faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

8/16/2019 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

1/14

4.1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pajak

Bumi dan Bangunan di Kota PalopoDalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kota Palopo,

Implementasi merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak aktor

dengan berbagai kepentingan masing-masing. Berikut adalah faktor-faktor

yang mempengaruhinya baik itu faktor penghambat maupun faktor

pendukung. Faktor-faktor ini harus dihadapi oleh Dinas Pendapatan dan

Pengelolan Keuangan Aset Daerah, Kantor Pelayanan Pajak Pratama KotaPalopo dan Kelurahan-kelurahan selaku pihak yang berperan dalam

pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kota Palopo.4.3.1 Faktor Pendukung

4.3.1.1 Komunikasi ering kita jumpai kondisi dimana koordinasi dan komunikasi tidak

terjalin dengan sempurna. Koordinasi dan komunikasi merupakan dua

hal yang mudah diu!apkan akan tetapi paling sulit untuk dilakukan.ituasinya akan lebih sulit lagi ketika pra kondisi untuk ter"ujudnya

komunikasi dan koordinasi tidak ada. Komunikasi memang memainkan

peran penting bagi berlangsungnya koordinasi dan implementasi pada

umumnya. #amun, komunikasi yang benar-benar sempurna sebetulnya

merupakan kondisi yang sulit untuk bisa di"ujudkan. Koordinasi sudah

barang tentu bukanlah sekedar menyangkut persoalan

mengomunikasikan informasi melainkan menyangkut pula persoalan

yang lebih mendasar, seperti yang diungkapkan oleh Akhmad $idha Dj

sebagai pelaksana ekstensifikasi dalam "a"an!ara bah"a%

74


2/14

& ejauh ini kami di KPP hanya bertindak sebagai operator PBByang masih dikelolah oleh pusat, dan DPPKAD sebagai

koordinator bagi Ke!amatan dan kelurahan terhadap tindakanpenagihan dan pemungutan.' (Selasa, 11 Desember 2012)

Dalam hal implementasi kebijakan pengelolaan pajak bumi dan

bangunan, koordinasi KPP Pratama Kota Palopo hanya sebagai

perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam hal ini yaitu

Direktorat (endral Pajak yang melakukan proses pendataan dan

penerbitan yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalambentuk pemungutan dan penagihan. (adi, koordinasi yang rutin terjalin

antar elemen pemerintah kota yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah, Ke!amatan dan Kelurahan yang memiliki

kapasitas seperti yang ditegaskan oleh ). amil Ilyas sebagai Kepala

Ke!amatan endana bah"a%

&Koordinasi e*aluasi tiap bulan dengan kelurahan atau biasa sayamendatangi langsung ke kantor-kantor kelurahan. edangkane*aluasi dengan pihak DPPKAD yang biasanya langsung di ketuaioleh +alikota yang dilakukan tiap bulan atau per tri"ulan.'(Wawancara, Senin, 10 Desember 2012, 10.15 Wita)

enada dengan hal tersebut, ekertaris Ke!amatan +ara, Asnita

Dar"is, . P, mengatakan%&Kelurahan se Ke!.+ara melaporkan ke kordinator pelunasan PBBdi Ke!amatan se!ara berkala dan melakukan rapat koordinasidalam pen!apaian pelunasan PBB di Ke!amatan +ara denganmembahas kendala maupun "ajib pajak yang perlu adanyaperubahan maupun yang telah berpindahtangan.' (Selasa 27

o!ember 2012 11.15 Wita)

ntuk pelaksanaan dan pemungutan pajak di kota Palopo komunikasi

antara instansi terkait sudah terjalin dengan baik. al ini dibuktikan

75


3/14

dengan adanya e*aluasi yang dilakukan baik itu dari pihak ke!amatan

dengan kelurahan dan antara pemerintah kota yang langsung dipimpin

oleh pimpinan daerah dalam hal ini +alikota Palopo dengan ke!amatan

dan instansi lainnya yang terkait.4.3.1.2 "asilitasFasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi

kebijakan. Implementator mungkin mengerti apa yang harus

dilakukannya, dan memiliki "e"enang untuk melaksanakan tugasnya,

tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung /sarana dan prasarana0 maka

implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Dalam

pengelolaan pajak bumi dan bangunan juga harus memiliki fasilitas

yang menunjang dalam melaksanakan pemungutan seperti yang

dikatakan bapak ubair, . , Kepala Kelurahan Pajalesang bah"a%&Kelurahan-kelurahan dibantu dengan fasilitas roda dua yang

mungkin tahun depan ditambah lagi, kemudian yang tua ditarik.'(Kamis, 2# o!ember 2012 $ukul 10.15 Wita)

