PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG
(SKRIPSI)
Oleh:
FANDI WIJAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017
ii
Abstract
THE EFFECT OF APPLICATION OF GOVERNMENTA INTERNAL
CONTROL SYSTEM ON EFFECTIVENESS OF LOCAL FINANCIAL
MANAGEMENT IN LAMPUNG PROVINCE
By
Fandi Wijaya
This study aims to obtain empirical evidence of the influence of the application of
government's internal control system elements (SPIP) on the effectiveness of local
financial management at the district/city in Lampung Province. The elements of
SPIP consist of control environment, risk assessment, control activities,
information and communication, and monitoring. In conducting this research, the
authors used primary data by distributing questionnaires to Board of Financial
Management and Regional Assets (BPKAD / DPKAD) districts/cities in Lampung
Province. After the data was analyzed, the result of the research showed that all
SPIP elements have a significant positive effect on the effectiveness of local
financial management at the regencies / cities in Lampung Province.
Keywords: application of elements of the government's internal control system,
control environment, risk assessment, control activities, information
and communication, monitoring, and effectiveness of local financial
management.
iii
ABSTRAK
PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG
Oleh
Fandi Wijaya
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh penerapan
unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap efektivitas
pengelolaan keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Unsur-
unsur SPIP terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas
pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Dalam melakukan
penelitian ini, penulis menggunakan data primer dengan cara menyebar kuesioner
ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD/DPKAD)
kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung. Setelah data dianalis, maka
diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa seluruh unsur-unsur SPIP
berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah
pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
Kata Kunci: Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan
komunikasi, pemantauan, dan efektivitas pengelolaan keuangan
daerah.
iv
PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG
Oleh
FANDI WIJAYA
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI
Pada
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG2017
viii
RIWAYAT HIDUP
Fandi Wijaya, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 4
Desember 1989 dari pasangan Bapak Darlis Henardi dan Ibu
Anis Dariah, merupakan anak kedua dari empat bersaudara.
Seorang suami dan seorang ayah yang bertanggungjawab.
Penulis menyelesaikan pendidikan pendidikan dasar di SD
Negeri 02 Way Halim Permai dan lulus pada tahun 2002.
Kemudian, penulis menyelesaikan pendidikan menengah
pertama di SMP Negeri 29 Bandar Lampung yang diselesaikan
pada tahun 2005, lalu dilanjutkan ke jenjang pendidikan
menengah atas di SMA Negeri 5 Bandar Lampung hingga lulus pada tahun 2008.
Penulis melanjutkan pendidikan Diploma III Spesialisasi Akuntansi di Sekolah
Tinggi Akuntansi Negara yang diselesaikan pada tahun 2011. Pada tahun 2012
penulis merintis karir sebagai auditor pelaksana di Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat (BPKP-PB), hingga akhirnya
pada tahun 2015 mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan sarjana di Jurusan
Akuntansi Universitas Lampung melalui program State Accountability
Revitalization Project (STAR) yang diselenggarakan oleh BPKP bekerjasama
dengan Asian Development Bank (ADB).
ix
MOTTO
Don’t give up on your dreams…– Anonymous
x
PERSEMBAHAN
“Karya ini dipersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta , istriku dan
putriku..”
xi
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala
Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul
“Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Provinsi Lampung”. Skripsi ini
dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih ditemukan banyak
kekurangan, karenanya penulis terbuka terhadap berbagai saran dan masukan
guna perbaikan di masa depan. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat
bermanfaat, baik bagi penulis pribadi maupun bagi pembaca.
Bandarlampung, Oktober 2017
Fandi Wijaya
xii
SANWACANA
Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang
telah melimpahkan anugerah dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat
menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) terhada Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)”, sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi S1
Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak
yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:
1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
4. Bapak Drs. A. Zubaidi Indra, M.M., C.A., C.P.A., Akt., selaku dosen
Pembimbing Utama atas bimbingan, pengetahuan, pengalaman, motivasi,
serta masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., C.A., Akt., selaku Pembimbing
Pendamping atas bimbingan, pengetahuan, nasihat, dukungan, pelajaran,
pengalaman, serta pembelajaran diri yang telah diberikan.
6. Bapak Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt., selaku Penguji Utama atas
masukan, arahan, dan nasihat yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi
ini.
7. Ibu Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen Pembimbing Akademik.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan di Jurusan Akuntansi atas semua bimbingan,
pengajaran, pelayanan dan bantuan yang telah diberikan.
9. Kedua orang tua, Bapak Darlis Henardi dan Ibu Anis Dariah, S.E. yang tidak
pernah berhenti memanjatkan doa serta selalu memberikan nasihat dan
xiii
dukungan dalam menyelesaikan kuliah dan penyusunan skripsi di Universitas
Lampung ini.
10. Istriku tercinta Clarani Putri dan putriku tersayang Syafira Ayudia Inara yang
selalu memberikan motivasi, dukungan, dan doa dalam menyelesaikan kuliah
dan skripsi ini.
11. Kakak dan keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan untuk
menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan, STAR BPKP batch 2 angkatan 2015 atas
kebersamaan, bantuan dan dukungan kalian selama menjalani perkuliahan
dan menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan
baru bagi setiap orang yang membacanya.
