edisi 24/tahun vi/desember 2010

11Halaman

Edisi 24/Tahun VI/Desember 2010

Wajah Kita

adan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melansir data dari sekitar empat juta tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri, sebenarnya

hanya 0,1 persen yang bermasalah. Namun demikian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta sekalipun angka kasus relatif kecil, tetapi harus diperhatikan tidak boleh diremehkan. ”Harus ada pengelolaan terhadap masalah TKI, baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” katanya saat meluncurkan kredit usaha rakyat (KUR) bagi para TKI hari Rabu (15/12) di Gedung Grahadi, Surabaya, Jawa Timur.

Sejauh ini telah banyak upaya yang ditempuh pemerintah. Salah satunya terus mengupayakan perjanjian bilateral dengan negara-negara penampung tenaga kerja Indonesia dalam upaya meningkatkan perlindungan TKI. “Kesepakatan antar dua pemerintah secara bilateral, ada kontrak antara tenaga kerja kita dengan yang mempekerjakan, yang sekarang sudah kita lakukan dengan Malaysia, bahkan dengan hak-hak yang diberikan kepada mereka,” kata Presiden Yudhoyono seraya menambahkan bahwa selama ini belum ada perjanjian bilateral ataupun nota kesepahaman dengan sejumlah negara, termasuk

Arab Saudi. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin

Iskandar mengatakan pemerintah tidak bisa menghentikan sepenuhnya pengiriman TKI karena besarnya permintaan dan besarnya minat warga Indonesia untuk bekerja di Timur Tengah. “Namun demikian kita akan melakukan pengetatan pemberangkatan untuk mengurangi potensi masalah,” kata Muhaimin.

Perlindungan Dalam NegeriSelain jaminan pemulangan TKI, kini

pemerintah berupaya memastikan bahwa TKI tidak terjerat praktik lintah darat, yang memberikan pinjaman kredit berbunga tinggi terutama sebelum mereka berangkat ke luar negeri. ” Saya sedih, banyak saudara kita yang terlilit utang dan diperas lintah darat, sehingga menderita. Kita ingin bebaskan mereka dengan skema ini. Mari kita laksanakan dengan baik,” kata Presiden Yudhoyono.

Program KUR untuk calon tenaga kerja Indonesia dapat digunakan untuk membiayai proses keberangkatan TKI hingga ke negara tujuan. Dalam penerapan KUR, Presiden

meminta agar para kepala daerah tidak menunggu, tetapi harus jemput bola dan mencari di mana kantong-kantong masyarakat yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi.

Presiden mengungkapkan, mulai tahun 2010 hingga 2014 mendatang alokasi dana untuk KUR secara umum sebanyak

Rp 100 triliun. Dari alokasi itu, pemerintah akan memberikan jaminan dari APBN sebesar Rp 10 triliun.

Dengan kebijakan ini, kata Presiden, maka semua pihak harus mengemban tugas mengalirkan KUR. Bahkan, bupati dan walikota juga harus jemput bola mencari warga yang berhak menerima KUR. “Saya minta agar bupati dan walikota melakukan pemantauan aktif terhadap Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) khususnya dalam masalah profesionalitasnya. Marilah kita bersama-sama bertanggung jawab bersama, mulai dari saya, sampai dengan orang-orang yang punya

tanggung jawab,” tegas Presiden Yudhoyono.Presiden juga menegaskan, agar kepala daerah untuk

peduli dan memastikan tidak ada kelalaian, atau perlakuan tidak bertanggung jawab pada para TKI. (mbs)

Dunia ibarat panggung sandiwara, tempat orang memainkan peran masing-masing. Ada pemeran utama, ada pemeran pembantu, ada pula pemeran figuran yang hanya sesekali muncul lalu hilang. Tapi jangan lupa, di balik itu ada pula orang-orang nonperan

4Halaman

Berbagi Sukses

Harus ada pengelolaan

terhadap masalah TKI, baik di dalam negeri maupun di

luar negeri

Melindungi Fo

to :

PP

K.o

r.id/

PN

PM

B

TKI

2www.bipnewsroom.info

Tahun VIDesember 2010Edisi 24

solusi konkret perlindungan tenaga ke r ja khususnya untuk calon penata laksana rumah tangga adalah pertama MOU dan kedua syarat untuk calon adalah meningkatkan pendidikan, minimal SMA dan kemampuan bahasa, termasuk Arab jika ke Timur Tengah serta pengenalan kebudayaan dan karekter masing-masing negara yang akan dituju.

Darma Budi via komunika@bipnewsroom.

info

Moratorium Paling Manjur

Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan dalam pertemuan dengar pendapat dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bahwa cara yang paling manjur untuk melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah moratorium.

Saya sepakat dengan anggota Dewan karena hal itu adalah cara paling tepat untuk memperbaiki nasib tenaga kerja Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi yang sering dilaporkan banyak terjadi penyiksaan terhadap tenaga kerja Indonesia.

adindavia [email protected]

melindungi para tenaga kerja indonesia yang ada di luar negeri dengan cara memastikan pengerah tenaga kerja mematuhi semua aturan dan memberikan pendidikan. Kelemahan yang paling mencolok dari tenaga kerja indoneisia adalah dari sisi penyiapan sumber daya manusia. Bandingkan dengan Filipina banyak menyiapkan tenaga kerja di sektor formal yang penghasilannya jauh lebih tinggi dibanding gaji tenaga kerja kita. Jika tidak siapa lagi yang akan mempedulikan harkat dan martabat bangsa

Kurniawan via [email protected]

Lindungi TKI

Saya sangat menyayang-kan masih banyak orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan para tenaga kerja kita. Tanpa dipersiapkan secara baik, malah akhirnya menjadi masalah ketika harus bekerja di luar negeri. Apalagi kebanyakan tenaga kerja indonesia yang bekerja di sektor informal. Harusnya s e m u a i n g a t b a h w a kebanyakan tenaga kerja sektor informal adalah orang kecil dan lemah.

Saya berharap pemerintah melakukan tindakan nyata u n t u k m e n a n g a n i d a n

Tabloid komunika. ISSN: 1979-3480. Diterbitkan oleh Badan Informasi Publik KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPengarah: Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informatika). Penanggung jawab: Freddy H. Tulung (Kepala Badan Informasi Publik) Pemimpin Redaksi: Bambang Wiswalujo (Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum). Wakil Pemimpin Redaksi: Supomo (Sekretaris Badan Informasi Publik); Ismail Cawidu (Kepala Pusat Informasi Politik Hukum dan Keamanan); Isa Anshary (Kepala Pusat Informasi Perekonomian); Gati Gayatri (Kepala Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat). Sekretaris Redaksi: Dimas Aditya Nugraha. Redaktur Pelaksana: M. Taufiq Hidayat. Redaksi: Lukman Hakim; Selamatta Sembiring; M. Abduh Sandiah; Asnah Sinaga; Mardianto Soemaryo. Reporter: Suminto Yuliarso; Lida Noor Meitania; Karina Listya; Elpira Indasari N; Taofik Rauf; Koresponden Daerah: Nursodik Gunarjo (Jawa Tengah), Yaan Yoku (Jayapura). Desain/Ilustrasi: D. Ananta Hari Soedibyo (TA); Farida Dewi Maharani, Danang Firmansyah. Alamat Redaksi: Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: [email protected] atau [email protected]. Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut. Isi komunika dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

Di era yang semakin mengglobal, fenomena pekerja migran lintas negara menjadi satu hal yang tak terhindarkan, tak terkecuali di Indonesia. Dalam satu dasawarsa terakhir, jumlah pekerja migran lintas negara yang secara umum lazim disebut sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hingga September 2010 jumlah TKI yang masih bekerja di luar negeri seluruhnya mencapai 4,32 juta orang. Para TKI ini bukan saja bekerja di kawasan regional ASEAN seperti di Singapura, Brunei dan Malaysia, namun juga merambah hingga kawasan negara-negara Asia Timur dan Timur Tengah.

K i ta semua menyadar i , mencar i penghidupan yang layak, termasuk menjadi TKI di luar negeri, adalah hak asasi setiap warganegara. Oleh karena itu, tidak ada orang atau pihak yang bisa melarang atau membatasi hak asasi tersebut. Semua pihak, termasuk pemerintah, harus menghormati pilihan mereka yang bersusah-payah mencari nafkah di negeri orang. Bahkan pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi, menjaga, dan melindungi para pekerja migran lintas negara ini agar bisa hidup aman dan nyaman dan makmur di negara tujuan maupun setelah kembali ke Tanah Air.

Berbagai bentuk fasilitasi dan perlindungan terhadap TKI telah dilakukan pemerintah Indonesia. Selain membentuk lembaga resmi yang mengatur dan mengawasi TKI yakni Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), pemerintah juga menerbitkan berbagai peraturan terkait perekrutan, pemberangkatan dan penempatan TKI. Di samping itu, pemerintah juga menjalin nota kesepahaman dengan negara-negara tujuan penempatan. Maksud pembentukan lembaga dan peraturan terkait TKI sangat jelas, yakni agar TKI bisa mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya serta terhindar dari perlakuan buruk selama bekerja di luar negeri.

Bersama Lindungi Tenaga Kerja IndonesiaAsal peraturan tentang TKI benar-

benar dilaksanakan secara konsekuen di lapangan, beberapa kasus yang menimpa TKI sebagaimana terjadi belakangan ini sejatinya bisa dihindari. Permasalahan timbul karena tidak seluruh pihak yang terkait dengan TKI mau mentaati aturan yang telah ditetapkan. Berbagai penyimpangan terus terjadi, baik yang dilakukan calon TKI sendiri, pihak Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), agen penempatan di luar negeri, maupun majikan atau pihak tempat TKI bekerja.

