skripsi analisis penerapan akuntansi berbasis akrual …
TRANSCRIPT
SKRIPSI
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SULAWESI SELATAN
DIDIN LISTANTO
10573 02636 11
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2015
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SULAWESI
SELATAN
SKRIPSI
Diajukan Kepada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah MakassarUntuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
DIDIN LISTANTO
10573 02636 11
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2015
ii
iii
iv
ABSTRAK
Didin Listanto, 2015.ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SULAWESI
SELATAN. Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar (dibimbing oleh Ibu Hj. Lilly Ibrahim Dan Bapak
Faidul Adziem).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Seberapa Besar Penerapan
Akuntansi Berbasis Akrual Pada Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Sulawesi
Selatan”. Yang dimana Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual
merupakan standar pemerintahan yang mencatat dan mengakui transaksi pada saat
terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan kas dan setara kas diterima atau
dibayarkan. Penerapan SAP berbasis akrual dapat meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan dinas koperasi dan UMKM maka diperlukan
kesiapan infrastruktur pendukung pada pemerintah. Pemerintah Indonesia
khususnya pada Dinas Koperasi dan UMKM pada Provinsi Sul-Sel belum
menerapkan akuntansi berbasis akrual secara penuh, namun sudah menerapkan
akuntansi berbasis kas akrual. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
metode kualitatif dengan menekankan pada pendekatan interpretif. Analisis data
yang dilakukan melalui tiga tahapan, antara lain: 1) pengumpulan data, 2) data
reduksi, 3) penyajian data dan 4) pengambilan keputusan atau verifikasi. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) kesiapan dari SDM Pemerintah Dinas
Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan belum siap karena masih dalam
tahap pembelajaran untuk memahami penerapan SAP berbasis akrual 2) kesiapa
dari SIA menunjukkan bahwa sudah ada system khusus yang bernama system
manajemen yang digunakan dalam pelaporan keuangan pada pemerintah Dinas
Koperasi dan UMKM pada Provinsi Sulawesi Selatan, dan 3) komitmen
organisasi sangat mendukung penerapan basis akrual
Kata kunci: SAP,UMKM, dan Basis Akrual
v
MOTTO
Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantaranya
kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan
(QS. Al- Mujadillah : 11)
Orang-Orang Yang Gagal Yaitu Mereka Yang Berpikir Gagal Padahal
Tidak Pernah Melakukannya, Dan Mereka Yang Melakukan Kegagalan
Dan Tak Pernah Memikirkannya.
(John Charles Salak)
Kepuasan Terletak Pada Usaha, Bukan Pada Hasil. Berusaha Dengan
Keras Adalah Kemenangan Yang Hakiki.
(Penulis)
vi
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji dan syukur penulis senantiasa panjatkan kehadirat
Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada ”
sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan
pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas
Muhammadiyah Makassar.
Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian skripsi
ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan yang timbul
dapat teratasi. Peneliti menyadari bahwa tanpa dorongan dan dukungan dari
orang-orang di sekitar peneliti, skripsi ini tidak akan pernah selesai. Untuk itu atas
segala bentuk bantuannya, perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terima
kasih kepada yang terhormat :
1. Bapak Dr. H.Irwan Akib, M.Pd selaku Rektor Universitas
Muhammadaiyah Makassar yang telah banyak memberikan waktu dan
kesempatan untuk mengarahkan kami sebagai peserta didik di Jurusan
Akuntansi.
2. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung,Ma. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadaiyah Makassar yang telah banyak
memberikan waktu dan kesempatan untuk mengarahkan kami sebagai
peserta didik di Jurusan Akuntansi.
vii
3. Ismail Badollahi SE., M.Si., Selaku ketua jurusan Akuntansi.
4. Bapak Dr. H. M. Rusydi Rahman SE., M.Si Selaku Penasehat Akademik
yang telah membimbing dan memberikan masukan selama masa
perkuliahan.
5. Ibu Hj. Lilly Ibrahim. SE., M.Si selaku pembimbing I , karena bimbingan
dan arahan beliaulah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Faidul Adziem. SE., M.Si, selaku pembimbing II. Terima kasih atas
bimbingan dan arahan beliaulah sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi
7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mendidik dan
membimbing selama proses perkuliahan.
8. Teristimewah penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-
dalamnya untuk Ayahandaku tersayang Misnan dan Ibundaku tersayang
Salmi yang selama ini telah mendidik, membesarkan, membiayai dan
senantiasa mendoakan penulis agar sukses dalam studi dan menggapai
cita-cita.
9. Buat teman-teman jelas AK-7 angkatan tahun 2011 yang selama ini
banyak memberikan arti kebersamaan.
10. Untuk teman-teman Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya, yang
selama ini banyak membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.
viii
11. Untuk temanku Rinah Hardiyanti, dan teman sekostku yang selama ini
banyak memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat
menyelesaikan studynya.
12. Buat k”Farmi S.Pd, yang telah membantu selama proses pembuatan skripsi
ini.
Akhirnya penulis hanya mampu berdo’a dan berserah diri kepada Allah
SWT, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan Allah
SWT, berkenaan membalas jasa-jasa setiap amal bakti hambanya. Amin.
Makassar, September 2015
Penulis
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL............................................................................................. i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN.............................................................................. iii
ABSTRAK........................................................................................................... iv
MOTT................................................................................................................... v
KATA PENGANTAR ......................................................................................... vi
DAFTAR ISI........................................................................................................ ix
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xii
DAFTAR TABEL ...............................................................................................xiii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1
A. Latar Belakang .................................................................... ........ 1
B. Rumusan Masalah ............................................................... ........ 5
C. Tujuan Penelitian ........................................................................ 5
D. Manfaat Hasil Penelitian ............................................................. 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................... 7
A. Standar Akuntansi Pemerintahan........................................... 7
1. Pengertian akuntansi pemerintahan................................... 7
2. Pentingnya standar akuntansi pemerintahan....................... 9
3. Manfaat standar akuntansi pemerintahan........................... 11
B. Akuntansi Berbasis Akrual................................................... 12
1. Pengertian basis akrual................................................... 12
x
2. Kelebihan dan kelemahan basis akrual.............................. 13
C. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas Menuju Akrual
(PP No. 24 Tahun 2005....................................................... 15
1. Akuntansi pemerintah berbasis kas................................... 15
2. Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
(PP No. 71 Tahub 2010)................................................. 17
D. Organisasi Sektor Publik...................................................... 19
1. Definisi dan sejarah organisasi sektor publik..................... 19
2. Karakteristik organisasi sektor publik................................ 22
3. Perbedaan organisasi sektor publik dengan swasta,.............24
E. Koperasi dan UMKM.......................................................... 29
1. Pengertian Koperasi....................................................... 29
2. Fungsi dan Peran Koperasi............................................... 31
3. Jenis-jenis Koperasi........................................................ 31
4. UMKM......................................................................... 32
5. Peranan SAP Berbasis Akrual Pada UMKM...................... 35
F. Kerangka Pikir.................................................................... 37
G. Hipotesis............................................................................ 38
BAB III METODE PENELITIAN......................................................... 39
A. Lokasi danWaktu Penelitian.................................................. 39
B. Metode Pengumpulan Data................................................... 40
C. Jenis dan Sumber Data......................................................... 40
D. Metode Analisis................................................................... 41
xi
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN................................ 43
A. Hasil Penelitian................................................................... 43
B. Pembahasan........................................................................ 52
BAB V PENUTUP............................................................................... 71
A. Kesimpulan........................................................................... 71
B. Saran................................................................................. 72
DAFTAR PUSTAKA
xii
DAFTAR GAMBAR
1. Skema Kerangka Pikir .............................................................................37
2. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sul-Sel ................49
xiii
DAFTAR TABEL
1. Perbedaan Komponen Laporan keuangan PP No. 71 Tahun 2010
Dengan PP No. 24 Tahun 2005 .............................................................18
2. Siklus Strategi Penerapan SAP Bernasis Akrual ..................................18
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Di kehidupan sehari – hari masyarakat sangat akrab dengan keberadaan
organisasi sektor publik disekitar lingkungannya. Institusi pemerintah seperti
Dinas Pendidikan, puskemas, dan universitas merupakan beberapa contoh dari
organisasi sektor publik. Dinas, Badan dan Institusi tersebut menyediakan barang
dan jasa kepada masyarakat semata – mata untuk kesejahteraan masyarakat
dengan prinsip nirlaba bukan seperti sektor swasta yang memiliki tujuan untuk
mendapatkan laba.
Di sisi lain tuntutan transparansi dalam sistem pemerintah semakin
meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam
pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah diwajibkan menyusun
laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur
oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah
yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Dalam sistem Pemerintah
terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD
merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu
setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari
Pemerintah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik
secara langsung ataupun tidak. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
2
tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran), diatur dan
dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintah
PP No 24Tahun 2005 sebagai basis dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan pemerintah telah disempurnakan dengan PP No 71 Tahun 2010. Secara
konseptual kebijakan tersebut diambil dalam kerangka proses penguatan public
sector governance di Indonesia. Standar tersebut tidak berdiri sendiri tetapi juga
disokong oleh peraturan lain seperti Undang-Undang (UU) No 17 Tahun 2003
tentang keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan
Negara.
Perubahan yang sangat mendasar dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
yang baru dibandingkan dengan SAP 2005 adalah diterapkannya SAP full accrual
basis yakni mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan
finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan
dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang telah ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Akuntansi akrual sendiri merupakan konsep yang sangat popular
digunakan di sektor swasta, karena akuntansi akrual dianggap memberikan benefit
yang besar kepada penggunanya. Akuntansi akrual memberikan informasi yang
lebih bisa diandalkan karena mampu memberikan informasi tentang kewajiban
3
dan hak yang akan diterima di masa depan sehingga keputusan ekonomi dapat
diambil lebih baik. Akuntansi akrual telah menjadi asumsi dasar dalam kerangka
konseptual penyusunan laporan keuangan dengan International Financial
Reporting Standards (IFRS). Basis akrual menjelaskan bahwa transaksi yang
mempengaruhi keuangan perusahaan dicatat pada saat terjadi bukan didasarkan
pada saat menerima atau mengeluarkan uang (Kieso, 2011). Contoh lain adalah
Ikatan Akuntan Indonesia (2009) melalui Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan No.1 (Revisi 2009) paragraf 21 mewajibkan perusahaan untuk
menyusun laporan keuangan atas dasar akrual. Adanya regulasi ini menjelaskan
bagaimana krusialnya konsep akuntansi akrual di sektor bisnis.
Penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri dari praktik
manajemen keuangan modern (sektor publik) yang bertujuan untuk memberikan
informasi yang lebih transparan mengenai biaya (cost) pemerintah dan
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan
menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar memperhatikan kas. Secara
umum, basis akrual telah diterapkan di negara-negara yang lebih dahulu
melakukan reformasi manajemen publik seperti New Zealand yang pertama kali
menerapkan laporan keuangan dan anggaran berbasis akrual di dunia sejak tahun
1990. Tujuan kunci akuntansi akrual adalah untuk meminta pertanggungjawaban
para manajer dari sisi keluaran (output) dan/atau hasil (outcome) dan pada saat
yang sama melonggarkan kontrol atas masukan (input). Dalam konteks ini, para
manajer diminta agar bertanggung jawab untuk seluruh biaya yang berhubungan
dengan output/outcome yang dihasilkannya, tidak sekedar dari sisi pengeluaran
4
kas. Karena itu, hanya basis akrual yang memungkinkan untuk mengakui semua
biaya, dengan demikian dapat mendukung pengambilan keputusan oleh para
manajer organisasi sektor publik secara efisien dan efektif termasuk penerapannya
pada Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sulawesi Selatan.
Berbagai dorongan untuk mereformasi akuntansi pada sektor publik juga
hadir dari berbagai lembaga internasional. Dalam Beberapa tahun terakhir sampai
sekarang organisasi global seperti Bank Dunia, International Monetary Fund
(IMF) dan International federation of Accountants (IFAC) aktif mempromosikan
adopsi manajemen dan teknik sektor swasta ke sektor publik (Roob dan
Newberry, 2007). Dengan banyaknya dukungan dan dorongan dari lembaga –
lembaga penting tidak mengherankan jika akuntansi akrual diadopsi oleh sektor
publik. Setiap Negara sekarang berusaha untuk melakukan perubahan sistem
akuntansi di sektor publik, misalnya Indonesia yang secara bertahap merubah
sistem basis kas menjadi sistem akrual mulai tahun 2003.
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi
Selatan dengan judul :
“ Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Dinas Koperasi Dan
UMKM Provinsi Sulawesi Selatan”.
5
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka
peneliti merumuskan permasalahan yaitu “ Bagaimana Penerapan Akuntansi
Berbasis Akrual Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan”.
C. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Dinas
Koperasi Dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan.
D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ada maka penelitian ini
diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :
1. Secara Teoritis
Manfaat teoritis adalah manfaat yang berhubungan dengan pengembangan
ilmu pengetahuan secara konsep dan teori. Manfaat teoritis dalam penelitian ini
adalah:
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya khususnya
bidang ilmu akuntansi.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu
akuntansi dan psikologi sosial.
6
2. Secara Praktis
Manfaat praktis adalah manfaat yang menyangkut pemecahan masalah
aktual. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:
a. Bagi pegawai dinas koperasi dan UMKM propinsi Sulawesi selatan.
Sebagai bahan masukan bagi para pegawai dinas koperasi dan
UMKM propinsi Sulawesi selatan tentang pentingnya penerapan akuntansi
berbasis akrual.
b. Bagi Instansi Pemerintah
Sebagai bahan masukan kepada Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Sulawesi Selatan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual.
c. Bagi Peneliti
Sebagai landasan berpikir ilmiah bagi peneliti dalam menyusun skripsi.
7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Standar Akuntansi Pemerintahan
1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan
Berdasarkan peraturan pemerintan nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3)
tentang standar akuntansi pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpilkan bahwa SAP merupakan persyar
atan yang mempunyai kekuatan hokum dalam upaya meningkatkan kualitas
laporan keuangan pemerintah di Indonesia.
Menurut Wijaya (2008) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai
akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka
laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi
diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan
stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang transparan dan
akuntabel.
Menurut Sinaga (2005) SAP merupakan pedoman untuk menyatukan
persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat dan juga
pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP.
