ETIKA DALAM PRAKTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

A. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Organisasi sektor publik adalah organisasi-organisasi yang menggunakan dana

masyarakat, sehingga perlu melakukan pertanggungjawaban ke masyarakat, dan

mempunyai karakter yang menunjukkan variasi sosial, ekonomi, politik, dan karakteristik

menurut undang-undang. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan

dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan

kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Keluasan wilayah publik tidak hanya

disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, tetapi juga

kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.

Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan

pemerintahan (Pemerintah Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan

milik negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik

dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

B. Profesi sebagai Akuntan Sektor Publik

Perkembangan profesi menunjukkan bahwa di dunia praktis, akuntansi sukses

berkompetisi dengan konsultan manajemen. Hal ini memunculkan perluasan batas-batas disiplin

akuntansi. Tanpa mengubah karakter inti disiplin akuntansi, utilitas akuntansi telah berkembang.

Jadi, para akademisi bekerja untuk mengobservasi penggunaan akuntansi dalam mengelola

perusahaan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Ini berarti fungsi akuntansi dalam

pelaporan akan semakin penting.

Persepsi masyarakat dialihkan bahwa penyelenggara kebutuhan adalah perusahaan

utilitas, bukan pemerintah daerah. Proses pelayanan ini menjadi sektor publik terbesar, di luar

sektor pertahanan dan keamanan. Akuntansi nampaknya dieksplorasi secara serius dalam

menciptakan proses pengambilan keputusan yang rasional. Akuntansi di pemerintah daerah atau

kota praja dan perusahaannya disebut “akuntansi sektor publik”. Namun demikian, istilah “sektor

publik” menjadi lebih disukai. Istilah ini membuka representasi akuntan professional di luar

sektor swasta. Akibatnya, akuntansi sektor publik menjadi wadah intrerdicipliner tentang materi

kesejahteraan masyarakat. Dan pada saat yang sama, bidang akuntansi manajemen sektor publik

dan audit sektor publik diubah orientasinya ke pelayanan publik.

Perkembangan profesi akuntan sektor publik di Indonesia belum semaju perkembangan

profesi akuntan di Inggris. Bahkan dibandingkan dengan profesi akuntan lain, seperti akuntan

sektor swasta, akuntansi sektor publik masih ketinggalan. Hal ini berkaitan dengan sistem

sentralisasi pemerintah yang berdampak pada penggunaan sistem dan prosedur pelaporan

keuangan yang seragam dan terpusat. Dengan berubahnya orientasi publik dan ekonomi di era

reformasi, organisasi profesi akuntan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mulai memunculkan

Kompartemen Akuntan Sektor Publik. Kompartemen ini mewadahi para pekerja bidang

akuntansi dan akuntan yang bekerja di organisasi sektor publik. Dan tentunya, permasalahan

standarisasi praktik-praktik akuntansi sektor publik harus dipecahkan. Selain itu, mitra kerja

Kompartemen Akuntan Sektor Publik juga telah dibangun dalam Kompartemen Akuntan

Pendidik yang disebut Kajian Pendidik Akuntansi Sektor Publik.

Dari pembahasan di atas, proses pengembangan bidang akuntansi sektor publik sangat

dipengaruhi oleh kapasitas dan tujuan kebijakan ekonomi, sehingga aspek budaya, sosial, dan

politik ekonomi menjadi dominan. Selain itu, orientasi pengelolaan organisasi sektor publik akan

mengubah arah pengembangan organisasi akuntansi. Namun, heterogenitas bidang sektor publik

akan menjadi alasan logis untuk menciptakan kompleksitas bidang akuntansi sektor publik. Ini

berarti, kunci pemecahan permasalahan akuntansi sektor publik adalah penyederhanaan yang

logis dalam pengelolaan sektor publik.

C. Dimensi Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya,

melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan

penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandate (principal). Dalam

konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas

aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan

utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen

lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholder). akuntabilitas publik juga

terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa

yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilakukan oleh organisasi sektor publik.

Akuntabilitas sektor publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari

beberapa aspek. Dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga

publik tersebut antara lain:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran. Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah

akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan

mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan

secara benar dan telah mendapat otorisasi.

2. Akuntabilitas manajerial. Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban

lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif.

Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja.

3. Akuntabilitas program. Berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang

ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan

alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal

4. Akuntabilitas kebijakan. Berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas

kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat

mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diterapkan dengan

mempertimbangkan dampak di masa depan.

5. Akuntabilitas financial. Merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik

untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada

pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitsa financial menekankan

pada ukuran anggaran dan financial. Akuntabilitas financial sangat penting karena

pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian masyarakat.

D. Penyajian Laporan Keuangan

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 01 menyebutkan

tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,

realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang

bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai

alokasi sumber daya. Sementara tujuan khusus pelaporan keuangan pemerintah adalah

untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk

menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya

dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan

ekuitas dana pemerintah.

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan

ekuitas dana pemerintah

3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya

ekonomi.

4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.

5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan

memenuhi kebutuhan kasnya.

6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai

penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas

pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Komponen laporan keuangan pokok:

1. Laporan Realisasi Anggaran. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber,

alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah

pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran

mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan

ketaatan terhadap APBN/APBD.

2. Neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai asset,

kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3. Laporan Arus Kas. Menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan

kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan. Menyajikan informasi mengenai penjelasan dari

setiap akun yng terdapat pada laporan keuangan perusahaan.

Komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan,

kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi

perbendaharaan (Bendahara Umum Negara/Daerah). Selain menyajikan laporan

keuangan pokok, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan:

a. Laporan Kinerja Keuangan. Disajikan oleh entitas yang menerapkan basis akrual.

Laporan Kinerja Keuangan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- pendapatan dari kegiatan operasional

- beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi

- surpluls atau deficit

b. Laporan Perubahan Ekuitas. Dalam laporan perubahan ekuitas sekurang-kurangnya

hanya disajikan pos-pos:

- Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

- Setiap pos pendapatan dan belanja serta totalnya seperti diisyaratkan dalam

standar-standar lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas

- Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang

mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.

