OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR
OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR
Jurusan Akuntansi
JURUSAN AKUNTANSI
DENGAN MENGGUNKAN APLIKASI SAIBA PADA
KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAM
Jurusan : AKUNTANSI
Menyatakan skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji
Skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar pada hari Minggu, 14 Oktober2017.
Makassar, Oktober 2017 Menyetujui
Pembimbing I Pembimbing II
Drs. Asdi, MM Mukminati Ridwan, SE., M.Si NIDN. 0026126103 NIDN. 0919017901
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Ketua Jurusan Akuntansi
Ismail Rasulong, SE., MM Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak. CA NBM. 903078 NBM.1073428
iv
HALAMAN PENGESAHAN
Skripsi atas Nama MUTMAINNA, NIM 10573 04326 13 ini telah diperiksa dan
diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dengan Surat Keputusan Rektor
Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor SK Tahun 1439 H/ 2017 M dan
telah dipertahankan di depan penguji pada hari Sabtu, 14 0ktober 2017 M. Sebagai
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
24 Muharram 1439 H
(Rektor Unismuh Makassar)
3. Sekretaris: Drs. H. Sultan Sarda, SE., M.Si (………………….…)
(Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji:
c. Linda Arisanty, SE.,M.Si. Ak (………...…………..)
d. Asriati, SE.,M.Si (………….…………)
dan dengan agama, hidup akan jadi lebih terarah”
vi
PERSEMBAHAN
Skipsi ini aku persembahkan sebagai tanda cinta dan sayangku kepada kedua Orang tua ku, kakak dan adik ku yang telah menjadi
motivasi, inspirasi serta dukungan do’anya yang tiada henti untukku.
vii
ABSTRAK
Mutmainna, 2017. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Dengan Menggunakan Aplikasi SAIBA Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Dibimbing oleh Bapak Asdi dan Ibu Mukminati Ridwan, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada kantor otoritas pelabuhan utama Makassar, dengan menjaring 2 orang sebagai informan kunci sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskdiptif kualitatif yaitu mendeskripsikan variabel penelitian pada aspek pemahaman secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah menerapkan dan melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, dilakukan secara komputerisasi berjalan dengan baik dan lancar. Laporan Keuangan yang dihasilkan dengan basis akrual memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan, yaitu dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam capaian realisasi anggaran namun juga data yang dihasilkan merupakan data yang lebih valid.
Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Basis Akrual, dan Aplikasi SAIBA.
viii
ABSTRACT
Mutmainna, 2017. Implementation of Accrual Based Accounting Using SAIBA Applications At the Main Port Authority of Makassar Office, Guided by Mr. Asdi and Mrs. Mukminati Ridwan, Accounting Department Faculty of Economics and Business Universitas Muhammadiyah Makassar
The purpose of this study is to know how the application of accrual-based accounting by using SAIBA application at Makassar main port authority office, by capturing 2 people as key informant while data collection technique using documentation, observation and interview technique.
The method used in this research is descriptive qualitative research method that is describing the research variables on the aspects of understanding qualitatively.
The results showed that the Makassar Port Authority Office has implemented and implemented Accounting Standards Government (SAP) based on accruals. Implementation of accrual basis accounting using SAIBA application at Makassar Port Authority Authority Office, conducted by computerized running well and smoothly. The financial statements generated on an accrual basis provide better benefits to stakeholders, both the users and the auditors of financial statements, which can provide more comprehensive information, not only in the realization of the budget but also the resulting data is more valid data.
Keywords: Government Accounting Standards (SAP), Accrual Bases, and SAIBA Applications.
ix
Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang sentiasa memberikan
Rahmat dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir belajar dan syarat guna memperoleh derajat
serjana S-1 pada program Sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul “Penerapan
Akuntansi Berbasis Akrual Dengan Menggunakan Aplikasi Saiba Pada Kantor
Otoritas Pelabuhan Utama Makassar“.
Banyak hikmah dan pengalaman berharga yang dapat menjadi pelajaran bagi
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun tidak sedikit pula hambatan dan
kesulitan yang penulis alami. Berkat ketabahan, kesabaran, keiklasan, kerjakeras,
ketekunan serta kemauan besar yang disertai do’a dan bantuan serta motivasi dari
berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Karena itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan penghargaan dan ucapan
terimakasih yang tak terhingga kepada :
1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM., selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah makassar dan seluruh staf kariawan.
x
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak. CA., selaku Ketua Program Studi
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
dan seluruh staf dosen.
4. Bapak Drs. Asdi, MM., selaku pembimbing I dan Ibu Mukminati Ridwan, SE.,
M.Si., selaku pembimbing II yang dengan setia memberikan arahan masukan
serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Terima kasih tak terhingga kepada kepala pimpinan Bapak Ir. Rahmatullah, M.Si
dan staf karyawan dinas perhubungan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
Makassar yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
6. Terkhusus kepada kak Andre, kak Eko, kak Pipit dan seluruh pegawai sub bagian
keuangan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar yang telah membantu
dalam proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung.
7. Untuk keluarga besar akuntansi 7-13 yang selalu memberikan semangat dan setia
bersama dalam menyelesaikan studi ini.
8. Kakakku Ishak, Ibrahim, Khumaerah, Nurhidayah, dan kedua adikku Mustakim,
dan Muttahara yang selalu menyemangati ku dan mendukung ku dalam setiap
langkah ku untuk menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus kepada orang tua ku
tercinta ayahanda Muh. Sabir (almarhum) dan Ibunda Naima yang telah
mencurahkan cinta dan kasih sayangnya serta keiklasan dalam mendidik dan
mendo’akan ananda sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Semoga Allah SWT, membalas jasa atas segala bantuan dan dorongan yang telah
penulis dapatkan dari pihak-pihak tersebut diatas.
xi
Penulis menyadari bahwa sebagai hamba Allah SWT, tidak akan terlepas dari
segala kekhilafan serta segala keterbatasan, olehnya itu saran dan kritik yang sifatnya
membangun sangat diharapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini, semoga
skripsi ini bermamfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada
umumnya.
xiii
3. Manfaat Akuntansi Berbasis Akrual ................................................. 8
4. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual.............................................. 9
1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan ................................... 10
2. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual .......................... 11
3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual ............ 16
C. Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (Aplikasi SAIBA).............. 17
D. Penelitian Terdahulu ............................................................................... 22
E. Kerangka Pikir ........................................................................................ 25
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .................................................................. 27
B. Metode Pengumpulan Data ..................................................................... 27
C. Jenis dan Sumber Data ............................................................................ 28
D. Informan Penelitian................................................................................. 28
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN ............................... 30
A. Sejarah Singkat Kantor Ototitas Pelabuhan Utama Makassar ................ 30
B. Visi Dan Misi Organisasi ........................................................................ 32
C. Struktur Organisasi ................................................................................. 33
D. Kegiatan Usaha ....................................................................................... 34
A. Hasil penelitian........................................................................................ 40
xiv
B. Pembahasan............................................................................................. 46
Makassar ........................................................................................... 46
3. Komponen Laporan Keuangan ....................................................... 55
BAB VI KESIMPULAN DAN PENUTUP ..................................................... 72
A. Kesimpulan ............................................................................................. 72
B. Saran ....................................................................................................... 73
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 74
Riwayat Hidup ................................................................................................... 76
Tabel 1. Penelitian Terdahulu ............................................................................. 22
Tabel 2. Data kunjungan Kapal (Ships Call) dan Gross Ton (GT) ................... 35
Tabel 3. Data Bongkar Muat Dipelabuhan Makassar ........................................ 37
Tabel 4. Data Arus Penumpang di Pelabuhan Makassar ................................... 39
Tabel 5. Data Informan Penelitian ...................................................................... 40
Tabel 6. Format Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ........................................ 57
Tabel 7. Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).............. 59
Tabel 8. Format Neraca ...................................................................................... 61
Tabel 9. Format Laporan Operasional (LO) ...................................................... 62
Tabel 10. Format Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) ........................................ 65
Tabel 11. Format Laporan Arus Kas .................................................................. 67
xvi
Gambar 4. Tampilan Menu Tabel Referensi ...................................................... 51
Gambar 5. Tampilan Buku Besar Akrual ........................................................... 52
Gambar 6. Tampilan Pada Menu Transaksi ....................................................... 53
Gambar 7. Tampilan Untuk Proses Posting ....................................................... 53
Gambar 8. Tampilan Untuk Menu Laporan ....................................................... 54
Gambar 9. Tampilan Daftar Surat Perintah Membayar (SPM) .......................... 55
xvii
Lampiran 2. Checklist Observasi dan Pedoman Wawancara .......................... 78
Lampiran 3. Checklist Hasil Observasi ............................................................ 81
Lampiran 4. Transkrip Wawancara................................................................... 82
Lampiran 7. Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi ...... 92
Lampiran 8. Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Fakultas ......................... 93
Lampiran 9. Surat Permohonan Izin Penelitian Dari LP3M ............................ 94
Lampiran.10..Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu ........................................................
