evaluasi implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki .../evaluasi... · faktor-faktor yang...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

Evaluasi Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima

Belakang Kampus Universitas Sebelas Maret

Di Kota Surakarta

SKRIPSI

Disusun untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi

Syarat-syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Sosial

Universitas Sebelas Maret

Disusun oleh :

Novan Andrianto

D 0105107

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012


commit to user

2

HALAMAN PERSETUJUAN

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Surakarta

Pembimbing

Drs. Wahyu Nurharjadmo, M.Si NIP.196411231988031001


commit to user

3

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini Telah Diuji dan Disahkan Oleh Panitia Ujian Skripsi

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Surakarta

Pada hari :

Tanggal :

Panitia Penguji :

1. Drs. Sukadi, M. Si NIP. 194708201976031001 Ketua

2. Dra, Sudaryanti, M. Si NIP. 195704261986012002 Sekretaris

3. Drs. Wahyu Nurhajadmo, M.Si

NIP. 196411231988031001 Penguji

Mengetahui

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Prof. Drs. Pawito, Ph.D


commit to user

4

NIP. 195408051985031002

M O T T O

demikian itu sangatlah berat, kecuali bagi orang

-(Q.S Al Baqarah : 45)-

Barang siapa yang mengajak orang lain kepada kebenaran maka ia akan menerima pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa berkurang sedikitpun dari pahala mereka.

- HR. Muslim -

Seseorang yang mencoba melakukan sesuatu dan gagal jauh lebih baik dibanding seseorang yang tidak mencoba melakukan sesuatu dan sukses.

-Llyod Jones-

Musuh yang sulit ditaklukkan adalah diri sendiri.

-Penulis-


commit to user

5

PERSEMBAHAN

Dengan rasa cinta dan ketulusan hati, skripsi ini kupersembahkan untuk :

pengorbanannya serta selalu mengharap keberhasilan buah hatinya

Saudara-saudaraku tersayang

Sahabat-sahabatku Taufiq, Lubis, Aris, Irfianto, Joko, Rita, Edwin, Desi,

Arnold, Alwi, Candra dan temen-temen angkatan 05 yang belum

sempat tertulis saya ucapkan terima kasih telah mendorong dan

memberi semangat

Masa Depanku

Almamater


commit to user

6

KATA PENGANTAR

Assalamu arohmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdul alamin. Segala puji penulis panjatkan kepada

Allah SWT yang telah melimpahkan segala berkah, rahmat dan karunia-Nya

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG

KAKI LIMA BELAKANG KAMPUS UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DI

Penulis menyadari bahwa sejak awal sampai selesainya penulisan skripsi

ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, dan bimbingan berbagai pihak. Oleh

karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih

kepada :

1. Drs. Wahyu Nurharjadmo, M.Si selaku pembimbing skripsi, yang telah

memeberikan pengarahan dalam menyelesaikan tulisan ini.

2. Dra. Sudaryanti, M.Si selaku pembimbing akademik, yang telah

membimbing penulis selama menempuh studi.

3. Prof. Drs. Pawito, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4. Drs. Is Hadri Utomo, M.Si selaku Ketua Jurusan yang telah memberikan

ijin penulisan skripsi ini.

5. Segenap dosen jurusan Ilmu Administrasi yang telah menularkan

pengetahuan dan pemikirannya selama penulis menempuh studi.


commit to user

7

6. Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, Msi selaku Seksi Penataan dan

Pembinaan PKL Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta.

7. Seluruh staf karyawan/ karyawati Dinas Pengelolaan Pasar, khususnya

pada Bidang Pengelolaan PKL yang telah membantu memperoleh data

dalam penelitian ini.

8. Orang tua dan saudara-saudaraku atas semangat dan masukan-

masukannya.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Demikian skripsi ini penulis susun, penulis menyadari bahwa dalam

skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik

yang bersifat membangun sangat diharapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan

bagi pembaca pada umumnya serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan

penyusunan skripsi ini.

Surakarta, April 2012

Penulis

Novan Andrianto


commit to user

8

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN .......................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN .......................................................... iii

HALAMAN MOTTO ...................................................................... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN .......................................................... v

KATA PENGANTAR ...................................................................... vi

DAFTAR ISI .................................................................................. viii

DAFTAR TABEL .................................................................................. xi

DAFTAR BAGAN .................................................................................. xii

DAFTAR GAMBAR ................................................................................. xiii

ABSTRAK .................................................................................. xiv

ABSTRACT .................................................................................. xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Evaluasi Implementasi Kebijakan ..... . 8

1. Kebijakan Publik ......................................................................... 8


commit to user

9

10 2. Evaluasi Kebijakan

3. Implementasi Kebijakan 22

4. Evaluasi Implementasi Kebijakan 33

5. Pedagang Kaki Lima 38

B. Kerangka Pemikiran 40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 46

B. Lokasi Penelitian 46

C. Sumber Data 47

D. Teknik Pengumpulan data 48

E. Teknik Penarikan Sampel 50

F. Teknik Analisis Data 50

G. Validitas Data 52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 54

1. Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta 54

2. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi 57

3. Persebaran Pedagang Kaki Lima 68

4. Tujuan Penataan Pedagang Kaki Lima 72

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 75

1. Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL di Surakarta 75

2. Implementasi Kebijakan PKL 78

a. Tahap Sosialisasi Kebijakan 78


commit to user

10

94

b. Tahap Penataan 83

c. Tahap Penertiban 86

d. Tahap Pembinaan 90

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Relokasi PKL

a. Sikap Pelaksana 94

b. Komunikasi 99

c. Sumber Daya 103

d. Kepatuhan dan Daya Tanggap Kelompok Sasaran 105

5. Evaluasi Implementasi Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima

Belakang Kampus UNS 111

6. Dampak yang timbul atas Implementasi Relokasi PKL

Belakang Kampus UNS 117

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 121

B. Saran 123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

11

DAFTAR TABEL

Tabel II.1

Tabel IV.1

Indikator Evaluasi Kebijakan .................................................

Jumlah PKL per Kecamatan di Kota Surakarta .....................

16

68

Tabel IV.2 Type Bangunan/Tempat PKL yang Cenderung Menetap........ 69

Tabel IV.3 Jenis Dagangan PKL di Jl. Ki Hajar Dewantara..................... 69

Tabel IV.4

Table IV.5

Tabel IV.6

Waktu Berdagang PKL ...........

Kebersihan dan Kerapian

70

71

71

Tabel IV.7

Table IV.8

Matrik Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Program

Pembinaan, Penataan, dan Penertiban PKL di Belakang

Kampus UNS ........................................................................

Matrik Tahapan Kegiatan Relokasi PKL

Belakang Kampus UNS ........................................................

110

115


commit to user

12

DAFTAR BAGAN

Bagan II.1

Bagan II.2

Kebijakan Sebagai Suatu Proses ..................................

Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle

14

24

Bagan II.3 Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter

Dan Van Horn

29

Bagan II.4

Bagan II.5

Bagan III.1

Model Implementasi Kebijakan Menurut Mazmanian

Dan Sabatier

Skema Kerangka Pemikiran

Model Analisis Interaktif.................................................

32

42

51


commit to user

13

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Papan Petunjuk Arah Ke Pasar Panggung Rejo 118

Gambar IV.2 Pemugaran Pagar Pasar Panggung Rejo Menjadi

Lebih Pendek 119

Gambar IV.3 Gapura Panggung Rejo 119


commit to user

14

ABSTRAK

Novan Andraianto, D0105107, Evaluasi Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Belakang Kampus Universitas Sebelas Maret di Kota Surakarta, Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012, Hal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan relokasi dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan program kebijakan relokasi pedagang kaki lima belakang kampus Universitas Sebelas Maret di Kota Surakarta serta dampak yang timbul dari kebijakan relokasi tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Dinas Pengelolaan Pasar, serta para PKL belakang kampus UNS. Adapun data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dari beberapa sumber melalui wawancara, dokumentasi serta observasi. Metode penarikan sampel yang digunakan bersifat purposive sampling yang dikuatkan dengan snowball. Uji validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik trianggulasi data dimana triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator evaluasi implementasi yang digunakan yaitu sikap pelaksana, komunikasi, sumber daya, serta kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima belakang kampus Universitas Sebelas Maret di terbagi ke dalam empat tahapan yaitu tahap sosialisasi kebijakan, tahap penataan, tahap penertiban, dan tahap pembinaan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima belakang kampus Universitas Sebelas Maret sesuai dengan aturan atau petunjuk pelaksanaan yang berlaku. Dalam tahap sosialisasi dan tahap penataan faktor yang menghambat dalam relokasi PKL adalah faktor sumber daya serta faktor kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran. Dalam tahap pembinaan tidak semua program dilaksanakan. Dampak yang timbul setelah relokasi adalah menurunnya pendapatan para PKL. Untuk mengatasi dampak tersebut pemerintah kota Surakarta melakukan upaya-upaya mempromosikan pasar Panggung Rejo supaya dapat menarik konsumen untuk datang ke pasar tersebut.


commit to user

15

ABSTRACT Novan Andrianto, D0105107, Evaluation of Policy Implementation Relocation Street Vendor Seller Behind Campus Sebelas Maret University in Surakarta, Thesis, Department of Administrative Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, University of Sebelas Maret, Surakarta, 2012, Page.

This study aimed to evaluate the relocation policy and the factors to be obstacles to the implementation of relocation policy street vendor seller behind campus Sebelas Maret University in Surakarta and the effects of the relocation policy.

The research method used in this research is descriptive qualitative research method that can describe the process of relocation policy implementation street vendor seller behind campus Sebelas Maret University. Study sites are in the Market Management Department, as well as street vendors seller behind the campus UNS.The source data used include the primary data and secondary data. The data is obtained from several sources through interviews, documentation and observation. Sampling method used is purposive sampling was strengthened with the snowball.Validity test data using data triangulation technique is similar to test data from various sources, where the triangulation is a triangulation of sources used. The data analysis technique used is an interactive analysis technique which consists of three components, namely data reduction, data display, and conclusion. Evaluation indicators used by the implementation of executive attitudes, communication, resources , and compliance and the responsiveness of the target group.

Results from research show that implementation of relocation policy implementation street vendor seller behind campus Sebelas Maret University in divided into four stages including Dissemination Policy, Restructuring, Reform and Development. From the results of these studies concluded that the process implementation of relocation policy implementation street vendor seller behind campus Sebelas Maret University has been in accordance with the rules or guidelines which have been specified. In this stage of socialization and structuring phase factors that impede the relocation of street vendors are a factors of resources and compliance and the responsiveness of the target group. In the development stage, not all programs are implemented. Impacts that arise after the relocation of street vendors seller is reduced revenue. To cope with the impact of Surakarta city government to make efforts to promote market Rejo stage in order to entice consumers to come to market.


commit to user

16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya suatu kota, maka permasalahan yang dihadapinya pun

menjadi semakin kompleks. Masalah yang paling jelas adalah masalah

kemiskinan, pengangguran dan keterbatasan pekerjaan di sektor formal maka

sektor informal menjadi pilihan utama. Sektor informal bidang perdagangan

banyak dipilih oleh masyarakat perkotaan karena dalam bidang ini mereka

langsung dapat menikmati hasil kerjanya serta tidak membutuhkan modal yang

terlalu tinggi, sehingga banyak dari mereka yang berprofesi sebagai pedagang di

pinggir jalan atau trotoar sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Profesi ini tidak

memerlukan modal yang besar dan tanpa memerlukan ketrampilan serta

pengetahuan yang tinggi. Hanya dengan modal dan ketrampilan yang rendah

mereka dapat terus bekerja untuk mempertahankan hidup.

Pesatnya perkembangan sektor informal sekarang ini sebagai penopang

kehidupan ekonomi, tidak sedikit dari mereka yang berprofesi sebagai PKL

mengembangkan usahanya di daerah yang dianggap srategis / dekat pusat

keramaian. Hal ini memungkinkan usahanya menjadi alternatif dalam membuka

lapangan kerja dengan skala besar serta dengan omzet penjualan yang relatif besar

pula. Bahkan mereka yang semula terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan

beralih profesi sebagai PKL telah berhasil mengembangkan usahanya dengan

membuka cabang di berbagai tempat. Fenomena ini dapat dilihat di Kota Solo


commit to user

17

yang terkenal dengan pusat jajanan kaki limanya. Di antaranya Si Jack dan Pak

Kumis, pengusaha susu segar dan Hik, yang telah membuka cabang di beberapa

tempat di Kota Solo. Disamping itu bertambahnya jumlah PKL juga dapat

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan dari retribusi PKL.

Sampai saat ini sektor informal memberikan kontribusi yang berarti terhadap

pemasukan PAD sebagai modal pembangunan daerah.

Sektor informal meskipun menjadi bagian dari pendukung perekonomian ,

namun keberadaan mereka di sisi lain berdampak negatif. Dampak negatif ketika

keberadaan PKL mulai mengganggu ketertiban, keindahan, dan kenyamanan kota.

Para PKL banyak yang berjualan di tempat-tempat umum yang tidak semestinya.

Seperti di pinggir jalan, trotoar, taman-taman kota, alun-alun dan berbagai tempat

umum yang seharusnya tidak diperuntukkan bagi PKL. Meningkatnya jumlah

PKL di berbagai tempat menambah permasalahan baru, keberadaan mereka

menjadikan penyebab kekumuhan kota.

Keberadaan PKL tersebut akan menimbulkan permasalahan sosial yang

kompleks, bukan hanya terbatas pada permasalahan tata ruang kota tapi juga akan

berakibat pada permasalahan sosial yang lain. Baik secara langsung maupun tidak

langsung keberadaan PKL sangat mempengaruhi kondisi dan lingkungan kota.

Pada dasarnya permasalahan PKL bukan hanya pada persoalan kebersihan,

keindahan, keamanan, dan tata ruang kota, tapi juga menyangkut masalah sosial

seperti pekerjaan, pengangguran, keadilan sosial, kesejahteraan dan kemiskinan.

Penyelesaian permasalahan PKL harus memperhatikan permasalahan sosial yang

lain karena kesalahan dalam penanganan terhadap PKL akan menimbulkan


commit to user

18

permasalahan yang mungkin lebih kompleks lagi. Sebagaimana dimuat dalam

Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penataan

dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, ditegaskan bahwa setiap PKL harus

bertanggungjawab terhadap ketertiban, kerapian, keindahan, kesehatan

lingkungan, dan keamanan sekitar tempat usaha. Akan tetapi hal ini jauh dari apa

yang diharapkan. Karena PKL tidak menghiraukan dan bebas menggunakan lahan

dan trotoar yang ada di belakang kampus UNS.

Keberadaan PKL bagaikan pisau bermata dua. Sebagai sektor informal

PKL menjadi katup-katup pengaman ekonomi saat terjadi krisis moneter yang

berlanjut pada krisis multidimensional. PKL mampu bertahan dan menampung

korban-korban PHK sehingga rasa frustasi akibat kehilangan pekerjaan / mata

pencaharian dapat terobati. Roda perekonomian yang secara nasional hampir

terhenti/ lesu, namun PKL sebagai alternative usaha mampu menggerakkannya.

Di sisi lain keberadaan PKL yang tak terkendali menjadi bumerang bagi

keberlangsungan hidup Pemerintah Kota Surakarta sendiri. Karena keberadaan

PKL yang hanya melihat kepentingan sesaat dan pribadi saling bertabrakan

dengan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta yang mengakomodir kepentingan

umum atau banyak pihak. Sehingga dalam perjalanannya, keberadaan PKL telah

memunculkan masalah-masalah yang merupakan buah simalakama bagi

pemerintah Kota Surakarta. Sering terjadi benturan-benturan kepentingan PKL

dengan warga, warga dengan warga, PKL dengan PKL, PKL dengan warga serta

warga dengan Pemerintah Surakarta.


commit to user

19

Sebagai salah satu alternatif mempertahankan hidup dan memperbaiki

keadaan, dengan modal yang pada umumnya tidak besar, PKL tumbuh secara

sporadis, menempel di hampir seluruh kegiatan / pusat keramaian dan di tempat-

tempat strategis. Salah satu dari kelompok PKL yang ada adalah kelompok PKL

yang menempati lahan belakang kampus, persis menempel dipagar belakang

UNS. Hal ini tidak sesuai dengan Perda kota Surakarta Nomor 03 Tahun 2008

yang melarang trotoar dan jalan dipakai untuk berjualan. Terlepas dari adanya

polemik, dengan keberadaan mereka, tidak sedikit yang memperoleh manfaat,

termasuk para mahasiswa UNS sendiri, meski tidak kurang juga masalah yang

ditimbulkan.

Berkembangnya PKL di belakang kampus UNS ini, berawal sejak tahun

1990-an. Para PKL tersebut kemudian mendirikan paguyuban yang diberi nama

PPSK pada tahun 2000. Seiring dengan meningkatnya jumlah PKL tersebut, pihak

Kampus UNS menanggapi dengan melayangkan surat kepada Walikota Surakarta,

Ir. H. Joko Widodo pada tanggal 12 Januari 2006 dengan Nomor:

766/J27/TU/2006. Dalam surat tersebut Rektor UNS, Prof. Dr. dr. H. Much

Syamsulhadi, Sp. KJ, meminta keberadaan PKL disekitar kampus UNS, baik di

Kentingan, Mesen, maupun di Pabelan, untuk ditertibkan. Karena keberadaan

PKL telah mengakibatkan kampus menjadi kumuh dan berpengaruh pada citra

negatif Kampus UNS di mata masyarakat. Disamping itu, ketertiban dan

keamanan kampus kurang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, PKL di

sekitar Kampus UNS ternyata cukup mengganggu kenyamanan lalu lintas sekitar

kampus. Dengan pertimbangan inilah maka PKL di belakang kampus UNS ,


commit to user

20

Di relokasi ke tempat yang telah disediakan Pemkot di belakang kantor kecamatan

Jebres yang sekiranya dapat mengakomodir kegiatan PKL.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota dalam penanganan PKL di

belakang kampus UNS diantaranya dengan membuatkan 100 kios di belakang

kantor kecamatan untuk menampung PKL di sepanjang jalan Ki Hajar Dewantara.

Sebanyak 93 kios PKL di belakang kampus UNS, Solo telah diruntuhkan semua.

Sementara 66 PKL yang belum mendapatkan kios bakal diakomodasi dengan

pembangunan kios baru di sepanjang jalan mulai Pedaringan hingga Kantor

Kecamatan Jebres. Pembangunan kios baru itu diambilkan dari APBD 2009

senilai Rp. 2,4 miliar. Pembersihan bangunan kios tak berizin itu untuk

mengembalikan kondisi jalan semula. Selain itu juga untuk membuka akses Solo

Techno Park dan Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN).

(http://quilljournal.wordpress.com/PPSK berang tak dilibatkan dalam proses

pendataan relokasi PKL).

Rencana relokasi PKL oleh Pemkot Surakarta yang ditargetkan selesai

akhir tahun 2008. Sampai pertengahan tahun 2009 relokasi belum juga sukses

dilaksanakan dikarenakan bangunan gedung yang belum sepenuhnya selesai

dikerjakan. Pada Oktober 2009 barulah para PKL belakang kampus UNS bisa

menempati tempat baru mereka di belakang Kecamatan Jebres. Memang dari apa

yang ditemukan di lapangan program ini cukup berhasil, tetapi bagaimanapun tak

ada gading yang tak retak. penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauhmana

pelaksanaan relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dan dampak


commit to user

21

jangka pendek yang ditimbulkan oleh program relokasi serta faktor-faktor yang

menjadi penghambat pelaksanaan relokasi.

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah tersebut maka dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimanakah proses implementasi kebijakan relokasi PKL belakang

kampus UNS Oleh Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan petunjuk

pelaksanaan (Juklak) yang berlaku?

Faktor faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan relokasi

PKL?

Dampak jangka pendek yang muncul setelah relokasi PKL dari tempat

lama ke tempat yang baru ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Operasional

Mengetahui implementasi relokasi PKL belakang kampus UNS oleh

Pemerintah Kota Surakarta telah sesuai dengan rencana atau aturan

implementasi yang diharapkan, mengetahui faktor-faktor yang menjadi

penghambat implementasi relokasi PKL belakang dan mengetahui dampak

jangka pendek yang muncul setelah relokasi PKL belakang ke tempat

baru.

2. Tujuan Fungsional


commit to user

22

Sebagai sumbangan dalam pengujian dan penerapan teori Administrasi

Negara terhadap masalah publik terutama masalah yang berkaitan dengan

PKL sehingga penelitian selanjutnya dapat melengkapi dan memperbaiki

penelitian yang ada sebelumnya.

3. Tujuan Individu

Penelitian ini dilaksanakan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

kesarjanaan Administrasi Negara pada Jurusan Ilmu Administrasi,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis :

a. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan masukan

bagi organisasi yang terkait dalam meningkatkan kualitas

implementasi program relokasi PKL.

b. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan,

bagi pembaca maupun pihak Pemerintah Kota Surakarta, baik

sebagai pengetahuan, masukan dan bahan

pertimbangan dalam melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan

relokasi PKL

2. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dalam dunia

kepustakaan yang dapat membantu bagi terlaksananya penelitian selanjutnya.


commit to user

23

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Evaluasi Implementasi Kebijakan

Untuk mempermudah penyampaian teori yang menjadi landasan dalam

penelitian ini, maka penyusunannya adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Publik

Menurut Widodo (2007: 188-189), kebijakan publik dibuat bukan tanpa

maksud dan tujuan. Kebijakan publik dibuat untuk memecahkan masalah publik

di masyarakat yang memiliki banyak macam, variasi dan intensitasnya. Hanya

masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk memikirkan dan

mencari solusinya yang bisa menghasilkan sebuah kebijakan publik. Lebih lanjut

menurut Widodo dengan menyimpulkan pendapat dari Walker dan Jones, masalah

publik akan mudah tampil menjadi kebijakan publik jika masalah publik tadi:

a) Dinilai penting dan membawa dampak besar bagi banyak orang

b) Mendapatkan perhatian dari Policy Maker

c) Sesuai dengan platform politik (program politik)

d) Kemungkinan besar bisa dipecahkan.