E. Audit Kinerja Sektor Publik

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat

maupun daerah sebagai organisasi sektor publik merupakan tujuan penting dari reformasi

akuntansi dan administrasi sektor publik. Seiring dengan tuntutan masyarakat agar

organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik

dalam menjalankan aktivitasnya, diperlukan audit yang tidak hanya terbatas pada

keuangan dan kepatuhan saja, tetapi perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap

kinerja sektor publik. Audit yang dilakukan pada sektor publik pemerintah berbeda

dengan yang dilakukan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya

perbedaan latar belakang institusional dan hukum, dimana audit sektor publik pemerintah

mempunyai prosedur dan tanggung jawab yang berbeda serta peran yang lebih luas

dibanding audit sektor swasta. Secara umum, ada tiga jenis audit dalam audit sektor

publik, yaitu audit keuangan (financial audit), audit kepatuhan (compliance audit) dan

audit kinerja (performance audit). Audit keuangan adalah audit yang menjamin bahwa

system akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta

transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar. Audit kepatuhan adalah audit

yang memverifikasi/memeriksa bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk pelayanan

masyarakat telah disetujui dan telah sesuai dengan peraturan undang-undang. Audit yang

ketiga adalah audit kinerja yang merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal

tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-

tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi

yang diaudit. Audit sektor publik tidak hanya memeriksa serta menilai kewajaran laporan

keuangan sektor publik, tetapi juga menilai ketaatan aparatur pemerintahan terhadap

undang-undang dan peraturan yang berlaku. Di samping itu, auditor sektor publik juga

memeriksa dan menilai sifat-sifat hemat (ekonomis), efisien serta efektivitas dari semua

pekerjaan, pelayanan atau program yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian, bila

kualitas audit sektor publik rendah, akan mengakibatkan risiko tuntutan hukum

(legitimasi) terhadap pejabat pemerintah dan akan muncul kecurangan, korupsi, kolusi

serta berbagai ketidakberesan. Kualitas audit sektor publik pemerintah ditentukan oleh

kapabilitas teknikal auditor dan independensi auditor. Kapabilitas teknikal auditor telah

diatur dalam standar umum pertama, yaitu bahwa staf yang ditugasi untuk melaksanakan

audit harus secara kolektif memiliki kecakapan professional yang memadai untuk tugas

yang disyaratkan, serta pada standar umum yang ketiga, yaitu bahwa dalam pelaksanaan

audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya

secara cermat dan seksama. Independensi auditor diperlukan karena auditor sering

disebut sebagai pihak pertama dan memegang peran utama dalam pelaksanaan auditor

kinerja, karena auditor dapat mengakses informasi keuangan dan informasi manajemen

dari organisasi yang diaudit, memiliki kemampuan professional dan bersifat independen.

Untuk meningkatkan sikap independensi auditor sektor publik, maka kedudukan auditor

sektor publik harus terbebas dari pengaruh dan campur tangan serta terpisah dari

pemerintah, baik secara pribadi maupun kelembagaan.

Etika dalam Praktik Akuntansi Sektor Publik

Dalam dua tahun terakhir ini, masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang

cukup mendasar dan besar, yang ditandai dengan meningkatnya keinginan akan

akuntabilitas dan transparansi kinerja terhadap pengelolaan sektor publik. Perlawanan

terhadap budaya manipulasi baru saja dimulai dengan berakhirnya era pemerintahan yang

mengutamakan stabilitas. Istilah reformasi merupakan cetusan untuk mendudukkan

kembali keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan nilai. Akibatnya,

reformasi menjadi lebih menekankan pembangunan nilai yang diungkap dalam good

governance.

Pengembangan Akuntansi Sektor Publik

Pertama, di tahun 1952, fase sektor publik untuk pertama kalinya diajarkan di dunia

akademis (Kamus Inggris Oxford, edisi kedua, 1989, hal 779).

Kedua, karakter organisasi sektor publik menunjukkan variasi sosial, ekonomi,

politik, dan karakteristik menurut undang-undang.

Ketiga, aktivitas organisasi sektor publik amat beraneka ragam

Keempat, kondisi organisasi sektor publik amat mandiri, atau mampu lepas dari

mekanisme murni pasar.

Kelima, fokus kesuksesan penyelenggaraan aktivitas publik adalah kompetensi

manajemen.

Keenam, kondisi proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh badan-badan

sektor publik masih bersifat umum.

Akuntansi sektor publik yang diharapkan lebih ditekankan pada sistem dan pemeriksaan

akuntansi. Sistem akuntansi sektor publik yang selama ini dikembangkan lebih melayani

karakteristik persaingan swasta. Ini tentunya merupakan kesalahan besar karena karakter dan

evaluasi kinerja publik amat berbeda dengan yang ada di sektor swasta. Pengukuran prestasi dan

kinerja sektor publik merupakan titik berat pengembangan akuntansi sektor publik. Penekanan

terhadap efisiensi keuangan dan efektivitas manajemen akan menjadi dua titik awal fokus

pengembangan bidang akuntansi manajemen sektor publik ini. Jadi, tuntutan masyarakat

terhadap pengembangan peranan akuntansi di sektor publik menjadi suatu yang harus dijawab.

Ungkapan pemerintah yang bersih dapat diinterpretasikan sebagai perwujudan indicator

kejujuran pemerintah. Selama dua puluh tahun yang lampau, kejujuran pemerintah lebih

diartikan sebagai stabilitas pemerintah. Sedangkan di masa reformasi, kejujuran diartikan sebagai

pemerintah yang bersih. Akibatnya, mekanisme manipulasi yang dipraktekkan di masa lalu harus

diganti dengan mekanisme transparansi.

Peranan akuntansi yang telah bergeser ternyata tidak membuat akuntansi sebagai mekanisme

pertanggungjawaban. Perubahan politik dan krisis ekonomi telah menyebabkan munculnya

kesadaran baru di kalangan masyawakat Indonesia. Fungsi akuntansi saat ini, diharapkan

menjadi turunan dari perkembangan tuntutan masyarakan terhadap bidang akuntansi untuk

memajukan sector public.

Akuntansi di masa awal reformasi telah menghadapi “kehinaan” yang secara eksplisit terbukti

dengan ditunjuknya akuntan asing untuk melakukan due diligence dalam berbagai sector public

dan kasus-kasus skandal. Terlepas dari alasan untuk membangkitkan kepercayaan asing terhadap

perekonomian kita, fakta itu menunjukkan rendahnya kredibilitas akuntan kita, termasuk di

dalamnya akuntan sector public, di mata dunia internasional. Akibatnya, praktik kejujuan

akuntan harus ditingkatkan. Etika pemeriksaan akuntan harus ditegakkan, dalam artian

pelanggaran bukan hanya berdampak terhadap keanggotaan profesi, namun kerugian yang

ditimbulkan juga bisa diambil tuntutan di jalur hukum.

Penegakan etika profesi akuntan pemeriksa saat ini menjadi suatu hal yang mendesak. Selama

ini, tuntutan dibatasi hanya oleh profesi, dalam artian sepanjang aturan profesi dipatuhi akuntan

dianggap sudah memenuhi kewajiban baik secara profesi maupun kemasyarakatan. Hal ini telah

dinilai tidak wajar. Sehingga, masyarakat menuntut agar akuntan bisa dituntut di jalur hukum.