Utama Makassar .............................................................................
Lampiran 13. Buku Kontrol Bimbingan Skripsi ................................................ 98
95
96
1
perkembangan yang cukup pesat dalam satu dasa warsa terakhir seiring
dengan tuntutan akan peningkatan kualitas laporan keuangan demi
terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah
pusat maupun daerah. Berbagai penyesuaian penatausahaan dilakukan demi
mendukung perubahan tersebut. Salah satu kunci dalam perubahan tersebut
adalah dikembangkannya kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman
pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik
pemerintah pusat termasuk didalamnya lingkungan kementerian perhubugan,
maupun pemerintah daerah.
maupun pemerintah daerah perlu memiliki kewenangan yang jelas dalam
pengelolaan keuangan. Salah satu kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah kewenangan untuk
mengelola keuangan sendiri, serta menggunakan anggaran sesuai dengan
kebutuhan dan peruntukannya. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah
menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam menyusun dan
2
menyajikan laporan keuangan yang mempunyai pilihan dua basis, yaitu SAP
berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. Penerapan SAP
berbasis akrual dalam lingkungan pemerintahan adalah untuk mengetahui
seberapa besarnya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pelayanan untuk
kepentingan publik, serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan
kepada publik. Dengan adanya SAP berbasis akrual ini dapat menghasilkan
informasi keuangan berupa laporan keuangan pemerintah yang relevan, andal,
dapat dibandingkan, dan dapat dipahami untuk pengambilan suatu keputusan baik
dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik.
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu perubahan dari basis kas
menuju akrual menjadi basis akrual. Kemudian direvisi tahun 2015, kantor
instansi pemerintah mengikuti penyusunan laporan keuangan berbasis akrual
diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan,
menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan
bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.
entitas, yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus
diakui/dicatat dalam suatu sistem pelaporan keuangan. Secara umum terdapat dua
basis akuntansi, yaitu akuntansi basis kas (cash basis) dan akuntansi basis akrual
3
(accrual basis) yang digunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja,
dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, serta menggunakan basis
akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.
Akuntansi berbasis kas adalah suatu basis akuntansi yang mengakui
transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya pada saat terjadinya kas masuk dan kas
dan kas keluar, serta diukur berdasarkan kas masuk dan kas keluar. Sedangkan
akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi yang mengakui, mencatat
dan menyajikan transaksi serta peristiwa lainnya dalam laporan keuangan pada
saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas
diterima atau dibayarkan.
merupakan amanat undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara,
sehingga basis akrual pada akhirnya diterapkan bagi seluruh entitas
pelaporan dan entitas akuntansi baik pada level pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah.
pelayanan kepelabuhanan dalam lingkup kementerian perhubungan juga dituntut
harus mengikuti aturan dalam bidang keuangan yang ditetapkan dan dimintai
pertanggungjawaban oleh Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
menyelenggarakan akuntansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 tahun 2016 juga wajib
menyelenggarankan akuntansi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Unit
Pemerintah yaitu dengan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan
berupa laporan keuangan akuntansi berbasis akrual.
Banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam penerapan akuntansi berbasis
akrual karena ada beberapa hal yang dapat menjadi hambatan atau kendala.
Kompleksitas akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu hal yang dapat
menjadi hambatan dan menjadi salah satu alasan timbulnya penolakan
terhadap perubahan basis akuntansi. Hal yang sama juga terjadi pada saat
perubahan dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis kas
menuju akrual pada tahun 2005 lalu. Diperlukan waktu bertahun-tahun bagi
instansi pemerintah pusat untuk beradaptasi terhadap perubahan tersebut
Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan sebagai barisan terdepan dalam implementasi
akuntansi berbasis akrual telah merancang aplikasi Sistem Akuntansi Instansi
Basis Akrual (aplikasi SAIBA), yang digunakan dalam penyusunan Laporan
keuangan berbasis akrual di mulai sejak bulan Januari 2015.
5
Kementerian Perhubungan memiliki kewajiban untuk menyusun tujuh laporan
keuangan, seperti : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK).
Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul yaitu “Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual
Dengan Menggunakan Aplikasi SAIBA Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
Makasaar”.
Sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas,
maka rumusan masalah yang penulis angkat adalah : bagaimana Penerapan
akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada Kantor
Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.
mengetahui bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrual dengan
menggunakan aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.
6
a. Sebagai bahan informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan
pengembagan dan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Kantor
Otoritas Pelabuhan Utama Makassar
b. Sebagai bahan informasi bagi pegawai sub bagian keuangan yang dapat
dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai
penerapan akuntansi berbasis akrual pada Kantor Otoritas Pelabuhan
Utama Makassar.
c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lainnya dan dapat digunakan
sebagai rujukan atau referensi yang relevan dengan penelitian ini.
7
“Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (Mursyidi,
61 : 2009)”.
New Zealand menerapkan akuntansi akrual telah menyebabkan berbagai
perubahan dalam manajemen sektor publik. Dalam akuntansi akrual,
informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi
yang rinci mengenai aset dan kewajiban (Nunuy Nur Afiah, 23 : 2010).
2. Kelebihan dan Kelemahan Basis Akrual
Bastian (118-119 : 2010) menyatakan bahwa keuntungan basis akrual
dapat diperinci sebagai berikut :
8
akrual memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi,
diubah, dan diperoleh.
pendapatan yang diperoleh dalam basis akrual, dan besarnya biaya
historis adalah alat ukur kinerja yang dapat diterima.
c. Basis akrual dapat dijadikan sebagai alat ukur modal .
Selanjutnya Bastian (120 :.2010) menyatakan beberapa masalah aplikasi
basis akrual yang dapat diidentifikasikan antara lain :
a. Penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal
dilakukan oleh individu yang mencatat.
b. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan
nilai historis dan inflasi.
admnistrasi menjadi lebih mahal.
3. Manfaat Akuntansi berbasis Akrual
Secara umum, pemerintah Indonesia menerapkan basis akuntansi
akrual karena basis akrual memiliki manfaat sebagai berikut
(Anonim,.11.: 2014).:
9
pemerintah.
layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.
4. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual
Langkah-langkah penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia
sebagai berikut (Anonim, 12 : 2014):
a. Menyiapkan pedoman kebijakan umum pada tingkat nasional tentang
akuntansi akrual : PMK 238/2011 tentang Pedoman Umum Sistem
Akuntansi Pemerintahan Pusat (PUSAP).
b. Menyiapkan modul pada tingkat nasional yang dapat digunakan oleh
berbagai pihak dalam rangka pelatihan akuntansi berbasis akrual.
c. Menentukan daerah percontohan di setiap regional sebagai upaya
menciptakan benchmarking.
penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual
(fully accrual basis), baik dalam pengakuan pendapatan pendapatan, belanja,
transfer, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan
ekuitas dana (Mursyidi, 61 : 2009).
10
adalah basis akrual, untuk pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan
ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya
laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas mewajibkan laporan
demikian. Basis akrual, untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat
hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum
diterima di Rekening Kas Umum Negara atau oleh entitas pelaporan dan
beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai
kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum di keluarkan dari
Rekening Kas Umum Negara atau entitas pelaporan. Basis akrual untuk
neraca, berarti aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat
terjadinya kas, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh
pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar (KSAP, 2012).
B. Standar Akuntansi Pemerintahan
keuangan akuntansi, dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun
pemda di Republik Indonesia, diperlukan sebuah Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP) yang kredibel yang dibentuk oleh sebuah komite SAP (Nordiawan dkk,
120-121 : 2012).
11
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat
(3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:
“Standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP,
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (KSAP, 2012)”.
Akuntansi pemerintah di Indonesia dilandasi dengan standar akuntansi
pemerintahan (SAP), yang disertai dengan pernyataan satndar akuntansi
pemerintahan (PSAP), buletin teknis (bultek) dan jika memungkinkan disertai
juga interprestasinya. SAP dikukuhkan dengan peraturan pemerintah (PP)
Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan (Mursyidi, 21
: 2009).
2. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8)
menyatakan bahwa :
Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang
Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dalam kerangka konseptualnya
12
Adapun laporan keuangan dan karakteristik kualitatif laporan keuangan
pemerintah sebagai berikut :
tahun 2010 terdiri dari (KSAP, 2012):
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
c. Neraca;
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akrual
dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih baik bagi para
pemangku kepentingan baik para pengguna laporan keuangan dibandingkan
dengan basis kas menuju akrual yang selama ini dianut. Hal ini sejalan dengan
salah satu prinsip akuntansi yaitu pengungkapan paripurna atau ful disclosure
(Anonim. 3 : 2014).
merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan
13
2015) :
termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan masa lalu atau
masa kini, dan memprediksi masa kini, dan memprediksi masa depan,
serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
Informasi yang relevan akan bercirikan memiliki manfaat umpan balik,
memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap.
b. Andal
lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat
diharapkan untuk disajikan.
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat di uji, dan
apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang
berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda
jauh.
14
kebutuhan pihak tertentu.
c. Dapat dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika
dapat dibandingkan dengan laporan keunagn periode sebelumnya atau
laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan
dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara
internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan
akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal
dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan
kebijakan akuntansi yang sama.
dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna
diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan
lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna
untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
15
Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sesuai
dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 lampiran I Standar akuntansi Pemerintahan
berbasis akrual terdiri dari (KSAP, 2012) :
a. Lampiran I. 01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
b. Lampiran I. 02. PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
c. Lampiran.I..03. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis
Kas
d. Lampiran I. 04. PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas
e. Lampiran I. 05. PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
f. Lampiran I. 06. PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan
g. Lampiran I. 07. PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi
h. Lampiran I. 08. PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
i. Lampiran.I..09..PSAP.08.tentang.Akuntansi.Konstruksi.Dalam
k. Lampiran.I..11..PSAP.10.tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan
Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang
Tidak Dilanjutkan
l. Lampiran I. 12. PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
m. Lampiran I. 13. PSAP 12 tentang Laporan Operasional
16
3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 7 ayat (1)
dijelaskan bahwa : Penerapan SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP
Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual
(KSAP, 2012).
adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu
dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas
(Nordiawan dkk, 131 : 2012):
a. Asumsi Kemandirian Entitas
berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri
dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan
sehingga tidak terjadi kekacauan antarunit instansi pemerintah dalam
pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah
kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya
dengan tanggung jawab penuh.
b. Asumsi Kesinambungan Entitas
berlanjut keberadaanya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan
17
jangka pendek.
yanbg diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan
agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam
akuntansi.
depertemen-departemennya maupun di pemda dan dinas-dinasnya. Penerapan
SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan
di pemerintah pusat dan daerah (Nordiawan dkk, 123 : 2012)
Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada
setiap standar yang diterbitkan (IKAPI, 12 : 2009).
C. Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (aplikasi SAIBA)
Untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di pemerintah
pusat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengembangkan aplikasi akuntansi
yang selama ini telah digunakan dalam basis kas menuju akrual (cash toward
accrual) yaitu Sistem Akuntansi Instansi menjadi Sistem Akuntansi Instansi
Bebasis Akrual. Pengembangan SAI menjadi SAIBA merupakan terobosan
apikasi akuntansi berbasis akrual yang diharapkan memenuhi kebutuhan
informasi laporan keuangan yang diisyaratkan oleh standar akuntansi
18
operator SAI (SAK dan SIMAK-BMN) tidak mengalami kesulitan dalam
menjalankan aplikasi SAIBA (Anonim, 3 : 2014).
Berikut ini merupakan penjelasan atau uraian dari masing-masing komponen
laporan keuangan pokok, sebagai berikut :
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu kompenen laporan
keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan
pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintahan
pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan
realisasinya dalam suatu periode tertentu. Laporan realisasi anggaran
menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang
masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya, selain itu laporan
realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi
sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan
pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara
menyediakan laporan secara komparatif (Anonim, 16 : 2014).
19
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL hanya
disajikan oleh bendahara umum negara dan entitas pelaporan yang menyusun
laporan keuangan konsolidasi. Menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Adapun struktur dan isi dari Laporan Perubahan SAL yaitu : saldo anggaran
lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya,
lain-lain, saldo anggaran lebih akhir (Anonim, 17 : 2014).
c. Neraca
tanggal tertentu (Anonim,.2.:.2007). Laporan keuangan yang dimaksud
menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menyediakan informasi
mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah
pada tanggal tertentu. Adapun struktur dan isi dari neraca yaitu : kas dan
setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak,
persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek,
kewajiban jangka panjang, ekuitas (Anonim, 18 : 2014).
20
mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan
operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional
keuangan entitas pelaporan yan tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban,
dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya
disandingkan dengan periode sebelumnya. Adapun struktur dan isi laporan
operasional yaitu : pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi,
kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar
biasa, surplus/defisit-LO (Anonim,.19.: 2014).
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan
perubahan ekuitas menyediakan informasi mengenai perubahan posisi
keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan
sebgai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Adapun
struktur dan isi dari laporan perubahan ekuitas yaitu : ekuitas awal,
surplus/defisit pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung
menambah/mengurangi ekuitas, ekuitas akhir (Anonim, 21 : 2014).
21
Laporan ekuitas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan,
perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan
setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan
berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Penyajian
laporan arus kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur
dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 03 Tentang Arus
Kas (KSAP, 2012).
terpisahkan dari laporan keuangan dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan
diharuskan menyajikan Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan
keuangan bertujuan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan
penyediaan pemahaman yang ebih baik atas informasi keuangan pemerintah
(Anonim, 22 : 2014).
Tabel 1.
Penelitian Terdahulu
Strategi Implementasi Akuntansi Akrual Pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota “S”)
Pengumpulan
Analisis data
dalam penelitian
ini menggunakan
Metode
pengambilan
sampel
menggunakan
Rumus.slovin.
Pengumpulan
data
menggunakan
Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros)
Model
pengumpulan
Analisis data
yang digunakan
dalam penelitian
Menunjukkan penggunaan
ini adalah second
Jenis data adalah
Kantor Otoritas Pelabuhan di wilayah IV Makassar ada untuk mendukung
pelaksanaan tugas kelembagaan baru di pelabuhan yang merupakan amanat UU
No 17/2008 tentang Pelayaran. Kantor OP di naungi oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan pada Kementerian Perhubungan. Akuntansi pemerintahan
sebenarnya berinduk pada kata akuntansi yang mengharuskan adanya suatu
proses berupa siklus akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan,
sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP).
memperhatikan urutan persiapan dan ruang lingkup pelaporan. Dalam upaya
menerapkan basis akrual sistem akuntansi dimodifikasi menjadi Sistem Akuntansi
Instansi Berbasis Akrual (aplikasi SAIBA).
Aplikasi SAIBA merupakan software yang dirancang sebagai sistem
akuntansi keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
berbasis akrual. Maka laporan keuangan aplikasi SAIBA berpedoman pada
Laporan Keuangan Berbasis Akrual.
Gambat 1.
Kerangka Pikir
27
Adapun yang menjadi lokasi penelitian yakni pada Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Makassar Jalan Madura No.1 di kota Makassar.
Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan kurang lebih satu bulan yaitu
pada tanggal 20 April s/d 20 Mei 2017.
B. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah :
1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat data dan
informasi yang dianggap relevan dengan variabel penelitian. Dokumen bisa
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
2. Wawancara (interview), yaitu pengumpulan data yang digunakan untuk
memperoleh informasi langsung dari pegawai sub.bagian keuangan pada
Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.
3. Pengamatan (Observation), yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke
objek penelitian untuk mengamati penerapan akuntansi berbasis akrual.
Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan instrumen
berupa format observasi untuk mengukur bagaimana penerapan standar
akuntansi berbasis akrual oleh pegawai sub.bagian keuangan pada Kantor
Otoritas Pelabuhan Utama Makassar (instrumen terlampir).
28
C. Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
Data kualitatif yaitu data yang berupa keterangan atas penjelasan dari
pihak yang berwenang mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual dan
data lain yang relevan dengan objek penelitian.
2. Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari
pegawai sub bagian keuangan. Data diperoleh melalui teknik dokumentasi,
wawancara (interview,) dan pengamatan (observation).