Pelanggaran yang dilakukan c a l o n T K I d i a n t a r a n y a memalsukan umur, status kesehatan, identitas, bahkan surat-surat penting lain yang dibutuhkan TKI. Banyak pula calon TKI yang tidak selektif memilih PJTKI dan bahkan ada yang sengaja memilih PJTKI tidak resmi dengan alasan biayanya lebih murah. Di sisi lain beberapa PJTKI juga kadang melakukan pelanggaran dengan tidak menerapkan prosedur dan tatacara yang baik dan benar dalam proses rekrutmen dan pendidikan calon TKI, sehingga TKI yang diberangkatkan tidak memiliki syarat-syarat serta kecakapan memadai di bidang pekerjaannya. Beberapa agen penempatan TKI di luar negeri melakukan pelanggaran dengan tidak menempatkan TKI sesuai dengan tempat kerja yang telah disepakati. Sementara majikan atau pihak tempat TKI bekerja melakukan pelanggaran dengan tidak memperlakukan TKI dengan baik, tidak membayar gaji dan bahkan melakukan perbuatan kriminal terhadap TKI.

Rangkaian pelanggaran terhadap prosedur dan aturan itulah yang memicu aneka permasalahan yang menimpa TKI. Padahal di mana-mana telah terbukti, jika prosedur dan aturan dilanggar maka yang akan terjadi kemudian adalah malapetaka. Oleh sebab itu, penting bagi kita semua untuk bersama-

sama melakukan pengawasan terhadap proses perekrutan, pemberangkatan, hingga penempatan TKI. Keterlibatan segenap elemen masyarakat dalam hal ini sangat dibutuhkan, mengingat tidak seluruh tahap dalam proses pengiriman TKI melibatkan pemerintah.

Dalam rekrutmen misalnya, masyarakat atau kelompok masyarakat seperti LSM dapat berpartisipasi melakukan deteksi dini terjadinya pemalsuan umur, identitas atau dokumen.

Masyarakat juga dapat secara proaktif mengawasi serta melaporkan PJTKI tidak resmi atau PJTKI nakal yang tidak menyelenggarakan rekrutmen dan pendidikan TKI secara baik dan benar. Masyarakat juga bisa mengadukan agen penempatan di luar negeri yang tidak profesional serta majikan yang nakal kepada pihak berwenang dengan berbekal kasus-kasus kecurangan yang pernah dialami para TKI sebelumnya.

Jika pemerintah lebih memfokuskan diri pada pengawasan dari sisi regulasi dan legalitas, maka masyarakat dapat memainkan peran pengawasan dari sisi praktik nyata implementasi regulasi dan aturan tersebut di lapangan. Kita percaya, dengan pengawasan yang dilakukan secara multisektoral baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun kelompok masyarakat, kejadian tidak menyenangkan yang dialami TKI saat bekerja di luar negeri dapat diminimalisasi.

Perlindungan terbaik terhadap TKI memang seyogyanya tidak dilakukan saat sudah terjadi kasus, namun sebaiknya dilakukan sebelum kasus terjadi. Dan model perlindungan preventif semacam itu hanya dapat terjadi manakala ada sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat dan organisasi masyarakat dalam mengawal TKI yang akan, sedang dan telah berangkat ke luar negeri.

Bukankah seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. (g)

desa

in: a

has/

dana

ng f

oto:

bf-m

, dan

ag

Beranda

dengan pengawasan yang dilakukan secara multisektoral baik oleh

pemerintah, masyarakat, maupun kelompok

masyarakat, kejadian tidak menyenangkan

yang dialami TKI saat bekerja di luar negeri dapat diminimalisasi

pada NarkobaKatakan Tidak

Solusi Kongkret

Banyak faktor yang saling berhubungan ketika ada kasus dengan tenaga kerja Indonesia. Pengiriman tenaga kerja keluar negeri setiap saat akan selalu banyak peminat, hingga sukar untuk dihentikan. Memang saat ini yang bisa mengatasi hanya pemerintah. Semua ada di tangan pemerintah. Pemerintah seharusnya tegas. Hentikan pengiriman TKI seluruhnya, mungkin akan terselesaikan karena mengingat sudah berapa kali upaya penyelesaian tanpa pemberhentian pengiriman TKI secara total, tapi hasilnya tidak banyak.

Jika memang tidak bisa, maka


Tahun VIDesember 2010Edisi 24 Utama

Jutaan pekerja asal Indonesia sejak

perempat terakhir tahun 1970 menjelajah

berbagai kawasan dunia. Namun demikian,

perlindungan dan peningkatan kualitas pekerja khususnya di sektor informal masih

menjadi tantangan besar.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengaku mengaku memang masih banyak kelemahan dalam upaya perlindungan tenaga kerja di luar negeri. Namun, menurut Muhaimin, pemerintah terus melakukan upaya perbaikan, melalui penyiapan keterampilan, fas i l i tas i bantuan h ingga menindak tegas perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJKTI) yang nakal. “Dari 500 perusahaan tenaga kerja, 100 dalam pengawasan ketat, sampai pada sanksi apakah akan boleh lagi beroperasi,” kata Muhaimin.

I a j u g a m e n g a t a k a n pemer in tah memperketat pember ian iz in terhadap perusahaan pengerah tenaga kerja ini, dan dalam satu tahun terakhir baru lima yang mendapat izin. Secara khusus Menake r t rans Muha im in Iskandar menilai kurangnya pelatihan disebut sebagai faktor yang ikut menimbulkan persoalan bagi para pekerja domestik yang ada di Timur Tengah.

Tingkatkan KualitasKualitas calon TKI penata

laksana rumah tangga (PLRT) yang akan ditempatkan di Malaysia dan Timur Tengah masih sangat minim. “Banyak TKI yang tidak dapat menggunakan bahasa setempat sehingga sering menimbulkan kesalahan dalam be rkomun ikas i d a n b u k a n tidak mungkin menimbulkan

kekesalan pada sang majikan dan mendapatkan perlakuan kasar,” kata Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, T. Irwansyah.

Terkadang sebagian mereka juga belum memiliki keahlian yang berhubungan dengan tata kelola rumah tangga. “Padahal, keahlian menjadi unsur paling utama karena terkait dengan bidang pekerjaannya sebagai pembantu rumah tangga. Tidak kalah penting adalah pemahaman atas budaya dan kebiasaan masyarakat, yang jelas-jelas berbeda dengan daerah dan negeri asal TKI,” tambah T. Irwansyah.

Irwansyah juga mengeluhkan seringkali perusahaan pengerah jasa TKI (PJTKI) juga tidak optimal dalam memberikan pelatihan. Tudingan itu tidak ditampik Ketua Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan T K I Yu n u s M u h a m m a d Yamani. “Banyak PJTKI yang hanya memberi latihan sehari atau dua hari lalu langsung memberangkatkan tenaga kerja itu. Pelatihan ada, tetapi tidak ada mekanisme kontrol dari pemerintah mengenai seberapa lama seseorang dilatih,” tambah Yunus Muhammad Yamani.

Semestinya para calon TKI menjalani pelatihan dan uji kompetensi yang kesemuanya memakan waktu 200 jam. Pelatihan meliputi pengenalan bahasa dan adat istiadat negara tujuan serta jenis pekerjaan yang akan dikerjakan.

Libatkan Masyarakat

Badan Nasional Penempatan dan Perl indungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) meluncurkan Program Kelompok Berlatih Berbasis Masyarakat (KBBM). “Kelompok Berlatih Berbasis Masyarakat (KBBM) diluncurkan untuk memutuskan mata rantai percaloan dalam rekruitmen calon TKI,” ungkap Kepa la Ba la i Pe layanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Ker ja Indones ia (BP3TKI) Bandung, Jawa Barat, Hasan Abdullah.

Komunitas pelatihan kerja i tu meni t ikberatkan pada penugasan kemampuan kerja mencakup penge tahuan , keterampilan dan sikap sesuai standar yang ditetapkan di tempat kerja. “Ini program st imulan dar i pemer intah secara hibah kepada lembaga penyelenggara KBBM yang aktif melaksanakan peningkatan kompetensi calon TKI,” jelas Hasan.

D a n a y a n g d i b e r i k a n kepada setiap KBBM sebesar Rp70 juta, terdiri dari Rp40 juta untuk keperluan alat-alat pelatihan seperti mesin cuci dan tempat tidur serta Rp30 juta untuk dukungan pemeriksaan kesehatan, pemberian makan, biaya transportasi pergi-pulang peserta pelatihan dari rumah ke tempat pelatihan.

Alat ProteksiSetiap calon TKI yang akan

mengikuti pelatihan harus terlebih dahulu diperiksa kesehatan. “Peserta KBBM di Tambakan diwajibkan mengikuti tes kesehatan agar dinyatakan lolos untuk bekerja. Setelah lolos kesehatan, baru p e s e r t a m e n g i k u t i

pelatihan selama 320 j a m p e l a j a r a n , pada Narkoba

Fasilitasi Pendidikan Berbasis Masyarakat

Calo TKI sering bergerilya di desa dan berperan besar mendorong calon TKI untuk dapat bekerja di luar negeri. “Mereka biasa merekrut calon TKI dengan iming-iming uang Rp.1-5 juta kepada keluarga calon TKI,” kata Pengamat masalah TKI Universitas Tirtajasa (Untirta), Banten, Noryati Solapari, MH.

