RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA PPEERRAANNGGKKAATT DDAAEERRAAHH ((RREENNJJAA--SSKKPPDD)) BBKKDD KKOOTTAA MMAATTAARRAAMM
TTAAHHUUNN 22001155
i
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya,
Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram dapat menyelesaikan Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2015.
Pasal 137 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Renja SKPD merupakan suatu dokumen perencanaan SKPD yang bersangkutan
untuk periode 1 tahun dan sekaligus merupakan pedoman kerja Badan Kepegawaian
Daerah Kota Mataram dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan, yang diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 secara efektif,
efisien, transparan dan akuntable.
Disadari bahwa teknis penyajian Renja SKPD ini masih ada kekurangan,
sehingga saran dan kritik dari semua pihak yang sifatnya membangun guna
penyempurnaannya sangat kami harapkan.
Mataram, April 2014
KEPALA BKD KOTA MATARAM,
Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19650321 198703 2 014
ii
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................ i DAFTAR ISI ............................................................................................................. ii BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................. 1
1.1 Latar Belakang .......................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ...................................................................... 3
1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................... 4
1.4 Sistimatika Penulisan ............................................................... 5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ............. 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra ...................................................................................... 6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota
Mataram .................................................................................... 12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ................ 17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............................... 20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........... 25
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........................ 26
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan prioritas
Pembangunan Nasional .......................................................... 26
3.2. Tujuan dan Sasaran ................................................................. 27
3.2 Program dan Kegiatan ............................................................... 28
BAB IV. PENUTUP ........................................................................................ 32
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan
tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana
pembangunan yang terarah dan berkesinambungan, baik yang dilaksanakan oleh
penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa Perencanaan
Pembangunan Nasional terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana
Pembangunan Tahunan.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram
Tahun 2005-2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Mataram
Nomor 8 Tahun 2008, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan
jangka panjang daerah dengan empat tahapan pembangunan jangka menengah.
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram
Tahun 2011-2015 merupakan tahapan kedua.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Mataram 2011-2015 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah itu sendiri.
Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 jo Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 18 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8
Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota
2
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
Mataram, merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas
pokok membantu Walikota dalam melaksanakan kebijakan daerah dibidang
Kepegawaian Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Disamping tugas pokok tersebut diatas, Badan Kepegawaian Daerah Kota
Mataram mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian daerah;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang
kepegawaian daerah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian daerah;
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
Berdasarkan pasal 137 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD) untuk periode 1 tahun.
Renja SKPD mempunyai fungsi penting dalam perencanaan pembangunan
daerah, dan merupakan penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga fungsi Renja BKD Kota
Mataram menerjemahkan rencana kerja Pemerintah Kota Mataram kedalam
program kerja BKD Kota Mataram yang diharapkan mampu memberikan
kontribusi kepada pencapaian tujuan pembangunan Daerah Kota Mataram
khususnya dalam hal peningkatan kualitas sumber daya aparatur.
Sebagai dokumen perencanaan tahunan Renja SKPD mempunyai arti yang
strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan tahunan pemerintah
daerah, antara lain ;
3
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan
dari visi, misi dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis
(Renstra) SKPD;
2. Renja SKPD merupakan pedoman untuk memasukkan program dan kegiatan
kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program/kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA);
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program
kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja, sebagai
wujud dari kinerja SKPD yang merupakan akhir pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Kerja SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kota
Mataram Tahun 2015, mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai
rujukan yakni :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Thun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
4
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram 2005-2025.
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 Daerah Kota
Mataram dan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;
11. Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun
2011-2015.
1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kota
Mataram Tahun 2015 dimaksudkan untuk memberikan arah dan sekaligus
menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan dalam
satu tahun kedepan, sedangkan tujuannya adalah :
1. Meletakkan landasan kerja bagi Aparatur Lingkup Badan Kepegawaian
Daerah Kota Mataram sehingga dapat meningkatkan disiplin, kualitas
pelayanan dan produktifitas kerja;
5
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
2. Mewujudkan persamaan prosedur kerja, menyiapkan pelayanan Aparatur
khususnya bidang kepegawaian dalam arti yang lebih akomodatif dalam
menampung dan menjabarkan berbagai keinginan yang berkembang dengan
lebih antisipatif dalam melihat peluang atau gejala yang terjadi, termasuk
didalamnya menghapus segala bentuk KKN;
3. Menciptakan persamaan persepsi dalam penyusunan program kerja dan
pencapaian target kinerja yang direncanakan.
4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1.4 Sistimatika Penulisan
Sistimatika penulisan dalam Rencana Kerja SKPD Badan Kepegawaian
Daerah Kota Mataram tahun 2015 disusun sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN, bab ini menguraikan latar belakang,
landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistimatika
penulisan.
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, bab
ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD
Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan
SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, didalam
bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan
kegiatan renja SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kota
Mataram tahun 2015.
BAB IV : PENUTUP.
6
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Pada Tahun Anggaran 2013 Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram
melaksanakan 6 (enam) program yang diaplikasikan kedalam 34 (tiga puluh
empat) kegiatan.
Berikut ini kami paparkan program dan kegiatan serta realisasi keuangan
pada tahun 2013, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota
Mataram.