D. Informan Penelitian
situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang
benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini
informan yang digunakan peneliti ialah sejumlah 2 orang pegawai sub bagian
keuangan yang bisa menjelaskan penerapan akuntansi berbasis akrual dengan
menggunakan aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.
29
metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah teknik analisis
data yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskriptifkan atau
menganggambarkan data dan informasi tentang variabel yang di teliti. Penelitian
ini menggunakan pedoman pengamatan (observation) dan wawancara (interview)
dengan pegawai sub bagian keuangan (instrumen terlampir).
F. Defenisi Operasional Variabel
waktu kas atau setara kas diterima atau dibayar.
30
A. Sejarah singkat Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar
Sejarah Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar di mulai dari perubahan
nama kantor Administrasi Pelabuhan (Adpel) menjadi kantor Kesyabandaran dan
Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makasaar. Kantor Administrasi Pelabuhan
(Adpel) secara resmi berganti nama menjadi Kantor Kesyabandaran Dan Otoritas
Pelabuhan sesuai dengan amanat UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan
KM No. 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, PM No. 35 tahun 2012 tentang
organisasi dan tata kerja otoritas pelabuhan utama.
Pada tanggal 5 oktober 2010 di Jakarta Departemen Perhubungan secara
resmi melakukan perubahan nomenklatur pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di
lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla). Selain
peubahan nomenklatur, Kementerian Perhubungan juga menetapkan peningkatan
kelas pada empat kantor Otoritas Pelabuhan (OP) diantaranya: pelabuhan Tanjung
Priok, Tanjung Perak, Belawan dan Makassar. Kantor kesyabandaran yang
selama ini sudah ada di pelabuhan utama, menjadi kantor Otoritas Pelabuhan
kelas utama dan kantor Kesyabandaran kelas utama.
Adapun tahap pengembangan periode 2013-2017 di Pelabuhan Utama
Makassar sebagai berikut :
yakni berupa pembangunan perpanjangan dermaga multi purpose
sepanjang 150m.
petikemas di atasnya dengan kapasitas mencapai hingga 1.030.000 TEU’s
per tahun).
TEUS atau TEU (twenty foot equivalent) unit yang merupakan satuan
terkecil dalam ukuran peti kemas.
c. Pelabuhan Soekarno
Pada periode ini di lokasi pelabuhan Soekarno akan dilakukan pengaturan
kembali peruntukan lapangan dan dermaga untuk kapal Ro-Ro, general
cargo, dan curah kering.
150m untuk kapal-kapal pelayaran rakyat dan juga sebagai tempat sandar
untuk kapal-kapal nelayan.
1. Visi
saing tinggi dalam menunjang perekonomian nasional di Era Globalisasi”
2. Misi
kelestarian lingkungan pelabuhan;
kondisi fasilitas terminal;
sesuai dengan kebutuhan;
d. Mewujudkan Tata Guna Lahan Daratan dan Perairan sesuai Rencana
Induk Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp).
KEPALA BID.LALA, OPERASI &
Kepala Seksi Bimbingan Usaha & Jasa
Keperlabuhanan
Kepala Seksi Rencana & Program
Kegiatan usaha yang dilakukan pelabuhan Makassar yaitu pelayanan terhadap
kapal, barang, dan penumpang. Pelabuhan memberikan pelayanan terhadap kapal
yang masuk dan keluar dari pelabuhan baik dalam negeri maupun luar negeri,
kegiatan bongkar muat barang, dan melayani penumpang yang naik/turun dari
kapal. Pelayanan ini dilakukan mengingat pentingnya keamanan dan ketertiban
yang terntunya dirasakan oleh penumpang/masyarakat dan pihak dari pelabuhan
itu sendiri.
35
Berikut ini uraian kegiatan usaha yang dilakukan di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, sebagai berikut :
a. Data Kunjungan Kapal (Ships Call) dan Gross Ton (GT) di Pelabuhan Utama Makassar (Periode Januari s/d
Desember Tahun 2016)
Sumber : Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar
36
Kunjungan Kapal (ships call) adalah kapal yang datang di pelabuhan baik
untuk berlabuh di perairan maupun bersandar di dermaga
Gross Ton (GT) adalah volume ruangan kapal dalam m kubik meliputi
volume ruangan kapal kecuali tunnel (terowongan), lubang poros baling-
baling, chain locker (tempat jangkar) dan alas ganda.
Pelayanan kapal dimulai dari kapal masuk ke perairan pelabuhan, berada di
kolam pelabuhan, ketika akan bersandar di tambatan, sampai saat kapal
meninggalkan pelabuhan.
37
b. Data Bongkar Muat di Pelabuhan Makassar (Periode Januari s/d Desember Tahun 2016)
Tabel 3.
Sumnber : Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar
38
Bongkar/Impor Barang adalah pembongkaran barang dari kapal, baik barang
yang diangkut dari pelabuhan asal di Indonesia ataupun dari luar negeri.
Muat/Ekspor Barang adalah pemuatan barang ke kapal untuk diangkut ke
pelabuhan tujuan di Indonesia atau ke luar negeri
Bongkar muat barang jenis peralatan bongkar muat yang digunakan di
pelabuhan sangat tergantung kepada jenis barang yang akan dibongkar/muat.
Secara umum jenis barang dimaksud dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu:
barang yang dikemas dengan petikemas, general cargo dan barang curah
(kering/cair).
39
c. Data Arus Penumpang di Pelabuhan Makassar (Periode Januari s/d Desember Tahun 2016)
Tabel 4.
Data Arus Penumpang di Pelabuhan Makassar
Sumber : Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar
Penumpang naik adalah penumpang yang naik ke kapal untuk berangkat ke pelabuhan tujuan.
Penumpang turun adalah penumpang yang turun dari kapal yang diangkut dari pelabuhan asal.
Petugas melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan, melakukan pengamanan dan pelayanan terhadap penumpang naik/turun dari kapal dengan selamat.
40
Pada bagian ini peneliti akan memaparkan fokus dari penelitian ini
mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi
saiba pada kantor otoritas pelabuhan utama makassar, dimana penelitian ini
menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif.
Pada penelitian deskriptif kualitatif peneliti dituntut dapat memaparkan,
menjelaskan, menggunakan dan menggali data berdasarkan apa yang di
ucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh sumber data sebagaimana adanya
yang terjadi dilapangan melalui tekhik pengamatan dan wawancara.
1. Data informan penelitian
Berikut ini data informan dalam penelitian yang berjumlah 2 orang.
Tabel 5.
Berdasarkan data tabel 5 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini
memiliki 2 informan yang sama-sama bergerak pada bagian pengelola
keuangan. Dimana kantor pemerintahan termasuk didalamnya Kantor
Otoritas Pelabuhan Utama Makassar diwajibkan menerapkan akuntansi
41
berbasis akrual pada bidang keuangan dan penerapannya di mulai sejak
tahun 2015.
Standar Akuntansi Pemerintahan, berbuah keputusan penghapusan standar
akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual dan penerapan standar
akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara penuh mulai tahun
2015.
Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) bahwa yang dimaksud dengan SAP berbasis
akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan,
beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual,
serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN
atau APBD.
dilakukan pada kurung waktu bulan April sampai Mei 2017. Dimana
informan yang melakukan wawancara adalah pegawai sub bagian keuagan
Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.
Adapun latar belakang pendidikan informan keduanya lulusan Sarjana
Ekonomi (SE) dan kini dalam tahap menyelesaikan pendidikan S2 (tesis)
disalah satu universitas di Makassar.
42
Berbicara mengenai pengetahuan akuntansi dan komputerisasinya
tidak usah diragukan lagi selain itu keduanya sudah berkerja di bidang
akuntansi ini kurang lebih 13 tahun lamanya.
Berikut ini deskripsi hasil penelitian dengan pegawai sub bagian
keuangan.:
pencatatan dan penyusunan laporan keuangan (akuntansi) proses
akuntansi telah berstandar komputerisasi.
sub bagian keuangan dalam mengerjakan proses akuntansi sejak awal
transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara
komputerisasi. Adapun tahap-tahap dalam proses akuntansi sejak awal
transaksi hingga pembuatan laporan keuangan, dimulai dari transaksi
berupa dokemen-dokumen (bukti pembayaran/sejenisnya) kemudian
di perlihatkan kepada bendahara, pencairan dana dari bendahara
dimuat kedalam aplikasi SPM (Surat Perintah Membayar), setelah
SPMnya jadi dilaporkan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara), KPPN mengeluarkan SP2D dasar SP2D itulah dibuat laporan
keuangan yang di input kedalam Sistem Akuntansi Instansi Basis
Akrual (aplikasi SAIBA) (Wawancara terlampir, lampiran 4).
