapat dihasilkan melalui

sistem akuntansi yang dapat menghasilkan Laporan Keuangan (LK) berbasis

akrual dan LK berbasis kas.

Pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas

pelaporan dan entitas akuntansi berkewajiban menyelenggarakan sistem

akuntansi untuk memenuhi amanat PP 71 tersebut di atas. Kewajiban tersebut

menimbulkan kebutuhan untuk menyesuaikan sistem akuntansi berbasis kas

menuju akrual (cash towards accrual) yang sedang diterapkan saat ini ke sistem

akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010.

Penyesuaian tersebut berdampak pada perubahan atau penyesuaian sistem

penatausahaan keuangan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah

perlu menyiapkan sumber daya yang memadai.

Dalam rangka mendukung dan membantu Perwakilan BPKP melakukan asistensi

penyesuaian dan pengembangan sistem akuntansi berbasis akrual sesuai PP

Nomor 71 Tahun 2010 pada pemerintah daerah maka disusun Manual Sistem dan

Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual yang terdiri atas lima buku,

yaitu:

Buku I : Gambaran Umum Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis

Akrual

Buku II : Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis

Akrual

Buku III : Bagan Akun Standar (Chart of Accounts)

Buku IV : Jurnal Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual

Buku V : Simulasi Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Berbasis Akrual


ii Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah - BPKP

Revisi Buku I ini dilakukan dalam rangka penyempurnaan Buku I yang sudah

diterbitkan sebelumnya, antara lain:

- Menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

- Menambah Appendix 2 Akuntansi Akrual Sektor Publik di New Zealand yang

merupakan hasil customized International Study and Benchmarking Course on

Public Sector Accrual Accounting at Massey University New Zealand

merupakan bagian kegiatan dari State Accountability Revitalitation (STAR) -

ADB Loan Nomor 2929-INA sebagai bahan referensi penerapan akuntansi

akrual di negara lain.

- Menyunting kembali keseluruhan isi buku sehingga penyajian substansi materi

lebih mengalir dan sistematis.

Semoga buku ini bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi pihak-pihak

yang membutuhkannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak

atas kerja sama, dukungan, masukan, dan saran yang baik yang telah diberikan

kepada kami.

Jakarta, Maret 2014

Deputi Kepala BPKP,

Dadang Kurnia

NIP 19610930 198203 1 001

Gambaran Umum Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual

iii Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah - BPKP

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar ............................................................................................. i

Daftar Isi ....................................................................................................... iii

Bab I Pendahuluan ............................................................................... 1

A. Latar Belakang ....................................................................................... 1

B. Tujuan ...................................................................................................... 3

C. Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang Menjadi Acuan dalam Penyusunan Manual ...................................................................

3

D. Ruang Lingkup ......................................................................................... 4

E. Sistematika Penyajian ............................................................................. 4

Bab II Konsep Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual ............................................................

6

A. Ciri Keuangan Pemerintah Daerah ....................................................... 6

B. Pengguna Laporan Keuangan dan Kebutuhan Informasi ......................... 8

C. Entitas Akuntansi dan Pelaporan pada Pemerintah Daerah ...................... 9

D. Sistem dan Perlakuan Akuntansi…………………………………………….. 10

E. Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah…………………………. 15

Bab III Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual ...............................................................................................

20

A. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah …………………………………… 20

B Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ..................................................... 23

C. Hubungan Antar Komponen Laporan Keuangan .................................. 30

Bab IV Penutup .......................................................................................... 37

APPENDIX 1 Strategi Implementasi Akuntasi Berbasis Akrual

APPENDIX 2 Akuntansi Akrual Sektor Publik di New Zealand

Tim Penyusun


1 Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah - BPKP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan yang menggantikan PP No. 24 Tahun 2005 akan

memberikan pengaruh yang besar dalam perubahan sistem akuntansi yang

diterapkan oleh pemerintah daerah. Perubahan yang paling

mempengaruhi sistem akuntansi dalam peraturan tersebut adalah

perubahan basis akuntansi. Pada PP No. 24 Tahun 2005 basis akuntansi yang

dianut adalah basis kas menuju akrual (cash towards accrual), sedangkan

pada PP No. 71 Tahun 2010 basis akuntansi yang dianut adalah basis akrual.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 pasal 1 angka 8 dan 9 yang dimaksud

dengan basis kas menuju akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui

pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan berbasis kas, serta

mengakui aset, utang, dan ekuitas dana dengan berbasis akrual.

Sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui

pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial

dengan berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan

pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis

yang digunakan dalam APBD.

Oleh karena basis yang digunakan dalam menyusun APBD masih

menggunakan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga harus

disusun berdasarkan basis kas, dimana pendapatan dan penerimaan

pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum

Daerah/Bendahara Penerimaan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran

pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum

Daerah.

Selain basis akuntansi yang berbeda, juga terdapat perbedaan dalam hal

laporan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah. Dalam PP No. 24 Tahun

2005 laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah daerah



adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK),

dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 paragraf 60 laporan

keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu:

Kategori Laporan Keuangan

Laporan Pelaksanaan Anggaran Laporan Realisasi Anggaran

(LRA)

Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Finansial Laporan Operasional (LO)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Neraca

Laporan Arus Kas (LAK)

Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK)

Dari uraian di atas terlihat ada tambahan laporan yang harus dibuat oleh

pemerintah daerah, yaitu Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan

Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual

dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku

kepentingan, antara lain :

1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah.

2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban

pemerintah.

3. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa

layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Bertambahnya laporan keuangan pokok di atas akan sangat berpengaruh

dalam proses perubahan pengembangan dan implementasi sistem

akuntansi di pemerintah daerah, serta pola asistensi yang dilakukan oleh

Perwakilan BPKP. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Deputi

Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP



mengembangkan Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintahan

Daerah Berbasis Akrual. Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah

Daerah Berbasis Akrual ini terdiri atas lima buku. Buku ini adalah buku

pertama dari lima buku yang selanjutnya akan disebut dengan Buku I, yang

mengulas tentang gambaran umum akuntansi pemerintah daerah berbasis

akrual. Buku ini menjelaskan konsep dasar penyusunan laporan keuangan

pemerintah daerah berbasis akrual, sistem akuntansi pemerintah daerah

berbasis akrual, dan strategi implementasi akuntansi berbasis akrual.

B. Tujuan

Secara umum Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah

Berbasis Akrual disusun dengan tujuan untuk membantu Perwakilan BPKP

dalam melakukan asistensi pengembangan dan implementasi sistem

akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. Secara

khusus, Buku I ini bertujuan memberikan pemahaman tentang konsep dasar

penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual,

gambaran tentang bagan akun standar, perlakuan atas transaksi keuangan,

hubungan antar komponen laporan keuangan, serta strategi implementasi

akuntansi berbasis akrual.

C. Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang Menjadi Acuan dalam

Penyusunan Manual

Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan

dalam penyusunan manual ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.



7. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59

Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

8. Permenkeu Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem

Akuntansi Pemerintahan.

9. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

10. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 tentang

Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum

Negara/Daerah dan No. 03 tentang Pengakuan Penerimaan

Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah

dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas

Umum Negara/Daerah.

D. Ruang Lingkup

Buku I membahas konsep dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah

daerah berbasis akrual, sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual

yang antara lain membahas gambaran tentang bagan akun standar dan

perlakuan atas transaksi keuangan, hubungan antar komponen laporan

keuangan, prosedur akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan, dan

strategi implementasi akuntansi berbasis akrual.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Buku I ini, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan Latar Belakang, Tujuan, Ketentuan dan Peraturan

Perundang-undangan yang Mendasari Penyusunan Manual, Ruang Lingkup,

serta Sistematika Penyajian.

Bab II Konsep Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berbasis Akrual

Bab ini menguraikan konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian

laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual. Konsep tersebut

meliputi ciri keuangan pemerintah daerah, pengguna laporan keuangan

dan kebutuhan informasi, entitas akuntansi dan pelaporan pada pemerintah



daerah, sistem dan perlakuan akuntansi, serta tujuan pelaporan keuangan

pemerintah daerah.

Bab III Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual

Bab ini menguraikan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah

berbasis akrual yang meliputi gambaran tentang bagan akun standar,

perlakuan atas transaksi keuangan, prosedur akuntansi dalam penyusunan

laporan keuangan. Selain itu, bab ini juga membahas hubungan antar

komponen laporan keuangan.

Bab IV Penutup

Bab terakhir ini menguraikan simpulan dari bahasan yang sudah dijelaskan

dan menjembatani pembahasan pada buku-buku selanjutnya.

Appendix : Strategi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual

Bagian ini menguraikan strategi penerapan sistem akuntansi berbasis akrual

pada pemerintah daerah.



BAB II

KONSEP DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL

Dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual, terdapat beberapa faktor penting

yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah

daerah. Beberapa faktor penting tersebut merupakan konsep dasar bagi

penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, yang meliputi antara lain: ciri

keuangan pemerintah daerah; pengguna laporan keuangan dan kebutuhan

informasi; entitas akuntansi dan pelaporan pada pemerintah daerah; sistem dan

perlakuan akuntansi; serta tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

A. Ciri Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan keluaran (output) dari

sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, sedangkan sistem akuntansi

dikembangkan sesuai dengan kegiatan pengelolaan keuangan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lingkungan operasional

organisasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan

akuntansi dan pelaporan keuangan pada pemerintah daerah. Ciri keuangan

pemerintah daerah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan

akuntansi dan pelaporan keuangan antara lain meliputi :

1. Sistem Penganggaran Pemerintah Daerah

Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan

antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk

melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan

untuk menutup keperluan belanja tersebut, serta pembiayaan yang

diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan

demikian, anggaran mengoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan

memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan

oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup

periode tahunan. Oleh kerena itu, fungsi anggaran di lingkungan

pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan

pelaporan keuangan, antara lain karena:



a. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.

b. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan

keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang

diinginkan.

c. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi

hukum.

d. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.

e. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan

pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah

kepada publik.

Atas pertimbangan ini maka sistem penganggaran pada pemerintah

daerah akan sangat berpengaruh dalam pengembangan sistem

akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam

hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang merupakan realisasi atas belanja,

pendapatan, dan pembiayaan yang telah dianggarkan, disusun

berdasarkan basis kas. Jika anggaran disusun dan dilaksanakan

berdasarkan basis akrual, maka LRA pun disusun berdasarkan basis akrual.

2. Investasi dalam Aset yang Tidak Langsung Menghasilkan Pendapatan

Investasi yang ditanamkan oleh suatu organisasi selalu diharapkan dapat

memberikan hasil yang sebanding dengan pengorbanan yang telah

dikeluarkan. Di dalam organisasi nirlaba seperti pemerintahan, hal ini tidak

dapat dilakukan mengingat tujuan dan fungsi dari pemerintahan itu

sendiri. Pemerintah daerah adalah organisasi yang mempunyai tugas dan

fungsi memberi layanan kepada masyarakat pada setiap kegiatan

operasional yang dilakukannya.

Dalam rangka memberi layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah

menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara

langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah, seperti

gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi.

Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama

sehingga diperlukan program pemeliharaan dan rehabilitasi yang



memadai untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai.

Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah berbeda dengan

fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak

menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah, bahkan

menimbulkan komitmen pemerintah untuk memeliharanya di masa

mendatang.

3. Penggunaan Akuntansi Dana

Akuntansi dana (fund accounting) merupakan sistem akuntansi dan

pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah

yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-

masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan

keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer yang

diterima. Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian

masing-masing kelompok dana selain kelompok dana umum (the general

fund) sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan

keuangan pemerintah.

4. Penyusutan Nilai Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang

dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang

bersangkutan. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda

pemberlakuan basis akrual dalam standar akuntansi pemerintahan. Aset

yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti

tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring

dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset, maka

dilakukan penyesuaian nilai berupa penyusutan nilai aset. Penyusutan nilai

aset tersebut dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai

dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat

menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service

potential) yang akan mengalir ke pemerintah.

B. Pengguna Laporan Keuangan dan Kebutuhan Informasi

Pengguna laporan keuangan pemerintah daerah tidak terbatas pada

masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak

yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman,



tetapi juga pemerintah itu sendiri. Informasi yang disajikan dalam laporan

keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua

kelompok pengguna. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional

pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan

lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni

berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan

pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan

keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib

disajikan dengan basis kas.

C. Entitas Akuntansi dan Pelaporan pada Pemerintah Daerah

Sesuai definisi dalam PSAP 01 Paragraf 8, Entitas Akuntansi adalah unit

pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya

wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk

digabungkan pada entitas pelaporan. Dengan demikian entitas akuntansi

dapat dikatakan sebagai unit pada pemerintahan yang mengelola

anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan

menyajikan laporan keuangan berdasarkan akuntansi yang

diselenggarakannya. Berdasarkan definisi di atas maka entitas akuntansi pada

pemerintah daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Terkait

dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pada praktiknya ada yang

berstatus sebagai SKPD maupun unit di bawah SKPD, tergantung pada

kebijakan pemerintah daerah yang bersangkutan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih

entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban

berupa laporan keuangan. Oleh sebab itu, dalam penetapan entitas

pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan

penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi

tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah

dari entitas pelaporan lainnya. Dengan pertimbangan tersebut maka entitas

pelaporan pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi/kabupaten/kota.



D. Sistem dan Perlakuan Akuntansi

Untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah

diperlukan suatu sistem akuntansi yang dapat mengakomodasi kebutuhan

informasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan tersebut. Sistem

Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 pasal 1 angka 11

adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan

elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai

dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Dengan kata lain sistem akuntansi merupakan serangkaian prosedur mulai dari

proses pengumpulan data, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran,

sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat

dilakukan secara manual ataupun dengan menggunakan aplikasi komputer.