Tabel 2.1
REALISASI KEUANGAN MENURUT PROGRAM/KEGIATAN PADA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2013
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1. Penyediaan jasa surat menurat 3.000.000 3.000.000 100,00
1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
17.900.000 15.518.734 86.70
1.3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.650.000 1.650.000 100,00
1.4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
6.000.000 4.807.300 80.12
1.5. Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000 44.999.500 100,00
1.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
34.227.500 34.227.500 100.00
1.7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3.000.000 2.973.000 99,10
1.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perudang-undangan
5.580.000 5.580.000 100,00
1.9. Penyediaan makanan dan minuman
26.875.000 26.825.000 99.81
1.10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
210.000.000 195.520.000 93.10
1.11. Penyusunan dokumen perencanaan
3.000.000 2.760.000 92.00
1.12. Pengelolaan administrasi umum kepegawaian
214.280.000 191.430..000 93.15
1.13. Penyediaan administrasi keuangan
60.600.000 60.600.000 100.00
7
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
1 2 3 4 5
2 Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur
1.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
17.250.000 15.956.000 92.50
1.2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
14.450.000 13.950.000 96.54
1.3. Pengadaan peralatan gedung kantor
5.000.000 4.000.000 80,00
1.4. Pengadaan Meubeler 8.250.000 8.250.000 100.00
1.5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
43.090.000 40.330.000 93,59
1.6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4.850.000 4.835.000 99,69
Program Peningkatan Displin Aparatur
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
1.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.180.000 3.180.000 100.00
1.2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.900.000 1.720.000 90.53
1.3. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
1.400.000 1.400.000 100,00
4 Program Pendidikan Kedinasan
1.1. Pendidikan penjenjangan struktural
622.617.000 614.751.000 98,74
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.1. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi CPNSD
938.920.000 925.792.800 98.60
5.2. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNSD
196.495.500 87.010.600 44.28
5.3. Bimbingan teknis manajemen Kepegawaian
40.682.500 40.082.500 98.53
5.4. Workshop Penyusunan Sasaran kerja Pegawai ( SKP)
66.557.500 48.245.500 72.49
6 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
6.1. Penyusunan rencana pembinaan karier PNS
149.915.000 136.725.000 91.20
6.2. Seleksi penerimaan Calon PNS 54.275.000 41.215.000 75.94
6.3. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
11.200.000 10.480.000 93.57
6.4. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
88.200.000 76.650.000 86,90
6.5. Pemberian bantuan tugas belajat dan ikatan dinas
651.700.000 651.700.000 100,00
8
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
6.5. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN
4.180.000 4.180.000 100,00
6.6. Pengelolaan administrasi kepegawaian
600.990.000 600.070.000 99.85
TOTAL BELANJA LANGSUNG 4.149.949.000 3.917.824.534 94,41
Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun
anggaran 2013 penyerapan anggaran yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah
Kota Mataram dari program prioritas maupun program penunjang/rutin sebesar
94,41 % dari target Belanja Langsung sebesar Rp. 4.149.949.000,- dengan
realisasi sebesar Rp. 3.917.824.534,- sehingga pencapaian realisasi tersebut
dapat dikategorikan berhasil.
Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
dan pencapaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram
sampai dengan Tahun 2014 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut
dalam tabel dibawah ini :
9
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
Tabel. 2.2 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TAHUN 2014 (TAHUN BERJALAN)
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan
(Output)
Target capaian kinerja Renstra SKPD
Tahun 2015 (akhir
periode Renstra SKPD)
Realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d th. 2012 (tahun n-4)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran
kegiatan SKPD tahun 2013 (tahun lalu/n-3)
Target program/kegiatan
Renja SKPD tahun
berjalan (tahun n-
2)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun
berjalan/n-2) Catatan
Target Realisasi
Tingkat Realisasi (%)
realisasi capaian
Tingkat capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 12
1.20. WAJIB 1.20.1.20. OTDA, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN.
1.20.1.20.13 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.1.20.13.33. PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN
Terwujudnya pendidikan kedinasan bagi pejabat struktural lingkup Kota Mtr.
99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100%
1.20.1.20.13.33.02. Pendidikan Penjenjangan Struktural.
Prosentase Pejabat struktural yang mengikuti Diklatpim sesuai eseloneringnya
88% 75.62% 85% 70.10% 82.47% 87% 87% 98.86%
1.20.1.20.13.34. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100%
1.20.1.20.13.34.01. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatanbagi calon PNSD
Prosentase tingkat kelulusan peserta Diklat prjabatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 12 1.20.1.20.13.34.03. Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Tugas dan Fungsi bagi PNSD Jumlah pejabat fungsional tertentu.(diluar guru dan tenaga medis)
190 orang 96 orang 110 orang
110 orang 100 % 150 orang 137 72.10%
1.20.1.20.13.34.05. Bimtek Manajemen
Kepegawaian. Aparat pengelola kepegawaian yang telah mengikuti Bimtek Manaj. Kepeg.
200 orang 130 orang 185 orang
200 orang 108% - - 100%
1.20.1.20.13.35. PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100%
1.20.1.20.13.35.01. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS
Prosentase bezetting jabatan struktural sesuai formasi jabatan dan kompetensinya
90% 87.90% 89% 91.96% 103.32% 90% 90% 100%
1.20.1.20.13.35.02. Seleksi Penerimaan CPNSD Prosentase bezetting PNS
sesuai hasil analisis kebutuhan pegawai
95% 86,73% 92% 84.82% 92.19% 94% 92% 96.84%
1.20.1.20.13.35.04. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan pangkat otomatis
Prosentase penyelesaian mutasi kepegawaian KP dan KGB
100% 96.91% 100% 99.80% 99.8% 100% 100% 100%
1.20.1.20.13.35.09. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang diselesaikan tiap tahun
100% 20 Kasus 100% 30 Kasus 100% 100% 14 Kasus 100%
1.20.1.20.13.35.11. Pemberian Bantuan Tugas
Belajar dan Ikatan Dinas Jumlah aparat penerima bantuan tugas belajar/ijin belajar tiap tahun
100 orang 22 orang 100 orang
165 orang 165% 100 orang 30 orang 100%
1.20.1.20.13.35.12. Pemberian Bantuan
Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
Jumlah lulusan kader pemerintahan (STPDN/IPDN)
80 orang 68 orang 73 orang
72 orang 98.63% 77 orang 76 orang 95%
1.20.1.20.13.35.19. Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian Prosentase tingkat penyelesaian administrasi kepegawaian (pensiun, Karis/Karsu, Karpeg, Satya Lancana, Sumpah/Janji PNS)
100% 98.58% 100% 91.14% 91.14% 100% 100% 100%
11
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 12 1.20.1.20.13.35.
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah
Jumlah program SIMPEG yang ada
1 unit - 1 - - 1 - - Direncanakan di
tahun 2015
12
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
2.2 Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram
Capaian kinerja pelayanan SKPD tidak terlepas dari indikator kinerja yang
sudah ditentukan dalam Standart Pelayanan Minimal (SPM) maupun Indeks
Kinerja Kunci (IKK).
Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram sampai saat ini belum mempunyai
pedoman yang baku dalam menerapkan standart pelayanan minimal.
Berikut ini kami paparkan pencapaian kinerja pelayanan Badan
Kepegawaian Daerah Kota Mataram berdasarkan indikator kinerja yang telah
ditentukan pada tabel 2.3
13
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
NO INDIKATOR SPM/
STANDAR NASIONAL
TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSI
CATATAN ANALIS 2011 2012 2013 2014
2015 Th 2013 Th 2014 Th. 2014 Th 2015
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
1
Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim sesuai eselon. (Jml pj.struktural yang telah mengikuti Diklatpim / Jml pj. struktural x 100 %)
- 81 % 83 % 85 % 87 % 88 % 75.62 % 70.10 % 87% 88%
2 Rasio pelanggaran disiplin PNS. (Jml PNS yang dijatuhi hukuman pelanggaran disiplin)
- 20 org 18 org 16 org 14 org 12 org 9 org 23 org 9 org 9 org
3 Presentase bezetting jabatan struktural. (Jml pj. Struktural / Jml Formasi jabatan x 100 %)
- 87 % 88 % 89 % 90 % 90 % 87,90 % 91.96 % 90% 90%
4
Persentase bezetting pegawai. (Jml pegawai / Jml kebutuhan pegawai x 100 %)
- 90 % 90 % 92 % 94 % 95 % 86,73 % 98.58 % 100% 100%
5
Cakupan layanan administrasi kepegawaian. (Jml yang diterbitkan / Jml yang diusulkan x 100 %)
- 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 93,26 % 91.14% 100% 100%
6 Ketersediaan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) - 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 1 unit
Direncanakan di tahun anggaran 2015
14
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
1. Presentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim sesuai
eselonnya.
No. Tahun Jumlah Pejabat
Struktural
Diklat Pim. II
Diklat Pim. III
Diklat Pim. IV
Jumlah Ket.
1 2011 793 26 106 515 647
2 2012 828 26 128 475 629
3 2013 858 24 117 462 603
4 2014 922 21 107 432 560
5 2015 - - - - -
2. Rasio Pelanggaran Disiplin PNS
No. Thn Jumlah Kasus
Pelanggaran
Disiplin
Ijin Cerai
Kasus Lain
Proses Putus
Ket
1 2011 24 14 9 - 5 19
2 2012 20 9 11 - 7 13
3 2013 30 24 6 - 7 23
4 2014 14 3 11 - 14 -
5 2015 - - - - -
3. Persentase Bezetting Jabatan
No. Thn Formasi Jabatan
Bezetting Jabatan
Jabatan Lowong
Bezetting %
1 2011 915 793 119 86.95
2 2012 943 828 115 87.80
3 2013 933 858 75 91.96
4 2014 972 922 50 94.85
5 2015 - - - -
15
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
4. Presentase Bezetting Pegawai
No. Thn Bezetting Pegawai
Kebutuhan Pegawai
Kekurangan Pegawai
Bezetting %
1 2011 6.444 6.629 185 97.20
2 2012 6.316 7.306 990 86.44
3 2013 6.427 7.577 1.150 84.82
4 2014 6.327 8.320 1.993 74.04
5 2015 - - - -
16
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
5. Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian
LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
No Bidang/Jenis Layanan Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
Usul Ptapan Usul Ptapan Usul Ptapan Usul Ptapan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Bidang Mutasi Kepegawaian:
- Kenaikan Pangkat; - Kenaikan Gaji Berkala; - Mutasi antar SKPD; - Mutasi antar
Kab/Kota/Provinsi : Pindah ke Kota
Mataram; Pindah dari Kota
Mataram;
1.117 1.266
77
56
24
1.050 1.266
77
56
24
1.211 1.218 124
89
32
1.200 1.154 124
61
29
1.173 1.304
51
73
24
1.168 1.304
51
27
10
754 666 12
15
2
440 666 12
15 2
2 Bidang Diklat Kepegawaian : - Penerbitan Keputusan
Tugas Belajar; - Penerbitan Ijin Belajar.
14
186
14
186
15
120
15
120
8
129
8
129
5
21
5
21 3 Bidang Kesejanteraan
Kepegawaian : - Kartu Pegawai (Karpeg); - Kartu Istri/Suami
(Karis/Karsu); - Pensiun PNS; - Penghargaan PNS (Satya
Lancana Karya Satya); - Sumpah/Janji PNS; - Konversi NIP.
442 980
140 0
442 0
442 980
130 0
442 0
137 0
181 48
127 0
137 0
174 48
127 0
-
266
135 107
- -
-
256
120 87 - -
-
23
27 - - -
-
23
27 - - -
4 Bidang Perenc. dan Pengembangan Kepegawaian : - Pengangkatan CPNS; - Pengangkatan PNS; - Pengangkatan Jab.
Fungsional : * Pengangkatan pertama
jabfung; * Pengangkatan kembali
jabfung; * Kenaikan jabatan
fungsional;
126 0
77
3
27
125 0
77
3
27
0
125
75 2
38
1
125
72 2
38
200 1
9
7
30
200 1
9
7
30
- - - - -
- - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8
* Perpindahan jabatan fungsional;
* Pemberhentian jabatan fungsional.
1
5
1
5
18 0
17 0
0
1
0
1
- -
- -
Jumlah 4.984 4.905 3.560 3.320 3.518 3.408 1.525 1.211
Prosentase Penyelesaian 98,43 % 93.26 % 96,87 % 79.40 Sumber : Data diolah Tahun 2014
17
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
6. Ketersediaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram sudah memiliki SAPK
(Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) yang terintegrasi dengan data base
Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat Jakarta dengan fungsi utama untuk
memudahkan proses penyelesaian administrasi kepegawaian secara umum.
Dalam upaya mendukung program SAPK, dibutuhkan sistem aplikasi
tersendiri untuk mengelola data pegawai lingkup Pemerintah Kota Mataram
dalam bentuk Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG). Untuk sementara
pengelolaan data kepegawaian masih dilaksanakan secara manual, sehingga
layanan kepegawaian belum terlaksana secara optimal.