Pengguns laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk
memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan eksternal auditor
(BPK) akan menggunakannya sebagai criteria dalam pelaksanaan audit.
8
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi
yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah
dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi
pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan
keuangan pemerintah tersebut terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
(www.wikiapbn.com)
Beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa standar akuntansi
pemerintahan merupakan acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerinatah
daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. Standar akuntansi
pemerintahan dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara
penyusun, pengguna dan auditor.
Basis-basis tersebut berkaitan dengan peenetapan waktu (timing) atas
pengukuran yang dilakukan, terlepas dari sifat pengukuran tersebut.berbagai basis
atau dasar akuntansiatau system pencatatan tersebut adalah, basis kas, basis
akrual, basis kas modifikasi dan basis akrual modifikasi.
a. Basis akuntansi kas
Menurut PP No.71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah
berbasis akrual.
“basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa penting lainnya pada saat kas atau setara dengan kasditerima atau
dibayar”.
9
b. Basis akuntansi akrual
Menurut PP No. 71 Tahun 2010, tentang standar akintansi pemerintah
berbasis akrual, “basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa penting lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu
terjadi, tampa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar”.
c. Basis kas modifikasian
Menurut butir (12) dan butir (13) lampiran XXIX (tentang kebijakan
akuntansi) kepmendagri No 29 tahun 2002 dalam abdul halim 2008 disebutkan
bahwa:
“(12) basis dasar modifikasian merupakan kombinasi dasar kas dan akrual,
(13) transaksi penerimaan atau pengeluaran kas dibukukan (dicatat atau
dijurnal) pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas)”.
d. basis akrual modifikasian
Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis
kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk untuk
sebagian besar transaksi.
2. Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan
Seiring dengan berkembangnya akuntansi di sektor komersil yang
dipelopori dengan dikeluarkannya stsndar akuntansi keuangan oleh ikatan akuntan
Indonesia, kebutuhan standar akuntansi pemerintahan kembali menguat. Oleh
karena itu, Badan Akuntansi Keuangan Negera (BAKUN), kementrian keuangan,
10
mulai mengembangkan standar akuntansi. Seperti dalam organisasi komersil
(commercilal organization), para pengambol keputusan dalam organisasi
pemerintah pun membutuhkan informasi untuk mengelola organisasinya. Selain
sebagai dasar pengambilan keputusan, informasi juga dapat digunakan sebagai
alat komunikasi dan pertanggungjawaban pengelolaan organisasi terhadap pihak
lain (Siregar dan Siregar, 2001). Oleh karena itu, pemerintah memerlukan suatu
standar akuntansi di bidangnya tersendiri untuk menjalankan aktifitas layanan
kepada masyarakat luas. Dengan ditetapkannya PP SAP maka pemerintah pusat
dan pemerintah daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara
internasional. Hal ini menandai dimulainya suatu era baru dalam
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam rangka memenuhi prinsip
transparansi dan akuntabilitas.
Menurut Nordiawan (2006), beberapa upaya untuk membuat sebuah
standar yang relevan dengan praktik-praktik akuntansi di organisasi sektor publik
telah dilakukan dengan baik oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) maupun oleh
pemerintah sendiri. Diperlukannya paket standar akuntansi tersendiri karena
adanya kekhususan yang signifikan antara organisasi sektor publik dengan
perusahaan koersil, yang diantaranya adalah adanya kewajiban
pertanggungjawaban kepada publikyang lebih besar atas penggunaan dana-dana
yang dimiliki.
Mahsun dkk (2007) menyebutkan di Indonesia, berbagai organisasi
termasuk dalam cakupan sektor publik antara lain pemerintah pusat, pemerintah
11
daerah, organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan dan organisasi-
organisasi massa. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah,
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan bagian dari
organisasi sektor publik, sehingga diperlukan juga standar akuntansi tersendiri.
Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan,
akuntansi dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah di Republik Indonesia diperlukan sebuah standar akuntansi pemerintahan
yang kredibel yang dibentuk oleh semua komite SAP (Nordiawan dkk,2007).
3. Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan
SAP diterapkan dilingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan
kementrian-kementriannya maupun di pemerintah daerah (Pemda) dan dinas-
dinasnya. Pnerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas
pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi
keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di
pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas. Menurut
Fahkhruzi (2010) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi
pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat meberikan
informasi keuangan yang terbuka, jujur dan menyeluruh kepada stakeholders.
Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan,
pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antargenerasi dimana dapat
memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk
membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut
12
menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keunagan yang dihasilkan juga
dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanna kebijakan sumber
daya dalam mencapai tujuan.
B. Akuntansi Berbasis Akrual
1. Pengertian Basis Akrual
Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektorpublik di Indonesia
dewasa ini adalah menguatkan tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga
public, baik dipusat maupun didaerah. Akutabilitas dapat diartikan sebagai bentuk
kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarna yang telah ditetapkan sebelumnya
melalui suatu media yang dipertanggung jawabkan yang dilaksanakan secara
periodic (Standbury, 2010) disamping itu amanat yang terkuat dalam undang-
undang no 17 tahun 2003tentang keuangan Negara dalam pasal 36 ayat (1) yang
berbunyi sebagai berikut:
“ketentuan mengenai pengukuran dan pengaturan pendapatan dan belanja
berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13,14, 15 dan
16, undang-undang ini dilaksanakan dalam selambat-lambatnya dalam 5
tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja
berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan
pengakuran berbasis kas”.
Basis akuntansi akrual, seperti yang telah disimpulkan oleh KSAP
(2006:3) adalah “suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa
lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya
13
transaksi tersebut, tanpa menperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau
dibayarkan”. Selanjutnya dalam makalah yang sama, KSAP menyatakan bahwa
dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat
terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling
komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.
Halim dan Kusufi (2012:53) menyimpulkan bahwa “basis akrual mampu
memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan
pelaporan terdebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan”.
Bastian (2009:54) menjelaskan “akuntansi akrual mengakui dan mencatat
transaksi dan kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan”.
Dari pemaparan pengertian akuntansi basis akrual di atas, dapat
disimpulkan bahwa akuntansi basis akrual merupakan basis akuntansi di mana hak
dan kewajiban atas suatu transaksi atau peristiwa ekonomi lainnya diakui pada
saat terjadinya peristiwa, tanpa melihat kas atau setara kas diterima atau
dibayarkan. Setelah itu, basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang
tidak dapat dipenuhi oleh basis kas antara lain tujuan manajerial dan pegawasan.
2. Kelebihan dan Kelemahan Basis Akrual
Secara sederhana, dikatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual
ditujukan untuk mengatasi ketidakcukupan basis kas untuk memberikan data yang
lebih akurat. Menurut KSAP (2006:1) dalam wacana akuntansi, secara konseptual
akunatansi berbasis akrual dipercaya dpat menghasilkan informasi yang lebih
14
akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi
berbasis akrual mampu mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan
publik dengan lebih wajar. Nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang
terjadi, tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan. Dengan memasukkan seluruh
beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, akuntansi berbasis
akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat
waktu dan pengungkapan kewajiban dimasa mendatang. Dalam rangka
pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi
menenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu,
akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukungyang diperlukan
dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Menurut Mardiasmo (2002:155) pengaplikasian accrual basis dalam
akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of services
dan charging of services. Penentuan hal ini bertujuan untuk mengetahui besarnya
biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan
harga pelayanan yang di bebankan kepada publik. Hal ini berbeda dengan tujuan
pengaplikasian accrual basis dalam sektor swasta yang digunakan untuk
mengetahui dan membandingkan besarnya biayaterhadap pendapatan (proper
matching cost against revenue). Perbedaan ini disebabkan karena pada sektor
swasta orientasi lebih difokuskan pada usaha untuk memaksimumkan laba (profit
orient), sedangkan dalam sektor publik orientasi difokuskan pada optimalisasi
pelayanan publik (public services oriented).
15
Menurut Bastian (2006:118), keuntungan basis akrual dapat diperinci
sebagai berikut : pertama, bahwa penerimaan dan pengeluaran dalam laporan
operasional berhubungan dengan penerimaan dan pemasukannya, yang berarti
bahwa basis akrual memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi,
diubah, dan diperoleh. Kedua, basis akrual menunjukkan gambaran pendapatan,
perubahan harga, pendapatan yang diperoleh dalam basis akrual, dan besarnya
biaya historis adalah alat ukur kinerja yang dapat diterima. Krtiga, basis akrual
dapat dijadikan sebagai alat ukur modal.
Kemudian menurut Bastian (2006:120), beberapa masalah aplikasi basis
akrual yang dapat diidentifikasikan antara lain : pertama, penentuan pos dan
besaran traksaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu yang
mencatat. Kedua, relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan
dengan nilai historis dan inflasi. Ketiga, dalam perbandingan dengan basis kas,
penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit,
sehingga biaya administrasi menjadi lebih mahal. Keempat, peluang manipulasi
keuangan yang sulit dikendalikan.
C. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas Menuju Akrual (PP No. 24
Tahun 2005)
1. Akuntansi pemerintah berbasis kas
Dalam standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan PP No. 24
Tahun 2005, basis akuntansi yang digunakan pemerintah Dinas Koperasi dan
UMKM adalah menggunakan basis akuntansi menuju akrual (cash towar accrual)
16
dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah dalam PP No 24 Tahun 2005,
basis akuntansi yang dilakukan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan,
belanja dan pembiayaan, dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk
pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas neraca. Komponen-komponen laporan
keuangan dalam SAP (PP No 24 Tahun 2005), adalah:
a. Laporan Realisasi anggaran yang menyajikan sekurang-kurangnya unsur-
unsur sebagai beriku:
1) Pendapatan
2) Belanja
3) Transfer
4) Surflut/defisi
5) Pembiayaan
6) Sisa/lebih kurang pembiayaan
b. Neraca yang mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
1) Kas dan setara kas
2) Infestasi jangka pendek
3) Piutang pajak dan bukan pajak
4) Persediaan
5) Investasi jangka panjang
6) Asset tetapkewajiban jangka panjang
7) Kewajiban jangka pendek
8) Ekuitas dana
9) Laporan arus kas
17
10) Catatan atas laporan keuangan
c. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas menyejikan informasi mengenai sumber, penggunaan,
perubahan kas dan setara dengan kas selam satu periode akuntansi dan saldo
kas dan setara dengan kas selama tanggal pelaporan.
2. Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (PP No. 71 Tahun 2010)
Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor public di Indonesia
dewasa ini adalaha menguatkan tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga
publik baik dipusat maupun didaerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai
bentuk kewajiban mempertanggun jawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggung jawaban yang
dilaksanakan secara periodik.
Komite standar akuntansi pemerintahan (KSAP) menyusun standar
akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual. Akuntansi akrual mampu
mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih
wajar. Nilai yang dihasilkan adalah seluruh beban yang terjadi tidak hanya jumlah
yang telah dibayarkan. Dalam rangka pengukuran kinerja, informasi berbasis
akrual dapat menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang
sebenarnya. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu
sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas
pemerintah (KSAP 2006).
18
Adapun perbedaan komponen laporan keuangan dalam PP No. 71 Tahun
2010 dengan PP No.24 Tahun 2005 adalah sebagai berikkut:
PP 24/2005 PP 71/2010
Komponen Laporan Pokok
1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Arus KAS
4. Catatan Atas Laporan
Keuangan
Laporan yang Bersifat Optimal
1. Laporan kinerja keuangan
2. Laporan perubahan ekuitas
Komponen Laporan Keuangan Pokok
A. Laporan Anggran
1. Laporan Realisasi
Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih (SAL)
B. Lporan Finansial
1. Neraca
2. Laporan operasional (LO)
3. Laporan Arus Kas (LAK)
4. Laporan Perubahan Ekuitas
(LPE)
C. Catatan Atas Laporan
Keuangan
Sumber : PP No.71 Tahun 2010
Adapun siklus strategi penerapan SAP berbasis akrual yang dilakukan
secara bertahap oleh pemerintah berdasarkan KSAP/SAP adalah sebagai berikut:
Tahun Komponen
2010 a. Penertiban Standar Akuntansi Berbasis Akrual
(SAP)
b. Mengembangkan Framework Akuntansi Berbasis
Akrual
19
c. Sosialisasi SAP Bebasis Akrual
2011 a. Penyiapan Aturan Pelaksanaan dan Pelaksanaan
Kebijakan Akuntansi
b. Pengembangan System Akuntansi dan TI Bagian
Pertama (proses bisnis dan detail requiremen
c. Pengembanga Kapasitas SDM
2012 a. Pengembanga System Akuntansi dan TI (Lanjutan)
b. Pengembangan Kapasitas SDM (Lanjutan)
2013 a. Ploting Beberapa KL dan BUL
b. Reviuw, Evaluasi dan Konsolidasi Seluruh LK
c. Pengembangan Kapasitas SDM (lanjutan)
2014 a. Pararel run dan Konsolidasi Seluruh LK
b. Reviuw, Evaluasi dan Konsolidasi Seluruh LK
c. Pengembangan Kapasitas SDM (Lanjutan)
2015 a. Implementasi Penuh
b. Pengenmbangan Kapasitas SDM (lanjutan
Sumber: KSAP , sosialisasi PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP.
D. Organisasi Sektor Publik
1. Definisi dan Sejarah Orgnisasi Sektor Publik
Organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama secara
terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu atau sejumlah sasaran yang telah
ditetapkan bersama. Setiap organisasi mempunyai tujuan yang spesifik yang
20
hendak dicapai dan memerlukan manajemen yang baik agar bisa mencapai tujuan
tersebut. Tujuan organisasi tersebut dapat bersifst kualitatif ataupun kuantitatif
yang dapat dibagi lagi menjadi tujuan yang bersifat financial maupun non-
financial.
Secara umum seringkali organisasi hanya dikelompokkan menjadi dua
macam, yaitu profit organization dan nonprofit organization. Walupun di
kenyataan terdapat tipe lain dari organisasi yaitu quasi-profit organization dan
quasi-nonprofit organization. Hal ini disebabkan karena adanya kesulitan untuk
memberi batasan yang tegas antara tipe organisasi pure-profit organization dan
quasi-profit organization dan antara quasi-profit organization dan pure-profit
organization. Dengan pengelompokan tipe organisasi secara umum tersebut maka
organisasi sektor publik merupakan nonprofit organization.