Untuk dapat melakukan penyusunan sistem akuntansi yang memadai dan

sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah maka faktor-faktor yang perlu

diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi merupakan salah satu prinsip akuntansi dan pelaporan

keuangan yang dimaksudkan sebagai ketentuan yang perlu dipahami

dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar,

penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan

kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami

laporan keuangan yang disajikan. Sesuai dengan PSAP 01 Paragraf 5 PP

No. 71 Tahun 2010 basis akuntansi yang digunakan dalam laporan

keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual. Basis akrual adalah

basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya

pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat

kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Terkait dengan basis akrual ini, dalam Kerangka Konseptual paragraf 42 PP

No. 71 tahun 2010 disebutkan bahwa basis akuntansi yang digunakan

adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset,

Kewajiban, dan Ekuitas. Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar



basis kas, maka LRA pun disusun berdasarkan basis kas. Pada paragraf 44

dinyatakan apabila anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis

akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Pemetaan basis akuntansi yang digunakan untuk setiap laporan keuangan

yang disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan pernyataan di atas

dapat dijelaskan sebagai berikut:

Basis Akuntansi Laporan Keuangan

Akrual - Laporan Operasional (LO)

- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

- Neraca

Kas - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

- Laporan Perubahan SAL (LPSAL)

- Laporan Arus Kas (LAK)

Hasil pemetaan tersebut akan mempengaruhi penyusunan sistem dan

perlakuan akuntansi yang akan ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan (LK)

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya

kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi

sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban,

ekuitas, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan

pembiayaan sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas

pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan

jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh

kejadian atau peristiwa terkait.

Faktor pengakuan unsur LK dalam penyusunan sistem akuntansi

merupakan hal yang sangat penting karena faktor ini akan terkait erat

dengan penatausahaan keuangan termasuk dokumen-dokumen yang

akan digunakan. Misalnya, mengenai pengakuan pendapatan-LO. Dalam

Standar Akuntansi Pemerintahan pengakuan pendapatan-LO mempunyai

karakteristik sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-

undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.



b. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan

yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-

undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

c. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang

telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya

penagihan.

d. Dalam hal instansi pemerintah berbentuk Badan Layanan Umum (BLU),

pendapatan diakui dengan mengacu kepada peraturan perundangan

yang mengatur mengenai BLU.

Atas dasar karakteristik tersebut di atas, maka timbulnya hak untuk ditagih

maupun hak yang telah diterima akan terkait dengan terbitnya suatu

dokumen di dalam proses penatausahaan keuangan. Sebagai contoh

transaksi untuk hak tagih yang akan diakui, misalnya saat dokumen Surat

Ketetapan Pajak (SKP) terbit. Saat dokumen ini terbit, maka hak tagih atas

pendapatan timbul sehingga pengakuan atas pendapatan tersebut harus

segera dilakukan. Pembahasan lebih lanjut mengenai pengakuan akan

diuraikan pada buku-buku berikutnya.

3. Pengukuran

Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui dasar-dasar pengukuran

yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan.

Apabila lebih dari satu dasar pengukuran digunakan dalam penyusunan

laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai

untuk dapat mengindikasikan unsur laporan keuangan yang

menggunakan dasar pengukuran tersebut. Oleh sebab itu, pengukuran

akan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan

suatu sistem akuntansi.

Pengakuan dan pengukuran merupakan dua hal yang saling terkait.

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat

peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun

ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak.

Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak

mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup



diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Uraian di atas

sejalan dengan definisi pengukuran yang diuraikan dalam Kerangka

Konseptual Paragraf 98 PP No. 71 tahun 2010. Pengukuran adalah proses

penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam

laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan

menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi

atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh

aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi

yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang

bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan

mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing

dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4. Pengungkapan

Pernyataan No. 01 Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 01) Paragraf 25

PP No. 71 tahun 2010 mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada

lembar muka (on the face) laporan keuangan, pengungkapan pos-pos

lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas

Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format ilustrasi yang dapat

diikuti oleh suatu entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing.

Pengungkapan tersebut dalam arti yang seluas-luasnya, meliputi pos-pos

yang disajikan dalam setiap lembar muka laporan keuangan maupun

dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian definisi

pengungkapan dapat diartikan sebagai proses menyajikan setiap pos

dalam laporan keuangan agar dapat digunakan sebagai informasi dalam

mengambil keputusan oleh pembaca laporan. Dalam menentukan

apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus

mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu

pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam

laporan keuangan.



Sebagai contoh pengungkapan pos dalam laporan keuangan adalah

pengungkapan pos-pos neraca. Contoh pengungkapan ini akan bervariasi

untuk setiap pos, misalnya:

a. Piutang dirinci menurut piutang pajak, retribusi, penjualan, fihak terkait,

uang muka, dan lainnya; piutang transfer dirinci menurut sumbernya.

b. Persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur

akuntansi untuk persediaan.

c. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar

yang mengatur tentang aset tetap.

d. Utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya.

e. Dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya.

f. Pengungkapan kepentingan pemerintah dalam perusahaan

negara/daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan,

tingkat pengendalian, dan metode penilaian.

Faktor pengungkapan juga merupakan faktor penting yang harus

diperhatikan dalam penyusunan sistem akuntansi. Seperti telah diuraikan di

atas, dalam penyusunan suatu sistem akuntansi, pengungkapan juga akan

terkait dengan proses penganggaran dan penatausahaan keuangan

terutama dalam penyusunan Bagan Akun Standar (BAS). Hal ini

disebabkan oleh fungsi dari BAS itu sendiri. BAS merupakan langkah awal

yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan pengungkapan.

5. Periode Pelaporan

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Dalam situasi tertentu, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan

tahun anggaran, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan

keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang

atau lebih pendek dari satu tahun. Apabila laporan keuangan disajikan

dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu

tahun, entitas pelaporan perlu mengungkapkan informasi berikut :

a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.

b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti

arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.



Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan penting dilakukan

agar pengguna menyadari bahwa jumlah-jumlah yang disajikan untuk

periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat

diperbandingkan. Contoh selanjutnya adalah dalam masa transisi dari

akuntansi berbasis kas ke akrual, suatu entitas pelaporan mengubah

tanggal pelaporan entitas-entitas akuntansi yang berada dalam entitas

pelaporan untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan

konsolidasian.

6. Pencatatan

Faktor terakhir yang harus diperhatikan dalam penyusunan sistem akuntansi

adalah pencatatan. Pencatatan merupakan bagian dari proses akuntansi

yang pengertiannya adalah suatu kegiatan mencatat/merekam pos-pos

laporan keuangan yang terpengaruh oleh suatu transaksi/kejadian

keuangan setelah adanya pengakuan dan pengukuran atas transaksi dan

kejadian keuangan tersebut. Oleh sebab itu, pencatatan terkait erat

dengan pengakuan. Pencatatan dalam proses akuntansi sering disebut

dengan proses pembuatan jurnal. Jurnal inilah yang akan menjadi bagian

penting dalam pembuatan sistem akuntansi. Lebih lanjut mengenai jurnal

akan diuraikan dalam buku-buku selanjutnya.

E. Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Tujuan Umum Pelaporan Keuangan

Setiap pelaporan yang dibuat oleh pemerintah daerah mempunyai tujuan

yang akan dicapai, demikian juga pelaporan keuangan. Laporan

keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan

prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi

besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan,

sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko

dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan

informasi bagi pengguna mengenai:



a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai

dengan anggaran.

b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan

ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

2. Tujuan Khusus Pelaporan Keuangan

Seperti telah diuraikan dalam BAB I buku ini, terdapat perbedaan laporan

yang harus dibuat oleh pemerintah daerah menurut PP No. 24 Tahun 2005

dan PP No. 71 Tahun 2010, sebagai berikut:

Kategori Laporan

Keuangan

PP

24

PP

71 Keterangan

Laporan

Pelaksanaan

Anggaran

Laporan

Realisasi

Anggaran

(LRA)

√ √ Mengungkapkan kegiatan

keuangan pemerintah

pusat/daerah yang

menunjukkan ketaatan

terhadap APBN/APBD

Laporan

Perubahan

Saldo

Anggaran

Lebih

(LPSAL)

- √ Menyajikan secara komparatif

dengan periode sebelumnya

untuk pos-pos Saldo Anggaran

Lebih awal; Penggunaan Saldo

Anggaran Lebih;Sisa

Lebih/Kurang Pembiayaan

Anggaran tahun berjalan;

Koreksi Kesalahan Pembukuan

tahun Sebelumnya; dan Lain-

lain;serta Saldo Anggaran Lebih

Akhir.

Laporan

Finansial

Laporan

Operasional

(LO)

- √ Menyajikan pos-pos untuk

Pendapatan-LO dari kegiatan

operasional; Beban dari

kegiatan operasional;

Surplus/defisit dari Kegiatan Non

Operasional, bila ada; Pos luar

biasa, bila ada; dan



Kategori Laporan

Keuangan

PP

24

PP

71 Keterangan

Surplus/defisit-LO.

Neraca √ √ Menggambarkan posisi

keuangan suatu entitas

pelaporan mengenai aset,

kewajiban, dan ekuitas pada

tanggal tertentu.

Laporan

Arus Kas

(LAK)

√ √ Menyajikan informasi mengenai

sumber, penggunaan,

perubahan kas dan setara kas

selama satu periode akuntansi,

dan saldo kas dan setara kas

pada tanggal pelaporan.

Laporan

Perubahan

Ekuitas (LPE)

- √ Menyajikan sekurang

kurangnya pos-pos untuk

Ekuitas awal; Surplus/defisit-LO

pada periode bersangkutan;

Koreksi-koreksi yang langsung

menambah/ mengurangi

ekuitas, yang antara lain

berasal dari dampak kumulatif

yang disebabkan oleh

perubahan kebijakan akuntansi

dan koreksi kesalahan

mendasar, misalnya: koreksi

kesalahan mendasar dari

persediaan yang terjadi pada

periode-periode

sebelumnya;dan perubahan

nilai aset tetap karena revaluasi

aset tetap; dan Ekuitas akhir.

Catatan atas Catatan √ √ Menyajikan penjelasan atau



Kategori Laporan

Keuangan

PP

24

PP

71 Keterangan

Laporan

Keuangan

atas

Laporan

Keuangan

(CaLK)

daftar terinci atau analisis atas

nilai suatu pos yang disajikan

dalam Laporan Realisasi

Anggaran, Laporan Perubahan

Saldo Anggaran Lebih, Neraca,

Laporan Operasional, Laporan

Arus Kas, dan Laporan

Perubahan Ekuitas. Termasuk

pula dalam Catatan atas

Laporan Keuangan adalah

penyajian informasi yang

diharuskan dan dianjurkan oleh

Standar Akuntansi

Pemerintahan serta

pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang

diperlukan untuk penyajian

yang wajar atas laporan

keuangan, seperti kewajiban

kontinjensi dan komitmen-

komitmen lainnya.

Dari tabel di atas, maka tujuan khusus dari pelaporan keuangan sesuai

dengan jenis laporannya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan

sumber daya keuangan yang disajikan LRA;

b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode

berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang disajikan dalam

LRA dan LAK;

c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang

digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah

dicapai yang disajikan dalam Neraca dan LRA;



d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan

mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya yang

disajikan LRA dan LAK;

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas

pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik

jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari

pungutan pajak dan pinjaman yang disajikan dalam Neraca dan LPE;

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas

pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai

akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan yang

disajikan dalam LPE dan Neraca;

g. Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih

tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang

disajikan dalam LPSAL;

h. Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan

penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan yang

disajikan dalam LO;

i. Menyediakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera

dalam laporan keuangan dan informasi tentang kebijakan akuntansi

yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang

diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar

Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan

untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar yang

disajikan dalam CaLK.



BAB III

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

BERBASIS AKRUAL

Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari

proses pengumpulan data/bukti transaksi keuangan, pencatatan,

pengklasifikasian, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang dapat dilakukan secara

manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem akuntansi juga merupakan

suatu cara untuk menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan posisi

keuangan pada tanggal pelaporan dan kinerja suatu entitas pada satu periode

pelaporan. Laporan keuangan yang dihasilkan terdiri atas beberapa komponen

yang dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar yaitu kelompok laporan

pelaksanaan anggaran dan kelompok laporan finansial, serta catatan atas

laporan keuangan. Oleh karena itu, dalam mengembangkan sistem akuntansi

harus memperhatikan sistem dan prosedur akuntansi serta hubungan antar

komponen laporan keuangan.

Sistem dan prosedur akuntansi serta penyusunan laporan keuangan harus

dikembangkan berdasarkan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan oleh

pemerintah daerah. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah ditetapkan melalui

peraturan kepala daerah dan harus dipastikan tidak ada perbedaan dengan

perturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur akuntansi pemerintah

daerah.

A. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah

Dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan

suatu sistem yang dijadikan acuan dalam setiap proses akuntansi yang

dilakukan, yang sering disebut dengan sistem akuntansi. Sejak terbitnya PP

No. 24 Tahun 2005, pemerintah daerah menerapkan sistem akuntansi dengan

basis kas menuju akrual. Dengan terbitnya PP No. 71 Tahun 2010 yang

mewajibkan pemerintah daerah menyajikan laporan keuangan dengan basis

akrual akan mempengaruhi sistem akuntansi yang diterapkan selama ini.



Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) merupakan suatu instrumen

penting yang harus disiapkan dalam rangka implementasi SAP berbasis

akrual. SAPD sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah

ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur

pencatatan dengan menggunakan akuntansi double entry melalui alat-

alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan

keuangan itu sendiri.

Dalam penyusunan suatu sistem akuntansi, harus dibuatkan prosedur yang

rinci mulai dari apa yang harus dilakukan ketika ada transaksi keuangan,

siapa yang melakukan, di unit mana dilakukannya, kapan dilakukan, kenapa

dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya. Prosedur yang disusun harus

terstruktur berdasarkan jenis-jenis transaksi keuangan dan tingkatan unit kerja.

Prosedur ini dapat diuraikan dalam sebuah penjelasan langkah demi langkah

yang dijelaskan melalui sebuah gambaran deskriptif atau bagan alir.

Selain itu, prosedur juga telah memperhitungkan antara biaya dan manfaat

serta harus sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Seluruh prosedur yang dibuat harus menjamin optimalisasi ketepatan,

keakuratan, serta akuntabilitas informasi yang disajikan. Intinya SAPD sebagai

suatu pedoman dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para petugas

khususnya fungsi akuntansi.