Selain itu pegawai sub pegawai memiliki kewajiban untuk
mengetahui semua aplikasi terkomputerisasi akan tetapi dalam
43
masing-masing. Apabila aplikasi komputerisasi yang berkaitan dengan
pelaporan berarti yang menangani pelaporan yang harus tahu
mengoperasikan aplikasi akuntansi tersebut. Pegawai lain dapat
mengetahuinya namun tidak diharuskan, untuk pekerjaan sudah
tertupoksi artinya masing-masing pegawai memiliki tanggung jawab
masing-masing (Wawancara terlampir, lampiran 4).
Kantor otoritas pelabuhan utama makassar khususnya pada bidang
sub bagian keuangan memiliki berapa aplikasi yang gunakan untuk
mengelolah keuangan diantaranya (Wawancara terlampir, lampiran 4):
1) Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual (SAIBA),
2) Sistem E-monitoring (berbasis web),
3) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RAK-KL),
4) Sistem Aplikasi Satker (SAS), untuk aplikasi SAS terbagi
menjadi tiga yaitu SAS SPM (Surat Perintah Membayar), SAS
Bendahara Penerimaan, dan SAS Bendahara Pengeluaran.
5) Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik
Negara (SIMAK-BMN),
8) Span
9) Simpony
Makassar adalah basis akrual, pegawai sub bagian keuangan sudah
mengetahui bahwa saat ini basis akuntansi yang diterapkan adalah basis
akrual. Perbedaan dalam hal penerapan aplikasi basis kas dan basis akrual
teletak pada pengakuannya. Basis kas artinya saat transaksi uang keluar
baru diakui sebagai laporan atau dengan kata lain mengakui apa yang ada
pada saat itu itulah yang dilaporkan, sedangkan basis akrual
peristiwa/kejadiaanya baru saja terjadi sudah di akui sebagai pendapatan
atau pengeluaran walaupun uang belum diterima/dibayar (Wawancara
terlampir, lampiran 4).
Secara keseluruhan pegawai sub bagian keuangan, ada yang tahu ada
yang tidak khusus untuk pelaporan sudah tentu tahu membedakannya,
yang mana basis kas dan yang mana basis akrul. Disinilah peran
pemerintah menerapkan basis akrual dimana datanya lebih valid
dibandingkan dengan basis kas sehingga tidak terlalu membebankan
diakhir tahun (Wawancara terlampir, lampiran 4).
c. Aplikasi SAIBA
merupakan aplikasi keuangan satuan kerja yang digunakan untuk
keperluan pelaporan. Dimana pegawai sub bagian keuangan telah
45
beberapa kali mengikuti pelatihan khusus dalam mengoperasian aplikasi
SAIBA, pelatihan/bimtek sendiri pernah diadakan oleh Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Makassar di Makassar selain itu juga pernah di adakan
secara besar-besaran oleh Kementerian Keuangan/Perbendaharaan di
Jakarta (Wawancara terlampir, lampiran 4).
Dilihat dari sisi keterampilan dan keahlian pegawai sub bagian
keuangan telah memilikinya, sebab pegawai sub bagian keuangan telah
ikut serta dalam pelatihan/bimtek. Selain itu juga berbekal dari aplikasi
sebelumnya diterapkan (aplikasi SAKPA) yang pengoprasiannya tidak
jauh berbeda dengan aplikasi yang saat ini diterapkan (aplikasi SAIBA)
(Wawancara terlampir, lampiran 4).
menggunakan aplikasi SAIBA pegawai sub bagian keuangan merasa
sangat terbantu dengan perubahan basis akuntansi tersebut, karena
penerapan basis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA artinya
memudahkan pegawai untuk membuat/menyusun laporan keuangan.
Bentuk kemudahan yang dimaksud adalah apabila kita ingin melihat
laporan operasional kita bisa langsung melihatnya secara rinci bahkan
jenis-jenis realisasinya LO nya berapa, akan nampak secara mendetail
(Wawancara terlampir, lampiran 4).
kantor Otoritas Pelabuhan berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini
dibenarkan oleh informan An sebagai berikut :
46
“Untuk penerapan akuntansi berbasis akrual di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, sudah berjalan dengan baik dan lancar. Bukti bahwa Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar menerapkan basis akrual yaitu dengan di terapkan/digunakannya aplikasi SAIBA untuk pelaporan keuangan. Aplikasi SAIBA sudah berbasis akrual karena itu merupakan nama aplikasi dari suatu sistem yaitu Sistem akuntansi Instansi Basis Akrual (SAIBA) (Wawancara hari kamis tanggal 04 Mei 2017).
Hasil penelitian dan fakta dilapangan menunjukkan bahwa Kantor
Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah ikut serta wacana pemerintah
mengenai penerapan basis akrual. Untuk kantor instansi pemerintah
dalam hal ini Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar telah
melaksanakan dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual dengan
menggunakan aplikasi SAIBA pada kantor otoritas pelabuhan utama
makassar telah berjalan dengan baik sesuai dengan imbauan pemerintah
dan kapasitas yang tersedia.
Terkomputerisasi Pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar
Perubahan peraturan perundang-undangan berakibat pada perubahan
terhadap basis akuntansi yang selama ini digunakan/diterapkan. Selain
mengubah basis Sistem Akuntansi Pemerintah dari akuntansi berbasis kas
menjadi akuntansi berbasis akrual, perubahan terhadap peraturan
perundang-undangan tersebut sekaligus sebagai penyesuaian terhadap
dinamika pengelolaan keuangan negara yang terus berkembang.
47
yang dimulai sejak tahun 2015, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
Makassar telah menerapkan dan melaksanakan Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) berbasis akrual.
Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.
a. Sistem Akuntansi Terkomputerisasi
dimaksudkan untuk kelancaran usaha/bisnis baik untuk perusahaan,
kantor dan dunia bisnis pada umumnya.
Berbicara tentang infrastruktur dalam hal ini jaringan (internet)
untuk sementara bisa dikategorikan baik. Akan tetapi kalau untuk
aplikasi SAIBAnya sendiri, tanpa jaringan secara online juga bisa di
operasikan karena untuk pembuatan laporan keuangannya dilakukan
secara komputerisasi dan bukan online. Kecuali pelaporan dengan
menggunakan sistem e-monitoring memang infranstruktur itulah yang
dibutuhkan karena berbasis web/internet (Wawancara terlampir,
lampiran 4).
informasi (TI). Untuk yang satu ini tergantung pada komputernya,
kalau komputernya baik maka bisa dikatakan baik. Untuk aplikasi
48
SAIBA di instal manual di komputer dan tidak ter-link ke
web/internet. Aplikasi SAIBA merupakan aplikasi pengembangan dari
aplikasi SAKPA yang dikembangkan oleh Kementerian keuangan.
Akselerasi sosialisasi dilakukan oleh KPPN kepada seluruh kantor
instansi pemerintah dan pertanggungjawaban atas pelaporan keuangan
langsung ke Kementerian melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) (Wawancara terlampir, lampiran 4).
Penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan
aplikasi SAIBA, dilakukan secara komputerisasi berjalan dengan baik
dan lancar. Adapun sistem akuntansi yang digunakan yaitu aplikasi
SAIBA yang mana telah digunakan dan dipakai secara maksimal
sesuai dengan tujuan akhirnya yaitu pelaporan keuangan berbasis
akrual (Wawancara terlampir, lampiran 4).
b. Akuntansi Sumber Daya Manusia (SDM Akuntansi)
Akuntansi sumber daya manusia (SDM Akuntansi) berarti
akuntansi untuk manusia sebagai suatu sumber daya organisasional.
Hal ini melibatkan pengukuran biaya yang dikeluarkan oleh kantor
instansi pemerintahan/perusahaaa dan organisasi lainnya untuk
merekrut, menyeleksi, mempekerjakan, melatih dan mengembangkan
aktiva manusia. Akuntansi sumber daya manusia juga melibatkan
pengukuran terhadap biaya yang akan dikeluarkan untuk
menggantikan sumber daya manusia dari suatu organisasi.