Profesionalisme profesi, dalam hal ini terkait dengan kejujuran keahlian dan pribadi, telah

dituntut untuk dapat dibawa sebagai kredibilitas profesi di mata prosedur hukum masyarakat. Ini

berarti yang diminta sebenarnya adalah perubahand ari sekedar moralitas menjadi realitas hukum

masyarakat. Salah satu cirri khas gerakan reformasi adalah tuntutan akan pemerintah yang

bersih. Akuntan sebagai suatu profesi diminta untuk terlibat secara aktif, terkait dengan

pelaksanaan transparansi ekonomi. Secara umum, pemahaman/keahlian penyusunan system

keuangan merupakan kompetensi akuntansi. Akuntansi sector public yang diharapkan lebih

ditekankan pada system dan pemeriksaan akuntansi. System akuntansi sector public yang selama

ini dikembangkan lebih melayani karakteristik persaingan swasta. Ini tentunya merupakan

kesalahan besar karena karakter dan evaluasi kinerja public amat berbeda dengan yang ada di

sector swasta.

Titik Kritis dalam Praktik Akuntansi Sektor Publik

Melihat pentingnya reformasi akuntansi, penerapan perspektif organisasi atau yang

dikenal dengan menemukan kembali pemerintahan, harus dilandasi dengan menemukan kembali

peranan akuntansi. Praktik akuntansi sektor publik (Penlebury, 1992) di Indonesia mempunyai

empat titik kritis sebagai berikut:

1. Praktik pertanggungjawaban akuntansi yang layak

Prosedur penghasilan dan pembayaran dari pusat pertanggungjawaban organisasi sektor

publik dapat dilakukan dengan pemenuhan otorisasi, baik dari DPR/DPRD atau

komisaris. Kadangkala proses otorisasi ini dihasilkan dari proses demokrasi melalui

pengambilan suara/voting.

2. Prinsip bruto

Seluruh penghasilan dibayarkan bruto, dan biaya yang terjadi dibebankan sebagai

pengurang penghasilan dan harus dilaporkan secara lengkap ke setiap pusat

pertanggungjawaban yang terkait.

3. Periodical

Semua pengeluaran harus dipertanggungjawabkan per periode, sehingga otorisasi

pengeluaran akan dinilai berdasarkan prestasi periode terkait. Kelebihan dana di atas

pengeluaran dapat diketahui dan dikembalikan ke manajemen pusat pertanggungjawaban.

4. Spesifikasi

Pengeluaran untuk tujuan khusus harus dilandasi oleh persetujuan DPR/DPRD atau

komisaris. Konsep by exception/pengecualian ini harus diatur dalam peraturan tersendiri

tanpa mengabaikan tingkat pencapaian prestasi manajemen organisasi sektor publik yang

terkait.

Tipe praktik pertama lebih menekankan keseimbangan antar proses perencanaan dan

pertanggungjawaban. Dalam proses perencanaan, faktor pengendalian kas menjadi perhaitan

utama. Kas seringkali diartikulasikan sebagai dampak perubahan harga atau nilai ekonomi riil.

Anggaran belanja merupakan hasil dari harga kali kuantitas, di mana kuantitas adalah kuantitas

dari masukan.

Sebagai alternatif dari dasar volume anggaran belanja adalah pendekatan dasar kuantitas

uang tunai yang diterapkan untuk menata anggaran belanja sebanyak uang tunai implisit dengan

kuantitas barang atau pelayanan/jasa yang dibeli. Pendekatan ini dilandasi pada asumsi akurasi

penataan anggaran belanja dan akan menyebabkan penetapan anggaran untuk pos yang terkait

langsung dengan masyarakat, seperti tunjangan kesehatan dan pensiun, akan lebih ditentukan

oleh tuntutan kehidupan sehari-hari. Atau, dengan kata lain, pembengkakan kebutuhan kas

sangat mungkin terjadi. Oleh sebab itu, manajemen sering memisahkan pos-pos tersebut dari

kebijakan anggaran belanja dan membuat ketetapan tersendiri, seperti anggaran subsidi.

Keseimbangan peranan perencanaan dan pertanggungjawaban akan menjadi ciri

pengelolaan organisasi sektor publik di era reformasi ini. Sebaiknya, kejelasan konsep

pertanggungjawaban harus dijabarkan secara terbuka sebelum pekerjaan dimulai. Berbagai

indikator keuangan dan nonkeuangan harus dirumuskan, sehingga bisa menjawab berbagai

keraguan tentang optimalitas manfaat laporan keuangan. Selain itu, lekatnya proses

pertanggungjawaban denagn karakter setiap organisasi sektor publik juga perlu diperhatikan

untuk mengakomodasi perbedaan antar berbagai organisasi sektor publik.

Dari penjelasan di atas, faktor akuntabilitas amat penting dalam pengelolaan dana

masyarakat. Praktik pemilihan program dengan dana masyarakat perlu dikembangkan dalam

konteks visi kesejahteraan masyarakat. Ini berarti akuntabilitas manajemen kesejahteraan

masyarakat sangat menentukan perkembangan akuntansi sektor publik.

Peran Pemerintah Semakin Berkurang

…Tugas pemerintah adalah mengendalikan, bukannya seperti mendayung sebuah perahu (E.S.

Savas).

Di berbagai negara lain, filosofi ini benar-benar diterapkan. Di St. Paul, Minnesota,

George Latimer (1975) yang terpilih sebagai walikota berusaha memulihkan ekonomi kota

tersebut dengan mengubah sumber daya kota yang ada dengan cara mengkombinasikannya

dengan berbagai sumber daya dari sektor privat, meminta bantuan dana, dan membawa

pengembang masuk. Selain itu, dia juga melakukan usaha lain yang diserahkan kepada swasta

seperti mendirikan sarana perumahan yang terjangkau dan menggunakan jasa tenaga kerja sosial

bernilai jutaan dollar. Hasilnya, Latimer mampu meningkatkan wibawa pemerintahannya

walaupun ada pengurangan karyawan sebanyak 12%, menjaga anggaran, mempertahankan

tingkat pertumbuhan pajak propertinya di bawah inflasi, serta mengurangi hutang kota. Keadaan

tersebut sangat berbeda dengan di Indonesia. Pemerintah kota sangat bergantung pada pajak,

iklan, dan pungutan lain. Para pengembang kurang berminat karena kondisi sosial politik yang

tidak stabil dan tingkat inflasi yang tinggi. Selain itu, pemerintah kota sangat bergantung pada

pemerintah pusat.

Tingginya Pengaruh Politik terhadap Sistem Organisasi

Sterling (1973) berpendapat bahwa hampir semua masalah praktis yang dihadapi dalam

praktik akuntansi bisa dipecahkan dengan teori. Ketika sebuah masalah muncul, isu sebenarnya

adalah bahwa manajemen tidak sependapat dengan pandangan akuntansi. Dengan demikian,

masalahnya bukan teknis tetapi merupakan masalah politis. Sebuah studi yang dilakukan oleh

Watts and Zimmerman (1978) memunculkan pertanyaan ‘mengapa suatu perusahaan

membelanjakan sumber daya untuk mempengaruhi standar akuntansi’. Hasil studi tersebut

memperlihatkan bahwa manajer mempunyai alasan yang kuat untuk menginginkan kepastian

prosedur akuntansi dibanding dengan yang lain.