Memang selama ini, biaya keberangkatan TKI pun tergolong masih mahal, sehingga calo menjadi alternatif pembiayaan untuk keberangkatan calon TKI. Namun demikian,

Noryati berharap besar agar Kelompok Berlatih Berbasis Masyarakat (KBBM) efektif untuk memerangi perekrutan calon TKI oleh calo dan sponsor. “Modus para calo selama ini dengan memberikan uang saku kepada orang tua calon TKI memang menggiurkan keluarga TKI. Sayangnya di bal ik faktor uang i tu ada keharusan TKI untuk mengirimkan gaji 2 bulan pertamanya kepada para calo,” tuturnya.

Menceritakan pengalaman m e n j a d i T K I , N o r y a t i m e n g u n g k a p k a n m e s t i awalnya ia direkrut secara legal, namun perusahaan yang memberangkatkan TKI tidak membekali dengan keterampilan dan pemahaman bahasa yang dibutuhkan. “Saya diberangkatkan begitu saja,” papar Noryati yang kini tengah mengambil program doktor di Universitas Indonesia.

Bantuan KreditBelum lagi upaya pemerintah memberikan kredit melalui

skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk para calon TKI. Program ini tak hanya melibatkan TKI dan perbankan, tapi juga PPTKIS, bank koresponden maupun agen. “KUR TKI selain membantu TKI tapi juga bisa melakukan pendataan TKI maupun transparansi biaya pemberangkatan TKI,” kata Menko Perekonomian, Hatta Rajasa. .

KUR TKI sendiri adalah skema KUR yang disalurkan kepada TKI untuk memenuhi pembiayaan yang menjadi tanggungjawabnya dalam proses penempatan ke luar negeri. KUR untuk TKI dibagi dalam dua jenis. yaitu KUR TKI Mikro dengan plafon Rp 20 juta dengan suku bunga kredit/margin pembiayaan maksimal sebesar 22 persen efektif per tahun. Sedangkan jenis kedua adalah, KUR TKI Ritel dengan plafon diatas Rp 20 juta dikenakan suku bunga kredit/margin pembiayaan maksimal sebesar 14 persen efektif per tahun.

Menurutnya, pembayaran cicilan kredit dilakukan dengan pemotongan gaji TKI dari bank responden kepada bank pelaksana KUR, antara lain Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri. “Mulai tahun 2010 hingga 2014 mendatang alokasi dana untuk KUR secara umum sebanyak Rp 100 triliun. Dari alokasi itu, pemerintah akan memberikan jaminan dari APBN sebesar Rp 10 triliun,” jelas Hatta Rajasa. (lida)

KBBM dan KUR untuk TKIBisa Hapus Peran Calo

Program ini mampu membangun infrastruktur

dasar perdesaan yang selama ini belum tersentuh. Disamping menguatkan kembali

semangat kebersamaan dan kegotong-royongan

masyarakat dalam membangun desa

Foto

: D

anan

g Fi

rman

syah

Perlindungan TKI: selama satu bulan, diajarkan bahasa, ilmu tata kelola rumah tangga, pemahaman budaya dan kebiasaan masyarakat di suatu negara, serta informasi seputar perlindungan hukum dan aturan hukum lain yang perlu dipahami TKI,” jelas Hasan.

Menurut Hasan, calon TKI juga mendapat pendalaman mengenai hakikat kehidupan dan pemahaman agama sehingga tahu apa yang harus diperbuat jika nanti berada di negara orang. “KBBM membuat target agar kepercayaan diri para calon TKI dapat tumbuh,” tegasnya.

Lokasi KBBM di lingkungan keluarga asal TKI diharapkan menjadi alat proteksi untuk melawan calo yang sering memanfaatkan TKI. Akibatnya, r uang ge rak ca lo , yang selama ini menjadi sumber

masalah, sangat terbatas. “Melalui program pelatihan dan dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan dan manajerial KBBM sehingga nantinya KBBM dapat lebih meningkatkan kompetensi dasar calon TKI,” tambahnya.

Sejak tahun 2009, BP3TKI Bandung telah menempatkan 116 TKI yang bekerja di sektor formal serta 2.321 orang TKI informal. Berkaitan dengan KBBM, BNP2TKI akan memilih 500 desa di seluruh Indonesia. Desa-desa itu akan dibuat contoh kegiatan KBBM. Untuk keperluan pendirian KBBM di 500 desa ini, BNP2TKI membutuhkan anggaran sekitar Rp 35 miliar. Ditargetkan di tahun 2013 akan berdiri 1.000 KBBM di desa-desa seluruh Indonesia.

(lida/m)


Tahun VIDesember 2010Edisi 24Utama

Foto

: m

edia

indo

nesi

a.co

.id

Bupati Sragen, Jawa Tengah H. Untung Wiyono

Fokuskan Kualitas SDM

Pemerintah Indonesia harus menunjukkan harga diri di depan negara-negara penerima tenaga kerjas Indonesia (TKI), agar mereka tidak semena-mena. Salah satu caranya dengan memberikan ketrampilan. Justru dengan mengirim TKI terampil maka permasalahan akan berkurang dan devisa yang diterima jauh lebih besar.

Masalah keselamatan TKI di luar negeri harus diperhatikan. Karena TKI bekerja dengan perseorangan biasanya di Arab Saudi, pekerjaan pembantu rumah tangga tidak masuk dalam daftar pekerjaan yang d i l i ndung i o leh Undang-undang Perburuhan mereka. Selain itu, TKI di Arab Saudi sangat tertutup dan susah berkomunikasi dengan dunia luar, maka tidak ada yang tahu bagaimana perlakuan majikan

terhadap mereka. Saya juga menghimbau agar seluruh unsur pemerintah baik pusat maupun daerah turut bertanggungjawab atas TKI.

Untuk jangka panjang bangsa Indonesia harus punya visi

tidak lagi mengirimkan TKI pembantu rumah tangga atau pekerja rendahan lain di negara orang.

Pembangunan SDM terus difokuskan, sehingga

di Indonesia tidak ada lagi orang yang tidak berpendidikan. Semua memiliki pendidikan yang memadai. (Yuliarso)

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota MedanDrs. H. T. Irwansyah

Miskomunikasi Penyebab Masalah

Mengelola penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) terbilang cukup rumit. Banyak faktor yang harus diperhatikan, selain kualitas keahlian TKI juga kesungguhan dan tanggung

jawab perusahaan pengerah tenaga kerja (PJTKI), disamping peran pemerintah yang cukup penting. Kami Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan juga memberikan dukungan agar proses perijinan tidak berlangsung lama dan kami tidak mentolerir ketika ada TKI yang dibawah umur. Itu pasti tidak akan direkomendasikan.

Permasalahan TKI di luar negeri, khususnya kawasan Timur Tengah dan negeri tetangga, sering disebabkan karena miskomunikasi antara TKI dengan majikan. Hal itu bisa karena karena bahasa, budaya atau dalam penyelesaian pekerjaan. Banyak TKI yang kurang memahami bahasa dan budaya majikan sehingga sering terjadi kesalahan dalam penye lesa ian peker jaan . Kondisi itu memicu terjadinya kekerasan dalam berbagai bentuknya. Di sinilah tanggung jawab PJTKI untuk memberikan bekal yang cukup baik masalah bahasa, budaya dan teknik menyelesaikan peker jaan sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan.

Tahun ini setelah moratorium pengiriman TKI untuk sektor domes t i k , k i t a fokuskan hanya merekomendasikan pemberangkatan TKI di sektor formal, seperti pabrik dan industri lain. Rata-rata di bulan September sampai November ada sekitar 50 rekomendasi yang kami keluarkan untuk TKI formal. (mth)

Kepa la Ba la i Pe layanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Ker ja Indones ia (BP3TKI) BandungDrs. Hasan Abdullah, MM

Tingkatkan Pemahaman Calon TKI

Ta h u n 2 0 11 , B a d a n Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) telah mencanangkan penerapan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri berbasis online (SISKO-TKLN). Ujung tombak sistem ini adalah akurasi data pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota. Untuk meningkatkan layanan perlindungan TKI juga dioptimalkan Crisis Center dan call center 24 jam.

BP3TKI Bandung juga telah melakukan pengembangan peran dan fungsi kelembagaan. Kita membuka Pos Pelayanan

Penempatan dan Perlindungan (P4) TKI di Kota Bekasi dan mendo rong t e rwu judnya

pelayanan satu atap di Jawa Barat. Tentu saja

harapannya agar kesejahteraan T K I d a n keluarganya m e n i n g k a t , terlindunginya

TKI sejak pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan.

S e l a i n i t u k a m i j u g a menjalin koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam penempatan dan perlindungan TKI. Ini dimaksudkan agar jumlah penempatan TKI yang berkualitas, kompeten akan terus meningkat dan secara bertahap dapat mengurangi jumlah penempatan TKI sektor informal.

Tantangan kami dalam penempa tan TK I ada lah bagaimana meningkatkan pemahaman masya raka t tentang prosedur penempatan TKI dan peraturan yang berlaku di bidang penempatan dan perlindungan TKI. Selain itu berkaitan dengan peningkatan koordinasi yang harmonis dengan berbagai instansi terkait dalam penempatan dan perlindungan TKI di Jawa Barat. (lida)

Kerja Indonesia Cirebon. Setelah lolos kesehatan, menurut Hasan, baru peserta mengikuti pelatihan selama 320 jam pelajaran. “Selama pelatihan, diajarkan bahasa, ilmu tata kelola rumah tangga, pemahaman budaya dan kebiasaan masyarakat di suatu negara, serta informasi seputar perlindungan hukum dan aturan hukum lain yang perlu dipahami TKI,” jelasnya.