49
berbicara tentang partisipasi yang dilakukan oleh pegawai sub bagian
keuangan mengenai penggunaan aplikasi berbasis akrual, bentuk
partisipasi yang dilakukan mengenai penggunaan aplikasi berbasis
akrual yaitu aplikasi SAIBA, telah pakai secara full dan semaksimal
mungkin sebab untuk kembali menggunakan basis kas, aplikasi
tersebut (SAKPA) sudah tidak ada tersedia (Wawancara terlampir,
lampiran 4).
manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para
pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan, yaitu dapat
memberikan informasi yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam
capaian realisasi anggaran namun juga data yang dihasilkan
merupakan data yang lebih valid. Mengapa dikatakan valid karena
datanya benar-benar menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Aplikasi Dalam Menyusun Laporan Keuangan Basis Akrual
Sebagaimana penyusunan laporan keuangan sampai dengan tahun
2014 yang berbasis kas menuju akrual, penyusunan laporan keuangan
dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi komputer yang dikeluarkan
oleh Kementerian Keuangan. Pada tahun 2015, sistem yang digunakan
dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual tetap menggunakan
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Informasi
Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan
50
Instansi Basis Akrual (SAIBA).
SAKPA. Pengembangan yang dilakukan adalah:
a. Sesuai dengan komponen laporan keuangan yang harus disusun
berdasarkan basis akrual, maka Aplikasi SAIBA dapat menghasilkan
LO dan LPE, selain menghasilkan LRA dan Neraca.
b. Dalam rangka menghasilkan laporan-laporan tersebut, maka dalam
aplikasi SAIBA terdapat tambahan menu transaksi, yaitu menu Jurnal
Penyesuaian. Menu ini digunakan untuk meng-input transaksi-
transaksi yang melibatkan akun-akun akrual, seperti: pendapatan
diterima dimuka; pendapatan yang masih harus diterima; beban
dibayar dimuka; beban yang masih harus dibayar; beban persediaan;
beban penyisihan piutang; dan beban penyusutan.
Sedangkan tata cara penggunaan aplikasi SAIBA pada dasarnya sama
dengan aplikasi SAKPA, yaitu: Input dokumen sumber (DIPA, Revisi
DIPA, SPM, SP2D, SSBP dan SSPB), Input jurnal Neraca, Input Jurnal
Penyesuaian, Posting, Cetak Laporan-Laporan.
aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dapat
dikatakan berjalan dengan lancar dan dapat dikatogorikan baik. Selain itu
selama mengoprasikan aplikasi basis akrual tersebut pegawai sub bagian
keuangan tidak menemui kendala yang berarti.
51
Gambar 3.
Gambar 4.
secara keseluruhan yang ada dalam sub menu beserta uraian dari
kode­ kode tabel yang dimaksud. Dalam Tabel Referensi ini juga dapat
dicari kode dan uraian tertentu dengan mengetik seluruh atau sebagian dari
uraian yang dimaksudkan.
Tampilan Buku Besar Akrual
Untuk buku besar akrual yang dibaca hanya nomor SP2D jadi tidak perli
menjurnal lagi karena otomatis terbentuk. Untuk penerapannya sendiri
pada buku besar akrual debet yang lansung menilai sesuai SP2D yang
dibebankan.
53
Proses Posting dilakukan untuk memindahkan transaksi yang telah tercatat
dan benar ke Buku Besar. Proses posting ini dilakukan setiap bulan. Jika
terdapat perubahan transaksi pada bulan yang telah dilakukan proses
posting, maka transaksi pada bulan tersebut harus dilakukan posting ulang.
Gambar 8.
jenis laporan yang akan dicetak.
55
Daftar SPM digunakan untuk menampilkan daftar SPM yang ada untuk
Satker yang bersangkutan.
menyusun laporan keuangan berbasis akrual pada Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Makassar.
Akuntansi Pemerintahan (SAP), komponen-komponen yang terdapat
dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan
pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, yang jika
diuraikan adalah sebagai berikut:
Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi
realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran
dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang
telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Dengan kata lain, LRA mengungkapkan
kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan
ketaatan terhadap APBN/APBD.
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)
ANGGARAN
A PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 1. PENERIMAAN DALAM NEGERI
a. Penerimaan Perpajakan b. Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. HIBAH
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH xxx xxx xxx xxx
B BELANJA Belanja pegawai Belanja Barang Belanja Modal Pembiayaan Bunga Utang Subsidi Hibah Bantuan Sosial
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxxx
58
JUMLAH BELANJA (B I + B II) xxx xxx xxx xxx
C PEMBIAYAAN 1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
(NETO) a. Perbankan Dalam Negeri (Neto) b. Non Perbankan Dalam Nbegeri (Neto)
2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO) a. Penanaman Pinjaman Luar Negeri b. Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar
Negeri
xxx
xxx
xxx
xxx
59
LP-SAL menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal
(saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa
Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan,
koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo
anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan
secara komparatif dengan periode sebelumnya.
Tabel 7.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)
Saldo anggarean lebih awa Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Subtotal (1-2) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) Subtotal (3+4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Lain-lain Saldo anggaran lebih akhir (5+6+7)
xxx
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur
yang dicakup oleh neraca tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Aset
nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika
diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai
atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
2) Kewajiban
kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan
kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari
dua belas setelah tanggal pelaporan. Sedangkan kewajiban jangka
panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya
dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggalpelaporan.
3) Ekuitas
antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo
ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan
Perubahan Ekuitas.
Piutang Bukan Pajak xxx
xxx
Persediaan xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan xxx
JUMLAH ASET LAINNYA xxx
d. Laporan Operasional (LO)
LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.
Di samping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan
transaksi keuangan dari kegiatan non-operasional dan pos luar biasa
yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.
Tabel 9.
(DALAM RUPIAH)
URAIAN JUMLAH
1 2
PENDAPATAN PERPAJAKAN Pendapatan Pajak Penghasilan Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Dan Penjualan Barang Mewah Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
xxx
Pendapatan Cukai Pendapatan Pajak Lainnya Pendapatan Bea Masuk Pendapatan Bea Keluar
Jumlah Pendapatan Perpajakan PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pendapatan Sumber Daya Alam Pendapatan Bagian Pemerintah Atas Laba Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak PENDAPATAN HIBAH
Pendapatan Hibah Jumlah Pendapatan Hibah
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL
BEBAN OPERASIONAL Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Barang Dan Jasa Beban Pemeliharan Beban Perjalanan Dinas Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan Dan Amortisasi Beban Penyisihan Piutnag Tak Tertagih Beban Transfer Beban Lain-Lain
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN
NON OPERASIONAL SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Beban Pelepasan Aset Non Lancar
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian
xxx xxx xxx xxx
xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Beban Dari Kegiatan Non Operasional
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL POS LUAR BIASA
Beban Luar Biasa SURPLUS/(DESIFIT) DARI POS LUAR BIASA
SURPLUS/(DEFISIT)-LO
xxx
xxx
LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan
sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada
periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung
menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koresksi
yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari
dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan
akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.
65
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
(DALAM RUPIAH)
URAIAN JUMLAH
1 2
EKUITAS AWAL
SURPLUS/DEFISIT- LO
Penyesuaian Nilai Aset
Koreksi Nilai Persediaan
Koreksi Lain-Lain
sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu
periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal
pelaporan. Kas adalah uang baik yang dipegang secara tunai oleh
bendahara maupun yang disimpan pada bank dalam bentuk
tabungan/giro. Sedangkan setara kas pemerintah ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.
Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek
harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat
diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh
karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud
mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal
perolehannya.
67
No Uraian 2015 2016
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Masuk Kas
Penerimaan Pajak Penghasilan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Penerimaan Cukai Penerimaan Pajak Lainnya Penerimaan Bea Masuk Penerimaan Pajak Ekspor Penerimaan Sumber Daya Alam Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Hibah Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa
Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15) Arus Keluar Kas
Pembayaran Pegawai Pembayaran Barang Pembayaran Bunga Pembayaran Subsidi Pembayaran Bantuan Sosial Pembayaran Hibah Pembayaran Lain-lain Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Pembayaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pembayaran Dana Alokasi Umum Pembayaran Dana Alokasi Khusus Pembayaran Dana Otonomi Khusus Pembayaran Dana Penyesuaian Pembayaran Kejadian Luar Biasa
Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 31) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 32)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xx
68
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
56 57 58
64
70 71 72 73
Arus Masuk Kas Penjualan atas Tanah Penjualan atas Peralatan dan Mesin Penjualan atas Gedung dan Bangunan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan Penjualan Aset Tetap Lainnya Penjualan Aset Lainnya Penerimaan dari Divestasi Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen
Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 43) Arus Keluar Kas
Perolehan Tanah Perolehan Peralatan dan Mesin Perolehan Gedung dan Bangunan Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Perolehan Aset Tetap Lainnya Perolehan Aset Lainnya Pengeluaran Penyertaan Modal Negara Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen
Jumlah Arus Keluar Kas (46 s/d 53) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (44 - 54)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Arus Masuk Kas
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Jumlah Arus Masuk Kas (58 s/d 64) Arus Keluar Kas
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri Pemberian Pinjaman kepada Daerah Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx
xxx
xxx xxx
xxx
85 86 87
88
89
Jumlah Arus Keluar Kas (67 s/d 73) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (65 - 74)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Arus Masuk Kas
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Kiriman Uang Masuk
Jumlah Arus Masuk Kas (78 s/d 79) Arus Keluar Kas
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Kiriman Uang Keluar
Jumlah Arus Keluar Kas (82 s/d 83) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (80 - 84)
Kenaikan/Penurunan Kas (33+55+75+85) Saldo Awal Kas di BUN & Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di BUN & Kas di Bendahara Pengeluaran (86+87) Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
xxx xxx
Tujuan penyajian CaLK adalah untuk meningkatkan transparansi
laporan. CaLK meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera
dalam LRA, LO, LPE, dan Neraca. CaLK juga mencakup informasi
tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan
dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan
serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan dalam menghasilkan
penyajian laporan keuangan secara wajar.