Mahsun (2011:5) mengatakan bahwa sektor publik seringkali di pahami
sebagai segala sesuatau yang berhubungan dengan kepentingan umum dan
penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pendapatan
Negara lain yang diakui oleh hokum. Bidang kesehatan, pendidikan, kemanan dan
transportasi adalah contoh sektor publik. Oleh karena itu area sektor publik sangat
luas. Sedangkan menurut Bastian (2009:1) “kata sektor publik dari sisi kebijakan
publik dapat dipahami sebagai tuntutan pajak, birokrasi berlebihan, pemerintahan
yang besar dan nasionalisme dan privatisasi. Terlihat jelas dalam arti lua, sektor
publik disebut bidangyang membicarakan metode manajemen Negara. Sedangkan
dalam arti sempit, diartikan sebagai pembahasan pajak dan kebijakan pajak.”
21
Menurut Nordiawan (2009:1) sektor publik merupakan sebuah entitas
ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut sebagai entitas ekonomi
karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak keci. Sektor publik juga
melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan, tetapi berbeda dengan
entitas ekonomi lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, sumber
daya ekonomi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba (profit).
Munculnya sektor publik ini tidak terlepas dari sejarah. Awalnya sektor
publik ini muncul karena ada kebutuhan dari masyarakat secara bersama terhadap
barang ddan layanan terentu. Untuk menghndari terjadinya alokadsi dan distribusi
barang atau layanan umum yang tidak adil, maka pengaturan pengalokasian dan
pendistribusiannya diserahkan kepada pihak (pengurus) tertentu. Wargsa
masyarakat kemudian membayar sejumlah upeti (pajak) untuk mendukung
pengaturan barang atau layanan umum oleh pengurus tersebut (Mahsun et al,
2011:5)
Sektor publik sendiri telah hadir sejak ribuan tahun sebelum masehi.
Bastian (2009:2) menjelaskan bahwa kemunculan akuntansi sektor publik
dipengaruhi oleh interaksi yang terjadi dalam masyarakat dan kekuatan sosial
dalam masyarakat. Bukti sejarah menjelaskan bahwa praktik pencatatan telah
dilakukan di zaman mesir kuno sampai sekarang. Pada awalnya pencatatan ini
dilakukan untuk mengadministrasi laporan untuk keperluan pemerintah. Selain itu
praktik pencatatan ini juga dilakukan untuk mendukung mekanisme pajak,
pembagian pendapatan, inventaris barang dan proses perdagangan antar Negara.
22
2. Karakteristik Organisasi Sektor Publik
Menurut Christensen (2007:6) menguraikan tiga karakteristik utama sektor
publik yang intisarinya sebagai berikut :
a. Pemimpin tertinggi organisasi publik seperti Presiden atau Perdana
Menteri dipilih melalui pemilu. Sehingga organisasi sektor publik yang
ada di masyarakat memiliki tanggung jawab politik. Terlepas dari apakah
organisasi publik dekat atau jauh dari kepemimpinan politik terdapat
pemimpin politik yang terpilih secara demokratis di atas organisasi yang
memiliki akuntabilitas tinggi. Berbeda dengan perusahaan swasta, yang
bertanggung jawab kepada dewan direksi yang dipilih oleh pemegang
saham, organosasi publik bertanggung jawab kepada legislatif yang dipilih
juga oleh rakyat melalui pemilu. Organisasi publik merupakan bagian dari
suatu sistem pemerintahan dan menghadapi tantangan yang brbeda dengan
sektor swasta. Sistem pemerintahan dipengaruhi oleh sistem politik
masyarakat tidak seperti organisasi swasta yang terbatas pada orang-orang
tertentu. Oleh karena itu organisasi sektor publik memiliki tanggungjawab
yang lebih besar dan banyak dibandingkan dengan organisasi swasta.
b. Model organisasi publik berbeda dari banyak organisasi sektor swasta.
Organisasi sektor publik memiliki model organisasi multifungsi. Model
organisasi multifungsi ini membuat organisasi sektor publik sangat rentan
terhadap kritik. Ini dikarenakan dalam menjalankan organisasinya
memerlukan banyak pertimbangan yang sangat sulit, seperti politik,
partisipasi oleh pihak yang terkena dampak, penentuan sumber daya
23
manusi, sensitivitas pengguna, transparansi, publisitas dan wawasan proses
pengambilan keputusan, prediktabilitas, perlakuan yang sama, ketidak
berpihakan, netralitas, kualitas layanan, kemandirian professional,
loyalitas politik, efisiensi dan efektifitas. Dalam menjalankan fungsinya
pemerintahan tidak dapat membuat aturan dengan mudah karena harus
sesuai dengan konstitusi dan disetujui oleh rakyat, berbeda dengan sektor
swasta yang tidak terlalu sulit dalam membuat aturan yang digunakan di
organisasinya.
c. Sebagian besar organisasi publik berbeda dari organisasi swasta, mereka
tidak beroperasi dalam pasar bebas dan kompetitif. Meskipun ada
pembentukan BUMN yang ikut berkompetisi memperlihatkan cara ini,
tetapi hal ini dapat dijelaskan oleh beberapa argumen. Salah satu jenis
argumen organisasi publik adalah ide bahwa pasar (sektor swasta)
memiliki kapasitas terbatas untuk menangani masalah-masalah sehingga
diperlakukan intervensi organisasi publik. Selain itu organisasi sektor
publik juga memperbaiki atau mengatasi maslah yang diciptaka oleh pasar,
dimana pasar tidak menyelesaikannya.
Sedangkan menurut Nordiawan (2006:2) organisasi menjadi berbeda dan
unik karenamemiliki karakteristiksebagai berikut :
1) Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan
2) Dimiliki secara kolektif oleh publik
3) Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham
yang diperjualbrlikan
24
4) Keputusan-keputusan yang terkait kebijakan maupu opersai didasarkan
pada consensus
Mahsun (2011:14) mengatakan bahwa sektor publik berada pada batasan
antara lain :
1) Penyelenggaraan layanan atau pengadaan barang kebutuhan masyarakat
umum
2) Bukan konsumsi individual
3) Pemerintah ikut mengendalikan dengan saham atau sejumlah regulasi yang
mengikat
4) Harga tidak semata-mata ditentukan brdasarksn meknisme pasar
Dari uraian di atas kita dapat menarik benang merah bahwa organisasi
sektor publik meiliki karakteristik yang unik karena organisasi ini melayani dan
dimiliki oleh masyarakat luas. Organisasi sektor publik juga tidak mementingkan
keuntungan melainkan pelayanan terhadap anggotanya. Sifat organisasi sektor
publik yang unik ini menyebabkan sektor publik harus memperhatikan banyak
aspek dalam pengambilan keputusan ketika menjalankan kegiatannya. Keputusan
yang diambil oleh organisasi ini harus dapat diterima oleh mayoritas anggotanya.
3. Perbedaan organisasi sektor publik dengan sektor swasta
Secara umum Nordiawan (2006:3) mengatakan Perbedaan signifikan
antara organisasi sektor publik dan swasta adalah :
25
a. Tujuan Organisasi
Perusahaan komersial bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan
pemegang saham melalui penciptaan keuntungan sedangkan organisasi
sektor publik mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui pelayanan. Dengan kata lain, perusahaan merupakan
organisasi yang dijalankan untuk mencari laba atau profit (profit-oriented).
Sedangkan organisasi sektor publik merupakan organisasi yang dijalankan
bukan untuk mencari laba (no profit-oriented)
b. Sumber Pendanaan
Perusahaan komersial didanai melalui hasil operasi perusahaan
bersangkutan selain investasi dari pemegang saham. Sementara itu, sesuai
dengan tujuan, organisasi sektor publik mendanai rmasuk operasinya
melalui cara khusus berupa sumbangan atau donasi yang sukarela. Di
organisasi pemerintahan cara seperti ini direalisasikan melalui pembayaran
pajak atau retribusi. Bagi pemerintah daerah, termasuk sumber pendanaan
adalah sumbangan/subsidi dari pemerintah pusat. Di organisasi sektor
publik lain sumber pendapatan bisa berupa iuran anggota, subsidi dan
sumbangan donator.
c. Peraturan perundang-undangan
Organisasi sektor publik khususnya lembaga pemerintah harus
melakukan aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Pemerintah Indonesia misalnya, harus melakukan
pembangunan jembatan karena diamanatkan dalam UUD 1945 untuk
26
meningkatkan kesejahteraan rakyat, meskipun pembangunan jembatan
tidak memberikan keuntungan bagi organisasipemerintah yang
bersangkutan. Sedangkan pada perusahaan komersial mereka bisa memilih
aktivitas mana yang akan dilakukan atau produk apa yang akan dibuat
berdasarkan pertimbangan untung dan rugi.
Selain itu Mahsun et al (2011:7) mengatakan bahwa untuk membedakan
area sektor publik dan awasta dapat dilihat berdasarkan kategorisasi tipe barang
atau pelayanan yang dibagi menjadi empat :
a. Pure Public Goods
Pure Public Goods adlah barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat
yang manfaat barang atau jasa tersebut dinikmati oleh masyarakat secara
bersama-sama. Barang ini apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak
mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Contoh Pure
Public Goods adalah keamanan, ketentraman dan keadilan
b. Quasi Public Goods
Quasi Public Goods adalah barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat
yang manfaat barang atau jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat,
namun apabila dikonsumsi individu tertentu akan mengurangi konsumsi
orang lain akan barang tersebut. Contoh quasi public goods adalah
pelyanan kesehatan dan pendidikan.
c. Quasi Private Goods
Quasi private goods adalah barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat
yang mana manfaat barang dan jasa tersebut hanya dinikmati secara
27
individual oleh yang membelinya walaupun sebelumnya barang dan jasa
tersebut dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Contoh quasi private
goods adalah jalan told an tenaga listrik.
d. Pure Private Goods
Pure private goods adalah barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat
yang mana manfaat barang dan jasa tersebut hanya dinikmati secara
individual 0leh yang membelinya dan yang tidak membelinya tidak dapat
menikmati barang atau jasa tersebut. Contoh barang pure private goods
adalah makanan, pakaian, hiburan dan peralatan.
Dengan melihat karakteristik di atas disimpulkan bahwa sektor publik
berperan pada produksi pure public goods dan sektor swasta berperan pada pure
private goods. Sedangkan quasi public goods dan quasi private goods menjadi
tanggung jawab bersama dengan kadar yang berbeda, quasi public goods condong
ke sektor public dan quasi private goods condong ke sektor swata. Sedangkan
menurut W. F. Barber dalam hari (2008) bahwa sektor publik memiliki sepuluh
karakteristik penting yang membedakan sektor publik dengan sektor swasta, yaitu:
1) Sektor publik lebih kompleks dan mengemban tugas-tugas yang lebih
amigo
2) Sektor publik lebih banyak menghadapi masalah dalam
mengimplementasikan keputusan-keputusan
3) Sektor publik lebih banyak memanfaatkan orng yang memiliki motivasi
yang sangat beragam
28
4) Sektor publik lebih banyak memperhatikan usaha, mempertahankan
peluang dan kapasitas
5) Sektor publik lebih memperhatikan kompensasi atau kegagalan pasar
6) Sektor publik lebih banyak melakukan aktivitas yang memiliki segmen
simbolik
7) Sektor publik lebih ketat dalam menjaga standar komitmen dan legalitas
8) Sektor publik mempunyai peluang yang lebih besar untuk merespon isu-
isu keadilan dan kejujuran
9) Sektor publik harus berorientasi demi kepentingan public
10) Sektor publik harus mempertahankan level dukungan publik minimal di
ata slevel yang dibutuhkan dalam industri swasta
Sektor publik memiliki tingkat kerumitan yang lebih rumit dibandingkan
sektor privat. Kerumitan disebabkan oleh ruang lingkup pelayanan yang lebih luas
dan struktur organisasi yang besar dibandingkan sektor privat. Kerumitan ini
mengakibatkan keputusan yang diambil oleh sektor publikharus dipikirkan dengan
baik dan berorientasi kepentingan masyarakat sehingga dapat mempertahankan
dukungan mayoritas anggotanya, hal ini berbeda dengan sektor privat yang
berfokus pada keuntungan. Hal ini mengakibatkan cara menjalankan organisasi
sektor publik sangat berbeda dengan sektor privat.
Sementara itu Christensen (2007:4) menjelaskan bahwa elemen inti dari
argumen yang mendukung konsepsi bahwa organisasi publik dan swasta pada
dasarnya berbeda dalam ha-hal kunci, Pertama, bahwa kepentingan publik
berbeda dengan kepentingan pribadi, karena sektor publik harus
29
mempertimbangkan satu set yang lebih luas dari norma-norma dan nilai-nilai.
Banyak pertimbangan yang harus ditimbang terhadap satu sama lain,
pertimbangan demokrasi, nilai-nilai konstitusional dan kesejahteraan masyarakat
yang diberi bobot lebih dalam organisasi publik daripada di organisasi-organisasi
swasta. Kedua, para pemimpin organisasi publik bertanggung jawab kepada
warga negara dan pemilih daripada kelompok-kelompok khusus. Ketiga,
organisasi publik memerlukan penekanan lebih besar pada keterbukaan,
transparansi, imparsialitas perlakuan yang sama dan prediktabilitas.
E. Koperasi dan UMKM
1. Pengertian Koperasi
Koperasi adalah mengandung kata kerja sama. Koperasi (cooverative)
bersumber dari kata coopere (latin) co-operation yang berarti kerja sama. Ada
juga yang mendefinisikan koperasi dalam makna lain. Menurut Enriques
(2010:34), “pengertian koperasi adalah menolong atau sama lain (to help one
another) atau saling bergandengan tangan (hand it hand). Di Indonesia disebut
kerja sama menurut Notoadmojo disebut dengan gotong royong yang telah
dikenal oleh Indonesia sejak tahun 2000 SM.
Pengertian koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 adalah badan usaha
yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi melandaskan
seluruh kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi serta asas kekeluargaan unruk
meningkatkan gerakan ekonomi rakyat.