Program SIMPEG ini direncanakan dapat dilaksanakan pada tahun
2015, mengingat sarana dan prasarana sumber daya manusia pendukung
pada BKD masih sangat terbatas.
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Pegawai Negeri Sipil merupakan pilar utama pemerintah dalam
melaksanakan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Oleh karena
itu diperlukan adanya pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri
Sipil, sehingga akan terbentuk Aparatur yang profesional, bertanggung jawab,
jujur, dan adil serta dapat menjadi pelayan masyarakat yang efektif, efisien,
transparan dan akuntable.
Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram sebagai salah satu satuan kerja
perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan manajemen
kepegawaian seluruh Pegawai Negeri Sipil yang berada di Pemerintah Kota
Mataram dan pada akhir tahun 2013 memiliki beban kerja sejumlah 6.427
Pegawai Negeri Sipil yang tersebar di seluruh satuan kerja perangkat daerah.
Adapun permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pengelolaan
manajemen kepegawaian dapat kami paparkan antara lain :
18
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
1. Tingkat kualitas aparatur yang masih rendah.
Kualitas aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram
apabila dilihat dari dasar pendidikan formal sudah cukup memadai, namun
hal tersebut belum cukup untuk dapat memberikan pelayanan secara optimal,
sehingga dibutuhkan pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional guna
mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi aparatur yang lebih
berkualitas.
Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram dituntut senantiasa
memberikan kesempatan bagi jajarannya untuk meningkatkan pengetahuan,
keterampilan dan sikap/perilaku, sehingga dapat melaksanakan tugasnya
secara profesional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan
memberikan prioritas bagi aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
baik pendidikan dan pelatihan prajabatan maupun pendidikan dan pelatihan
dalam jabatan.
Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram belum memiliki wewenang
untuk meyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara mandiri, karena
belum mendapatkan sertifikasi akreditasi dari LAN RI sebagai penyelenggara
pendidikan dan pelatihan. Status terakreditasi sebagai penyelenggara
pendidikan dan pelatihan dapat diperoleh apabila telah memenuhi beberapa
persyaratan, antara lain sarana dan prasarana yang sesuai standar yang
ditetapkan, jumlah widyaiswara yang memadai serta tenaga pengelola yang
handal dan kompeten dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, secara bertahap telah
dilakukan pengiriman peserta mengikuti pendidikan dan pelatihan ke
lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang telah
terakreditasi, baik yang ada didalam maupun diluar daerah, sehingga
nantinya diharapkan tersedia sumber daya aparatur yang berkualitas dalam
penyelenggaraan diklat secara mandiri.
19
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
2. Lemahnya penegakan disiplin PNS.
Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara umum masih sangat
rendah. Salah satu contoh kewajiban dasar bagi Pegawai Negeri Sipil untuk
mengikuti apel bendera dan apel pagi setiap hari belum dapat terlaksana
secara optimal.
Selain itu persoalan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran
disiplin belum tertangani dengan baik sehingga menimbulkan preseden buruk
bagi Pegawai Negeri Sipil secara keseluruhan dan menimbulkan anggapan
bahwa tidak ada konsekwensi hukum atau sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil
yang melakukan tindakan pelanggaran disiplin.
Dalam upaya mengatasi masalah disiplin Pegawai Negeri Sipil,
Pemerintah Kota Mataram melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota
Mataram telah membentuk tim asistensi untuk melakukan pembinaan
dibidang administrasi kepegawaian termasuk pembinaan disiplin kepada
seluruh SKPD sekaligus mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang pada prinsipnya
menegaskan bahwa kepala SKPD memiliki kewenangan untuk memberikan
sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkup kerjanya yang melakukan
tindakan pelanggaran disiplin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
3. Belum maksimalnya tingkat pelayanan administratif kepegawaian.
Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram sebagai lembaga
pelayanan administratif dituntut untuk menerapkan Standar Operasi Prosedur
(SOP), sehingga dalam memberikan pelayanan dapat diketahui dengan pasti
tingkat kinerja yang dihasilkan.
Keterlambatan proses penyelesaian administrasi kepegawaian terkait
dengan Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP), Usul Kenaikan Pangkat dan
Penetapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil disebabkan adanya keharusan
20
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
untuk memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara sebagai
lembaga koordinator administratif bidang kepegawaian.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan
tersebut adalah melalui kerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara
dalam pengembangan program SAPK (Sistem Administrasi Pelayanan
Kepegawaian) yaitu program transforming data base pegawai secara on line.
(saat ini masih ditemui hambatan karena data base masing-masing pegawai
seluruh Indonesia belum sesuai dengan keadaan sekarang, sehingga masih
memerlukan waktu tambahan untuk melakukan validasi data base pegawai).
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan RKPD 2015 dengan Renja Tahun 2015 relatif tidak mempunyai
perbedaan dalam susunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Proses membandingkan antara RKPD dan Renja menjadi hal yang sangat
mendasar dalam proses penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kota Mataram.
Dengan demikian penyusunan Renja SKPD tetap mengacu pada program
dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama untuk sinkronisasi
dan keselarasan pencapaian tujuan dan sasaran. Review ini dapat dilihat pada
tabel dibawah ini.