Fasilitas tersebut sangat memudahkan kolektor untuk mengefektifkan

"aktu pelaksanaan tugas di lapangan.4.3.1.3 Dis$osisi Disposisi merupakan "atak dan karakteristik yang dimiliki oleh

implementor. Ada dua *ariabel yang menjadi perhatian pada *ariabel

disposisi. Pertama, Pengangkatan birokrat meliputi pemilihan personil

pelaksana kebijakan yang memiliki dedikasi tinggi pada kebijakan yang

telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan "arga.

76


4/14

Dalam implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan di Kota

Palopo, pengangkatan birokrat itu seperti halnya pemilihan kolektor di

Kelurahan terdiri dari beberapa tenaga sukarela yang dikoordinir oleh

seorang P# /Pega"ai #egeri ipil0 yaitu Kepala eksi 1konomi,

Pembangunan dan Kesejahteraan osial. al ini dilakukan untuk

mempermudah masyarakat dalam pembayaran PBB setiap tahunnya.

Kedua, Insentif yang dimana pada umumnya orang bertindak

menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh

para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana

kebijakan. Pemberian insentif sangat berpengaruh dalam memoti*asi

pelaksana kebijakan agar dapat berjalan sesuai dengan tuntutan

kebijakan. ntuk kolektor PBB insentif diberikan sebagai moti*ator

dalam pelaksanaan tugasnya melakukan penagihan pajak ke "ajibpajak dalam upaya pelunasan PBB yang telah ditargetkan setiap

tahunnya.

)enurut #asrul Annas, . os, Kepala Kelurahan ompotikka

bah"a%

&Kalau dari 2urah moti*asinya kepada P# hanya dalam bentukkualitas dalam artian tanggung ja"ab kepada diri sendiri untuk

jenjang karir dan dapat dipromosikan naik jabatan sedangkanuntuk sukarela yang dikordinir oleh P# moti*asi selain tanggung

ja"ab juga semakin banyak yang berhasil ditagih semakin banyakupah pungut yang didapatkan. (adi moti*asi sukarela kebanyakanmoti*asi kuantitas. 2urah kreatif akan memberikan subsidi silangkarena upah diukur dari kinerja kerja jadi sukarela yang rajindiberikan lebih dari sukarela yang malas. Dalam artian upah

77


5/14


6/14

adalah adanya Stan ar $eratin' *rose ures / P3s0 yang dijalankan

oleh KPP Pratama dalam menjalankan tugasnya dan pelaksanaan

tanggung ja"ab kegiatan-kegiatan pengelolaan PBB yang dibebankan

kepada DPPKAD, Ke!amatan, dan Kelurahan dilakukan dengan baik

yang didukung oleh +alikota Palopo melalui e*aluasi rutin.

#amun, ditemukan satu kejanggalan di lapangan dalam

pelaksanaan pengelolaan dana bagi hasil. al ini terjadi karena

kurangnya koordinasi antar bidang seperti yang dikemukakan oleh

Asfan Bakri, 1 sebagai kepala seksi pengelolaan dana bagi hasil pajak

dalam "a"an!ara berikut%

&Dalam pengelolaan dana bagi hasil PBB terdapat keran!uandalam pelaksanaan tugas dari seksi pengelolaan dana bagi hasilpajak dan bagian keuangan pemerintah Kota Palopo. ntukpen!atatan dilakukan oleh eksi dana bagi hasil namun

penggunaan dan pengea*aluasian dilakukan oleh bidanganggaran dan kas daerah. (adi kami di sini tidak mengetahuibagaimana dengan keadaan dan penggunaan dana tersebut.(Selasa,11 Desember 2012 $ukul 11.30)

4.3.2 Faktor Penghambat4.3.2.1 Sumber Da+a anusiaPrasyarat bagi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah

adanya dukungan sumber daya yang dibutuhkan seperti staf.