Pengertian lain dari kebijakan, menurut Raksasatya (dalam

Islamy,1994:17-18), diartikan sebagai suatu taktik atau strategi yang diarahkan


commit to user

24

untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen,

yaitu:

a) Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.

b) Taktik atau strategi beberapa langkah untuk mencapai tujuan yang

diinginkan.

c) Penyediaan beberapa input untuk memungkinkan pelaksanaan

secara nyata dari taktik atau strategi.

Mustopadidjaja menjelaskan mengenai kebijakan sebagai berikut: Istilah

kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan

Pemerintah, serta perilaku Negara pada umumnya (dalam Nurcholis.2005:158).

Friedrich menjelaskan tentang kebijakan : Kebijakan adalah suatu tindakan yang

mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau Pemerintah

dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan

tertentu seraya memberi peluang-peluang untuk mencapai tujuan, atau

mewujudkan sasaran yang diinginkan (dalam Wahab.2005:3)

Pengertian kebijakan menurut Anderson (dalam Islamy,1994:17) diartikan

sebagai an action in dealing with a

. (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan

tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok

pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Sedangkan menurut Nugroho (2003:54) kebijakan publik adalah hal-hal

yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan

pemerintah untuk tidak dikerjakan-dibiarkan.


commit to user

25

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik

adalah suatu tindakan yang dilakukan Pemerintah untuk memecahkan masalah

publik dengan disertai indikator yang jelas dan strategi untuk mencapai tujuan -

tujuan tertentu yang ingin dicapai kebijakan tersebut.

2. Evaluasi Kebijakan

Suatu program dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah untuk

mencapai tujuan tertentu dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tetapi

sekalipun program dirancang sedemikian rupa dan direncanakan dengan matang,

tidak selalu dapat mewujudkan tujuan yang dikehendaki. Agar tujuan tercapai

maka proses perencanaan program, dan pelaksanaan program harus dilakukan

sebaik mungkin. Dalam setiap pelaksanaan program akan ada akibat atau dampak

yang timbul yaitu keberhasilan atau kegagalan. Dalam hal ini maka untuk

mengetahui apakah pelaksanaan program berhasil atau gagal perlu dilakukan

suatu kegiatan evaluasi kebijakan.

Istilah evaluasi menurut William N. Dunn (2003:132) adalah prosedur

analisis kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi mengenai nilai

atau manfaat dari serangkaian aksi di masa lalu dan atau di masa depan, kemudian

masih dalam menurut William N. Dunn (2003:608) istilah evaluasi dapat

disamakan dengan penafsiran (approcial), pemberian angka (rating) dan penilaian

(assassment). Secara lebih spesifik, evaluasi dinyatakan berkenaan dengan

produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. James Anderson

mengungkapkan evaluasi sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau


commit to user

26

penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam

hal ini, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan

dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.dengan demikian, evaluasi kebijakan

bisa meliputi perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang

diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun

dampak kebijakan (Budi Winarno, 2007:227).

Jurnal Internasional yang dikemukakan oleh Thomson Reuters tentang

pengertian evaluasi sebagai berikut :

across the social sciences and related disciplines, including, but not

limited to:

Politics, economics and public administration

Psychology, sociology and anthropology

Education, health and law

I

Program evaluation is a systematic method for collecting, analyzing, and

using information to answer basic questions about project, policies, and

bersama dari lintas ilmu sosial dan berhubungan dengan disiplin ilmu yang lain

yang tidak terbatas pada :

Ilmu Politik, ilmu Ekonomi, dan ilmu Administrasi Negara

Ilmu Psikologi, Sosiologi, dan Antropologi


commit to user

27

Pendidikan, Kesehatan, dan Hukum

Ilmu Informasi dan Teknologi Informasi/TI.

Evaluasi Program adalah sebuah metode sistematis yang berfungsi untuk

mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menjawab

pertanyaan pertanyaan mendasar tentang beberapa proyek, kebijakan, dan

Evaluation :The International Journal of Theory, Research and

Practice, p. 98, Vol. 14. Thomson Reuters 2007, Tavistock Institute, London,

UK)

Dalam Jurnal Internasional yang dikemukakan oleh Gene Shackman,

menyatakan pengertian Evaluasi adalah sebagai berikut:

nt. Evaluations should follow a

systematic and mutually agreed on plan. Plans will typically include the

following:

Determining the goal of the evaluation: What is the evaluation

question, what is the evaluation to find out.

How will the evaluation answer the question: What methods will be

used.

Making the results useful, how will the results be reported so that they

can be used .

Evaluasi harus mengikuti perencanaan yang sistematis dan telah disepakati.

Perencanaan berisi tentang :


commit to user

28

Penentuan tujuan evaluasi : Apakah masalah - masalah yang ada dalam

proses evaluasi, apakah yang diperoleh dari evaluasi.

Bagaimana evaluasi dapat menyelesaikan masalah - masalah : Apa

metode yang akan digunakan.

Membuat hasil yang berguna, bagaimana melaporkan hasil evaluasi

sehingga hasil tersebut dapat digunakan oleh organisasi sebagai sarana

(What is Program Evaluation p. 101. Vol. 11, Gene Shackman, 2007,

Washington DC).

Tujuan dari evaluasi dalam AG. Subarsono (2005:120-121) dapat dirinci

sebagai berikut:

a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan

Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan

sasaran kebijakan.

b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan

Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari

suatu kebijakan.

c. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan

Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan

kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.

d. Mengukur dampak suatu kebijakan

Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditunjukan untuk melihat dampak

dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.


commit to user

29

e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan

Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-

penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan

antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.

f. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang

Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi

proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

BAGAN II.1

Kebijakan Sebagai Suatu Proses

Sumber: AG. Subarsono, 2005:121

Input adalah bahan baku (raw material) yang digunakan sebagai masukan

dalam sebuah sistem kebijakan. Input tersebut dapat berupa sumberdaya manusia,

sumberdaya finansial, tuntutan-tuntutan, dukungan masyarakat.

Output adalah keluaran dari sebuah sistem kebijakan yang dapat berupa

peraturan, kebijakan, pelayanan atau jasa, dan program. Sebagai contoh, output

dari proyek irigasi adalah tersedianya saluran irigasi sepanjang sekian kilo meter.

Outcome adalah hasil suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai

akibat diimplementasikannya suatu kebijakan. Contoh: proyek irigasi, maka

Input Output Outcome Dampak Umpan Balik

Proses Kebijakan


commit to user

30

outcomes-nya adalah tersedianya supplai air berjumlah sekian kubik, peningkatan

jumlah luas sawah yang mendapat irigasi.

Impact (dampak) adalah akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai suatu

konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan. Contoh: Proyek irigasi,

maka dampaknya adalah meningkatnya frekuensi tanam padi, kenaikan tingkat

produksi padi, dan meningkatnya pendapatan petani.

Evaluasi perlu dilakukan karena:

a. Untuk mengetahui tingkat efektifitas suatu kebijakan, yakni seberapa

jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya.

b. Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dengan

melihat tingkat efektivitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu

kebijakan berhasil atau gagal.

c. Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilaian

kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk

pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana

dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah.

d. Menunjukkan pada stakeholder manfaat suatu kebijakan. Apabila tidak

dilakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan, para stakeholder,

terutama kelompok sasaran tidak mengetahui secara pasti manfaat dari

kebijakan dan program pemerintah.

e. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya, evaluasi

kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses

pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi


commit to user

31

kesalahan yang sama. Sebaliknya, dari hasil evaluasi diharapkan dapat

ditetapkan kebijakan yang lebih baik

Lester dan Stewart dalam Budi Winarno (2007:226) mengungkapkan

evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, yaitu:

a. Menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh

suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Tugas

pertama ini merujuk pada usaha untuk melihat apakah kebijakan

publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan ataukah tidak.

Bila tidak, faktor-faktor apa yang menjadi penyebabnya? Misalnya,

apakah terjadi kesalahan dalam merumuskan masalah ataukah karena

faktor-faktor yang lain?

b. Menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan

standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tugas kedua

ini menilai apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak dalam meraih

dampak yang diinginkan.

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, perlu dikembangkan beberapa

indikator evaluasi. Dunn mengemukakan indikator evaluasi sebagai berikut:

Tabel II.1

Indikator Evaluasi Kebijakan

No. Kriteria Penjelasan

1 Efektivitas Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?

2 Kecukupan Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat

memecahkan masalah?

3 Pemerataan Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata

kepada kelompok masyarakat yang berbeda?


commit to user

32

4 Responsivitas Apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai

kelompok dan dapat memuaskan mereka?

5 Ketepatan Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

Sumber: AG. Subarsono 2005: 126

Menurut Charles O. Jones dalam Budi Winarno (2004:166) untuk

memenuhi tugas di atas, suatu evaluasi kebijakan harus meliputi beberapa

kegiatan yaitu:

a. Pengkhususan

Merupakan kegiatan yang paling penting di antara kegiatan yang lain

dalam evaluasi kebijakan. Kegiatan ini meliputi identifikasi tujuan atau

kriteria melalui mana program kebijakan tersebut akan dievaluasi.

b. Pengukuran

Ukuran atau kriteria inilah yang akan kita pakai untuk menilai manfaat

program kebijakan. Pengukuran menyangkut pengumpulan informasi

yang relevan untuk objek evaluasi.

c. Analisis

Penggunaan informasi yang telah terkumpul dalam rangka menyusun

kesimpulan.

d. Rekomendasi

Penentuan mengenai apa yang harus dilakukan di masa yang akan

datang.

James Anderson dalam Budi Winarno (2007:227-229) membagi tipe

evaluasi kebijakan sebagai berikut:

a. Tipe evaluasi kebijakan sebagai kegiatan fungsional


commit to user

33

Dalam tipe ini, evaluasi kebijakan dipandang sama pentingnya dengan

kebijakan itu sendiri. Para pembuat kebijakan dan administrator selalu

membuat pertimbangan- pertimbangan mengenai manfaat atau dampak

dari kebijakan-kebijakan, program-program, dan proyek-proyek.

Evaluasi seperti ini akan mendorong terjadinya konflik karena

evaluator-evaluator yang berbeda akan menggunakan kriteria-kriteria

yang berbeda, sehingga kesimpulan yang didapat pun berbeda

mengenai manfaat dari kebijakan yang sama.

b. Tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau

program-program tertentu.

Tipe evaluasi ini lebih membicarakan mengenai kejujuran atau

efisiensi dalam melaksanakan program. Namun demikian, tipe evaluasi

ini cenderung menghasilkan informasi yang sedikit mengenai dampak

suatu program terhadap masyarakat.

c. Tipe evaluasi kebijakan sistematis

Tipe ini secara komparatif masih dianggap baru, tetapi akhirakhir ini

telah mendapat perhatian yang meningkat dari para peminat kebijakan

publik. Tipe ini melihat secara objektif program-program yang

dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat

sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Penemuan-penemuan kebijakan dapat digunakan untuk mengubah

kebijakankebijakan dan program-program sekarang dan membantu


commit to user

34

dalam merencanakan kebijakan-kebijakan dan program-program lain

di masa depan.

Untuk melakukan evaluasi yang baik dengan margin kesalahan yang

minimal, beberapa ahli mengembangkan langkah langkah dalam evaluasi

kebijakan. Salah satu ahli tersebut adalah Edward A. Suchman.

Suchman dalam Budi Winarno (2007:230-231) mengemukakan 6 langkah

dalam evaluasi kebijakan, yakni:

a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi

b. Analisis terhadap masalah

c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan

d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi

e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari

kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.

f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaaan suatu dampak

Secara rinci Ripley dalam Samodra Wibawa dkk (1994:8-9)

mengemukakan beberapa persoalan yang harus dijawab oleh suatu kegiatan

evaluasi adalah sebagai berikut ini :

a. Kelompok dan kepentingan mana yang memiliki akses di dalam

pembuatan kebijakan?

b. Apakah proses pembuatannya cukup rinci, terbuka dan memenuhi

prosedur?

c. Apakah program didesain secara logis?

d. Apakah standar implementasi yang baik menurut kebijakan tersebut?


commit to user

35

e. Apakah standar implementasi yang baik menurut kebijakan tersebut?

f. Apakah program dilaksanakan sesuai standart efisiensi dan ekonomi?

Apakah uang digunakan dengan jujur dan tepat?

g. Apakah kelompok sasaran memperoleh pelayanan dan barang seperti

yang didesain dalam program?

h. Apakah program memberikan dampak kepada kelompok non sasaran?

Apa jenis dampaknya?

i. Apa dampaknya, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan,

terhadap masyarakat?

j. Kapan tindakan program dilakukan dan dampaknya diterima oleh

masyarakat?

k. Apakah tindakan dan dampak tersebut sesuai dengan yang diharapkan?

Sementara itu Kasley dan Kumar dalam Samodra Wibawa dkk (1994: 9)

menyarankan 3 pertanyaan berikut :

a. Siapa yang memperoleh akses terhadap input dan output proyek?

b. Bagaimana mereka bereaksi terhadap proyek tersebut?

c. Bagaimana proyek tersebut mempengaruhi perilaku mereka?

Samodra Wibawa dkk dalam Evaluasi Kebijakan Publik (1994:9)

mengambil kesimpulan dari berbagai persoalan tersebut diatas, evaluasi kebijakan

kiranya bermaksud untuk mengetahui empat aspek yaitu:

a. Proses pembuatan kebijakan

b. Proses implementasi

c. Konsekuensi kebijakan


commit to user

36

d. Efektivitas dampak kebijakan

Di pihak lain, evaluasi dapat dilakukan sebelum atau maupun sesudah

kebijakan dilaksanakan. Menurut Dunn dalam Samodra Wibawa dkk (1994:9),

Keduanya disebut evaluasi summatif dan formatif. Lebih lanjut, evaluasi terhadap

aspek kedua tadi disebut sebagai evaluasi implementasi, sedangkan evaluasi

terhadap aspek ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan. Secara

keseluruhan Dunn dan Ripley dalam Samodra Wibawa dkk (1994: 10-11),

evaluasi kebijakan memiliki empat fungsi sebagai berikut:

a. Eksplanasi

Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat

dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai

dimensi realitas yang diamatinya.

b. Kepatuhan

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh

para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lain, sesuai dengan standar

dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

c. Auditing

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah benar-benar sampai ke tangan

kelompok sasaran maupun penerima lain (individu, keluarga,

organisasi, birokrasi desa, dan lain-lain) yang dimaksudkan oleh

pembuat kebijakan. Tidak adakah penyimpangan dan kebocoran?

d. Akunting


commit to user

37

Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari

kebijakan tersebut.

Mengacu pada pembagian evaluasi di atas, penelitian tentang Evaluasi

implemetasi kebijakan relokasi PKL belakang kampus UNS ini hanya berfokus pada

penilaian proses implementasi kebijakan yang dibandingkan dengan aturan

pelaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan petunjuk pelaksanaan

(Juklak) serta untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi

program kebijakan. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk melihat dampak

jangka pendek dari implementasi kebijakan relokasi PKL belakang kampus UNS.

3. Implementasi Kebijakan

implementation

Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A.Sabatier (dalam

Wahab, 2002:54-55) sebagai berikut :

corporated a state but which cam also take the from or important executive orders or court decisions ideally, that decisions identifies the problem to be addressed, stipulates the objectives to be persued and in variety of process. The process normally runs through anumber of stages beginning with passages of the basic statue, followed by the policy output (decisions) of the implementing agencies, the compliance of target groups with those decisions the actual impact of agencies decisions, and finally, important revisions (or attem-ted revisions) in

Implementasi adalah pelaksanaan kebijaksanaan dari suatu keputusan yang mendasar, biasanya berbentuk undang-undang (peraturan) yang dikeluarkan oleh suatu lembaga dapat juga berasal dari perintah seorang eksekutif yang penting atau keputusan pengadilan. Keputusan ini untuk mengidentifikasikan masalah yang menjadi pusat perhaian, menetapkan tujuan yang hendak dicapai dan berbagai cara penyusunan proses implementasi. Proses ini pada permulaan biasanya menghabiskan sejumlah pernyataan uraian dari undang-undang diikuti dengan pelaksanaan dari hasil kebijaksanaan


commit to user

38

(keputusan), pemenuhan tujuan kelompok berdasarkan keputusan yang telah ditentukan. Hasil nyata antara yang diharapkan, pengaruh dari keputusan dan yang terakhir adalah perbaikan-perbaikan yang penting (atau usaha-

Bintoro Tjokroamidjojo (1995, 28) berpendapat bahwa implementasi

adalah merealisasikan pencapaian tujuan yang telah dirumuskan ke dalam rencana

kebijaksanaan dan program pemerintah yang konsisten berdasarkan keputusan

politik.

Menurut kamus Webster (dalam Wahab, 2002: 64) implementasi diartikan

sebagai berikut :

to implement is to provide the means for carrying out and to give practical effect to menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu serta menimbulkan dampak akibat

Sedangkan implememtasi menurut Van Meter dan Van Horn (dalam

Wahab, 2002: 50) adalah:

private individuals or groups that directed at the

-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yag telah digariskan dalam

Menurut Barrett dalam Implementation and Integration of EU

Environmental Directives.

Studies of implementation processes show that implementation is not just a rational follow-up of decision making but a process in which different actors compete over the meaning and the consequences of a policy (Barrett, 2004). {Proses pelaksanaan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tidak hanya yang rasional tindak lanjut pengambilan keputusan, tetapi sebuah proses di mana aktor-aktor yang berbeda bersaing atas makna dan konsekuensi dari kebijakan (Barrett, 2004)}


commit to user

39

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi

adalah penerapan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah ditetapkan

sebelumnya atau tindakan yang nyata dari rencana yang telah di tetapkan.

Suatu program untuk mencapai kinerja sesuai tujuan ditentukan oleh

banyak faktor dalam pelaksanaannya. Berbagai faktor atau variabel yang

mempengaruhi kinerja suatu program akan nampak dalam model-model

implementasi yang ada. Di bawah ini disajikan model-model implementasi

kebijakan :

a. Model dari Grindle

Grindle dalam Wibawa (1994:22) mengemukakan bahwa

implementasi kebijakan secara garis besar dipengaruhi oleh 2 variabel

utama yaitu isi kebijakan dan konteks implentasinya.

BAGAN II.2

MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENURUT GRINDLE

Tujuan Kebijakan

Program aksi dan proyek individu

yang didesain dan dibiayai

Tujuan yang ingin dicapai

Melaksanakan Kegiatan dipengaruhi oleh: a. Isi Kebijakan

1. Kepentingan yang dipengaruhi 2. Tipe Manfaat 3. Derajat perubahan yang diharapkan 4. Letak Pengambilan Keputusan 5. Pelaksanaan Program 6. Sumberdaya yang diharapkan

b. Konteks implementasi 1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi

aktor yang tepat 2. Karakteristik Lembaga dan penguasa 3. Kepatuhan dan daya tanggap


commit to user

40

Program yang dijalankan seperti yang direncanakan?

Keterangan :

1) Isi Kebijakan Mencakup

a) Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan

Suatu kebijakan sebaiknya mampu secara optimal menampung

kepentingan pihak-pihak yang terkena dampak dari suatu kebijakan

tersebut. Semakin optimal suatu kebijakan dalam menampung

kepentingan banyak pihak maka semakin sedikit pihak yang menentang

kebijakan tersebut untuk diimplementasikan.

b) Jenis manfaat yang dihasilkan

Suatu kebijakan haruslah mampu menghasilkan manfaat yang besar

dan jelas manfaat yang dihasilkan kebijakan tersebut maka semakin

besar dukungan terhadap kebijakan tersebut untuk segera

diimplementasikan.

c) Derajat perubahan yang diinginkan

Suatu kebijakan haruslah mampu menghasilkan perubahan kearah

kemajuan secara nyata dan rasional. Suatu kebijakan yang terlalu

Pengukuran Keberhasilan

Hasil Kebijakan: 1. Dampak pada

masyarakat,individu, dan kelompok

2. Perubahan dan penerimaan oleh masyarakat


commit to user

41

menuntut perubahan perilaku dari kelompok sasaran akan lebih sulit

untuk diimplementasikan.

d) Kedudukan pembuat kebijakan

Pembuat kebijakan yang mempunyai wewenang (otoritas) yang tinggi

dapat dengan mudah mengkoordinasikan bawahannya didukung oleh

komunikasi yang baik sehingga keduduka pembuat kebijakan dapat

mempengaruhi proses implementasinya.

e) Pelaksanaan program

Pelaksana program harus mempunyai kualitas pemahaman yang baik

mengenai kondisi lapangan dan tugas yang harus dijalaninya.

Koordinasi haruslah baik supaya program berjalan efektif dan lancar.

f) Sumber daya yang dilibatkan

Sumber daya yang dimaksud adalah semua komponen yang diperlukan

dalam pelaksanaan program seperti keuangan, administrasi dan

sebagainya.

2) Konteks Kebijakan mencakup

a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

Banyaknya aktor dari berbagai tingkat pemerintahan maupun non

pemerintahan yang memiliki kepentingan serta strategi yang mungkin

saja berbeda berpengaruh terhadap pengimplementasian suatu

kebijakan.

b) Karakteristik lembaga dan penguasa


commit to user

42

Apa yang diimplementasikan sebenarnya adalah hasil dari perhitungan

berbagai kelompok yang berkompetisi memperebutkan sumber daya

yang terbatas, yang semua interaksi tersebut terjadi dalam konteks suatu

lembaga.

c) Kepatuhan serta daya tanggap kelompok sasaran

Pelaksana kebijakan yang baik tentu mempunyai tingkat kepatuhan

serta pemahaman (daya tanggap) yang tinggi terhadap kebijakan yang

harus mereka implementasikan. Adanya sikap pelaksana yang baik

menimbulkan tanggapan baik pula dari kelompok sasaran.

b. Model dari Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn dalam buku Wibawa (1994:19-21)

mengemukakan 6 variabel yang memperlihatkan hubungan yang

mempengaruhi kinerja atau hasil suatu kebijakan. Enam variable tersebut

adalah :

1) Standard dan sasaran kebijakan

Standard dan sasaran harus dirumuskan secara spesifik dan konkret

sehingga kita bisa mengukur sejauh mana telah dilaksanakan dan

bagaimana pula tingkat keberhasilannya karena kinerja kebijakan pada

dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standard dan

sasaran tersebut telah dilaksanakan dan bagaimana pula tingkat

keberhasilannya.