Masalahnya adalah bahwa akuntan memberikan respon tanpa adanya kekuatan untuk

menekan keputusan pihak pemerintah. Profesi akuntan akan memberikan respon untuk

memastikan bahwa laporan keuangan yang telah dipublikasikan sesuai dengan standar yang

ditetapkan. Tetapi hal itu tidak diterima secara legal oleh profesi akuntan karena pendapat

auditor yang terdiri dari adverse, qualified, dan disclaimer dalam laporan hasil pemeriksaan atas

laporan keuangan, jarang digunakan. Tindakan yang dapat dilakukan adalah memperbaiki citra

profesi akuntan atau menghindar dari tanggung jawab. Selain itu, ada pernyataan sederhana

bahwa lingkungan akuntansi itu merupakan arena politik. Angka-angka dalam laporan keuangan

mempunyai dampak sosial, di mana perkiraan dan tingkah laku dari banyak orang akan

terpengaruhi. Akan tetapi, beberapa akuntan berpendapat bahwa proses standar yang telah

diformulasikan menjadi faktor politis.

Professors May dan Sundem State (1976) menyatakan,

Visi kesejahteraan sosial dari laporan akuntansi secara jelas dapat diakui. “Bagaimanapun juga,

…”

Melihat kenyataan yang terjadi sekarang, lembaga-lembaga yang mengikrarkan sebagai

lembaga independen sedikit banyak juga tersentuh oleh politik pemerintahan. Bahkan BPK yang

menjadi salah satu lembaga tinggi negara juga tidak dapat dipungkiri terintervensi oleh

pemerintah, terutama di masa Orde Baru.

Sekarang masalahnya adalah ‘apakah standar tersebut seharusnya dalam standar sektor

privat atau sektor publik’. Penelitian yang dilakukan oleh Professor Ronen dan Schiff (1978)

yang telah menyebarkan kuesioner sebanyak 1.329 kepada para responden seperti beberapa

eksekutif perusahaan besar, akuntan sektor publik, akademisi akuntansi, analis keuangan,

pengacara, dan banker menyimpulkan bahwa 91,9% responden menyatakan bahwa standar

seharusnya dibuat sesuai format untuk sektor privat. Ini berarti standar yang dibuat untuk sektor

publik seharusnya harmonis dengan praktik yang ada untuk sektor swasta.

A. Kode Etik IAI KASP

Aturan etika merupakan penjabaran lebih lanjut dari prinsip-prinsip etika dan ditetapkan

untuk masing-masing kompartemen. Untuk akuntan sektor publik, aturan etika ditetapkan oleh

IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP). Sampai saat ini, aturan etika ini masih

dalam bentuk exposure draft, yang penyusunannya mengacu pada Standard of Professional

Practice on Ethics yang diterbitkan oleh the International Federation of Accountants (IFAC).

Berdasarkan aturan etika ini, seorang profesional akuntan sektor publik harus memiliki

karakteristik yang mencakup:

Penguasaan keahlian intelektual yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.

Kesediaan melakukan tugas untuk masyarakat secara luas di tempat instansi kerja maupun

untuk auditan.

Berpandangan obyektif.

Penyediaan layanan dengan standar pelaksanaan tugas dan kinerja yang tinggi.

Penerapan aturan etika ini dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan profesi

akuntan yaitu: bekerja dengan standar profesi yang tinggi, mencapai tingkat kinerja yang

diharapkan dan mencapai tingkat kinerja yang memenuhi persyaratan kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, menurut aturan etika IAI-KASP, ada tiga kebutuhan mendasar yang harus

dipenuhi, yaitu:

Kredibilitas akan informasi dan sistem informasi.

Kualitas layanan yang didasarkan pada standar kinerja yang tinggi.

Keyakinan pengguna layanan bahwa adanya kerangka etika professional dan standar teknis

yang mengatur persyaratan-persyaratan layanan yang tidak dapat dikompromikan.

Aturan etika IAI-KASP memuat tujuh prinsip-prinsip dasar perilaku etis auditor dan

empat panduan umum lainnya berkenaan dengan perilaku etis tersebut. Ketujuh prinsip dasar

tersebut adalah: integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, ketepatan

bertindak, dan standar teknis dan profesional. Empat panduan umum mengatur hal-hal yang

terkait dengan good governance, pertentangan kepentingan, fasilitas dan hadiah, serta penerapan

aturan etika bagi anggota profesi yang bekerja di luar negeri.

Integritas

Integritas berkaitan dengan profesi auditor yang dapat dipercaya karena menjunjung

tinggi kebenaran dan kejujuran. Integritas tidak hanya berupa kejujuran tetapi juga sifat dapat

dipercaya, bertindak adil dan berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini ditunjukkan oleh

auditor ketika memunculkan keunggulan personal ketika memberikan layanan professional

kepada instansi tempat auditor bekerja dan kepada auditannya. Misalnya, auditor seringkali

menghadapi situasi di mana terdapat berbagai alternatif penyajian informasi yang dapat

menciptakan gambaran keuangan atau kinerja yang berbeda-beda. Dengan berbagai tekanan

yang ada untuk memanipulasi fakta-fakta, auditor yang berintegritas mampu bertahan dari

berbagai tekanan tersebut sehingga fakta-fakta tersaji seobyektif mungkin. Auditor perlu

mendokumentasikan setiap pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam situasi penuh

tekanan tersebut.

Obyektivitas

Auditor yang obyektif adalah auditor yang tidak memihak sehingga independensi

profesinya dapat dipertahankan. Dalam mengambil keputusan atau tindakan, ia tidak boleh

bertindak atas dasar prasangka atau bias, pertentangan kepentingan, atau pengaruh dari pihak

lain. Obyektivitas ini dipraktikkan ketika auditor mengambil keputusan-keputusan dalam

kegiatan auditnya. Auditor yang obyektif adalah auditor yang mengambil keputusan berdasarkan

seluruh bukti yang tersedia, dan bukannya karena pengaruh atau berdasarkan pendapat atau

prasangka pribadi maupun tekanan dan pengaruh orang lain.

Obyektivitas auditor dapat terancam karena berbagai hal. Situasisituasi tertentu dapat

menghadapkan auditor pada tekanan yang mengancam obyektivitasnya, seperti hubungan

kekerabatan antara auditor dengan pejabat yang diaudit. Obyektivitas auditor juga dapat

terancam karena tekanantekanan pihak-pihak tertentu, seperti ancaman secara fisik. Untuk itu,

auditor harus tetap menunjukkan sikap rasional dalam mengidentifikasi situasi-situasi atau

tekanan-tekanan yang dapat mengganggu obyektivitasnya. Ketidakmampuan auditor dalam

menegakkan satu atau lebih prinsip-prinsip dasar dalam aturan etika karena keadaan atau

hubungan dengan pihak-pihak tertentu menunjukkan indikasi adanya kekurangan obyektivitas.