21
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
Tabel 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015
Nama SKPD : BKD Kota Mataram
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN PENTING PROGRAM/KEGIATAN LOK
ASI INDIKATOR
KINERJA TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF (Rp.000)
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN
DANA (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
BKD Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yg lancar,tertib & teratur, dapat dipertanggung jawabkan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
BKD Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang lancar,tertib & teratur, dapat dipertanggungj awabkan
1.1. Penyediaan jasa surat menyurat
BKD Tersedianya materai kelengkapan dokumen
700 lembar
3.000
1.1. Penyediaan jasa surat menyurat
BKD Tersedianya materai kelengkapan dokumen
700 lembar
3.000
1.2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
BKD Tersedianya biaya rekening telepon, air, listrik dan internet
1 tahun 49.000 1.2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
BKD Tersedianya biaya rekening telepon, air, listrik dan internet
1 unit 49.000
1.3. Penyediaan jasa dan peralatan kantor
BKD Tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
1 tahun 11.550 1.3. Penyediaan jasa dan peralatan kantor
BKD Tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
1 tahun 11.550
1.4. Penyediaan jasa dan perizinan kendaraan dinas/operasional
BKD Tersedianya jasa service dan perizinan kendaraan dinas/operasional
18 unit 9.850 1.4. Penyediaan jasa dan perizinan kendaraan dinas/operasional
BKD Tersedianya jasa service dan perizinan kendaraan dinas/operasional
18 unit 9.850
22
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.5. Penyediaan alat-alat tulis
kantor BKD Tersedianya
kebutuhan alat tulis kantor
1 tahun 48.909 1.5. Penyediaan alat-alat tulis kantor
BKD Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
1 tahun 48.909
1.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
BKD Tersedianya barang cetakan dan foto copy
1 tahun 39.737 1.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
BKD Tersedianya barang cetakan dan foto copy
1 tahun 39.737
1.7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
BKD Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor
1 tahun 3.000 1.7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
BKD Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor
1 tahun 3.000
1.8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
BKD Tersedianya bahan bacaan surat kabar
4 exp/th 6.500 1.8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
BKD Tersedianya bahan bacaan surat kabar
4 exp/th 6.500
1.9. Penyediaan makanan dan minuman
BKD Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat dan pertemuan
2.100 kotak
33.000 1.9. Penyediaan makanan dan minuman
BKD Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat dan pertemuan
2.100 kotak
33.000
1.10 Penyusunan dokumen perencanaan
BKD Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD
5 dok. 17.450 1.10 Penyusunan dokumen perencanaan
BKD Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD
5 dok. 17.450
1.11 Pengelolaan administrasi umum kepegawaian
BKD Tersedianya honorarium pengelolaan administrasi umum kepegawaian
38 orang
501.520 1.11 Pengelolaan administrasi umum kepegawaian
BKD Tersedianya honorarium pengelolaan administrasi umum kepegawaian
38 orang
501.520
1.12 Penyediaan administrasi kepegawaian
BKD Tersedianya honorarium pengelolaan keuangan dan kgt.
9 orang 63.000 1.12 Penyediaan administrasi kepegawaian
BKD Tersedianya honorarium pengelolaan keuangan dan kgt.
9 orang 63.000
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
BKD Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasiilitas yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
BKD Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasiilitas yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi
23
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.1. Pengadaan kendaraan
dinas/operasional BKD Tersedianya
kendaraan dinas/operasional
2 unit 35.250 2.1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
BKD Tersedianya kendaraan dinas/operasional
2 unit 35.250
2.2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
BKD Tersedianya perlengkapan gedung kantor
7 jenis 53.700 2.2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
BKD Tersedianya perlengkapan gedung kantor
7 jenis 53.700
2.3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
BKD Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 tahun 20.000 2.3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
BKD Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 tahun 20.000
2.4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
BKD Tersedianya suku cadang dan BBM kendaraan dinas/operasional
18 unit 61.514 2.4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
BKD Tersedianya suku cadang dan BBM kendaraan dinas/operasional
17 unit 61.514
2.5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
BKD Tersedianya suku cadang peralatan kantor
1 tahun 11.450 2.4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
BKD Tersedianya suku cadang peralatan kantor
1 tahun 11.450
3 Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
BKD Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja & keua. SKPD
Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
BKD Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja & keua. SKPD
3.1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
BKD Tersusunnya dokumen laporan keuangan
4 dok. 11.300 3.1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
BKD Tersusunnya dokumen laporan keuangan
4 dok. 11.300
4 Pendidikan Kedinasan Pendidikan Kedinasan
4.1. Pendidikan Kedinasan BKD Pejabat Struktural
peserta Diklatpim 34 org 923.450 4.1. Pendidikan Kedinasan BKD Pejabat Struktural
peserta Diklatpim 34 org 923.450
5 Peningkatan Kapasitas SDA Peningkatan Kapasitas SDA
5.1. Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
BKD CPNS Daerah peserta Diklat Prajabatan
350 org 4.333.000 5.1. Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
BKD CPNS Daerah peserta Diklat Prajabatan
350 org 4.333.000
5.2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD
BKD Aparatur Pemerintah peserta Diklat Teknis dan Fungsional
50 org 437.200 5.2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD
BKD Aparatur Pemerintah peserta Diklat Teknis dan Fungsional
50 org 437.200
24
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
6.1. Penyusunan Rencana
Pembinaan Karier PNS BKD - Terlaksananya
mutasi jabatan 4 kali 245.965 6.1. Penyusunan Rencana
Pembinaan Karier PNS BKD - Terlaksananya
mutasi jabatan 4 kali 245.965
- Terlaksananya penyusunan peta jabatan dan DUK:
2 dok
- Terlaksananya penyusunan peta jabatan dan DUK:
2 dok
6.2. Seleksi Penerimaan CPNS BKD Tersusunnya formasi
CPNS 1 dok 250.000 6.2. Seleksi Penerimaan CPNS BKD Tersusunnya formasi
CPNS 1 dok 250.000
6.3 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis
BKD Data usulan kepegawaian yang diprose (KP dan KGB)
2.500 berkas
16.0 6.3. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis
BKD Data usulan kepegawaian yang diprose (KP dan KGB)
2.500 berkas
16.000
6.4. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
BKD Kasus pelanggaran disiplin yang ditangani/diproses
20 kasus
98.000 6.4. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
BKD Kasus pelanggaran disiplin yang ditangani/diproses
20 kasus
98.000
6.5. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
BKD Aparat penerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
63 org 361.000 6.5. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
BKD Aparat penerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
63 org 361.000
6.6. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
BKD Pendaftar calon Praja IPDN yang terseleksi
150 org 5.000 6.6. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
BKD Pendaftar calon Praja IPDN yang terseleksi
150 org 5.000
6.7. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
BKD Data usulan pensiun, kris/karsu, karpeg, satya lancana, sumpah/janji PNS yang diproses/dilaksanakan
500 berkas
834.000 6.7. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
BKD Data usulan pensiun, kris/karsu, karpeg, satya lancana, sumpah/janji PNS yang diproses/dilaksanakan
500 berkas
834.000
25
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram mengusulkan program dan
kegiatan tahun 2015 yang diusulkan para pemangku kepentingan, terhadap
prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan yang
direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Program dan kegiatan yang
direncanakan dibahas dan diproses melalui forum yang disebut Musyawarah
Pembangunan Bermitra Masyarakat atau biasa disingkat dengan MPBM mulai
dari Tingkat Kecamatan sampai Tingkat Kota Mataram.