Sedangkan menurut UU No. 17 Tahun 2012, Koperasi adalahbadan
hokum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hokum koperasi, untuk
30
dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha,
yang memenuhi aspirasi dankebutuhan bersama di bidang ekonomi, social, dan
budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Melihat dari criteria dan
pengertian organisasi koperasi yang ada, bagian-bagian dari koperasi sebagi
subsistem koperasi adalah:
a. Anggota koperasi sebagai individu yang bertindak sebagai pemilik dan
konsumen akhir
b. Anggota koperasi sebagai pengusaha perorangan maupun kelompok yang
memanfaatkan koperasi sebagi pemasok (supplier)
c. Koperasi sebagai badan usaha yang melayani anggota koperasi dan
masyarakat.
Dalam membahas koperasi, Ropke berusaha menggambarkan ciri-ciri dari
sebuah organisasi koperasi sebagai berikut:
a. Adanya beberpa atau sejumlahindividu yang bersatu dalam suatu
kelompok, atas dasar sekurang-kurangnya sati kepentingan atau tujuan
yang sama, yang disebut sebagai kelompok koperasi.
b. Adanya anggota-anggota koperasi yang bergabung dalam kelompok usaha
unutuk memperbaiki kondisi social ekonomi mereka sendiri, yang disebut
sebagai swadaya atau kerja kolektif dari kelompok social koperasi.
c. Adanya anggota koperasi yang bergabung dalam koperasi
mendayagunakan serta memanfaatkan koperasi secara bersama, yang
disebut sebagai perusahaan koperasi.
31
d. Koperasi sebagai perusahaan mempunyai tugas untuk menunjang
kepentingan para anggota kelompok koperasi, dengan cara menyediakan
barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggota dalam kegiatan
ekonominya.
2. Fungsi Dan Peranan Koperasi
Dalam setiap organisasi memiliki fungsi dan peranan tertentu, begitupun
dengan organisasu koperasi. Perkoperasian di Indonesia seharusnya berfungsi dan
memiliki peran sebagai berikut:
a. Mengembangkan serta membangun kemanpuan dan potensi anggota
koperasi pada khusunya dan masyarakat pada umumnya untuk
meningkatkan kesejahteraan social ekonomi.
b. Berperang secara aktif (role actively) dalam rangka meningkatkan dan
memperbaiki kualitas kehidupan anggota koperasi dan masyarakat.
c. Memperkuat serta memperkokoh perekonomian rakyat
3. Jenis-jenis koperasi
Jenis-jenis koperasi didasarkanpada kesamaaan kegiatan aktifitas dan
kepentingan ekonomi anggotanya. Jenis koperasi terdiri dari tiga jenis
diantaranya:
a. Koperasi produksi
b. Koperasi konsumsi
c. Koperasi jasa.
32
4. UMKM
Berdasarkan Kepmenkeu 571/KMK 03/2003 (Menterinya masih Pak
Boediono) maka pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku
melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan jumlah
peredaran brutto dan atau penerimaan brutto tak lebih dari 600 juta.
Usaha Menengah (menurut Inpres No. 10/1999, tentang Pemberdayaan
(Usaha Menengah), Usaha produktif milik Warga Negara Indonesia, yang
berbentuk badan usaha orang orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan
hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi; berdiri sendiri, dan
bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha
besar memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 juta, sampai dengan Rp.
10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil
penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun.
Sulawesi Menjadi contoh UKM Berbasis Teknologi
Indonesia menggandeng Kanada untuk bekerja sama mengembangkan dan
mendorong penggunaan ICT (Information Communication Technology) bagi
pelaku UKM di tanah air.“Pemerintah diwakili Kementerian Negara Koperasi dan
UKM bekerja sama dengan CIDA mengembangkan tiga proyek, salah satunya
penggunaan ICT bagi UKM,” kata Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha
Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Ikhwan Asrin, di Jakarta.
CIDA yang merupakan Canadian International Development Agency bersama
Kemenkop sepakat menyelenggarakan program yang diberi nama CIPSED
33
(Canada-Indonesia Private Sector Entreprise Development). Ikhwan mengatakan,
melalui CIPSED inilah akan dikembangkan usaha-usaha kecil berbasis teknologi
informasi khususnya dalam pemasaran dan perluasan jaringan usahanya. “Untuk
awalnya kami akan dorong penerapannya di empat provinsi, sedangkan provinsi
lainnya akan menyusul kemudian,” katanya. Pihaknya akan mendorong
penggunaan ICT bagi UKM di wilayah provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi
Utara, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo.
Empat provinsi tersebut akan menjadi proyek percontohan bagi suksesnya
penerapan ICT oleh UKM dari sejak 2008 hingga 2012.
“Dengan ICT misalnya internet, pelaku UKM akan lebih mudah dan murah
memasarkan produknya,”, upaya tersebut sekaligus merupakan langkah untuk
menghilangkan citra masyarakat awam bahwa ICT (termasuk penggunaan
internet) untuk usaha tidaklah mahal dan bukan lagi merupakan barang .
Adapun Peranan Penting Internet bagi Usaha Kecil Menengah (UKM)
yakni dimana saat ini banyak sekali usaha kecil menengah (UKM) bermunculan
di Indonesia. Hal ini sangat berdampak positif bagi perekonomian global di
Indonesia maupun juga dalam rangka meningkatkan daya saing dalam bidang
penyediaan produk atau jasa di segala bidang. Contoh UKM disini bisa berbagai
macam, mulai dari usaha handycraft, membuka usaha makanan, jasa rent car atau
juga usaha di bidang IT seperti menjual space hosting dan juga jasa web design.
Menurut Bido A.Budiman ( 2010:122), penggunaan internet sebagai
media teknologi informasi dalam menunjang UKM bisa dijabarkan menjadi
beberapa poin seperti berikut ini:
34
a. Komunikasi
Internet digunakan sebagai media komunikasi dengan berbagai pihak.
Misalnya disini antara UKM dengan supplier. Sebagai contoh UKM di
bidang peternakan ayam. Pemiliknya bisa menggunakan e-mail kepada
supplier pakan ternaknya misalnya untuk melakukan order atau sebaliknya
pihak supplier yang melakukan komunikasi dengan UKM. Komunikasi
disini bisa bermacam-macam, salah satu yang sudah dibahas tadi misalnya
penggunaan e-mail. Penulis pernah melihat ada perusahaan jasa tenaga
kerja di Surabaya yang sudah menggunakan Yahoo! Messenger untuk
melakukan negosiasi dengan calon penampung tenaga kerja di hongkong.
Jadi para calon TKI tersebut duduk di depan PC yang dilengkapi dengan
webcam sehingga calon penamung tenaga kerja di luar negeri bisa melihat
langsung kondisi fisik dari calon TKI
b. Promosi
Ini maksudnya internet digunakan sebagai sarana promosi jasa atau produk
yang ditawarkan oleh UKM. Sebagai contoh misalnya UKM di bidang rent
car (persewaan kendaraan) bisa mempromosikan jasanya melalui website
atau juga melalui mailing list. Dari pengalaman penulis bahwa media
mailing list merupakan yang paling efektif untuk menawarkan jasa atau
produk. Kenapa begitu? Itu dikarenakan bahwa mailing list adalah suatu
forum diskusi berbasis e-mail mengenai suatu topik tertentu. Orang-orang
atau pihak-pihak yang tergabung dalam suatu mailing list tertentu biasanya
mempunyai satu kesamaan tujuan dan juga kesamaan minat tertentu.
35
Sebagai contoh ada mailing list mengenai balita atau mailing list ayah
bunda yang isinya mengenai seputar pasangan muda yang baru
mempunyai anak.
5. Peranan SAP Basis Akrual terhadap UMKM
Metode akuntansi yang digunakan suatu perusahaan dapat mempengaruhi
pendapatan total suatu perusahaan pada laporan keuangannya begitu pula dengan
beban perusahaanya. Akuntansi UMKM memainkan peran yang penting dalam
memutuskan keberhasilan usaha. Masalah keuangna terkait dengan UMKM
sedikit berbeda dengan usaha skala besar.
Didalam manajemen akuntansi UMKM terdapat tiga pengukuhan financial
yang penting yakni mencakup laporan arus kas, laba rugi da neraca. Pada UMKM
ada dua metode yang biasa digunakan yaitu metode berbasis tunai yang
mengidentifiksi penerimaan tunai sebagai pengeluaran dan pendapatan serta
pembayaran tagihan yang dianggap pengeluaran. Metode ini biasanya digunakan
oleh penrusahaan dengan skala kecil karena tidak rumit dan bisa
diimplementasikan.
Metode akrual adalah metode kedua yang digunakan untuk
pemeliharaan akuntansi dalam usaha kecil. Pada metode ini adalah pendapatan
yang dimasukkan kedalam buku akun tidak mengandalkan pengumpulan tunai
dari sesungguhnya. Basis kas dan basis akrual digunakan untuk mengetahui suatu
transaksi. Suatu ntitas/perusahaan, organisasi yang akuntansinya menggunakan
basis akrual akan mengakui transaksi pada saat terjadinya.
36
Dari hal tersebut perlakuan akuntansi accrual berbeda dengan basis kas
yang dimana UMKM dengan menggunakan penerapan basis kas accrual sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) lebih mencerminkan keadaan
keuangan perusahaan sebenarnya, tetapi metode pencatatan accrual basis lebih
sulit untuk diterapkan karena akuntan harus melakukan pencatatan lebih banyak
dibandingkan denga menggunakan metode basis kas. Tetapi dengan menggunakan
software akuntansi, informasi yang handal dan efisien maka pekerjaan dapat
tercapai dengan baik pada Dina Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan
37
F. Kerangka Pikir
Basis akuntansi akrual, adalah sitem akuntansi baru yang diterapkan pada
organisasi sektor publik karena adanya reformasi di bidang keuangan pemerintah
yaitu dengan diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai sistem akuntansi
pemerintahan.
Adapun kerangka pikir yang telah diuraikan dapat digambarkan dalam
skema sebagai berikut:
Gambar I. Skema Kerangka Pikir
Reformasi di bidang
keuangan
pemerintah
PP Nomor.24 Tahun
2005
Refisi PP Nomor.71
Tahun 2010 tentang
SAP berbasis akrual
SAP berbasis akrual
pada organisasi sektor
publik
Kesiapan Pemerintah
dalam menerapkan
SAP berbasis akrual
Dinas Koperasi
Dan UMKM
Provinsi Sulawesi
Selatan
38
G. Hipotesis
Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pikir maka dapat disimpulkan
hipotesis yaitu ”Diduga bahwa sistem akuntansi berbasis akrual telah diterapkan
secara bertahap pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan”.
39
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilaksanakan diwilayah Makassar, tepatnya pada Dinas
Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan Jln. A.P. Petrani No. Telp
(0411) 853991, Fax. (0411) 031 5616521 Makassar 90222. Penelitian
dilaksanakan kurang lebih dua bulan dari bulan Maret sampai Mei 2015.
2. Waktu Penelitian
Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini mulai proses
persiapan sampai dengan penyusunan laporan penelitian kurang lebih empat
bulan.
Tabel : Jadwal Pelaksanaan Penelitian
No Keterangan
Tahun 2015
Maret April Mei Agustus Septemb
er
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Persiapan
2 Pengumpulan
data
3 Pengolahan
dan analisis
data
4 Penulisan
skripsi dan
konsultasi
5 Penggandaan
40
B. Metode Pengumpulan Data
Penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk
memperoleh data yang lengkap.
1. Observasi (pengamatan) yaitu pengamatan secara langsung pada objek
penelitian
2. Interview (wawancara) yaitu cara pengumpulan data dengan jalan melakukan
tanya jawab dengan pihak yang berwewenang dalam lingkup Dinas Koperasi
dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini, pegawai bidang
keuangan.
3. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat
atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau
oleh orang lain tentang subjek.
C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis data yang biasanya digunakan dalam penelitian diantaranya adalah :
a. Data Kuantitatif yaitu data pendukung berupa angka dan data lainnya
sesuai dengan kebutuhan penulis.
b. Data Kualitatif yaitu data yang berupa keterangan teoritis penjelasan yang
berasal dari pegawai pada objek penelitian.
2. Adapun Sumber data yang digunakan yaitu :
a. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui observasi langsung ke
objek penelitian.
41
b. Data Skunder yaitu data yang bersumber dari dokumen obyek penelitian
berupa laporan tertulis yang dibuat secara berkala.
D. Metode Analisis
Metode analisis data yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif
kualitatif yaitu metode yang menjelaskan tentang penerapan akuntansi berbasis
akrual pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan.
1. Proses Pencatatan dan Analisis Data
Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan
transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah anda
kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai penerapan akuntansi berbasis
akrual pada dina koperasi dan UMKM propinsi Sulawesi selatan. Analisis melibatkan
pekerjaan dengan data, penyusunan, dan pemecahannya kedalam unit-unit yang dapat
ditangani, perangkumannya, pencarian pola-pola, dan penemuan apa yang penting
dan apa yang perlu dipelajari, dan pembuatan keputusan apa yang akan dikatakan
kepada orang lain. Untuk sebagian besar, produksi akhir dari penelitian adalah buku,
majalah, presentasi, atau rencana tindakan.
2. Keabsahan Data
a. Triangulasi Sumber
Menurut Patton (dalam Moloeng, 2004: 331) bahwa, “Triangulasi dengan
sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu
informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian
42
kualitatif”. Lanjut oleh Patton (dalam Moloeng, 2004: 331) mengatakan bahwa
adapun hal yang dilakukan untuk mencapai kepercayaan itu, maka di tempuh langkah
sebagai berikut:
1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang
dikatakan secara pribadi
3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian
dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
4) Membandingkan keadaan dan presfektif seseorang dengan berbagai pendapat
dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas
5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
b. Triangulasi Teknik
Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan
data. Menurut Andriana (moloeng, 2004: 330) bahwa, “teknik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil
wawancara terhadap objek penelitian”. Sedangkan menurut Nasution (2003: 115)
mengemukakan bahwa, “triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan tehnik
yang berbeda yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi”. Triangulasi ini selain
dipake untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.
43
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Profil Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan
Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan beralamatkan di Jl.