Bandarlampung, Oktober 2017
Penulis,
Fandi Wijaya
xiv
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ................................................................................. i
ABSTRACT ............................................................................................... ii
ABSTRAK ................................................................................................. iii
HALAMAN PERSETUJUAN .................................................................. v
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................... vi
PERNYATAAN ........................................................................................ vii
RIWAYAT HIDUP ................................................................................... viii
MOTTO .................................................................................................... ix
PERSEMBAHAN ..................................................................................... x
KATA PENGANTAR .............................................................................. xi
SANWACANA ......................................................................................... xii
DAFTAR ISI ............................................................................................. xiv
DAFTAR TABEL ..................................................................................... xvi
DAFTAR GAMBAR ................................................................................ xvii
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................. xviii
I. PENDAHULUAN .............................................................................. 1
1.1. Latar Belakang Penelitian ............................................................ 1
1.2. Rumusan Masalah ........................................................................ 5
1.3. Tujuan Penelitian ......................................................................... 5
1.4. Manfaat Penelitian ....................................................................... 6
II. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS ......... 7
2.1. Landasan Teori ............................................................................. 7
2.1.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) .................. 7
2.1.3 Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah ......................... 14
2.1.4 Pengelolaan Keuangan Daerah ........................................... 15
2.2. Penelitian Terdahulu .................................................................... 16
2.3. Kerangka Pemikiran ..................................................................... 18
2.4. Hipotesis ....................................................................................... 19
III. METODE PENELITIAN .................................................................... 25
3.1. Populasi dan Sampel .................................................................... 25
3.2. Data Penelitian ............................................................................. 25
3.3. Teknik Pengumpulan Data ........................................................... 26
3.4. Operasional Variabel Penelitian ................................................... 26
3.4.1 Variabel Independen ........................................................... 26
3.4.2 Variabel Dependen ............................................................. 28
3.5. Metode Analisis Data ................................................................... 30
3.5.1 Statistik Deskriptif ............................................................... 30
3.5.2 Uji Kualitas Data ............................................................... 30
3.4.3 Uji Hipotesis ....................................................................... 32
xv
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................ 35
4.1 Statistik Deskriptif ....................................................................... 35
4.2 Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah .................... 37
4.3 Uji Kualitas Data ......................................................................... 38
4.3.1 Uji Validitas Data ............................................................... 38
4.3.2 Uji Reliabilitas Data ............................................................ 41
4.4 Analisis Data................................................................................. 42
4.4.1 Uji Adjusted R2 .................................................................... 42
4.4.2 Uji Persamaan Regresi Linear Berganda ............................. 43
4.4.3 Uji Statistik t ........................................................................ 44
4.4.4 Uji F ..................................................................................... 47
4.2 Pembahasan ................................................................................. 48
V. SIMPULAN DAN SARAN ................................................................ 56
5.1 Simpulan ...................................................................................... 56
5.2 Keterbatasan Penelitian ............................................................... 59
5.3 Saran ............................................................................................ 60
5.4 Implikasi ...................................................................................... 60
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 62
xvi
DAFTAR TABEL
............................................................................................................. Halaman
Tabel 2.1 Persentase Penilaian Efektivitas ............................................. 15
Tabel 3.1 Tabel Pengukuran Variabel X ................................................ 27
Tabel 3.2 Tabel Pengukuran Variabel Y ............................................... 29
Tabel 4.1 Daftar Pendistribusian Kuesioner ........................................... 36
Tabel 4.2 Ikhtisar Distribusi Kuesioner yang Kembali dan Dapat Diolah 36
Tabel 4.3 Karakteristik Responden ......................................................... 37
Tabel 4.4 Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah ............... 37
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Lingkungan Pengendalian ......... 39
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Penilaian Risiko ........................ 39
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Kegiatan Pengendalian ............. 39
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Informasi dan Komunikasi ........ 40
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Pemantauan ............................... 40
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah . 40
Tabel 4.11 Hasil Uji Reabilitas ................................................................. 41
Tabel 4.12 Hasil Uji Adjusted R2 .............................................................. 42
Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Linear Berganda ......................................... 43
Tabel 4.14 Hasil Uji F .............................................................................. 47
xvii
DAFTAR GAMBAR
............................................................................................................. Halaman
Gambar 2.1 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal .......................... 13
Gambar 2.2 Model Penelitian .................................................................. 19
xviii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran:
1. Desain Kuesioner
2. Tabulasi Data Kuesioner
3. Hasil Uji Validitas
4. Hasil Uji Reabilitas
5. Hasil Uji Hipotesis
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dewasa ini otonomi daerah bukan lagi menjadi hal yang baru. Penerapan otonomi
daerah memungkinkan setiap daerah untuk menjadi lebih aktif dan mandiri dalam
menjalankan roda pemerintahan. Salah satu yang menjadi point penting dalam
penerapan otonomi daerah adalah proses pengelolaan keuangan yang efektif dan
efisien guna mencapai visi dan misi daerah.
Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang terdiri
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah tersebut harus
dijalankan secara tertib agar memperoleh hasil yang efektif. Efektivitas
pengelolaan keuangan daerah yang baik membutuhkan suatu sistem agar dapat
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan
tersebut pemerintah daerah harus memiliki pengendalian untuk meningkatkan
efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Sistem
2
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Pasal 2 menjelaskan bahwa untuk mencapai pengelolaan
keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,
menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan
pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman
pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. SPIP adalah
proses yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terus menerus oleh pimpinan
dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien
(Operating), keandalan pelaporan (financing reporting), pengamanan asset negara
(safeguarding) dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
(compliance). SPIP sendiri pada dasarnya merujuk pada Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission or COSO (2013) yang membagi SPIP
ke dalam 5 unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan
pengendalian dan pemantauan.