Para calon TKI juga mendapat pendalaman mengenai hakikat kehidupan dan pemahaman agama sehingga tahu apa yang harus diperbuat jika nanti berada di negara orang. “Hal penting yang diajarkan adalah agar mereka percaya diri dan bisa menjaga diri. Setelah dibekali ilmu, kecil kemungkinan TKI diperdaya di negeri orang. Apalagi mereka mendapat perlindungan hukum karena kepergiannya diketahui negara dan pemerintah,” tambah Pittawati.

Fakta menunjukkan bahwa salah satu dari 20 orang calon TKI yang dibina di KBBM Tambakan relatif berhasil dan bisa menjalin hubungan baik dengan majikan. “Mereka pernah dikunjungi oleh majikan beserta keluarganya yang jauh-jauh datang dari Malaysia untuk mempererat tali silaturahmi,” kata Teguh Meinanda, lulusan Fikom Universitas Padjajaran.

Kunjungan itu menjadi bukti bahwa sekalipun menjadi pembantu rumah tangga di negeri orang, TKI masih bisa dihargai dan bisa terhindar dari berbagai kekerasan yang mengancam. (diolah dari Laporan Wiwik dan Lida/m)

Para TKI yang tidak mendapatkan

gemblengan bahasa, keahlian dan

pemahaman budaya penduduk lokal akan

banyak mengalami masalah

Tabloid Tempel

Diterbitkan oleh :

badaN iNFoRmaSi pUbliKKemeNTeRiaN KomUNiKaSi daN iNFoRmaTiKa

Tahun VIMei 2010

Edisi 08

67

Foto

: B

NP

2TK

I dan

Agu

s S

Bud

iaw

an

Dari hasil gaji selama bekerja d i S ingapura , En i se la lu menngingatkan keluarganya agar bisa digunakan untuk berusaha. “Dari gaji tersebut, sekarang ada usaha sampingan peternakan burung puyuh,” cetus Eny yang menyatakan bahwa penghasilan bersih peternakan bisa mencapai Rp50 ribu per hari untuk keperluan sehari-hari keluarga di kampung.

Sekarang Eni sudah mendaftar kembali dan sedang mengikuti pelatihan untuk berangkat bulan depan ke Taiwan. Tentu banyak lagi kisah TKI seperti ini Eni, meski masih ada yang tidak mengalami nasib seberuntung Eni dan TKI yang sukses lainnya.

Kerja “Impian”Pekerjaan di luar negeri menjadi

salah satu alternatif pi l ihan beberapa pencari kerja. Impian bekerja dengan gaji yang besar mendorong mereka menjalani beragam profesi di luar negeri, dari pembantu rumah tangga, pekerja pabrik, hingga perawat dan guru atau dosen. Namun demikian, impian tanpa disertai dengan persiapan yang baik tentu tidak akan terwujud. “Banyak TKI yang tidak dapat menggunakan bahasa setempat sehingga sering menimbulkan kesalahan

dalam berkomunikasi dan bukan t idak mungkin menimbulkan kekesalan pada sang majikan dan mendapatkan perlakuan kasar,” kata Teguh Meinanda, penanggung jawab Kelompok Berlatih Berbasis Masyarakat (KBBM) Tambakan di Desa Tambakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Kualitas calon TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) yang akan ditempatkan di Malaysia dan Timur Tengah cenderung sangat minim. “Mereka juga tidak memiliki keahlian yang berhubungan dengan tata kelola rumah tangga. Padahal, keahlian menjadi unsur paling utama karena terkait dengan bidang pekerjaannya sebagai pembantu rumah tangga,” tambah Teguh.

Selain itu pemahaman budaya dan kebiasaan masyarakat negara tujuan dinilai sangat penting. “Yang jelas-jelas berbeda dengan daerah dan negeri asal TKI. Para TKI yang tidak mendapatkan gemblengan bahasa, keahlian dan pemahaman budaya penduduk lokal akan banyak mengalami masalah,“ kata Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, T. Irwansyah.

Hindari Calo Kepa la Ba la i Pe layanan

Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Bandung, Jawa Barat, Hasan Abdullah mengingatkan agar TKI selalu mengikuti prosedur yang legal. “Setiap calon TKI yang akan mengikuti pelatihan harus terlebih dahulu diperiksa kesehatan. Baru mengikuti pendidikan mulai dari keterampilan, bahasa hingga pengenalan adat istiadat dan budaya di negara penempatan dan melengkapi dokumen. Ini jadi kunci sukses,” tandasnya.

Menurut Irwansyah, TKI yang tidak melakukan prosedur tersebut seringkali mengalami masalah, “Jika bisa melewati proses di dalam negeri, mereka kemungkinan besar akan mendapat masalah ketika di luar negeri,” katanya.

I r w a n s y a h d a n H a s a n menyayangkan juga dominasi calo dan agen TKI yang menawarkan jalan pintas. Tentu risikonya sangat besar dan akan menyusahkan keluarga TKI nantinya jika ada masalah. “Masyarakat yang lebih suka serba instan, lebih menyukai tawaran calo dan agen yang dapat langsung mengirimkan calon TKI ke negara tujuan. Yang ada di benak calon TKI adalah cepat mendapat uang tanpa peduli punya keahlian dan paham menggunakan bahasa penduduk di sana,” tambah Hasan.

Kerja Ekstra KBBM Situasi itu jelas menjadi hambatan

bagi pemerintah dalam advokasi maupun perekrutan tenaga kerja untuk penempatan luar negeri. “Sebagian masyarakat terprovokasi ulah calo TKI. Tayangan media juga menggambarkan kekejaman majikan. Padahal kekejaman majikan bisa terjadi di mana saja baik di luar negeri maupun di dalam negeri,” jelas Irwansyah.

Kondisi itu berimbas pada balai pelatihan untuk TKI dalam merekrut calon TKI. Pittawati, SH, penanggung jawab KBBM Bandung Barat yang dikelola Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) mengeluhkan sulitnya mencari calon TKI yang akan dididik di KBBM.

“Ketika KBBM telah mendapatkan 20 orang calon TKI untuk dibina, namun Calo TKI memberikan sejumlah uang kepada calon TKI

sehingga mereka memutuskan tidak jadi belajar di KBBM,” jelas Pittawati.

Meski demikian, masih ada calon TKI yang ingin mengikuti sukses TKI pendahulu denan mengikuti porsedur yang resmi. Saat KBBM Tambakan, Bandung dibuka, ada sekitar 30 orang pendaftar yang berminat. “Namun karena tahap pertama pelatihan KBBM ini hanya 20 orang, maka terpaksa 10 orang yang lain diprioritaskan untuk mengikuti pelatihan tahap berikutnya di tahun 2011,” lanjut Pittawati.

Lebih Aman dan NyamanMela lu i KBBM, sebe lum

pelatihan, peserta diwajibkan mengikuti tes kesehatan di Pusat Pelayanan Kesehatan Tenaga

Aman dan Nyaman Bekerja di Luar Negeri

Eny Puji (30), TKI asal Desa Ngunut, Tulungagung, Jawa Timur kini mendaftarkan diri lagi untuk bekerja

di Taiwan. Eny termasuk salah satu TKI yang sukses. “Dari gaji Rp 2,3 juta dipotong oleh perusahaan TKI ada sisa 20%. Bulan pertama, gaji saya kirim ke Indonesia.

Sedangkan gaji 3 bulan berikutnya, saya simpan di majikan, demikian selalu berulang untuk bulan

berikutnya,” kata pekerja yang pernah di Singapura di tahun 2008 sampai 2010 itu.

58

Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) BandungDrs. Hasan Abdullah, MM

Penyiapan TKI dan kemudahan layanan dokumen menjadi tugas utama BP3TKI. Tak hanya itu perlindungan dan penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan ter in tegrasi d i wi layah Provinsi Jawa Barat juga menjadi tanggung jawab instansi yang langsung dibawan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI ini.

Apa sebenarnya yang dilakukan BP3TKI?

Untuk menjalankan tugas kami mengadakan penyuluhan di daerah-daerah kantong TKI mengenai prosedur bekerja ke luar negeri baik langsung maupun melalui radio. Selain itu juga menfasilitasi terselenggaranya Program Kelompok Berlat ih Berbasis Masyarakat (KBBM) untuk mempersiapkan calon TKI dengan keterampilan dan bahasa negara tujuan, serta melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta

Bagi Suryati (43), warga Desa Cinta Jaya, Kec. Lakbok, Kab. Ciamis, Jawa Barat keputusan menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) bukanlah pilihan utama. “Yang pertama mendaftar itu suami saya. Karena sulitnya mencari pekerjaan di desa, maka mertua menyarankan saya untuk ikut mendaftar juga,“ kenang Suryati yang mulai bekerja sejak 1992 lalu.

Perasaan takut, khawatir, bingung berkecamuk dalam benak Teteh Sur, panggilan akrabnya, karena saat itu ia sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Fadil. Tapi tekad untuk memperbaiki nasib memantapkan pilihannya.

Ikuti PelatihanMelalui PT. AMRI, Suryati

mengikuti pelatihan selama 3 bulan di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur. “Ada pelatihan keterampilan memasak, menjahit hingga pengusaan bahasa,” jelasnya.