Untuk menyusun SAPD tersebut, perlu memperhatikan beberapa tahapan

sebagai berikut :

1. Identifikasi prosedur

Tahapan penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah dimulai dari

memahami proses bisnis pada pemerintah daerah khususnya terkait

siklus pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan siklus itulah tim

penyusun SAPD mengidentifikasi prosedur-prosedur apa saja yang

harus dibuat.

2. Menentukan pihak-pihak terkait

Setelah prosedur-prosedur teridentifikasi, ditentukan pihak-pihak yang

terkait pada masing-masing prosedur. Masing-masing pihak memiliki



peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output yang

diinginkan.

3. Menentukan dokumen terkait

Setelah prosedur dan pihak terkait ditentukan, langkah selanjutnya

adalah mengidentifikasi dokumen-dokumen yang mengalir pada

prosedur sekaligus menentukan pihak-pihak pengguna dokumen

tersebut. Dari semua dokumen tersebut diidentifikasi dokumen mana

yang valid untuk dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan

jurnal.

4. Menentukan jurnal standar

Pada setiap prosedur yang telah ditetapkan tim penyusun menelaah

SAP dan kebijakan akuntansi terkait. Berdasarkan penelaahan tersebut

tim penyusun menentukan jurnal debet dan kredit yang akan

digunakan untuk mencatat.

5. Menuangkannya dalam langkah teknis

Langkah terakhir dalam penyusunan SAPD ialah menyusun langkah

teknis. Langkah teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi

yang menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi,

dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana pihak-pihak

tersebut memperlakukan dokumen-dokumen yang terkait. Selain itu,

diberikan ilustrasi atau format pencatatan dalam bentuk penjurnalan

akuntasi di setiap bagian alur atau transaksi yang membutuhkan

pencatatan.

Pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem akuntansi pemerintah

daerah dengan menambahkan bagan alir dan ilustrasi soal atau transaksi

beserta jawabannya.

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual menggunakan bagan akun

standar/rekening yang pengelompokannya agak berbeda dengan sistem

akuntansi basis kas menuju akrual. Bagan akun ini mengacu pada Pedoman

Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP), sesuai Peraturan Menteri

Keuangan Nomor: 238/PMK.05/201, tanggal 23 Desember 2011.

Pengelompokan akun dalam bagan akun standar ini disesuaikan dengan

jenis laporan yang akan dihasilkan dalam akuntansi berbasis akrual.



Sebagai contoh untuk penyusunan Laporan Operasional (LO), yang belum

ada pada akuntansi berbasis kas menuju akrual, maka pada basis akrual

dibuat pengelompokan tersendiri atas akun-akun Pendapatan-LO dan

Beban. Penjelasan lebih lanjut atas bagan akun ini terdapat pada Buku III

yang berjudul Bagan Akun Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis

Akrual.

Terkait dengan bagan akun standar yang digunakan dalam sistem akuntansi

basis akrual, metode pecatatan yang akan digunakan juga akan berbeda

dengan basis kas menuju akrual. Hal ini sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010,

meskipun telah diwajibkan menyajikan laporan keuangan dengan basis

akrual namun laporan keuangan dengan basis kas seperti Laporan Realisasi

Anggaran tetap harus disajikan. Dengan demikian sistem akuntansi berbasis

akrual yang akan diterapkan akan mengakomodasi baik basis akrual

maupun basis kas dalam satu sistem. Oleh sebab itu, metode pencatatan

yang digunakan dalam sistem akuntansi berbasis akrual untuk mencatat

transaksi penerimaan dan pengeluaran kas akan langsung berpengaruh

terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO).

Hal ini membawa konsekuensi dilakukannya dua jenis penjurnalan sekaligus

baik untuk LRA maupun LO sesuai dengan saat pengakuannya.

Pengakuan saat penerimaan kas maupun pengeluaran kas dilakukan

dengan membuat jurnal pada akun Kas untuk proses penyajian Laporan

Operasional (LO). Dengan demikian terkait penerimaan kas maupun

pengeluaran kas untuk proses penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

tidak dapat menggunakan akun Kas agar tidak terjadi duplikasi pengakuan

Kas. Oleh karena itu, untuk mencegah duplikasi pencatatan akun Kas dalam

sistem akuntansi berbasis akrual ini akan digunakan akun Perubahan Saldo

Anggaran Lebih (Perubahan SAL). Akun ini akan menjadi pengganti akun Kas

terkait dengan sistem akuntansi yang akan menghasilkan penyajian LRA.

Akun ini masuk sebagai kelompok akun nominal yang harus bersaldo nihil di

akhir tahun. Penjelasan lebih lanjut mengenai proses penjurnalan ini dapat

dilihat di Buku IV yang berjudul Jurnal Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

Berbasis Akrual dan Buku V yang berjudul Simulasi Pembukuan dan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.



Secara umum, prosedur akuntansi dalam menyusun laporan keuangan

adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Transaksi Keuangan,

Langkah pertama dalam penyusunan laporan keuangan dimulai dari

identifikasi transaksi keuangan. Identifikasi transaksi keuangan

dimaksudkan untuk mengetahui jenis transaksi tersebut dari setiap

dokumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Dokumen

yang diterbitkan dimulai dari dokumen dalam proses penganggaran,

penatausahaan, dan pembukuan/akuntansi. Saat proses penganggaran

dokumen yang diterbitkan diantaranya Rencana Kerja Anggaran (RKA),

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Perda APBD. Kemudian

untuk proses penatausahaan dokumen yang diterbitkan adalah Surat

Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat

Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

untuk sisi pengeluaran. Sedangkan dokumen untuk sisi penerimaan

adalah Bukti Penerimaan dan Surat Tanda Setoran (STS). Dokumen yang

diterbitkan oleh proses pembukuan/akuntansi misalnya memo jurnal.

Dari setiap dokumen yang diterbitkan akan dilakukan identifikasi sesuai

dengan prinsip dan perlakuan akuntansi yang telah ditetapkan oleh

standar dan telah dijelaskan pada pembahasan di atas. Identifikasi

transaksi yang dilakukan mulai dari pengakuan, pengukuran,

pencatatan, dan pengungkapannya. Hal ini menjadi penting karena

dimaksudkan untuk dapat mengetahui apakah dokumen yang

diterbitkan harus ditindaklanjuti dengan proses berikutnya.

Ketika suatu dokumen diterbitkan dan berdasarkan hasil analisis transaksi

keuangan menyatakan bahwa pengakuan harus dilakukan maka

dokumen tersebut akan menjadi dasar atau titik tolak proses pengakuan.

Penjelasan di atas inilah yang akan menjadi landasan dalam penyusunan

sistem akuntansi bagi pemerintah daerah atas setiap transaksi keuangan

yang ada dan terjadi di pemerintah daerah. Hal ini akan menjadi suatu

pedoman bagi seluruh SKPD dalam melaksanakan proses penyusunan

laporan keuangannya.



2. Membuat Jurnal atas Transaksi Keuangan

Dari hasil identifikasi transaksi keuangan yang telah dilakukan dan ketika

suatu dokumen diidentifikasi sebagai titik tolak pengakuan, maka proses

pembuatan jurnal merupakan proses lanjutan yang akan dilaksanakan.

Jurnal ini akan menjadi suatu langkah pengungkapan maupun

pencatatan atas transaksi keuangan yang terjadi sesuai dengan akun-

akun yang telah ditetapkan dalam bagan akun standar.

3. Posting ke Buku Besar

Setelah transaksi keuangan telah dicatat dalam jurnal maka transaksi

tersebut akan dikelompok-kelompokan atau diklasifikasikan ke dalam

akun buku besar sesuai dengan kelompok akun dalam bagan akun

standar. Proses posting ini dapat dilakukan secara periodik maupun

secara real time.

4. Penyusunan Laporan Keuangan.

Tujuan akhir dari seluruh prosedur akuntansi adalah penyusunan laporan

keuangan. Dalam proses penyusunan laporan keuangan ini terdapat

beberapa prosedur yang merupakan bagian dari proses penyusunan

laporan keuangan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Menyusun Neraca Saldo

Berdasarkan pengikhtisaran pada proses posting ke buku besar, maka

nilai akhir (saldo) dari setiap kelompok akun tersebut akan dapat

diambil menjadi informasi dasar dalam menyusun neraca saldo.

b. Membuat Jurnal Penyesuaian

Dalam proses penyusunan laporan keuangan, terdapat kebijakan

maupun perlakuan akuntansi yang perlu diakomodasi pada akhir

tahun, misalnya pengakuan persediaan akhir apabila menggunakan

metode periodik, penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak

berwujud, pengakuan bagian lancar utang/piutang, dan

kebijakan/perlakuan akuntansi lainnya. Hal ini dilakukan agar

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan

informasi yang akurat dan sesuai dengan posisi yang sebenarnya

sehingga dapat diyakini kewajarannya. Kebijakan maupun perlakuan



akuntansi tersebut di atas diakomodasi dalam bentuk jurnal

penyesuaian yang dibuat pada akhir tahun.

c. Jurnal Penutup

Dalam kelompok laporan pelaksanaan anggaran dan kelompok

laporan finansial, sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku

umum, terdapat akun-akun yang bersifat riil maupun bersifat

nominal. Atas akun nominal harus dilakukan penutupan karena akun

ini merupakan akun yang hanya digunakan untuk satu tahun

anggaran saja. Proses ini dilakukan dengan membuat jurnal penutup.

Setelah proses jurnal penutup dilakukan maka laporan keuangan dapat

disusun. Alur penyusunan laporan keuangan yang menggambarkan

hubungan antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan diuraikan

sebagai berikut:



Entitas Akuntansi Entitas Pelaporan

1. Identifikasi transaksi keuangan 2. Membuat jurnal atas transaksi

keuangan 3. Posting ke buku besar 4. Penyusunan laporan keuangan

- menyusun neraca saldo - membuat jurnal penyesuaian - jurnal penutup dan - penyusunan laporan keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

2. Laporan Operasional (LO); 3. Laporan Perubahan Ekuitas

(LPE); 4. Neraca; 5. Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK).

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasian

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Konsolidasian

3. Laporan Arus Kas (LAK) Konsolidasian 4. Laporan Operasional (LO)

Konsolidasian 5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Konsolidasian 6. Neraca Konsolidasian 7. Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK) Konsolidasian

1. Menyusun Laporan Arus Kas (LAK)

2. Konsolidasi Laporan dari Entitas Akuntansi

3. Jurnal Penyesuaian 4. Menyusun Laporan Perubahan

SAL (LPSAL) 5. Menyusun Laporan Konsolidasi

ALUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN



B. Hubungan Antar Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PP No. 71 tahun 2010

dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar dan Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK). Dua kelompok besar tersebut yaitu Kelompok Laporan

Pelaksanaan Anggaran dan Kelompok Laporan Finansial.

1. Kelompok Laporan Pelaksanaan Anggaran

Kelompok laporan pelaksanaan anggaran mengungkapkan kegiatan

keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap

APBD. Kelompok laporan ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran

(LRA), dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). LRA

disajikan berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan tentang anggaran. Oleh karena sampai dengan

saat ini undang-undang tentang pengelolaan keuangan negara

menyatakan bahwa anggaran disusun berdasarkan basis kas, maka LRA

pun disajikan berdasarkan basis kas. Laporan Realisasi Anggaran juga

menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya

dalam satu periode pelaporan.

Bentuk dan pola hubungan antara masing-masing laporan pelaksanaan

anggaran dapat digambarkan sebagai berikut:



a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

NO Akun Anggaran Realisasi

I. Pendapatan-LRA 140 160

II. Belanja (100) (90)

III. Transfer (15) (15)

IV. Surplus/Defisit (I - II - III) 25 55

V. Penerimaan Pembiayaan:

- Penggunaan SAL/SiLPA

Tahun Sebelumnya

10 10

- Pencairan Dana

Cadangan

5 5

Jumlah Penerimaan

Pembiayaan

15 15

VI. Pengeluaran Pembiayaan (40) (35)

VII. Pembiayaan Netto (V - VI) (25) (20)

VIII. SAL/SiLPA (Tahun Berjalan) (IV

+ VII)

0 35

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

I. SAL/SiLPA (Awal) 10

II. Penggunaan SAL/SiLPA Tahun Sebelumnya

(sebagai penerimaan pembiayaan tahun

berjalan)

(10)

III. SAL/SiLPA (Tahun Berjalan) 35

IV Koreksi kesalahan pembukuan tahun

sebelumnya

1

V Lain-lain 0

IV. SAL/SiLPA (Akhir) (I - II + III +IV+V) 36

Dari gambar tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa akun

Penggunaan SAL/SiLPA Tahun Sebelumnya pada LRA sama dengan

akun SAL/SiLPA Awal pada LPSAL, karena dalam akuntansi

pemerintahan daerah, pada saat penyusunan APBD dan realisasinya,



seluruh SAL/SiLPA Tahun Sebelumnya harus dianggarkan/ direalisasikan.

LRA menghasilkan SAL/SiLPA Tahun Berjalan, yang akan dimasukkan ke

dalam LPSAL untuk menambah saldo SAL. Dalam LRA terdapat rincian

Penerimaan Pembiayaan, yang salah satu sumbernya adalah

Penggunaan SAL/SiLPA. Dalam LRA, nilai akun Penggunaan SAL/SiLPA

menambah nilai SAL/SILPA, sehingga dalam LPSAL harus dikurangkan

terlebih dahulu terhadap SAL Awal agar tidak terjadi dua kali

penghitungan.