Sistem pengendalian intern merupakan salah satu unsur penting dalam
pengelolaan suatu organisasi sektor publik yang diterapkan dengan cara
melaksanakan prosedur-prosedur pengendalian. Setiap lembaga pemerintah
sebaiknya memiliki suatu sistem pengendalian yang dapat meminimalkan risiko
yang ada. Sistem pengendalian intern mencari tindakan perbaikan apabila terjadi
hal-hal yang menyimpang dari apa yang ditetapkan (Saleba, 2014). Meskipun
dipandang perlu, namun tidak jarang penerapan PP Nomor 60 Tahun 2008 justru
3
dipandang sebelah mata dan justru menimbulkan pedebatan seperti yang
disampaikan oleh Syukriy (2008) yang mengatakan:
a. Bagaimana costs-benefits penerapan SPIP bagi daerah?
b. Apakah memang penerapan SPIP dapat menjamim pelaksanaan
program/kegiatan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan
akuntabel?
c. Apakah ada unsur politik anggaran dan kepentingan kelompok dalam
penerbitan PP ini? Karena, hampir semua kalangan paham bahwa PP
ini berkaitan dengan upaya untuk memperkuat posisi BPKP sebagai
auditor internal Presiden, Itjen di Departemen, dan inspektorat di
daerah.
Pertanyaan-pertanyaan ini pada akhirnya menjadi alasan bagi pemerintah daerah
untuk enggan menerapkan SPIP secara berkesinambungan yang berdampak pada
kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Kualitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tercermin di dalam
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD yang disusun oleh
pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan
keuangan daerah yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan oleh Badan
Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Laporan hasil pemeriksaan BPK menyajikan opini Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) dan memuat berbagai macam temuan pmeriksaan
termasuk kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Opini yang diberikan BPK
merupakan cerminan terhadap kualitas pengelolaan dan penyajian suatu laporan
keuangan serta kehandalan penerapan sistem pengendalian intern (SPI).
4
Fenomena yang menjadi dasar penelitian ini adalah adanya hasil
pemeriksaan BPK atas 533 LKPD Tahun 2016 menunjukkan terdapat 6.150
kelemahan SPI yang terdiri dari permasalahan sistem pengendalian akuntansi dan
pelaporan sebanyak 2.353 permasalahan, kelemahan sistem pengendalian
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 2.450 permasalahan, dan
kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 1.347 permasalahan,
www.bpk.go.id (IHPS I, 2016). Kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian
intern (SPI) dapat saja mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara,
kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan,
ketidakefisienan, atau ketidakefektifan.
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat terlihat banyaknya permasalahan
yang berhubungan dengan penerapan SPIP. Hali ini menjadi sesuatu yang
menarik untuk diteliti agar dapat memperbaiki efektivitas pengelolaan keuangan
daerah seperti penelitian yang dilakukan Afiah dan Azwari (2015) di Pemerintah
Daerah Sumatera Selatan dimana penelitian tersebut menunjukkan adanya
pengaruh yang positif siginifikan antara sistem pengendalian intern pemerintah
(SPIP) dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini juga sesuai
dengan penelitian yang dilakukan Indriasih dan Koeswayo (2014) terhadap
seluruh SKPD di Kota Tegal dimana hasil penelitian menunjukkan SPIP
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya,
dimana pada penelitian sebelumnya variabel yang digunakan adalah SPIP secara
umum, namun pada penelitian ini variabel SPIP dikembangkan menjadi unsur-
unsur SPIP yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan
5
pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Adapun formulasi
judul yang peneliti tuangkan dalam tulisan ini adalah “Pengaruh Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan
Keuangan Daerah” (Studi Empiris pada BPKAD/DPPKAD Se Provinsi
Lampung).
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah unsur-unsur sistem
pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang terdiri dari lingkungan pengendalian,
penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan
pemantauan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di
Provinsi Lampung?
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka
tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh unsur-unsur sistem
pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang terdiri dari lingkungan pengendalian,
penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan
pemantauan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi
Lampung.
6
1.4. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Melalui penelitian ini, penulis ingin memberikan bukti empiris tentang
pengaruh unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan
pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan terhadap
efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan
pemahaman penulis mengenai sistem pengendalian intern pemerintah
(SPIP) dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
b. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris bagi
pemerintah daerah, terkait dengan pentingnya penerapan sistem
pengendalian intern pemerintah (SPIP) untuk meningkatkan efektivitas
pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan, bagi BPKP, dapat dijadikan
acuan untuk menilai keberhasilan penerapan SPIP di lingkungan
pemerintah daerah.
7
BAB II
KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1. Landasan Teori
2.1.1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Konrath (2002) mendefinisikan pengendalian intern sebagai “The process
effected by an entity’s board of directors, management, and other personel
designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of
objectives in the following categories: (a) operations Controls–relating to
the effective and efficiency use of the entity’s resources; (b) financial
reporting controls – relating to the preparation of reliable published
financial statement; and (c) Compliance control–relating to the entity’s
compliance with applicable laws and regulations”.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan, Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses integral pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan
dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas
8
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission or
COSO (2013) mengemukakan bahwa pengendalian intern adalah suatu
proses, yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel
lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan
yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan yang berkaitan dengan
pelaporan, operasional dan kepatuhan. COSO memperkenalkan Internal
Control – Integrated Framework yang terdiri dari tiga kategori tujuan,
lima komponen kebijakan yang terdiri dari 17 prinsip, dan Struktur
organisasi yang menunjukkan keseluruhan entitas, divisi, cabang, unit
operasi atau fungsional.
Berdasarkan pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
pengendalian intern merupakan suatu tindakan yang dilakukan berulang
oleh seluruh elemen organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien
untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan
organisasi dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
a. Operation objectives/tujuan operasional
Berkaitan dengan efektivitas dasn efisiensi dari operasional entitas,
termasuk operasional dan tujuan kegiatan keuangan, dan
pengamankan aset dari kerugian.
9
b. Reporting Objectives/tujuan laporan
Berkaitan dengan laporan keuangan dan non-keuangan baik intern
dan ekstern dan bisa meliputi kepercayaan, jangka waktu,
transparansi dan kondisi lain seperti memasang permanen oleh
para pengatur, mengenali pengatur standar atau kebijakan entitas.
c. Compliance Objectives/pemenuhan tujuan
Berkaitan dengan ketaatan pada hukum dan peraturan yang
menjadi subjek entitas.
3. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, adalah:
1. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen
pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan
pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi
kesadaran pengendalian dari orang-orang yang ada di dalam
organisasi tersebut. Beberapa faktor yang berpengaruh di dalam
lingkungan pengendalian antara lain integritas dan nilai etik,
komitmen terhadap kompetensi, dewan direksi dan komite audit, gaya
manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, pemberian
wewenang dan tanggung jawab, praktik dan kebijkan SDM.
Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara
lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan
10
kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam
lingkungan kerjanya,melalui:
a. Peningkatan integritas dan nilai etika;
b. Komitmen terhadap kompetensi;
c. Kepemimpinan yang kondusif;
d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang
pembinaan sumber daya manusia;
g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang
efektif;
h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah.
2. Penilaian Risiko
Penilaian risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko
yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk
menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Risiko yang relevan
dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern
maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi
kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan
melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam
laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena berbagai
keadaan, antara lain perubahan dalam lingkungan operasi, personel
baru, sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki, teknologi baru,
11
lini produk, produk, atau aktivitas baru, restrukturisasi korporasi,
operasi luar negeri, dan standar akuntansi baru.
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian resiko yang
terdiri atas:
a. Identifikasi risiko; dan
b. Analisis risiko.
3. Kegiatan Pengendalian
Aktifitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu
menjamin bahwaarahan manajemen dilaksanakan. Aktifitas tersebut
membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk
menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktifitas
pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai
tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang
mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan
dan prosedur yang berkaitan dengan review terhadap kinerja,
pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas.
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan
pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas
dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan yang terdiri atas:
a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
b. Pembinaan sumber daya manusia;
c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
d. Pengendalian fisik atas asset;
e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
12
f. Pemisahan fungsi;
g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan
kejadian;
i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta
transaksi dan kejadian penting.
4. Informasi dan komunikasi
Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan,
dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang
memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem
informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan yang meliputi
sistem akuntansi yang berisi metode untuk mengidentifikasikan,
menggabungkan, menganalisa, mengklasikasi, mencatat, dan
melaporkan transaksi serta menjaga akuntabilitas asset dan kewajiban.
Pimpinan Instansi Pemeritah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan
mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat
dengan cara:
a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana
komunikasi; dan
b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi
secara terus menerus.
13
5. Pemantauan
Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja
pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup
penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan
pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui
kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara
terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya.
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem
Pengendalian Intern yang dilaksanakan melalui pemantauan
berkelanjutan, evaluas terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil
audit dan reviu lainnya.
Gambar 2.1 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern
Sumber: Internal Control –Integrated Framework COSO (2013)
14
2.1.2 Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Secara umum pengertian efektivitas (Ardiyos,2001) dalam kamus besar
akuntansi, mengemukakan bahwa efektivitas diartikan sebagai berikut
“effectiveness (efektivitas) adalah tingkat dimana kinerja yang
sesungguhnya (aktual) sebanding dengan kinerja yang ditargetkan”.
Sedangkan, dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, efektif adalah pencapaian hasil program
dengan target yang telah ditetapkan.
Mardiasmo (2002) mengemukakan definisi efektivitas sebagai berikut,
“efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai
tujuannya. Penggunaan anggaran harus mencapai tujuan atau kepentingan-
kepentingan publik. Apabila suatu organisasi telah mencapai tujuan
tersebut dikatakan telah berjalan efektif”.
Menurut Halim (2004:74) efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah
dapat diartikan “penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan di dalam
batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula mencapai tujuan dan
sasaran yang telah direncanakan”.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai berdasarkan
dari output yang dihasilkan terhadap tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya, sehingga untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan
yaitu dengan membandingan antara realisasi dengan target pengeluaran.
Efektivitas = x 100%
Realisasi Belanja
Target Belanja
15
Kriteria penilaian penilaian efektivitas sendiri dapat dinyatakan sebagai
berikut:
Tabel 2.1. Persentase Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Presentase Kinerja Keuangan Kriteria
90% - 100% Efektif80% - 90% Cukup Efektif
60% - 80% Kurang Efektif0% - 60% Tidak Efektif
Sumber : Kemendagri No. 690.900-327 Tahun 1996
2.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah mendefinisikan keuangan daerah yaitu semua hak dan
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Menurut Mamesah, yang dikutip oleh Halim (2002:19) dalam bukunya
Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah mengemukakan
bahwa keuangan daerah secara sederhana dapat dirumuskan sebagai semua
hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala
sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan
sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih
tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
16
Halim (2004:7) menyatakan “Pengelolaan keuangan daerah merupakan
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.
Sedangkan menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan “Pengelolaan
keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan daerah.
Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi seluruh kegiatan
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
2.2 Penelitian Terdahulu
Terdapat beberapa penelitian yang melibatkan variabel-variabel serupa
dengan yang diuji oleh penulis dalam penelitian ini. Diantaranya adalah
penelitian yang instrumennya direplikasi untuk mengukur variabel yang
diuji. Penelitian-penelitian tersebut antaralain:
1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi
Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan
Daerah oleh Siti Nurjannah Saleba (2014), dimana hasil penelitian
menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara sistem
pengendalian internal pemerintah dengan efektivitas pengelolaan
keuangan daerah.
17
2. Pengaruh Komitmen Karyawan dan Penerapan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
oleh Fitri Zalni (2013), dimana hasil penelitian menunjukkan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan positif
terhadap pengelolaan keuangan daerah.
3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung) oleh
Suprayogi (2010), dimana hasil penelitian menunjukkan adanya
pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian internal
pemerintah dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
4. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi
Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Darwanis dan Desi Dwi
Mahyani (2009) dimana hasil penelitian menunjukkan pengendalian
intern akuntansi berpengaruh terhadap peningkatan keterandalan
pelaporan keuangan pemerintah daerah.