Usai itu, bersama sang suami Edi Suyatno (43), ia diberangkatkan ke Riyadh, Arab Saudi. “Untuk mengatasi perasaan takut saat berangkat saya tidak lupa mencatat nomor-nomor penting seperti kepolisian setempat dan kantor KBRI,” tuturnya.

Setibanya di sana, dua pasangan suami isteri itu dijemput langsung oleh majikan. “Kami langsung mendapat pengarahan tugas yang dikerjakan sehari-hari. Suami saya bekerja sebagai supir, sedangkan saya pembantu rumah tangga,” tambah Suryati.

Ali Bin Saleh dan Johara Al-Thowil adalah majikan pasangan Suryat i dan Edi . Keduanya berprofesi sebagai dokter. “Kedua majikan saya sangat baik hati. Awal mulai bekerja, karena majikan saya baru 3 bulan menikah, mereka masih sering jalan-jalan, saya beserta suami juga ikut diajak jalan-jalan. Saya jadi bayak tahu tempat-tempat wisata di sana,” kata Suryati.

Atasi Kendala BahasaAwal bekerja di negeri orang,

kendala bahasa dialami Suryati dan Edi. “Tiga bulan pertama sebelum saya fasih berbahasa arab, semua ditunjukan dengan bahasa tubuh, namun setelah itu, tak banyak kendala selama bekerja di sana,” katanya .

Melatih bahasa juga biasa dilakukan oleh Suryati dan Edi setiap Jumat. “Kalau ada pertemuan di KBRI, majikan saya selalu mengizinkankami hadir, terkadang juga bila majikan ada acara, saya dan suami sering diajak,” jelas Suryati.

Hari pun berlalu, saat ini Suryati telah bekerja kurang lebih sepuluh tahun. “Sejak tahun 1992 saya sempat bekerja selama dua tahun, kembali ke Indonesia, kemudian melahirkan anak kedua. Setelah Bilal memasuki masa kanak-kanak, saya kembali bekerja lagi disana selama satu tahun, “ jelas Suryati.

Kerja KerasSukses Suryati dan Edi bukan

saja lantaran kebaikan hati majikan. Kemampuan komunikasi dan menjalankan setiap pekerjaan juga menjadi penentu keberhasilan mereka. Tak heran jika pasangan ini pernah mau diajak ke Jerman. “Majikan saya sekolah di Jerman selama 5 tahun. Sebenarnya mau diajak, cuma saya enggak mau,” kata ibu dua anak itu. Setelah selesai sekolah, Suryati dan Edi pun ditawarkan bekerja kembali. Sayapun kembali bekerja selama 3 tahun. (Rn)

Menjadi TKIBukan Sekadar Keberuntungan

(PPTKIS).

B e r k a i t a n d e n g a n pemberangkatan?

BP3TKI mengesahkan dan menjelaskan isi perjanjian kerja tentang hak dan kewajiban TKI. Selain itu juga ada pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) kepada TKI. Ini bagian dari koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan kabupaten/kota.

Apa kendala yang dihadapi?Selain masih koordinasi, kami

sering menemukan pelanggaran

us ia TK I yang be rangka t . Peraturan Pemerintah Saudi Arabia mewajibkan TKI berumur minimal 21 tahun. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri juga mensyaratkan calon TKI berusia sekurang-kurangnya 18 tahun. Jika terjadi pemalsuan umur dan sertifikat, tentu saja mereka rentan menjadi korban human trafficking.

Bagaimana menghadapi kendala tersebut?

Kita meningkatkan kualitas dan kompetens i ca lon TKI

khususnya untuk Penata Laksana Rumah Tangga. Selain itu, meningkatkan f rekuens i sos ia l isas i program penempatan dan perlindungan TKI ke

luar negeri ke desa-desa atau kantong TKI di daerah. Koordinasi dan komuniasi antar instansi juga dioptimalkan terkait dengan pelaksanaan program penempatan dan perlindungan TKI baik di pusat maupun di daerah.

Mengenai KBBM? Ini adalah komunitas pelatihan

kerja itu yang menitikberatkan pada penugasan kemampuan kerja mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai s tandar yang d i tetapkan d i tempat kerja. Ada dana hibah dari pemerintah kepada lembaga penyelenggara KBBM yang aktif melaksanakan peningkatan kompetensi calon TKI.

Dana yang diberikan kepada setiap KBBM sebesar Rp70 juta, terdiri dari Rp40 juta untuk keperluan alat-alat pelatihan seperti mesin cuci dan tempat tidur serta Rp30 juta untuk dukungan pemeriksaan kesehatan, pemberian makan, biaya transportasi pergi-pulang peserta pelatihan dari rumah ke tempat pelatihan

KBBM didirikan di setiap desa khususnya kantong-kantong TKI yang merata di hampir semua kabupaten/kota di Jawa Barat. Jumlah peserta per pelatihan KBBM 20 orang, sehingga target peserta pelatihan KBBM di Jawa Barat sebanyak 660 orang. (lida)

Kembangkan Pelatihan Berbasis Masyarakat



dan mekanisme pengawasan, b isa d ikhawat i rkan akan menciptakan r is iko baru. Sepanjang penyelenggaraan jaminan sosial berjalan baik dan lancar serta meningkatkan kesejahteraan peserta dan berkesinambungan, mengapa sistem dan mekanisme yang ada harus diubah?

Mungk in , yang ke rap dipermasalahkan oleh peserta dari pekerja swasta, khususnya adalah keterwakilan. Masalah ini bisa diatasi dengan menunjuk waki l pekerja, pengusaha maupun unsur la in yang mengawasi dan memonitor penyelenggaraan kebijakan BPJS.

Meskipun sesungguhnya mekanisme dan kewenangan tersebut ada di tangan Dewan Jaminan Sosia l Nasional (DJSN) yang terdiri dari semua unsur yang yang memil iki kepen t ingan . Sementa ra fungsi pengawasan aspek pengelolaan invetasi berada di tangan Bapepam LK yakni di bawah Biro Perasuransian. Merujuk pada RUU Usaha Perasuransian pasal 8 ayat (2) fungsi pengawasan secara total akan dilepas dari Bapepam LK. Dalam RUU tersebut dinamakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengganti Bapepam LK.

Menimbang KembaliSelama ini, penyelenggaraan

jaminan sosial oleh ke-empat BPJS telah berjalan dengan lancar. Kementerian BUMN sebagai pemegang saham telah menjalankan fungsi kontrol dengan baik dan egektif karena memamg memiliki perangkat maupun pengalaman yang mumpuni berikut SDM yang berkompeten. Implementasi good governance juga telah dilaksanakan dengan baik oleh BPJS di bawah pembinaan Kementerian BUMN.

mendapatkan perl indungan jaminan sosial. Hanya sebagian kecil pekerja sektor informal yang menjadi peserta jaminan sosial. Apalagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, kebanyakan mereka hanya di-cover Jamkesmas yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan.

Isu Badan HukumSalah satu isu penting dalam

jaminan sosial adalah bentuk hukum BPJS serta penyatuan keempat BPJS menjadi satu. UU SJSN mengamanahkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun setelah terbit, ke-empat BPJS harus sudah menyesuaikan diri dengan sembilan prinsip penyelenggaraan jaminan sosial. Kesembilan prinsip jaminan sosial yaitu: kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, profitabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan d a n a s e l u r u h n y a u n t u k pengembangan program dan sebesar-besar kepentingan peserta.

Atas inisiatif DPR memang telah dirumuskan RUU tentang BPJS. Namun masih terbentur dua pilihan apakah tetap berada di bawah BUMN ataukah Non-BUMN dalamartian berbentuk wali amanah. Pro dan kontra muncul karena pekerja sektor informal menginginkan bentuk wali amanah atau trustee fund, sayangnya konsepitu belum dikenal dan tidak ada rujukan perundangannya.

Tak Harus Wali AmanahBila berbentuk wali amanah

yang t i dak j e las ru jukan perundangan, siapa pengawas

OpiniSebenarnya, hal yang harus

diutamakan adalah status dana jaminan sosial sebagai dana titipan dan harus dikelola dengan prinsip wali amanah. Intinya, dana ini selain harus dikelola dengan super prudent atau sangat hati-hati juga harus dipisahkan adminsitrasi serta pengelolaannya dari dana milik BPJS. Menurut hemat saya, sepanjang ada kejelasan mengenai akuntabilitas, dikelola secara transparan dan juga jelas siapa yang bertanggung jawab, sistem yang sekarang telah berjalan dengan baik dan dapat tetap dipertahankan.

Alternatif pemecahan yang paling ideal adalah BPJS tetap berada di bawah Kementerian BUMN yang bertindak sebagai pengawas akhir. Selama ini diwakilkan kepada Dewan K o m i s a r i s a t a u D e w a n Pengawas dengan mengubah ketentuan yang ada dengan meng-amandemen UU BUMN.

BPJS bisa saja berbentuk P e r u m d e n g a n c a t a t a n penyesuaiannya harus sejalan dengan prinsip penyelenggaraan SJSN dan tidak diwajibkan membayar dana pembangunan semesta kepada Pemerintah sebagaimana ada dalamUU No 19/1961 ataupun dividen.