Adapun usulan-usulan yang kami cermati, baik melalui MPBM Tingkat
Kecamatan dan Forum SKPD antara lain adalah permintaan tambahan staf dan
guru terutama guru kelas yang mana akan kami akomodir dalam penerimaan
CPNS yang akan datang.
Tabel. 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT TAHUN 2015
Nama SKPD : BKD Kota Mataram
NO PROGRAM / KLEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA VOLUME CATATAN
1 2 3 4 5 6
- - - - - -
26
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Badan Kepegawaian Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 5 Tahun 2008 jo Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun
2011 merupakan unsur penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah dibidang
kepegawaian daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota Mataram melalui
Sekretaris Daerah.
Berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota
Mataram serta mencermati kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi lima tahun
kedepan, maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram menetapkan visi
pembangunan yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir perencanaan.
Adapun visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram adalah “Terwujudnya
Sumber Daya Aparatur Yang Berkualitas Dalam Memberikan Pelayanan Yang
Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntabel”.
Untuk mendukung terwujudnya visi, maka menetapkan misi yang merupakan rumusan
umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi, yaitu :
1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang handal dan berdaya saing;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan administratif kepegawaian berdasarkan prinsip-
prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan
Nasional.
Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah, Merupakan
progran nasional yang dituangkan dalam Indikator kinerja Utama Kota Mataram dalam
bidang pengelolaan Kepegawaian antara lain : 1). Presentase partisifasi perempuan di
lembaga pemerintahan. 2).Rasio pelanggaran disiplin PNS. 3).Prosentase pejabat
struktural yang telah mengikuti diklat struktural sesuai dengan eselon
27
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
3.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan, harus dapat
menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang.
Untuk lebih terarahnya pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian
Daerah Kota Mataram mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :
Misi Pertama : Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang handal
dan berdaya saing.
Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang bersih dan
berwibawa, dengan sasaran, meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang
berdaya saing.
Misi Kedua : Meningkatkan kualitas pelayanan administratif kepegawaian
berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik
(good governance).
Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Aparatur, dengan
sasaran meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas.
Sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas, maka
beberapa strategi yang ditempuh antara lain :
1. Penguatan mekanisme diklat dalam jabatan;
2. Pemantapan pengawasan/pembinaan PNS;
3. Peningkatan Manajemen Kepegawaian;
4. Peningkatan Sitem Informasi Kepegawaian.
Dengan merumuskan beberapa strategi diatas, diharapkan arah kebijakan
berikut ini mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, antara lain :
1. Meningkatkan cakupan pejabat yang mengikuti diklat dalam jabatan;
2. Memantapkan mekanisme fungsi pembinaan PNS;
3. Memantapkan fungsi perencanaan kepegawaian;
4. Meningkatkan pelayanan kepegawaian;
5. Mengembangkan kemudahan akses informasi kepegawaian.
28
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
3.2 Program dan Kegiatan
Dalam tahun anggaran 2015, Badan kepegawaian Daerah Kota Mataram,
akan melaksanakan 1 (satu) urusan wajib bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan
Persandian, yang terdiri dari 6 (enam) program dan 29 (dua puluh sembilan)
kegiatan yang direncanakan, dengan kebutuhan angaran sebesar Rp.
8.609.472.500,- (Delapan Milyar Enam ratus Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh
Dua Ribu Lima Rupiah).
Untuk lebih jelasnya berikut ini kami paparkan rencana program dan
kegiatan Tahun 2015 yang direncanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota
Mataram.
29
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
Tabel 3.1
Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Mataram Tahun 2015
SKPD : BKD KOTA MATARAM
Nomor Rekening Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana tahun 2016
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9
BADAN KEPEGAWAIAN DERAH
URUSAN WAJIB OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUADA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG. DAN PERSANDIAN.
1.20.1.20.13.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan
BKD 100 % 1.027.616.500
100 % 1.35.60..000
1.20.1.20.13.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai kelengkapan dokumen
BKD 700 lembar 3.000.000 700 lembar 3.000.000
1.20.1.20.13.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya biaya rekening telepon dan internet
BKD 1 tahun 49.000.000 1 tahun 49.000.000
1.20.1.20.13.01.03. Penyediaan Jasa dan Peralatan Kantor Tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
BKD 1 tahun 11.550.000 1 tahun 11.750.000
1.20.1.20.13.01.06. Penyediaan Jasa dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya jasa service dan perizinan kendaraan dinas/operasional
BKD 18 unit 9.850.000 18 unit 9.850.000
1.20.1.20.13.01.10. Penyediaan Alalt-Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
BKD 1 tahun 48.909.000 1 tahun 50.000.000
1.20.1.20.13.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedinya barang cetakan dan foto copy
BKD 1 tahun 39.737.500 1 tahun 40.000.000
30
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.20.1.20.13.01.12. Penyediaan Komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Tersedinya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