70
entitas akuntansi;
ekonomi makro;
pencapaian target;
diterapkan atas transaksitransaksi dan kejadian-kejadian penting
lainnya;
disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam
lembar muka laporan keuangan; dan
7) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian
yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan.
71
pada pengakuannya saja. Akuntansi berbasis akrual belum
diterima/dibayarkan telah diakui sebagai pendapatan/pengeluaran tetapi rata-
rata untuk kantor instansi pemerintahan sudah terjadi transaksi/terbayarkan
barulah kemudian di input kedalam aplikasi basis akrual (SAIBA). Hal
tersebut tidak jauh berbeda dengan akuntansi berbasis kas. Hanya saja untuk
basis akrual lebih spesifik, lebih lengkap, dan memudahkan untuk para
pengguna aplikasi karena data yang dihasilkan merupakan data yang lebih
valid. Kata valid disini diartikan bahwa datanya benar-benar menggambarkan
keadaan yang sesungguhnya. Bukan hanya itu dalam aplikasi basis akrual
sudah tersedia akun-akun tersendiri dan penginputannya tinggal disesuaikan
dengan akun-akun yang tersedia dalam aplikasi tersebut.
72
penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA
pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut.:
melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.
2. Penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi
SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, dilakukan
secara komputerisasi berjalan dengan baik dan lancar. Adapun sistem
akuntansi yang digunakan yaitu aplikasi SAIBA telah digunakan dan
dipakai secara maksimal sesuai dengan tujuan akhirnya yaitu pelaporan
keuangan berbasis akrual.
manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna
maupun pemeriksa laporan keuangan, yaitu dapat memberikan informasi
yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam capaian realisasi anggaran
namun juga data yang dihasilkan merupakan data yang valid artinya
datanya benar-benar menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
73
beberapa saran dari peneliti yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :
1. Dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis
akrual yang telah berjalan sejak tahun 2015, disarankan kepada kantor
otoritas pelabuhan utama makassar khususnya sub bagian keuangan yaitu
perlu adanya upaya akselerasi penyebar luasan informasi tentang sistem
informasi akuntansi berbasis akrual kepada seluruh pegawai sub
keuangan sehingga nantinya bukan hanya satu atau dua orang saja yang
mengetahui dan mampu menjalankan sistem/aplikasi tersebut namun
seluruh pegawai sub bagian keuangan.
2. Selain itu diperlukan adanya pengembangan atas pemahaman akan setiap
sistem yang digunakan atau diterapkan pada Kantor Otoritas Pelabuhan
Utama Makassar melalui proses pelatihan/diklat/bimtek agar
dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan bukan hanya pada sub
bagian keuangan tetapi juga pada bagian lain.
74
Lingkungan.Kementerian.Perhubungan..Jakarta.:.Kementerian.Perhubungan RI.
Anggi Rizkianci. 2010. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekeyaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Umrah, hal 1-25.
Asfiansyah, Ahdony. 2015. Strategi Implementasi Akuntansi Akrual Pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota “S”). Jurnal NeO-Bis, Vol..9, No. 1, hal.1-19.
Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta : Erlangga.
Ida Najati, dkk. 2016. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual : Pengujian Determinan Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Vol..14, No. 1, hal.1-18.
IKAPI. 2009. Standar Akuntansi Pemerintahan : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Bandung : Fokusmedia.
KSAP..2007.. Buku..Peraturan..:..Buletin...Teknis..Nomor..01..Tentang..Penyusunan. Neraca Awal Pemerintah Pusat. Jakarta : KSAP.
Langelo, Friska, dkk. 2015. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung. Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174 Vol. 3, No. 1, hal. 1-8.
Lilina Novianty Sari. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bintan. Jurnal Umrah, hal 1-25.
75
Mahsun, dkk. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Cetakan Kelima. Yogyakarta.:.Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM.
Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Cetakan Kesatu. Bandung : PT Refika Aditama.
Nunuy Nur Afiah. 2010. Akuntansi Pemerintahan : Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Nordiawan, Deddi, dkk. 2012. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Salemba Empat.
Tanjung, Abdul Hafiz. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Untuk SKPD. Cetakan Kesatu. Bandung : Alfabeta.
76
dari ayahanda Muh. Sabir (almarhum) dan ibunda Naima.
Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar
pada tahun 2001 di SDN 2 Belawae Kecamatan Pitu Riase
Kabupaten Sidenreng Rappang dan tamat pada tahun 2007.
Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah
Menengah Pertama di SMPN 2 Campalagian Polewali Mandar dan tamat pada tahun
2010. Pada tahun 2010, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah
Menengah Atas di MAN Polman Kabupaten Polewali Mandar dan berhasil lulus pada
tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis diterima melalui Seleksi Penerimaan
Mahasiswa Baru (SPMB) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di
Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata Satu (S1).
Lampiran-lampiran
- Sudah.memiliki keterampilan
dan keahlian
Lampiran 2
Checklist Observasi
Petunjuk : Beri tanda checklist (√) pada kolom yang telah disediakan terhadap hasil pengamatan sesuai dengan option jawaban :
No Variabel Implementasi
Baik Kurang Baik
1. Bagaimana infrastruktur jaringan pada kantor OP, apakah bisa dikategorikan baik ?
2. Bagaimana infrastruktur teknologi informasi yang tersedia, apakah memungkinkan untuk menerapkan basis akrual ?
3. Sejauhmana sistem akuntansi komputersasi yang digunakan, perihal penerapan akuntansi berbasis akrual dengan mengguanakan aplikasi SAIBA pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?
4. Sejauhmana penggunaan aplikasi yang digunakan untuk mengelolah keuangan pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ?
5. Sejauhmana proses akuntansi dalam mengerjakan laporan keuangan sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan ?
6. Sampai saat ini sejauhmana tingkat pemahaman pegawai sub bagian keuangan mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual ?
7. Bagaimana partisipasi yang dilakukan oleh pegawai sub bagian keuangan mengenai penggunaan aplikasi berbasis akrual ?
8. Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan yang saat ini dilakukan, apakah merasa terbantu dengan adanya penerapan akuntansi berbasis akrual ?
9. Sejauhmana tingkat pelatihan yang telah dilakukan oleh pegawai mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual khususnya penggunaan aplikasi SAIBA ?
10. Bagaimana tingkat kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pegawai sub bagian keuangan dalam mengoprasikan aplikasi SAIBA, sudah sejalan dengan prosedur yang ada ?