Te n t u n y a k i t a h a r u s memprioritaskan apa yang paling baik bagi seluruh rakyat dalam upaya meningkatkan k e s e j a h t e r a a n m e r e k a . Sedangkan wacana penyatuan BPJS harus dicegah sesuai dengan keinginan stakeholder utama yakni para peserta/pekerja yang menolak ide kebablasan i n i . S e c a r a p r o s e d u r a l seharusnya ditanyakan kepada para peserta, apakah mereka bersedia dijadikan satu dengan segmen peserta lainnya? Bila peserta tidak menghendaki dan menolak tentu seyogyanya diakomodasi. ***

Undang-undang Nomor 40/2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah diterbitkan tanggal 19 Oktober 2004 lalu. Sebagai panduan p e l a k s a n a a n j u g a t e l a h di terbi tkan satu Peraturan Pres iden (Perp res ) , sa tu Keputusan Presiden (Keppres) dan satu Peraturan Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra). Pemerintah juga telah menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti implementasi SJSN melalui penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat ( J a m k e s m a s ) d i b a w a h K e m e n t e r i a n K e s e h a t a n dan jaminan lainnya secara bertahap.

Di Indonesia, ada beberapa jenis jaminan sosial, antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kesehatan (JK), Jaminan Hari Tua (JGT) dan Jaminan Pensiun (JP). Penyelenggaraan jaminan sosial selama ini telah dilaksanakan oleh empat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yakni Jamsostek, Taspen, Asabri, dan Askes Indonesia.

Jamsostek menyelenggara-kan JKK, JKM, JHT dan JPK bagi pekerja sektor formal. Taspen menyelenggarakan tabungan hari tua serta administrasi pembayaran jaminan pensiun untuk PNS. Asabri identik dengan Taspen untuk anggota ABRI, Polri dan PNS Kementerian Pertahanan. Sementara Askes Indonesia menyelenggarakan jaminan kesehatan untuk PNS, pejabat negara dan para pensiunan PNS serta anggota ABRI/Polri.

K e p e s e r t a a n j a m i n a n sosial ini bersifat wajib, namun belum seluruh masyarakat

Menimbang Badan HukumPenyelenggara Jaminan Sosial

Keberadaan ratusan ribu tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di berbagai negara menimbulkan permasalahan besar bagi pemerintah. Kendati keberangkatan TKI ilegal dilakukan secara mandiri oleh TKI bersangkutan tanpa melibatkan pemerintah, akan tetapi pemerintah tetap berkewajiban melindungi warganegaranya jika mereka mendapatkan masalah di negeri orang.

Kesulitan timbul karena jumlah TKI ilegal di luar negeri yang bermasalah sangat banyak. Berbagai permasalahan yang menimpa mereka di antaranya tidak memiliki surat-surat, terlibat perselisihan dengan majikan atau pihak lain, serta menjadi korban atau terlibat tindak kejahatan. Dari berbagai permasalahan tersebut, ketidaklengkapan surat-surat menempati urutan pertama, yang kasusnya melibatkan puluhan ribu TKI. Tentu bukan hal mudah bagi pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam waktu singkat.

Penanggulangan masalah yang menimpa TKI ilegal tidak dapat dilakukan secara kuratif, dalam arti tidak bisa diselesaikan hanya setelah terjadi kasus hukum pada TKI secara perorangan. Penanggulangan semacam ini selain memakan waktu lama juga tidak efisien, di samping tidak menimbulkan efek jera. Ibarat pepatah tuntas satu tumbuh seribu, di belakang ribuan masalah TKI lain akan terus muncul susul-

menyusul. Oleh karena itu, penanggulangan harus dilakukan secara preventif dengan menuntaskan terlebih dahulu akar masalahnya.

Akar masalah dari kasus TKI ilegal, pertama masih banyaknya calon TKI yang tidak mau mengurus kelengkapan surat-surat sebelum berangkat ke luar negeri. Mereka mengambil jalan pintas dengan berangkat tanpa paspor, visa kerja, dan surat-surat lain yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri. Kedua, banyak di antara mereka menggunakan jasa pengerah tenaga kerja yang tidak berizin, sehingga penempatan kerja mereka di luar negeri tidak terjamin. Ketiga, banyaknya calo tenaga kerja yang mengambil keuntungan sepihak dari proses pengiriman TKI ke luar negeri, dengan cara melakukan rekrutmen calon TKI tanpa mengindahkan prosedur dan aturan yang berlaku.

Oleh sebab itu, ke depan perlu upaya sungguh-sungguh untuk melarang keras TKI bekerja di luar negeri tanpa surat-surat lengkap, menindak tegas pengerah jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) tak resmi, serta memberantas calo tenaga kerja yang masih bergentayangan. Jika tiga akar masalah di atas dapat dituntaskan, jumlah TKI ilegal di luar negeri secara otomatis akan berkurang dan dengan demikian permasalahan yang timbul di kemudian hari juga dapat dikurangi secara signifikan.

Jelas bahwa upaya memberantas TKI ilegal bukan hanya tugas pemerintah, melainkan memerlukan sinergi dengan segenap elemen masyarakat. Dalam hal penerbitan dan penegakan peraturan, pemerintah

memang memiliki otoritas. Akan tetapi upaya pemberantasan secara menyeluruh tidak akan berhasil jika tidak diikuti kesadaran dan kesediaan calon TKI untuk berangkat ke luar negeri melalui jalur resmi, di mana kesadaran tersebut hanya dapat terbangun apabila masyarakat mau berpartisipasi di dalamnya.

Berbagai langkah positif yang dapat dilakukan masyarakat untuk memberantas TKI ilegal misalnya melaporkan keberadaan calo tenaga kerja dan pengerah jasa tenaga kerja liar, mengarahkan anggota keluarga yang mau menjadi TKI agar menggunakan jalur resmi, serta turut memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tatacara menjadi TKI yang baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan kerjasama tripartit antara pemerintah, pengerah tenaga kerja dan masyarakat, ke depan permasalahan TKI ilegal diharapkan dapat segera teratasi. Ini sangat penting karena terkait langsung dengan citra bangsa. Kita tentu tidak ingin citra bangsa Indonesia terpuruk di mata dunia hanya karena banyak tenaga kerja kita di luar negeri berstatus ilegal.

* Ibu rumahtangga, tinggal di Wonosobo Jateng.

Mari Berantas TKI Ilegal

Oleh:Ali Azwar Azwar

Pranata Humas Badan Informasi Publik

Oleh: Wahyu Handayani*)



kami tolak.”

Tingkatkan KeahlianData resm i TK I yang

melakukan permintaan melalui Disnakertrans Kabupatan Sragen pada tahun 2009 sekitar 691 orang dan pada hingga Oktober 2010 tercatat sekitar 587 orang. “Jumlah tenaga kerja asal Sragen yang diberangkatkan melalui kota lain jumlahnya lebih besar lagi,” tegas Arief lagi.

Saat ini di Sragen terdapat 20 perusahaan jasa pengarah tenaga kerja (PJTKI). “Namun hanya sekitar 12 perusahaan yang masih aktif melakukan perekrutan tenaga kerja asal Sragen,” jelas Arief.

Bupati Untung menegaskan bahwa dalam pengir iman TKI ke luar negeri, Pemkab Sragen sangat menekankan standar pendidikan formal dan keahlian. “Salah satu caranya ialah dengan memberikan ketrampilan. Jangan takut kehilangan devisa dengan tidak memberangkatkan TKI PRT, justru dengan mengirim TKI terampil devisa yang diterima jauh lebih besar,” katanya. Oleh karena itu, pihaknya berupaya memfungsikan setiap satker-satker sebagaimana tupoksinya. “Seperti Dinas Tenaga Kerja, Sosial, Kesra, Pendidikan, DKK, Holistik Centre dan lain-lain,” ungkap Bupati Untung.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemanfaatan Technopark yang diresmikan

Daerah

Kibar DaerahJika anda melihat, mendengar dan memiliki kisah unik dari seluruh nusantara untuk dituliskan dan

ingin berbagi dalam rubrik Kibar Daerah dan Lintas Daerah, silahkan kirimkan naskah kepada redaksi komunika melalui surat ke alamat redaksi atau melalui e-mail:

[email protected] atau [email protected]

Bekali TKI melalui Technopark dan BLK

Lintas Daerah

Foto

: D

oni

Nangroe Aceh Darussalam

Menuju Swasembada Telur Sebanyak 2.000 ayam petelur sedang dikembangkan

sebagai percontohan bagi masyarakat untuk swasembada telur di Aceh. “Diharapkan suatu saat masyarakat Aceh dapat melakukan peternakan sendiri. Selama ini Aceh sangat tergantung dari Medan, jika Medan tidak memasok telur maka harga telur di Aceh akan melambung hingga memberatkan ekonomi masyarakat,” kata Kasie Sarana Produksi Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Ir. Basri Ali, Rabu 1/12),

Menurut Basri, proyek pilot itu dilaksanakan UPTD Unggas dan dipusatkan di Sare, Aceh Besar. “Ayam petelur ini sangat mudah berkembang,dalam waktu 6 bulan sudah bisa produksi. Dan masa produksi rata-rata 6 bulan sampai 2 tahun. Sementara untukpembibitannya didatangkan dari Medan,” tambah Basri.