Implementasi akan gagal ketika tidak tersedia sumber daya manusia

yang memadai. Akhmad $idha Dj sebagai pelaksana ekstensifikasi

dalam "a"an!ara mengatakan bah"a%& D) yang terlibat dalam pengelolaan PBB di KPP PratamaPalopo sudah kompeten dan kapabel di bidangnya sesuai denganba!kground pendidikan stafnya yang sebagian besar berasal dari

79


7/14

Prodip III Penilai 4 PBB, ekolah inggi Akuntansi #egara / A#0(akarta.& (Senin, 11 Desember 2012)

Dari pengamatan yang dilakukan penulis, dari segi kualitas staf tidak di

ragukan lagi dengan melihat latar belakang pendidikan. Berbeda halnya

kuantitas yang tidak mendukung karena seksi ekstensifikasi yang

menangani PBB di KPP Pratama memba"ahi 5 kepala seksi dan 6 staf.

(umlah tersebut sangat kurang jika melihat !akupan tugas pokok dan

fungsi dari seksi ini yang tidak hanya menangani PBB di Kota Palopotetapi juga 7 kabupaten 2ainnya yaitu Kab. 2u"u, Kab 2u"u tara,

Kab.2u"u imur, Kab. oraja, dan Kab. oraja tara.

Berdasarkan peraturan +alikota #omor 89 ahun 9::; tentang

tugas pokok dan fungsi jabatan pada kelurahan dalam daerah kota

Palopo, pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan oleh seksi

Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan osial. ejalan

dengan keadaan di Kantor Pajak Pratama Kota Palopo, di Kantor

Kelurahan, Kepala eksi inilah yang berperan dalam mengkoordinir

kolektor-kolektor pajak yang biasanya merupakan tenaga honorer atau

sukarela yang jumlahnya pun hanya 9-< orang.

4.3.2.2 -n ormasi

Dalam proses implementasi kebijakan tidak luput dari proses

sumber daya manusia yang menyampaikan informasi yang

berhubungan dengan !ara melaksanakan kebijakan pajak bumi dan

80


8/14

bangunan dalam bentuk sosialisasi ke masyarakat. 2ebih lanjut bapak

ubair, . , Kepala Kelurahan Pajalesang mengatakan%

& osialisasi se!ara massal sudah tidak dilakukan karenapemberlakukan kebijakan ini sudah lama jadi hanya se!arapersonal saja seperti pada saat "ajib pajak mengurus di Kantor kelurahan setiap saat diingatkan pajaknya. osialisasinya punsudah melalui pamflet dan spanduk.'

Karena kebijakan pajak bumi dan bangunan ini merupakan

kebijakan lama pulalah sehingga tidak pernah diadakan lagi sosialisasi

massa. al ini merupakan salah satu penyebab kurangnya

pengetahuan masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan yang

berimbas pada kurang kesadaran mereka dalam membayarkan

pajaknya.

ejalan dengan pendapat di atas, sehubungan dengan

penyampaian informasi, implementator dalam hal ini kolektor juga harusmengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka melakukan

penagihan ke masyarakat. #asrul Annas, . os, Kepala Kelurahan

ompotikka mengatakan%

& raining dalam pemungutan pajak kepada kolektor tidak pernahdiadakan baik dari DPPKAD maupun KPP Pratama. (adisosialisasi kelurahan ke masyarakat hanya berupa persuratan ke

$ 4$+ ataupun rumah ibadah baik itu mesjid maupun gerejakalau ada. etapi yang paling berperan adalah ketua $ 4$+ dankolektor.' (%abu, 2& o!ember 2012 $ukul 0#.45 Wita).

81


9/14

100% Hasil Penerimaan PBB

90%Untuk Pemerintah Daerah

10%Untuk Pemerintah Pusat

Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan yang diberlakukan di

Kota Palopo masih menggunakan peraturan lama / ndang- ndang #o.

