dr.ozy hukum pidana uu praktek kedokteran

KETENTUAN PIDANA DALAM KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 2004 UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 2004

TENTANG PRAKTIK KEDOKTERANTENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Pendahuluan………..Pendahuluan………..

Undang-Undang no. 29 Tahun 2004 Undang-Undang no. 29 Tahun 2004 tentang Prakttentang Praktiik Kedokterank Kedokteran

telah disahkan dan diundangkan telah disahkan dan diundangkan melaluimelalui

Lembaran Negara RI No. 116 tahun Lembaran Negara RI No. 116 tahun 20042004

TTujuanujuan:: menciptakan masyarakat yang sehat menciptakan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani jasmani dan rohani melalui melalui penyelenggaraan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat, karena kesehatan terjangkau oleh masyarakat, karena kesehatan merupakan hak asasi manusiamerupakan hak asasi manusia




TTujuanujuan:: memberikan perlindungan kepada memberikan perlindungan kepada pasien, meningkatkan mutu pelayanan medis, pasien, meningkatkan mutu pelayanan medis,

dan memberi kepastian hukum bagi pasien dan memberi kepastian hukum bagi pasien maupun dokter.maupun dokter.



MMengatur ketentuan pidana agar ruang lingkup yang engatur ketentuan pidana agar ruang lingkup yang ditangani aparat penegak hukum semakin jelasditangani aparat penegak hukum semakin jelas..

Undang-Undang no. 29 Tahun 2004 tentang praktik Undang-Undang no. 29 Tahun 2004 tentang praktik KedokteranKedokteran

penjelasan mengenai ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 75 sampai

dengan pasal 80 Undang-Undang no. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

TUJUANTUJUAN

Mengetahui:1. Definisi hukum pidana di Indonesia.

2. Macam-macam sanksi pidana dalam Undang-Undang no. 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran

3. Penjelasan masing-masing pasal mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang no. 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran

Ketentuan Pidana di IndonesiaKetentuan Pidana di Indonesia

Pidana adalah reaksi atas delik yang berwujud nestapa/siksaan yang dijatuhkan

oleh negara kepada pembuat delik

Jenis pidana di IndonesiaJenis pidana di Indonesia

PIDANA

PIDANA POKOK PIDANA TAMBAHAN

1. Pidana Mati

2. Pidana Penjara

3. Pidana Kurungan

4. Pidana Denda

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

2. Perampasan Beberapa Barang Tertentu

3. Pengumuman Putusan Hakim

Pengaturan ketentuan pidana bagi dokter dan dokter Pengaturan ketentuan pidana bagi dokter dan dokter gigi dalam Undang-Undang no. 29 Tahun 2004 gigi dalam Undang-Undang no. 29 Tahun 2004

tentang praktik Kedokteran. tentang praktik Kedokteran.

PPasal 75 sasal 75 s/d/d pasal 80 pasal 80

mengatur jenis-jenis pidana yang dikenakan apabila melanggar pasal- pasal

tersebut.

Jenis pidana yang dimaksud yaitu pidana penjara,

pidana denda dan pencabutan izin.

Ketentuan PidanaKetentuan Pidana Pasal 75 sPasal 75 s/d/d pasal 80 Undang-Undang pasal 80 Undang-Undang no. 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteranno. 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran

1. Masalah surat tanda registrasi

2. Surat izin praktik

3. Penggunaan identitas dokter atau dokter gigi oleh seseorang yang bukan dokter atau dokter gigi

4. Penggunaan alat, metode yang bersangkutan dengan pelayanan kesehatan dokter atau dokter gigi oleh seseorang yang bukan dokter atau dokter gigi

5. Penggunaan papan nama6. Pembuatan rekam medis7. Seseorang atau lembaga yang mempekerjakan dokter atau dokter

gigi yang tidak memiliki surat izin praktik.

Pasal 75 Undang-Undang no. 29 Tahun 2004Pasal 75 Undang-Undang no. 29 Tahun 2004tentang praktik Kedokterantentang praktik Kedokteran ::

1.Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Persyaratan untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi

dokter gigi

1. Memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis.

2. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi.

3. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental.4. Memiliki sertifikat kompetensi.5. Membuat pernyataan akan mematuhi dan

melaksanakan ketentuan etika profesi.