Andi Pangeran Pettarani No. Telp (0411) 853991, Fax. (0411) 031 5616521
Makassar 90222. Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin
oleh kepala dinas Koperasi dan UMKM Sul-Sel yaitu Bapak Drs. Andi Aswar yang
merupakan pembina utama muda pada Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan.
Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan struktur
dan tatanan manajemen koperasi yang dibagi berdasarkan perangkat dan tatanan
organisasi koperasi, yaitu sebagai berikut:
a) Rapat anggota koperasi
b) Pengurus koperasi
c) Pengawas koperasi
d) Pengelola koperasi
44
P
Skema : struktur Organisasi Koperasi
Dalam pemerintahan
Sulawesi Menjadi contoh UKM Berbasis Teknologi. Indonesia menggandeng
Kanada untuk bekerja sama mengembangkan dan mendorong penggunaan ICT
(Information Communication Technology) bagi pelaku UKM di tanah
air.“Pemerintah diwakili Kementerian Negara Koperasi dan UKM bekerja sama
dengan CIDA mengembangkan tiga proyek, salah satunya penggunaan ICT bagi
UKM,” kata Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha
Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Ikhwan Asrin, di Jakarta.
CIDA yang merupakan Canadian International Development Agency bersama
Kemenkop sepakat menyelenggarakan program yang diberi nama CIPSED (Canada-
Indonesia Private Sector Entreprise Development). Ikhwan mengatakan, melalui
CIPSED inilah akan dikembangkan usaha-usaha kecil berbasis teknologi informasi
khususnya dalam pemasaran dan perluasan jaringan usahanya. “Untuk awalnya kami
Memilih dan
Memberhentikan
Memilih dan
Memberhentikan
Pengurus Pengawas
45
akan dorong penerapannya di empat provinsi, sedangkan provinsi lainnya akan
menyusul kemudian,” katanya. Pihaknya akan mendorong penggunaan ICT bagi
UKM di wilayah provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan
Gorontalo.
Empat provinsi tersebut akan menjadi proyek percontohan bagi suksesnya
penerapan ICT oleh UKM dari sejak 2008 hingga 2012. “Dengan ICT misalnya
internet, pelaku UKM akan lebih mudah dan murah memasarkan produknya,”, upaya
tersebut sekaligus merupakan langkah untuk menghilangkan citra masyarakat awam
bahwa ICT (termasuk penggunaan internet) untuk usaha tidaklah mahal dan bukan
lagi merupakan barang .
2. Visi dan Misi Koperasi dan UMKM
a. Visi
“Menjadikan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai pilar
utama perekonomian Sulawesi selatan tahun2018”
b. Misi
1) Memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM)
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan,
memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam
rangka mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan
nasional dan simpul jejaring akselerasi perekonomian masyarakat.
46
2) Memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM)
untuk menjadi tumpuan harapan hidup, mempunyai kebanggaan dengan
menjalankan usaha sesuai dengan aturan agar menjadi lebih produktif.
c. Tujuan
1) Meningkatkan jumlah Koperasi yang berkualitas,
2) Meningkatkan peran dan kontribusi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (KUMKM) dalam perekonomian daerah,
3) Mengembangkan kebijakan-kebijakan dan program-program pemberdayaan
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) berdasarkan kondisi
kekinian,
4) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM Koperasi, Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM),
5) Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pemasaran produk Koperasi,
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM),
6) Meningkatkan legalitas dan kualitas produk bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (KUMKM),
7) Meningkatkan jaringan pemasaran, promosi dan pameran dalam dan luar
negeri,
8) Meningkatkan jaringan pemasaran, promosi dan pameran dalam dan luar
negeri,
47
9) Penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan
kebutuhan untuk mengembangkan usaha produksi dan pemasaran produk
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM),
10) Meningkatkan fungsi dan peran lembaga penjaminan kredit daerah,
11) Meningkatkan jiwa dan semangat kewirausahaan serta menumbuhkembangkan
wirasuaha baru/pemula yang inovatif,
12) Menyediakan regulasi yang berpihak pada Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (KUMKM).
d. Sasaran
No. Uraian Indikator Kinerja Target
1
Meningkatnya jumlah
koperasi dan UMKM yang
terfasilitasi sarana dan
prasarana (mandiri)
Terfasilitasinya sarana dan
prasarana bagi Koperasi dan
UMKM
150
unit
2
Meningkatkan jumlah produk
baru yang terfasilitasi
perizinan
Peningkatan jumlah produk baru
yang terfasilitasi perizinan
25
produk
3 Meningkatnya jumlah
wirausaha baru
Terfasilitasinya penumbuhan
wirausaha baru
302.300
unit
4 Meningkatnya jumlah
koperasi aktif
Terfasilitasinya peningkatan jumlah
koperasi aktif
2.509
unit
5 Meningkatnya jumlah
koperasi skala besar
Terfasilitasinya peningkatan jumlah
koperasi skala besar 50 unit
6
Meningkatnya jumlah usaha
menengah menjadi usaha
besar
Terfasilitasinya peningkatan usaha
menengah menjadi usaha besar
497
unit
7
Meningkatnya jumlah usaha
kecil menjadi usaha
menengah
Terfasilitasinya peningkatan usaha
kecil menjadi usaha menengah
335
unit
8 Meningkatnya jumlah Terfasilitasinya koperasi dan 750
48
koperasi dan UMKM yang
dapat mengakses lembaga
keuangan
UMKM kelembaga keuangan unit
9
Meningkatnya jumlah
pengolola koperasi dan
UMKM yang terfasilitasi
Diklat tehnis
Terfasilitasinya jumlah pengelola
koperasi dan UMKM dalam
mengikuti diklat tehnis
13.034
orang
3. Sruktur Organisasi Koperasi dan UMKM
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan, maka Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil
Menengah Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah telah
ditetapkan susunan Organisasi dan Tata Kerja dengan besaran organisasi sesuai
Peraturan Daerah Nomor. 06 Tahun 2008 sebagai berikut:
a) Kepala Dinas
b) 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) sub. Bagian
c) 5 (Lima ) bidang, masing-masing bidang mempunyai 3(Tiga) Seksi .
d) Kelompok jabatan fungsional.
e) UPT Diklat Koperasi UMKM Industri dan perdagangan 1 (satu) Kepala dan
1 (satu) sub. Bagian tata usaha 2 (dua) Seksi
f) UPTD PSMB 1 (satu) Kepala dan 1 (Satu) Sub. Bagian Tata Usaha 2 (dua)
Seksi.
49
Gambar : Struktur Organisasi
Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sulawesi Selatan
50
4. Komponen Laporan Keuangan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi
Sulawesi Selatan
DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2014
AKTIVA
Aktiva Lancar
Kas 55.362.907
Bank BNI Syariah 557.422.902
Piutang Usaha 9.261.308.239
Penyisihan piutang (545.733.996)
Jumlah Harta Lancar
Rp. 9.328.360.052
PENYERTAAN
Saham ke Bank 39.000.000
Takop Bank 167.225.197
Jumlah Penyertaan Rp. 206.225197
AKTIVA TETAP
Nilai Perolehan Harta Tetap 722.341.749
Akumulasi Penyusutan (58.273.300)
Nilai Buku Rp.664.068.449
TOTAL HARTA
Rp.10.198.653.698
PASIVA
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Simpanan Sukarela 890.290.462
Beban yang Masih Harus Dibayar 4.000.000
Jumlah Kewajina Jangka Pendek Rp. 894.290.462
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Hutan PKPRI Provinsi SULSEL -
Hutan Bank BNI Syariah 3.279.902.777
Hutang Bank BKE 3.218.829.625
Jumlah Hutang Jangka Panjang Rp .6.498.732.402
MODAL SENDIRI
Modal Distor 15.000.000
Modal Tetap Tambahan 2.157.206.329
Cadangan 254.584.377
SHU Tahun Berjalan 378.840.128
Jumlah Modal Sendiri Rp. 2.805.630.834
TOTAL PASIVA
Rp.10.198.653.698
51
DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERHITUNGAN HASIL USAHA
PER 31 DESEMBER 2014
PENDAPATAN
Jasa Pinjaman Unit Simpan Pinjam 1.587.549.907
Provisi Pinjaman Simpanan Pinjam 236.207.261
Pendapatan Administrasi Pinjaman 86.512.500
TOTAL HASIL USAHA KOTOR
RP.1.910.269.668
BEBAN-BEBAN BIAYA
OPERASIONAL
Biaya Bunga Pinjaman
606.071.797
Beban Provisi Pinjaman
70.000.000
Beban Admistrasi & Adminstrasi
Kantor
28.765.000
Transportasi Karyawan Belanja Barang 11.900.000
Biaya Gaji Karyawan 176.000.000
Biaya Lembur Karyawan 3.000.000
Biaya Penagihan Piutang 60.020.080
Biaya Premi Kehadiran Karyawan 13.175.000
Beban Operasional Kendaraan 1.000.000
BIAYA UMUM DAN
ADMINISTRASI
Pemakaian ATK 17.002.793
Rekening Telepon 2.280.167
Pemeliharaan AC 308.000
Pemeliharaan komputer 2.105.000
Beban Pemeliharaan Kendaraan 8.354.404
Beban Penyusutan Inventaris Komputer 5.145.000
Beban Pentusustan Inventaris Kantor 4.135.300
Beban Penyisishan Piutang Tak Tertagih 92.558.782
Beban Bonus Manager 30.308.769
52
Beban perisinan 408.000
Beban Seragam Karyawan 3.000.000
Rekenin Listrik 16.001.296
Beban Penyusustan Inventaris
Kendaraan
12.115.000
BEBAN ORGANISASI
Biaya Audit
8.000.000
Bingkisan Lebaran Anggota 252.382.000
Rapat Anggota Tahunan 57.635.400
Honor Pengawas 23.200.000
THR Pegawas 3.000.000
Transport Pengawas 4.700.000
\
BEBAN PAJAK
Pajak PPH Pasal 29
24.040.711
Pajak PPH Pasal 21 879.625
JUMLAH TOTAL BEBAN-BEBAN
(1.537.654.737)
SISA HASIL USAHA (SHU)
372.614.931
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan
B. Pembahasan
Hasil pembahasan wawancara menunjukkan bahwa pemerintah Dinas
Koperasi dan UMKM Propinsi Sulawesi Selatan belum sepenuhnya siap dalam
penerapan basis akrual karena terkendala dalam kemampuan sumber daya manusia.
Hal ini terlihat pada saat peneliti mewawancarai beberapa pegawai di kantor dinas
koperasi dan UMKM Sulawesi selatan. Pemahaman mereka mengenai basis akrual
tidak sepenuhnya mereka mengerti dan masih memerlukan bantuan dari pihak lain
untuk memahami dan mempraktekkan basis ini.
Dalam penerapan SAP berbasis akrual hendaknya managemen suatu
organisasi memiliki kemampuan yang sudah memahami tentang basis akrual.
53
Keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai akan
tercermin dari masing-masing individu yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh
atasannya. Oleh karena itu, penerapan basis akrual belum sepenuhnya bisa diterapkan
karena masih dalam tahap pembelajaran termasuk pada Dinas Koperasi dan UMKM
Propinsi Sulawesi Selatan.
Adapun strategi penerapan basis akrual pada Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel Strategi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Dinas Koperasi
dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun komponen
2010 a. Penertiban Standar Akuntansi Berbasis Akrual
(SAP)
b. Sosialisasi SAP Bebasis Akrual
2011 a. Penyiapan Aturan Pelaksanaan dan Pelaksanaan
Kebijakan Akuntansi
b. Pengembangan System Akuntansi dan TI Bagian
Pertama (proses bisnis dan detail requiremen
c. Pengembanga Kapasitas SDM
2012 c. Pengembanga System Akuntansi dan TI (Lanjutan)
d. Pengembangan Kapasitas SDM (Lanjutan)
2013 d. Review, Evaluasi dan Konsolidasi Seluruh LK
e. Pengembangan Kapasitas SDM (lanjutan)
2014 d. Pararel run dan Konsolidasi Seluruh LK
e. Reviuw, Evaluasi dan Konsolidasi Seluruh LK
54
f. Pengembangan Kapasitas SDM (Lanjutan)
2015 c. Pengenmbangan Kapasitas SDM (lanjutan)
2016 a. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pada
Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi
Selatan
b. Pengembangan Kapasitas SDM (Lanjutan)
Sumber : Olah Data
1. Pemahaman Basis Akrual Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Propinsi
Sulawesi Selatan
Untuk menerapkan basis akrual, maka diperlukan pemahaman khusus dalam
mengimplementasikan basis yang bisa dikatakan baru dipemerintahan. Pengetahuan
yang dimiliki oleh setiap individu salam menentukan keberhasilan diterapkannya
basis ini.
Pemahaman Ibu Dhina sebagai kabag keungan di dinas Koperasi dan UMKM
Sul-Sel terhadap basis akrual pada 9 Juli 2015/ Senin 09.00 - 10.00 Wib berikut ini:
“kalau menurut saya akrual itu merupakan suatu pencatatan yang dilakukan
pas terjadi kejadian atau adanya suatu penerimaan barang, yang
berhubungan nanti sama kas tetapi disini ditekankan pada pengakuannya.
Setelah barang diterima kemudian itu sudah diakui barang sepenuhnya, milik
kita, walaupun misalnya barang tersebut belum dibayarkan”
55
Basis akrual digunakan sebagai basis akuntansi dimana hak dan kewajiban atas
suatu transaksi atau peristiwa ekonomi lainnya diakui pada saat terjadinya peristiwa,
tanpa melihat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Namun Ibu Kartini
menjelaskan pengertian basis yang diungkapkan pada 9 Juli 2015/ Senin 09.00 -
10.00 Wib berikut ini:
“menurut saya basis akrual ini dapat memberikan gambaran umum posisi
keuangan, artinya kita sudah mengetahui sberapa besar kita punya kekayaan,
utang dan lain sebagainya. Dengan basis ini kan kita dapat melihat berapa
keuntungan yang dimiliki diawal seblum kas diterima”
Berdasarkan tanggapan diatasdikatakan bahwa akuntansi berbasis akrual dapat
menyajikan informasi diseluruh posisi keuangan yang terdiri dari posisi asset, utang
dan kekayaan bersih dari suatu entiras. Akuntansi akrual memberikan bebrapa
informasi atas pendapatan dan beban, meliputi pengaruh dari transaksiyang kasnya
belum diterima atu dibayarkan.
