Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan

Kebijakan dan Hukum PerikananPengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan Tim PIKPRezim Pengelolaan SumberdayaOpen AccessCommon PropertyPrivate Property State PropertyCo-Management

KEBIJAKANSuatu tindakan yang mengarah kepada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, seraya mencari peluang-peluang untuk mewujudkan sararan yang diinginkan ()

Kebijakan publik: adalah sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang atau badan ootoritas tertentu atas nama pemerintah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak (publik) (.)3 elemen penting ()Perumusan kebijakan publik (mendefinisikan masalah, menyusun agenda, dan merumuskan kebijakan)Implementasi kebijakan(adalah tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu/kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakanEvaluasi Kebijakan Publik (melakukan evaluasi mulai dari penetapan isu, agenda, perumusan, implementasi, dan dampak kebijakan sebagai suatu siklus

Perubahan sosial yang direncanakan (planned change) oleh sebuah negara dengan The Agent of Change adalah Pemerintah.PEMBANGUNANStrategi Pembangunan di Negara BerkembangPertumbuhan ekonomiPemerataanPenghapusan KemiskinanKebutuhan Dasar

Pembangunan Berkelanjutan Sebuah model pembangunan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang, serta merupakan sebuah refleksi bagi rasa tanggung jawab manusia terhadap yang menciptakan alam. Kita sedang menuju sebuah prinsip sebagai pengguna sumberdaya perikanan yang bertanggung jawab (the responsible user of fisheries reources) (.)Kebijakan masa kerajaan, kolonial dan setelah kemerdekaanMasa Kerajaan:Masa Kolonial: Penjajahan Belanda: Penjajahan Jepang

PachterNelayan JuraganNelayan JuraganNelayan JuraganKonsumenNelayan JuraganNelayanNelayanNelayanNelayanBelajar dari Sejarah (Masyhuri, 199.)edisusilo10Sistem Ekonomi Masyarakat PesisirPembangunan Perikanan Masa Penjajahan (..)NoTahunPeristiwa1Akhir abad 19Bergesernya usaha penangkapan dari perairan laut-dalam lepas pantai ke perairan dekat pantai2Komisi yang disebut Mindere Welvaarts Onderzoek (Diminished Prosperity) menyelidiki sebab-sebab terjadinya kemunduran kesejahteraan penduduk pribumi di Jawa dan Madura, serta mencari solusi pemecahannya.31907 dilakukan penelitian dan percobaan penggunaan jaring tangkap dengan ukuran lebih besar dan modern.41913Karena tidak efektif, percobaan dihentikan. NoTahunPeristiwa51914Perhatian terhadap sektor perikanan lebih sunguh-sungguh dengan dibentuknya Bagian Perikanan (Afdeeling Vischerij) di lingkungan Departement van Nijverheid en Handel pada tahun 1914. 61928Dalam perkembangan kemudian, secara kelembagaan instansi yang menangani masalah perikanan diorganisasi .71934 Dibentuk het Instituut voor Zeevischerij (Lembaga Perikanan Laut). 8 1942 (Jepang)Perkumpulan penangkap ikan yang pernah ada dilebur ke dalam Gyoo Gyoo Kumiai. Salah satu kegiatan adalah Gyomin Dojo (Latihan Perikanan) di Pekalongan dimulai 1943 (2603). NoTahunPeristiwa9 1940 s/d 1949Menurut taksiran lebih dari 50% perahu dan peralatan perikanan hancur 101945Perikanan Laut dan darat disatukan111948Laut dan darat dipisah lagi: mulai dikembangkan penelitian perikanan laut.12 1956-1957Kabinet ke 16 ada program untuk memperlipat-gandakan hasil peternakan dan perikanan,KemerdekaanSebelum Repelita: (1945 s/d 1957)