Hingga saat ini sekitar 1.000 ayam yang produktif sudah berumur18 bulan dan sudah mulai berproduksi, 80 95 % setiap hari. “Sekitar 500 ekor ayam sedang dalam perawatan danregenerasi, dan untuk lebih intensif dalam pemeliharaan unggas akan selalu diawasi, baik pemilihan bibit, sanitasi maupun pengobatan dan vaksinasi,” tandas Basri. (asri)

Kalimantan Barat

Tender Online Mulai 2011 Tender proyek di tingkat Provinsi Kalimantan Barat mulai

tahun 2011 akan dilakukan dengan sistem online. “Jika belum memungkinkan, akan kami sinergikan dengan sistem yang lama, yaitu media cetak. Namun demikian, lelang proyek online akan kita jalankan 2011,” kata Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kalbar, Drs. Ruslizan Arief di kantornya, Kamis (2/11).

Pemprov Kalbar sudah menyiapkan sistem online tersebut yang akan disambungkan dnegan portal www.kalbar.go.id. “Pengumumannya dapat dilihat di portal tersebut, namun pertanggungjawaban tetap di masing-masing satuan kerja perangkat daerah,” katanya.

Retno Pramudya, Ketua KomisiA DPRD Kalbar menyatakan sangat mendukung sistem lelang online. “Dengan sistem ini tidak ada lagi preman proyek yangmenghalang-halangi seseorang yang ingin mengambil atau memasukkan berkas lelang,” katanya. (sofia)

Jawa Timur

Pelatihan Penganggulangan Bencana Sebanyak 100 orang dari 50 desa di Bojonegoro yang

berada di sepanjang bantaran Sungai Bengawan Solo mendapat pembekalan teknis penanggulangan bencana Senin (1/12). “Pembekalan ini diharapkan semakin meningkatkan keterampilan dan kesiapsiagaan para petugas di masing-masing desa dalam mengantisipasi maupun menangani korban banjir sebelum, saatdan pasca bencana terjadi, kata Bupati Bojonegoro Suyoto saat membuka acar di Pendopo Malwopati Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Bupati Suyoto menjelaskan, ada beberapa bencana yang perlu diwaspadai, yaitu bencana banjir Bengawan Solo, banjir bandang, tanah longsor, puting beliung, dan kebakaran. “Bencana itu hampir tiap tahun terjadi. Karena itu, perlu penanganan dari semua pihak karena siapapun tak bisa menolak ataupun menghindarkan bencana,” katanya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, Kasiyanto, menambahkan, pembekalan teknis penanggulangan bencana ini untuk memberikan bekal bagi perwakilan di masing-masing desa yang berada di bantaran Sungai Bengawan Solo, “Mulai dari penyiapanlokasi pengungsian, evakuasi, hingga penanganan pasca bencana. Dengan begitu mereka nantinya siap dan tanggap dalam menghadapibencana di wilayahnya,” katanya. (dwi/kominfo bojonegoro)

Jawa Timur

Nangroe Aceh Darussalam

Kalimantan Barat

Pemberian dana bantuan usaha melalui

kelompok-kelompok masyarakat dimaksudkan

untuk mempermudah pembinaan dan pengawasan penggunaan dana yang ada

S e j a k t a h u n 2 0 0 3 , pemkab secara resmi tidak memberangkatkan tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di sektor informal,” demikian Arief Zainal, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

Penolakan itu bukan tanpa alasan. “Lebih baik dihentikan pengiriman TKW PRT ke luar negeri khususnya Arab Saudi. Bahkan Kabupaten Sragen sudah menghentikan pengiriman TKW pembantu sejak tahun 2 0 0 3 , d a n b e r k o m i t m e n hanya mengirim tenaga kerja profesional,” tegas Bupati Sragen H. Untung Wiyono.

Bahkan menurut Ar ief , Pemkab Sragen kini selalu mengimbau masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri untuk membekali diri dengan keterampilan yang memadai, “Agar bisa bekerja di sektor formal. Seperti Korea, Jepang, Maroko, Singapura dan beberapa negara Eropa kini sudah mulai meminta tenaga kerja formal asal Sragen,” tandasnya.

Meski begitu, menurut Arief itu tidak menutup kemungkinan masih ada TKI asal Sragen yang bekerja pada sektor informal di luar negeri, “Bisa jadi mereka mendaftar melalui Jakarta atau kota lainnya. Kami tidak bisa memantau satu per satu setiap pemberangkatan ke luar negeri. Tapi yang meminta untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Disnakertrans Sragen jelas

P r e s i d e n Susilo Bambang Y u d h o y o n o pada 30 Juni 2009 la lu. “ In i merupakan pusat pend id ikan dan pengembangan SDM yang modern dan pro fes iona l . Digunakan untuk melat ih tenaga kerja terampil atau lulusan perguruan tinggi yang dibutuhkan di berbagai negara, sebagai upaya untuk merevolusi kualitas SDM di Indonesia,” tambah Arief.

Satu AtapSalah satu sarana penunjang

Technopark adalah Kios 3 in1. Kios itu memadukan lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi, dan lembaga penempatan tenaga kerja dalam pelayanan satu atap. Lebih jauh Arief menjelaskan, Technopark dan badan latihan kerja (BLK) menyed iakan 27 ju rusan pelatihan, antara lain garmen, furniture, setir mobil, salon, elektro, komputer dan bahasa Inggris. “Bagi angkatan kerja baru yang masih menganggur bebas biaya pelatihan. Target kami mendidik masyarakat menjadi tenaga kerja yang b e r k u a l i t a s d a n d a p a t menghasilkan produk yang memiliki nilai jual (value added),” tutur Arief. Saat ini, diakui Arief ada lebih dari 10.000 permintaan tenaga terampil dan Technopark Sragen diminta menyiapkan. (Yuliarso)



nas iona l da lam rencana p e m b a n g u n a n n a s i o n a l j angka menengah un tuk lima tahun ke depan dalam RPJMN 2010-2014, serta dengan adanya arah kebijakan yang akan menjadi landasan pelaksanaannya, terkait dengan perlunya perubahan paradigma penanggulangan bencana, dari reaktif menjadi preventif,” ujar Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana.

Menurut Menteri Armida, mekan i sme penanganan p a s c a b e n c a n a m e l i p u t i pelaksananaan tanggap darurat; pemulihan awal; dan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. “Da lam pe laksanaannya, rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat,” ungkap Armida.

Sementara itu, pembagian kewenangan dan tanggung jawab baik dalam pelaksanaan maupun pendanaannya menjadi kewenangan BNPB selaku pemegang fungsi koordinasi d a l a m p e n a n g g u l a n g a n bencana. (bappenas)

Kementerian Sosial

Ratifikasi Konvensi Distabilitas Butuh Waktu

D i r j e n P e l a y a n a n d a n R e h a b i l i t a s i S o s i a l , Kementerian Sosial, Makmur Sunusi mengakui ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Cacat mengalami keterlambatan. “Saat ini masih menunggu proses ratifikasi dari Direktorat Harmon isas i perundang-

u n d a n g a n , K e m e n t e r i a n Hukum dan HAM dan setelah selesai naskah akademik, harus membutuhkan kesepakatan semua segmen masyarakat, k h u s u s n y a p e n y a n d a n g distabilitas itu. Ini membutuhkan waktu lama,” katanya di Jakarta, Jumat (3/12).

Menurut Makmur, pihaknya berharap agar ratifikasi ini dapat segera diproses lebih cepat, sehingga hak-hak penyandang d is tabi l i tas dapat segera terwujud. Jika proses tersebut selesai diKementerian Hukum dan HAM, maka draf ratifikasi tersebut kembali keKemensos kemudian diteruskan ke DPR.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Penyandang Cacat Indones ia(PPCI) S iswadi menga takan sebenarnya persoalan distibilitas bukan hanya tanggung jawab Kementerian Sosial saja. “Kementerian Sosial hanya merehabilitasi sosial saja, tetapi rehabilitasi pendidikan, rehabil i tasi pekerjaan dan kesehatan juga harus dilakukan oleh kementerian terkait. Ini yang perlu kami klarifikasi, karena terkait dengan masalah anggaran,” katanya.

Siswadi menambahkan seluruh pemerintah daerah belum sepenuhnya memberikan hak-hak bagi penyandang distabilitasi seperti di stasiun, terminal, pusat perberlanjaan dan lokasi rekreasi. “Sebenarnya t i d a k p e r l u m e n u n g g u selesainya ratifikasi konvesi, tapi melalui undang-undang dapat diimplementasi oleh pemerintah pusat dan daerah seperti yang dilakukan Jepang dan Amerika. Meski negaranya belum melakukan ratifikasihak-hak penyandang distabilitas, namun secara implementasinya sudah dilaksanakan,” jelasnya.(yr)

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat

Pembentukan BPJS Agar Penuhi Azas dan Prinsip

SJSN

M e n t e r i K o o r d i n a t o r Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), Agung Laksono mengatakan, hendaknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan dibentuk dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) memenuhi azas dan prinsip SJSN sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.40/2004tentang SJSN.

“Azas kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia, azas manfaat yang bersifat operasional dimana ada pengelolaan yang efisien dan efektif dan ketiga, azas keadilan

d i m a k s u d k a n u n t u k men jam in ke langsungan program dan hak peserta, sementara sembilan prinsip SJSN meliputi prinsip-prinsip kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabil i tas, portabi l i tas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial ini nantinya, dikembalikan untuk peningkatan manfaat peserta,” katanya.