Setiap dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi, menurut pasal 35 UU RI No 29 Th 2004 tentang praktik Kedokteran, memiliki

kewenangan :

1.1. mewawancarai pasien mewawancarai pasien 2.2. memeriksa fisik dan mental pasienmemeriksa fisik dan mental pasien3.3. menentukan pemeriksaan penunjang menentukan pemeriksaan penunjang 4.4. menegakkan diagnosa menegakkan diagnosa 5.5. menentukan penatalaksanaan dan pengobatan menentukan penatalaksanaan dan pengobatan

pasien pasien

6.6. melakukan tindakan kedokteran dan kedokteran gigi melakukan tindakan kedokteran dan kedokteran gigi

7.7. menulis resep obat dan alat kesehatanmenulis resep obat dan alat kesehatan

8.8. menerbitkan surat keterangan dokter dan dokter gigimenerbitkan surat keterangan dokter dan dokter gigi

9.9. menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diijinkandiijinkan

10.10. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien bagi meracik dan menyerahkan obat kepada pasien bagi dokter yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada dokter yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotekapotek

Setiap dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi, menurut pasal 35 UU RI No 29 Th 2004 tentang praktik Kedokteran, memiliki

kewenangan :

2. Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memeiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).


3. Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).


Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi tidak berlaku, menurut pasal 33 UU No 29 Th 2004

tentang praktik Kedokteran, karena:

1.1. dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undanganundangan

2.2. habis masa berlakunya dan tidak didaftarkan ulang habis masa berlakunya dan tidak didaftarkan ulang

3.3. atas permintaan yang bersangkutanatas permintaan yang bersangkutan

4.4. meninggal duniameninggal dunia

5.5. dicabut Konsil Kedokteran Indonesia.dicabut Konsil Kedokteran Indonesia.

Pasal 76 Undang-Undang no. 29 TahunPasal 76 Undang-Undang no. 29 Tahun 2004 2004 tentang praktik Kedokteran :tentang praktik Kedokteran :

” Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 ( tiga ) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Surat izin praktik, menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang no. 29 Tahun 2004 tentang praktik

Kedokteran

bukti tertulis yang diberikan pemerintah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter atau dokter gigi yang akan kepada dokter atau dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.memenuhi persyaratan.

Persyaratan mendapatkan SIP diatur dalam pasal 38 UU No. 29 Th 2004 tentang praktik kedokteran

1.1. Memiliki surat tanda registrasi dokter atau dokter gigi Memiliki surat tanda registrasi dokter atau dokter gigi yang masih berlaku.yang masih berlaku.

2.2. Mempunyai tempat praktikMempunyai tempat praktik3.3. Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi. Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.

Menurut pasal 1 ayat 9 PERMENKES No. Menurut pasal 1 ayat 9 PERMENKES No. 1419/MENKES/PER/X/2005 yang dimaksud 1419/MENKES/PER/X/2005 yang dimaksud oraganisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia oraganisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.untuk dokter gigi.

PERMENKES No. 1419/MENKES/PER/X/2005 pasal 2 untuk memperoleh SIP harus mengajukan permohonan

kepada Kepala Dinkes,dengan melampirkan:

1.1. fotokopi surat tanda registrasi dokter atau dokter gigi fotokopi surat tanda registrasi dokter atau dokter gigi yang diterbitkan oleh Konsik Kedokteran Indonesia yang diterbitkan oleh Konsik Kedokteran Indonesia yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat berwenang.berwenang.

2.2. surat pernyataan mempunyai tempat praktiksurat pernyataan mempunyai tempat praktik3.3. surat rekomendasi dari organisasi profesi di wilayah surat rekomendasi dari organisasi profesi di wilayah

tempat akan praktiktempat akan praktik

4.4. fotokopi surat keputusan penempatan dalam rangka fotokopi surat keputusan penempatan dalam rangka masa bakti atau surat bukti telah selesai masa bakti atau surat bukti telah selesai menjalankan masa bakti atau surat keterangan menjalankan masa bakti atau surat keterangan menunda masa bakti yang dilegalisir oleh pejabat menunda masa bakti yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenangyang berwenang

5.5. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar dan 3x4 sebanyak 2 lembardan 3x4 sebanyak 2 lembar

PERMENKES No. 1419/MENKES/PER/X/2005 pasal 2 untuk memperoleh SIP harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinkes,dengan

melampirkan:

Macam-macam surat izin praktik

1.1. SIP, diberikan pada dokter atau dokter gigi yang SIP, diberikan pada dokter atau dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran.praktik kedokteran.