Setelah Repelita: (1975 s/d 2012) Product orientedCool Chain SystemKelembagaan Permodalan dan Pemasaran (KUD/TPI) Institution Building INTAMAgribisnis PerikananProtekan 2003Holistik empat dimensiGerbang Mina BahariRPPKMinapolitan Industri PerikananKasus-kasus program/proyekPELFISH PROJECT:BiodinexSosekima COFISH PROJECTCOREMAP PEMP Dll

Kronologis Pembangunan Perikanan

161970Motorisasi (ada kasus Keppres 39/80)Kelembagaan (KUD/TPIINTAMAgribisnisProtekan 2003Holistik 4 dimensiRPPK1980198519902010Minapolitan200020051998Cool Chain System2012Industrialisasi Perikanan185019401945??????????????Aspek HUKUM DAN PERATURAN PERIKANAN Hukum dan Keadilan janganlah kebencianmu kepada suatu kaum, menyebabkan kamu berbuat tidak adil . (QS: ) Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (QS, 83:1-3)Patung Dewi Keadilan (Lady Justice) atau Justitia, personifikasi kekuatan moral yang mendasari sistem hukum, terutama di Dunia Barat

PengertianHukum atau ilmu hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum. (putracenter.wordpress.com/.../definisi-hukum-menurut-para-ahli/ 22 Februari 2010)Mochtar Kusumaatmadja dalam Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional (1976:15):

Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Hukum Pedoman bertingkah laku Pedoman lain (norma/kaidah:)Agama (Manusia, Allah swt., Lingkungan) Kesopanan /Adat istiadatKesusilaan Hukum

AgamaTertentu dan pribadiKecuali adopsi hukum nasional berdasarkan hukum agama : melanggar hukum agama = hukum nasional

HukumKUHP: misal dilarang mencuri dengan kekerasan diancam hukum tertentu. Tidak bisa mengelak.Tegas/imperatif/memaksa; equality be for the law Hak Presiden: Grasi, amnesti, abolisiMengapa ada permainan dalam hukum? (GAYUS), semua bisa dibeli dengan uang, termasuk membuat paspor. Banyak pejabat/ tokoh partai yang melanggar hukum? Aa Gym (3 M)Mulai dari sendiriMulai dari yang kecilMulai dari sekarang Kesadaran hukum relatif rendah, misal nelayan sehingga sulit melakukan komunikasi (hukum) Hukum isPeraturan tingkah laku yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan bersifat memaksa tegas. Berisi:Perintah: sesuatu yang harus dilakukan (wajib) Larangan: sesuatu yang tidak boleh dilakukan, jika melakukan melanggar SanksiPetunjuk: yes or no (sebaiknya anda lewat sini)

KesimpulanNorma/kaidah/moralAturan Perilaku MasyarakatMemaksaProsesInstitusiNegaraSistem norma/kaidah/moral yang mengatur perilaku manusia dalam suatu masyarakat, yang bersifat memaksa, dalam sebuah proses tertentu, yang dijalankan oleh institusi hukum dalam sebuah negara mencapai kehidupan yang berkeadilanTATANAN HUKUM SDAINTERNASIONAL DAN ANTAR NEGARAHUKUM ADATNASIONAL UNCLOSCCRFKEPPRES for Landas kontinent

31/ 04 dan 45/09 (PR) 32/09 (PPLH)05/90 (KSDAHE)UU 27/07 (Pesisir)UU ll, PP, SK Men Perda, Perdes dll.Hak UlayatHGWHP1982UNCLOS : United Nation Convention on the Law of the Sea (Konvensi Hukum Laut 1982)

Keputusan PBB: CCRF. Code of Conduct for responsible Fisheries (1995)CCRF, terbatas pada pengelola perikanan (pemerintah, pengusaha, nelayan) Hukum InternationalBerlaku untuk semua negara/masyarakat internasional:Kebiasaan Inter: tradisi dekat wilayah negara menjadi hak kelola negara terdekat (Proklamasi Truman, 1945 Ikan yang dekat wilayah USA hak USA (kelola/manfaat) Perjanjian Inter: UN (PBB):Konferensi (sidang/perundingan) I 1958 : II 1960 III 1982 Hukum Perikanan: Internasional UNCLOS,1982Agenda 21, 1992CCRF (1995) Nasional: UU Perikanan: 9/85 31/2004 45/2009UU ZEE 1983UU Pesisir 27/2007 Judicial Review 2011UU 5/1990 KSDAEUU Lingkungan Hidup: 4/1982 23/1997 /2007 UU Otonomi Daerah 25/1999 34/2004 U 5/1979 Pemerintahan Desa