Basis akrual digunakan untuk pengukuran asset, kewajiban adan ekuitas dana.
Basis akrual mendasrkan konsepnya pada dua pilar yaitu pengakuan pendapatan dan
pengakuan biaya/beban. Konsep pengakuan pendapatan menimbulkan estimasi
piutang tak tertagih, sebab pengasilan sudah diakui padahal kas belum diterima.
Sedangkan konsep pengakuan biaya atau beban dianggap sebagai starting poin
meskipun munculnya biaya beban meskipun biaya tersebut belum dibayar.akuntansi
akrual diperlukan oleh organisasi untuk memelihara catatan yang lengkap mengenai
56
asset dan utang, sehingga menfasilitasi pengelolaan asset yang lebih baik. Namun Ibu
Dhina menambahkan penjelasan sebagai berikut:
“ sebenarnya sih kalo menurut saya basis akrual dapat mengukur kinerja dari
setiap SKPD nantinya, sejauh mana kinerja SKPD akan terlihat nantinya. Ini
akan terlihat pada ketetapan pencatatan yang suharunya sudah dicatat tapi
masih dibiarkan begitu saja. Itu akan menimbulkan utang nantinya jika itu
dibiarkan. Nah dari sana saja sudah keliatan kinerjannya apakah dia malas
untuk melaksanakan tugas atau tidak”.
Pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah
terkait biaya jasa linnya, efisisensi dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis
akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah, dan
peruabahannya, bagaimana peerintah mendanai kegiatan sesuai dengan kemanpuan
pendanaanya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sesungguhnya
terutama di DInas Koperasi dan UMKM Se Sul-Sel.
2. Penerapan Basis Kas Menuju Akrual (Cash Toward Accrual)
Saat ini pemerintah di Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sulawesi Selatan
masih menggunakan akuntansi berbasis Kas Menuju Akrual atau Cash TowarD
Accrual (CTA), dalam menyusun laporan keuangan pemerintah. Basis CTA ini pada
dasarnya merupakan suatu pendekatan basis akuntansi modified accrual, system
akuntansi dan aplikasi computer yang digunakan dan dikembangkan sendiri.
57
Pernyataan yang dikemukakan mengenai basis kas menuju accrual yang
dijelaskan oleh ibu Dhina kabag keuangan dinas koperasi dan UMKM provinsi Sulsel
pada 9 Juli 2015/ Senin 09.00 - 10.00 Wib berikut ini:
“kan sebelumnya juga sudah ada, hanya saja ada metodenya nanti ini
bagaimana pemberlakuannya ini, karena sebelumnnya kita mengacu ke cash
basis. Kas menuju akrual itu kan sudah kita lakukan dan perangkat dan
komputernya juga sudah ada. Hanya saja perbedaannya kalau accrual basis
kan di LRA juga harus diakrualkan kan sebelumnya diakrual basis
pendapatan, belanja, pembiayaan kita cask an nantinya dineraca nantinya
kita lakukan akrualnya. Tapi sekarang kan seluruhnya sudah harus
diakrualkan.
Berdasarkan ungkapan diatas disampaikan bahwa pengelolaan keuangan Dinas
Koperasi dan UMKM Provinsi Sul-Sel maish menggunakan basis cash toward
accrual (CTA) dalam pelaporan keuangan, namun penerapan basis akrual akan segera
dilaksanakan mengingat telah disiapkan softwear pengelolaan data untuk membuat
laporan keuangan berbasis akrual. Perbedaan yang mendasar antara CTA dan accrual
basis yaitu diliat dari laporan realisasi anggaran. Pendapatan LRA diakui pada saat
anggaran telah ditetapkan, namun jika pendapatan tidak mampu dipenuhi maka akn
menjadi piutang, pendapatan akan diakui pada periode selanjutnya.
58
Perbedaan utama antara basis kas menuju akrual dengan basis akrual adalah
pada basis pengakuan pendapatan dan biaya. Sebagaimana dijelaskan pengakuan dan
pengukuran pendapatan dan biaya pada basis kas dilakukan berdasarkan pada masuk
dan keluarnya kas, sementara basis akrual dilakukan pada saat terjadinya transaksi
tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas dibayarkan atau diterima. Sebagaimana
yang diungkapka oleh ibu Kartini pada 9 Juli 2015/ Senin 09.00 - 10.00 Wib berikut
ini:
“pada Metode akrual adalah metode kedua yang digunakan untuk
pemeliharaan akuntansi dalam usaha kecil. Pada metode ini adalah
pendapatan yang dimasukkan kedalam buku akun tidak mengandalkan
pengumpulan tunai dari sesungguhnya. Basis kas dan basis akrual digunakan
untuk mengetahui suatu transaksi. Suatu ntitas/perusahaan, organisasi yang
akuntansinya menggunakan basis akrual akan mengakui transaksi pada saat
terjadinya”.
Dari hal tersebut perlakuan akuntansi accrual berbeda dengan basis kas yang
dimana UMKM dengan menggunakan penerapan basis kas accrual sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) lebih mencerminkan keadaan keuangan
perusahaan sebenarnya, tetapi metode pencatatan accrual basis lebih sulit untuk
diterapkan karena akuntan harus melakukan pencatatan lebih banyak dibandingkan
denga menggunakan metode basis kas. Tetapi dengan menggunakan software
59
akuntansi, informasi yang handal dan efisien maka pekerjaan dapat tercapai dengan
baik pada Dina Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Persiapan Dalam Menerapkan SAP Berbasis Akrual
Dalam persiapan penerapan akuntansi akrual secara penuh pemerintah perlu
memperhatikan beberapa hal. Hal-hal yang perlu dipersiapakan pemerintah dinas
koperasi dan UMKM yaitu infrastruktur pendukung penerapan akuntansi berbasis
akrual. Infrastruktur akuntansi yang dimaksud adalah kebijakan persiapan dan model
penerapan, manajemen sumber daya manusia, dan system informasi akuntansi,
disamping itu, penerapan akuntansi berbasis akrual harus didukung oleh komitmen
pemerintah kota Makassar.
Beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah dinas koperasi dan
UMKM dalam tahun 2014 untuk menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis
akrual dalam tahun anggaran tahun 2015 sebagaimana diamantkan dalam
Permendagri No 64 tahun 2013 diantaranya: 1) tetapkan peraturan kepala daerah
tentang kebijakan akuntansi pemerintah yang berlaku baik bagi entitas akumntansi
maupun pelaporan, 2) tetapkan peraturn kepala dina dan daerah tentang System
Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) yang meliputi system akuntansi PPKD dan
system akuntansi SKPD, 3) Susun bagan akun standar (BAS) yang merupakan
60
pedoman bagi pemerintah dinas kota dan daerah dalam melakukan kodefikasi
akunyang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap, 4)
pilih/kembangkan aplikasi komputer pengelolaan dinas kota dan daerah, 5) pilih dan
latih tenaga akuntansi. Terbatasnya tenaga akuntansi pada masing-masing pemerintah
dinas Koperasi dan UMKM provinsi Sul-Sel sampai ketingkat SKPD masih menjadi
kendala umum yang terjadi dalam penerapan akuntansi pemerintahan.
Sesuai dengan peraturan pemerintahNo. 71 tahun 2010 tentang standar
akuntansi pemerintah, laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran,
laporan perubahaan saldo anggaran lebih, neraca, Laporan Operasional, laporan arus
kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, laporan
opeasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih.
Sosialisasi mengenai PP 71 telah dilaksanakan di Dinas Koperasi dan UMKM
provinsi Sul-Sel yang disampaikan oleh BPK mengenai arahan pengelolaan
keuangan, sementara itu pemerintah dinas kota Makassar mengingatkan kepada
kepala SKPD dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada peraturan yang
ada begitu pula dalam membuat laporan keuangan harus berpedoman pada Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP).
Berikut ini pernyataan yang disampaikan oleh ibu Dhina selaku kepala Kabag
Keuangan pada 9 Juli 2015/ Senin 09.00 - 10.00 Wib berikut ini:
61
“kalau sosialisasi PP No 71 Tahun 2010 sudah dilakukan tiga kali. Pertama
itu dilaksanakan pada November 2013 kemudian juli 2014 dan agustus 2014.
Pada sosialisasinya itu kami mengundang seluruh kepala dinas koperasi dan
UMKM dan staf pegawai se sul-sel yang terkait terutama yang kami undang
itu kabag keuangan dari masing-masing Koperasi dan UMKM yang berada
di Sulawesi Selatan”
Berdasarkan ungkapan diatas, persiapan yang dialakukan pemerintah dinas
Koperasi dan UMKM Sulawesi Selatan dalam penerapan basis akrual yaitu telah
dilakukan sosialisasi implementasi PP No 71 tahun 2010 selaam tiga kali. Dalam
sosialisasi ini diikuti oleh seluruh pegawai pada bagian keuangan di instansi Koperasi
dan UMKM. Strategi penerapan basis akrual dapat dilaksanakan dengan langkah-
langkah berikut, 1) sosialisasi dan perlatihan yang berjenjang melitputi pimpinana
level kebijakan sampai dengan pelaksanaan teknis, dengan tujuan sosialisasi ini untuk
meningkatkan skill pelaksana, membantu awareness, dan mengajak keterlibatan
semua pihak, 2) menyiapakan dokumen legal yang bersifat lokal seperti perarturan
kepala dinas tentang kebijakan akuntansi dan system prosedur.
4. Analisis Kesiapan Sumber Daya Manusia Dalam Menerapkan SAP Berbasis
Akrual
Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak
roda organisasi dalam usaha menwujuadkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi.
62
Kegagalan sumber daya manusia pemerintah dinas kota dan daerah dalam memahami
dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporn keuangan
yang dibuat dan ketidak sesuaian laporan dengan standar yang dibuat oleh pemerintah
(warisno dalam putrid, 2010).
Penyiapan dan penyusunan laporan tersebut memerlukan SDM yang menguasai
akuntansi pemerintahan, selain itu menurut Bastian (2010:45), “pada saat ini
kebutuhan tersebut sangat terasa dengan semakin kuatnya upaya yang digunakan
untuk menerapkan akuntansi pemerintah berbasis akrual”. Untuk itu pemerintah dinas
koperasi dan UMKM pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan
SDM dibidan akuntansi pemerintahan. Termasuk didalamnya memberikan system
insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktek korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN) oleh SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan.
Menurut hasil wawancara ibu Dhina mengenai SDM Pemerintah Dinas
Koperasi Dan UMKM Sul-Sel pada 9 Juli 2015/ Senin 09.00 - 10.00 Wib berikut ini:
“karena rata-rata background pegawai yang disini itu tamatan bukan
akuntantapi rata-rata ada juga tamatan dari akuntansi dan juga ekonomi. Tapi
kita akan tetap latih dan bombing mereka dari awal unruk memahami basis
akrual ini”
Masalah yang paling menonjol yang diungkapkan adalah ketidak sesuaian
pekerjaan yang diembang dengan pendidikan yang telah ditempuh oleh pegawai.
Dalam hal ini pemerintah ousat harus melatih kembali pegawai yang kurang mengerti
63
dengan pekerjaan yang didapat. Hal ini dapat memperlambat keberhasilan suatu
organisasi dipemerintahan dinas koperasi dan UMKM. Adanya sumber daya manusia
yang bekerja bukan pada bidangnya menjadi pengaruh yang besar, karena SDM yang
bukan tamatan dari ekonomi tersebut tidak mengenal basis akrual.
Ibu Jane mengatakan bahwa kendala yang paling menonjol yang dirasakan
yaitu sumber daya manusia (SDM) yang menangani basis akrul ini,:
“kami sih masih mendalami pemahami dan maish mengimput data. Kami
belum bisa sepenuhnya menerapkan. Butuh proses yang lama untuk
memahaminya. Kendala kedepannya mungkin SDM nya, soalnya kan
pemahaman orang itu berbeda satu sama lain.
Kualitas SDM yang belum memadai memang menjadi kendala sebab yang
akan menerapkan basis akrual itu adalah SDM itu sendiri.persoalan ini sangat
mendasar mengingat perekrutan PNS yang masih terpusat, meskipun kewenangan
untuk pelaksanakan program peningkatan kualitas SDM ada di daerah.
Dilihat dari kualitas dumber datya manusia (SDM) untuk mengetahui kesiapan
penerapan akuntansi berbasis akrual dapat dilakukan analisis pengetahuan,
keterampilan, sikat dan system manajemen SDM.
a. Pengetahuan
64
Setiap pegawai hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai
basis akrual sebelum menerapkannya.pengetahuan pegai di dinas koperasi dan
UMKM Sul-Sel mesih kurang tentang basis akrual ini.
b. Keterampilan
Keterampilan berbeda dengan pengetahuan meskipun berbeda tapi sma-sama
dalam menentukan tingkat ,kualitas SDM. Keterampilan yang dimiliki pegai di
Dinas Koperasi dan UMKM Sul-Sel dalam hal melakukan akuntansi berbasis
akrual masih kurang sehinggah masih perlu dilakukan pelatihan-pelatihan khusus
tata cara pengimputan data ke system akuntansi yang telah disediakan
pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM berupa SIMDA.
c. Sikap
Setelah mereka mengikuti sosialisasi bahwa basis akrual memiliki manfaat dan
tantangan baru, sikap yang ditunjukkan adalah mendukung rencana tersebut.
pegai di pemerintah dinas koperasi dan UMKM Sul-Sel sebagian besar ingin
mampu menerapkan basis akrual ini secara baik. Mereka terus berusaha untuk
memahami basis akrual inidan terus melakukan pelatihan-pelatihan dalam
mengimput data kesistem akuntansi.
Oleh karena itu, kesiapan sumber daya manusia (SDM) pada pemerintah Dinas
Koperasi Dan UMKM Provinsi Sul-Sel dapat dikatan belum siap sepenuhnya
mengenai basis akrual. Pelatihan penerapan basis akrual ini harus ruting dilakukan
dengan mengimput data ke system akrual, selain itu latar belakan pegawai yang
65
berasal dari non akuntansi masih menjadi kendala utama. Pemerintah Dina Koperasi
dan UMKM Provinsi Sul-Sel harus berupaya untuk memotivasi para pegawai dalam
pemahaman basis akrual ini.