Hubungan finansial dan non-finansial dapat mengganggu kemampuan auditor dalam

menjalankan prinsip obyektivitas. Misalnya, auditor memegang jabatan komisaris bersama-sama

dengan auditan pada suatu perusahaan sedikit banyak akan mempengaruhi obyektivitas auditor

tersebut ketika mengaudit auditan. Transaksi peminjaman dari auditan atau investasi pada

auditan dapat mendorong auditor menyajikan temuan audit yang berbeda dengan keadaan

sebenarnya, terutama bila temuan tersebut berpengaruh terhadap keuangannya.

Kompetensi dan Kehati-hatian

Agar dapat memberikan layanan audit yang berkualitas, auditor harus memiliki dan

mempertahankan kompetensi dan ketekunan. Untuk itu auditor harus selalu meningkatkan

pengetahuan dan keahlian profesinya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa

instansi tempat ia bekerja atau auditan dapat menerima manfaat dari layanan profesinya

berdasarkan pengembangan praktik, ketentuan, dan teknik-teknik yang terbaru. Berdasarkan

prinsip dasar ini, auditor hanya dapat melakukan suatu audit apabila ia memiliki kompetensi

yang diperlukan atau menggunakan bantuan tenaga ahli yang kompeten untuk melaksanakan

tugas-tugasnya secara memuaskan.

Berkenaan dengan kompetensi, untuk dapat melakukan suatu penugasan audit, auditor

harus dapat memperoleh kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan. Pendidikan

dan pelatihan ini dapat bersifat umum dengan standar tinggi yang diikuti dengan pendidikan

khusus, sertifikasi, serta pengalaman kerja. Kompetensi yang diperoleh ini harus selalu

dipertahankan dan dikembangkan dengan terus-menerus mengikuti perkembangan dalam profesi

akuntansi, termasuk melalui penerbitan penerbitan nasional dan internasional yang relevan

dengan akuntansi, auditing, dan keterampilan-keterampilan teknis lainnya.

Kerahasiaan

Auditor harus mampu menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperolehnya dalam

melakukan audit, walaupun keseluruhan proses audit mungkin harus dilakukan secara terbuka

dan transparan. Informasi tersebut merupakan hak milik auditan, untuk itu auditor harus

memperoleh persetujuan khusus apabila akan mengungkapkannya, kecuali adanya kewajiban

pengungkapan karena peraturan perundang-undangan. Kerahasiaan ini harus dijaga sampai

kapanpun bahkan ketika auditor telah berhenti bekerja pada instansinya. Dalam prinsip

kerahasiaan ini juga, auditor dilarang untuk menggunakan informasi yang dimilikinya untuk

kepentingan pribadinya, misalnya untuk memperoleh keuntungan finansial.

Prinsip kerahasiaan tidak berlaku dalam situasi-situasi berikut:

Pengungkapan yang diijinkan oleh pihak yang berwenang, seperti auditan dan instansi

tempat ia bekerja. Dalam melakukan pengungkapan ini, auditor harus mempertimbangkan

kepentingan seluruh pihak, tidak hanya dirinya, auditan, instansinya saja, tetapi juga termasuk

pihak-pihak lain yang mungkin terkena dampak dari pengungkapan informasi ini.

Pengungkapan yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundangundangan, seperti tindak

pidana pencucian uang, tindakan KKN, dan tindakan melanggar hukum lainnya.

Pengungkapan untuk kepentingan masyarakat yang dilindungi dengan undang-undang. Bila

auditor memutuskan untuk mengungkapkan informasi karena situasisituasi di atas, ada tiga

hal yang harus dipertimbangkan, yaitu:

Fakta-fakta yang diungkapkan telah mendapat dukungan bukti yang kuat atau adanya

pertimbangan profesional penentuan jenis pengungkapan ketika fakta-fakta tersebut tidak

didukung dengan bukti yang kuat.

Pihak-pihak yang menerima informasi adalah pihak yang tepat dan memiliki tanggung jawab

untuk bertindak atas dasar informasi tersebut.

Perlunya nasihat hukum yang profesional atau konsultasi dengan organisasi yang tepat

sebelum melakukan pengungkapan informasi.

Ketepatan Bertindak

Auditor harus dapat bertindak konsisten dalam mempertahankan reputasi profesi serta

lembaga profesi akuntan sektor publik dan menahan diri dari setiap tindakan yang dapat

mendiskreditkan lembaga profesi atau dirinya sebagai auditor profesional. Tindakan-tindakan

yang tepat ini perlu dipromosikan melalui kepemimpinan dan keteladanan. Apabila auditor

mengetahui ada auditor lain melakukan tindakan yang tidak benar, maka auditor tersebut harus

mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi masyarakat, profesi, lembaga

profesi, instansi tempat ia bekerja dan anggota profesi lainnya dari tindakan-tindakan auditor lain

yang tidak benar tersebut. Untuk itu, ia harus mengumpulkan bukti-bukti dari tindakan yang

tidak benar tersebut dan menuangkannya dalam suatu laporan yang dibuat secara jujur dan dapat

dipertahankan kebenarannya. Auditor kemudian melaporkan kepada pihak yang berwenang atas

tindakan yang tidak benar ini, misalnya kepada atasan dari auditor yang melakukan tindakan

yang tidak benar tersebut atau kepada pihak yang berwajib apabila pelanggarannya menyangkut

tindak pidana.

Standar teknis dan profesional

Auditor harus melakukan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku, yang meliputi

standar teknis dan profesional yang relevan. Standar ini ditetapkan oleh Ikatan Akuntan

Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia. Pada instansi-instansi audit publik, terdapat juga

standar audit yang mereka tetapkan dan berlaku bagi para auditornya, termasuk aturan perilaku

yang ditetapkan oleh instansi tempat ia bekerja. Dalam hal terdapat perbedaan dan/atau

pertentangan antara standar audit dan aturan profesi dengan standar audit dan aturan instansi,

maka permasalahannya dikembalikan kepada masing-masing lembaga penyusun standar dan

aturan tersebut.

Panduan Umum Lainnya pada Aturan Etika IAI-KASP

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, panduan umum lainnya yang tercantum dalam

aturan etika IAI-KASP terdiri dari tiga hal yaitu panduan good governance dari

organisasi/instansi tempat auditor bekerja, panduan identifikasi pertentangan kepentingan,

panduan atas pemberian fasilitas dan hadiah, dan panduan penerapan aturan etika bagi auditor

yang bekerja di luar wilayah hukum aturan etika.

Good Governance. Auditor diharapkan mendukung penerapan good governance pada organisasi

atau instansi tempat ia bekerja, yang meliputi prinsip-prinsip berikut:

1. Tidak mementingkan diri sendiri

2. Integritas

3. Obyektivitas

4. Akuntabilitas

5. Keterbukaan

6. Kejujuran

7. Kepemimpinan

Pertentangan Kepentingan

Beberapa hal yang tercantum dalam aturan etika yang dapat mengindikasikan adanya

pertentangan kepentingan yang dihadapi oleh auditor sektor publik adalah:

1. Adanya tekanan dari atasan, rekan kerja, maupun auditan di tempat kerja (instansinya).

2. Adanya tekanan dari pihak luar seperti keluarga atau relasi.

3. Adanya tuntutan untuk bertindak yang tidak sesuai dengan standar atau aturan.

4. Adanya tuntutan loyalitas kepada organisasi atau atasan yang bertentangan dengan kepatuhan

atas standar profesi.