2. Kelompok Laporan Finansial

Kelompok laporan finansial merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari satu set laporan keuangan. Kelompok laporan finansial terdiri atas:

a. Laporan Operasional (LO)

b. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

c. Neraca

d. Laporan Arus Kas (LAK)

Kecuali LAK, seluruh komponen kelompok laporan finansial ini disusun

berdasarkan basis akrual. Bentuk dan pola hubungan masing-masing

jenis dalam kelompok laporan finansial dapat digambarkan sebagai

berikut:



a. Laporan Operasional (LO)

I. Pendapatan-LO 145 II. Beban 75

III. Surplus/Defisit Operasional (I

- II) 70

IV. Kegiatan Non Operasional 20 V. Pos Luar Biasa (5)

VI. Surplus/Defisit - LO (III + IV +

V) 85

b. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

I. Ekuitas Awal 350 II. Surplus/Defisit - LO 85

III. Ekuitas Akhir (I - II) 435

c. Neraca

I. Aset 515 II. Kewajiban dan Ekuitas 515

1. Kewajiban 80

2. Ekuitas 435

d. Laporan Arus Kas (LAK)

I. Arus Kas dari Aktivitas Operasi (Arus Masuk

Kas - Arus Keluar Kas) xxx

II. Arus Kas dari Aktivitas Investasi (Arus Masuk


III Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (Arus

Masuk Kas - Arus Keluar Kas) xxx

IV Arus Kas dari Aktivitas Transitoris (Arus Masuk


V Kenaikan/Penurunan Kas (I + II + III + IV) xxx VI Saldo Awal Kas di BUN/BUD, Bendahara

Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan xxx

VI Saldo Akhir Kas di BUN/BUD, Bendahara

Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan

(V + VI)

xxx

Dari gambar tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Surplus/Defisit-LO dalam Laporan Operasional akan menambah

Ekuitas Awal dalam Laporan Perubahan Ekuitas sehingga menjadi

Ekuitas Akhir;



2) Saldo Ekuitas Akhir dalam Laporan Perubahan Ekuitas akan sama

nilainya dengan saldo akun Ekuitas dalam Neraca;

3) Saldo akhir Kas dalam Laporan Arus Kas merupakan saldo Kas

dalam Aset di Neraca.

3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan yang sering disebut dengan CaLK

merupakan penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu

pos yang disajikan dalam laporan keuangan. CaLK merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari lembar muka laporan keuangan. Lembar

muka laporan keuangan terdiri dari kelompok laporan pelaksanaan

anggaran dan kelompok laporan finansial.

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun,

namun demikian dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan dapat

mengubah tanggal pelaporannya. Jika hal ini terjadi maka diperlukan

penjelasan yang memadai berkenaan hal tersebut yang disajikan di

dalam CaLK. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan di

dalam CaLK tersebut dimaksudkan agar pengguna laporan menyadari

kalau jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan periode sekarang

tidak dapat diperbandingkan dengan jumlah-jumlah pada periode

sebelumnya.

Selain itu, hal-hal lain yang belum dapat dijelaskan pada lembar muka

laporan keuangan juga harus diungkapkan dalam CaLK. Dengan kata

lain setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi dan

diungkapkan secara jelas. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan

dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk

pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan

keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai

potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu,

untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan

harus dibuat CaLK yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna

dalam memahami laporan keuangan.



Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca

laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi basis kas

mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep

akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan

sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah

seperti laporan keuangan perusahaan. Pembahasan umum dan

referensi ke akun-akun laporan keuangan menjadi penting bagi

pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi

dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan dapat membantu

pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan

keuangan.

Untuk dapat mencapai hal itu maka perlu disajikan informasi yang

memadai dalam CaLK, meliputi:

1) Nama entitas pelaporan, apakah SKPD atau pemerintah daerah;

2) Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas akuntansi atau

konsolidasian dari beberapa entitas akuntansi/pelaporan;

3) Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan

keuangan, yang sesuai dengan komponen laporan keuangan yang

dimaksud;

4) Mata uang pelaporan; dan

5) Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka

pada laporan keuangan, misalnya dalam ribuan atau jutaan.

Selain itu, agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami

dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya,

CaLK juga mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan

berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian

target;

4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas

transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;



5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada

lembar muka laporan keuangan;

6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka

laporan keuangan;

7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang

tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.



BAB IV

PENUTUP

Penjelasan sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya memberikan

gambaran akan pentingnya sebuah referensi dalam rangka penerapan SAP

berbasis akrual bagi Perwakilan BPKP saat melakukan asistensi pada pemerintah

daerah di wilayah kerjanya. Buku I yang merupakan bagian pertama dari Manual

Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual ini berisi

kebijakan umum dan kerangka dasar dalam pengembangan sistem akuntansi

berdasar SAP berbasis akrual yang akan diuraikan dalam buku-buku selanjutnya.

Manual yang terdiri atas lima buku diharapkan dapat memberikan referensi yang

seragam bagi seluruh Perwakilan BPKP dalam melakukan asistensi kepada

pemerintah daerah. Perwakilan BPKP dapat menggunakan manual ini sebagai:

1. Referensi dalam membantu pemerintah daerah menyusun produk-produk

hukum dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual.

Produk hukum pemerintah daerah merupakan acuan yang akan menjadi

landasan penerapan suatu sistem di pemerintah daerah. Produk hukum yang

dapat disusun diantaranya:

a. Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Sistem dan Prosedur

Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah yang mengacu pada

Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah

daerah yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan setelah

berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri;

b. Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Kebijakan Akuntansi;

c. Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota lainnya yang terkait penerapan SAP

berbasis akrual.

2. Referensi dalam menyusun dan melaksanakan strategi implementasi SAP

berbasis akrual.

Strategi implementasi merupakan hal penting yang menjamin bahwa apa

yang dirumuskan terlaksana dengan baik. Strategi implementasi merupakan

keseluruhan pekerjaan yang dimaksudkan untuk melaksanakan

perencanaan strategi yang telah dipilih. Strategi implementasi menunjukkan



suatu proses dimana strategi dan kebijakan dilaksanakan melalui satu

program, anggaran, dan prosedur.

3. Referensi dalam penyusunan rencana tindak saat melakukan asistensi

penerapan SAP berbasis akrual bagi pemerintah daerah.

Rencana tindak merupakan hal yang sangat penting bagi Perwakilan BPKP

untuk dapat mengatur strategi dan alokasi baik waktu maupun sumber daya.

Dengan manual ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengambil

suatu kebijakan mengenai rencana alokasi waktu penerapannya (time

schedule). Rencana alokasi waktu tersebut dapat digunakan untuk

menentukan rencana sumber daya manusia yang dibutuhkan, tolok ukur

setiap tahapan proses pelaksanaan kegiatan asistensi, pedoman mengukur

batas waktu tiap tahapan penerapan SAP berbasis akrual, dan lain

sebagainya.

Dengan demikian buku-buku berikutnya akan menjadi bagian penting dalam

pembuatan manual referensi ini. Secara singkat sistematika buku-buku berikutnya

dapat diuraikan sebagai berikut:

BUKU II SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS

AKRUAL

Isi dalam buku ini akan menguraikan siklus serta langkah-langkah

secara kronologis dalam proses akuntansi dan penyusunan laporan

keuangan sesuai SAP berbasis akrual yang disajikan per tahapan

proses pengelolaan keuangan yang dimulai dari proses

penganggaran, penatausahaan, hingga pembukuan. Buku ini terdiri

dari enam bab yaitu Pendahuluan; Kebijakan Akuntansi, Proses

Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi SKPD, Akuntansi PPKD, dan

Akuntansi Konsolidasi.

BUKU III BAGAN AKUN STANDAR (CHART OF ACCOUNTS)

Secara garis besar buku ini akan berisi mengenai segala hal yang

berhubungan dengan bagan akun mulai dari kriteria klasifikasi tiap

akun, kodering akun, serta contoh akun. Buku ini terdiri dari satu bab

yang terdiri dari latar belakang dan pentingnya Bagan Akun

Standar, tujuan pembakuan Bagan Akun Standar, dan Bagan Akun

Standar.



BUKU IV JURNAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

BERBASIS AKRUAL

Buku yang terdiri dari sembilan bab ini akan menjelaskan

bagaimana melakukan identifikasi transaksi-transaksi yang umum

terjadi di daerah serta jurnal standarnya. Bab-bab dalam buku ini

adalah bab Pendahuluan; Jurnal Standar Anggaran; Jurnal Standar

Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA; Jurnal Beban dan Belanja;

Jurnal Standar Pembiayaan; Jurnal Standar Aset, Kewajiban, dan

Ekuitas; Jurnal Standar Penyesuaian Akhir Tahun, Jurnal Standar

Penutup; dan Jurnal Standar Koreksi.

BUKU V SIMULASI PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN LKPD BERBASIS AKRUAL

Buku ini akan memberikan contoh penerapan seluruh seluruh sistem

dan prosedur akuntansi sesuai dengan manual yang telah dibuat

sekaligus sebagai sarana pengujian terhadap substansi manual

yang telah dibuat. Buku ini terdiri dari empat bab yaitu bab

Pendahuluan; Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); dan

Akuntansi Konsolidasi Pemerintah Daerah. Buku ini juga dilengkapi

dengan lampiran BAS dan APBD yang digunakan dalam simulasi.



APPENDIX 1

STRATEGI IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

I. Latar Belakang

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah

menerapkan SAP berbasis akrual. Selain itu, Pemerintah juga diwajibkan untuk

menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP. Sistem

Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah akan diatur dengan Peraturan

Menteri Keuangan yang mengacu pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi

Pemerintahan, sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah

daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang juga

mengacu pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pedoman

Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan tersebut diatur dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tanggal 23 Desember 2011 setelah

berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal

6 PP No. 71 Tahun 2010.

Kewajiban ini tentu saja bukan merupakan hal yang mudah bagi pemerintah

daerah untuk segera menerapkannya, mengingat penerapan PP No. 24 Tahun

2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mewajibkan pemerintah

dan pemerintah daerah menerapkan SAP berbasis kas menuju akrual (cash

towards accrual) pelaksanaannya masih belum sesuai dengan yang

diharapkan. Sejauh ini, tingkat penerapan pada beberapa pemerintah daerah

dapat dikatakan masih dalam tahap pemenuhan peraturan saja. belum

sepenuhnya sampai pada tataran penerapan sistem yang menyeluruh

(substance).

Dengan realitas tersebut maka penerapan PP No. 71 Tahun 2010 tentu

memerlukan strategi yang tepat sehingga pemerintah dan pemerintah daerah

dapat menerapkan SAP berbasis akrual dengan lebih mudah. Permasalahan

ini telah dipertimbangkan dalam Lampiran I pada PP No. 71 Tahun 2010 yang

menjelaskan bahwa SAP berbasis akrual berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Sedangkan SAP berbasis kas

menuju akrual pada Lampiran II, berlaku selama masa transisi bagi entitas yang



belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual sampai dengan tahun

anggaran 2014. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik pemerintah

maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP berbasis akrual.

Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan

menerapkan SAP berbasis kas menuju akrual, entitas pelaporan diharapkan

dapat segera menerapkan SAP berbasis akrual.

Hal ini lebih lanjut dijelaskan dalam strategi penerapan SAP berbasis akrual

yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan

dapat disimpulkan tahapanya sebagai berikut:

Tahap Strategi Penerapan SAP Berbasis Akrual

1 • Sosialisasi SAP Berbasis Akrual kepada seluruh pengguna

laporan keuangan dan para palaksana fungsi akuntansi

keuangan di pemerintah daerah

2 • Penyiapan aturan pelaksanaan berupa kebijakan akuntansi

dan sistem akuntansinya;

• Pengembangan Sistem Akuntansi dan Teknologi Informasi (TI)

bagian pertama (proses bisnis dan detail requirement)

• Pengembangan kapasitas SDM

3 • Reviu, Evaluasi, dan Penyempurnaan Sistem

4 • Implementasi penuh

II. Strategi dan Persiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual

Mengingat batas waktu dan strategi penerapan SAP Berbasis Akrual yang

dikeluarkan oleh KSAP tersebut maka rencana implementasi sepenuhnya

paling lambat pada tahun 2015. Atas batas waktu ini maka Deputi

Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah dan Perwakilan

BPKP hendaknya juga mempunyai strategi dalam melaksanakan asistensi

implementasi PP No. 71 Tahun 2010 ini demi tercapainya amanat PP tersebut.

Dengan demikian pada batas waktu yang telah ditentukan pemerintah

daerah telah benar-benar menerapkan amanat ini karena telah disusun

strategi dan persiapan yang baik.



Tahapan asistensi implementasi PP No. 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tahun Tahapan Implementasi Akuntansi Basis Akrual

pada Pemerintahan Daerah

1 Sosialisasi SAP Berbasis Akrual sesuai PP No. 71 Tahun 2010

2 Asistensi Penyusunan :

Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah yang Mengacu pada Pedoman

Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan pada

Pemerintah Daerah

Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan

Akuntansi

Penyesuaian penatausahaan pelaksanaan APBD

agar dapat mendukung sistem akuntansi

Peraturan Kepala Daerah Lainnya yang Terkait

Penerapan SAP Berbasis Akrual

Pengembangan subsistem seperti:

Sistem akuntansi persediaan

Sistem akuntansi aset tetap

Sistem akuntansi pendapatan dan piutang

3 Revisi peraturan pelaksanaan APBD untuk mengakomodasi

peraturan baru yang relevan

4 Pendampingan implementasi Perkada Sisdur Akuntansi

Akrual dan penyusunan Juknis Subsistem Pendukung

Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, asistensi penyusunan Perkada

Sisdur Akuntansi Akrual dan sosialisasinya sebaiknya paralel dengan

implementasi aplikasi SIMDA Keuangan. Dengan mengacu pada tahapan

tersebut di atas dan didukung dengan Manual yang sudah disusun,

diharapkan Perwakilan BPKP dapat melakukan asistensi ke pemerintah daerah

di wilayahnya dengan lebih terencana, efisien dan efektif.

1

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah - BPKP

APPENDIX 2

AKUNTANSI AKRUAL SEKTOR PUBLIK DI NEW ZEALAND

Berdasarkan customized International Study and Benchmarking Course on Public

Sector Accrual Accounting at Massey University New Zealand yang dilaksanakan

sebagai bagian kegiatan dari State Accountability Revitalitation (STAR) - ADB

Loan Nomor 2929-INA diperoleh pengetahuan mengenai konsep dan praktik

akuntansi akrual sektor publik di New Zealand serta gambaran langsung praktik

akuntansi akrual pada pemerintah daerah. Pengetahuan yang diperoleh dari

pelatihan dan study tersebut adalah sebagai berikut:

A. SEJARAH IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKRUAL SEKTOR PUBLIK DI NEW

ZEALAND

Implementasi akuntansi akrual sektor publik di New Zealand dimulai semenjak

reformasi ekonomi pertengahan era 80-an. Pemerintah New Zealand

terancam bangkrut karena telah memiliki utang yang besar tetapi berani

menjanjikan tunjangan hari tua yang besar bagi warga negara lanjut usia.