5. The Effect of Government Apparatus Competence and The
Effectiveness of Governement Internal Control Toward The Quality
Of Financial Reporting And Its Impact on The Performance
Accountability In Local Government (Survey of All Units Local
Governement In Tegal City – Central Java Province – Indonesian)
oleh Dewi Indriasih dan Poppy Sofia Koeswayo (2014) dimana hasil
18
penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern pemerintah
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
6. The Effectiveness of Internal Control System and Financial
Accountability at Local Government Level In Nigeria oleh Sanusi
Fasilat Aramide dan Mustapha Muhammed Bashir (2015) yang
menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif
mempengaruhi akuntabilitas keuangan.
7. The Effect of The Implementation of Government Internal Control
System (GICS) On The Quality of Financial Reporting of The Local
Government And Its Impact On The Principles of Good Governance:
A Research In District, City And Provincial Government In South
Sumatera oleh Nunuy Nur Afiah dan Peny Cahaya Azwari (2015)
dimana hasil penelitian menunjukan implementasi sistem
pengendalian intern pemerintah memiliki dapak yang positif dan
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
2.3 Kerangka Pemikiran
Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta
permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai acuan untuk
merumuskan hipotesis, berikut disajikan kerangka pemikiran teoritis yang
dituangkan dalam model penelitian seperti yang ditunjukkan pada gambar
berikut:
19
Gambar 2.2 Model Penelitian
2.4 Hipotesis
2.4.1 Pengaruh Lingkungan Pengendalian Terhadap Efektivitas
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Lingkungan pengendalian merupakan unsur utama pembentuk SPIP dan
merupakan pondasi dalam membentuk sistem pengendalian yang handal.
Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel, pemerintah daerah wajib melakukan
pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan
memperhatikan setiap unsur dalam pengendalian internal.
COSO (2013) menyatakan bahwa lingkungan pengendalian merupakan
dasar untuk semua komponen pengendalian internal. Lingkungan
pengendalian juga menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi
kesadaran pengendalian dari orang-orang yang ada di dalam organisasi
SPIPPengelolaan Keuangan
Daerah(Y)
LingkunganPengendalian (X1)
Penilaian Risiko (X2)
Kegiatan Pengendalian(X3)
Informasi danKomunikasi (X4)
Pemantauan (X5)
20
tersebut. Beberapa faktor yang berpengaruh di dalam lingkungan
pengendalian antara lain integritas dan nilai etik, komitmen terhadap
kompetensi, dewan direksi dan komite audit, gaya manajemen dan gaya
operasi, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab,
praktik dan kebijkan SDM.
Indriasih dan Sofia (2014) mengatakan bahwa sistem pengendalian
internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal
ini sejalan dengan penelitian Saleba (2014) yang dalam penelitiannya
menemukan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah memberikan
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan
keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat
dirumuskan dalam penelitan ini adalah:
H-1: Lingkungan pengendalian berpengaruh positif terhadap
efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
2.4.1 Pengaruh Penilaian Risiko Terhadap Efektivitas Pengelolaan
Keuangan Daerah
Penilaian risiko merupakan mekanisme yang ditetapkan untuk
mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang
berkaitan dengan berbagai aktivitas dalam suatu organisasi. Untuk
mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan,
dan akuntabel, pemerintah daerah wajib melakukan pengendalian atas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan memperhatikan setiap
unsur dalam pengendalian internal.
21
COSO (2013) menyatakan bahwa penilaian risiko merupakan langkah
identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk
mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan
bagaimana risiko harus dikelola. Risiko yang relevan dengan pelaporan
keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang
dapat terjadi dan secara negative mempengaruhi kemampuan entitas
untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan
konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.
Afiah dkk. (2015) menyampaikan implementasi sistem pengendalian intern
pemerintah memiliki dapak yang positif dan signifikan terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian Saleba
(2014) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa sistem pengendalian
intern pemerintah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian di
atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitan ini adalah:
H-2: Penilaian risiko berpengaruh positif terhadap efektivitas
pengelolaan keuangan daerah.
2.4.2 Pengaruh Kegiatan Pengendalian Terhadap Efektivitas Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Kegiatan pengendalian merupakan langkah dalam melaksanakan kebijakan
dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan
tujuan organisasi dapat tercapai. COSO (2013) menyatakan bahwa
kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu
22
menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Kegiatan tersebut
membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk
menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Kegiatan
pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat
organisasi dan fungsi. Umumnya kegiatan pengendalian yang mungkin
relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur
yang berkaitan dengan review terhadap kinerja, pengolahan informasi,
pengendalian fisik, dan pemisahan tugas.
Indriasih dan Sofia (2014) mengatakan bahwa sistem pengendalian
internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal
ini sejalan dengan penelitian Saleba (2014) yang dalam penelitiannya
menemukan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah memberikan
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan
keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat
dirumuskan dalam penelitan ini adalah:
H-3: Kegiatan pengendalian berpengaruh positif terhadap efektivitas
pengelolaan keuangan daerah.
2.4.3 Pengaruh Informasi dan Komunikasi Terhadap Efektivitas
Pengelolaan Keuangan Daerah
Informasi dan komunikasi merupakan suatu sistem yang memungkinkan
orang atau entitas untuk dapat memperoleh dan menukar informasi yang
diperlukan untuk melaksanakan, mengelola dan mengendalikan kegiatan
operasional.
23
COSO (2013) menyatakan bahwa informasi dan komunikasi adalah
pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu
bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung
jawab mereka. Sistem informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan
yang meliputi sistem akuntansi yang berisi metode untuk
mengidentifikasikan, menggabungkan, menganalisa, mengklasikasi,
mencatat, dan melaporkan transaksi serta menjaga akuntabilitas asset dan
kewajiban.