59 tahun 5;;< tentang Pajak Bumi dan Bangunan0. Dan untuk sekarang

ini Kota Palopo melakukan masa pengalihan /dari tahun 9:59 sampai

dengan tahun 9:560 untuk pemberlakuan ndang- ndang #o 9= tahun

9::; yang sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Palopo dengan

adanya Perda Kota Palopo #o. 9 ahun 9:55 tentang Pajak daerah.

ntuk memberlakukan perda tersebut menunggu peraturan "alikota

yang sementara dalam proses pembuatan. $en!ananya pada tahun

9:5< perda no. 9 tahun 9:55 akan diberlakukan se!ara utuh.4.2. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan aerah

Kedudukan PBB adalah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah,

dimana pajak tersebut merupakan pajak pusat, sedangkan daerah hanya

menerima bagian dari pajak tersebut sebagai dana perimbangan melalui

dana bagi hasil. PBB merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial

bagi daerah. ebagai salah satu jenis pajak langsung, PBB merupakan pajak

negara /pusat0 yang seluruh hasil penerimaannya dibagikan kepada daerah.

!ambar 2 Pembagian "asil Penerimaan PBB #ektor Perdesaan dan

Perkotaan

82


10/14

Pada dasarnya pemungutan PBB lebih diarahkan pada fungsi distributif,

yaitu untuk men!iptakan pemerataan dengan tetap memperhatikan potensi

daerah penghasil. elama ini pengaturan objek pajak, dasar pengenaan

pajak, tarif pajak dan teknis PBB di Indonesia diatur dan ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah tidak terlibat se!ara langsung

dalam hal tersebut. Pemerintah Daerah terlibat dan berperan aktif yaitu pada

pelaksanaan pemungutannya. eperti halnya yang diungkapkan yamsuddinsebagai Kepala eksi Pendapatan Asli Daerah dalam "a"an!ara berikut ini%

&PBB dipungut dan diserahkan ke pusat lalu kemudian pusat membagirata dana PBB tersebut ke Pro*insi dan Kabupaten4Kota. Palopo yangtarget PBB 5 )ilyar dan mendapatkan pembagian dari pusat sebesar 9)ilyar. (adi Kota Palopo dalam pembagian lebih banyak perolehannyadari pada target yang ditetapkan.' (Wawancara, %abu 0# /anuari 2013)

Dana Bagi asil /DB 0 merupakan hak daerah atas pengelolaan

sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing

daerah, yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap

Pendapatan Daerah Kota Palopo dapat dilihat dalam tabel di ba"ah ini%

83

9% UntukBiaya

Pungut

64 8%Untuk

!a"#!$ta

16 2%Untuk

Pr$&insi

3 5% Di"agi!e'a(a

!a"#!$tase"a ai

6 5% Di"agirata !'()eluruh

!a" !$ta


11/14

$abel 4.% &ealisasi Penerimaan ana Bagi "asil Pajak Bumi danBangunan Kota Palopo $ahun 2''(-2'11

$ahun )raian *nggaran #etelahPerubahan +&p, &ealisasi +&p, + ,

9::;

Dana Bagi asil PajakBumi dan Bangunan

5=.;:5.56>.987,:: 56.8=7.5.6=:,:: ;8,5;

Dana Perimbangan 657.;9=.9>5.77=,:: 65:.:8>.=7:.=;6,:: 6;


12/14

ketergantungan sumber pendapatan daerahnya terhadap pemberian pusat

melalui dana perimbangan serta didukung oleh adanya pengalihan pajak

BP B menjadi pajak daerah yang mulai diberlakukan pada tahun 9:55.

e!ara rin!i pada tabel


13/14

hasil serta biaya pemungutan mengalami penurunan di tahun 9:55 karena

persentasi realisasi pokok PBB tahun 9:5: juga menurun yaitu 8>.7;?

dibandingkan tahun sebelumnya yang realisasinya men!apai =>, dan sudah

86


14/14

ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota dengan memasukkan DB tidak lagi di

rekening kas DPPKAD melainkan melaui Kas Daerah Kota Palopo.

87

faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Documents