BKD 1 tahun 10.000.000 1 tahun 10.000.000
1.20.1.20.13.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
BKD 1 tahun 9.000.000 1 tahun 9.000.000
1.20.1.20.13.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraaturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan surat kabar
BKD 5 exp/bl/th 6.600.000 5 exp/bl/th 7.000.000
1.20.1.20.13.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat dan pertemuan
BKD 2.100 kotak 33.000.000 2.150 kotak 37.000.000
1.20.1.20.13.01.18. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya penyelesaian tugas bidang kepegawaian, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
BKD 1 tahun 225.000.000 1 tahun 225.000.000
1.20.1.20.13.01.19. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD
BKD 7 dokumen 17.450.000 7 dokumen 17.500.000
1.20.1.20.13.01.20. Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian
Tersedianya honorarium pengelolaan administrasi umum kepegawaian
BKD 38 orang 501.520.000 38 orang 501.520.000
1.20.1.20.13.01.26. Penyediaan Administrasi Keuangan Tersedianya honorarium pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan
BKD 9 orang 63.000.000 9 orang 65.000.000
1.20.1.20.13.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya ketersediaan sarana
dan prasarana serta fasilitas yang memadai untuk tugas dan tupoksi
BKD 100 % 128.216.000 100 % 123.600.000
1.20.1.20.13.02.05. Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional
BKD 2 unit 35.250.000 1 unit 18.750.000
1.20.1.20.13.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
BKD 1 tahun 20.000.000 1 tahun 25.000.000
1.20.1.20.13.02.24. Pemeliharaaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedainya suku cadang dan BBM kendaraan dinas/operasional
BKD 18 unit 61.516.000 18 unit 65.750.000
1.20.1.20.13.02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Suku Cadang Peralatan Kantor
BKD 31 unit 11.450.000 31 unit 14.100.000
1.20.1.20.13.06. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta realisasi SKPD
BKD 100 % 11.300.000 100 % 12.000.000
1.20.1.20.13.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersususnnya laporan capaian. kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD
BKD 4 dokumen 11.300.000 4 dokumen 12.000.000
31
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.20.1.20.13.33. Pendidikan Kedinasan Terwujudnya pendidikan kedinasan
bagi pejabat struktural lingkup Kota Mataram
BKD 99 % 923.450.000 99 % 1.000.000.000
1.20.1.20.13.33.02. Pendidikan Penjenjangan Struktural Terlaksananya Diklatpim Tk. II, Tk.III dan Tk.IV
BKD 34 orang 923.450.000 34 orang 1.000.000.000
1.20.1.20.13.34. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya peningkatan kapasiatas sumber daya aparatur
BKD 99 % 4.770.000.000 99 % 1.750.000.000
1.20.1.20.13.34.01. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
Terlaksananya Diklat Prjabatan bagi CPNS Daerah Kota Mataram
BKD 350 orang 4.333.000.000 200 orang 1.200.000.000
1.20.1.20.13.34.03. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD
Terlaksananya Diklat Teknis / Fungsional bagai Aparatur Pemerintah Daerah Kota Mataram
BKD 75 orang 437.000.000 75 orang 550.000.000
1.20.1.20.13.35. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Terwujudnya pembinaan dan pengambangan aparatur
BKD 99% 1.748.890.000 99% 1.960.500.000
1.20.1.20.13.35.01.
Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS
Terlaksananya mutasi jabatan dan tersusunnya peta jabatan dan DUK
BKD 4 kali, 2 dokumen
246.000.000 4 kali, 2 dokumen
210.000.000
1.20.1.20.13.35.02.
Seleksi Penerimaan Calon PNS Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS sesuai formasi jabatan
BKD 1 dokumen 301.225.000 1 dokumen 325.000.000
1.20.1.20.13.35.04.
Penataan Sistem Administrasi kenaikan Pangkat Otomastis
Terlaksananya usulan mutasi kepegawaian KP dan KGB
BKD 2.500 berkas
80.940.000 2.500 berkas
90.500.000
1.20.1.20.13.35.09.
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Tertanganinya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dan ijin perceraian
BKD 20 kasus 102.350.000 20 kasus 100.000.000
1.20.1.20.13.35.11.
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Tersalurkannya bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
BKD 25 orang 155.500.000 44 orang 300.000.000
1.20.1.20.13.35.12.
Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
Terlaksananya seleksi administrasi pendaftar calon praja IPDN
BKD 150 orang 25.425.000 150 orang 35.000.000
1.20.1.20.13.35.17.
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya usulan administrasi pensiun, karis/karsu/karpeg serta pengambilan sumpah/janji PNS
BKD 500 berkas 837.450.000 500 berkas 900.000.000
TOTAL 8.609.472.500
5.869.720.000
32
R E N C A N A K E R J A B K D K O T A M A T A R A M T A H U N 2 0 1 5
BAB IV
PENUTUP
Program dan kegiatan pembangunan disusun untuk meningkatkan kesejahteraan
dan kemakmuran masyarakat sebesar-besarnya yang diukur dengan pencapaian
sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja.
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun 2015
merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian
Daerah Kota Mataram Tahun 2011-2015 memuat kerangka kerja tahunan Badan
Kepegawaian Daerah Kota Mataram.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan
Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun 2015, sesuai dengan fungsinya sebagai
dokumen perencanaan teknis tahunan, memuat jenis program dan kegiatan serta pagu
indikatif, yang diharapkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
Beberapa harapan Rencana Kerja SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kota
Mataram Tahun 2015, adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan
efektif dan efisien, transparan dan akuntable sehingga mampu mencapai sasaran
dan tujuan serta berbagai indikator yang telah ditetapkan dengan hasil yang
optimal;
2. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan
pembangunan yang telah direncanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota
Mataram;