Afiah dkk. (2015) menyampaikan implementasi sistem pengendalian intern
pemerintah memiliki dapak yang positif dan signifikan terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian Saleba
(2014) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa sistem pengendalian
intern pemerintah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian di
atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitan ini adalah:
H-4: Kegiatan pengendalian berpengaruh positif terhadap efektivitas
pengelolaan keuangan daerah.
2.4.4 Pengaruh Pemantauan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan
Daerah
Sistem pengendalian internal perlu dipantau, proses ini bertujuan untuk
menilai mutu kinerja sistem sepanjang waktu. Ini dijalankan melalui
aktivitas pemantauan yang terus-menerus, evaluasi yang terpisah atau
kombinasi dari keduanya.
24
COSO (2013) menyatakan bahwa pemantauan adalah proses yang
menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.
Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat
waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui
kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah,
atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa “untuk mencapai pengelolaan
keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,
menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib
melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan”.
Indriasih dan Sofia (2014) mengatakan bahwa sistem pengendalian
internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Afiah
dan Azwari (2015) menyampaikan implementasi sistem pengendalian intern
pemerintah memiliki dapak yang positif dan signifikan terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian Saleba
(2014) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa system pengendalian
intern pemerintah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut
menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah
yang diterapkan maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan
semakin baik. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat
dirumuskan dalam penelitan ini adalah:
H-5: Pemantauan berpengaruh positif terhadap efektivitas
pengelolaan keuangan daerah.
25
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai pemerintah daerah di
kabupaten/kota se Provinsi Lampung dan yang menjadi sampel dalam
penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di BPKAD/DPPKAD di
kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan purposive sampling untuk
menentukan sampel. Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel
dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Pertimbangan yang
digunakan peneliti yaitu sampel yang memenuhi kriteria sedang dan pernah
bertugas mengelola keuangan daerah.
3.2. Data Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data
yang diperoleh secara langsung dari sumber atau tempat di mana penelitian
dilakukan. Dalam penelitian ini data primer didapat dari pengumpulan
kuesioner yang diberikan kepada responden di BPKAD/DPPKAD di
26
Provinsi Lampung. Selain itu, peneliti juga menggunakan data sekunder
yang diperoleh dengan mengunakan metode tinjauan pustaka, mengakses
website maupun situs-situs.
3.3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan
kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada
responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013:142). Kuesioner dapat
digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pikiran,
perasaan, sikap, kepercayaan, nilai, persepsi, kepribadian dan perilaku
responden dengan 5 skala Likert (Yuliansyah, 2016). Kuesioner yang saya
gunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang diadopsi dari
beberapa peneliti sebelumnya yang terdiri dari dua bagian pertanyaan.
Bagian pertama yaitu untuk mengukur unsur-unsur sistem pengendalian
intern pemerintah yang diadaptasi dari Zalni (2013), Indriasih (2014) dan
BPKP. Sedangkan, bagian kedua yaitu untuk mengukur efektivitas
pengelolaan keuangan daerah yang diadaptasi dari Zalni (2013)
3.4. Operasional Variabel Penelitian
Penelitian ini menggunakan dua variabel, yakni variabel independen yaitu
unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan variabel
dependen yaitu efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
3.4.1. Variabel Independen
27
Variabel independen dalam penelitian ini adalah unsur-unsur sistem
pengendalian intern pemerintah yang terdiri dari lingkungan
pengendalian (X1), penilaian risiko (X2), kegiatan pengendalian (X3),
informasi dan komunikasi (X4) dan pemantauan (X5).
Pengukuran sistem pengendalian intern pemerintah
menggunakan kuesioner yang diadopsi dari Zalni (2013), Indriasih
(2014) dan BPKP dengan menggunakan skala likert dari sangat tidak
setuju sampai sangat setuju, yaitu 1 berarti sangat tidak setuju (STS),
2 berarti tidak setuju (TS), 3 berarti netral (N), 4 berarti setuju (S), 5
berarti sangat setuju (SS). Semakin tinggi skor variabel ini berarti
kualitas sistem semakin baik.
Untuk dapat lebih memahami variabel penelitian yang
digunakan, penulis menjabarkannya dalam bentuk pengukuran
variabel yang dapat dilihat pada table berikut:
Tabel 3.1. Tabel Pengukuran Variabel X
Variabel Indikator Skala
LingkunganPengendalian(X1)
a. Penegakan integritas dan nilai etika
b. Komitmen terhadap kompetensi
c. Kepemimpinan yang kondusif
d. Struktur organisasi yang sesuai dengankebutuhan
e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab
f. Kebijakan yang sehat tentangpembinaan SDM
g. Peran apparat pengawasan yang efektifh. Hubungan kerja yang baik
Likert
Penilaian Risiko(X2)
a. Identifikasi Risikob. Analisis Risiko
Likert
Kegiatan Pengendalian a. Reviu kinerja instansi pemerintahb. Pembinaan SDM
Likert
28
(X3) c. Pengendalian pengelolaan sisteminformasi
d. Pengendalian fisik atas asete. Penetapan dan reviu atas indicator dan
ukuran kinerjaf. Pemisahan fungsig. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang
pentingh. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu
atas transaksi dan kejadiani. Pembatasan akses atas sumber daya dan
pencatatannyaj. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan
pencatatannyak. Dokumentasi sistem pengendalian intern
serta transaksi dan kejadian
Informasi danKomunikasi(X4)
a. Penyelengggaraan komunikasi atasinformasi secara efektif
b. Pengelolaan, pengembangan, danpembaharuan sistem informasi
Likert
Pemantauan(X5)
a. Pemantauan berkelanjutanb. Evaluasi terpisahc. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit
dan reviu lainnya
Likert
Sumber: PP No. 60 Tahun 2008
3.4.2. Variabel Dependen
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan
keuangan daerah (Y). Menurut Halim (2004:74) efektivitas dalam
pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan “penyelesaian kegiatan
tepat pada waktunya dan di dalam batas anggaran yang tersedia, dapat
berarti pula mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan”.