2.2. SIP sementara adalah bukti tertulis yang SIP sementara adalah bukti tertulis yang diberikan pada dokter atau dokter gigi yang diberikan pada dokter atau dokter gigi yang menunda masa bakti atau dokter spesialis dan menunda masa bakti atau dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menunggu penempatan dokter gigi spesialis yang menunggu penempatan dan menjalankan praktik kedokteran di RS dan menjalankan praktik kedokteran di RS pendidikan dan jejaringnya.pendidikan dan jejaringnya.

Macam-macam surat izin praktik

3.3. SIP khusus adalah bukti tertulis yang SIP khusus adalah bukti tertulis yang diberikan pada dokter atau dokter gigi secara diberikan pada dokter atau dokter gigi secara kolektif bagi peserta PPDS dan PPDGS yang kolektif bagi peserta PPDS dan PPDGS yang menjalankan praktik kedokteran di Rumah menjalankan praktik kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan dan jejaringnya serta Sakit Pendidikan dan jejaringnya serta pelayanan kesehatan yang ditunjuk.pelayanan kesehatan yang ditunjuk.

Pasal 77 Undang-UndangPasal 77 Undang-Undang no. 29 Tahun 2004 no. 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran :tentang praktik Kedokteran :

““ Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/ atau atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/ atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”rupiah)”

PPasal 73 ayat (1)asal 73 ayat (1)Undang-Undang no. 29 Tahun 2004 tentang Undang-Undang no. 29 Tahun 2004 tentang

praktik Kedokteran:praktik Kedokteran:

““ Setiap orang dilarang menggunakan identitas Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/ yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/ atau surat izin praktik”atau surat izin praktik”

Penjelasan pasal 50 Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

SStandard profesi sendiri adalah batasan kemampuan tandard profesi sendiri adalah batasan kemampuan (knowledge, skill, and profesional attitude) minimal (knowledge, skill, and profesional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesiorganisasi profesi

Pasal 78 Undang-Undang no. 29 Tahun 2004 Pasal 78 Undang-Undang no. 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran :tentang praktik Kedokteran :

“ Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan atau surat tanda izin praktik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).”

Bagaimana dengan dokter mudaBagaimana dengan dokter muda

Dalam kasus seorang dokter muda yang harus menolong segera merupakan tindakan illegal namun dari segi etik dapat dibenarkan, hubungan aneh ini hanya ada di Indonesia saja

Ketua Komite Medik RSU Bina Sehat dr Bahar Azwar, Sp. B (K) Onk., tidak menolak kalau ada upaya hukum untuk mendudukkan kembali atau mereposisi etik pada tempat yang seharusnya. Etik merupakan standar maksimal sebagai panduan bagi profesi, sedangkan hukum adalah standar minimal.

Pasal 79 Undang-Undang no. 29 Tahun 2004 Pasal 79 Undang-Undang no. 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran:tentang praktik Kedokteran:

Pasal 79 Undang-Undang no. 29 Tahun 2004 Pasal 79 Undang-Undang no. 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran:tentang praktik Kedokteran:

“Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang :

a. dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);

Pasal 79 Undang-Undang no. 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran:


pasal 41 ayat (1) Undang-Undang no. 29 Tahun 2004 pasal 41 ayat (1) Undang-Undang no. 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran dijelaskan bahwa setiap tentang praktik Kedokteran dijelaskan bahwa setiap dokter atau dokter gigi yang telah mempunyai surat izin dokter atau dokter gigi yang telah mempunyai surat izin praktipraktikk dan menyelenggarakan praktik kedokteran wajib dan menyelenggarakan praktik kedokteran wajib memasang papan nama praktik kedokteran memasang papan nama praktik kedokteran

Persyaratan pemasangan papan nama

1. Mempunyai nama tertentu sesuai dengan fungsinya

2. Ukuran papan nama maksimal 1 m x 1,5 m

3. Tulisan huruf balok warna hitam dasar warna putih

4. Pemasangan papan nama pada tempat yang mudah dan jelas terbaca oleh masyarakat

b. dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); atau

pasal 46 ayat 1 Undang-Undang no. 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran dijelaskan bahwa setiap dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.