Lokal:Panglima Laot (Aceh)Sasi (Maluku)Awig-Awig (Bali dan Nusa Tenggara)12/20/201232HUKUM NASIONAL PENGELOLAAN Sumberdaya Perikanan UNDANG-UNDANGSUBSTANSI

UU 09/1985PERIKANAN UU 31/2004 PERIKANANUU 45/2009PERUBAHAN UU 31/2004UU 05/1990

Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya(1) 04/82, (2) 23/1997/ UU 32/2009PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPUU 27/2007PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILUU ?12/20/201233UNDANG-UNDANG PERIKANAN No. 31 Tahun 2004BAB I 12/20/201234

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATANSUMBERDAYA IKAN DAN LINGKUNGANPra-produksiProduksiPengolahanPemasaranDALAM SISTEM BISNIS PERIKANANRUM12/20/20123512/20/201236Nelayan, Pembudidaya, Pengolah, Perorangan, KorporasiKONSERVASI SUMBERDAYA IKAN

Mengapa UU dibuat dan selalu berubah

12/20/201237 UU 09/85 DIGANTI UU 31/2004 DIUBAH DENGAN UU 45/2009Ada UU 27/2007UU 4/1982 (LH) UU 27/1997 (PLH) 32/2009 (PPLH) MASIH ADA UU 5/90Konsideran12/20/201238

1. UU 09/852. Konsideran UU 31/200412/20/201239UU 09/1985:Belum menampung semua aspek pengelolaan Sumberdaya Ikan,Kurang mampu mengantisipasi:Perkembangan kebutuhan hukumPerkembangan teknologi

3. Konsideran UU 45/2009 12/20/201240SDI adalah:Berkah yang diamanatkan Berdaya dukung terbatas dan perlu dijaga kelestarianUntuk kemakmuran rakyatBelum mampu:Meningkatkan taraf hidup berkelanjutan dan berkeadilan melalui:Pengelolaan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum UU 31 2004 belum sepenuhnya mampu:Perkembangan teknologi dan kebutuhan hukumDalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan SDI

Pikirkan, dalam bentuk peristiwa seperti apa sebenarnya UU harus diganti atau diubah?12/20/201241Kalau sudah ada UU Perikanan, mengapa harus ada UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil?Direnungkan !!!12/20/201242Mengapa UU lingkungan hidup juga dinamis?Mengapa masih ada UU 05/90 ?Faktor berlakunya (efektivitas) hukum:Substansi hukum Penegak hukum/struktur: orang/lembaga yang terkait dengan penegakan hukum (polisi, jaksa, pengacara, hakim) Budaya masyarakat/kesadaran Sarana dan Prasarana Misal dalam UU Perikanan: dilarang menggunakan alat yang merusak lingkungan dan sumberdaya (bom, potas, dll), namun tetap dilanggar juga. Bagaimana komentar anda? Matur Nuwun

KONSIDERAN

UU No 9/1985 PERIKANAN

Luas perairan + ZEE (SDI, sebagai modal dasar pembangunan

Pasal 5(1) UUD 1945 (Presiden menga- jukan RUU ke DPR) (perubahan pertama)

Pasal 28 (kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan

Pasal 33

Wawasan Nusantara

Ketahanan Nasional

Kaidah Pengelolaan:

Perluasan Lapangan Kerja

Peningkatan taraf hidup nelayan dan petani ikan

Terbinanya kelestarian SDI dan SDL

KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN RAKYAT