2) Sumber daya


commit to user

43

Kebijakan menuntut adanya sumber daya baik yang berupa dana

maupun insentif yang lain yang kemungkinan dapat mendorong

terlaksananya implementasi secara efektif.

3) Komunikasi Antar Organisasi dan Pengukuhan Aktivitas

Suatu kebijakan agar berhasil dalam implementasinya haruslah tercipta

suatu komunikasi yang baik (terpadu) antar organisasi pelaksana serta

adanya penetapan (pengukuhan) dan kejelasan dari serangkaian

tindakan atau aktivitas yang akan dilakukan dalam implementasi

kebijakan tersebut.

4) Karakteristik Birokrasi Pelaksana

Karakteristik yang bisa disebut antara lain kompetensi dan jumlah staf,

rentang dan derajat pengendalian, dukungan politik yang dimiliki,

kekuatan organisasi, derajat keterbukaan serta kebebasan komunikasi

dan keterbukaan kaitan dengan pembuat kebijakan.

5) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Hal ini berdasarkan pada beberapa pertanyaan, misalnya : apakah

sumber daya ekonomi yang dimiliki mendukung keberhasilan

implementasi?. Bagaimana keadaan sosial ekonomi dari masyarakat

yang dipengaruhi kebijakan?.

6) Sikap Pelaksana

Sikap individu pelaksana sangat mempengaruhi bentuk respons

mereka terhadap keterkaitan antar variable tersebut. Wujud respons

pelaksana menjadi penyebab dari berhasil dan gagalnya implementasi.


commit to user

44

BAGAN II.3

MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENURUT VAN

METER DAN VAN HORN

c. Model dari Mazmanian dan Sabatier

Kerangka berpikir mereka sebenarnya tidak jauh berbeda dengan

milik Van Meter dan Van Horn serta Grindle. Dalam hal perhatiannya

Komunikasi antar organisasi dan pengukuhan aktivitas

Kinerja Kebijakan

Standar dan saran

kebijakan Karakteristik organisasi

komunikasi antar

organisasi

Sikap Pelaksana

Sumber Daya Kondisi sosial, ekonomi,politik


commit to user

45

terhadap dua persoalan mendasar (kebijakan dan lingkungan kebijakan).

Hanya saja pemikiran Mazmanian ini terkesan menganggap bahwa suatu

implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa

yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan teknis). Model

ini sering disebut sebagai model top down (pendekatan dari atas ke

bawah).

Mazmanian dan Sabatier dalam buku Wibawa (1994:25)

menyatakan implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variable,

yaitu :

1) Karakteristik masalah

Dalam implementasi program akan dijumpai karakteristik masalah yang

bisa terdiri dari empat variable yaitu bagaimana ketersediaan teknologi

dan teori teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran, sifat dari populasi

dan derajat perubahan.

2) Daya dukung peraturan

Implementasi akan efektif bila pelaksanaannya mematuhi apa yang telah

digariskan oleh peraturan yang ditetapkan. Aturan-aturan yang disarankan

yaitu: kejelasan atau konsistensi tujuan yang merupakan standar evaluasi

dan saran lebal bagi pelaksana untuk mengerahkan sumber daya, teori

kausal yang memadai, sumber keuangan yang mencukupi dalam

pelaksanaan kebijakan, integrasi organisasi pelaksana, direksi pelaksana,

rekruitmen dari pejabat pelaksana dan akses formal pelaksana

keorganisasian lain sebagai suatu bentuk koordinasi.


commit to user

46

3) Variable non Pemerintah

Dalam implementasi juga memerlukan variable lain di luar peraturan

seperti kondisi sosio ekonomi dan teknologi, perhatian pers terhadap

masalah kebijakan, dukungan public, sikap sumber daya kelompok

sasaran, dukungan kewenangan serta komtmen dan kemampuan pejabat

pelaksana.

Ketiga variabel di atas merupakan hal-hal yang berpengaruh terhadap

proses implementasi. Implememtasi adalah suatu proses yang terhadap proses

implementasi. Implementasi adalah suatu proses yang terdiri dari tahapan itu juga

merupakan input bagi keberhasilan tahap yang lain. Tahap tersebut yaitu

keluaran kebijakan dari organisasi pelaksana, kesesuaian keluaran kelompok

sasaran, dampak actual keluaran kebijakan, dampak yang diperkirakan dan

perbaikan peraturan. Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai

peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan.

Adapun model implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier ini dapat

dilihat pada gambar di bawah ini:


commit to user

47

Karakteristik Masalah 1. Ketersediaan teknologi dan teori 2. Keragaman perilaku kelompok

sasaran 3. Sifat populasi 4. Derajat perilaku yang diharapkan

Daya dukung peraturan 1. Kejelasan/konsistensi tujuan dan

sasaran 2. Teori kausal yang memadai 3. Sumber keuangan yang memadai 4. Direksi pelaksana 5. Rekruitmen dari pejabat pelaksana 6. Akses formal pelaksana ke

organisasi lain

Variabel non peraturan 1. Kondisi social ekonomi dan teknologi 2. Perhatian pers terhadap masalah

kebijakan 3. Dukungan publik 4. Sikap dan sumber daya kelompok

sasaran 5. Dukungan kewenangan 6. Komitmen kemampuan pelaksaan

Proses Implementasi

Keluaran kebijakan dari organisasi pelaksana

BAGAN II.4

MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENURUT MAZMANIAN DAN

SABATIER


commit to user

48

Dalam pelaksanaan suatu program ada beberapa komponen yang perlu

diperhatikan. Komponen-komponen yang ada merupakan hasil pemilihan dari

pendapat atau model dari para ahli. Komponen-komponen yang ada tidak secara

otomatis berlaku secara bulat dan utuh artinya ada suatu faktor yang dikemukakan

sebagai kesatuan, adakalanya dipisah dan diadaptasikan dengan kondisi lapangan.

4. Evaluasi Implementasi Kebijakan

Mengikuti Prof. Sofyan Effendi dalam Riant Nugroho (2006:162), tujuan

evaluasi implementasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui variasi dalam

indikator indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan

pokok, yaitu :

a. Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? Jawabannya

berkenaan dengan kinerja implementasi publik (variasi dan outcome)

terhadap variable independent tertentu.

Kesesuaian keluar kebijakan dengan kelompok sasaran

Dampak Aktual Keluaran

Dampak yang diperkirakan Perbaikan peraturan

(Sumber Wibawa,1994: 26)


commit to user

49

b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu? Jawabannya

berkenaan dengan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi

kebijkan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang memengaruhi

variasi outcome dari implementasi kebijkan.

c. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan

publik? Pertanyaan ini berkenan dengan

untuk memilih variable-variabel yang dapat diubah atau actionable

variable, variable yang bersifat natural atau variable lain yang tidak

bias diubah tidak dapat dimasukkan sebagai variable evaluasi.

Menurut Samodra Wibawa dkk (1996:29), ada dua jenis kegiatan evaluasi,

yaitu :

a. Evaluasi Implementasi yang berusaha melihat proses pelaksanaan /

implementasi, yang terkait adalah pelaksana dan bagaimana

pelaksanaannya.

b. Evaluasi dampak kebijakan memberi perhatian lebih besar pada

output dan dampak kebijakan dibandingkan kepada proses

pelaksanaannya.

Dalam kaitannya dengan dampak, evaluasi implementasi mengamati

dampak jangka pendek atau dampak sementara, sedangkan evaluasi dampak

mengamati dampak tetap atau dampak jangka panjang. Dalam penelitian ini jenis

evaluasi yang akan dilakukan adalah evaluasi implementasi untuk mengamati

dampak jangka pendek kebijakan.


commit to user

50

Sedangkan menurut Pariata Westra (1991:46-47), ada tiga tipe evaluasi

yang berkaitan dengan tingkatan-tingkatan program, yaitu :

a. Evaluasi Pra Program (ex-ante evaluation)

Dilaksanakan sebelum program diimplementasikan, hal ini

dilaksanakan untuk menaksir kebutuhan atau pernyataan kebutuhan

pembangunan yang bersangkutan, atau untuk menentukan sasaran

potensial dari suatu program pembangunan per-kelompok atau per-

region

b. Evaluasi Tengah Berlangsung (on going / concurrent evaluation)

Dilakukan pada saat program itu diimplementasikan, jadi pada tahap

tenggang waktu program itu berjalan dievaluasi.

c. Evaluasi Setengah Berlangsung (ex-post evaluation)

Dilakukan setelah program itu diimplementasikan untuk menilai

dampak dan pengaruh program itu dengan menghitung seberapa jauh

program itu dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh

program itu.

Penelitian tentang evaluasi implementasi kebijakan relokasi PKL belakang

kampus UNS merupakan jenis penelitian evaluasi yang setengah berlangsung (ex-

post evaluation) karena implementasi kebijakan relokasi PKL belakang kampus

UNS merupakan kebijakan yang sudah terlaksanakan. Kebijakan relokasi tersebut

dimulai pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2009.

Evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya

menunjuk baik buruknya persoalan tersebut. Dalam kaitannya dengan suatu


commit to user

51

program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur efek suatu program

dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi implementasi merupakan

penilaian terhadap implementasi atau pelaksanaan suatu program kebijakan

dimana evaluasi tersebut ditujukan untuk melihat kinerja program dalam

mewujudkan tujuan-tujuaan program yang sudah dirumuskan sebelumnya. Selain

itu evaluasi implementasi juga bertujuan untuk melihat dampak-dampak jangka

pendek yang ditimbulkan oleh implementasi program tersebut.

Menurut Ripley (Riyanto, 1997: 35), evaluasi implementasi kebijakan

adalah evaluasi yang dirumuskan sebagai berikut :

a. Ditujukan untuk melakukan evaluasi terhadap proses

b. Dilaksanakan dengan menambah pada perspektif apa yang terjadi selain

kepatuhan

c. Dilakukan untuk mengevaluasi dampak jangka pendek.

Penelitian evaluasi implementasi kebijakan relokasi PKL belakang kampus

UNS ini merupakan jenis evaluasi implementasi yaitu penelitian yang ditujukan

untuk melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kebijakan relokasi yang

dilaksanakan pada tahun 2006 sampai tahun 2009. Penelitian ini juga bertujuan

untuk melihat dampak jangka pendek yang ditimbulkan oleh kebijakan relokasi

PKL belakang kampus UNS serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi

kebijakan. Untuk itu dalam penelitian ini mengembangkan beberapa indikator

yang digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi, indikator-indikator

tesebut antara lain:


commit to user

52

a. Sikap Pelaksana (diambil dari model Implementasi Van Metter dan Van

Horn)

Dukungan sikap pelaksana program meliputi keahlian, keaktifan,

kreatifitas serta dedikasi pelaksana yang berpengaruh selama proses

pelaksanaan serta kekuasaan, kepentingan dan strategi aparat yang terlibat

proses pelaksanaan. Sikap pelaksana yang mendukung program akan

menimbulkan kreatifitas agar pelaksanaan lebih efektif. Sikap ini

ditentukan oleh pemahaman terhadap tujuan program. Seringkali terjadi

sikap pelaksana berubah karena mempunyai kepentingan atau pengaruh

lain dari luar.

b. Komunikasi (diambil dari model Implementasi Van Metter dan Van Horn)

Komunikasi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu program,

terlebih yang menyangkut lebih dari satu instansi, sebagai jembatan

koordinasi. Komunikasi menghubungkan antara sesama aparat pelaksana

(pemerintah) ataupun antara aparat dengan publik (kelompok sasaran) dan

juga untuk menyamakan persepsi dan pemahaman antara para pelaksana

dengan apa yang dimaksud oleh kebijakan.

Secara garis besar komunikasi yang terjadi dapat dibedakan

menjadi dua yakni komunikasi mendatar (horizontal communication) dan

komunikasi vertikal. Komunikasi mendatar terjadi antar aparat yang

berkedudukan sejajar untuk mengkoordinasikan tugas dan peranan agar

tidak terjadi overlapping tugas-tugas atau kekosongan perhatian terhadap

sesuatu. Komunikasi vertikal terjadi antar atasan dengan bawahan yang


commit to user

53

bisa berwujud perintah, informasi, teguran dan laporan yang berkaitan

dengan pelaksanaan program.

c. Sumber daya (diambil dari model Implementasi Grindle, Van Metter dan

Van Horn, Mazmanian dan Sabatier)

Tersedianya sumber daya yang memadai akan mendukung dalam

pelaksanan suatu program untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Sumber daya tersebut dapat berupa biaya, perlengkapan yang dibutuhkan

maupun sumber daya manusianya.

d. Kepatuhan serta daya tanggap kelompok sasaran (diambil dari model

Implementasi Grindle )

Pelaksana kebijakan yang baik tentu mempunyai tingkat kepatuhan

serta pemahaman (daya tanggap) yang tinggi terhadap kebijakan yang

harus mereka implementasikan. Adanya sikap pelaksana yang baik

menimbulkan tanggapan baik pula dari kelompok sasaran.

5. Pedagang Kaki Lima

Istilah kaki lima dulu, pertama diperkenalkan pada jaman Belanda yang

masih dibawah kekuasaan administratif Inggris pada saat itu gubernur jendral di

Indonesia, SIR Thomas Raffles, mengintruksikan sistem lalu lintas disebelah kiri

jalan raya sekaligus mengeluarkan peraturan bahwa tepi-tepi jalan harus dibuat

trotoar untuk pejalan kaki yang tingginya harus 31 cm dan lebarnya 150 cm atau

"five feet". Karena di trotoar itu lama kelamaan berkembang jadi tempat usaha

orang-orang untuk berjualan, jadi yang berjualan trotoar disebut pedagang five


commit to user

54

feet atau sekarang yang biasa kita kenal dengan sebutan "Pedagang Kaki Lima

(PKL)" (sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima).

PKL adalah orang yang dengan modal sedikit berusaha di bidang produksi

dan berjualan barang-barang atau jasa untuk memenuhi kelompok konsumen

tertentu di dalam masyarakat. Aktivitasnya dilaksanakan pada tempat-tempat yang

strategis dalam suasana lingkungan yang informal (Akhirudin dalam Tri Kurniadi

dan Hesel Nogi. Tangkilisan: 32)

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008, PKL

adalah usaha perdagangan sektor informal yang merupakan perwujudan hak

masyarakat dalam berusaha dan perlu diberi kesempatan untuk berusaha guna

memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jadi berdasarkan definisi-definisi di atas, yang dimaksud dengan PKL

adalah orang yang melakukan usaha dagang atau jasa secara mandiri dan bersifat

informal yang berdagang di tempat-tempat umum dan strategis namun kegiatan

usahanya dengan jaringan sosial ekonomi yang melingkupinya. Pengertian PKL

sebagai bagian dari sektor informal dapat dijelaskan melalui ciri -ciri yang

dikemukakan oleh Kartini Kartono dkk. (1980:3-7) sebagai berikut:

Merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. Umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya. PKL di perkotaan tidak saja merupakan pelembagaan perilaku ekonomi semata tetapi juga merupakan pelembagaan sosial.


commit to user

55

Banyak problema muncul dengan adanya PKL tersebut, terutama berkaitan

dengan penataan lalu lintas, keindahan, kebersihan kota dan kesehatan

lingkungan. Penanganan PKL bisa menimbulkan kebimbangan dan penuh pilihan

yang bersifat dilematis. Di satu sisi kehadiran PKL dapat mengganggu ketertiban

dan keindahan kota namun di sisi lain banyak harapan tertumpu pada sektor ini.

PKL dapat merupakan katub pengaman, artinya sebagai penyaluran sementara

bagi penganggur dan juga mengatasi kesulitan ekonomi lemah di kota. Terkadang

ironis bahwa kontribusi yang diberikan oleh sektor ini terhadap perekonomian

nasional cukup besar namun belum mampu menghapus citra buruk sektor ini.

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan landasan berfikir seseorang yang

bertujuan untuk menjelaskan fakta atau suatu hubungan antar faktor maupun

variable dengan berpijak pada landasan teori.

Sebagai salah satu dari berbagai jenis usaha informal, tidak dapat

dipungkiri bahwa para PKL mampu menjadi solusi bagi para pengangguran dan

memberikan kontribusi yang cukup besar bagi bergeraknya roda ekonomi bangsa.

Namun, keberadaan mereka tetap menjadi sebuah dilema bagi pemerintah. Di satu

sisi keberadaan PKL berdampak positif sebagai katup penyelamat terhadap

terbukanya lapangan kerja dan di sisi lain PKL juga berdampak negatif, karena


commit to user

56

menimbulkan kesemrawutan kota serta mengganggu ketertiban kota yang pada

akhirnya dapat menimbulkan konflik.

untuk Dilakukan relokasi terhadap mereka. Hal inilah yang dihadapi Pemkot

Surakarta dalam usahanya merelokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara

(belakang Kampus UNS), sebab di kawasan lama para PKL sudah memiliki

pelanggan yang jumlahnya tentu tidak sedikit. Selain itu, kawasan belakang

Kampus UNS letaknya cukup strategis dan mudah dijangkau. Namun di sisi lain

pihak Kampus UNS merasa terganggu dengan keberadaan PKL yang

menimbulkan kesemrawutan serta mengganggu arus lalu lintas sekitar kampus.

Implementasi relokasi PKL Jl. KH. Dewantoro memiliki dasar hukum

yaitu Perda Kota Surakarta No. 3 tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL. Adanya

desakan warga masyarakat untuk dilakukan penataan PKL Jl. KH. Dewantoro

juga menjadi dukungan kepada pemerintah supaya segera merelokasi PKL.

Relokasi yang dilaksanakan pemerintah Kota Surakarta mempunyai tujuan

supaya penataan kota dan tempat berdagang PKL menjadi rapi, tertib dan tertata.

Tujuan akhir dari relokasi PKL di sepanjang jalan Ki Hajar Dewantoro adalah

mewujudkan Kota Surakarta sebagai Kota Berseri (Bersih, Sehat, Rapi dan

Indah). Implementasi program ini tentunya tidak lepas dari adanya faktor-faktor

yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program. Apabila faktor-faktor

yang menghambat tadi dapat diatasi maka pelaksanaan program dapat dikatakan

berhasil.


commit to user

57

Untuk lebih jelasnya, kerangka pikir dalam penelitian ini akan

digambarkan sebagai berikut:


commit to user

B

agan

II.

5

Skem

a K

eran

gka

Pem

ikir

an

Das

ar K

ebija

kan

: Pe

ratu

ran

Dae

rah

(Per

da) K

ota

Sura

kart

a N

omor

03

Tah

un

2008

tent

ang

Peng

elol

aan

Peda

gang

Kak

i Lim

a

Mas

alah

yan

g di

timbu

lkan

PK

L :

- K

eber

adaa

n PK

L

men

ggan

ggu

kete

rtib

an

dan

keny

aman

an la

lu

linta

s se

kita

r ka

mpu

s U

NS

- M

embu

at k

umuh

lin

gkun

gan

kota

Prog

ram

R

elok

asi P

KL

T

ujua

n :

- T

erta

tany

a PK

L y

ang

rapi

,tert

ib d

an b

ersi

h -

Ter

wuj

udny

a ko

ta

Sura

karta

seb

agai

kot

a B

ER

SER

I (B

ersi

h,Se

hat,R

api d

an

Inda

h)

Im

plem

enta

si :

- T

ahap

Sos

ialis

asi

- T

ahap

Pen

ataa

n -

Tah

ap P

ener

tiban

-

Tah

ap P

embi

naan

Fakt

or y

ang

mem

peng

aruh

i ke

berh

asila

n im

plem

enta

si pr

ogra

m :

- Si

kap

Pela

ksan

a -

Kom

unik

asi

- Su

mbe

r D

aya

- K

epat

uhan

dan

-

Daya

Tan

ggap

Kel

ompo

k Sa

sara

n

Eva

luas

i :

Men

ilai

Pros

es P

elak

sana

an

Men

geta

hui f

akto

r f

akto

r

yang

men

gham

bat

Men

geta

hui D

ampa

k ya

ng

tim

bul d

ari r

elok

asi P

KL

42


commit to user

54

Langkah Pemerintah Kota Surakarta untuk mengatasi permasalahan PKL

di sepanjang jalan Ki Hajar Dewantoro yaitu dengan merelokasi ketempat baru.

Implementasi relokasi PKL K.H. Dewantara dilaksanakan melalui 4 tahap,

meliputi :

- Tahap Sosialisasi

- Tahap Penataan

- Tahap Penertiban

- Tahap Pembinaan

Dalam implementasi relokasi PKL belakang kampus UNS dipengaruhi

oleh :

1. Sikap pelaksana yang merupakan faktor penunjang pelaksanaan program yang

berupa keahlian, keaktifan, kreatifitas serta dedikasi pelaksana. Sikap dan

dukungan yang positif dari aparat pelaksana akan mendukung keberhasilan

pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasarannya

2. Komunikasi, dengan adanya komunikasi dapat dijadikan penghubung antara

aparat pelaksana dengan kelompok sasaran. Selain itu juga mendukung dalam

pelaksanaan sosialisasi kebijakan, kejelasan dalam memberikan infomasi akan

mempermudah kelompok sasaran untuk mengetahui isi, tujuan, manfaat dan

ketentuan dari kebijakan tersebut.

3. Sumber daya yang memadai akan mendukung dalam pelaksanan suatu program

untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya tersebut dapat

berupa biaya, perlengkapan yang dibutuhkan maupun sumber daya

manusianya.


commit to user

55

4. Kepatuhan serta daya tanggap kelompok sasaran akan mempengaruhi hasil

akhir dari implementasi suatu program. Kepatuhan dan dukungan ini muncul

seiring dengan kesadaran akan manfaat yang diperoleh dari implementasi

program. Keseluruhan faktor ini nantinya akan berpengaruh satu sama lain

terhadap implementasi relokasi PKL Belakang Kampus UNS.

Dalam penelitian mengenai evaluasi implementasi kebijakan relokasi

pedagang kaki kima belakang Kampus UNS aspek kegiatan yang akan dilakukan

oleh peneliti adalah :

1. Mendeskripsikan Proses Implementasi Kebijakan Relokasi PKL

Kampus UNS.

Hasil deskripsi proses implementasi kebijakan relokasi PKL Kampus

UNS bertujuan untuk melihat aspek kepatuhan pelaksana dalam

melaksanakan kebijakan tersebut.

2. Melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi

kebijakan relokasi PKL belakang Kampus UNS.

Faktor faktor yang ingin dilihat dalam penelitian implementasi

kebijakan relokasi tersebut adalah:

a. Sikap Pelaksana

Indikator-indikator yang sangat penting dalam konteks sikap

pelaksana terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

1) Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap pelaksana

2) Insentif

b. Komunikasi


commit to user

56

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur

keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu :

1) Transmisi

2) Kejelasan

3) Konsistensi

c. Sumberdaya

Indikator sumber-sumber daya yang menentukan keberhasilan

variabel ini terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

1) Staf

2) Informasi

3) Wewenang

4) Fasilitas

d. Kepatuhan serta daya tanggap kelompok sasaran

3. Mengidentifikasi dampak jangka pendek yang timbul atas implementasi

relokasi PKL belakang Kampus UNS.


commit to user

57

BAB III

METODOLOGI

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan suatu keadaan

sebagaimana adanya. Hasil penelitian ditekankan pada pemberian gambaran

secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Oleh

sebab itu bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif

kualitatif yang bermaksud memberikan gambaran secara sistematis, aktual dan

akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.

Penelitian kualitatif mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan

mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi

menurut apa adanya di lapangan studinya (H.B. Sutopo, 2002:11). Pada

prinsipnya dengan metode deskriptif, data-data yang dikumpulkan berupa

kata-kata, gambar dan bukan angka. Dengan demikian laporan penelitian ini

berupa kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Jadi penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menyusun

gambaran mengenai objek apa yang diteliti dengan terlebih dahulu peneliti

mengumpulkan data di lokasi penelitian, lalu data itu diolah dan diartikan

untuk kemudian dianalisa dari data yang telah disajikan dalam arti hasil

penelitian ini lebih menekankan gambaran mengenai pelaksanaan relokasi

PKL belakang kampus UNS oleh Pemkot Surakarta.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Dinas


commit to user

58

Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dan wilayah belakang Kampus UNS.

Adapun pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pada beberapa pertimbangan

sebagai berikut :

1. Karena Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta sebagai pelaksana

kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Kota Surakarta

termasuk PKL di belakang kampus UNS.

2. Wilayah belakang Kampus UNS merupakan daerah yang menjadi

sasaran program relokasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota

Surakarta

C. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu merupakan informasi yang dikumpulkan

peneliti langsung dari sumbernya. Dalam hal ini, peneliti bertindak

sebagai pengumpul data (Susanto,2006:125-126). Data ini

diperoleh melalui wawancara.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Aparat Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pengelolaan PKL

Kota Surakarta yaitu, Kepala Bidang Pengelolaan PKL, Kasie

Penataan dan Kasie Pembinaan PKL, Kasie Pengendalian PKL.

b. Ketua Paguyuban Pedagang Sekitar Kampus (PPSK).

c. Para PKL belakang kampus UNS

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak secara


commit to user

59

langsung dari sumber aslinya, akan tetapi dari sumber lain melalui

studi kepustakaan. Sumber data sekunder diantaranya adalah arsip,

peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang

peneliti butuhkan dalam penelitian ini.

Dokumen resmi dan arsip merupakan bahan tertulis yang

bergayutan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu (H.B.

Sutopo, 2002:54).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini

menggunakan metode :

1. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui

pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitan untuk mengamati

secara kualitatif berbagai kegiatan dan peristiwa yang terjadi.

Sedangkan menurut H.B. Sutopo (1998 : 64) Observasi merupakan

pengamatan perilaku yang relevan dengan kondisi lingkungan yang

tersedia di lokasi penelitian.

Tehnik ini biasanya diartikan sebagai pengamatan dari sistem

fenomena yang diselidiki, dimana Observasi dalam penelitian ini

dilakukan dengan Observasi Langsung yaitu suatu cara pengumpulan

data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala

yang tampak pada objek penelitian, pelaksanaannya langsung di mana

suatu peristiwa terjadi.


commit to user

60

Adapun sistem yang disepakati pada Observasi langsung adalah

Non participant Observation dimana kedudukan peneliti hanya sebagai

pengamat bukan anggota penuh dari objek yang sedang diteliti.

2. Wawancara

Merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi dengan

memberikan kerangka dan garis besar pokok-pokok yang akan

ditanyakan dalam proses wawancara (Lexy J. Moleong, 2002:136).

Teknik ini dilakukan secara mendalam dengan mempersiapkan garis

besar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden untuk

memperoleh informasi yang jelas dan mendalam tentang berbagai aspek

yang sesuai dengan penelitian ini.

Dalam H.B. Sutopo (2002 : 58) Tujuan utama melakukan

wawancara adalah untuk menyajikan konstruksi saat sekarang dalam

suatu konsep mengenai pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan,

motivasi tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan dan

sebagainya, untuk merekonstruksi beragam hal seperti itu sebagai bagian

dari masa lampau, dan memproyeksikan hal-hal itu dikaitkan dengan

harapan yang bisa terjadi di masa yang akan datang.

3. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data-data dengan cara mencatat

data-data, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian

yang diambil dari beberapa sumber demi kesempurnaan

penganalisaannya.


commit to user

61

E. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik

purposive sampling. Teknik ini adalah menggunakan cuplikan atau sampel

pada informan yang dianggap lebih mengetahui tentang informasi yang

akan diteliti. Menurut H.B Sutopo (2002: 36) pilihan sampel diarahkan

pada sumber data yang penting yang berkaitan dengan permasalahan yang

sedang diteliti.

Tetapi tidak menutup kemungkinan penulis juga menggunakan

snowball sampling, sepanjang data-data yang diperoleh belum lengkap dan

mendalam. Teknik ini digunakan, apabila informasi yang didapat sangat

terbatas, yaitu dengan cara bertanya kepada informan pertama barangkali

informan pertama mengetahui siapa yang lebih mengetahui informasi,

sehingga penulis bisa menemui informan berikutnya dan bertanya lebih

jauh dan mendalam, demikian seterusnya.

F. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa

data secara kualitatif dengan menggunakan model analisa data interaktif,

menurut H.B Sutopo (2002 : 91-93) teknik tersebut meliputi :

1. Data Reduction (pengumpulan data)

Merupakan proses seleksi, membuat fokus, menyederhanakan dan

membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian

rupa. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan riset, yang

dimulai dari sebelum pengumpulan data dilakukan.


commit to user

62

2. Data Display (Penyajian Data)

Merupakan sekumpulan informasi secara sistematis yang

memungkinkan penarikan suatu kesimpulan dapat diambil.

3. Conclusion drawing (Penarikan Simpulan)

Penarikan simpulan ini dilakukan setelah semua data berhasil dikumpulkan.

Setelah menganalisis data-data tersebut, dicari tema,ketentuan, penjelasan

dan kesamaan-kesamaan yang muncul. Dalam proses ini landasan-landasan

yang kuat sangat diperlukan agar verifikasiyang dibuat dapat

dipertanggungjawabkan

Dalam proses analisanya, ketiga komponen tersebut di atas

aktivitasnya berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai

proses siklus. Selama proses pengumpulan data berlangsung, peneliti tetap

bergerak diantara komponen pengumpulan data tersebut. Untuk lebih

jelasnya, proses analisis data dengan model interaktif ini dapat

digambarkan sebagai berikut:

Bagan III.1

Model Analisis Interaktif

Pengumpulan data

Penyajian data

Penarikan simpulan

Reduksi data


commit to user

63

Sumber: H.B Sutopo, 2002: 96.

Dengan memperhatikan gambar tersebut, maka prosesnya dapat

dilihat pada waktu pengumpulan data, peneliti selalu membuat reduksi

data dan sajian data. Artinya, data yang berupa catatan lapangan yang

terdiri dari bagian deskripsi dan refleksinya adalah data yang telah digali

dan dicatat.

Dari dua bagian data tersebut peneliti menyusun rumusan

pengertiannya secara singkat, berupa pokok-pokok temuan yang penting

dalam arti pemahaman segala peristiwa yang dikaji yang disebut reduksi

data. Kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita

sistematis dan logis dengan suntingan penelitinya supaya makna

peristiwanya menjadi lebih jelas dipahami, dengan dilengkapi perabot

sajian yang diperlukan (matriks, gambar, dan sebagainya) yang sangat

mendukung kekuatan sajian.

Reduksi dan sajian data ini harus disusun pada waktu peneliti

sudah mendapatkan unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam

penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai

melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan verifikasinya berdasarkan

semua hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya, maka

peneliti wajib kembali melakukan kegiatan pegumpulan data yang sudah

terfokus untuk mencari pendukung simpulan yang ada juga bagi

pendalaman data(H.B. Sutopo, 2002: 95-96).

G. Validitas Data


commit to user

64

Supaya simpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan dapat

dipercaya maka perlu dilakukan uji validitasnya. Uji validitas

dimaksudkan sebagai pembuktian bahwa data yang diperoleh peneliti

benar-benar sesuai dengan kenyataan apa yang ada di lokasi penelitian.

Penulis menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data yang

terkumpul. Triangulasi adalah teknik keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai

pembanding data itu (Lexy J. Moleong, 2002 : 178). Dengan

mengumpulkan sumber data yang berbeda-beda maka data yang sejenis

atau sama akan lebih terjamin kebenarannya.


commit to user

65

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Pasar

Dinas Pengelolaan Pasar merupakan salah satu unsur pelaksana

Pemerintah Daerah Kota Surakarta di bidang pengelolaan pasar. Berdasarkan

Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok,

fungsi dan tata kerja, Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar.

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai

beberapa fungsi yaitu :

a. penyelenggaraan kesekretariatan dinas

b. penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

c. pengelolaan pendapatan pasar

d. pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar

e. pengawasan dan pembinaan pedagang pasar dan pedagang kaki lima

f. pengaturan los dan kios pasar

g. penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pasar dan pedagang kaki lima

h. penyelenggaraan sosialisasi

i. pembinaan jabatan fungsional


commit to user

66

Selain itu sebagai pelaksana di bidang pengelolaan pasar, Dinas

Pengelolaan Pasar juga memiliki visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan

dan sasaran yang akan dicapai.

Visi :

Citra pasar yang bersih, tertib, aman dan nyaman

Misi :

a. Meningkatkan kesempatan bekerja dan berusaha

Tujuan : Memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada

pedagang dan masyarakat.

Sasaran : Tersedianya lahan usaha bagi pedagang atau

pengusaha dalam meningkatkan kesejahteraannya.

b. Meningkatkan ketertiban dan keamanan pasar

Tujuan : Menciptakan kondisi dan situasi pasar yang bersih,

tertib, aman dan nyaman bagi pengguna pasar.

Sasaran : Terciptanya kondisi dan situasi pasar yang bersih,

tertib, aman dan nyaman.

c. Meningkatkan pelayanan kepada pedagang

Tujuan : Menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas pasar

yang memadai.

Sasaran : Tersedianya sarana, prasarana dan fasilitas pasar yang

memadai.

d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)


commit to user

67

Tujuan : Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas

dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya

Manusia (SDM).

Sasaran : Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang

berkualitas dalam penyediaan data yang lebih akurat,

tertib dalam administrasi, pengelolaan retribusi

maupun perijinan usaha perdagangan.

Untuk mewujudkan visi, misi serta tujuan dan sasaran tersebut, Dinas

Pengelolaan Pasar menetapkan kebijakan dan strategi.

Kebijakan :

perekonomian masyarakat

melalui peningkatan pelayanan, sarana prasarana dan fasilitas pasar yang

cukup memadai guna menciptakan kondisi pasar yang bersih, tertib, aman

dan nyaman serta mengoptimalkan kontribusi pasar guna mendukung

kelancaran pembangunan P

Strategi :

a. Meningkatkan pemeliharaan bangunan gedung seluruh pasar.

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas, sarana dan prasarana kebersihan

pasar.

c. Meningkatkan fasilitas pasar termasuk pemeliharaan jaringan, elektrikal

dan mekanikal pasar.

d. Meningkatkan keamanan dan ketertiban pasar.

e. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia(SDM)


commit to user

68

dengan penyelenggaraan bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan.

f. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pedagang dan masyarakat.

2. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar Kota

Surakarta

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, Dinas

Pengelolaan Pasar Pengeloaan Kota Surakarta sebagai kepanjangan tangan

Pemerintah Kota Surakarta dalam penanganan masalah Pedagang Kaki Lima

memiliki Tugas dan Fungsi pokok yang diatur dalam Surat Keputusan

Walikota Surakarta Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta sebagai

berikut :

Kepala Dinas, membawahkan :

a) Sekretaris, membawahkan :

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

2) Sub Bagian Keuangan

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b) Bidang Pendapatan Pasar, membawahkan :

1) Seksi Pendataan dan Penetapan

2) Seksi Penagihan dan Penerimaan

3) Seksi Pembukuan

c) Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, membawahkan :

1) Seksi Peralatan dan Kebersihan

2) Seksi Pemeliharaan Fasilitas Pasar

3) Seksi Pemeliharaan Bangunan Pasar


commit to user

69

d) Bidang Pengawasan dan Pembinaan, membawahkan :

1) Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Pedagang

2) Seksi Keamanan dan Ketertiban

3) Seksi Pengawasan Pedagang

e) Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, membawahkan :

1) Seksi Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

2) Seksi Pengendalian Pedagang Kaki Lima

f) Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi :

o Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;

o Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan

pelaporan;

o Pengelolaan pendapatan pasar;

o Pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar;

o Pegawasan dan pembinaan pedagang pasar dan pedagang kaki

lima;

o Pengaturan los dan kios pasar;

o Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pasar dan pedagang

kaki lima;

o Penyelenggaraan sosialisasi;

o Pembinaan jabatan fungsional.

b. Sekretariat


commit to user

70

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan

teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara

terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang

perencanaan, evaluasi dan pelaoran, keuangan, umum dan

kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat

mempunyai fungsi :

o Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan

administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan

pelaporan;



administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan;



administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;

o Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahi :

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;


commit to user

71

Subbagian Perencanan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara

terpadu di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

2) Subbagian Keuangan;

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,


administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi :

pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di

lingkungan Dinas.

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara

terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum

dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi

kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana,

ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan

Dinas.

c. Bidang Pendapatan Pasar

Bidang Pendapatan Pasar mempunyai tugas melakukan

penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan


commit to user

72

penetapan, penagihan dan penerimaan serta pembukuan. Untuk

melaksanakan tugas tersebut Bidang Pendapatan Pasar mempunyai

fungsi :

o Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendataan dan penetapan;


pemninaan dan pelaksanaan di bidang penagihan dan penerimaan;


pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembukuan;

o Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendapatan Pasar, membawahi :

1) Seksi Pendataan dan Penetapan;

Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang

pendataan dan penetapan, meliputi : pendataan dan penetapan

retribusi pasar dan PKL, pengaturan dan pembagian kios, los,

perijinan dan hak penempatan pedagang.

2) Seksi Penagihan dan Penerimaan;

Seksi Penagihan dan Penerimaan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang

penagihan dan penerimaan retribusi pasar dan PKL serta

penyusunan laporan perhitungan pendapatan pasar dan PKL.


commit to user

73

3) Seksi Pembukuan.

Seksi Pembukuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis di bidang pembukuan, meliputi :

melakukan pembukuan semua hasil dan penerimaan retribusi pasar

dan PKL, penyiapan data secara periodic penerimaan dan

tunggakan retribusi pasar dan PKL.

d. Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar

Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar mempunyai tugas

melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang peralatan

dan kebersihan, pemeliharaan fasilitas pasar dan pemeliharaan

bangunan pasar. Untuk melakukan tugas tersebut Bidang Kebersihan

dan Pemeliharaan Pasar mempunyai fungsi :


pembinaan dan pelaksanaan di bidang peralatan dan kebersihan;


pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemeliharaan fasilitas pasar;


pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemeliharaan bangunan

pasar;

o Melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, membawahi :

1) Seksi Peralatan dan Kebersihan;


commit to user

74

Seksi Peralatan dan Kebersihan mempunyai tugas


pembinaan dan pelaksanaan di bidang peralatan dan kebersihan,

meliputi : penyediaan peralatan, pengaturan pengunaanya dan

menyusun jadwal pelaksanaan pengawasan serta perbaikan sarana

prasarana pasar.

2) Seksi Pemeliharaan Fasilitas Pasar;

Pemeliharaan Fasilitas Pasar melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang

pemeliharaan fasilitas pasar, meliputi : pengelolaan fasilitas,

menyusun jadwal pengawasn dan perbaikan serta pemeliharaan

pasar.

3) Seksi Pemeliharaan Bangunan Pasar.

Seksi Pemeliharaan Bangunan Pasar melakukan penyiapan

bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di

bidang pemeliharaan bangunan pasar, meliputi : pengelolaan

bangunan, menyusun jadwal pengawasan dan pengelolaan

bangunan serta perbaikan dan pemeliharaan bangunan pasar.

e. Bidang Pengawasan dan Pembinaan

Bidang Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas

melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang

pemberdayaan dan pembinaan pedagang, keamanan dan


commit to user

75

ketertiban serta pengawasan pedagang. Untuk melaksanakan tugas

tersebut Bidang Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas :


pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan dan

pembinaan pedagang;


pembinaan dan pelaksanaan di keamanan dan ketertiban;


pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan pedagang;



Bidang Pengawasan dan Pembinaan, membawahi :

1) Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Pedagang;

Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Pedagang mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan dan

pembinaan pedagang, meliputi : perencanaan dan pelaksanaan

pemberdayaan dan pembinaan pedagang pasar.

2) Seksi Keamanan dan Ketertiban;

Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas


pembinaan dan pelaksanaan di bidang keamanan dan ketertiban,

meliputi : kegiatan keamanan, ketertiban, menyusun jadwal dan


commit to user

76

membentuk satuan penertiban serta patroli pasar.

3) Seksi Pengawasan Pedagang.

Seksi Pengawasan Pedagang mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan di bidang pengawasan pedagang, meliputi :

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengawasan

pedagang pasar.

f. Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas

melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan

dan pembinaan pedagang kaki lima serta pengendalian pedagang kaki

lima. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengeolaan

Pedagang Kaki Lima mempunyai fungsi :


pembinaan dan pelaksanaan di bidang penataan dan pembinaan

pedagang kaki lima;


pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian pedagang kaki

lima;



Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, membawahi :

1) Seksi Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;


commit to user

77

Seksi Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang

penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, meliputi : penyiapan

bahan petunjuk teknis penempatan, rekomendasi penempatan, dan

penyuluhan kepada pedagang kaki lima.

2) Seksi Pengendalian Pedagang Kaki Lima.

Seksi Pengendalian Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan perumusan kebijakan

teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian

pedagang kaki lima, meliputi : penyiapan bahan petunjuk teknis

pengendalian mengenai kualitas dan kuantitas pedagang kaki lima.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah

tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai

dengan bidang keahliannya mempunyai tugas sesuai dengan jabatan

fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.


commit to user

78

KE

PA

LA

(D

rs. S

ubag

iyo,

MM

)

SEK

RE

TA

RIS

(A

nton

Her

dina

rto, S

.Sos

)

KA

. SU

B. B

AG

UM

UM

D

AN

KE

PEG

AW

AIA

N

(Dra

. Tut

i Rah

ayu,

MM

)

KA

. SU

B. B

AG

K

EU

AN

GA

N

(Chr

istin

a N

urai

ni, S

H)

SUB

BA

GIA

N P

ER

EN

CA

NA

AN

, E

VA

LU

ASI

DA

N P

EL

APO

RA

N

(Ern

i Sus

iatu

n, S

H, M

Si)

KA

.BID

. PE

NG

AW

ASA

N

DA

N P

EM

BIN

AA

N

(Dra

Bud

iaji

Kri

stia

naw

ati,

MH

)

KA

.BID

KE

BE

RSI

HA

N D

AN

PE

ME

LIH

AR

AA

N P

ASA

R

(Drs

. Pom

pi W

ahyu

di,M

M.)

KA

. BID

PE

ND

AP

AT

AN

PA

SAR

(S

igit

Prak

oso,

S.So

s, M

M)

SEK

SI P

EM

BE

RD

AY

AA

N

DA

N P

EM

BIN

AA

N

PED

AG

AN

G

(Wul

an T

endr

a D

eway

ani,

SH,M

H)

SEK

SI P

EM

EL

IHA

RA

AN

B

AN

GU

NA

N P

ASA

R

(Ir.

Suha

rdi,M

M)

SEK

SI P

EM

EL

IHA

RA

AN

FA

SIL

ITA

S PA

SAR

(M

ulyo

no)

SEK

SI P

ER

AL

AT

AN

DA

N

KE

BE

RSI

HA

N

(Arie

f Set

iobo

edi,

SH,M

.Hum

)

SE

KSI

PE

MB

UK

UA

N

(Nan

ang

Slam

et

Suka

tno,

SE)

SEK

SI P

EN

AG

IHA

N

DA

N P

EN

ER

IMA

AN

(B

amba

ng Y

unia

nto,

SE

,MM

)

SEK

SI P

EN

DA

TA

AN

D

AN

PE

NA

TA

AN

(S

udar

mon

o,SH

)

SEK

SI P

EN

GE

ND

AL

IAN

PK

L

(Nur

Iska

k A

ljufr

i, S.

Pd)

SEK

SI P

EN

AT

AA

N D

AN

PE

MB

INA

AN

PK

L

(Did

ik A

nggo

no H

KS,

S.

HU

T, M

Si)

KA

.BID

PE

NG

EL

OL

AA

N

PED

AG

AN

G K

AK

I L

IMA

(D

rs. D

wi W

urya

nto,

MM

)

SE

KSI

PE

NG

AW

ASA

N

PED

AG

AN

G

(Suj

arw

adi,S

h,M

H)

SEK

SI K

EA

MA

NA

N D

AN

K

ET

ER

TIB

AN

(D

rs. P

ardi

jo, M

M)

Kel

ompo

k Ja

bata

n Fu

ngsi

onal

BA

GA

N V

I.1

STR

UK

TU

R O

RG

AN

ISA

SI D

INA

S P

EN

GE

LO

LA

AN

PA

SAR

K

OT

A S

UR

AK

AR

TA

Sum

ber

: Din

as P

enge

lola

an P

asar

Kot

a Su

raka

rta


commit to user

79

3. Persebaran Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan secara sensus dapat diketahui

jumlah dan penyebaran PKL. Jumlah PKL di Kota Surakarta pada tahun 2009

sebanyak 3.917 PKL, tersebar di 5 wilayah Kecamatan. Sebagian besar PKL

berada di wilayah Kecamatan Jebres dan Banjarsari. Di Kecamatan Banjarsari

tedapat 1.050 PKL (26,91%) dan di Kecamatan Jebres 1.172 PKL (29,92%).

Tabel IV.1 Jumlah PKL per Kecamatan di Kota Surakarta

No Kecamatan Jumlah %

1 Banjarsari 1.050 26,81 2 Jebres 1.172 29,92 3 Laweyan 697 17,79 4 Pasar Kliwon 617 15,75 5 Serengan 381 9,73

Total 3.917 100

Sumber : Direktori Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta

Pedagang Kaki Lima di Jalan Ki Hajar Dewantara sendiri berjumlah

sekitar 160 PKL. Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan PKL

dengan bangunan permanen (seluruh maupun sebagian bangunan selalu

berada di tempat), jumlahnya mencapai 82 PKL. PKL dengan bangunan

permanen memiliki variasi yang cukup banyak, antara lain, permanen

seluruhnya dan permanen sebagian. Type bangunan permanen juga sering

disebut dengan bangunan bongkar pasang, gerobag atau

gelaran/dasaran/lesehan. PKL dengan bangunan bongkar pasang jumlahnya 45

PKL. Yang menarik, banyak PKL yang menggunakan mobil sebagai sarana

untuk berdagang, jumlahnya mencapai 6 mobil dari total PKL Yang

cenderung menetap.


commit to user

80

Tabel IV.2 Type Bangunan/Tempat PKL yang Cenderung Menetap

Di Jl. Ki Hajar Dewantara

No Type Bangunan/Tempat Jumlah

1 Permanen 82 2 Bongkar Pasang/tenda 24 3 Gerobag (cenderung berhenti) 20 4 Mobil (cenderung berhenti) 6 5 Gelaran/Oprokan 1 Jumlah 160

Sumber : Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta

Umumnya Jenis usaha PKL di Jl. Ki Hajar Dewantara ini adalah

warung makanan dan minuman, bengkel kendaraan, tambal ban, rental jasa

pengetikan, counter hp dan pulsa, warung rokok, jasa fotocopy, pakaian, toko

komputer, toko kelontong dan warnet. Usaha PKL ini berkembang seiring

dengan bertambahnya kebutuhan para mahasiswa. Para PKL tersebut

kemudian mendirikan paguyuban yang diberi nama PPSK pada tahun 2000.

Tabel IV.3 Jenis Dagangan PKL

Di Jl. Ki Hajar Dewantara

No Jenis Dagangan Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15

Makanan dan minuman Voucher HP Pakaian Jasa Fotocopy Bengkel Kendaraan Toko Kelontong Tambal Ban Rental Jasa Pengetikan Toko Komputer Warnet Onderdil Duplikat Kunci Koran Sol Sepatu Helm

60 17 4

11 2 6 5

10 7 5 7 2 2 1 3


commit to user

81

16 17 18 19 20 21 22 23

Radiator Material Cuci Motor Penjahit Toko Rokok Plat Nomor Potong Rambut Kaos Kaki Jumlah

1 1 2 3 7 1 2 1

160 Sumber : Dinas Pengelolaan Pasar

Ditinjau dari waktu berdagang, jumlah PKL yang menempati lokasi

secara relatif permanen jumlahnya cukup besar mencapai 82 PKL. Lamanya

waktu berdagang PKL biasanya terkait dengan bangunan tempat berdagang

PKL, semakin permanen bangunan, semakin lama pula PKL menempati area

tersebut. Lihat tabel IV.4

Tabel IV 4 Waktu Berdagang PKL

No Waktu berdagang Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Pagi Siang Sore Malam Pagi-siang Pagi-sore Pagi-malam Siang-sore Siang-malam Sore-malam

8 14 23 3 5 47 10 35 6 9

Jumlah 160 Sumber : Dinas Pengelolaan Pasar

Tingkat Kesadaran PKL dalam pengelolaan limbah masih sangat

rendah. Daeri seluruh PKL yang menghasilkan limbah, 44 PKL diantaranya

masih belum dapat mengelola limbah yang dihasilkan dengan baik. Jika

dikaitkan dengan jenis dagangannya, PKL yang yang relatif menghasilkan


commit to user

82

limbah adalah PKL yang menjual makanan (PKL jenis ini sebesar 60PKL, Hal

ini berarti hanya 16 PKL penjual makanan yang telah melakukan pengelolaan

limbahnya dengan baik)

Tabel IV.5 Pengelolaan Limbah PKL

No Keterangan Jumlah

1 PKL mengelola limbah dengan

baik

44

2 PKL tidak mengelola limbah

dengan baik

16

Jumlah 60

Kebersihan dan Kerapian Lingkungan secara fisik belum begitu bersih

dan terlihat kumuh terlihat dari jumlah PKL yang bersih dan rapi sebesar 72

PKL masih dibawah jumlah PKL yang belum bersih dan rapi sebesar 88 PKL.

maka dari itu dengan merelokasi PKL ke tempat yang telah disediakan Pemkot

diharapkan tercipta PKL yang bersih dan rapi.

Tabel IV.6 Kebersihan dan Kerapian lingkungan PKL

No Lingkungan PKL Jumlah

1 Bersih dan rapi 72

2 Belum bersih dan rapi 88

Jumlah 160

Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar

Umumnya jenis usaha PKL di Kecamatan Jebres adalah warung

makanan dan minuman, bengkel kendaraan, tambal ban, rental jasa

pengetikan, toko voucher pulsa, warung rokok, jasa fotocopy, pakaian, toko

Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar


commit to user

83

komputer, warnet dan sebagainya. Usaha PKL ini berkembang pasca

terjadinya krisis moneter yang merusak roda perekonomian masyarakat.

Keberadaan para PKL awalnya hanya sedikit dan hanya berjualan di malam

hari, dan barang dagangan yang dijual hanya barang-barang kebutuhan para

mahasiswa. Seiring bertambahnya kebutuhan para mahasiswa maka mereka

membuka usaha mereka dari pagi hari.Untuk jumlah tenaga kerja biasanya

Cuma satu orang saja atau self employed (usaha mandiri).

Setiap lapak atau kios usaha PKL bersifat permanen, yaitu berdinding

bata plester dan beratap genteng. Lebar masing-masing PKL hampir seragam

yaitu sekitar 3 m sesuai dengan lebar trotoar yang ada. Waktu berdagang PKL

di Kecamatan Jebres seperti pagi-sore, siang, siang-malam. Tetapi PKL paling

banyak yaitu pada waktu pagi-sore. Pada malam hari kebanyakan berdagang

makanan.

4. Tujuan Penataan Pedagang Kaki Lima

Penataan di sini mengandung arti sebagai suatu usaha yang dilakukan

oleh Pemkot untuk membuat kondisi dari PKL agar mempunyai nuansa

budaya dan lingkungan sesuai dengan visi Kota Solo sebagai kota budaya

yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, perdagangan, pariwisata dan

olahraga dengan memberikan tempat usaha yang layak, sesuai dengan

ketentuan perundangan yang ditetapkan serta memperhatikan Rencana Umum

Tata Ruang Kota (RUTRK).

Konsep penataan dari Dinas Pengelolaan Pasar yaitu bagaimana


commit to user

84

mengembalikan fungsi-fungsi dari tempat atau fasilitas umum sesuai dengan

fungsi aslinya seperti yang dituangkan dalam perda No 3 tahun 2008.

Konsep Penataan PKL dengan mempertimbangkan aspek ketertiban,

keamanan, ekonomi, sosial dan budaya yang ada di Kota Surakarta melalui

zoning-zoning PKL yang diwujudkan dalam :

a. Pembentukan Kawasan PKL, yaitu tempat atau lokasi yang digunakan

untuk menampung PKL yang direlokasi. Pembentukan kawasan

diaplikasikan apabila pada satu wilayah terdapat PKL dalam jumlah yang

besar dengan potensi ekonomi yang tinggi namun tidak tersedia lahan di

wilayah tersebut untuk menata PKL, di lain pihak tersedia lokasi lain

untuk menampung dan menata PKL. Relokasi diakukan dengan tujuan

memberikan kepastian usaha melalui pemberian izin usaha sehingga

merubah status PKL dari pedagang informal menjadi pedagang formal

serta memberikan kepastian usaha dengan menempatkan PKL kedalam

pasar. Pasca relokasi pada kawasan ini akan diberikan penanganan khusus

sehingga kawasan tersebut dapat menjadi terkenal dan dapat menarik

perhatian calon konsumen untuk datang.

b. Pembentukan Kantong-kantong PKL

Apabila relokasi tidak dapat dilaksanakan maka dibentuklah kantong-

kantong PKL yang diaplikasikan melalui pembangunan :

1) Shelter PKL Knock Down

Pembangunan shelter PKL knockdown dilakukan apabila terdapat

lahan untuk mendirikannya tanpa menimbulkan gangguan terhadap


commit to user

85

lingkungannya.

Ukuran : 2 x 3 m

Kerangka besi, lantai plester, atap multi roof dengan partisi khas Solo.

Bangunan denan system dapat dibongkar pasang tanpa merusak bentuk

awal shelter kecuali lantai plester.

2) Tenda Knock down

Apabila tidak tersedia lahan untuk mendirikan shelter PKL, maka

tenda knock down merupakan alternatif yang diberikan PKL.

Ukuran : 2 x 3 m

Kerangka besi dan tenda terpal tahan air.

3) Gerobak dorong/ Gerobak kaca/ gerobak Tenda

Bantuan diberikan pada PKL yang tidak dimungkinkan untuk

didirikannya tenda maupun shelter PKL dan diberikan pada PKL

dengan mobilitas yang tinggi.

c. Apabila dari semua pilihan diatas PKL tidak mau maka diambil tindakan

Yustisi.

Adalah tindakan hukum, bahwa ada aturan hukum tentang penataan dan

penertiban PKL tetapi PKL melanggarnya maka akan dibawa ke

pengadilan.

Secara umum tujuan dari pembentukan kantong-kantong PKL adalah

mewujudkan tata ruang kota yang indah dan harmonis sesuai peruntukannya,

meningkatkan daya tarik dan citra kota, meningkatkan kesejahteraan PKL,

Pembatasan dasaran atau ruang usaha PKL, memudahkan pendataan dan


commit to user

86

pembinaan, serta menciptakan terwujudnya sentra usaha yang berkarakter

khusus.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Surakarta

Pada dasarnya kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki

Lima merupakan suatu cara untuk mengatasi masalah-masalah yang

ditimbulkan oleh Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta. Kebijakan tersebut

tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 tahun 2008

tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta. Tujuan dari

kebijakan tersebut adalah ingin mewujudkan PKL yang sadar lingkungan,

rapi,tertib yang dapat menjadikan kota Surakarta Bersih, Sehat, Rapi dan

Indah.

Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Surakarta telah dilaksanakan

sejak tahun 1995. Pada saat itu dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar

Kota Surakarta yang bekerjasama deengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Surakarta. Seiring dengan terus meningkatnya jumlah PKL di Surakarta,

maka dibentuklah Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta

pada tahun 2001 dan mulai 2008 melebur menjadi satu ke dalam Dinas

Pengelolaan Pasar menjadi Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Bidang

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima bertugas untuk mengimplemetasikan

kebijakan penataan dan pembinaan PKL Kota Surakarta.

Pelaksanaan Program Penataan, Pembinaan dan Penertiban Pedagang


commit to user

87

Kaki Lima di Kota Surakarta dilaksanakan di seluruh wilayah Surakarta. Dari

keseluruhan kecamatan penulis mengambil 1 sampel, yaitu PKL di belakang

kampus UNS yang berada di jalan Ki Hajar Dewantara yang telah di relokasi

ke tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Surakarta yaitu di

belakang Kecamatan Jebres yang sekarang menjadi Pasar Panggung Rejo.

Pesatnya pertumbuhan jumlah PKL tidak terlepas dari semakin

pesatnya pertumbuhan kota. Semakin banyak tempat-tempat pusat keramaian

merupakan lahan yang berpotensi untuk berkembangnya PKL. Sebagaimana

diungkapkan oleh Seksi Penataan dan Pembinaan PKL,Bapak Didik Anggono

HKS, S.HUT, M.Si berikut ini :

"Begini mas,setiap keramaian dan ada trotoar yang nganggur pasti akan dijadikan tempat berdagang PKL, apalagi dekat kampus yang nilai ekonominya sangat tinggi dan strategis ( Wawancara, 08 Maret 2012)

Pendapat di atas menjelaskan bahwa maraknya PKL di belakang

kampus disebabkan karena alasan faktor ekonomi. Faktor ekonomi tetap

menjadi alasan dominan yang mendorong masyarakat terjun ke usaha

informal. PKL menjadi solusi alternatif dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Berikut penuturan Bapak Nardi, seorang PKL rental komputer :

karena mahasiswa pasti butuh rental komputer dan penghasilannya pun lumayan mas .

( Wawancara, 09 Maret 2012)

Pendapat tersebut sejalan dengan pengakuan Ibu Sarwani, seorang

pedagang makanan yang mengemukakan alasan menjadi PKL :

saya berjualan dekat kampus karena tempatnya strategis mas.. ( Wawancara, 09 Maret 2012)


commit to user

88

Selain itu latar belakang pendidikan juga menjadi alasan PKL

sehingga cari kerja sulit, seperti yang diungkapkan mas Agung, PKL yang

membuka bengkel :

SMK,mau nglamar dimana tho mas?. Cari kerja susah lagi

(Wawancara , 9 Maret 2012)

Faktor modal juga menjadi alasan terjunnya masyarakat di usaha PKL.

Hal ini diutarakan oleh Agus, seorang PKL tambal ban keliling :

usaha yang modalnya sedikit dan mudah dilakukan ya ini tambal ban dan sol

( Wawancara, 9 Maret 2012)

Tidak jauh beda dengan pengakuan Didik, seorang PKL rokok berikut ini :

Sudah tidak ada kerja lain, nglamar kerja sulit., jadinya saya jualan

(Wawancara, 09 maret 2012)

Keadaan PKL yang semrawut dan tidak tertata rapi mengundang

banyak protes dan keluhan dari warga sekitar. PKL telah dianggap sebagai

sumber masalah di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Seperti yang

diungkapkan Bapak Bambang, warga di Daerah Jalan K.H. Dewantara

sebagai berikut :

sudah di ingatkan kalau mereka mengganggu lalulintas, banyak kecelakaan yang terjadi disini disebabkan oleh semakin sempitnya jalan, banyak yang parkir sembarangan, serta membuat lingkungan jadi kumuh tapi tetap saja nekat

(Wawancara, 09 Maret 2012)

Trotoar beralih fungsi sebagai tempat berjualan. Sebenarnya para

warga telah berupaya untuk membujuk mereka agar pindah tetapi para PKL

tetap tidak bersedia, sehingga mendorong para warga untuk melapor ke


commit to user

89

Pemkot agar segera merespon keluhan dari masyarakat.

2. Implementasi Relokasi PKL

Pada bagian ini akan dibahas mengenai proses implementasi kebijakan

relokasi PKL yang prosesnya mengalami tahap dan bentuk kegiatan sebagai

berikut :

a. Tahap Sosialisasi Kebijakan

b. Tahap Penataan

c. Tahap Penertiban

d. Tahap Pembinaan

Selain pelaksanaan program, indikator-indikator yang mempengaruhi

pelaksanaan program seperti sikap pelaksana, komunikasi, sumber daya,

kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran serta hambatan-hambatan

yang terjadi dalam implementasi program dan pencapaian tujuan dalam

keberhasilan program akan dikaji dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini akan dijelaskan dan dibahas secara berurutan sebagai

berikut:

a. Tahap Sosialisasi Kebijakan

Sosialisasi kebijakan tentang Penataaan dan Pembinaan Pedagang

Kaki Lima sebagaimana tertuang dalam Perda No. 3 Tahun 2008 merupakan

dasar hukum bagi Pemkot Surakarta untuk mengatasi persoalan PKL. Untuk

memperjelas pemahaman tentang pelaksanaan peraturan tersebut, Pemkot

Surakarta terlebih dahulu melaksanakan sosialisasi kebijakan dengan


commit to user

90

mengenalkan dan menjelaskan tentang berbagai aturan sebagaimana tertuang

dalam Perda yang mengatur PKL. Diantara peraturan tersebut berisi tentang

ketentuan umum, larangan tempat berusaha PKL, kewajiban PKL, perizinan,

pencabutan izin, dan pembinaan. Sosialisasi ini bertujuan mengadakan

pendekatan kepada PKL agar mematuhi Perda sehingga nantinya diharapkan

akan muncul kesadaran untuk menjaga kebersihan dan kerapian kota.

Pelaksanaan sosialisasi melibatkan beberapa instansi dan pihak yang terkait,

antara lain Dinas Pengelolaan Pasar, Satpol PP dan Paguyuban PKL.

Sosialisasi Program Pembinaan, Penataan, dan Penertiban PKL di

Kota Surakarta dilakukan dalam 2 tahap. Tahap 1 dilaksanakan mulai bulan

Februari 2008 sampai bulan Juni 2008. Tahap 2 dilaksanakan bulan Januari

2009 sampai bulan Juni 2009. Sikap yang digunakan pada tahap sosialisasi

menggunakan cara persuasif, yaitu dengan secara langsung, memberikan

penjelasan mengenai Perda secara door to door , yaitu aparat petugas

mensosialisasikan kepada setiap PKL dengan mendatangi mereka untuk

diberi penjelasan dan pengarahan atau dengan cara mengundang mereka

untuk berkumpul di Kecamatan ataupun Dinas Pengelolaan Pasar untuk

diberikan informasi dan pengarahan kepada PKL. Setelah PKL tahu

diharapkan mereka dapat memahami dan mematuhi aturan agar apa yang

sudah menjadi tujuan program dapat tercapai.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Seksi Penataan dan

Pembinaan PKL, bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si:

dua cara yaitu dengan door to door, mendatangi langsung PKL di


commit to user

91

belakang kampus dan mengajak PKL undang langsung ke Dinas Pengelolan PKL (Wawancara, 07 Maret 2012)

Dalam sosialisasi secara langsung dilaksanakan oleh Dinas

Pengelolaan Pasar dengan melibatkan paguyuban PKL yang ada. Keuntungan

Pemkot dalam bekerjasama dengan paguyuban PKL adalah mendapatkan

masukan, saran, atau kritik dari PKL mengenai masalah-masalah yang ada

sehingga PKL juga dilibatkan dalam proses perumusan dan pelaksanaan

kebijakan.

Hal senada juga diungkapkan oleh seorang PKL rental komputer,

bapak Nardi seperti berikut

Kita diundang dan didatangi langsung oleh Pemkot untuk datang ke gedung Kecamatan dan Dinas Pengelolaan PKL. Di sana kita dijelaskan mengenai informasi Program Pembinaan, Penataan, dan Penertiban PKL (Wawancara, 15 Maret 2012)

Dari pernyataan di atas kegiataan sosialisasi dilakukan bersifat

preventif, bertujuan mencegah adanya pelanggaran dengan mengenalkan

terlebih dahulu tentang aturan dalam Perda, selain itu sosialisasi juga bersifat

kuratif, dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran PKL agar mereka tidak

melakukan pelanggaran lagi yang mengarah pada kegiatan pembinaan PKL.

Dalam TUPOKSI Dinas Pengelolaan Pasar tidak ada kegiatan yang

bersifat represif tapi bersifat eksekusi. Eksekusi dimaksudkan dengan

penyitaan, perampasan merupakan kewenangan Satpol PP, jadi Dinas

Pengelolaan Pasar hanya merekomendasikan, ketika sudah memberikan tahap

pembinaan, penataan, dan penertiban para PKL tetap tidak bersedia mematuhi


commit to user

92

Perda maka dilakukan koordinasi dengan Satpol PP serta dinas terkait

sehingga wewenang eksekusi tetap ada pada penegak Perda yaitu Satpol PP.

Agar pelaksanaan Perda berjalan secara maksimal maka jadwal

sosialisasi dilaksanakan setiap hari seiring dengan upaya penataan dan

penertiban PKL yang terangkum dalam program kerja tahunan yang

dijabarkan dalan program rutin setiap bulannya dengan lokasi sasaran yang

berbeda, seperti yang diungkapkan Seksi Penataan dan Pembinaan PKL,

bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si:

Jadwal sosialisasi dibuat dalam program kerja tahunan yang dijabarkan dalam program rutin setiap bulan dengan tempat pelaksanaan yang berbeda. (Wawancara,07 Maret 2012)

Hambatan sosialisasi dapat dilihat dari tanggapan yang diungkapkan

Pak Nardi PKL rental komputer :

sih setuju-setuju saja klo mau dipindah, tapi kita semua serantak harus pindah biar sepi atau ramai ditanggung bersama (Wawancara, 15 Maret 2012)

Begitu pula yang dikatakan Ibu Sarwani, seorang PKL makanan

sebagai berikut :

keberatan sih mas karena di tempat yang baru ini saya harus nyari konsumen lagi dan juga tempatnya tidak terlalu terlihat dari jalan (Wawancara, 15 Maret 2012)

Kurangnya sosialisasi menimbulkan respon pro kontra dari para PKL,

sehingga hal ini menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaannya kurang

berjalan dengan baik. Seperti yang diungkapkan Bapak Didik Anggono HKS,

S.HUT, M.Si :


commit to user

93

tidak tampak secara langsung. Diberi tahu aturan diam dan bilang setuju tapi nyatanya tidak melaksanakan komitmen yang ada.Kebanyakan mereka meminta tambahan waktu lagi... (Wawancara, 07 Maret 2012)

Sosialisasi Program Pembinaan, Penataan, dan Penertiban PKL di

Kota Surakarta dilakukan melalui 2 cara persuasif, yaitu dengan secara

langsung, memberikan penjelasan mengenai Perda secara door to door. Cara

ke-2 yaitu dengan cara memanggil para PKL datang ke Dinas Pengelolaan

Pasar untuk lebih bisa menjelaskan tentang Perda.

Dari wawancara di atas kepatuhan dan daya tanggap kelompok

sasaran dalam tahap sosialisasi ini masih kurang. Hal ini terlihat dari

rendahnya PKL masih ada yang kurang memahami terhadap program.

Kekurangpahaman PKL terhadap aturan menyebabkan ada beberapa PKL

yang masih melanggar aturan hukum yang berlaku. Hal ini juga didorong

dengan tujuan program yang kurang berpihak pada kepentingan PKL

sehingga memunculkan adanya pro dan kontra. Diantara mereka ada yang

mendukung dan menyetujui program dan beberapa yang menolak serta tidak

setuju.

Kurangnya kepatuhan dan daya tanggap berkaitan dengan masalah

kejelasan informasi yang menyebabkan PKL kurang paham dengan maksud

dan tujuan program, sehingga mereka enggan untuk mematuhi aturan. Selain

itu tingkat pendidikan PKL yang berbeda-beda namun umumnya

berpendidikan rendah. Hal ini menyebabkan aparat kesulitan untuk membuat

sadar PKL dalam mentaati aturan.


commit to user

94

b. Tahap Penataan

Penataan dilaksanakan dalam 2 tahap pula. Tahap 1 dilaksanakan pada

bulan September 2008 sampai November 2008. Tahap 2 dilaksanakan pada

bulan September 2009 sampai November 2009. Sedangkan tahap ini ingin

membuat PKL untuk masa sekarang dan yang akan datang menjadi lebih

baik, tidak ramah menjadi ramah lingkungan, kumuh menjadi bersih dan

indah. Penataan dilakukan secara persuasif dengan melibatkan PKL itu

sendiri.

Upaya Pemkot untuk menata PKL kawasan belakang Kampus UNS

adalah dengan relokasi. Relokasi dilakukan karena jumlah PKL di kawasan

tesebut sangat banyak dan memusat sehingga menimbulkan kekumuhan,

kesemrawutan, dan juga rawan kecelakaan. Tempat relokasi yang baru

terdapat di Pasar Panggung Rejo belakang Kantor Kecamatan Jebres. Di

lokasi yang baru, para PKL diberi kios secara gratis serta dibebaskan biaya

izin. Di sisi lain lokasi yang ditinggalkan yaitu belakang kampus UNS

menjadi asri sehingga dapat mengembalikan fungsi semula yaitu sebagai

kawasan publik. Hal ini sesuai dengan penjelasan Seksi Penataan dan

Pembinaan PKL,Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si berikut ini :

epat adalah relokasi karena jumlah PKL yang sangat banyak sehingga


Tahap pertama adalah pendataan PKL untuk menempati kios baru.

Beberapa persyaratan administrasi yang lain diantaranya adalah KTP, Kartu

Keluarga dan foto diri. Dalam pendataan ulang berikutnya PKL harus


commit to user

95

mencantumkan jenis usahanya, berikutnya adalah pembagian kios.

Pelaksanaan pindah dilakukan secara bersamaan (bedol kampung) dengan

aman dan tertib secara sukarela tanpa ada sikap anarkhis dari para PKL.

Setelah kios baru siap, pembagian kios (penempatan pedagang) telah selesai

serta alat angkut yang telah disediakan Pemkot telah tersedia maka para PKL

mengemasi barang dagangan yang nantinya akan digelar lagi di tempat kios

yang baru.

Hambatan dalam tahapan pendataan ini adalah sebagian PKL bukan

pemilik tempat usaha tersebut. Sebagian mereka hanya menyewa tempat

tersebut dari orang lain. Hal ini sesuai dengan penjelasan Seksi Penataan dan

Pembinaan PKL,Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si berikut ini :

menyewa bangunan saja dari pemilik yang lain. Sehingga menyebabkan kesulitan pendataan mana yang benar-


Untuk mengatasi hal tersebut PKL Dinas Pengelolaan Pasar

memberikan surat peringatan sampai tiga kali. Jika masih tidak mematuhi

maka yang tidak mendaftarkan diri akan ditinggal, selanjutnya lahan yang

diprioritaskan untuk mereka akan disewakan ke PKL lain yang mau

menempati kios tersebut. Seperti yang diungkapkan Seksi Penataan dan

Pembinaan PKL,Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si:

peringatan sampai tiga kali jika tidak mematuhi maka akan ditinggal


Keuntungan yang didapat dari relokasi ke belakang Kantor Kecamatan


commit to user

96

Jebres antara lain adanya jaminan usaha, tersedianya fasilitas usaha yang

sangat layak, peningktan status usaha, perizinan resmi diberikan gratis oleh

Pemkot seperti : SIUP, SHP, pelatihan manajemen, bantuan modal usaha dan

penjaminan pinjaman perbankan dari Pemkot serta menguatnya kesohoran

(brand image) usaha.

Kondisi belakang Kantor Kecamatan Jebres dulunya merupakan lahan

kosong yang tidak ada bangunan dengan luas lahan yang tersedia adalah

3.364 m². Kemudian Pemkot merencanakan membuat lahan kosong tersebut

menjadi pasar yang terdiri dari kios berukuran 2 x 3 m sebanyak 200 unit

dimana bangunan kios berlantai dua, Mushola, Lavatori (kamar mandi dan

toilet umum), Gedung Kantor Pengelola ukuran 2 x 3 m.

Di tempat kios yang baru ini dibuat zoning sesuai dengan jenis

usahanya, selain untuk memudahkan pembeli juga untuk keteraturan penataan

internal lokasi baru. Untuk pengundian kios dilakukan di Dinas Pengelolaan

Pasar yang melibatkan paguyuban PKL. Upaya Pemkot untuk menata PKL

belakang Kampus UNS adalah dengan relokasi. Proses Penataan yang

dilakukan Pemkot tidak berjalan lancar karena tidak semua PKL menempati

kios kios tersebut. Dari 100an PKL yang direlokasi ternyata hanya 50an

yang mau pindah ke tempat yang baru. Hal ini sesuai dengan penjelasan

Bapak Suroto, Kepala Pasar Panggung Rejo sebagai berikut :

asli,mereka hanya menyewa tempat saja dari pemilik asli jadi ya


Kios yang baru pun masih banyak kekurangan dari tempat yang


commit to user

97

kurang strategis kurang terlihat dari jalan raya karena tembok pasar terlalu

tinggi, kios-kios terlalu sempit sehingga menimbulkan rasa kurang nyaman,

dan juga drynasenya buruk karena saat terjadi hujan airnya tidak mengalir

dengan lancar.

Dari wawancara di atas kepatuhan dan daya tanggap kelompok

sasaran dalam tahap penataan menunjukan respon yang baik. Hal ini terbukti

para PKL bersedia membongkar kios mereka yang menempel di dinding

pagar kampus UNS dengan sukarela. Mayoritas PKL belakang kampus UNS

mau direlokasi ke tempat baru di Pasar Panggung Rejo belakang kantor

kecamatan Jebres meskipun sebagian PKL ada yang tidak menempati tempat

tersebut.

c. Tahap Penertiban

Setelah dilakukan penataan PKL maka tahap selanjutnya adalah tahap

penertiban. Dalam Perda No. 3 Tahun 2008 pasal 5 para PKL dilarang

menggunakan tempat-tempat atau fasilitas umum seperti : parit, tanggul,

taman kota, jalur hijau, cagar budaya, monumen, sekolah, taman pahlawan,

dan sekitar bangunan tempat ibadah.

Penertiban PKL di belakang Kampus UNS dilakukan melalui 2 tahap.

Tahap 1 dilaksanakan pada bulan Juli 2008 sampai Agustus 2008. Tahap 2

dilaksanakan pada bulan Juli 2009 sampai seterusnya. Tujuan dari penertiban

adalah menertibkan PKL yang melanggar dan tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana yang diatur dalam Perda dan produk hukum yang lain.

Pendekatan yang dilakukan dalam penertiban PKL di belakang


commit to user

98

Kampus UNS adalah melalui cara persuasif yaitu dengan ajakan atau

pembinaan langsung kepada PKL (door to door). Tindakan eksekusi baru

dilakukan apabila sudah sangat diperlukan, yaitu apabila para PKL tersebut

tetap melanggar ketentuan setelah mendapat teguran dan peringatan berkali-

kali.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Seksi Penataan dan

Pembinaan PKL,Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si :

door to door, mendatangi langsung PKL dan mengajak paguyuban PKL yang ada atau kita undang langsung ke Kantor Pengelolan PKL bisa juga lewat


Keberadaan PKL sudah banyak dan mengganggu arus lalu lintas

selain itu juga mengurangi keindahan dan kerapian lingkungan sekitar

kampus karena tempat itu merupakan ruang publik. Sebelum diserbu PKL

tanah lapang belakang kampus UNS digunakan tempat pedestrian atau

trotoar. Sejak ada PKL nyaris tidak ada ruang untuk publik. Selain itu warga

sekitar kampus UNS juga merasa terganggu akan keberadaan mereka. Sangat

jelas jika para PKL yang menempati ruang publik atau fasilitas umum telah

melanggar ketentuan SK Walikota. PKL yang berjualan di wilayah pedestrian

atau sekitar tempat pendidikan tentu saja menimbulkan permasalahan baru.

PKL menimbulkan kesemrawutan, kemacetan, kecelakaan serta kebersihan

lingkungan sekitar kampus tidak diperhatikan. Seperti yang diungkapkan

yusuf, mahasiswa fakultas hukum sebagai berikut :

L di sini sangat mengganggu sekali. Untuk jalan kaki saja susah sedangkan banyak mahasiswa yang berjalan kaki, kebersihan tidak


commit to user

99

dijaga serta lingkungan terlihat semrawut. Dan lagi disini rawan kecelakaan juga


Bagi mereka berjualan di lokasi tersebut sangat menguntungkan

karena letaknya yang strategis. Kekhawatiran lain yang juga muncul untuk

pindah antara lain : sulit menjalin hubungan dengan pelanggan baru, selain itu

masalah tempat jika nanti pindah tempatnya lalu digunakan pedagang lain,

sehingga akan memunculkan PKL baru yang jelas akan menguntungkan PKL

baru tersebut. Setelah mendapat penjelasan dan informasi yang jelas

mengenai relokasi ke tempat yang baru, akhirnya para PKL belakang Kampus

UNS dengan sukarela direlokasi.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Bapak Didik Anggono HKS,

S.HUT, M.Si Seksi Penataan dan Pembinaan PKL :

sudah dijadwalkan. jika ada pelanggaran, maka tim gabungan Dinas Pengelolaan Pasar


Jika para PKL tidak mematuhi peraturan yang berlaku maka akan

dilakukan penertiban dengan cara persuasif yang lebih diutamakan sebelum

mengambil tindakan. Dalam setiap penertiban, petugas akan mendatangi dan

memberikan teguran serta peringatan langsung kepada setiap PKL yang

melanggar. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Bapak Bapak Drs.

Yusroni.M.Si mantan Kepala Bidang Pengelolaan PKL :

adalah dengan mendatangi PKL kemudian dijelaskan kalau tidak boleh untuk berjualan kemudian di relokasi ke belakang kecamatan Jebres itu. Dan pada saat operasi penertiban, PKL yang ada didata dulu baru kemudian dibina dan diarahkan secara santun sesuai eti


commit to user

100

(Wawancara,09 Maret 2012)

Kebijakan relokasi yang dilakukan Pemkot untuk PKL kawasan

belakang Kampus UNS mendapat respon baik. Sebagian besar PKL

menerima untuk dipindah ke lokasi baru yaitu di Pasar Panggung Rejo

belakang Kantor Kecamatan Jebres yang telah disediakan oleh pemkot

dengan tertib.

Pernyataan mengenai tindakan yustisi yang dilakukan Pemkot

diungkapkan oleh Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si Seksi Penataan

dan Pembinaan PKL sebagai berikut :

maka akan diberikan surat peringatan Penertiban dilaksanakan secara persuasif tapi ketika mereka nekad maka kita lakukan tindakan yustisi, peraturan mana yang dilanggar akan


Apabila ada PKL setelah diberi surat peringatan tiga kali dan tidak

menghiraukannya , petugas dari Kantor Satpol PP akan menindak mereka

dengan tindakan penyitaan dan perampasan. Hal ini dikemukakan oleh Bapak

Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si Seksi Penataan dan Pembinaan PKL

sebagai berikut :

Setelah kita bina, tata sampai pemberian surat peringatan tiga kali belum bisa berjalan dengan baik maka kita rekomendasikan ke Kantor Satpol PP sebagai Penegak Perda di lapangan yang mempunyai wewenang untuk melakukan perampasan, pen


Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemkot akan

bertindak tegas kepada PKL yang masih melanggar. Sebelum dilaksanakan

penertiban di lapangan, Dinas Pengelolaan Pasar dan instansi terkait telah


commit to user

101

memperingatkan terlebih dahulu kepada PKL yang melanggar. Jika mereka

masih melanggar, Satpol PP selaku Penegak Perda akan turun langsung ke

lapangan untuk menertibkannya.

Pendekatan yang dilakukan dalam penertiban PKL di Belakang

Kampus UNS adalah melalui cara persuasif yaitu dengan ajakan atau

pembinaan langsung kepada PKL (door to door). Kesadaran PKL untuk

pindah ke lokasi yang telah ditentukan cukup baik sebab dari pihak Pemkot

langsung terjun ke lapangan dan menggunakan cara-cara yang santun

kepada PKL. Adanya kebijakan supaya semua PKL pindah ketempat

yang baru secara serentak dilaksanakan dengan tertib.

Pada tahap penertiban ini kepatuhan dan daya tanggap kelompok

sasaran sudah cukup baik. Hal ini terbukti sudah tidak adanya PKL yang

kembali ke tempat yang lama setelah direlokasi ke tempat yang baru. Jika

masih ada PKL yang melanggar akan diberikan peringatan terlebih dahulu.

Jika mereka masih melanggar, maka akan menindak mereka dengan tindakan

penyitaan dan perampasan setelah itu akan ditindak secara yustisi yaitu

diajukan ke peradilan sesuai dengan peraturan yang dilanggar PKL.

d. Tahap Pembinaan

Pembinaan dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap 1 dilaksanakan pada

bulan Desember 2008 sampai seterusnya. Tahap 2 dilaksanakan pada bulan

Desember 2009 sampai seterusnya.

Konsep pembinaan mengandung arti suatu usaha yang dilakukan oleh

Pemkot dengan jalan membina perilaku dan fisik PKL. Pembinaan ini


commit to user

102

bertujuan untuk mengarahkan para PKL agar mau mentaati peraturan yang

berlaku, sehingga mereka memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial

dalam menjaga lingkungan dan kepentingan umum. Kegiatan ini merupakan

upaya Pemkot Surakarta disamping melakukan kegiatan yang bersifat

tindakan (action) di lapangan, juga melakukan tindakan yang besifat persuasif

atau pembinaan yang bersifat ajakan. Jadi disini aparat dalam melakukan

pembinaan selain melalui penjelasan-penjelasan tentang isi perda juga

berusaha untuk mengajak para PKL untuk selalu menjaga lingkungan tempat

usaha PKL agar selalu bersih dan sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Bapak Didik

Anggono HKS, S.HUT, M.Si Seksi Penataan dan Pembinaan PKL :

untuk mengajak mereka agar menjaga kebersihan dan menaati isi perda

(wawancara 07 Maret 2012)

Dari pembinaan melalui sosialisasi program kerja , para PKL pada

khususnya diharapkan memahami dan dapat mentransfer konsep PKL yang

baik dan ideal. Langkah tersebut harus didukung data yang akurat mengenai

jumlah , jenis usaha dan karakteristik PKL itu sendiri, sehingga dapat

dicarikan formulasi yang tepat untuk suksesnya pembinaan PKL. Minimal

mampu mengubah persepsi yang selama ini berkembang bahwa Pemkot

sering tidak sejalan dan selalu bertentangan, menjadi persepsi PKL

merupakan mitra dalam menciptakan ketertiban dan keindahan kota.

Keberadaan ekonomi menjadi bagian dari realitas ekonomi perkotaan,

namun di sisi lain keberadaan mereka jangan sampai menimbulkan akses


commit to user

103

yang negatif. Terlebih lagi PKL menjadi aset ekonomi daerah yang

memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena

itu PKL perlu dibina dan dikelola untuk menumbuhkan kesadaran mereka

untuk menaati aturan hukum yang berlaku. Selain itu, pembinaan dilakukan

agar mereka bisa berkembang

dengan pembangunan kota.

Pembinaan dilakukan melalui dua cara :

1) Pembinaan dilakukan secara door to door dengan mendatangi secara

langsung setiap PKL. Biasanya pembinaan dengan cara ini menekankan

agar PKL selalu menjaga kebersihan sekitar tempat jualan serta ditekankan

agar bentuk lapak atau dasaran yang semula permanen / semi permanen

untuk diganti menjadi bongkar pasang.

2) Pembinaan secara bersama-sama dengan mengumpulkan para PKL.

Biasanya pembinaan dengan cara ini melibatkan beberapa instansi dan

pihak terkait. Dengan mengadakan pertemuan-pertemuan, dialog, dan

pengarahan setelah dilakukan penertiban untuk dibina oleh petugas.

Pembinaan dilaksanakan dengan konsep - yaitu

PKL tidak dianggap mengganggu lingkungan dan masyarakat masih

membutuhkan mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup. Pelaksanaan

pembinaan oleh Dinas Pengelolaan Pasar dilakukan setiap hari dengan lokasi

yang berbeda sesuai jadwal kegiatan.

Untuk PKL belakang kampus UNS yang bersedia di relokasi dan telah

menempati kios-kios di Pasar Panggung Rejo belakang Kantor Kecamatan


commit to user

104

Jebres, kegiatan pembinaan dilakukan secara bersamaan di lokasi yang baru

tersebut. Seperti yang diungkapkan Bapak Bapak Drs. Yusroni.M.Si mantan

Kepala Bidang Pengelolaan PKL Sebagai berikut :

kenapa kok gak laku? kenapa kok gak rame? hal-hal seperti itu kan kita evaluasi. Yang membuat tidak laku itu apa? yang membuat tidak rame itu apa? kita cari solusinya bersama- (Wawancara,09 Maret 2012)

Kegiatan pembinaan pedagang pasca relokasi antara lain seperti

pelatihan manajemen bagi pedagang, dukungan media promosi untuk

penyebaran informasi lokasi dan produk data konsumen seperti petunjuk arah

lokasi, baliho dan leaflet, bantuan penyediaan dana penjaminan untuk

pinjaman modal pada perbankan, dan Bantuan pinjaman lunak untuk

pedagang. Upaya pembinaan PKL di Pasar Panggung Rejo belakang Kantor

Kecamatan Jebres dilakukan dengan cara mendatangi kios-kios satu-persatu.

Dengan mengunakan cara persuasif diharapkan PKL untuk selalu menjaga

lingkungan tempat usaha PKL agar selalu bersih dan sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan.

Dalam tahap pembinaan kepatuhan dan daya tanggap sasaran sudah

cukup baik. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suyadi, seorang

PKL makanan berikut :

diundang ke dinas Pengelolaan Pasar untuk


Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Sarwani, seorang PKL makanan

sebagai berikut :


commit to user

105

kantor mas waktu diadakan pembinaan tentang kebersihan dan ketertiban dari dinas Pengelolaan


Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan dan daya

tanggap kelompok sasaran telah berjalan dengan baik. Para PKL dengan

sukarela menghadiri Pembinaan yang diadakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Relokasi PKL di

Belakang Kampus UNS

Keberhasilan dari program relokasi PKL belakang kampus UNS tidak

terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Melalui pemahaman

tentang sikap pelaksana, komunikasi, sumber daya, serta kepatuhan dan daya

tanggap kelompok sasaran yang telah berjalan selama ini akan diketahui lebih

jauh seberapa besar faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan

relokasi PKL.

a. Sikap Pelaksana

Unsur pelaksana memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan

relokasi Pedagang Kaki Lima. Suatu program dapat berjalan dengan baik

walaupun sudah ditunjang dengan sumber daya yang memadai dan lingkungan

yang cukup mendukung belum tentu memberikan hasil yang sesuai dengan

yang diharapkan. Sebagai pelaksana program mereka yang bertanggung jawab

terhadap keberhasilan pelaksanaan program.

Keberhasilan pelaksanaan relokasi PKL juga sangat dipengaruhi oleh

sikap pelaksana dalam menjalankan tugas. Setiap aparat pelaksana memiliki


commit to user

106

tugas dan wewenang sesuai dengan bidang unit kerjanya. Mereka dituntut

menjalankan tugas dan wewenang tugas tersebut dengan loyalitas dan totalitas

penuh agar menghasilkan kinerja yang memuaskan.

Pengaruh sikap pelaksana terhadap keberhasilan program juga terlihat

dari pelaksanaan Program Pembinaan dan Penataan PKL. Sikap pelaksana

tersebut berawal dari bagaimana mereka menyikapi suatu permasalahan PKL

sebelum mengambil tindakan selanjutnya, sehingga terbentuk suatu sikap yang

akan dilakukan ketika mereka melaksanakan tugas. Meskipun untuk menyikapi

permasalahan PKL setiap unit kerja memiliki persepsi yang berbeda sehingga

perlu dilakukan koordinasi diantara para stakeholders. Namun perbedaan

persepsi itu berusaha disatukan agar langkah yang diambil dapat seiring dengan

sikap pelaksana dengan melihat situasi dan kondisi. Seperti penjelasan yang

diungkapkan oleh Seksi Penataan dan Pembinaan PKL,Bapak Didik Anggono

HKS, S.HUT, M.Si sebagai berikut :

Kebijakan Pembinaan dan Penataan PKL diperlukan koordinasi diantara unit-unit kerja sebagai bentuk teamwork. Saya tidak bisa melaksanakan suatu program secara institusi semata dalam mengatasi masalah PKL, namun melibatkan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang memiliki kewenangan mengatur trotoar, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) yang mengelola taman, serta Kantor Satpol PP sebagai


Berdasar penuturan di atas jelas bahwa pelaksanaan kebijakan

Penataan dan Pembinaan PKL melibatkan berbagai institusi yang saling

bekerja sama demi kelancaran program tersebut. Lebih lanjut Bapak Didik

Anggono HKS, S.HUT, M.Si, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL,

menjelaskan bahwa setiap institusi mempunyai kewenangan sendiri-sendiri


commit to user

107

ketika mengambil tindakan terhadap PKL, sehingga perlu disamakan pola pikir

agar tujuan tidak salah arah. Berikut penjelasannya :

tidak hanya melibatkan kita saja. Sebagai aparat pelaksana dalam menyamakan pola pikir harus disesuaikan tujuannya agar tidak salah


Aparat pelaksana dituntut untuk benar-benar paham terhadap tujuan

Program Pembinaan dan Penataan Pedagang kaki Lima di belakang kampus

UNS. Kepahaman aparat pelaksana terhadap tujuan program diungkapkan oleh

Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si, Seksi Penataan dan Pembinaan

PKL sebagai berikut :

-benar tahu dan paham terhadap tujuan program penertiban PKL, karena sebelum berangkat melaksanakan operasi di lapangan mereka telah kami breaving terlebih dahulu. Saya meminta agar mereka jangan semena-mena dalam bertindak dan haruslah sesuai arahan


Sikap pelaksana dalam Pembinaan dan Penataan PKL di Belakang

Kampus UNS menguasai tujuan program dimana tujuan dari Pembinaan ini

supaya para PKL tersebut dapat ditata, dibina, dapat mengembangkan usaha

dan meningkatkan kesejahteraan para PKL. Sikap mendukung aparat pelaksana

adalah relatif baik. Hal ini dilihat dari ketaaatan dan tanggung jawab penuh

dari pihak pelaksana dalam melakukan tugasnya melaksanakan pembinaan,

penataan dan penertiban di lapangan. Sebagai aparat pemerintah yang baik

maka dituntut untuk mempunyai sikap ketaatan dan tanggung jawab serta

loyalitas kepada lembaga. Ketaatan dan kepatuhan aparat pelaksana juga dapat

dilihat dari kesesuaian antara aparat pelaksana dengan prosedur yang berlaku


commit to user

108

dalam melaksanakan program. Hal tersebut sesuai yang dijelaskan oleh Bapak

Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL

sebagai berikut :

dihadapai manusia, kalau hanya berpegang pada satu aturan saja susah. Sebenarnya aparat bisa melaksanakan sesuai dengan prosedur baku tetapi kita juga harus bisa melihat situasinya. Ada syarat tertentu yang harus dilaksanakan tetapi bila hal itu benar-benar dilaksanakan maka, akan terjadi benturan. Jadi dalam melaksanakan program kita cenderung memakai pendekatan psikologis sehingga mereka jadi lunak, istilahnya di sini adalah win-win solution


Menurut penjelasan di atas, teori dan praktek yang dilaksanakan di

lapangan dalam melakukan penertiban, penataan, dan pembinaan PKL memang

bisa berbeda. Hal ini dikarenakan aparat pelaksana harus melihat situasi dan

kondisi di lapangan yang memungkinkan untuk menghindari terjadinya

benturan dengan kelompok sasaran yaitu PKL.

Aparat pelaksana dalam memberikan pembinaan dan pengarahan

kepada para PKL menggunakan pendekatan persuasif. Berikut ini penjelasan


PKL:

door to door, mendatangi langsung PKL. Kami juga bekerjasama dengan paguyuban PKL yang ada atau kita undang lansung ke Dinas Pengelolaan Pasar bisa juga lewat instansi terkait seperti Kelurahan, Kecamatan dan Disperindag.


Jika pendekatan persuasif sudah tidak mampu mengatasi masalah

PKL, sehingga untuk menghindari tindakan represif, maka aparat pelaksana

melakukan tindakan yustisi. Lebih lanjut penjelasan yang diungkapkan oleh


commit to user

109


PKL berikut ini :

Penertiban dilaksanakan secara persuasif tapi ketika mereka nekad maka kita lakukan tindakan yustisi, peraturan mana yang dilanggar akan diajukan ke pengadila


Selain dukungan dan sikap pelaksana dalam melaksanakan tugas

juga dapat dilihat dari bagaimana pemantauan dan penilaian dilakukan.

Pemantauan dilaksanakan setiap hari terhadap PKL yang ada di belakang

Kantor Kecamatan Jebres. Berikut ini penuturan Bapak Didik Anggono

HKS, S.HUT, M.Si, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL berikut ini :

kan penilaian masyarakat. Kalau mereka tidak puas kan sudah ada SMS Hotline Walikota, ada Kring Solopos sehingga dapat langsung kita respon.

raja yang berfungsi untuk menampung aspirasi masyarakat


Sikap aparat pelaksana tersebut tercermin dari pahamnya mereka

terhadap tujuan program, ketaatan dan loyalitas terhadap program serta

pemantauan dan penilaian aparat pelaksana secara rutin terhadap pelaksanaan

Program Pembinaan dan Penataan PKL.

Sedangkan di pihak PKL sendiri memiliki anggapan yang berbeda

tentang sikap aparat pelaksana ketika melaksanakan tugas. Seperti yang

diungkapkan Bapak Joko, seorang PKL penjahit pakaian :

sosialisasi dilakukan langsung ke kios satu-persatu. mulanya kami juga ogah-ogahan tapi setelah dijelaskan akhirnya kami nurut juga untuk



commit to user

110

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Ibu Fitriani, seorang PKL yang

menilai sikap aparat sebagai berikut :

aturan kadang sering seenaknya sendiri sehingga PKL sering tidak merespons aturan yang disosialisasikan. Setelah sering dilakukan


Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dari pihak

aparat sebagai pelaksana program secara keseluruhan telah dapat

melaksanakan program sesuai dengan mekanisme yang ada. Namun di

kalangan PKL sendiri menilai bahwa aparat bersikap represif karena mereka

suka bertindak keras ketika penertiban dengan menyita dan merampas barang

secara paksa. Menurut PKL di Belakang Kampus UNS yang telah relokasi ke

Pasar Panggung Rejo belakang Kantor Kecamatan Jebres, sikap aparat

pelaksana yang tegas tersebut dikarenakan konsisten terhadap aturan yang

ada. Jika semua PKL menaati aturan yang ada maka aparat pelaksana akan

bersikap halus dan lunak terhadap PKL. Ada juga di kalangan PKL yang

menilai bahwa aparat bersikap santun karena mereka bertindak dengan sopan

dan tidak membentak-bentak. Aparat tidak serta merta melakukan tindakan

yang semena-mena kepada PKL begitu saja. Tetapi aparat terlebih dahulu

melakukan pembinaan terhadap PKL yang melanggar ketentuan. Kemudian

setelah melakukan pembinaan yaitu melakukan pengarahan dan teguran

langsung kepada PKL maka apabila PKL tersebut masih juga belum tertib

akan ditertibkan oleh petugas.

b. Komunikasi


commit to user

111

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung

keberhasilan program. Namun demikian, komunikasi seringkali dipahami

dalam konteks formal seperti rapat, instruksi dan kegiatan sejenis lainnya.

Komunikasi menjadi faktor penghubung bagi para stakeholder, baik itu Dinas

Pengelolaan Pasar , PKL, maupun masyarakat yang mempunyai kepentingan

dengan pelaksanaan Program Pembinaan dan Penataan PKL. Komunikasi

dilakukan dengan maksud menyampaikan informasi sehingga tidak terjadi

kesalahpahaman.

Keberhasilan Implementasi Penataan dan Pembinaan PKL sangat di

tunjang oleh kelancaran dan kejelasan proses komunikasi antara aparat

pelaksana dengan kelompok sasaran yaitu PKL. Upaya Pemkot untuk

mengenalkan dan menjelaskan program terhadap PKL dilakukan melalui

sosialisasi. Sosialisasi tidak hanya dilaksanakan secara formal oleh Pemkot

akan tetapi sosialisasi tersebut juga dilaksanakan saat aparat pelaksana

mengadakan penertiban PKL. Biasanya sosialisasi dilaksanakan secara door

to door kepada PKL. Seperti penjelasan yang diungkapkan oleh Bapak Didik

Anggono HKS, S.HUT, M.Si, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL berikut ini

:

door to door, mendatangi langsung PKL. Kami juga bekerjasama dengan paguyuban PKL yang ada atau kita undang lansung ke Dinas Pengelolan Pasar bisa juga lewat instansi terkait seperti Kelurahan, Kecamatan dan Disperindag. Selain itu kami juga menggunakan media cetak dan brosur


Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik akan mempengaruhi


commit to user

112

penyampaian sosialisasi program oleh aparat pelaksana. Hal ini dibuktikan

dengan pendapat yang diungkapkan Doni seorang PKL makanan berikut ini :

mengganggu kepentingan umum serta tidak sesuai dengan tata ruang kota


Sama halnya dengan penjelasan Bapak Fajar, seorang PKL makanan sebagai

berikut :

Tidak paham, kalau jualan di trotar,tempat umum, taman itu dilarang,


Selama ini komunikasi dalam pelaksanaan program ini telah berjalan

secara vertikal dan horizontal. Komunikasi vertikal maksudnya kerjasama,

koordinasi serta media yang digunakan dalam penyampaian pesan kepada

para PKL. Pada komunikasi vertikal ini aparat menggunakan cara door to

door dan melalui paguyuban PKL. Cara door to door disini dapat

digambarkan bahwa dalam melakukan pembinaan terhadap para PKL di

belakang kampus UNS, aparat mendatangi kios satu persatu. Disini aparat

menjelaskan tentang isi perda yang harus ditaati oleh PKL. Selain itu

komunikasi vertikal terjadi antara atasan dengan bawahan, dimana

komunikasi ini terlihat dalam penyampaian program dari Pemkot Surakarta

atau instansi terkait dengan para PKL. Sedangkan komunikasi horisontal

terjadi dalam komunikasi antara instansi dengan otoritas dan unit kerja yang

sama atau komunikasi antar aparat pelaksana. Berikut penjelasan Bapak

Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL


commit to user

113

berikut ini :

fing tentang PKL, UU PKL, Tata Ruang Kota dan Perda PKL yang boleh untuk kegiatan. Setiap akan melakukan kegiatan biasanya dilakukan koordinasi dulu untuk menyamakan persepsi program antar unit dinas seperti Dinas Tata Ruang Kota, DLLAJ, Satpol PP serta Dinas Pengelolaan Pasar . Selanjutnya program disampaikan kepada PKL melalui sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan setiap hari. Dalam penyampaian program


Komunikasi vertikal dalam hal ini antara atasan dengan bawahan juga

berjalan dengan baik. Pengenalan program dan prosedurnya disampaikan

atasan kepada bawahan melalui rapat masing-masing dinas, melalui surat

intruksi dan pengarahan langsung oleh Walikota setiap apel pagi. Hal ini

sesuai pernyataan Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si, Seksi Penataan

dan Pembinaan PKL. sebagai berikut :

kami benar benar tahu dan paham terhadap tujuan program Penertiban PKL , karena sebelum berangkat melaksanakan operasi di


Sedangkan komunikasi antara bawahan dengan atasan juga

berlangsung dengan baik. Di sini terdapat keberanian bawahan dalam

mengajukan pendapat, keluhan, saran atau kritik tentang pelaksanaan

program. Berikut penuturan dari Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si,

Seksi Penataan dan Pembinaan PKL:

-prasarana dalam menertibkan PKL, kurang kompak dengan aparat pelaksana yang


Dalam menyampaikan pendapat, kritik, saran dan keluhan terdapat


commit to user

114

mekanismenya, yaitu dari Staff disampaikan kepada Kasi kemudian Kasi baru

menyampaikannya kepada Kepala Kantor. Pendapat, kritik, keluhan serta

usulan disampaikan secara lisan dan berusaha dicari jalan keluarnya lewat

koordinasi.

Dari data data di atas disimpulkan bahwa komunikasi antara dinas

sebagai aparat pelaksana dalam hal koordinasi telah berjalan dengan baik

tetapi dalam komunikasi antara aparat pelaksana dengan PKL dalam

penyampaian program melalui sosialisasi secara langsung belum berjalan

dengan baik sehinnga PKL kurang paham tentang prosedur program, hal ini

mungkin dikarenakan sulitnya menyamakan pola pikir dalam mengatasi

permasalahan antara aparat pelaksana dengan PKL sehinngga sulit untuk

mencari titik temu atau solusi yang terbaik.

c. Sumber Daya



Mengenai sumber daya yang terlibat atau sumber sumber daya apa saja yang

digunakan pada tiap tahap hampir sama. Aparat yang terlibat dalam program

penataan dan pembinaan PKL belakang kampus UNS antara lain dari Dinas

Pengelolaan Pasar berjumlah 12 orang. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak

Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL :

Dinas Pengelolaan Pasar , Satpol PP, Inspektorat. Dari Dinas Pengelolaan Pasar (Wawancara, 08 Maret 2012)

Sedangkan aparat yang dilibatkan dari Satpol PP pada waktu


commit to user

115

sosialisasi, penertiban dan pembinaan berjumlah 2 orang sedangkan pada

waktu penataan kios berjumlah 25 orang, hal tersebut diungkapkan oleh


PKL :

waktu penataan 25 orang dan sekarang tahap penertiban dan pembinaan

(wawancara,08 Maret 2012)

Aparat dari Dinas Pengelolaan Pasar yang hanya 12 orang, jumlah

sangat kurang untuk membina PKL Se-Surakarta. Jumlah yang masih kurang

sebanding dengan jumlah PKL di Kota Surakarta.

Mobil operasional yang dimiliki oleh Dinas Pengelolaan Pasar yaitu 1

buah mobil pick up dan 1 buah mobil truck . Dan dana operasional berasal

dari APBD Kota Surakarta. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Didik

Anggono HKS, S.HUT, M.Si, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL :

dan 1 buah mobil truck, yang digunakan untuk operasional sehari-hari. Dana

(wawancara, 08 Maret 2012)

Waktu penertiban para PKL menyewa mobil truck sendiri untuk

mengangkut barang-barang mereka. Karena dari Dinas Pengelolaan Pasar

hanya memiliki 1 buah mobil pick up dan 1 buah truk. Itu pun dipakai

bergantian dengan para PKL. Seperti penjelasan pak Nardi seorang PKL

rental computer sebagai berikut :

pada bulan Desember 2009) aparat hanya menyediakan 1 mobil buah mobil pick up dan 1 buah mobil truck yang dipakai bergantian, klo menunggu antrian maka saya lama untuk


commit to user

116

memindahkan barang-barang saya, jadi saya menyewa truck sendiri untuk mengangkut barang- (wawancara, 15 Maret 2012)

Kurangnya peralatan seperti mobil dalam penataan dan pembinaan

PKL ini menyebabkan mobilitas aparat pelaksana di lapangan kurang

optimal.

Sumber Daya yang lain adalah lokasi baru untuk para PKL. Para PKL

di belakang Kampus UNS di relokasi di Pasar Panggung Rejo belakang

Kantor Kecamatan Jebres. Seperti diungkapkan Bapak Didik Anggono HKS,

S.HUT, M.Si, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL :

Belakang Kampus UNS di relokasi di Pasar Panggung Rejo (wawancara, 08 Maret 2012)

Sumber daya yang dimiliki Pemkot dalam program penataan dan

pembinaan PKL masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah aparat yang

masih kurang sebanding dengan jumlah PKL di kota Surakarta. Mobil

operasional yang dimiliki Dinas Pengelolaan Pasar hanya 2 buah. Tentu saja

dengan kondisi yang demikian itu mobilitas aparat pelaksana di lapangan

kurang optimal.

d. Kepatuhan dan Daya Tanggap Kelompok sasaran

Kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran menjadi faktor yang

juga ikut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan Implementasi

Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL. Hal ini bisa dianalisis dari seberapa

besar tingkat kesadaran PKL dalam memahami dan mentaati aturan hukum

yang berlaku.


commit to user

117

Apabila kita melihat kondisi kawasan belakang Kampus UNS pasca

relokasi saat ini, tempat tersebut sudah tidak ada kios PKL yang berdiri mulai

dari gerbang belakang kampus UNS sampai fakultas hukum. Walaupun masih

ada PKL belakang kampus yang berjualan di belakang pagar kampus FISIP

yaitu PKL yang menggunakan mobil dan sepeda motor.

Kesediaan kelompok sasaran dalam menerima program merupakan

awal dari kesadaran PKL untuk mematuhi apa yang menjadi tujuan program.

Tentu saja kesediaan untuk menerima program tidak terlepas dari kepentingan

mereka sebagai PKL. Seperti penjelasan Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT,

M.Si, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL :

kita tidak mematikan usaha tapi pemberian kepastian dan kenyamanan usaha. Tidak menggusur tapi menyatakan yang berhak menata Pemkot karena tugas Pemkot adalah melayani masyarakat Solo. Yang namanya peraturan itu tidak ada yang namanya kesediaan,namun masyarakat mau tidak mau harus mematuhi. Pada awalnya para PKL tidak mendukung program, dalam demokrasi istilahnya dibelenggu aturan oleh hak orang lain. Setelah diadakan sosialisasi dan pembinaan akhirnya banyak PKL y


Tidak hanya dari kesediaan PKL untuk menerima program saja,

dilihat dari segi pemahaman mereka tentang tujuan program relokasi mereka

juga kurang paham. Berikut ini merupakan pengakuan sejumlah PKL tentang

pemahaman terhadap aturan hukum yang berlaku. Seperti yang

diungkapkan Bapak Suyadi, seorang PKL

makanan berikut :

untuk mengatur pedagang biar tidak dimana-mana, intinya aturan dibuat untuk menata PKL biar berada di satu tempat


commit to user

118


Sama halnya dengan penjelasan Bapak Suparno seorang PKL counter

hp sebagai berikut :

tidak paham, Kalau jualan di trotar, tempat umum ,dan taman itu


Kekurangpahaman PKL terhadap aturan menyebabkan ada beberapa

PKL yang masih melanggar aturan hukum yang berlaku. Hal ini juga

didorong dengan tujuan program yang kurang berpihak pada kepentingan

PKL sehingga memunculkan adanya pro dan kontra. Diantara mereka ada

yang mendukung dan menyetujui program dan beberapa yang menolak serta

tidak setuju.

Kurangnya kepatuhan dan daya tanggap berkaitan dengan masalah

kejelasan informasi yang menyebabkan PKL kurang paham dengan maksud

dan tujuan program, sehingga mereka enggan untuk mematuhi aturan. Selain

itu tingkat pendidikan PKL yang berbeda-beda namun umumnya

berpendidikan rendah. Hal ini menyebabkan aparat kesulitan untuk membuat

sadar PKL dalam mentaati aturan.

Ketidaksetujuan adanya program relokasi ini dapat diketahui dari

pengakuan Marsudi, seorang PKL foto kopi sebagai berikut :

pihak lain yaitu saya sebagai PKL dirugikan, masalahnya kalo pindah kan pelanggan sulit mencari tempat foto kopi (Wawancara, 15 Maret 2012)

Sama halnya dengan pendapat mas Gandi seorang PKL voucher HP

sebagai berikut:


commit to user

119

Saya tidak setuju, di sana (belakang Kantor Kecamatan Jebres) sudah saya survey, tempatnya kurang strategis. Di sana jangankan untung, bisa-bisa modal saya habis untuk makan dan minum saja (Wawancara, 15 Maret 2012)

Ada pula PKL yang setuju dengan adanya program. Dukungan itu

dibuktikan dengan kesediaan direlokasi ke belakang Kantor Kecamatan

Jebres. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nardi, seorang PKL rental

komputer berikut ini :

menerima relokasi, disuruh pindah ya pindah. Lha memang PKL sini mengganggu, menyebabkan kesemrawutan dan


Demikian halnya penjelasan yang diutarakan oleh bapak Agung,

seorang PKL onderdil berikut ini :

setuju -setuju aja mas dengan relokasi ini, kita sekarang diakui oleh


Begitu pula dengan pengakuan Yeni, seorang PKL kelontong sebagai

berikut:

, pemerintahkan tugasnya

(wawancara, 15 Maret 2012)

Aparat dalam melakukan penataan dan pembinaan PKL menggunakan

cara-cara yang penuh keakraban dan santun sehingga PKL menerima dengan

baik penjelasan maupun perintah dari pemkot. Hal ini terbukti para PKL

bersedia membongkar kios mereka yang menempel di dinding pagar kampus

UNS. Hal ini dibuktikan dengan pendapat yang diungkapkan Ida, seorang

PKL rental komputer berikut ini :


commit to user

120

Desember 2009 kemarin saya membongkar sendiri kios saya dan memindahkan semua barang barang saya kesini (belakang Kantor


Sama halnya dengan penjelasan Bapak Basuki, seorang PKL

kelontong sebagai berikut :

memberi perintah kepada saya untuk segera membongkar kios dan segera


Berdasar pernyataan di atas, diketahui bahwa mayoritas PKL belakang

kampus UNS mendukung terhadap Implementasi Kebijakan Penataan dan

Pembinaan PKL. Hal ini menunjukkan kepatuhan dan kesediaan PKL

belakang kampus UNS di relokasi ke tempat baru di Pasar Panggung Rejo

belakang kantor Kecamatan Jebres.


commit to user

121

Tabel IV.7 Matrik Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Program Pembinaan, Penataan, dan

Penertiban PKL di Belakang Kampus UNS

Faktor-faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan relokasi PKL

PKL belakang kampus UNS

1. Sikap Pelaksana

Analisis

2. Komunikasi

Analisis

3. Sumber Daya

Analisis

-Konsisten terhadap aturan -Tahu dan paham tujuan program -Luwes disesuaikan dengan situasi dan kondisi Aparat pelaksana secara keseluruhan dalam melaksanakan program telah bersikap sebagaimana mestinya sesuai dengan mekanisme yang ada. Namun di kalangan PKL sendiri menilai bahwa aparat seringkali bersikap represif.

-Koordinasi antar instansi terkait cukup baik -komunikasi vertical antara aparat dengan PKL kurang baik.

-Sosialisasi program cukup dipahami walaupun masih ada PKL yang belum paham.

-Tingkat pemahaman PKL terhadap aturan tinggi Komunikasi sudah berjalan baik dikalangan antar instansi tetapi antara aparat dengan PKL kurang baik. Hal ini berarti penyampaian sosialisasi program kurang berjalan lancar. tetapi PKL memiliki tingkat pamahaman dan kesadaran yang tinggi sehingga PKL bersedia untuk ditata. -dari Dinas Pengelolaan Pasar berjumlah 12 orang. -sedangkan dari Satpol PP pada waktu sosialisasi, penertiban dan pembinaan berjumlah 2 orang, pada waktu penataan berjumlah 25 orang. -menggunakan 1 buah mobil operasional Tentu saja dengan kondisi yang demikian itu mobilitas aparat pelaksana di lapangan kurang optimal.


commit to user

122

4. Kepatuhan dan Daya Tanggap Kelompok Sasaran

Analisis

-Sudah baik, bersedia menerima program dan memahami tujuan program serta diikuti dengan kepatuhan menaati aturan yaitu dengan bersedia membongkar kios mereka dan pindah ketempat kios yang baru secara tertib. Mendukung terhadap Program Pembinaan dan Penataan PKL. Hal ini menunjukkan kepatuhan dan kesediaan direlokasi

Keseluruhan data-data di atas membuktikan bahwa faktor-faktor seperti sikap

pelaksana, komunikasi, sumber daya, serta kepatuhan dan data tanggap

kelompok sasaran selama ini telah mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Penataan dan Pembinaan PKL. Bagi PKL kawasan belakang Kampus UNS

faktor-faktor tersebut ternyata menunjukkan hasil yang memuaskan, hal ini

dibuktikan dengan kesediaan PKL direlokasi ke pasar Panggung Rejo

belakang Kantor Kecamatan Jebres.

4. Evaluasi Implementasi Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima

Belakang Kampus UNS

Secara umum implementasi kebijakan relokasi PKL belakang Kampus

UNS jika dibandingkan dengan Juklak maka nampak bahwa semua tahap

kegiatan dari tahap sosialisasi, tahap penataan, tahap penertiban, tahap

pembinaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana semula. Dari semua

indikator yang dipilih baik dari Sikap Pelaksana (diambil dari model

Implementasi Van Metter dan Van Horn), Komunikasi (diambil dari model

Implementasi Van Metter dan Van Horn), Sumber daya (diambil dari model


commit to user

123

Implementasi Grindle, Van Metter dan Van Horn, Mazmanian dan Sabatier),

Kepatuhan serta daya tanggap kelompok sasaran (diambil dari model

Implementasi Grindle ) ternyata dalam konteks implementasi kebijakan

relokasi PKL belakang Kampus UNS teori tersebut berlaku.

Keberhasilan konteks implementasi kebijakan relokasi PKL belakang

Kampus UNS dipengaruhi oleh :

a. Sikap Pelaksana (diambil dari model Implementasi Van Metter dan Van

Horn)

Sikap aparat pelaksana dalam memberikan pembinaan dan

pengarahan kepada para PKL menggunakan pendekatan persuasif. Pihak

aparat sebagai pelaksana program secara keseluruhan telah dapat

melaksanakan program sesuai dengan mekanisme yang ada. Namun di

kalangan PKL sendiri menilai bahwa aparat bersikap represif karena

mereka suka bertindak keras ketika penertiban dengan menyita dan

merampas barang secara paksa. Menurut PKL di belakang kampus

Universitas Sebelas Maret yang telah relokasi ke Pasar Panggung Rejo di

belakang Kantor Kecamatan jebres, sikap aparat pelaksana yang tegas

tersebut dikarenakan konsisten terhadap aturan yang ada. Jika semua PKL

menaati aturan yang ada maka aparat pelaksana akan bersikap halus dan

lunak terhadap PKL. Ada juga di kalangan PKL yang menilai bahwa

aparat bersikap santun karena mereka bertindak dengan sopan dan tidak

membentak-bentak. Aparat tidak serta merta melakukan tindakan yang

semena-mena kepada PKL begitu saja. Tetapi aparat terlebih dahulu


commit to user

124

melakukan pembinaan terhadap PKL yang melanggar ketentuan.

Kemudian setelah melakukan pembinaan yaitu melakukan pengarahan dan

teguran langsung kepada PKL maka apabila PKL tersebut masih juga

belum tertib akan ditertibkan oleh petugas.

b. Komunikasi (diambil dari model Implementasi Van Metter dan Van Horn)

Komunikasi antara dinas sebagai aparat pelaksana dalam hal koordinasi

telah berjalan dengan baik tetapi dalam komunikasi antara aparat pelaksana

dengan PKL dalam penyampaian program melalui sosialisasi secara langsung

belum berjalan dengan baik sehinnga PKL kurang paham tentang prosedur

program, hal ini mungkin dikarenakan sulitnya menyamakan pola pikir dalam

mengatasi permasalahan antara aparat pelaksana dengan PKL sehinngga sulit

untuk mencari titik temu atau solusi yang terbaik.

c. Sumber daya (diambil dari model Implementasi Grindle, Van Metter dan

Van Horn, Mazmanian dan Sabatier)



Dalam implementasi kebijakan relokasi PKL belakang kampus UNS

Sumber daya yang dimiliki pemkot dalam program penataan dan

pembinaan PKL masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah aparat

yang masih kurang sebanding dengan jumlah PKL di kota Surakarta.

Mobil operasional yang dimiliki Dinas Pengelolaan Pasar hanya 1 buah.

Tentu saja dengan kondisi yang demikian itu mobilitas aparat pelaksana di

lapangan kurang optimal.


commit to user

125

d. Kepatuhan serta daya tanggap kelompok sasaran (diambil dari model

Implementasi Grindle )

Kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran sangat berpengaruh

pada pelaksanaan kebijakan. Karena semakin banyak kelompok sasaran

yang ikut berpartisipasi, maka tujuan program akan cepat tercapai.

Kepatuhan disini berupa kepatuhan kelompok sasaran, khususnya PKL

terhadap dalam menaati aturan dan prosedur yang ada. Sedangkan daya

tanggap berupa partisipasi kelompok sasaran dalam pelaksanaan program.

Kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran ini dapat dilihat dari

partisipasi kelompok sasaran PKL untuk direlokasi ke tempat yang baru

secara sukarela.


commit to user

126

Tab

el I

V.8

M

atri

k T

ahap

an K

egia

tan

Rel

okas

i PK

L

Bel

akan

g K

ampu

s U

NS

T

ahap

Pe

laks

anaa

n Pe

laks

anaa

n R

elok

asi P

KL

Bel

akan

g K

ampu

s U

NS

E

valu

asi

1. S

osia

lisa

si

Dila

ksan

akan

sec

ara

2 ta

hap

yaitu

T

ahap

1

dila

ksan

akan

m

ulai

bul

an F

ebru

ari 2

008

sam

pai b

ulan

Jun

i 200

8.

Tah

ap 2

dila

ksan

akan

bul

an J

anua

ri 2

009

sam

pai

bula

n Ju

ni

2009

. Si

kap

yang

dig

unak

an p

ada

taha

p so

sial

isas

i m

engg

unak

an

cara

per

suas

if,

yaitu

den

gan

seca

ra l

angs

ung,

mem

beri

kan

pe

njel

asan

men

gena

i Per

da s

ecar

a do

or to

doo

r

Fakt

or y

ang

men

gham

bat a

dala

h ke

patu

han

dan

daya

tang

gap

kelo

mpo

k sa

sara

n. P

elak

sana

an

sosi

alis

asi

berj

alan

den

gan

kura

ng b

aik,

terb

ukti

deng

an P

KL

mas

ih a

da y

ang

kura

ng m

emah

ami

terh

adap

pro

gram

2. P

enat

aan

Dila

kuka

n se

cara

2 ta

hap

: T

ahap

1 d

ilaks

anak

an p

ada

bula

n Se

ptem

ber

2008

sam

pai

Nov

embe

r 20

08.

Tah

ap 2

dila

ksan

akan

pad

a bu

lan

Sept

embe

r 20

09 s

ampa

i N

ovem

ber

2009

. R

elok

asi

ke b

elak

ang

Kan

tor

Kec

amat

an J

ebre

s di

laku

kan

seca

ra s

ecar

a be

rsam

a-sa

ma

Pros

es p

enat

aan

yang

dila

kuka

n Pe

mko

t ku

rang

be

rjal

an la

ncar

. Hal

ini d

iseb

abka

n ol

eh p

enda

taan

ku

rang

aku

rat

kare

na b

anya

knya

PK

L y

ang

hany

a m

enye

wa

tem

pat

buka

n pe

mili

k as

li

sehi

ngga

se

bagi

an

kios

tid

ak

dite

mpa

ti da

n ki

os

mas

ih

bany

ak

keku

rang

an

dari

te

mpa

t ya

ng

kura

ng

stra

tegi

s, k

uran

g te

rlih

at d

ari

jala

n ra

ya k

aren

a te

mbo

k pa

sar

terl

alu

tingg

i, ki

os-k

ios

terl

alu

sem

pit

sehi

ngga

m

enim

bulk

an

rasa

ku

rang

ny

aman

,sal

uran

irig

asin

ya ti

dak

baik

.


commit to user

127

3. P

ener

tiban

D

ilaku

kan

mel

alui

2 ta

hap

: T

ahap

1 d

ilak

sana

kan

pada

bul

an J

uli

2008

sam

pai

Agu

stus

20

08.

Tah

ap

2 di

laks

anak

an

pada

bu

lan

Juli

2009

sa

mpa

i se

teru

snya

. S

ikap

de

ngan

ca

ra

pers

uasi

f da

n se

cara

la

ngsu

ng

yaitu

de

ngan

mem

beri

kan

peri

ngat

an t

erle

bih

dahu

lu.

Jika

mer

eka

mas

ih

mel

angg

ar,

mak

a ak

an

men

inda

k m

erek

a de

ngan

tin

daka

n pe

nyita

an d

an p

eram

pasa

n se

tela

h itu

aka

n di

tinda

k se

cara

yu

stis

i ya

itu

diaj

ukan

ke

pe

radi

lan

sesu

ai

deng

an

pera

tura

n ya

ng d

ilang

gar

PKL

Fakt

or y

ang

men

gham

bat a

dala

h su

mbe

r da

ya

yang

dim

iliki

Pem

kot d

alam

pro

gram

pen

ataa

n PK

L m

asih

kur

ang.

Hal

ini d

apat

dili

hat d

ari

jum

lah

apar

at y

ang

mas

ih k

uran

g se

band

ing

deng

an ju

mla

h PK

L d

i kot

a Su

raka

rta.

Mob

il op

eras

iona

l yan

g di

mili

ki D

inas

Pen

gelo

laan

Pa

sar

hany

a 1

buah

. Ten

tu s

aja

deng

an k

ondi

si

yang

dem

ikia

n itu

mob

ilita

s ap

arat

pel

aksa

na d

i la

pang

an k

uran

g op

timal

.

4. P

embi

naan

Dila

kuka

n m

elal

ui 2

taha

p :

Tah

ap 1

dila

ksan

akan

pad

a bu

lan

Des

embe

r 20

08 s

ampa

i se

teru

snya

. T

ahap

2 d

ilaks

anak

an p

ada

bula

n D

esem

ber

2009

sam

pai

sete

rusn

ya

Pem

bina

an

suda

h m

ampu

m

enya

dark

an

PKL

un

tuk

mem

atuh

i atu

ran

yang

ber

laku

. Pe

mbi

naan

sec

ara

bers

ama-

sam

a de

ngan

men

gum

pulk

an p

ara

PKL

di D

inas

Pen

gelo

laan

Pas

ar.

Fakt

or y

ang

men

gham

bat

adal

ah p

embi

naan

yan

g di

laku

kan

hany

a 1

kali

saja

dan

han

ya p

embi

naan

te

ntan

g ke

bers

ihan

dan

ket

ertib

an.


commit to user

5. Dampak Jangka Pendek Yang Timbul Atas Implementasi Relokasi PKL Belakang

Kampus UNS

Dengan dilaksanakannya relokasi PKL di Pasar Panggung Rejo maka

dampak yang cukup terasa adalah dampak ekonomi. Para PKL merasakan

penurunan pendapatan secara drastis. Seperti penjelasan Bapak Didik

Anggono HKS, S.HUT, M.Si, Seksi Penataan dan Pembinaan PKL sebagai

berikut :

(Wawancara 08 Maret 2012)

Hal ini dibenarkan oleh Ibu Sumiyem pedagang makanan rujak

sebagai berikut :

menyekolahkan anak,bangun rumah tp sekarang hanya cukup buat


Begitu pula dengan pengakuan Yeni, seorang PKL kelontong sebagai

berikut:

a jelas sepi mas,mahasiswa jelas memilih membeli yang dekat jalan

(Wawancara 09 Maret 2012) Akan tetapi tidak semua PKL mengalami penurunan pendapatan

seperti yang diungkapkan Ibu Yeni pedagang pakaian dan tukang jahit

sebagai berikut :

sini (Pasar Panggung Rejo) jadi mereka (konsumen) mengikuti saya



commit to user

Gambar diambil tanggal 15 Maret 2012

Pemkot sendiri tidak melakukan penarikan retribusi kepada PKL

tetapi hanya menarik sewa kios untuk pedagang. Hal ini dilakukan agar tidak

terlalu membebani para PKL dan juga untuk memenuhi target pendapatan

minimal pasar. Seperti yang diungkapkan Bapak Suroto Kepala Pasar

Panggung Rejo sebagai berikut :

mereka pendapatannya menurun, kami hanya menargetkan


Dinas Pengelolaan Pasar pun melakukan upaya-upaya perbaikan

sarana dan prasarana Pasar Panggung Rejo agar bisa menarik konsumen

datang ke Pasar Panggung Rejo. Upaya upaya tersebut antara lain :

- Memberikan Free Hotspot

- Mengadakan pertunjukan kesenian lokal tiap hari selasa

- Membuat papan petunjuk arah pasar Panggung Rejo di pinggir jalan

raya.

Gambar IV.1 Papan Petunjuk Arah Ke Pasar Panggung Rejo


commit to user

- Memendekkan pagar pasar agar lebih terlihat dari pinggir jalan

Gambar IV.2 Pemugaran Pagar Pasar Panggung Rejo Menjadi Lebih Pendek

Gambar diambil tanggal 15 Maret 2012

- Membuatkan gapura di depan jalan masuk ke pasar Panggung Rejo

Gambar IV.3 Gapura Panggung Rejo

Gambar diambil Tanggal 15 Maret 2012


commit to user

Seperti penjelasan Bapak Didik Anggono HKS, S.HUT, M.Si, Seksi

Penataan dan Pembinaan PKL sebagai berikut :

mau meramaikan pasar Panggung Rejo pertama kita kasih free hotspot karena konsumen kebanyakan mahasiswa jadi agar mudah tertarik, kedua tiap hari selasa kita mengadakan pertunjukan kesenian lokal...yang terbaru kita lakukan adalah mempermudah akses ke pasar Panggung Rejo yaitu dengan membuat papan petunjuk di pinggir jalan dan memendekkan pagar pasar agar lebih terlihat dari jalan,lalu


Dari penuturan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak

yang diharapkan PKL dengan diselenggarakannya program relokasi PKL di

belakang Kampus UNS kurang tercapai. Hal itu terbukti dengan masih belum

ada peningkatan pendapatan yang dirasakan PKL meskipun Pemkot sendiri

telah melakukan upaya upaya untuk meramaikan pasar Panggung

Rejo.Sedangkan dampak yang diharapkan oleh Pemkot sendiri telah tercapai

yaitu terwujudnya penataan PKL yang rapi, tertib, dan bersih.


commit to user

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan

bahwa pelaksanaan relokasi Pedagang Kaki Lima belakang kampus Universitas

Sebelas Maret Surakarta ke Pasar Panggung Rejo di belakang Kantor Kecamatan

Jebres dikatakan telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Secara terperinci,

kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Surakarta dalam penataan pedagang kaki lima yang

didasarkan pada Perda kota Surakarta Nomor 03 Tahun 2008 dilaksanakan

dalam bentuk Program Penataan, Penertiban dan Pembinaan PKL. Yang

dijabarkan dalam beberapa tahapan kegiatan meliputi Sosialisasi

Kebijakan, Penataan, Penertiban dan Pembinaan.

2. Dari tahapan kegiatan tersebut, dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan

Program Penataan, Penertiban, dan Pembinaan PKL belakang Kampus

UNS dapat dikatakan sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan . Hal ini

dapat terlihat dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

implementasi kebijakan relokasi sebagai berikut :

a. Sikap Pelaksana (diambil dari model Implementasi Van Metter dan

Van Horn)

Pada implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima

belakang kampus UNS sikap pelaksana dapat dilihat dari pengetahuan


commit to user

petugas Dinas Pengelolaan pasar terhadap tujuan kebijakan relokasi

pedagang kaki lima, serta ketaatan pelaksana untuk mematuhi

prosedur dan ketentuan yang berlaku

b. Komunikasi (diambil dari model Implementasi Van Metter dan Van

Horn)

Komunikasi vertikal dilihat dari kejelasan pelaksana dalam

memberikan perintah, arahan, dan petunjuk pelaksanaan kebijakan

relokasi pada kelompok sasaran, serta kesempatan kelompok sasaran

untuk menyampaikan permasalahan dan usul yang menyangkut

pelaksanaan relokasi. Sedangkan komunikasi horisontal dilihat dari

koordinasi antar Dinas Pengelolaan Pasar dan Satpol PP kota Surakarta

c. Sumber Daya (diambil dari model Implementasi Grindle, Van Metter

dan Van Horn, Mazmanian dan Sabatier)

Sumber daya yang dimiliki pemkot dalam program penataan dan

pembinaan PKL masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah aparat

yang masih kurang sebanding dengan jumlah PKL di kota Surakarta.

Mobil operasional yang dimiliki Dinas Pengelolaan Pasar hanya 1

buah. Tentu saja dengan kondisi yang demikian itu mobilitas aparat

pelaksana di lapangan kurang optimal.

d. Kepatuhan dan Daya Tanggap Kelompok Sasaran ( diambil dari

model Implementasi Grindle )

Mayoritas Pedagang Kaki Lima belakang kampus UNS mendukung

terhadap Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL. Hal


commit to user

ini menunjukkan kepatuhan dan kesediaan PKL belakang kampus

UNS di relokasi ke Pasar Panggung Rejo di belakang kantor

kecamatan Jebres.

3. Dengan dilaksanakannya relokasi PKL di Pasar Panggung Rejo dampak

yang cukup terasa adalah dampak ekonomi. Para PKL merasakan

penurunan pendapatan secara drastis. Hal ini disebabkan karena letak pasar

Panggung Rejo yang kurang strategis. Dari dampak yang timbul tersebut

Pemerintah Kota Surakarta melakukan upaya upaya untuk

mempromosikan pasar Panggung Rejo agar supaya pasar Panggung Rejo

dapat ramai pembeli kembali.

B. Saran

Perbaikan sistem maupun perbaikan implementasi dari sebuah kebijakan

mutlak diperlukan agar penerapan kebijakan benar-benar membawa kesejahteraan

bagi masyarakat. Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh

peneliti maka perlu adanya saran agar pelaksanaan program relokasi pedagang

kaki lima di Surakarta ke depan lebih baik, yaitu:

1. Komunikasi aparat dengan PKL supaya terjalin lebih akrab supaya dalam

penyampaian perda mudah dipahami oleh PKL. Salah satu caranya yaitu

dengan mengadakan pertemuan setiap bulan sekali, untuk menyampaikan

keluhan dan mencari jalan keluar yang terbaik untuk semua.

2. Mengingat jumlah aparat yang sangat kurang yaitu 12 dari Dinas

Pengelolaan Pasar untuk melakukan pembinaan dan penataan serta 25


commit to user

orang dari Satpol PP dalam penertiban dibandingkan dengan jumlah PKL

di Kota Surakarta yang jumlahnya mencapai 3917 maka hal itu sangat

mempengaruhi kinerja aparat. Berdasarkan hal itu maka, Pemerintah Kota

Surakarta diharapkan untuk segera menambah jumlah petugas / aparat

pelaksana dan menambah mobil operasional menjadi 3 buah demi

terciptanya kinerja yang baik yang pada akhirnya adalah untuk

mewujudkan Kota Surakarata yang Bersih, Sehat, Rapi dan Indah.

3. Mengingat kondisi tempat relokasi yang masih sepi dari pembeli, maka

Pemkot harus melakukan upaya- upaya untuk mempromosikan tempat

PKL yang baru yaitu Pasar Panggung Rejo.

evaluasi implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki .../evaluasi... · faktor-faktor yang...

Documents