Pedoman Wawancara
Pertanyaan wawancara :
1. Apakah pegawai sub bagian keuangan dalam mengerjakan proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi ? Jawaban : ………………………………………………………………………
2. Apakah seluruh pegawai sub bagian keuangan diwajibkan untuk mampu mengoprasikan jenis aplikasi ter komputerisasi pada Kantor OP ? Jawaban : ………………………………………………………………………
3. Apakah pegawai sub bagian keuangan sudah mengetahui betul mengenai basis akrual apa yang di terapkan pada kantor OP ? Jawaban : ………………………………………………………………………
4. Ada berapa aplikasi yang gunakan untuk mengelolah keuangan pada kantor otoritas pelabuhan utama Makassar ? Jawaban : ………………………………………………………………………
5. Dalam penggunaan aplikasi yang dikatakan sebelumnya, apakah pegawai sub bagian keuangan mengetahui aplikasi-aplikasi apa yang dimaksud tersebut ? Jawaban : ………………………………………………………………………
6. Apa perbedaan aplikasi basis akrual yang diterapkan saat ini dengan aplikasi yang diterapkan sebelumnya ? Jawaban : ………………………………………………………………………
7. Apakah pegawai sub bagian keuangan sudah tahu dan bisa membedakan antara akuntansi konvensional, akuntansi berbasis kas, akuntansi berbasis akrual ? Jawaban : ………………………………………………………………………
8. Apakah pegawai sub bagian keuangan telah mengikuti pelatihan khusus dalam mengoprasian aplikasi SAIBA ? Jawaban : ………………………………………………………………………
9. Apakah pegawai sub bagian keuangan sudah memiliki keterampilan dan keahlian dalam mengoprasikan aplikasi SAIBA ? Jawaban : ………………………………………………………………………
10. Apakah sub bagian keuangan merasa terbantu dengan adanya penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA ? Jawaban : ………………………………………………………………………
Lampiran 3 Hasil Observasi
Petunjuk : Beri tanda checklist (√) pada kolom yang telah disediakan terhadap hasil pengamatan sesuai dengan option jawaban :
No Variabel Implementasi
Baik Kurang Baik
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Lampiran 4
Transkrip Wawancara antara Peneliti (Mu) dengan Informan (An) Hari Kamis Tanggal 04 Mei 2017
Mu : Selamat siang pak maaf mengganggu waktunya sebentar ?
An : Siang, iya ada apa yah ?
Mu : Saya Mutmainna mahasiswa unismuh yang sedang melakukan penelitian di sini membutuhkan informasi dari bapak terkait penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan aplikasi SAIBA pada kantor ini pak?
An : oh iya, informasi yang seperti apa ya ?
Mu : Begini pak, apakah pegawai pada kantor ini dalam mengerjakan proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara terkomputerisasi ?
An : Iya, dilakukan secara komputerisasi.
Mu.:.Terus pak, proses dari awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan pasti melalui beberapa tahap. Bisa bapak jelaskan secara singkat saja ?
An.:.Tahap-tahap dalam proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan yaitu dimulai dari transaksi. Untuk laporan transaksi itu diambil dari data SPM atau realisasi SP2D tapi sebelum itu
data SPM memiliki dokumen-dokumen kemudian dibuatkan SPM setelah dibuatkan SPM dimasukkan ke KPPN. KPPN mengeluarkan SP2D dasar SP2D itulah dibuat laporan keuangan yang di input kedalam aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual).
Mu : Apakah seluruh pegawai sub bagian keuangan diwajibkan untuk mampu mengoprasikan semua jenis aplikasi terkomputerisasi pada Kantor Otoritas Pelabuhan ?
An : Khusus di keuangan atau gimana ?
Mu : Di keuangan pak.
An :.Kalau dikeuangan semua wajib tahu, akan tetapi dalam penggunaan komputerisasi di sesuaikan dengan tupoksi mereka. Apabila aplikasi komputerisasi yang berkaitan dengan pelaporan berarti yang menangani pelaporan dan memegang aplikasi akuntansi wajib tahu mengoprasikannya. Kalau berkaitan dengan bendahara berarti aplikasi yang SASnya penerima khusus penerima yang harus tahu mengeprasikan aplikasi tersebut. Tidak secara keseluruhan pegawai harus mahir mengoprasikan aplikasi itu, anggaplah dari pegawai keuangannya 11 orang kemudian ada sekitar 10 aplikasi tidak semua yang pegang mengetahui keseluruhan aplikasi itu karena spesifik masing-masing sesuai dengan tupoksi. Contohnya BMN, berarti SIMAK-BMN harus mutlak tahu. Kami bisa tahu namun tidak
diharuskan sebenarnya lebih bagus lagi kalau tahu karena kan sudah ter tupoksi artinya masing-masing pegawai memiliki tanggung jawab masing-masing makanya ada uraian tugas.
Mu : Kalau bapak sendiri ?
An : Saya menggunakan aplikasi SAIBA karena berhubungan dengan tupoksi saya dan juga E-monitoring karena berhubungan dengan tupoksi saya juga. Contonya SAIBA saya bertanggung jawab penuh dengan pelaporan SAIBA.
Mu : Kalau begitu, apakah bapak tidak kewalahan untuk mengelola aplikasi itu seorang diri
An.: Bila ditanya mengenai kewalahan atau tidak sebenarnya itu kembali ke personal masing-masing dan juga kenapa kita kewalahan karena itu sudah menjadi tugas selain tergantung bagaimana kita menyikapinya tidak bisa dipungkiri dalam bekerja pasti ada kendala/masalah akan tetapi masalah bukanlah sesuatu yang harus dihindari pasti ada jalan/solusi kalau berbicara tentang beban sebenarnya itu bukan beban karena itu sudah menjadi tupoksi dan tanggung jawab kita.
Mu.: Ada berapa aplikasi yang gunakan untuk mengelolah keuangan pada kantor otoritas pelabuhan utama Makassar ?
An.: Untuk pelaporan ada banyak aplikasi, baru membuat penganggaran sudah ada namanya yaitu aplikasi RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Lembaga/Kementerian) aplikasi saat penyusunan anggaran. Aplikasi anggaran pengeluaran namanya SAS (Sistem Akuntansi Satker) kemudian di SAS ada bendahara pengeluaran dan bendahara penerima ada SAS SPM. Ada SPAN selain itu ada juga aplikasi BMN yaitu SIMAK- BMN, ada aplikasi persediaan, dipelaporan ada SAIBA, sistem E-monitoring (online ke kementerian keuangan) sistem E-monitoring ada tiga, diantaranya : sistem E-monitoring pertanggung jawaban dokumen pilihan, SMART ke kementerian keuangan dan PP39 yang tahun 2016 untuk pelaporan ke Badan perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Khusus aplikasi pembuatan gaji namanya aplikasi GPP.
Mu.:.Dalam penggunaan aplikasi yang dikatakan sebelumnya, apakah pegawai sub bagian keuangan mengetahui aplikasi-aplikasi apa yang
dimaksud tersebut ?
An : Iya, kami sudah tahu sebab aplikasi itu kami yang kelola dan kami tahu betul.aplikasi.yang.dikatakan.sebelumnya.
Mu : Apakah pegawai sub bagian keuangan sudah mengetahui betul mengenai basis.akrual.apa.yang.diterapkan.pada.kantor.OP.?
An.:.Untuk pegawai keuangan mungkin secara pintas tahu bahwa sekarang kita sudah menerapan akuntansi basis akrual bukan basis kas tapi secara mendetail mereka tidak tahu karena bukan mereka yang memegang aplikasinya kemungkinan yang mengetahui itu yang memegang pelaporan.
Mu.:.Apa perbedaan aplikasi basis akrual yang diterapkan saat ini dengan aplikasi.yang.diterapkan.sebelumnya.?
An.:. Untuk penerapan aplikasi. Basis kas artinya saat transaksi uang keluar baru diakui sebagai laporan. Sedangkan basis akrual peristiwa/kejadiaanya baru saja terjadi sudah di akui sebagai pendapatan atau pengeluaran walaupun uang belum diterima/dibayar. Contohnya beban listrik kita sudah pakai tapi belum bayar itu sudah diakui sudah bisa di buatkan laporannya sudah masuk biaya.
Mu : Apakah pegawai sub bagian keuangan sudah tahu dan bisa membedakan antara akuntansi konvensional, akuntansi berbasis kas, akuntansi berbasis akrual ?
An : Iya. Namun untuk secara keseluruhan, ada yang tahu ada yang tidak khusus untuk pelaporan sudah tentu tahu membedakan ketiga. Yang mana basis kas dan yang mana basis akrul. Disinilah peran pemerintah menerapkan basis akrual supaya tidak terlalu membebankan diakhir tahun. Basis akrual artinya datanya sudah valid, contonya basis kas pemakai listrik untuk bulan ini sudah mau diakui tetapi belum
dibukukan nanti keluar uang kas baru diakui sebagai pengeluaran.
Mu : Apakah pegawai sub bagian keuangan telah mengikuti pelatihan khusus dalam.mengoprasian.aplikasi.SAIBA.?
An..:..Iya..Ada.diklat.pelatihan.khususnya.
Mu..:..Sudah.berapa.kali.bapak.ikut.diklat/pelatihan.itu.?
An.:.Diklat khusus di Makassar satu kali, kemudian diklat ya