Pengukuran efektivitas pengelolaan keuangan daerah
menggunakan kuesioner yang diadaptasi dari Zalni (2013) dengan
menggunakan skala likert dari sangat tidak setuju sampai dengan
sangat setuju, yaitu 1 berarti sangat tidak setuju (STS), 2 berarti tidak
29
setuju (TS), 3 berarti netral (N), 4 berarti setuju (S), 5 berarti sangat
setuju (SS). Semakin tinggi skor variabel ini berarti pengelolaan
keuangan daerah semakin efektif.
Untuk dapat lebih memahami variabel penelitian yang
digunakan, penulis menjabarkannya dalam bentuk pengukuran
variabel yang dapat dilihat pada table berikut:
Tabel 3.2. Tabel Pengukuran Variabel Y
Variabel Subvariabel IndikatorVariabeldependen:Efektivitaspengelolaankeuangan daerah(Y)
1. TanggungJawab
a. Pemerintah Daerahmempertanggungjawabkan keuangannyakepada lembaga/orang yang berkepentingansah.
b. Unsur-unsur penting dalam tanggung jawabmencakup keabsahan dan pengawasan
2. Mampumemenuhikewajibankeuangan
Keuangan daerah harus di tata sedemikianrupa sehingga mampu melunasi semua ikatankeuangan, jangka pendek maupun jangkapanjang
3. Kejujuran a. Urusan keuangan harus diserahkan padapegawai yang jujur.
b. Kesempatan berbuat kecurangan diperkecil.
4. Hasil gunadan kegiatanefisien danefektif
Keuangan daerah harus di tata sedemikian rupasehingga memungkinkan program dapatdirencanakan dan dilaksanakan untuk mencapaitujuan pemerintah daerah dengan biaya yangserendah-rendahnya dan dalam waktu yangsecepat-cepatnya
5. Pengendalian a. Petugas keuangan pemerintah daerah harusmelakukan pengendalian agar semua tujantersebut dapat tercapai
b. Petugas keuangan daerah harusmengusahakan mendapat informasi yangdiperlukan untuk memantau pelaksanaanpenerimaan dan pengeluaran untuk kemudiandibandingkan dengan rencana dan sasaran.
Sumber: Halim (2004)
30
3.5. Metode Analisis Data
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012:13) metode penelitian
kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan
pada filsafah positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi dan
sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan
secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian,
analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji
hipotesis yang telah ditetapkan.
Teknik yang akan digunakan dalam melakukan analisis data akan dilakukan
secara bertahap dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Statistik deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui tendensi sentral (mean,
median dan modus) dari sekumpulan data hasil kuesioner. Uji ini juga
akan mendeskripsikan, mengorganisasi dan menganalisa data angka agar
dapat memberikan gejala, peristiwa atau keadaan, sehingga dapat ditarik
pengertian atau makna tertentu. Uji statistik deskriptif dilakukan dengan
software SPSS versi 2.2.
2. Uji kualitas data
Pengujian kualitas data dilakukan dengan cara menghitung tingkat
keandalan (reliability) dan tingkat keabsahan (validity) dengan
menggunakan software aplikasi statistik Statistical Package for Social
Science (SPSS) versi 2.2.
31
a. Uji Validitas
Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada
objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.
Dengan demikian data yang valid adalah data ‘yang tidak berbeda’
antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang
sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Sugiyono2013).
Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas
konstrak yang merupakan tipe validitas yang mempertanyakan
apakan karakteristik dapat diukur secara akurat oleh indikator-
indikatornya. Validitas konstrak diukur dengan koefisien korelasi
antara skor masing-masing indikator/ítem pertanyaan dengan skor
totalnya. Data dinyatakan valid jika nilai r-hitung yang merupakan
nilai dari Corrected Item-Total Correlation > r-tabel pada
signifikansi 0.05 (5%).
b. Uji Reliabilitas
Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data
atau temuan. Dalam pandangan positivistik (kuantitatif), suatu data
dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang
sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu
berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila
dipecah menjadi dua menunjukan data yang tidak berbeda (Sugiyono
2013).
Reliabilitas adalah suatu tingkatan yang mengukur konsistensi hasil
jika dilakukan pengukuran berulang pada suatu karakteristik.
32
Pengujian reliabilitas dapat dihitung dengan menggunakan formula
Cronbach’s alpha.
Secara empiris, diberikan ketentuan bahwa α < o,6 mengindikasikan
reliabilitas konsistensi internal yang tidak memuaskan. Dengan kata
lain, reliabilitas konsistensi internal dapat diterima jika α ≥ o,6.