5. Adanya publikasi informasi yang bias sehingga menguntungkan instansinya.

6. Adanya peluang untuk memperoleh keuntungan pribadi atas beban instansi tempat auditor

bekerja atau auditan.

Fasilitas dan Hadiah

Auditor dapat menerima fasilitas atau hadiah dari pihak-pihak yang memiliki atau akan

memiliki hubungan kontraktual dengannya dengan mengacu dan memperhatikan seluruh

peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, dengan melakukan tindakan-

tindakan:

1. Melakukan pertimbangan atau penerimaan fasilitas atau hadiah yang normal dan masuk akal,

artinya auditor juga akan menerima hal yang sama pada instansi tempat ia bekerja apabila ia

melakukan hal yang sama.

2. Meyakinkan diri bahwa besarnya pemberian tidak menimbulkan persepsi masyarakat bahwa

auditor akan terpengaruh oleh pemberian tersebut.

3. Mencatat semua tawaran pemberian fasilitas atau hadiah, baik yang diterima maupun yang

ditolak, dan melaporkan catatan tersebut.

4. Menolak tawaran-tawaran fasilitas atau hadiah yang meragukan.

Pemberlakuan Aturan Etika bagi Auditor yang Bekerja di Luar Negeri

Pada dasarnya auditor harus menerapkan aturan yang paling keras apabila auditor

dihadapkan pada dua aturan berbeda yang berlaku ketika ia bekerja di luar negeri, yaitu aturan

etika profesinya di Indonesia dan aturan etika yang berlaku di luar negeri.

Kode Etik Auditor BPK-RI

Auditor profesional dalam melaksanakan tugas pemeriksaan tidak hanya berpegang pada

standar audit profesi (SAP-SPAP IAI), tetapi harus pula secara paralel mematuhi kode etik

profesi. Kode etik profesi auditor berisi tuntunan moral dan nilai-nilai yang harus dijunjung

tinggi oleh auditor dalam melaksanakan pemeriksaan. Tujuan dikeluarkannya kode etik ini

adalah agar setiap pegawai BPK-RI menjunjung tinggi kehormatan BPK-RI, yang berarti

mengandung nilai-nilai moral yang harus dipahami, dihayati dan diamalkan dengan baik seluruh

pegawai BPK-RI. Kode etik auditor BPK-RI terdiri dari Sapta Prasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa.

Sapta Prasetya Jati berlaku untuk seluruh pegawai BPK-RI sedangkan Ikrar Pemeriksa berlaku

untuk pegawai BPK-RI yang menyandang Jabatan Fungsional Auditor.

Sapta Prasetya Jati

1. Karyawan BPK-RI menghayati dan mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945,

Undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Peraturan Perundangan lainnya,

Sumpah Pegawai Negeri Sipil dan Sumpah Jabatan dengan rasa tanggung taqwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa.

2. Karyawan BPK-RI mempunyai kesadaran tanggung jawab yang tinggi dalam mengembankan

ilmu dan pengabdiannya bagi kemajuan negara dan bangsa serta kesejahteraan dan

kebahagiaan masyarakat.

3. Karyawan BPK-RI dengan segala kesadaran dan kehormatannya membantu dan menyertai

pimpinan menegakkan disiplin kerja demi wibawa dan martabat BPK-RI sebagai lembaga

pemeriksa tertinggi kekayaan negara.

4. Karyawan BPK-RI membina rasa dan jiwa kesetiakawanan berdasarkan kejujuran dan

keikhlasan antar sesama rekan demi kerukunan, kegembiraan kerja maupun kelancaran dan

kesempurnaan pelaksanaan tugas.

5. Karyawan BPK-RI menciptakan dan membina suasana yang sehat bagi pertumbuhan

pengertian dan kerja sama yang konstruktif antara semua pihak yang bertanggung jawab dan

yang menaruh minat atas keberesan dan ketertiban pengelolaan kekayaan bangsa.

6. Karyawan BPK-RI senantiasa berusaha mengembangkan dan mencurahkan segenap ilmu

pengetahuan dan kemahirannya untuk melaksanakan tugas secara tepat, cermat dan hemat.

7. Karyawan BPK-RI dalam melakukan tugas sebagai pemeriksa wajib melaksanakan Ikrar

Pemeriksa.

Ikrar Pemeriksa

Dalam melaksanakan tugas sebagai pemeriksa, auditor di lingkungan BPK-RIRI berikrar

sebagai berikut:

1. Dalam mengemban kehormatan tugas pemeriksa, auditor BPK-RI-RI menegakkan

kemerdekaan dan kebebasan diri pribadi serta menolak setiap bentuk dan macam usaha atau

pengaruh yang dapat mengurangi obyektivitas dan kebenaran laporan atau yang dapat

menurunkan wibawa dan martabatnya sebagai pemeriksa.

2. Berdasarkan keyakinan akan kecakapan teknis sebagai pemeriksa, auditor BPK-RI-RI

mengutamakan sikap membina dan mendidik, tanpa mengurangi kesungguhan kerja, sikap

tegas dan jujur dalam menilai dan dalam membuat laporan hasil pemeriksaan.

3. Auditor BPK-RI-RI berusaha untuk selalu menghindarkan diri dari tindakan yang

mencemarkan martabat jabatan dan dari tindakan menyalahgunakan kepercayaan yang

diberikan.

4. Sesuai dengan peraturan perundangan yang memuat diantaranya tentang ketentuan tentang

rahasia jabatan dan tentang penggunaan keterangan yang diperoleh pada waktu menunaikan

tugas BPK-RI, auditor BPK-RI-RI hanya memberi keterangan kepada mereka yang berhak

dan kepada mereka yang telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan BPK-RI.

5. Auditor BPK-RI-RI tidak menyatakan suatu pendapat tentang hasil pemeriksaan selain yang

diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya.

6. Bila ada suatu fakta penting yang diketahui bahwa hal tersebut akan menimbulkan akibat yang

merugikan instansi yang diperiksa dan/atau merugikan negara, auditor BPK-RI-RI

berkewajiban untuk mengungkapkan fakta tersebut kepada pimpinan BPK-RI-RI.

7. Auditor BPK-RI-RI menyadari bahwa pelanggaran terhadap Ikrar Pemeriksa dikenakan

hukuman menurut peraturannya.