3. Secara bertahap untuk dapat pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.
Nama SKPD : BKD Kota Mataram
PAGU KEBUTUHAN
INDIKATIF DANA
(Rp.000) (Rp.000)
1 Pendidikan Kedinasan Pendidikan Kedinasan
1.1. Pendidikan Kedinasan BKD Pejabat Struktural peserta 34 org 916,894 1.1. Pendidikan Kedinasan BKD Pejabat Struktural peserta 34 org 916,894
Diklat Kepemimpinan Diklat Kepemimpinan
2 Peningkatan Kapasitas SDA Peningkatan Kapasitas SDA
2.1. Pendidikan dan Pelatihan Pra- BKD CPNS Daerah peserta 200 org 1,086,760 2.1. Pendidikan dan Pelatihan Pra- BKD CPNS Daerah peserta 200 org 1,086,760
jabatan bagi Calon PNS Daerah Diklat Prajabatan jabatan bagi Calon PNS Daerah Diklat Prajabatan
2.2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis BKD Aparatur Pemerintah 50 org 500,000 2.2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis BKD Aparatur Pemerintah 50 org 500,000
Tugas dan Fungsi bagi PNSD peserta Diklat Teknis dan Tugas dan Fungsi bagi PNSD peserta Diklat Teknis dan
Fungsional Fungsional
3 Pembinaan dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur Aparatur
3.1. Penyusunan Rencana BKD -Terlaksananya mutasi 4 kali 200,000 3.1. Penyusunan Rencana BKD -Terlaksananya mutasi 4 kali 200,000
Pembinaan Karier PNS jabatan; Pembinaan Karier PNS jabatan;
-Terlaksananya penyusun 2 dok -Terlaksananya penyusun 2 dok
an peta jabatan dan DUK; an peta jabatan dan DUK;
3.2. Seleksi Penerimaan CPNS BKD -Tersusunnya formasi 1 dok 250,000 3.2. Seleksi Penerimaan CPNS BKD -Tersusunnya formasi 1 dok 250,000
CPNS; CPNS;
3.3. Penataan Sistem Administrasi BKD Data usulan kepegawaian 2,500 16,000 3.3. Penataan Sistem Administrasi BKD Data usulan kepegawaian 2,500 16,000
Kenaikan Pangkat Otomatis yang diproses berkas Kenaikan Pangkat Otomatis yang diproses berkas
3.4. Proses Penanganan Kasus-Kasus BKD Kasus pelanggaran disiplin 20 98,000 3.4. Proses Penanganan Kasus-Kasus BKD Kasus pelanggaran disiplin 20 98,000
Pelanggaran Disiplin PNS yang ditangani/diproses kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang ditangani/diproses kasus
3.5. Pemberian Bantuan Tugas Belajar BKD Aparat penerima bantuan 63 org 361,000 3.5. Pemberian Bantuan Tugas Belajar BKD Aparat penerima bantuan 63 org 361,000
dan Ikatan Dinas tugas belajar dan ikatan dan Ikatan Dinas tugas belajar dan ikatan
dinas dinas
3.6. Pemberian Bantuan Penyelengga- BKD Pendaftar calon Praja 150 org 5,000 3.6. Pemberian Bantuan Penyelengga- BKD Pendaftar calon Praja 150 org 5,000
raan Penerimaan Praja IPDN IPDN yang terseleksi raan Penerimaan Praja IPDN IPDN yang terseleksi
CATATAN
PENTINGNO
Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014
KOTA MATARAM
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJATARGET
CAPAIANPROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET
CAPAIAN
3.7. Pengelolaan Administrasi BKD Data usulan pensiun, 500 berkas 834,000 3.7. Pengelolaan Administrasi BKD Data usulan pensiun, 500 berkas 834,000
Kepegawaian karis/karsu, karpeg, Kepegawaian karis/karsu, karpeg,
satya lancana, sumpah satya lancana, sumpah
janji PNS yang diproses/ janji PNS yang diproses/
dilaksanakan dilaksanakan
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
1.20. WAJIB
1.20.1.20. OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM.
KEUDA, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN.
1.20.1.20.15 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.1.20.15.33. PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN
1.20.1.20.15.33.02. Pendidikan Penjenjangan Struktural. Prosentase Pejabat struktural yang
telah mengikuti Diklatpim sesuai
eseloneringnya.
1.20.1.20.15.34. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR.
1.20.1.20.15.34.01. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Prosentase tingkat kelulusan peserta
bagi Calon PNSD. Diklat Prjabatan.
1.20.1.20.15.34.03. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas Jumlah pejabat fungsional tertentu.
dan Fungsi bagi PNSD. (diluar guru dan tenaga medis)
1.20.1.20.15.34.05. Bimtek Manajemen Kepegawaian. Aparat pengelola kepegawaian yang
telah mengikuti Bimtek Manaj.Kepeg.
1.20.1.20.15.35. PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
1.20.1.20.15.35.01. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier Prosentase bezetting jabatan
PNS struktural sesuai formasi jabatan
dan kompetensinya.
1.20.1.20.15.35.02. Seleksi Penerimaan CPNSD Prosentase bezetting PNS sesuai
analisis kebutuhan pegawai
1.20.1.20.15.35.04. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Prosentase penyelesaian mutasi
Pangkat Otomatis kepegawaian KP dan KGB
1.20.1.20.15.35.09. Proses Penanganan Kasus-Kasus Jumlah kasus pelanggaran disiplin
Pelanggaran Disiplin PNS yang diselesaiakan tiap tahun
1.20.1.20.15.35.11. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Jumlah aparat penerima bantuan
Ikatan Dinas tugas belajar/ijin belajat tiap tahun
1.20.1.20.15.35.12. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Jumlah lulusan kader pemerintahan
Penerimaan Praja IPDN (STPDN/IPDN)
1.20.1.20.15.35.19. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Prosentase tingkat penyelesaian
administrasi kepegawaian
(pensiun,Karis/karsu, Karpeg, Satya100% 100%100% 99.50% 100% 98.58% 98.58% 100%
91 orang 100%
80 orang 66 orang 69 orang 73 orang
26 orang 26 orang 26 orang 100% 91 orang
100% 100%
18 Kasus 18 Kasus 18 Kasus 18 Kasus 100% 18 Kasus 18 Kasus 100%
100% 97.19% 100% 96.91% 96.91% 100%
95% 89.03% 90% 86.73% 96.37% 92% 90% 94.74%
90% 86.97% 90% 87.90% 99.89% 89%
200 orang 0 130 orang 130 orang 100% 200 orang 200 orang 100%
89% 98.89%
- - -
190 orang … orang 145 orang 93 orang 160 orang
100% 100% - - -
Tabel. 2.4
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TAHUN 2013 (TAHUN BERJALAN)
88% 81.59% 83% 75.62% 91.11% 85% 80% 90.91%
realisasi capaianTingkat capaian
(%)
Kode
Target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan SKPD tahun
2012 (tahun lalu/n-3)
Target
program/kegia
tan Renja
SKPD tahun
berjalan
(tahun n-2)
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD
s/d tahun 2013 (tahun berjalan/n-2) CatatanUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/kegiatan (Output)
Target capaian
kinerja Renstra
SKPD Tahun 2015
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d tahun 2011
(tahun n-4) Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)