alam memperkuat kehidupan p e r e k o n o m i a n I n d e n e s i a , tentunya tidak lepas dari peran

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang paling survive di tengah krisis ekonomi yang terjadi beberapa tahun silam. UMKM memiliki potensi ekonomi yang lebih bisa diandalkan dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang terus bertambah di negeri Zamrud Khatulistiwa ini. Berikut tabel yang menunjukkan pertambahan jumlah pengangguran:

Dari tabel di bawah terlihat bahwa pada Februari 2014 jumlah angkatan kerja sebanyak 125,32 juta orang dan Februari 2 0 1 5 m e n j a d i 1 2 8 , 3 0 j u t a . Meningkatnya jumlah angkatan tenaga kerja selama satu tahun terakhir sebanyak 2.98 juta seiring dengan melemahnya daya serap tenaga kerja dari beberapa industri berdampak pada pertambahan jumlah pengangguran. Sebagaimana pada tabel tersebut, jumlah pengangguran satu tahun terakhir bertambah hingga 0,3 juta, dimana pada Februari 2015 mencapai 7,45 juta orang sedangkan periode yang

BERANTAS PENGANGGURAN: KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH SEBAGAI SOLUSI PEMBIAYAAN UMKM

Oleh: (Anggota ForSEI)Aam Latifah Pauziah Rohmah & Hikmatul Fisa Yasinta

Edisi 11, 11 Desember 2015

D

Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), 2013-2015.

sama tahun lalu yaitu sebanyak 7,15 juta orang.

Mengingat hal tersebut, maka perluasan lapangan kerja sangat diperlukan. Untuk itu, perlu adanya p e m b e r d a y a a n U M K M g u n a menampung tenaga kerja yang masih menganggur.Asumsinya, apabila UMKM mampu terus tumbuh dan berkembang dipastikan membutuhkan banyak tenaga kerja. Seandainya satu unit usaha memerlukan tiga orang tenaga kerja, maka setidaknya ada pengurangan pada jumlah pengangguran. Jika memerlukan lebih dari tiga orang pekerja, otomatis tenaga kerja yang terserap akan lebih banyak lagi sehingga angka kemiskinan perlahan-lahan lenyap. Faktanya, sangat disayangkan bahwa keberadaan usaha mereka banyak yang belum berkembang dan masih biasa-biasa saja, sehingga berbagai kegiatan usaha dilakukan sendiri oleh pelakunya dan belum melibatkan tenaga orang lain. Meski mereka cukup banyak yang berhasil menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri dengan membuka usaha, tetapi kegagalan usaha tetap terjadi. Salah satunya diakibatkan karena ketiadaan atau keterbatasan modal yang dimiliki dan sumber daya manusia kurang memadai (Hanna, 2012).

Banyak sekal i orang yang berjualan di tempat-tempat yang dianggap manganggu ketertiban umum sampai-sampai ada yang barang dagangannya dirampas/digusur petugas ketertiban. Kita dapat menyaksikan

fenomena tersebut disepanjang jalan menuju Nol Km Kota Yogyakarta. Banyak pedagang yang berjualan di p i n g g i r j a l a n y a n g k e m u d i a n kenyamanan dan ketenangan mereka terenggut jika Satpol PP mulai beroperasi. Hal ini bisa saja dikarenakan kurangnya modal mereka untuk menyewa kios-kios sehingga dengan terpaksa mereka berjualan di tempat umum yang memang seharusnya itu tidak boleh dilakukan dan beresiko tergusur.

Menyaksikan permasalahan tersebut, solusi yang paling baik adalah p e m e r i n t a h m e m f o k u s k a n pemberdayaan kepada sektor UMKM dengan melibatkan peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), salah satunya yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). KJKS memiliki peran untuk ikut serta pemberdayaan UMKM terutama dalam mengatasi permasalahan permodalan dan sumber daya manusia yang kurang memadai. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 91 /Kep / IV /KUKM/2004 Bab 1 Ketentuan Umum pada Pasal 1, menyebutkan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil dan ketentuan-ketentuan syariah.