Peranan dan Tanggung Jawab Auditan dan Auditor pada Sektor Publik

Dalam hal pemanfaatan sumber daya public secara optimal, berdasarkan konsep standar

pemeriksaan keuangan negara, terdapat dua pihak yang terkait yaitu yang pertama lembaga atau

instansi yang bertanggungjawab mengelola sumber daya public yang terbatas tersebut secara

optimal. Yang kedua yaitu auditor sector public yang memiliki tanggung jawab penting untuk

memastikan bahwa instansi-instansi sector public sebagai auditan, telah mengelola sumber daya

public tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, dan sah. Menurut Murwanto, dkk, secara rinci

seperti yang tertera pada Government Auditing Standards 2003 Revision (GAGAS 2003), para

pejabat dari entitas yang diaudit bertanggung jawab atas hal-hal berikut:

1) Menggunakan sumber-sumber daya secara efisien, ekonomis, efektif dan sah untuk mencapai

tujuan-tujuan penyediaan sumber-sumber daya tersebut atau program-program yang telah

ditetapkan. Sumber daya yang dipertanggungjawabkan ini meliputi sumber daya keuangan,

fisik maupun informasional. Sumber daya tersebut dapat dipercayakan kepada pejabat publik

atau pihak lainnya yang ditunjuk, misalnya yayasan atau lembaga non-pemerintahan. Sumber

daya tersebut dapat berasal dari konstituennya, misalnya yang dialokasikan melalui proses

legislatif dalam anggaran belanja, maupun dari tingkatan pemerintah lainnya, misalnya dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

2) Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencakup identifikasi ketentuan-

ketentuan yang harus ditaati oleh entitas dan pejabatnya dan menyelenggarakan sistem-

sistem yang dirancang untuk mencapai ketaatan tersebut.

3) Membentuk dan menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif untuk memastikan

bahwa tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan telah tercapai; sumber daya

digunakan secara efisien, ekonomis, efektif, dan diamankan dengan baik; peraturan

perundang-undangan ditaati; dan laporan-laporan yang sesuai kepada berbagai pihak yang

mengawasi tindakan mereka dan kepada publik dalam rangka pertanggungjawaban sumber-

sumber daya yang digunakan untuk menjalankan program-program pemerintah dan hasil-

hasil yang dicapai dari program-program pemerintah ini.

4) Menangani temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi auditor dan menetapkan dan

menyelenggarakan suatu proses untuk memonitor status dari temuan-temuan dan

rekomendasi-rekomendasi tersebut.

5) Dalam hal auditan melakukan pengadaan untuk audit dan penugasan atestasi lainnya, auditan

harus mengikuti praktik pengadaan yang baik, termasuk memastikan bahwa telah ada

prosedur-prosedur untuk memantau kinerja dari kontrak pengadaan tersebut. Tujuan-tujuan

dan ruang lingkup audit atau penugasan atestasi lainnya harus jelas. Faktor-faktor yang dapat

dipertimbangkan dalam mengevaluasi proposal penawaran audit atau penugasan atestasi

lainnya adalah harga, kecepatan tanggapan penawar atas permintaan proposal, ketersediaan

staf yang memiliki kualifikasi profesional dan kemampuan teknis yang sesuai dan hasil dari

peer review dari penawar.

Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, kedua pihak yang terkait harus

mendasarkan pekerjaannya sesuai aturan yang berlaku serta tentunya harus mematuhi kode etik.

Akuntan yang bekerja pada instansi public apabila tidak disertai adanya etika dalam

pekerjaannya, tentunya akan terjadi banyak pelanggaran yang mengakibatkan penyampaian

laporan pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, menjadi kurang

optimal. Akan banyak adanya peluang KKN apabila pihak instansi publik tidak melaporkan

secara jujur mengenai pengelolaan dana masyarakat, tidak mematuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta tidak menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif. Hal ini

terkait dengan tersedianya sumber daya yang terbatas, serta harapan masyarakat yang tinggi akan

pengelolaan sumber daya tersebut secara akuntabel dan bertanggungjawab untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Masih menurut Murwanto, dkk, berdasarkan GAGAS 2003, bagi auditor pada sektor

publik, ada dua tanggung jawab utama dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya,

yaitu menjalankan prinsip-prinsip pelayanan kepentingan umum dan mempertahankan tingkat

integritas, obyektivitas dan independensi setinggi mungkin. Dalam hal ini, yang dimaksud

dengan kepentingan umum adalah keberadaan kolektif dari komunitas masyarakat dan entitas

yang dilayani oleh auditor. Disinilah peran etika dalam mengendalikan tidakan auditor dalam

melaksanakan tanggungjawabnya. Dalam melayani kepentingan umum, auditor harus mengambil

keputusan-keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik atau program atau aktivitas

yang diaudit. Untuk itu, auditor sering menghadapi berbagai tekanan dari manajemen entitas

yang diaudit, pejabat pemerintah, ataupun pihak-pihak lain. Pegangan utama bagi auditor dalam

mengatasi konflik ini adalah bertindak dengan integritas yang tinggi dengan pedoman bahwa bila

auditor memenuhi tanggung jawabnya kepada publik maka kepentingan individu-individu dan

organisasi-organisasi ini telah dilayani dengan cara terbaik.

Tujuan dari auditor mempertahankan tingkat integritas, obyektivitas dan independensi

yang tinggi adalah untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Auditor harus

profesional, obyektif, berdasarkan fakta, tidak memiliki kepentingan politik maupun ideologis

dalam hubungannya dengan entitas yang diaudit dan dengan pengguna laporan audit. Auditor

harus jujur dan terbuka kepada entitas yang diaudit dan pengguna laporan dalam pelaksanaan

tugasnya. Akan tetapi kejujuran dan keterbukaan ini dibatasi oleh aturan-aturan atau kebijakan-

kebijakan kerahasiaan dari entitas yang diaudit. Auditor dilarang menggunakan informasi yang

diperolehnya dalam penugasan audit untuk keuntungan pribadinya atau hal-hal yang dapat

merusak tujuan-tujuan yang sah dan etis dari entitas yang diaudit.

Akuntabilitas, Akuntansi, dan Auditing Sektor Publik

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yang masih dalam bentuk konsep dan

mengacu pada Government Auditing Standards yang diterbitkan GAO, menyatakan bahwa

akuntabilitas adalah kata kunci yang memunculkan kebutuhan akan akuntansi dan auditing.

Demikian pula dalam proses-proses pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, konsep akuntabilitas

merupakan kunci penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Berbagai stakeholder organisasi

pemerintahan, baik legislatif, eksekutif, maupun masyarakat luas, memerlukan informasi

tentang:

Penggunaan sumber daya publik secara benar dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan program-program pemerintah yang mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-

sasaran yang diharapkan.

Penyediaan layanan kepada masyarakat secara efisien, ekonomis dan efektif.

Tugas utama pertanggungjawaban hal-hal di atas kepada legislatif dan masyarakat luas

berada di tangan jajaran pegawai dan pejabat pemerintahan. Auditor berperan dalam pelaksanaan

akuntabilitas dengan menyediakan laporan-laporan yang menambah kredibilitas dan keandalan

informasi yang dilaporkan oleh pegawai dan pejabat pemerintah tersebut. Sebagai suatu proses,

auditing berhubungan dengan prinsip dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh organisasi.