B a g i M e n k o k e s r a perdebatan yang panjang mengenai beberapa hal penting dari BPJS, antara lain, adalah bentuk badan hukum BPJS. Harus diakui bahwa pengaturan mengenai BPJS dalam UU SJSN dirumuskan kurang tegas, artinya pengaturan mengenai badan ini diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

D i k e m u k a k a n , B P J S

Kementerian Kominfo

Menkominfo Resmikan 14 Desa Informasi

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring meresmikan 14 desa informasi yang dipusatkan di Desa Jagoi Kecamatan Jago ibabang Kabupa ten Bengkayang , Kalimantan Barat , pada Sabtu (11/12). “Dengan program desa informasi ini diharapkan pada tahun 2014 mendatang, Indonesia dapat menjad i bangsa yang informatif sesuai target pemerintah. Walaupun kita belum tersambung dari sisi infrastruktur, paling tidak dari sisi informasi inilah yang menjadi pilar pertama dalam proses pembangunan bangsa,” ujar Menkominfo.

Unsur pendukung desa informasi 2010 antara lain desa berdering, desa pinter (desa punya internet), radio komunitas, Kimtas (kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan) , media center, TV penerima siaran berlangganan, media pertunjukan rakyat dan M-CAP (Mobile Community Acces).

“Pemerintah akan tetap menjaga bagaimana desa informasi ini menjadi tingkat kesejahteraan rakyat serta sebagai sarana dalam menjaga keutuhan negara kesatuan. Selain itu juga mencerdaskan bangsa sehingga mampu menyerap tenaga kerja,” tambah Menkominfo.

Ia menegaskan, pemilihan daerah-daerah di perbatasan s e b a g a i d e s a i n f o r m a s i diharapkan dapat menjaga kesenjangan masyarakat di perbatasan sebab mayoritas informasi yang terserap negara

tetangga.Ke-14 desa itu antara lain,

di Desa Jagoi Kecamatan Jago ibabang Kabupa ten Bengkayang Kalbar, Desa Badau Kecamatan Badau Kapuas Hulu Kalbar, Desa Senaning Kecamatan Ketunggu Hulu Kabupaten Sintang Kalbar, Desa Balai Karangan Kecamatan Sekayam Kabupten Sanggau Kalbar, dan Desa Nibung Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Kalbar. Selain itu, Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Raya Kabupaten Kaltim, Desa Liang Butan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Kaltim, Desa Long Roreh Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau Kaltim, Desa Melak Hulu Kecamatan Melak Kabupten Kutai Barat Kaltim.

Begitu pula Desa Tanjung Kecamatan Bungutan Timur Kabupten Natuna Kepri, Desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur Kabupten Belu Sulut, Desa Sota Kecamatan Sota Kabupaten Merauke Papua, dan Desa Yayasan Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten P Morotai Maluku Utara.(Ve/Gro)

Kementerian Bappenas

Dari Reaktif Menjadi Preventif

Penanggulangan bencana merupakan salah satu dari sebelas prioritas nasional P e m b a n g u n a n J a n g k a Menengah Tahun 2010-2014 yang terintegrasi ke dalam prioritas nasional Lingkungan H i d u p d a n P e n g e l o l a a n Bencana.

“Dengan ditetapkannya penanggulangan bencana sebagai salah satu prioritas

pertunjukan dari balik layar. Pengorbanan mereka sepertinya tak berbekas, hilang begitu saja bagai debu ditiup angin.

***

D a l a m d u n i a n y a t a , sebuah program pastilah akan dilaksanakan oleh berbagai pihak dari berbagai level secara simultan, mulai dari pucuk pimpinan, pimpinan madya, hingga para staf. Ibaratnya, p u c u k p i m p i n a n a d a l a h pemegang peran utamanya, p impinan madya menjadi pemegang peran pembantu, dan staf pelaksana adalah para figuran. Di balik itu, ratusan bahkan ribuan orang yang tak berjabatan akan dikerahkan menjadi bagian pendukung program di lapangan.

Namun tak beda dengan kejadian di panggung sandiwara, saat program dinilai sukses, para pucuk pimpinanlah yang akan mendapatkan penghargaan tertinggi atas sukses tersebut, disusul oleh para pimpinan madya dan baru kemudian para staf. Mereka bukan saja mendapatkan pujian, prestasi dan nama baik, namun juga imbalan yang memadai dari

kerja keras mereka. Sementara para pendukung program yang jungkir-balik mengupayakan agar program bisa terselenggara secara baik di lapangan, sekadar menjadi bagian tak penting dari segepok narasi cerita sukses. Jangankan dihargai secara material, sekadar mendapatkan ucapan terimakasih pun kadang tidak.

Padahal semua orang tahu, tanpa kerja keras para pendukung di level terbawah, sebuah program hanya akan menjadi tulisan tak bermakna di atas kertas atau paling banter menjadi bahan diskusi para manajer, alih-alih diwujudkan dalam tindak. Namun faktanya, jerih payah para pendukung s e r i n g t i d a k d i h a r g a i sebagaimana mestinya. Bahkan tak jarang apa yang mereka kerjakan dianggap sebagai kewajiban dari para kawula untuk membantu pangrehpraja. Sampai-sampai muncul anekdot, dalam program pasti ada team-work; para pemimpin beserta staf menjadi team-nya, dan para pendukung di lapangan kebagian work-nya.

Seyogyanya pucuk pimpinan sebagai pemeran utama sebuah program tidak hanya berbagi

tugas, namun juga mau berbagi sukses. Biarkan orang-orang yang telah membantu secara teknis di lapangan ikut merasakan seperti apa sejatinya sesuatu yang disebut kesuksesan itu. Biarkan mereka ikut menikmati buah kerja mereka sendiri, walau mungkin kadarnya sangat kecil jika dibandingkan dengan yang d i t e r ima seorang manajer. Tapi itu tak menjadi soal, karena yang dibutuhkan orang-orang di bawah sana bukanlah jumlah yang besar, melainkan perhatian yang jujur, ikhlas dan sepenuh hati. Kalaupun itu tak mampu dilakukan, ucapan terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam pun cukuplah. Itu akan membuat mereka bangga dan merasa dibutuhkan.

Jangan sampai mereka merasa hanya didudukkan sebagai pelengkap penderita, yang habis manis sepah dibuang. Jangan buat mereka kecewa. Karena jika orang-orang di bawah sana sampai patah arang, seorang pucuk p imp inan yang sanga t powerfull sekalipun tak akan bisa berbuat apa-apa. (gun)

Lintas Lembaga

Wajah Kita

remeh-temeh. Jangan dikira lakon Romeo dan Juiet bisa dipentaskan, jika tukang kerek layar mogok bekerja, juru rias berhalangan, atau juru tata panggung ngambek. Bahkan para aktor dan aktris pasti tak akan mau tampil dengan perut kosong karena konsentrasi mereka bisa buyar, maka kehadiran tukang menyediakan makanan pun menjadi keniscayaan.

Sayang setelah pertunjukan berjalan dengan sukses, orang lebih suka membicarakan siapa pemeran utamanya. Ia akan disanjung bak pahlawan, dianggap sebagai primadona panggung, dan tentu dibayar mahal pula. Namun jarang sekali yang mau membicarakan—apalagi menghargai—betapa para “kelasi” di tingkat terbawah kalang-kabut mendukung sukses

Dunia ibarat panggung sandiwara, tempat orang memainkan peran masing-masing. Ada pemeran utama, ada pemeran pembantu, ada pula pemeran figuran yang hanya sesekali muncul lalu hilang. Tapi jangan lupa, di balik itu ada pula orang-orang nonperan seperti juru rias, juru kostum, juru tata set dan peralatan panggung, juru kerek layar, sampai tukang menyed iakan makanan , tukang lap dan tukang sapu. Keberadaan orang-orang yang disebut terakhir sering dianggap tidak penting, akan tetapi tanpa kehadiran mereka, pertunjukan pasti akan kacau-balau.

S e h e b a t a p a p u n pertunjukan, tetap membutuh-kan pemegang peran yang

Berbagi Sukses



Lindungi TKIPerlindungan TKI memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun perlindungan terbaik

bagi TKI yang bisa diupayakan secara mandiri adalah membekali diri dengan keterampilan dan keahlian yang memadai.

Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Salah satu daerah yang cukup besar menjadi pemasok tenaga kerja untuk beberapa negara. Sekitar 20 perusahaan pengerah jasa tenaga kerja terdaftar secara resmi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, “Setiap perusahaan rata-rata mengirimkan kurang lebih 50 orang tenaga kerja ke luar negeri. Ada yang ke Hongkong, Taiwan, Malaysia dan Singapura,” kata Yudi Priyono, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar.

Yayuk, TKI asal Desa Sananwetan, Blitar mengaku menjadi TKI ada suka dukanya. “Namun asal kita bisa hemat dan menabung akan bisa meningkatkan ekonomi keluarga,” kata perempuan yang pernah bekerja di Taiwan ini sambil menunjukkan hasil tabungan berupa rumah dan sawah seluas kurang lebih 0,5 hektar.

Kasubag Penempatan TKI Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar, Sudiyanto menjelaskan bahwa pemerintah selalu berupaya memberikan fasilitasi pelatihan sebelum penempatan dan sesudah penempatan. “Pelatihan untuk penempatan lebih banyak dilakukan oleh perusahan penyedia jasa TKI. Sementara bagi mantan TKI, kami menyediakan pelatihan wiraswasta dan bekerjasama dengan Bank Mandiri untuk memberikan pelatihan dan kredit ternak sapi,” katanya.

Tentu saja, tanpa keterampilan dan kesungguhan sukses bagi setiap TKI adalah mustahil.(narasi: wiwik, foto agus sb)

Foto

: A

gus

S. B

udia

wan

Bekali Keahlian,

edisi 24/tahun vi/desember 2010

Documents