Dengan akuntansi kas masalah tidak terlihat karena pembayaran baru akan

terjadi beberapa tahun lagi. Kebangkrutan terlihat nyata jika kewajiban

tersebut diperhitungkan secara akrual. Reformasi dimulai dari privatisasi dan

korporatisasi entitas komersial pemerintah sejalan dengan deregulasi pasar

modal dan keuangan di New Zealand. Dalam waktu singkat pemerintah

harus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada entitas komersial sektor

publik yang masih tersisa dengan implementasi praktik manajemen modern

seperti pemberian otoritas yang kuat bagi pimpinan unit organisasi (chief

executives) dan performance-based executives evaluation. Sampai dengan

tahun 1989, proses penganggaran di New Zealand masih berdasarkan sistem

akuntansi kas. Public Finanace Act of 1989 mengatur agar pemerintah

melakukan penganggaran berbasis output/output-based budgeting dan

mensyaratkan agar seluruh penganggaran dan pelaporan pada tingkat

departemen menggunakan basis akrual.

2


Proses penganggaran berbasis output menekankan penggunaan informasi

biaya output (produk) sebagai sarana managerial dan lebih khusus menjadi

basis dalam model penganggaran kuasi pasar (instansi pemerintah dianggap

sebagai penghasil output, parlemen sebagai pembeli). Dalam sistem ini,

departemen harus menggunakan proyeksi dan pelaporan berbasis akrual

sehingga parlemen dapat mengetahui seluruh biaya untuk suatu output dan

jika mungkin dapat membandingkannya dengan suplier sektor privat.

Sebagai pelengkap penganggaran dan pelaporan berbasis akrual tersebut,

Public Finanace Act juga menerapkan accrual-based performance

assessment. Public Finanace Act mengatur bahwa laporan pemerintah New

Zealand dan seluruh departemen harus disajikan mengacu pada Generally

Accepted Accounting Practice (GAAP). Penggunaan GAAP tersebut sangat

bermanfaat dalam memfasilitasi implementasi akrual sektor publik karena

memungkinkan tenaga berpengalaman, perangkat lunak, dan sistem pada

sektor privat mengalir ke sektor publik. Laporan keuangan berbasis akrual

penuh di New Zealand (dikenal sebagai Crown Financial Statements) terbit

pertama kali pada tahun 1992.

B. ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DI NEW ZEALAND

Entitas sektor publik di New Zealand terdiri dari pemerintah pusat/central

government, pemerintah lokal/local government, dan berbagai organisasi

yang bertanggung jawab kepadanya (crown entities, stated owned

entreprises, serta council-controlled organization. Setiap entitas bertanggung

jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan yang telah ditetapkan.

Terdapat pemisahan kewenangan dan peran yang tegas antara politisi

dengan manajemen/pegawai negeri. Politisi hanya menangani kebijakan;

manajemen/pegawai hanya menjalankan operasi organisasi. Akuntansi

akrual diterapkan oleh entitas sektor publik untuk menghasilkan laporan

keuangan dan kinerja operasi, mengamankan aset, menjaga akuntabilitas

aset dan kinerja, serta mendukung keputusan operasi agar lebih efisien.

Gambaran proses bisnis setiap entitas sektor publik di New Zealand adalah

sebagai berikut:

3


1. Central Government/Pemerintah Pusat

Pemerintah New Zealand dikenal sebagai “The Crown”. Kepala negara

dijabat oleh Ratu/Raja Inggris dan dijalankan melalui Gubernur Jenderal

yang dipilih oleh ratu/raja. Kekuasaan sebenarnya (real power) pemerintah

New Zealand berada di tangan Parlemen dan Kabinet. Parlemen

merupakan lembaga pembuat undang-undang yang dipilih setiap tiga

tahun. Parlemen NZ terdiri dari 120 orang dan menggunakan sistem

unikameral (one chamber). Perdana menteri diangkat dan diberhentikan

oleh parlemen (biasanya merupakan pimpinan partai yang memiliki suara

terbanyak). Anggota kabinet terdiri dari para menteri yang dipilih dari

parlemen oleh perdana menteri. Setiap menteri bertanggung jawab

terhadap satu atau beberapa departemen. Kabinet bertanggung jawab

kepada parlemen. Politisi (parlemen dan menteri) berwenang menentukan

kebijakan departemen.

Kegiatan operasional departemen dijalankan oleh Chief Executive

(pejabat profesional yang dipilih State Service Comission). Chief executive

bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan politisi dan mencapai

target yang telah disepakati dengan menteri (negotiated result).

Walaupun bertanggung jawab kepada menteri, chief executive memiliki

kebebasan penuh dalam menjalankan operasi departemen sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak dapat memperoleh

instruksi yang detail dari menteri (operational independence). CEO dapat

memberi saran kebijakan yang akan dijalankan pemerintah.

Pengeluaran/belanja yang dilakukan chief executive dibatasi oleh

peraturan perundang-undangan dan anggaran yang disepakati dengan

politisi (negotiated budget). Pegawai negeri (civil service) merupakan karir

profesional yang dikendalikan oleh CEO.

2. Local Government/Pemerintah Lokal

Pemerintah lokal di New Zealand terdiri dari City, District, Region, dan

District Health Board. Crown (pemerintah pusat) tidak mencampuri urusan

pemerintah lokal. Pemerintah lokal (City/District/Region) bertanggung

jawab untuk menyediakan pelayanan masyarakat, District Health Board

bertanggung jawab terhadap kegiatan rumah sakit dan pelayanan

4


kesehatan lainnya. Seperti pemerintah pusat, kekuasaan pemerintah lokal

dijalankan oleh politisi dan CEO. Politisi pemerintah lokal terdiri dari Mayor

dan Councilors yang dipilih setiap tiga tahun. CEO bertanggung jawab

untuk menyelenggarakan pelayanan dengan mempekerjakan

pegawai/staf pemerintah lokal. CEO bertanggung jawab kepada Council

atau DHB yang mengangkatnya. Pelayanan pemerintah lokal dibiayai dari

pajak lokal (property tax, goods and service tax), retribusi pelayanan (fees),

serta bantuan pemerintah/government grants (biasanya jumlah grants

tidak signifikan).

3. Crown Entity

Crown entity merupakan entitas legal yang terpisah dan tidak

berhubungan dengan layanan publik. Organisasi ini biasanya dibentuk

berdasarkan ketetapan parlemen (Parliament Act) untuk menjalankan

fungsi tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengelola

Crown Entity biasanya terdiri dari Board dan CEO. Anggaran dan

perencanaan biasanya dilakukan oleh Board berdasatkan hasil

negosiasi/persetujuan Pemerintah Pusat (Crown). CEO ditunjuk oleh Board

dan berwenang menjalankan kegiatan operasi secara independen. Staf

lainnya ditetapkan oleh CEO. Pendanaan operasional entitas ini berasal

dari dana pemerintah pusat serta pendapatan hasil pelayanan. Entitas ini

wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja operasional.

4. State Owned Entreprise dan Council-Controlled Organization

SOE merupakan perusahaan milik pemerintah yang bertujuan untuk

mencari laba. Pada tingkat pemerintah lokal dikenal “Council-Controlled

Organization”. Kepemilikan saham pemerintah biasanya diwakili oleh 2

kementerian (kementerian keuangan dan kementerian teknis).

Perusahaan ini tunduk pada hukum perusahaan biasa dan tidak dijamin

pemerintah (kecuali bank pemerintah). Pemerintah/pemegang saham

akan menunjuk Board yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan

bisnis. Perusahaan membagi dividen kepada pemerintah. Setiap tahun

entitas ini harus membuat laporan kepada pemerintah dan disampaikan

kepada publik (parlemen).

5


Monitoring/pengawasan terhadap organisasi sektor publik di New Zealand

dijalankan oleh lembaga-lembaga berikut:

Treasury and Service Comission bertugas mengawasi pemerintah pusat

dan departemen.

Crown Ownership Monitoring Unit (bagian dari Treasury) bertugas

mengawasi investasi Crowns pada SOE dan Crown Entity.

Education Review Office dan Tertiarry Education Comission (bagian

dari kementerian pendidikan) bertugas mengawasi sekolah dan

universitas.

Lembaga-lembaga pengawasan internal lainnya seperti Academic

Quality Agency pada universitas.

C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN AKUNTANSI AKRUAL

DI NEW ZEALAND

Pada prinsipnya, seluruh aktivitas pemerintahan memiliki pendekatan dasar

yang sama. Politisi yang terpilih menetapkan kebijakan (policy), sedangkan

pejabat/pegawai nonpolitisi bertanggung jawab menjalankan kebijakan

tersebut. Politisi tidak boleh melakukan campur tangan terhadap aktivitas

sehari-hari. CEO harus melaporkan apa yang telah dicapai kepada politisi

dan publik. Akuntansi akrual digunakan sebagai basis pelaporan tersebut.

Akuntansi akrual memungkinkan pengendalian yang lebih baik dalam

penggunaan sumber daya, pencapaian target, dan cost efectiveness.

Keputusan operasional tidak dilakukan oleh politisi, tetapi politisi harus yakin

bahwa: kegiatan operasional harus mampu mencapai target yang

disepakati, sumber daya organisasi aman terlindungi, dan sumber daya telah

digunakan secara efisien. Akuntansi akrual mengukur penggunaan semua

sumber daya organisasi (tidak hanya pengeluaran kas). Dengan demikian

akuntansi akrual dapat menjadi dasar yang memadai bagi akuntabilitas asset

dan biaya-biaya yang terjadi. Akuntansi akrual juga dapat menjadi dasar

pengambilan keputusan operasional dan keputusan kebijakan yang lebih

baik seperti dalam hal penetapan harga output/layanan. Meskipun akuntansi

akrual mampu menyediakan data biaya tetapi masih dapat terjadi kesulitan

klasik dalam hal alokasi biaya (cost alocation problem). Estimasi dan

approksimasi sangat diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.

6


Laporan keuangan yang harus disusun oleh entitas sektor publik di New

Zealand pada dasarnya sangat mirip dengan laporan keuangan sektor

privat. Laporan tersebut meliputi:

1. Balance Sheet/Statement of Financial Position

2. Income Statement/Statement of Financial Performance yang

menggambarkan pendapatan, beban, surplus/defisit, dan pendapatan

komprehensif lainnya (umumnya berasal dari revaluasi aset).

3. Statement of Cash Flows

4. Statement of Changes in Equity

5. Statement of Commitment and Contingency

6. Statement of Service Performance (bagi organisasi bukan untuk mencari

laba/bukan untuk perusahaan milik pemerintah)

7. Notes

Laporan keuangan akan menyampaikan informasi: bagaimana pelaksanaan

kegiatan pemerintah tahun ini, apa yang telah dicapai, bagaimana posisi

keuangan pada akhir tahun, arus kas apa yang terjadi, serta bagaimana

realisasinya dibandingkan dengan anggaran dan tahun sebelumnya.

Informasi tersebut akan digunakan oleh politisi, pemilih, jurnalis, pemberi

pinjaman, dan pihak lain untuk menilai kinerja pemerintah. Informasi tersebut

juga digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan. Penyajian

yang jujur memerlukan pemikiran dan pertimbangan, dalam hal ini peran

akuntan diperlukan.

D. TATA KELOLA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK NEW ZEALAND

Sistem akuntansi yang efektif harus sesuai dengan penyelenggaraan

organisasi. Berikut ini adalah garis besar tata kelola penyelenggaraan

organisasi sektor publik di New Zealand di bidang perencanaan dan

penganggaran, akuntabilitas entitas, pendapatan dan appropriasi, laporan

tahunan, audit dan materialitas, pengendalian intern, dan standar akuntansi.

1. Perencanaan dan Penganggaran.

Pada pemerintah Pusat/Crown, menteri keuangan wajib menyampaikan

perencanaan 40 tahun setiap 4 tahun kepada parlemen. Setiap tahun,

menteri keuangan menyampaikan strategi keuangan 10 tahun dan 3

tahun kepada parlemen. Kedua jenis perencanaan tersebut harus

konsisten antar jenis perencanaan, konsisten dengan strategi sebelumnya,

7


dan konsisten dengan prinsip manajemen fiskal yang bertanggung

jawab/responsible fiscal management. Ketidakkonsistenan harus dijelaskan

oleh menteri keuangan. Departemen menyampaikan Statement of Intend

(perencanaan 3 tahunan) kepada menteri keuangan dan treasury untuk

dinegosiasi dan memperoleh persetujuan mereka. Perencanaan tersebut

harus menyajikan apa yang akan dicapai departemen. Secara umum,

uang tidak dapat dikeluarkan dan belanja tidak dapat dibebankan tanpa

appropriasi anggaran yang diputuskan parlemen. Appropriasi mencakup

kelompok-kelompok kegiatan selama satu tahun.

Perencanaan jangka panjang pemerintah lokal berlaku 10 tahun dan

direvisi setiap 3 tahun. Konsultasi publik harus dilakukan pada saat

penyusunan rencana tersebut. Perencanaan ini harus menunjukkan apa

yang akan dilakukan council, bagaimana pembayarannya, serta implikasi

keuangannya (termasuk dampaknya terhadap tarif pajak properti).

Council dapat merencanakan defisit dan meminjam uang tetapi harus

dapat menjelaskan bagaimana cara pelunasan utang tersebut.

Pemerintah pusat tidak bertanggungjawab/tidak menjamin utang

tersebut. Perencanaan tahunan/anggaran harus konsisten dengan

perencanaan jangka panjang/jika tidak konsisten harus dijelaskan

sebabnya. Penyusunan perencanaan tahunan harus melibatkan publik.

Crown entity harus membuat Statement of Intent yang menjelaskan apa

yang akan dicapai serta bagaimana kinerjanya akan diukur (secara

keuangan atau nonkeuangan). Perencanaan tersebut harus

dinegosiasikan dengan menteri. Menteri dapat memberikan arahan

sepanjang disampaikan kepada publik (di depan parlemen). Universitas

harus menyusun Investment Plan untuk dinegosiasikan sebagai basis

pendanaan dengan Tertiarry Education Comission. Crown entity dan SOE

menjalankan anggaran konsisten dengan Statement of Intent.