5. Analisis Kesiapan Sistem Informasi Akuntansi dalam Menerapkan SAP
berbasis Akrual
Dalam rangka mendukung penerapan Akauntansi Berbasis Akrual, penggunaan
teknologi yang andal sangat diperlukan guna mendukung pengelolaan data mulai
pada masa transisis sampai pada masa penerapan basis akrual secara penuh. Persiapan
dibidang teknologi informasi terutama diarahkan untuk pengembangan system
akuntansi.
Analisis kesiapan system informasi akuntansi dapat dilihat dari system yang
digunakan untuk mempbuat pelaporan keuangan. Persiapan akuntansi berbasis
system akrual dilingkungan pemerintahan memerlukan system akuntansi dan IT
based system yang lebih rumit. Pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM Provisnsi
Sul-Sel telah menyiapkan system laporan keuangan yang telah diberikan oleh pusat.
Siastem akuntansi akrual setidaknya perlu diterapkan di seluruh instansi
pemerintahan baik pusat maupun daerah sertah instansi pemerintahan yang terkait.
Aplikasi system manajemen akuntansi system akrual dapat diimpelmentasikan
untuk pengelolaan keuangan pusat dan daerah serta dinas instansi yang terkait
termasuk Dinas Koperasi dan UMKM harus dilakukan secara terintegrasi,
menggunakan teknologi multi user dan teknologi clean/server dari penyusunan
66
anggaran dan pertanggung jawaban anggaran keuangan baik di pemerintah pusata
dan daerah sehingga mempunyai keuntungan yaitu pengendalian transaksi terjamin,
efisien dalam melakukan pinatausaha, yang hanya membutuhkan satu laki input data
transaksi sehingga menghemat waktu, tenaga, dan biaya serta cepat, akurat, dan
efisisen dalam mengahsilkan informasi keuangan.
Dengan adanya penerapan akuntansi berbasis akrual yang diterapkan oleh
pemerintah maka pengelolaan keuangan akan lebih muda dilaksankan. Hanya saja
SDM yang menerapkan belum mengetahui system tersebut secara penuh. Pemerintah
Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sul-Sel masih dalam tahap proses belajar
didalam me-ngimput data-data kesistem ini. Berikut tanggapan yang dipaparka oleh
inu Dhina selaku kabag keuangan mengenai penerapan system informasi akuntansi
bernasis akrual pada 9 Juli 2015/ Senin 09.00 - 10.00 Wib berikut ini:
“kami telah mengadakan diklat bimtek kepada staf keuangan di Dinas
Koperasi Dan UMKM terutama kepada KASUBAG keuangan, kasubag
anggaran, dan kasubbag perencanaan. Selain itu kita menekankan juga
kepada pihak inependen di dinas koperasi dan umkm yaitu kepada pihak
pengujian keuangan perbendaharaannya untuk memahami basis akrual ini”.
Dengan mengadakan bimptek ini, beliau berharap para pegawai keuangan di
Dinas Koperasi Dan UMKM mampu menerapkan system informasi yang baru dengan
lancar tanpa adanya kendala apapun. Namun kenyataanna para pegawai tidak selalu
hadir dalam pelatihan tersebut. pelatihan yang dilakukan secara rutin akan
mempercepat penguasaan praktek system akuntansi yang diterapkan.
67
Dengan demikian kesiapan dari segia IT atai system informasi untuk
menerapkan SAP berbasi Akrual pada Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi
Sulawesi Selatan sudah diterapkan dengan menggunakan system manajemen
akuntansi pusat dan daerah.
6. Komitmen Organisasi Dalam Menerapkan SAP Berbasis Akrual
Menurut Bastia (201:45) dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci
keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan
laporan keuangan pada beberapa kementerian/lembaga adalah lemahnya pimpinan
kinerja satuan kerja khususnya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) penerima dana
dekonstrasi tugas pembantuan.
Tanggapan bapak Susila selaku kabbag keuangan disekertaris Dinas Koperasi
Dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan mengenai komitmen organisasi pada 9 Juli
2015/ Senin 09.00 - 10.00 Wib berikut ini:
“yah kalau kita ditingkata SKPD kan kita sebenarnya posissinya menerima
apaun itu aturan. Karena kalau sudah menjadi atauran kita harus ikuti, sisa
bagaimana kita menambah wawasan menambah kualitas kita untuk
bagaimana menangani aturan tersebut. persoalan mau akrual, mau basis kas
menuju akrual merupKn persoalan metode saja. Tetapi yang pasti katanya
kita lebih repot kalau akrual katanya ketimbang basisnya kas. Tapi nanti kita
liat bagaimana penerapannya nanti”.
Berdasarkan tanggapan diatas, dapat dijelaskan bahwa komitmen pemimpin
dalam hal menerima perubahan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapakan.
68
Beliau berpendapat bahwa jika telah ditetapkan akuran dalam penerapan basis akrual
maka harus dilaksanakan. Pernyataan yang didukung oleh penerapan basis akuntansi
ini disampaikan oleh ibu Kartini Selaku Kabag Anggaran Sekertaris Dinas Koperasi
Dan UMKM Provinsi Sul-Sel pada 9 Juli 2015/ Senin 09.00 - 10.00 Wib berikut ini:
“ iya, sangat mendukung penerapan akrual ini, bahkan beliau memberikan
motivasi kepada kita agar dapat melaksanakan dengan baik. Disamping itu
dari pemerintah Dinas Kota sendiri menginginkan opini audit WTP dari
BPK karena Pemda Kota Makassar masih dinyatakan WDP dan ini artinya
kami belum sempurna betul.”
Komitmen pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM untuk melaksanakan
reformasi dibidang akuntansi terutama untuk penerapan akuntansi berbasis akrual
pada setiap instsnsi pemerintahan Koperasi dan UMKM sangat didukung oleh
komitmen yang dimiliki oleh setiap orang untuk melakukan perubahan yang
mengarah kondisi keuangan yang lebih baik . komitmen dan dukungan politik dari
para pengambil keputusan harus ada dalam pemerintahan, karena upaya menerapkan
akuntansi berbasis akrual memerlukan dana yang besar dan waktu yang lama, bahkan
lebih lama dari masa jabatan presiden, gubernur, bupati, walikota dan anggota
DPR/DPRD.
Jadi komitmen pemerintah Dinas Koperasi Dana UMKM Provinsi Sulawesi
Selatan dalam menerapkan SAP berbasis Akrual sangat mendukung peraturan yang
telah ada dan segera menerapkannya pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM
69
Provinsi Sul-Sel berkomitmen untuk terus berusaha belajar dan berlatih dalam
penerapan SAP berbasis akrual dalam laporan keuangan.
Meskipun hasil penelitian ini menunjukkan adanya belum siapnya dalam
penerapan SAP dalam rangka kesiapan inplementasi SAP berbasis akrual penuh
berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tersebut, masih terdapat beberapa kendala yang
dihadapi pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatang.
Adanya kendala atau kelemahan yang dihadapi pemerintah Dinas Koperasi dan
UMKM Provinsi Sulawesi Selatang dalam rangka kesiapan implementasi SAP PP
No. 71 tahun 2010 tersebut maka pemerintah dinas koperasi dan UMKM Sul-Sel
perlu lebih focus dan optimal dalam mengatasi kendala yang dimaksud, dalam artian
peningkatan komitmen, kemauan dan ntegritas pemerintah untuk meningkatkan
perhatian dan pemberian penghargaan (reward and punishment) dan memberikan
kesempatan untuk berprestasi serta memberikan kesempatan promosi atas prestasi
kerja bagi pemangku pelaksana system perangkat lunakyang didukung dengan
lingkungan kerja yang sesuai untuk menyelesaikan segala aktifitas atas pelaksanaan
SAP dalam upaya mendukung optimalisasi bidang tugas pemerintah Dinas Koperasi
Dan UMKM Sul-Sel.
Berdasarkan dengan laporan pelaksanaan pertanggung jawaban pelaksanaan
pada kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014
masih berpedoman pada PP No.24 Thun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah.
Namun demikian pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM Sul-Sel sudah mulai
mempersiapkan diri untuk mengimplementasikan PP No. 71 Tahun 2010 dengan
70
meningkatkan pemahaman melalaui keikutsertaan dalam sosialisasi PP tersebut,
meskipun narasumber berasal dari akademis. Selanjutnya, untuk mengatasi kendala
terbatasnya jumlah dan kemanpuan SDM dalam bidang akuntansi SDM untuk
mengikuti les akuntansi.
71
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Kesiapan pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan
dalam implementasi standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual yaitu masih
melakukan persiapan-persiapan dalam menuju implementasi standar akuntansis
pemerintahan berbasis akrual sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan
pemerintah yang berlaku saat ini. Bentuk persiapan pemerintah Dinas Koperasi dan
UMKM Provinsi Sulawesi Selatan seperti sosialisasi kepada aparat pemerintah dinas
koperasi dan UMKM Se Sul-Sel , mengadakan Bimtek kepada bagian keuangan di
SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sul- Sel, menetapkan kebijakan
akuntansi yang merupakan peraturan pemerintah kota mengenai system akuntansi
pemerintahan dan kebijakan akuntansi serta system dan prosedur pengelolaan
keuangan yang merupakan langkah awal pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengimplementasikan SAP berbasis akkrual
ditahun 2015 ini.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa :
1) Pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan dilihat
dari kualitas sumber daya manusia (SDM) belum sepenuhnya menguasai
basis akrual, karena dalam menggunakan system informasi manajeman
masih perlu dilakukan pelatihan-pelatihan cara pengapliasianya
72
2) Kesiapan pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi
Selatan dilihat dari system informasi IT/ system informasi akuntansi sudah
menyiapakan software dan hardware yang mendukung penerapan SAP
berbasis akrual
3) Komitmen organisasi pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi
Sulawesi Selatan mendukung peraturan yang telah ada dan ingin
menerapkan basis akrual.
B. SARAN
Saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini adalah:
1) Diperlukan adanya pengembangan atas pemahaman akan standar
akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
2) Pelatihan dan bimbingan kepada SKPD Pemerintah Dinas Koperasi dan
UMKM Provinsi Sulawesi Selatan hendaknya terus dilakukan.
3) Sebaiknya Pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi
Selatan meningkatkan koordinasi kepada SKPD lainnya mengenai
kebijakan yang ditetapkan kepada atasan terhadap bawahan untuk
meningkatkan pengetahuan terhadap para pelaksana kebijakan terutama
pada instansi dinas koperasi dan UMKM.
DAFTAR PUSTAKA
Amriani, Tenry Nur, 2014. Menyongsong Penerapan Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual. (artikel). Makassar, Balai Diklat Keuangan Makassar.
Bastian Indra, 2006. Akuntansi sector public, Jakarta. Erlangga
Fakhrurazi, 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan.
http://fakhrurazypi.wordpress.com/tag/standar-akuntansi-pemerintahan/
di akses pada 27 Januari 2015.
Faradillah, Andi, 2013. Analisis kesiapan pemerintah Daerah Dalam Menerapkan
Standar akuntansi Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar
Akuntansi Pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010) (Skripsi). Makassar,
Universitas Hasanuddin.
Halim, A dan Syam M, 2011. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakata, Salemba Empat.
Hasibuan, S.P. Malayu. Organisasi Koperasi dan UKM. Jakarta. Bumi Aksara
Hunger, J, David. Wheelen, L. Thomas. 2003. Manajemen Strategis.
Yogyakarta : Penerbit Andi.
Ibrahim, Pajaruddin, 2013. Akuntansi Akrual dan Penerapannya di Sektor Publik,
(skripsi), Makassar, Universitas Hasanuddin.
Mustofa, Pipit, 2013. Peran Kredit Dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Artha Sukses
Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Yang Menjadi Anggotanya Di Kota
Semarang (skripsi), Semarang, Universitas Diponegoro.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
Siahaan, Justan, 2013. Modul Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, BPKP.
Tanjung, Abdul Hafiz, 2013. Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual,
Bandung, Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Tentang Perkoperasian.
Nordiawan, Deddi. Iswahyudi Sandi Putra, Maulidah Rahmawati. 2008.
Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Salemba Empat.
Laporan Akhir Kajian. 2012. Kesiapan Pemda Dalam Implementasi SAP
Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
LAMPIRAN
Pedoman Wawancara
1. Jadwal Wawancara
a. Tanggal/ Hari : 9 Juli 2015/ Senin
b. Waktu Mulai : 09.00 Wib
c. Wkatu Selesai : 10.00 Wib
2. Identitas Inform
a. Nama : Ir. Sri Ramadhina
b. Jenis kelamin : Perempuan
c. Usia : 35 Tahun
d. Pendidikan : S1
e. Jabatan/ Pangkat : Kasubbag Keuangan Dinas Koperasi dan UMKM
Sulawesi Selatan
Pertanyaa Wawancara:
1. Menurut ibu bagaimana gambatran pengetahuan umum anda mengenai SAP
berbasis akrual ini?
2. Menurut ibu bagaimana system pengelolaan keuangan pada Dinas Koperasi
dan UMKM Provinsi Sul-Sel sebelum diberlakukannya SAP akrual ini dalam
pelaporan keuangan
3. Menurut ibu bagaimana penerapan Sosialisasi mengenai PP No.71 2010 telah
dilaksanakan di Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Sul-Sel?
4. Menurut ibu bagaimana kesiapan pegawai untuk menerapkan SAP berbasis
accrual ?
5. Bagaimana penilaian kesiapan dilihat dari parameter intregritas dan
komitmen?
6. Bagaimana penilain kesiapan dari para meter sumber daya manusia yang
ditekankan pada pegawai akuntansi yang akan melaksanakan menyatakan siap
dalam menerapkan melaksanakan sistema akuntansi Pemerintah (SAP)
berbasis akrual penuh berdasarkan PP No. 70 Tahun 2010?
7. Bagaimana penerapan system informasi akuntansi bernasis akrual PP No 70
Tahun 2010 pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sul-Sel?
8. Bagaimana kendala dan hambatan penerapan system akuntansi pemerintah
(SAP) berbasis akrual penuh berdasrkan PP No. 70 Tahun 2010?
9. Menurut Ibu bagaimana komitmen organisasi pada kantor Dinas Koperasi dan
UMKM Provinsi Sul-Sel?