Selain menghimpun dana dari masyarakat, melalui tabungan/investasi, kegiatan Koperasi Jasa Keuangan

Syariah adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi umat manusia, terutama pengusaha kecil (Hanna, 2012). Oleh Karena itu, Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) non bank, Koperasi Jasa Keuangan Syariah dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil khususnya melayani masyarakat yang mengalami kesulitan modal atau pendanaan usaha.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) tidak memberatkan dan merugikan anggotanya/nasabahnya dalam pinjaman modal usaha maupun pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.Selain itu, KJKS juga memberikan keringanan persyaratan administrasi dan kecepatan pelayanan

((Kementrian UMKM, 2012). Nasabah y a n g m e m i n j a m m o d a l t i d a k diperkenankan untuk membayar bunga pinjaman, hal ini sangat bertolak b e l a k a n g d e n g a n K o p e r a s i Konvensional, dimana pada unit usaha simpan pinjam (USP) Koperasi Konvensional anggota koperasi harus membayar bunga pinjamannya. Untuk peminjaman modal usaha produktif, seperti modal untuk pembuatan proyek KJKS menggunakan prinsip Bagi Hasil (Musyarakah atau Mudharabah) sedangkan untuk memenuhi kebutuhan seperti pembelian alat transportasi atau alat-alat lainnya menggunakan prinsip Jual beli atau Murabhah (Buchori, 2012). Sebagaimana pada skema berikut:

3

Dalam meningkatkan kesejahteraan a n g g o t a n y a d a n k e s e j a h t e r a a n masyarakat serta berkontribusi dalam membangun perkembangan UMKM dan perekonomian Indonesia, Koperasi jasa Keuangan Syariah berlandaskan pada Al-Quran dan As-sunah dengan saling tolong-menolong (ta'awun) dan saling

menanggung (takaful), berlandaskan pancasila dan UUD 1945, serta berazaskan kekeluargaan. Sedangkan dalam koperasi konvensional hanya berlandaskan pada pancasila serta UUD 1945 dan berazaskan kekeluargaan.

Karena KJKS berlandaskan pada Al-Quran dan As-sunah dengan saling

Sumber: Ilustrasi Penulis

tolong-menolong (ta 'awun),maka K J K S m e m i l i k i p r i n s i p - p r i n s i p sebagaimana tidak dimiliki oleh koperasi konvensional. Prinsip-prinsip tersebut memuat beberapa manfaat,dimana salah satu prinsipnya yaitu menolak segala bentuk praktek ribawi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. KJKS juga menolak pemusatan dana ekonomi pada segelintir orang atau kelompok orang saja sehingga pendistribusian kekayaan a n g g o t a m e r a t a b e r d a s a r k a n kontribusinya. Sebagaimana pada Koperasi lainnya, KJKS juga memiliki prinsip atau nilai-nilai keadilan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama.

KJKS memiliki keunggulan tersendiri yaitu dalam hal produk penyaluran dana sosial atau biasa disebut dengan produk kebajikan dimana hal tersebut merupakan salah satu perbedaan yang cukup mencolok antara Koperasi Syariah dengan Koperasi Konvensional. Adapun produk kebajikan tersebut antara lain Al Qardh dan Al Qordhul Hasan(Buchori, 2012).

Per tama,Al Qard . Secara etimologi Al Qard diartikan sebagai pinjaman. Sedangkan secara terminologi berarti meminjam sesuatu yang harus dikembalikan dengan mengganti yang sama. Mekanisme penerapan Al Qard diantaraya adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan fasilitas pinjaman darurat kepada anggotanya yang membutuhkan tanpa disertai imbalan dengan kewajiban anggota mengembalikan pokok pinjaman

sekaligus atau dicicil dalam jangka waktu tertentu. Adapun mengenai sumber dana Qard yaitu berasal dari dana modal Koperasi Syariah atau dari laba yang disisihkan. Koperasi Syariah dapat meminta agunan kepada sipeminjam jika dirasa perlu. Apabila peminjam memberikan sumbangan atau tambahan secara ikhlas atau sukarela maka dapat diterima sebagai pendapatan dana sosial selama tidak dipersyaratkan dalam akad.Peminjam (anggota) wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman Qard pada waktu yang disepakati. Jika pemin jam t idak mampu un tuk mengembalikan pada waktu yang d isepakat i maka jangka waktu pengembalian diperpanjang.

Kedua, Al Qardhul Hasan. Apa yang dimaksud Al Qardhul Hasan? Apa bedanya dengan Al Qard? Bagaimana skemanya? Baca ulasan selengkapnya dibuletin Al Kanzhu Edisi 12.

Bersambung...

4