2. Akuntabilitas Entitas

Sektor publik New Zealand menerapkan akuntabilitas berbasis entitas

organisasi (bukan satuan dana/fund). Setiap managemen entitas (chief

executives) harus akuntabel. Dengan demikian, laporan unit

8


organiasai/entitas harus mencerminkan gambaran menyeluruh entitas

tersebut dengan mengkonsolidasikan unit-unit organisasi yang berada di

dalam kendalinya (tidak seperti fund accounting).

3. Pendapatan dan Appropriasi

Pendapatan entitas dicatat secara menyeluruh seperti pada entitas bisnis.

Pendapatan tersebut dapat berupa pajak, penerimaan hasil layanan,

grant, hasil revaluasi aset, dan lain-lain. Beban juga dicatat secara

menyeluruh. Karena parlemen juga memutuskan appropriasi untuk setiap

kegiatan, maka departemen dan pemerintah lokal harus menyajikan

beban terhadap appropriasi setiap aktivitas.

4. Laporan Tahunan

Laporan tahunan harus disampaikan kepada publik (disampaikan kepada

parlemen). Secara umum, laporan tersebut harus menginformasikan posisi

keuangan dan hasil operasi aktual sebagaimana laporan keuangan

akrual konvensional. Entitas bawahan / subsidiarry harus dikonsolidasikan.

Laporan harus menyajikan angka secara komparatif serta menandingkan

anggaran/appropriasi dengan realisasinya. Variasi / penyimpangan yang

material dari anggaran harus diberi penjelasan secara memadai.

Service Performance/laporan kinerja pelayanan harus disajikan (kecuali

untuk Crown Entity dan SOE). Laporan ini mencerminkan apa yang telah

dicapai organisasi sepanjang tahun dibandingkan dengan perencanaan

pada Statement of Intent. Pencapaian target layanan harus dilaporkan

dalam ukuran fisik dan disandingkan dengan pencapaian tahun

sebelumnya sebagai komparasi. Realisasi beban untuk setiap klasifikasi

kegiatan pelayanan harus dilaporkan, ditandingkan dengan

anggarannya, dan disandingkan dengan angka tahun sebelumnya

sebagai komparasi.

5. Audit dan Materialitas

Seluruh laporan keuangan dan laporan kinerja pelayanan harus diaudit

Auditor General. Audior General dapat melakukan kontrak dengan

akuntan publik untuk melaksanakan pekerjaan audit. Audit dilakukan

dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan tersebut telah sesuai

dengan GAAP New Zealand dan secara wajar melaporkan angka-angka

yang bebas dari salah saji yang material. Laporan tidak menjamin tidak

terjadinya kecurangan yang tidak signifikan. Tujuan laporan adalah untuk

9


akuntabilitas kinerja dan meningkatkan mutu pengambilan keputusan.

Kesalahan-kesalahan kecil/tidak signifikan tidak perlu menjadi perhatian.

Laporan tidak memberi Kesalahan material tidak perlu diteliti auditor

karena tidak praktis dan memboroskan biaya. Dengan pertimbangan

materialitas, Laporan keuangan disajikan dalam ribuan atau jutaan (untuk

pemerintah pusat).

6. Fraud dan Pengendalian Intern

Managemen bertanggung jawab penuh atas kecurangan, berapa pun

nilainya. Oleh karena itu manajemen membangun pengendalian yang

baik untuk mengurangi risiko tersebut melalui perancangan sistem,

pemisahan tugas, dan rekonsiliasi independen. Perilaku pimpinan (Tone at

The Top) sangat efektif mengurangi risiko. Audit prosedur yang cerdik

dapat mengidentifikasi potensi masalah yang perlu didalami.

7. Standar Akuntansi

Akuntansi akrual bukanlah suatu sistem tunggal (terdapat berbagai

alternatif yang akan menghasilkan angka yang berbeda dan

pengungkapan yang berbeda. Standar akuntansi bisnis biasanya merujuk

pada prinsip akuntansi yang berterima umum di Amerika (US GAAP), IFRS,

dan berbagai standar nasional. Standar akuntansi sektor publik biasanya

merujuk pada IPSAS dan peraturan perundang-undangan. Setiap negara

mengatur standar yang harus diterapkan. Perkembangan penggunaan

standar akuntansi sektor publik di NZ disajikan secara ringkas pada tabel

berikut:

PERKEMBANGAN PENGGUNAAN STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI NZ

When? Who? What?

1946-1975 New Zealand Society of

Accountants (NZSA)

• Recommendations on

accounting principles (reprints of

UK standards by ICAEW)

• Statements on accounting

practice (1966-1974)

• Research bulletins (1971-)

1975-1993 • Accounting Research

Standards Board (NZSA)

• Public Sector Accounting

Group/Committee

• NZ standards (SSAPs)

• Public sector accounting

(concepts, practice, standards,

technical guidance bulletins)

1989 The Public Finance Act Requirement for compliance with

GAAP (defined as accounting

practices recognised by the New

10


Zealand accounting profession as

appropriate and relevant for

reporting in the public sector.

1993 • Financial Reporting

Standards Board (NZICA)

• Accounting Standards

Review Board (ASRB)

• Sector neutral standards

• Harmonisation with IAS

2005-2007 • International Accounting

Standards Board

• Financial Reporting

Standards Board (NZICA)

• Accounting Standards

Review Board

NZ IFRS adoption (some exemptions

and modifications for public benefit

entities)

July 2011 • External Reporting Board

(XRB)

• New Zealand Accounting

Standards Board (NZASB)

• The New Zealand

Auditing and Assurance

Standards Board

(NZAuASB)

Sector based standards and

multiple tiers for 2014.

• IFRS: for-profit entities

• IPSAS: Public benefit entities

(public sector) (1 July 2014)

Sumber: Presentasi Professor Fawzi Laswad, October 2013

E. IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKRUAL DI PEMERINTAH DAERAH

1. Gambaran Umum Wellington City Council

Wellington City Council merupakan pemerintah daerah di NZ

sebagaimana diatur dalam Local Government Act 2002. Wellington City

Council dikendalikan oleh Mayor dan 14 Councillor yang dipilih rakyat.

Mereka bertugas untuk menetapkan peraturan dan strategic

direction/perencanaan jangka panjang; serta menyetujui anggaran,

kebijakan, dan rencana untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan

memperhatikan aspirasi masyarakat. Council didukung oleh Chief

Executive dan 1550 staf yang bertugas memberi saran,

mengimplementasikan keputusan, dan menjalankan operasi sehari-hari.

Tujuan utama Council adalah menyediakan barang/jasa bagi masyarakat

/ tidak mengutamakan pencarian laba sehingga dapat diklasifikasikan

sebagai public benefit entity. Laporan tahunan Wellington City Council

telah menyajikan laporan keuangan berbasis akrual yang merupakan

konsolidasi dari laporan council, joint ventures, subsidieries, dan associates

mengacu pada NZ GAAP (NZ modified IFRS).

11


Laporan tahunan 2012-2013 merupakan pencapaian tahun pertama

Perencanaan Jangka Panjang 10 Tahun periode 2012–22. Perencanaan

jangka panjang tersebut menggariskan tiga prioritas / outcome yang harus

dicapai dalam tiga tahun pertama, yaitu menjadi suatu menjadi ruang

terbuka di mana orang-orang berbakat ingin tinggal; kota yang nyaman;

dan kota yang dikelola dengan baik. Outcome tersebut dijabarkan ke

dalam tujuh area, yaitu:

Kepemerintahan/governance: pengambilan keputusan yang dapat

dipercaya dan meyakinkan.

Lingkungan/environment: melindungi dan meningkatkan kualitas

lingkungan Wellington.

Pembangunan ekonomi/economic development: mempromosikan

keunggulan kompetitif kota untuk meningkatkan kualitas hidup.

Kenyamanan budaya/cultural wellbeing: menampilkan dan

memfasilitasi pembentukan identitas budaya khas Wellington.

Sosial dan rekreasi/social and recreation: melestarikan keamanan,

kenyamanan, dan kesehatan masyarakat.

Pembangunan perkotaan:/urban development: mempertahankan

Welington sebagai kota yang kompak, compact, hidup, dan menarik

di masa kini dan mendatang.

Transportasi/transport: memberikan layanan sistem transportasi yang

aman dan efisien untuk mempersatukan penduduk dan wilayah.

Laporan tahunan council, selain menyajikan laporan keuangan juga

menjelaskan kegiatan-kegiatan dalam mencapai outcome. Penjelasan

tersebut meliputi:

Apa yang dikerjakan/what we do: garis besar ruang lingkup pekerjaan

untuk setiap aktivitas.

Kontribusi/contribution: bagaimana kontribusi setiap aktivitas terhadap

pencapaian outcome.

Key projects: penjelasan dari pencapaian kegiatan dan kemajuan

milestones selama tahun berjalan

Biaya/what it cost: ikhtisar tabel keuangan untuk aktivitas tersebut.

12


Pencapaian kinerja/how we performed: garis besar pencapaian

kinerja dibandingkan target dalam konteks hasil sebelumnya dan

target tahun mendatang.

2. Implementasi Akuntansi Akrual di Wellington City Council

Wellington City Council telah mengimplementasi akuntansi sektor publik

berbasis akrual sebagaimana diatur di dalam:

Financial Reporting Act 1993 („FRA1993‟) pasal 11(1) yang menyatakan

bahwa laporan keuangan entitas pelaporan harus mengacu pada

Generally Accepted Accounting Practice.

Local Government Act 2002 („LGA2002‟) yang menyatakan bahwa

pemerintah lokal harus menyusun perencanaan jangka panjang,

perencanaan tahunan, laporan tahunan (termasuk laporan

keuangan).

Tujuan utama akuntansi akrual adalah menyajikan laba/rugi dari

pendapatan dan beban yang berasal dari tahun yang bersangkutan.

Akuntansi akrual memfasilitasi penilaian kinerja keuangan suatu entitas

untuk suatu periode berdasarkan sumber daya yang digunakan untuk

menghasilkan layanan (bukan hanya kas). Namun demikian, akuntansi

akrual memiliki beberapa flexibilitas yang dapat dimanfaatkan

manajemen untuk menyembunyikan / menunda pelaporan kinerja yang

buruk. Penerapan standar akuntansi akrual menekankan pada prinsip

“substance over form”. Pemahaman mengenai transaksi sesungguhnya

sangat diperlukan agar tidak terjadi manipulasi pendapatan dan beban

melalui manipulasi kata-kata kontrak. Pengendalian diperlukan agar

entitas tidak melakukan manipulasi hasil akuntansi akrual melalui

pengaturan periode pengakuan pendapatan dan beban.

Akuntansi akrual tetap mewajibkan penyusunan laporan arus kas.

Umumnya manajemen tidak menyajikan laporan ini secara reguler (hanya

dibuat sebagai laporan tahunan) karena beberapa kesulitan dalam sistem

akuntansi akrual. Arus kas (dan rekonsiliasi arus kas dengan laba bersih

pada laporan laba/rugi) menyediakan informasi penting untuk memahami

posisi keuangan fundamental dan likuiditas suatu entitas. Arus kas negatif

13


dari aktivitas operasi harus dijelaskan secara memadai karena entitas yang

mengalami arus kas operasi negatif dipandang tidak sustainable dalam

jangka panjang.

3. Beberapa Kebijakan Akuntansi Akrual di Wellington

Menjaga akurasi Neraca

Untuk menjaga akurasi neraca, managemen mengandalkan rekonsiliasi

reguler terhadap akun neraca dan kaitannya dengan kebijakan akuntansi

akrual pendapatan dan beban dalam periode yang bersangkutan.

Sebagian pendapatan dan beban terjadi melalui beberapa periode

akuntansi. Pengendalian sangat diperlukan untuk memastikan bahwa

penerimaan kas yang belum menjadi hak dicatat sebagai kewajiban

(unearned revevue), pendapatan yang belum diterima dicatat sebagai

piutang, pembayaran yang belum menjadi beban dicatat sebagai aset,

dan beban yang belum dibayar sebagai kewajiban. Wellington City telah

melakukan pengendalian untuk memastikan akun-akun tersebut dicatat

secara tepat. Setiap bulan akun neraca dicocokkan dengan data

pendukung dan dokumennya. Untuk persiapan audit, pada akhir tahun,

seluruh bukti pendukung akun neraca dikumpulkan oleh Financial

Accounting Team.

Akuntansi Pendapatan Hibah/Grants

Specific Grant diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

untuk membiayai tujuan tertentu (specific expenditure revenue), diakui

pemda sebagai pendapatan sesuai perkembangan pemenuhan

persyaratan grant (misalnya persentase penyelesaian / pencapaian tujuan

grant). Persentase penyelesaian dapat ditetapkan berdasarkan waktu,

estimasi penyelesaian pekerjaan, atau berdasarkan rasio antara biaya

yang terjadi dengan total biaya yang dianggarkan. Block Grant diberikan

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa persyaratan

mengenai tujuan dan cara penggunaanya. Penerimaan block grant rutin

untuk periode lebih dari satu tahun diakui sebagai pendapatan secara

bertahap sesuai jangka waktu grant. Sesuai IPSAS 23 yang mengatur non-

exchange revenue, jika tidak terdapat persyaratan (condition) yang

mengatur pengembalian dana bagi penerima grant yang tidak mematuhi

14


persyaratan, atau terdapat persyaratan tetapi pengalaman masa lalu

menunjukkan bahwa pemberi grant tidak pernah menuntut pemenuhan

persayaratan, maka pendapatan grant diakui pada saat diterima / berhak

diterima (when recieved/receiveable).

Transfer Aset dari Pemerintah Pusat

Pemerintah lokal mencatat aset dan mengakui pendapatan atas

penerimaan aset dari pemerintah pusat sebesar harga wajar/fair value

aset. Jika harga wajar tidak tersedia, digunakan „optimised depreciated

replacement cost’ yang pada dasarnya merupakan nilai pengganti aset

sebagai proksi harga wajar. Pemerintah pusat sebagai pemberi aset akan

menghapus aset dari pembukuan dan mencatat loss on disposal sebesar

nilai buku aset.