Auditor mengeluarkan suatu opini atas laporan keuangan suatu entitas. Laporan keuangan

merupakan hasil dari sebuah sistem akuntansi dan diputuskan atau dibuat oleh pihak pengelola.

Pengelola suatu entitas mengunakan data-data mentah akuntansi untuk kemudian dialokasikan ke

masing-masing laporan surplus-defisit dan neraca serta menyajikan hasilnya dalam suatu bentuk

laporan yang dipublikasikan.

Hubungan antara akuntansi dengan auditing merupakan suatu hubungan yang tertutup.

Auditor selalu menggunakan data-data akuntansi dalam melaksanakan kerja auditing. Lebih jauh

lagi, auditor harus membuat suatu keputusan tentang pengalokasian data-data akuntansi yang

dibuat oleh pihak manajemen. Auditor juga harus memutuskan apakah laporan keuangan yang

telah disajikan telah sesuai atau terdapat salah saji. Untuk membuat keputusan-keputusan

tersebut, auditor tidak dapat membatasi dirinya hanya dengan menggunakan perekaman bukti

akuntansi dan rekening-rekening yang ada di dalam organisasi. Dalam kenyataanya, auditor juga

harus memperhatikan seluruh hal yang ada di dalam organisasi, karena perilaku organisasi tidak

hanya akan mempengaruhi data yang ada, tetapi yang lebih penting lagi, akan mempengaruhi

kebijakan manajemen berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan data. Menurut Jones dan Bates,

terdapat empat faktor yang melatarbelakangi pentingnya audit dalam sektor publik, yaitu:

pertumbuhan volume dan kompleksitas transaksi ekonomi, pemisahan sumber dana, rendahnya

independensi pihak manajemen, dan pengaruh keputusan organisasi sektor publik terhadap

masyarakat (sosial).

1. Pertumbuhan Volume dan Kompleksitas Transaksi Ekonomi

Pertumbuhan aktivitas sektor publik mengakibatkan level dan kompleksitas aktivitas

ekonomi pun meningkat. Pertumbuhan volume dan kompleksitas tersebut mengakibatkan

klasifikasi anggaran, pengukuran dan pelaporan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan

beban menjadi lebih sulit. Hal tersebut mengakibatkan kesulitan dalam merancang sistem

akuntansi untuk pelaporan transaksi ekonomi secara tepat. Lebih lanjut, aparat pemerintah

biasanya tidak terlatih untuk mengerjakan prosedur akuntansi lanjutan. Permasalahan tersebut

diperburuk oleh peningkatan jumlah standar akuntansi pemerintah. Kombinasi dari

peningkatan kompleksitas, system akuntansi dan standar akuntansi pemerintah telah membuat

perspektif akuntansi “profesional” semakin dibutuhkan. Salah satu cara untuk mendapatkan

perspektif ini adalah melalui fungsi audit.

2. Pemisahan Sumber Dana

Saat ini, dalam sektor publik terjadi pemisahan antara pihak yang mendanai dengan

pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya. Pemisahan tersebut disebabkan

oleh: jarak yang menyulitkan akses ke sebuah organisasi, perbedaan keahlian teknis antara

pihak yang mempunyai dana dan yang mengelola sumber daya, dan perbedaan ukuran

organisasi jasa. Lebih lanjut, pemisahan tersebut akan meningkatkan kemungkinan terjadinya

kesalahan informasi dan kesalahpahaman baik disengaja maupun tidak. Disinilah audit

berperan sebagai alat komunikasi.

3. Rendahnya Independensi Manajemen Pemerintahan

Ketika informasi disajikan oleh pihak yang memiliki kepentingan sendiri terhadap

laporannya, pengguna informasi tersebut harus menguji keandalan data yang diberikan. Suatu

informasi diragukan kebenarannya ketika interaksi antara sumber informasi dan penggunanya

rendah. Semakin rendah interaksi yang terjadi antara sumber informasi dan pengguna maka

semakin penting bagi pengguna informasi untuk menguji reabilitas informasi yang disajikan,

dan di saat yang bersamaan pengujian reabilitas semakin sulit. Rendahnya independensi

manajemen dapat dilihat dari berbagai bentuk, yaitu antara lain sebagai berikut:

1) Perkiraan yang terlalu optimis, contoh: volume aktivitas di masa mendatang, pendapatan

pajak, hibah, dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

2) Ditetapkan terlalu rendah, contoh: biaya, hutang, permintaan jasa, biaya sosial dan

kebutuhan teknologi.

3) Ditetapkan terlalu tinggi, contoh: pendapatan, keuntungan sosial dan aset.

4) Kelalaian tidak mecantumkan, contoh: undang-undang masa depan, gangguan administarasi

atau lingkungan, kumpulan data yang digunakan untuk mendeteksi program yang tidak efektif

atau efisien dan kehilangan pegawai.

4. Pengaruh Keputusan Organisasi Sektor Publik Terhadap Masyarakat

Keputusan pemerintah mempunyai dampak ganda bagi kebutuhan auditing. Pertama,

masyarakat perlu mengetahui apakah pengelolaan sumber daya oleh pemerintah pusat maupun

daerah telah dilaksanakan secar efektif dan efisien. Dalam hal ini, terdapat peningkatan

kebutuhan auditor sektor publik untuk melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan negara kepada masyarakat. Kedua, presiden selaku pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan negara perlu mengetahui dampak sosial dari program yang telah

dilaksankan. Disinilah terjadi peningkatan kebutuhan auditor untuk melaporkan keuangan

negara kepada presiden. Pernyataan ini lebih dititikberatkan pada unit pemerintahan. Tentu

saja masyarakat memiliki kepentingan yang tak kalah penting di organisasi publik lainnya.

Dengan sumber daya yang terbatas, setiap organisasi publik berkewajiban melaporkan

pengelolaan keuangan negara secara akurat.

Keempat factor tersebut tentunya merupakan permasalahan nyata yang terjadi dalam

sector public. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan kerjasama dan integrasi yang

baik dari pihak-pihak yang terkait, seperti manajemen, dalam hal ini yaitu jajaran instansi sector

public, serta auditor. Penerapan kode etik merupakan hal yang sangat penting bagi pihak-pihak

terkait dalam melaksanakan tugasnya. Dengan diterapkannya etika, manajemen sector public

tentunya akan melaksanakan tanggungjawabnya secara profesional dengan terus meningkatkan

pengetahuan secara berkesinambungan sehingga dapat menyesuaikan prosedur akuntansi dengan

perkembangan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, dengan adanya etika, akan dapat

diminimalisir adanya kesalahpahaman antara pihak penyedia dan pihak pengguna dana public.

Selanjutnya, semakin etis tenaga akuntansi pada organisasi sector public sebagai pihak yang

lebih mengetahui informasi, maka akan semakin independen, sehingga informasi yang disajikan

lebih reliabel.

Sumber:

Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.

Murwanto, Rahmadi, dkk. Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar Bagi Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia.http://www.scribd.com/doc/74211023/Etika-Dalam-Praktik-Akuntansi-Sektor-Publik