Rekam medis harus mencantumkan Rekam medis harus mencantumkan

1. identitas penderita

2. riwayat penyakit

3. laporan pemeriksaan fisik

4. instruksi diagnostik dan terapeutik dengan tanda-tangan dokter yang berwenang

5. catatan pengamatan atau observasi

6. laporan tindakan dan penemuan

7. ringkasan riwayat waktu pulang

RRekam medis harus memenuhi ekam medis harus memenuhi

• CorrectCorrect

• CompleteComplete

• ClearClear

• Recent ( update )Recent ( update )



c. dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.”

Pada pasal 51 Undang-Undang no. 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran dijelaskan bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban.

Pada pasal 51 Undang-Undang no. 29 Tahun 2004 Pada pasal 51 Undang-Undang no. 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokterantentang praktik Kedokteran

a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.

b. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.

c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

Pada pasal 51 Undang-Undang no. 29 Tahun 2004 Pada pasal 51 Undang-Undang no. 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokterantentang praktik Kedokteran

d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin akan ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya.

e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.


1. Setiap orang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah )

” Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut “.

Pasal 42 Undang-Undang no. 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran adalah


2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin.

KESIMPULANKESIMPULANKESIMPULANKESIMPULAN

KESIMPULANKESIMPULAN KESIMPULANKESIMPULAN

1.1. Ketentuan pidana tentang praktik kedokteran Ketentuan pidana tentang praktik kedokteran diatur dalam pasal 75 sampai dengan pasal 80 UU diatur dalam pasal 75 sampai dengan pasal 80 UU RI no. 29 tahun 2004 tentang Praktik RI no. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Kedokteran.


2.2. Setiap dokter dan dokter gigi yang berpraktik Setiap dokter dan dokter gigi yang berpraktik kedokteran wajib memiliki Surat Tanda kedokteran wajib memiliki Surat Tanda Registrasi. Apabila terjadi pelanggaran, maka Registrasi. Apabila terjadi pelanggaran, maka dokter dan dokter gigi tersebut akan dikenai dokter dan dokter gigi tersebut akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan pasal 75 UU RI no. sanksi pidana sesuai dengan pasal 75 UU RI no. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran


3.3. Setiap dokter dan dokter gigi yang berpraktik Setiap dokter dan dokter gigi yang berpraktik kedokteran wajib memiliki Surat Izin Praktik. kedokteran wajib memiliki Surat Izin Praktik. Apabila terjadi pelanggaran, maka dokter dan Apabila terjadi pelanggaran, maka dokter dan dokter gigi tersebut akan dikenai sanksi pidana dokter gigi tersebut akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan pasal 76 UU RI no. 29 tahun 2004 sesuai dengan pasal 76 UU RI no. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.tentang Praktik Kedokteran.


4.4. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan gelar atau identitas seolah-olah dokter atau gelar atau identitas seolah-olah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Praktik akan dikenai Registrasi atau Surat Izin Praktik akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan pasal 77 UU RI no. sanksi pidana sesuai dengan pasal 77 UU RI no. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.


5.5. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat dan cara pengobatan yang seolah-olah alat dan cara pengobatan yang seolah-olah seperti dokter dan dokter gigi akan dikenai seperti dokter dan dokter gigi akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan pasal 78 UU RI no. sanksi pidana sesuai dengan pasal 78 UU RI no. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.


6.6. Setiap dokter dan dokter gigi yang tidak Setiap dokter dan dokter gigi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang melaksanakan kewajibannya sebagai seorang dokter atau dokter gigi ( tercantum dalam pasal dokter atau dokter gigi ( tercantum dalam pasal 51 UU RI no. 29 tahun 2004 tentang Praktik 51 UU RI no. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran), tidak memasang papan nama, dan Kedokteran), tidak memasang papan nama, dan tidak membuat rekam medis akan dikenai sanksi tidak membuat rekam medis akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan pasal 79 UU RI no. 29 pidana sesuai dengan pasal 79 UU RI no. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.


7.7. Pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang Pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang dengan sengaja mempekerjakan soerang dokter dengan sengaja mempekerjakan soerang dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki Surat Izin atau dokter gigi yang tidak memiliki Surat Izin Praktik akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan Praktik akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan pasal 80 UU RI no. 29 tahun 2004 tentang Praktik pasal 80 UU RI no. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Kedokteran.

dr.ozy hukum pidana uu praktek kedokteran

Documents