Belanja Hibah/Grant Expenditure.

Belanja hibah dengan tujuan tertentu / non-discretionary grants (penerima

hibah harus memenuhi kriteria tertentu) diakui sebagai beban jika

penerima hibah telah memenuhi persyaratan/kriteria yang ditetapkan

pemerintah daerah. Penggunaan belanja hibah tersebut dikendalikan

pemda dengan meminta penerima hibah untuk menyerahkan salinan

faktur pembayaran. Utang belanja hibah dapat diakru berdasarkan

salinan kontrak, pesanan pembelian, atau dokumen lain yang telah dibuat

penerima hibah. Untuk belanja hibah yang sangat besar, perjanjian hibah

dapat memasukkan klausul pelaksanaan audit oleh pihak independen

untuk menilai ketaatan penerima grant terhadap persyaratan yang

ditetapkan pemda. Hibah yang dapat digunakan secara bebas oleh

penerimanya (discretionary grants) diakui pemda sebagai beban ketika

penerima grant ditetapkan council.

Beban Sewa

Pembayaran biaya sewa/operating lease dibebankan pada laporan

laba/rugi sesuai dengan masa sewa. Biaya sewa yang memenuhi kriteria

finance lease, diperlakukan seperti pembelian aset sehingga neraca akan

mencatat aset dan kewajiban sekaligus. Pembayaran finance lease

diperlakukan sebagai cicilan atas pinjaman.

15


Depresiasi dan Revaluasi

Depresiasi merupakan mekanisme pengalokasian biaya perolehan aset

selama masa manfaat aset. Depresiasi juga meningkatkan keadilan

antargenerasi / intergenerational equity dalam pemanfaatan aset jangka

panjang. Depresiasi menjamin tarif yang dibebankan kepada penerima

manfaat mencakup biaya atas pemanfaatan aset. Dengan akuntansi

akrual, beban depresiasi dan beban bunga untuk pembelian aset akan

dibebankan kepada pihak-pihak yang menikmati manfaat aset sepanjang

umur aset.

Aset secara reguler dinilai kembali/direvaluasi sesuai dengan harga

wajarnya. Harga wajar tersebut dapat diproksi dengan market value (bagi

aset yang memiliki pasar) atau optimised depreciated replacement cost

(aset-aset khusus). Sisa masa manfaat aset dan depresiasi harus

disesuaikan setelah revaluasi.

Akuntansi Piutang Tak Tertagih.

Untuk kepraktisan, akuntansi piutang tak tertagih hanya diproses pada

akhir tahun. Data piutang yang kemungkinan besar tak tertagih pada

tahun mendatang harus diidentifikasi dan direviu oleh tim piutang usaha.

Dari data tersebut akan dihitung dan dicatat beban penghapusan piutang

dan cadangan penghapusan piutang. Penghapusan piutang tak tertagih

dibebankan pada cadangan penghapusan piutang; penerimaan kembali

piutang yang sudah dihapus dicatat sebagai pengurang beban

penghapusan piutang.

Persediaan

Penilaian persediaan untuk pelaporan keuangan dilakukan setahun sekali.

Setiap entitas melakukan perhitungan stok persediaan dan melakukan

penilaian berdasarkan prinsip the lower of cost or net realisable value.

Untuk pelaporan interim, penilaian persediaan didasarkan pada

estimasi/model perhitungan.

16


F. ANALISIS APLIKABILITAS DI INDONESIA

Bagian ini mengelaborasi konsep dan praktik akuntansi akrual sektor publik di

NZ yang memiliki kemungkinan untuk diaplikasikan di Indonesia melalui

penyempurnaan manajemen sektor publik, perbaikan strategi percepatan

implementasi akuntansi sektor publik, dan perbaikan standar/praktik akuntansi

pemerintahan Indonesia.

1. PENYEMPURNAAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

• Praktik Akuntansi Akrual sebagai Bagian dari Reformasi Manajemen

Sektor Publik secara Menyeluruh

Kesuksesan implementasi akuntansi akrual di New Zealand pada awal

era 90-an tidak terlepas tekanan reformasi keuangan di NZ yang

menuntut agar entitas sektor publik yang tidak diprivatisasi bertindak

lebih efisien. Implementasi akuntansi akrual sektor publik di New

Zealand merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari public sector

management system, accrual budgeting, dan accrual accounting.

Akuntansi akrual mencatat seluruh sumber daya dan mengukur seluruh

penggunaan sumber daya organisasi (tidak hanya pengeluaran kas).

Oleh karena itu akuntansi akrual mampu menghasilkan laporan

keuangan yang mempu memfasilitasi:

o akuntabilitas manajemen dalam pengelolaan aset, pencapaian

target kinerja, dan penggunaan sumber daya/ cost efectiveness.

o melindungi aset-aset organisasi dari kecurangan/pencurian,

kerugian, kerusakan, serta pemborosan dan penyalahgunaan.

o menjaga agar kewajiban dapat dilunasi pada saat jatuh tempo.

o meningkatkan kualitas manajemen sektor publik melalui

peningkatan kualitas keputusan operasional dan kebijakan publik

Laporan keuangan akrual di NZ berhasil mempengaruhi perilaku

manajemen dan politisi menjadi lebih peduli dengan value for money

yang berujung pada efisiensi (penghematan biaya atau peningkatan

kinerja).

Kondisi di New Zealand tersebut dapat dijadikan contoh bagi

Indonesia. Akuntansi bukan tujuan, melainkan alat untuk mencapai

tujuan. Efektivitas akuntansi tidak hanya terletak pada kemampuan

17


menghasilkan laporan keuangan yang WTP saja. Efektivitas akuntansi

terletak pada pengaruhnya terhadap perilaku manajemen dan politisi,

serta peningkatan kualitas sistem manajemen sektor publik yang

berujung pada akuntabilitas pengelolaan aset, pencapaian target

kinerja, dan efisiensi penggunaan sumber daya / cost efectiveness

• Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan sebagai Laporan Tahunan

yang Terpadu

Tujuan utama Public Benefit Entities (PBE) adalah menyelenggarakan

pelayanan publik. Oleh karena itu, laporan kinerja pelayanan perlu

mendapat perhatian yang seimbang dengan laporan keuangan. Di

NZ, Statement of Service Performance dan laporan keuangan lainnya

harus disajikan oleh PBE sebagai bagian laporan tahunan. Penyajian

terpadu antara laporan kinerja pelayanan dengan laporan keuangan

mampu meningkatkan kesadaran manajemen dan politisi terhadap

pentingnya akuntabilitas kinerja. Efisiensi dan efektivitas penggunaan

sumber daya PBE menjadi isu sentral yang dipantau terus-menerus oleh

manajemen dan politisi di NZ.

Statement of Service Performance menyajikan ukuran fisik apa yang

telah dicapai organisasi sepanjang tahun dibandingkan dengan target

pada Statement of Intent dan pencapaian tahun kinerja sebelumnya.

Realisasi beban untuk setiap klasifikasi kegiatan pelayanan harus

dilaporkan, ditandingkan dengan anggarannya, dan disandingkan

dengan angka tahun sebelumnya. Hasil penelitian ilmiah di NZ juga

menunjukkan bahwa statement of service performance dan

statements on achievements on key KPIs dianggap memiliki manfaat

yang besar setelah laporan laba rugi, neraca dan laporan arus kas.

Praktik di Indonesia yang melaporkan akuntabilitas kinerja secara

terpisah dari laporan keuangan organisasi telah menurunkan perhatian

manajemen dan publik terhadap signifikansi kinerja organisasi dan unit

cost.

• Fleksibilitas Anggaran Akrual

18


Sistem akuntansi yang efektif harus sesuai dengan cara

penyelenggaraan organisasi. Akuntansi akrual terutama bertujuan

untuk mengukur kinerja keuangan suatu entitas, bukan mengontrol

belanja (spending). Di NZ, politisi yang terpilih menetapkan kebijakan

(policy), sedangkan chief executives bertanggung jawab menjalankan

kebijakan tersebut. Politisi tidak boleh melakukan campur tangan

terhadap aktivitas operasional sehari-hari. Pemberian otoritas yang

kuat bagi chief executives diikuti dengan penganggaran berbasis

output dan performance-based executives evaluation. Chief executive

memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan operasi departemen

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak dapat

memperoleh instruksi yang detail dari menteri (operational

independence).

Politisi mengendalikan operasi manajemen dengan negosiasi target

kinerja dan anggaran akrual berbasis output. Manajemen organisasi

dapat melakukan pengeluaran yang melebihi anggaran untuk

aktivitas tertentu dan kurang dari anggaran untuk aktivitas lainnya.

Manajemen dapat membuat utang tetapi harus dapat melunasinya.

Managemen bertanggung jawab penuh atas kecurangan, berapa

pun nilainya. Suatu entitas dapat menggunakan akumulasi surplus

anggaran dari tahun-tahun anggaran sebelumnya atau tidak

tergantung ketentuan otoritas anggaran. Peraturan anggaran dapat

mengatur apakah surplus harus dikembalikan atau dipakai

sebagian/seluruhnya untuk mendanai pelayanan yang disetujui. Jika

surplus tetap pada entitas, pemerintah induk mungkin dapat

mengurangi pemberian hibah/grant pada tahun berikutnya.

Anggaran berbasis kas, akuntansi berbasis kas, dan pelaporan berbasis

kas dapat memberikan gambaran yang keliru dalam pengukuran

efisiensi biaya karena tidak memperhitungkan biaya non kas dalam

biaya produksi barang/jasa (output yang dihasilkan CEO). Oleh karena

itu politisi mewajibkan CEO untuk menerapkan anggaran akrual,

akuntansi akrual, dan pelaporan akrual. Appropriasi anggaran

diberikan dalam kerangka output, sehingga komposisi penggunaanya

19


lebih fleksible dan sepenuhnya dikendalikan CEO. Fungsi utama

anggaran bukan lagi sebagai alat untuk mengatur pengeluaran kas

dan jenis-jenisnya tetapi sebagai alat untuk pengendalian total biaya

output dan untuk mengukur kinerja manajemen. “Implementasi

akuntansi akrual untuk sistem anggaran yang berbasis kas dapat

dibaratkan mengukur skor pertandingan sepak bola dengan aturan

main bola basket, just wasting time”. Laporan laba rugi akrual dapat

digunakan untuk mengukur efisiensi (cost effectiveness) dan

penetapan harga. Informasi biaya output (produk) digunakan sebagai

basis dalam model penganggaran kuasi pasar. Penganggaran dan

pelaporan berbasis akrual memungkinkan manajemen dan politisi

dapat mengetahui seluruh biaya untuk suatu output sehingga unit cost

layanan sektor publik dapat dibandingkan dengan sektor privat.

Penerapan sistem anggaran akrual yang fleksible dan memungkinkan

akumulasi surplus pada PBE serta akuntabilitas keuangan melalui

akuntansi akrual telah memungkinkan manajemen sektor publik di NZ

memiliki kebebasan memilih berbagai metode operasi untuk

meminimalkan unit cost pelayanan. Hal ini sangat berbeda dengan

kondisi di Indonesia. Di Indonesia, politisi aktif mempengaruhi aktivitas

operasional, anggaran kas diatur sangat ketat, sistem anggaran pada

umumnya tidak memungkinkan adanya akumulasi surplus pada tingkat

departemen/dinas, dan akuntabilitas keuangan manajemen belum

optimal. Kondisi demikian menciptakan insentif moral hazard bagi

politisi dan atau manajemen untuk sekadar menyerap anggaran dan

kurang peduli pada efektivitas dan efisiensi.

Moral hazard dengan modus pengadaan yang tidak bermanfaat dan

mark up harga pengadaaan barang dan jasa instansi pemerintah oleh

manajemen dalam realisasi belanja modal di Indonesia telah menjadi

masalah yang kronis. Salah satu insentif dari perilaku tersebut adalah

kelemahan sistem akuntansi berbasis kas yang gagal

memperhitungkan biaya penyusutan aset tetap ke dalam unit cost

kegiatan instansi pemerintah. Pembebanan depresiasi ke dalam cost

of service mendorong manajemen untuk memikirkan rencana

investasi/usulan belanja modal yang tidak/kurang produktif. Mark up

20


harga pengadaan akan merugikan kinerja manajemen karena akan

meningkatkan cost of service melalui pembebanan depresiasi dan

pemakaian persediaan.

• Keterpaduan dengan Rencana

Praktik pelaporan keuangan di New Zealand dikaitkan dengan

kemajuan pencapaian rencana organisasi, baik long term plan (10

tahun) maupun rencana tahunan/Statement of Intent (3 tahun). Praktik

tersebut memfasilitasi pemantauan konsistensi pelaksanaan anggaran

dan pencapaian kinerja dengan perencanaan organisasi.

Manajemen sektor publik di Indonesia sebenarnya telah menjalankan

perencanaan strategik, perencanaan kinerja, dan kerangka

pengeluaran jangka menengah. Namun demikian laporan keuangan

tidak pembahasan komprehensif yang mengaitkan laporan keuangan,

laporan pencapaian kinerja, dengan kemajuan pelaksanaan rencana

tersebut sehingga tidak dapat diukur efektivitas realisasi keuangan

bagi pencapaian tujuan organisasi.

• Perbaikan Data Base Biaya dan Pemanfaatanya

Pengakuan beban secara akrual memungkinkan entitas untuk

memperhitungkan seluruh pemakaian sumber daya entitas ke dalam

biaya layanan sehingga efisiensi dari tahun ke tahun dapat dipantau.

Agar analisis efisiensi dapat dilakukan untuk setiap jenis kegiatan, sistem

akuntansi yang dijalankan harus menyediakan informasi yang

mengklasifikasikan beban untuk setiap jenis kegiatan (diperlukan data

base yang baik).

Praktik akuntansi di Indonesia belum mampu menyediakan data base

beban secara lengkap untuk setiap jenis kegiatan/output sehingga

mengalami kesulitan untuk melakukan analisis unit cost secara akurat.

2. STRATEGI IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKRUAL SEKTOR PUBLIK

Berbagai strategi masa transisi yang ditempuh New Zealand dalam rangka

implementasi akuntansi akrual sektor publik:

21


Melakukan perubahan merupakan hal yang tidak mudah. Hasil

penelitian untuk penerapan standar baru di New Zealand (modifikasi

IPSAS dengan pendekatan 4 tier) mengindikasikan adanya resistensi

untuk berubah/keinginan mempertahankan praktik yang berjalan

sekarang (NZ IFRS modified untuk Public Benefit Entity). Kesuksesan

implementasi akuntansi akrual di New Zealand pada awal era 90-an

tidak terlepas tekanan reformasi keuangan di NZ yang menuntut agar

entitas sektor publik yang tidak diprivatisasi bertindak lebih efisien. Pada

saat itu pemerintah mengeluarkan State Sector Act 1988 dan Public

Finance Act 1989 untuk menunjukkan keseriusan niat dan sinyal yang

sangat kuat bagi pelaksanaan reformasi. Sinyal tersebut

menghilangkan insentif untuk berubah secara pelan-pelan atau

keinginan kembali kepada sistem lama. Selain itu, komitmen dan

konsep-konsep akuntansi akrual yang akan diimplementasikan

disebarluaskan kepada publik dengan selebaran, konferensi, seminar,

presentasi, dan sosialiasasi di berbagai media masa.

Ketidaktersediaan SDM dan kondisi teknologi pada saat itu menjadi

salah satu kendala implementasi akuntansi akrual sektor publik. Pada

awalnya NZ sengaja mengadopsi standar yang berlaku pada sektor

privat sehingga memungkinkan aliran jasa akuntansi dari sektor privat

ke sektor publik. CEO diwajibkan melaksanakan akuntansi dan

pelaporan akrual dan diberi kewenangan merekrut dan

mempekerjakan staf untuk menangani sistem akuntansi yang

dijalankan dengan mengatur penggunaan anggaran yang tersedia

(tidak disediakan anggaran khusus).

Politisi memberikan otoritas penuh kepada manajemen (CEO) untuk

mengimplementasikan akuntansi akrual (let the managers manage)

dan keberhasilannya menjadi salah satu ukuran keberhasilan CEO.

CEO dan CFO Departemen harus menandatangani statement of

responsibility yang menyatakan bahwa dalam keyakinan mereka

tabel-tabel untuk konsolidasi laporan keuangan telah disajikan secara

wajar. Dalam kondisi seperti ini, mau atau tidak mau, CEO harus

berhasil mengimplementasikan kebijakan akuntansi akrual atau

diberhentikan dari jabatannya.

22


Risiko kegagalan implementasi kebijakan akuntansi akrual dapat

dikelola secara memadai di NZ. Manajemen risiko merupakan salah

satu elemen kunci implementasi reformasi keuangan di NZ.

Di bawah Treasury dibentuk lembaga Financial Management

Assurance untuk menjalankan tugas internal audit stratejik dan

memberikan layanan konsultansi untuk seluruh departemen dalam

proses migrasi dari basis kas ke basis akrual. FMA juga melakukan reviu

untuk atas tabel konsolidasi dan draft laporan keuangan dan memberi

saran untuk mengatasi masalah-masalah material yang dihadapi

departemen.

Audit Office (Auditor General) berperan secara aktif dalam masa

transisi. Treasurry aktif berkonsultasi dengan Audit Office dalam

pengembangan prinsip akuntansi dan mengadakan pertemuan rutin

untuk mencari solusi atas masalah-masalah material yang dihadapi

dalam tataran implementasi. Auditor office juga sangat membantu

departemen dan pemerintah lokal. Konsultansi dan persetujuan

informal dari auditor office terkait metodologi akuntansi atau rencana

aksi untuk mengatasi isu signifikan pada departemen dan pemerintah

lokal sangat bermanfaat pada masa transisi. Hubungan yang

konstruktif tersebut sangat vital sehingga pada akhirnya pencapaian

opini WTP dianggap sebagai keberhasilan bersama (Treasury,

departemen, pemerintah lokal, dan Audit Office).

3. STANDAR/PRAKTIK AKUNTANSI

Beberapa kebijakan / standar / praktik akuntansi di New Zealand yang

dapat dicontoh untuk dikembangkan di Indonesia:

Sektor publik New Zealand menerapkan akuntabilitas berbasis entitas

organisasi (bukan satuan dana/fund). Setiap managemen entitas (chief

executives) harus akuntabel. Dengan demikian, laporan unit

organisasi/entitas harus mencerminkan gambaran menyeluruh entitas

tersebut dengan mengkonsolidasikan unit-unit organisasi yang berada

di dalam kendalinya (tidak seperti fund accounting). Dalam beberapa

hal, penggunaan akuntansi akrual dapat dipadukan dengan akuntansi

23


dana. Pemerintah pusat atau lokal dapat memadukan akuntansi dana

yang dimodifikasi untuk mengadministrasikan apropriasi atau kelompok

pelayanan tertentu.

Pemberlakuan prinsip entitas tunggal di Indonesia menyebabkan telah

meminggirkan peran akuntansi dana khusus. Untuk alasan kepraktisan

manajemen, sebenarnya akuntansi dana semacam ini dapat

dijalankan dan pada akhir periode dikonsolidasikan dengan entitas

induknya.

Standar akuntansi di New Zealand mewajibkan penilaian atas heritage

asset (benda budaya, lingkungan hidup, atau benda-benda yang

memiliki nilai ilmiah atau sejarah yang signifikan). Aset tersebut dinilai

dan diperlakukan seperti aset tetap. Nilai ditetapkan oleh penilai

professional. Penilaian ini sangat penting dan dapat menjustifikasi

beban pengamanan dan pemeliharaan aset.

Hanya entitas pemerintah yang berhak atas pajak/pungutan yang

bersangkutan yang mengakui pendapatan; Apropriasi yang diterima

departemen/dinas diakui sebagai pendapatan departemen/dinas.

Kebijakan/standar ini sangat penting dalam sistem pencatatan dan

pelaporan di tingkat departemen/lembaga/dinas agar surplus/defisit

pada laporan operasional (laba/rugi) departemen/dinas menjadi lebih

realistik. Departemen/dinas yang bertugas memungut pendapatan

sering kali mengakui pajak/rertribusi yang menjadi hak entitas

pemerintah pusat/ entitas pemerintah daerah sebagai pendapatan

departemen/dinas dan menimbulkan surplus yang menyesatkan.

Pungutan semacam ini seharusnya tidak dicatat sebagai pendapatan

karena depertemen/dinas memang tidak dapat menggunakan dana

pungutan tersebut. Jika dana yang diberikan pemerintah pusat

kepada departemen atau diberikan pemda kepada dinas untuk

membiayai pengeluaran operasional departemen/dinas tidak dicatat

sebagai pendapatan maka beban-beban yang ditimbulkannya akan

menyebabkan defisit. Departemen/dinas yang tidak berhak atas

pendapatan akan selalu mengalami akumulasi defisit yang besar

sehingga laporan ekuitas dan neraca departemen/dinas menjadi

menyesatkan.

24


Dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

untuk membiayai tujuan tertentu (specific expenditure revenue), diakui

pemda sebagai pendapatan sesuai perkembangan pemenuhan

persyaratan grant (misalnya persentase penyelesaian / pencapaian

tujuan grant). Persentase penyelesaian dapat ditetapkan berdasarkan

waktu, estimasi penyelesaian pekerjaan, atau berdasarkan rasio antara

biaya yang terjadi dengan total biaya yang dianggarkan. Dana rutin

yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa

persyaratan mengenai tujuan dan cara penggunaanya (block grant)

untuk periode lebih dari satu tahun diakui sebagai pendapatan secara

bertahap sesuai jangka waktu grant. Sesuai IPSAS 23 yang mengatur

non-exchange revenue, jika tidak terdapat persyaratan (condition)

yang mengatur pengembalian dana bagi penerima grant yang tidak

mematuhi persyaratan, atau terdapat persyaratan tetapi pengalaman

masa lalu menunjukkan bahwa pemberi grant tidak pernah menuntut

pemenuhan persayaratan, maka pendapatan grant diakui pada saat

diterima / berhak diterima (when recieved/receiveable). Grant yang

sudah diterima tetapi belum menjadi hak diakui sebagai kewajiban

(unearned grant liabilities).

Belanja hibah dengan tujuan tertentu / non-discretionary grants

(penerima hibah harus memenuhi kriteria tertentu) diakui sebagai

beban jika penerima hibah telah memenuhi persyaratan/kriteria yang

ditetapkan pemerintah daerah. Penggunaan belanja hibah tersebut

dikendalikan pemda dengan meminta penerima hibah untuk

menyerahkan salinan faktur pembayaran. Utang belanja hibah dapat

diakru berdasarkan salinan kontrak, pesanan pembelian, atau

dokumen lain yang telah dibuat penerima hibah. Untuk belanja hibah

yang sangat besar dapat dimasukkan klausul audit ketaatan terhadap

persyaratan yang ditetapkan pemda. Hibah yang dapat digunakan

secara bebas oleh penerimanya (discretionary grants) diakui pemda

sebagai beban ketika penerima grant ditetapkan.

25


G. SARAN PERBAIKAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN AKUNTANSI

AKRUAL SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA

Berdasarkan analisis atas aplikabilitas pembelajaran yang diterima dan

kunjungan yang dilakukan, berikut ini kami sampaikan saran bagi

penyempurnaan manajemen sektor publik, perbaikan strategi percepatan

implementasi akuntansi sektor publik, dan perbaikan standar/praktik akuntansi

sektor publik di Indonesia.

1. SARAN PENYEMPURNAAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

Agar implementasi akrual di Indonesia lebih bermanfaat dalam

meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, perlu dilakukan upaya

sebagai berikut:

a. Praktik akuntansi akrual harus dikembangkan sebagai bagian dari

manajemen sektor publik secara menyeluruh sehingga laporan yang

dihasilkan berpengaruh terhadap perilaku manajemen dan politisi.

Keberhasilan akuntansi akrual sektor publik tidak terletak pada

pencapaian opini WTP semata tetapi lebih pada peningkatan

kualitas sistem manajemen sektor publik yang berujung pada

akuntabilitas pengelolaan aset, pencapaian target kinerja, dan

efisiensi penggunaan sumber daya / cost efectiveness.

b. Laporan kinerja / Statement of Service Performance perlu disajikan

oleh entitas organisasi sebagai bagian laporan tahunan yang tidak

terpisah dari laporan keuangan. Penyajian terpadu antara laporan

kinerja pelayanan dengan laporan keuangan akan meningkatkan

kesadaran manajemen dan politisi terhadap pentingnya kinerja

organisasi dan pengendalian unit cost.

c. Anggaran akrual yang fleksibel dan berbasis output disertai dengan

performance-based executives evaluation perlu dikembangkan agar

manajemen sektor publik memiliki kebebasan memilih berbagai

metode operasi untuk meminimalkan unit cost pelayanan dan

mengurangi insentif moral hazard untuk sekadar menyerap anggaran

dan kurang peduli pada efektivitas dan efisiensi.

d. Praktik pembahasan komprehensif yang mengaitkan laporan

keuangan, laporan pencapaian kinerja, dengan kemajuan

26


pelaksanaan rencana perlu dikembangkan untuk meningkatkan

efektivitas realisasi keuangan bagi pencapaian tujuan organisasi.

e. Perbaikan data base biaya perlu diperbaiki dan ditingkatkan

pemanfaatanya, terutama untuk memantau unit cost setiap jenis

kegiatan/output secara akurat.

2. SARAN STRATEGI IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKRUAL SEKTOR PUBLIK

Berbagai strategi masa transisi yang dapat dicontoh dari pengalaman

New Zealand dalam mengimplementasi akuntansi akrual sektor publik:

Regulasi yang dikeluarkan pemerintah harus menunjukkan keseriusan

niat dan sinyal yang sangat kuat bagi penerapan akuntansi akrual.

Komitmen dan konsep-konsep akuntansi akrual yang akan

diimplementasikan disebarluaskan kepada publik dengan selebaran,

konferensi, seminar, presentasi, dan sosialiasasi di berbagai media

masa.

Pada tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, departemen,

dinas, dan entitas perlu ditunjuk manajemen yang bertanggung jawab

atas implementasi akuntansi akrual. Pihak tersebut diwajibkan

melaksanakan akuntansi dan pelaporan akrual serta diberi

kewenangan merekrut dan mempekerjakan staf untuk menangani

sistem akuntansi yang dijalankan.

Risiko kegagalan implementasi kebijakan akuntansi akrual dapat

dikelola secara memadai.

Perlu dikembangkan peran kelembagaan sebagaimana Financial

Management Assurance untuk menjalankan tugas internal audit

stratejik, memberikan layanan konsultansi dalam proses migrasi dari

basis kas ke basis akrual, melakukan reviu untuk atas tabel konsolidasi

dan draft laporan keuangan, serta memberi saran untuk mengatasi

masalah-masalah material yang dihadapi departemen/dinas.

BPK perlu dilibatkan dalam mencari solusi atas masalah-masalah

material yang dihadapi dalam tataran implementasi dan merumuskan

rencana aksi untuk mengatasi isu signifikan pada departemen dan

pemerintah lokal.

3. SARAN PENGEMBANGAN STANDAR/PRAKTIK AKUNTANSI

27


Standar dan praktik akuntansi akrual perlu dikembangkan dan dapat

diterapkan di Indonesia, antara lain:

Penggunaan akuntansi akrual (single entity) dapat dipadukan dengan

akuntansi dana yang pada akhir periode dikonsolidasikan dengan

entitas induknya.

Penilaian atas heritage asset sehingga dapat menjustifikasi dan

meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengamanan dan

pemeliharaan aset.

Pengaturan agar hanya entitas pemerintah yang berhak atas

pajak/pungutan yang bersangkutan yang mengakui pendapatan dan

apropriasi yang diterima departemen/dinas diakui sebagai

pendapatan departemen/dinas.

Pengembangan akuntansi pendapatan dari spesific dan block grants

serta akuntansi dan pengendalian belanja discretionarry dan

nondiscretionarry grants.

28




TIM PENYUSUN

Tati Christiani

Wiwik Priyantoro

Agus Budi Priyono

Sri Minarni

Desi Andrianingsih

Budi Prasetyo

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

gambaran umum akuntansi keuangan pemerintah daerah berbasis akrual

Documents