Jawaban Wawancara
1. “Menurut saya basis akrual ini dapat memberikan gambaran umum posisi
keuangan, artinya kita sudah mengetahui sberapa besar kita punya kekayaan,
utang dan lain sebagainya. Dengan basis ini kan kita dapat melihat berapa
keuntungan yang dimiliki diawal seblum kas diterima”
2. “Kan sebelumnya juga sudah ada, hanya saja ada metodenya nanti ini
bagaimana pemberlakuannya ini, karena sebelumnnya kita mengacu ke cash
basis. Kas menuju akrual itu kan sudah kita lakukan dan perangkat dan
komputernya juga sudah ada. Hanya saja perbedaannya kalau accrual basis
kan di LRA juga harus diakrualkan kan sebelumnya diakrual basis
pendapatan, belanja, pembiayaan kita cask an nantinya dineraca nantinya kita
lakukan akrualnya. Tapi sekarang kan seluruhnya sudah harus diakrualkan.
3. “Kalau sosialisasi PP No 71 Tahun 2010 sudah dilakukan tiga kali. Pertama
itu dilaksanakan pada November 2013 kemudian juli 2014 dan agustus 2014.
Pada sosialisasinya itu kami mengundang seluruh kepala dinas koperasi dan
UMKM dan staf pegawai se sul-sel yang terkait terutama yang kami undang
itu kabag keuangan dari masing-masing Koperasi dan UMKM yang berada di
Sulawesi Selatan”
4. Menurut saya pegawai yang ada belum cukup siap dalam menerapkan SAP
berbasis akrual ini.
5. Dilihat dari sisi integritas dan komitmen, saya melihat kesiapan dari pegawai
yang sangat besar untuk mempelajari system SAP No 70 Tahun 2010 berbasis
akrual ini.
6. Saya melihat dari sisi pegawai yang berlatar belakang akuntansi kurang lebih
sepenuhnya belum terlalu siap dalam menerapkan system SAP PP No. 71
Tahun 2010 ini, karena sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk
keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual memang harus memperhatikan
semua orang yang terlibat dalam pemerintahan khusunya pegawai akuntansi
yang akan mengerjakannya. Kesiapan SDM dalam hal ini adalah pegawai
akuntansi yang didukung dalam kesiapan, pengetahuan, keterampilan, dan
keahlian sehingga akan tercapai sesuai dengan tujuan penerapan SAP
nantinya.
7. “Karena rata-rata background pegawai yang disini itu tamatan bukan
akuntantapi rata-rata ada juga tamatan dari akuntansi dan juga ekonomi. Tapi
kita akan tetap latih dan bombing mereka dari awal unruk memahami basis
akrual ini”
8. Disamping pegawai berlatar belakang akuntansi yang kurang, kesiapan sarana
dan prasarana yang mendukung harus diperhatikan juga. Adanya pelatihan
yang intensif harus diperhatikan juga.
9. “Yah kalau kita ditingkata SKPD kan kita sebenarnya posissinya menerima
apaun itu aturan. Karena kalau sudah menjadi atauran kita harus ikuti, sisa
bagaimana kita menambah wawasan menambah kualitas kita untuk
bagaimana menangani aturan tersebut. persoalan mau akrual, mau basis kas
menuju akrual merupKn persoalan metode saja. Tetapi yang pasti katanya kita
lebih repot kalau akrual katanya ketimbang basisnya kas. Tapi nanti kita liat
bagaimana penerapannya nanti”.
Pedoman Wawancara
1. Jadwal Wawancara
a. Tanggal/ Hari : 9 Juli 2015/ Senin
b. Waktu Mulai : 09.00 Wib
c. Wkatu Selesai : 10.00 Wib
2. Identitas Inform
a. Nama : Kartini, SE
b. Jenis kelamin : Perempuan
c. Usia : 37 Tahun
d. Pendidikan : S1
e. Jabatan/ Pangkat : Staf Pegawai Keuangan Dinas Koperasi dan
UMKM Sulawesi Selatan
Pertanyaa Wawancara:
1. Menurut ibu bagaimana gambatran pengetahuan umum anda mengenai SAP
berbasis akrual ini?
2. Menurut ibu bagaimana system pengelolaan keuangan pada Dinas Koperasi
dan UMKM Provinsi Sul-Sel sebelum diberlakukannya SAP akrual ini dalam
pelaporan keuangan
3. Menurut ibu bagaimana penerapan Sosialisasi mengenai PP No.71 2010 telah
dilaksanakan di Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Sul-Sel?
4. Menurut ibu bagaimana kesiapan pegawai untuk menerapkan SAP berbasis
accrual ?
5. Bagaimana penilaian kesiapan dilihat dari parameter intregritas dan
komitmen?
6. Bagaimana penilain kesiapan dari para meter sumber daya manusia yang
ditekankan pada pegawai akuntansi yang akan melaksanakan menyatakan siap
dalam menerapkan melaksanakan sistema akuntansi Pemerintah (SAP)
berbasis akrual penuh berdasarkan PP No. 70 Tahun 2010?
7. Bagaimana penerapan system informasi akuntansi bernasis akrual PP No 70
Tahun 2010 pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sul-Sel?
8. Bagaimana kendala dan hambatan penerapan system akuntansi pemerintah
(SAP) berbasis akrual penuh berdasrkan PP No. 70 Tahun 2010?
9. Menurut Ibu bagaimana komitmen organisasi pada kantor Dinas Koperasi dan
UMKM Provinsi Sul-Sel?
Jawaban Wawancara
1. “Sebenarnya sih kalo menurut saya basis akrual dapat mengukur kinerja dari
setiap SKPD nantinya, sejauh mana kinerja SKPD akan terlihat nantinya. Ini
akan terlihat pada ketetapan pencatatan yang suharunya sudah dicatat tapi
masih dibiarkan begitu saja. Itu akan menimbulkan utang nantinya jika itu
dibiarkan. Nah dari sana saja sudah keliatan kinerjannya apakah dia malas
untuk melaksanakan tugas atau tidak”
2. “Pada Metode akrual adalah metode kedua yang digunakan untuk
pemeliharaan akuntansi dalam usaha kecil. Pada metode ini adalah
pendapatan yang dimasukkan kedalam buku akun tidak mengandalkan
pengumpulan tunai dari sesungguhnya. Basis kas dan basis akrual digunakan
untuk mengetahui suatu transaksi. Suatu ntitas/perusahaan, organisasi yang
akuntansinya menggunakan basis akrual akan mengakui transaksi pada saat
terjadinya”.
3. “kami telah mengadakan diklat bimtek kepada staf keuangan di Dinas
Koperasi Dan UMKM terutama kepada KASUBAG keuangan, kasubag
anggaran, dan kasubbag perencanaan. Selain itu kita menekankan juga
kepada pihak inependen di dinas koperasi dan umkm yaitu kepada pihak
pengujian keuangan perbendaharaannya untuk memahami basis akrual ini”.
4. “Menurut saya pegawai yang ada belum cukup siap dalam menerapkan SAP
berbasis akrual ini karena prosesnya juga sementara berjalan.
3. Dilihat dari sisi integritas dan komitmen, saya melihat kesiapan dari pegawai
yang sangat besar untuk mempelajari system SAP No 70 Tahun 2010 berbasis
akrual ini. Integritas dan komitmen itu sangat pentin dalam melaksanakan
system SAP ini, hal in karena adanya sisi integritas dan komitmen menjadi
landasan kuat untuk keberasilan dan penerapan pelaksanaan system akuntansi
berbasis akrual ini sesuai SAP No. 40 Tahun 2010 Pada Dinas Koperasi dan
UMKM Sul-Sel.
4. “Sepenuhnya sih belum siap, karena rata-rata pegawai yang ada tidak
sepenuhnya berasal dari lulusan auntansi jadi sudah otomatis pengetahuan dan
keahliannya berbeda dari yang alumni akunansi, sehingga penerapan SAP
Pemerintah No. 70 Tahun 2010 ini sepenuhnya belum terlalu berjalan optimal
karenahal demikian”
5. Dilihat dari sisi integritas dan komitmen, saya melihat kesiapan dari pegawai
yang sangat besar untuk mempelajari system SAP No 70 Tahun 2010 berbasis
akrual ini.
6. Saya melihat dari sisi pegawai yang berlatar belakang akuntansi kurang lebih
sepenuhnya belum terlalu siap dalam menerapkan system SAP PP No. 71
Tahun 2010 ini, karena sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk
keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual memang harus memperhatikan
semua orang yang terlibat dalam pemerintahan khusunya pegawai akuntansi
yang akan mengerjakannya. Kesiapan SDM dalam hal ini adalah pegawai
akuntansi yang didukung dalam kesiapan, pengetahuan, keterampilan, dan
keahlian sehingga akan tercapai sesuai dengan tujuan penerapan SAP
nantinya.
7. “kami sih masih mendalami pemahami dan maish mengimput data. Kami
belum bisa sepenuhnya menerapkan. Butuh proses yang lama untuk
memahaminya. Kendala kedepannya mungkin SDM nya, soalnya kan
pemahaman orang itu berbeda satu sama lain.
8. Penerapan SAP ini Pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM tidak sepenuhnya
mudah untuk diterapkan sesuai dengan PP No. 70 Tahun 2010 tentang standar
akuntansi pemerintah (SAP). Banyak sekali kendala dan hambatan yang perlu
diperhatikan dan ditingkatkan seperti masallah SDM, sistemnya dan hambatan
lain yang masih ada untuk menerapkan SAP berbasis accrual ini.
9. “Yah sama dengan penjelasan sebelumny kalau kita ditingkata SKPD kan kita
sebenarnya posissinya menerima apaun itu aturan. Karena kalau sudah
menjadi atauran kita harus ikuti, sisa bagaimana kita menambah wawasan
menambah kualitas kita untuk bagaimana menangani aturan tersebut.
persoalan mau akrual, mau basis kas menuju akrual merupKn persoalan
metode saja. Tetapi yang pasti katanya kita lebih repot kalau akrual katanya
ketimbang basisnya kas. Tapi nanti kita liat bagaimana penerapannya nanti”.
DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2014
AKTIVA
Aktiva Lancar
Kas 55.362.907
Bank BNI Syariah 557.422.902
Piutang Usaha 9.261.308.239
Penyisihan piutang (545.733.996)
Jumlah Harta Lancar
Rp. 9.328.360.052
PENYERTAAN
Saham ke Bank 39.000.000
Takop Bank 167.225.197
Jumlah Penyertaan Rp. 206.225197
AKTIVA TETAP
Nilai Perolehan Harta Tetap 722.341.749
Akumulasi Penyusutan (58.273.300)
Nilai Buku Rp.664.068.449
TOTAL HARTA
Rp.10.198.653.698
PASIVA
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Simpanan Sukarela 890.290.462
Beban yang Masih Harus Dibayar 4.000.000
Jumlah Kewajina Jangka Pendek Rp. 894.290.462
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Hutan PKPRI Provinsi SULSEL -
Hutan Bank BNI Syariah 3.279.902.777
Hutang Bank BKE 3.218.829.625
Jumlah Hutang Jangka Panjang Rp .6.498.732.402
MODAL SENDIRI
Modal Distor 15.000.000
Modal Tetap Tambahan 2.157.206.329
Cadangan 254.584.377
SHU Tahun Berjalan 378.840.128
Jumlah Modal Sendiri Rp. 2.805.630.834
TOTAL PASIVA
Rp.10.198.653.698
DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERHITUNGAN HASIL USAHA
PER 31 DESEMBER 2014
PENDAPATAN
Jasa Pinjaman Unit Simpan Pinjam 1.587.549.907
Provisi Pinjaman Simpanan Pinjam 236.207.261
Pendapatan Administrasi Pinjaman 86.512.500
TOTAL HASIL USAHA KOTOR
RP.1.910.269.668
BEBAN-BEBAN BIAYA
OPERASIONAL
Biaya Bunga Pinjaman
606.071.797
Beban Provisi Pinjaman
70.000.000
Beban Admistrasi & Adminstrasi
Kantor
28.765.000
Transportasi Karyawan Belanja Barang 11.900.000
Biaya Gaji Karyawan 176.000.000
Biaya Lembur Karyawan 3.000.000
Biaya Penagihan Piutang 60.020.080
Biaya Premi Kehadiran Karyawan 13.175.000
Beban Operasional Kendaraan 1.000.000
BIAYA UMUM DAN
ADMINISTRASI
Pemakaian ATK 17.002.793
Rekening Telepon 2.280.167
Pemeliharaan AC 308.000
Pemeliharaan computer 2.105.000
Beban Pemeliharaan Kendaraan 8.354.404
Beban Penyusutan Inventaris Komputer 5.145.000
Beban Pentusustan Inventaris Kantor 4.135.300
Beban Penyisishan Piutang Tak Tertagih 92.558.782
Beban Bonus Manager 30.308.769
Beban perisinan 408.000
Beban Seragam Karyawan 3.000.000
Rekenin Listrik 16.001.296
Beban Penyusustan Inventaris
Kendaraan
12.115.000
BEBAN ORGANISASI
Biaya Audit
8.000.000
Bingkisan Lebaran Anggota 252.382.000
Rapat Anggota Tahunan 57.635.400
Honor Pengawas 23.200.000
THR Pegawas 3.000.000
Transport Pengawas 4.700.000
\
BEBAN PAJAK
Pajak PPH Pasal 29
24.040.711
Pajak PPH Pasal 21 879.625
JUMLAH TOTAL BEBAN-BEBAN
(1.537.654.737)
SISA HASIL USAHA (SHU)
372.614.931
RIWAYAT HIDUP
Penulis bernama lengkap Didin Listanto, lahir di Toli-Toli
Sulawesi Tengah pada tanggal 14 Januari 1993 merupakan anak
pertama dari dua bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami
istri Bapak Misnan dan Ibu Salmi. Penulis selama ini bertempat tinggal di Jl.
Abdullah Daeng Sirua Perumahan Swadaya Mas Makassar. Penulis menyelesaikan
pendidikan dasar di SDN 094 Laba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara
pada tahun 2005, SMPN 1 Masamba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara,
pada tahun 2008, SMKN 1 Masamba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara
pada tahun 2011, sampai dengan penulisan skripsi ini Penulis masih terdaftar
sebagai Mahasiswa Program S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar..