etika dalam praktik akuntansi sektor publik

26
Etika Dalam Praktik Akuntansi Sektor Publik ARIFIA YASMIN FRANSISKA DIAN PERMATASARI

Upload: dian-kono

Post on 18-Nov-2015

411 views

Category:

Documents


78 download

DESCRIPTION

akuntansi pemerintah

TRANSCRIPT

Etika Dalam Praktik Akuntansi Sektor Publik

Etika Dalam Praktik Akuntansi Sektor Publik

ARIFIA YASMINFRANSISKA DIAN PERMATASARI

REVIEW MATERIPENGERTIAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKPROFESI AKUNTAN SEKTOR PUBLIKDIMENSI AKUNTABILITAS PUBLIKPENYAJIAN LAPORAN KEUANGANAUDIT KINERJA SEKTOR PUBLIKKASUS BULOG

PENGERTIAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Akuntansi sektor publik merupakan bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi nonprofit lainnya, seperti:

PROFESI AKUNTAN SEKTOR PUBLIK

Berdirinya Ikatan Akuntan Indonesia mulai memunculkan Kompartemen Akuntan Sektor Publik. Kompartemen ini mewadahi para pekerja bidang akuntansi dan akuntan yang bekerja di organisasi sektor publik.

DIMENSI AKUNTABILITAS PUBLIK

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Selain menyajikan laporan keuangan pokok, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan

AUDIT KINERJA SEKTOR PUBLIK

Audit yang dilakukan pada sektor publik pemerintah berbeda dengan yang dilakukan pada sektor swasta.UraianAudit Sektor SwastaAudit Sektor PublikPelaksanaan auditKantor Akuntan Publik(KAP)Lembaga audit pemerintah dan juga KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintahObjek AuditPerusahaan/ entitas swastaEntitas, program, kegiatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sesuai dengan peraturan perundang-undanganStandar audit yang digunakanStandar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh IAIStandar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh BPKKepatuhan terhadap peraturan perundang-undanganTidak terlalu dominan dalam auditMerupakan faktor dominan karena kegiatan di sektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan dan perundang-undangan

Perbandingan Audit Keuangan dengan Audit Kinerja

Audit KeuanganAudit KinerjaObjek audit: laporan keuanganObjek audit: organisasi, program, aktivitas/ kegiatan, atau fungsiMenguji kewajaran laporan keuangan dari salah saji yang material dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang diterima umumMenguji tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuanLebih bersifat kuantitatif keuanganLebih bersifat kualitatifTidak terlalu analitisSangat analitisTidak menggunakan indikator kinerja, standar, dan target kinerjaMembutuhkan indikator, standar, dan target kinerja untuk mengukur kinerjaBiasanya tidak mempertimbangkan analisis biaya manfaatBiasanya mempertimbangkan analisis biaya-manfaat(cost-benefit analysis)Waktu pelaksanaan audit tertentu (biasanya pada akhir periode akuntansi)Audit bisa dilakukan sewaktu-waktuAudit dilakukan untuk peristiwa keuangan masa lalu(post event)Mempertimbangkan kinerja masa lalu, sekarang, dan yang akan datangTidak dimaksudkan untuk membantu melakukan alokasi sumber daya secara optimalDimaksudkan untuk memperbaiki alokasi sumber daya secara optimal dan memperbaiki kinerjaTidak terdapat rekomendasi audit danfollow-upauditTerdapat rekomendasi audit danfollow-upaudit

Kualitas audit sektor publik pemerintah ditentukan oleh

BULOGBulog melaksanakan penugasan dari pemerintah untuk menangani bahan pangan pokok khususnya beras dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 timbul tekanan yang sangat kuat agar peran pemerintah dipangkas secara drastis sehingga semua kepentingan nasional termasuk pangan harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar

Konsekuensi yang harus diterima dari tekanan tersebut adalah Bulog harus berubah secara totalperubahan kebijakan pangan pemerintah dan pemangkasan tugas dan fungsi Bulogberlakunya beberapa UU barumasyarakat luas menghendaki agar Bulog terbebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan tuntutan reformasi, bebas dari KKN dan bebas dari pengaruh partai politik tertentupenghapusan non-tarif barrier menjadi tarif barrier serta pembukaan pasar dalam negeri

Bulog dalam kepemimpinan WidjanarkoKasus impor beras dari VietnamWidjanarko diduga juga menerima hadiah (gratifikasi) dari Vietnam Southern Food Corporation dalam impor beras 2001-2002. Widjanarko, Winda Nindyati-putri Widjanarko, dan Rinaldy Puspoyo-putra Widjanarko. Dakwaan jaksa, Widjokongko melakukan korupsi dengan membantu penerimaan uang oleh Widjanarko Puspoyo dalam pengadaan beras impor dari Vietnam. Dalam Keputusan majelis hakim membeberkan bukti bahwa Widjan menerima gratifikasi terkait dengan impor beras dari Vietnam.

Kasus impor fiktif sapiKasus ini terjadi tahun2001, Bulog melakukan pengadaan 22 ribu ekor sapi potong dari Australia. Bulog lalu menggaet tiga perusahaan swasta sebagai rekanan yaitu PT Karyana, PT Lintas Nusa Pratama (LNP) dan Surya Bumi Manunggal (SBM). Dari ketiga rekanan tersebut hanya PT. Karyana yang menuntaskan kontrak mereka tanda tangani. Untuk kasus pengadaan sapi, kata Artha, majelis menganggap Widjan tidak bersalah. Alasannya, kebijakan tersebut diambil berdasar usul tim monitoring. Saat itu tidak ada pilihan bagi Bulog selain melakukan pengadaan sapi untuk ketahanan pangan menjelang hari raya.

Ada beberapa saran yang bisa dilakukan untuk mengurangi korupsi di dalam lingkungan bulog:melakukan reorganisasi pada struktur organisasi bulog, dimana reorganisasi dilakukan secara bertahap, misalnya pada level terbawah dulu dengan penggantian staf staf pada level bawah, lalu diikuti oleh level berikutnya, kemudian me-revisi semua system dan prosedur yang diperlukan dengan meningkatkan control sehingga menghasilkan organisasi yang lebih banyak manfaatnya daripada kejahatan di dalamnyaPerlunya merevisi diri masing-masing dengan mengganti budaya yang sudah membumi di Negara iniPerlu dilakukan audit fraud risk management pada organisasi bulog bagi untuk yang bersifat keuangan dan non keuangan agar dapat menjaga dan mengawasi kinerja bulog. Diharapkan dengan adanya kontrol dalam bulog bisa mengatur bulog untuk menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya

Terimakasih