3. Uji hipotesis
a. Uji persamaan regresi linear berganda
Analisis regresi linear berganda akan menganalisis hubungan secara
linear antara dua atau lebih variabel bebas (X) dengan variabel
terikatnya (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara
variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-
masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan
untuk memprediksi nilai variabel independen mengalami penurunan
atau kenaikan. Persamaan análisis regresi linear berganda adalah
sebagai berikut:
Y = a + b1X1+b2X2 +b3X3 +b4X4 +b5X5
Keterangan : Y : Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah
a : Nilai intersep (konstan)
b : Koefisien arah regresi
X1-5 : Unsur-unsur SPIP
b. Uji Adjusted R2
Uji Adjusted R2 atau Koefisien determinasi bertujuan untuk
mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan
variasi variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis pertama
33
koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai Adjusted R Square
(Adjusted R2) untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas
mempengaruhi variabel terikatnya. Nilai R mempunyai interval
antara 0 s.d. 1. Jika nilai R besar (mendekati 1) berarti variabel bebas
dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variabel dependen, begitu pula sebaliknya (Ghozali,
2009).
c. Uji Statistik t (parsial)
Uji t parsial dalam analisis regresi berganda bertujuan untuk
mengetahui apakah variable bebas (X) secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap variabel terikat (Y). Uji t parsial akan dilakukan
dengan langkah-langkah:
1) Merumuskan hipotesis statistik
Ho : bi= 0; artinya variabel bebas (X1, X2, X3…) bukan
merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat (Y)
Ha :bi≠ 0; artinya variabel bebas (X1, X2, X3….)merupakan
penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat (Y)
2) Penentuan harga ttabel berdasarkan taraf signifikansi dan taraf
derajat keabsahan.
2.5 Taraf signifikansi = 5% (0,05)
2.6 Derajat Keabsahan = (n- 1- k)
3) Membandingkan thitung dengan ttabel atau dengan melihat kolom
signifikansi pada masing-masing thitung.
34
4. Uji F
Uji F dikenal juga dengan uji serentak atau uji model, yaitu
pengujian yang digunakan untuk melihat bagaimanakah pengaruh
semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel
terikatnya atau dapat pula digunakan untuk menguji apakah model
regresi yang dibuat dapat dipergunakan atau tidak. Uji F dapat
dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika F
Hitung lebih besar dari F Tabel, maka model dapat dikatakan
berpengaruh signifikan.
56
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh unsur-
unsur SPIP terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi
Lampung. Berdasarkan hasil dan analisis data maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Lingkungan pengendalian berpengaruh signifikan positif terhadap
efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dikarenakan
pemerintah daerah telah menerapkan langkah-langkah yang
mempengaruhi lingkungan pengendalian dengan seperti peningkatan
integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi,
kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang
sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat,
perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif,
hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah. Langkah-
langkah tersebut pada akhirnya memberikan dampak yang signifikan
terhadap efiktivitas pengelolaan keuangan daerah.
57
2. Penilaian risiko berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas
pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disebabkan pemerintah daerah
telah mampu melakukan proses identifikasi dan analisis risiko yang
mungkin terjadi dalam proses pengelolaan keuangan daerah sehingga
dapat mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses
pengelolaan keuangan daerah.
3. Kegiatan pengendalian berpengaruh signifikan positif terhadap
efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dikarenakan
pemerintah daerah telah menrapkan langkah-langkah aktivitas
pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain, reviu atas
kinerja, pembinaan SDM, pengelolaan sistem informasi, pengendalian
fisik asset, penetapan indikator kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi atas
transaksi , pencatatan yang akurat dan tepat waktu , pembatasan akses
atas sumber daya dan pencatatannya, akuntabilitas terhadap sumber daya
dan pencatatannya dan dokumentasi yang baik sehingga berdampak
pada membaiknya pengelolaan keuanga daerah.
4. Informasi dan komunikasi berpengaruh signifikan positif terhadap
efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disebabkan pemerintah
daerah telah menyediakan dan memanfaatkan segala bentuk dan sarana
komunikasi di dalam lingkungan pekerjaan. Selain itu, pemerintah
daerah juga mampu mengelola, mengembangkan dan memperbaharui
informasi secara terus menerus sehingga dapat mendukung
pengelolaan keuangan daerah yang efektif.
58
5. Pemantauan berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas
pengelolaan keuangan daerah. Pemantauan dilaksanakan dengan cara
pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut
rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya sehingga dapat mendukung
pengelolaan keuangan daerah yang efektif.
6. Unsur-unsur SPIP merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan dan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan konsisten
agar dapat memberikan dampak yang optimal terhadap pengelolaan
keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik
sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan, maka
efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan semakin baik,
sebaliknya semakin buruk sistem pengendalian intern pemerintah yang
diterapkan maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan
semakin buruk
7. COSO Framework merupakan alat yang tepat untuk mengukur
efektivitas pengelolaan keuangan daerah, karena semua unsur sistem
pengendalian intern mendukung dan berpengaruh dalam mencapai
pengelolaan keuangan yang efektif.
8. Keputusan pemerintah menggunakan COSO Framework dalam setiap
aktifitas pemerintahan merupakan langkah yang tepat, karena SPI yang
handal terbukti dapat mendukung efektivitas kinerja pemerintah.
59
5.2. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini telah memberikan bukti empiris terkait pengaruh penerapan
SPIP terhdap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada kabupaten/kota
di Provinsi Lampung. Namun, dalam penelitian ini masih terdapat
keterbatasan antara lain sebagai berikut:
1. Penelitian ini terbatas hanya pada 8 (delapan) kabupaten/kota di
Provinsi Lampung, sehingga belum mewakili kondisi sebenarnya di
Provinsi lampung dan memungkinkan adanya perbedaan hasil penelitian
dan kesimpulan jika dilakukan penambahan objek penelitian dan daerah
penelitian yang berbeda. Kurangnya waktu yang dimiliki peneliti,
menyebabkan peneliti tidak mampu mendapatkan responden di seluruh
kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
2. Penelitian ini tidak dapat mewakili kondisi di Indonesia, karena kondisi
setiap daerah atau provinsi di Indonesia memiliki karakter dan SDM
yang berbeda, sehingga memungkinkan adanya perbedaan hasil
penelitian dan kesimpulan jika dilakukan di daerah lain.
3. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuesioner.
Kurangnya kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab
semua pertanyaan-pertanyaan yang ada dapat menyebabkan penelitian
ini rentan terhada biasnya jawaban responden. Keadaan ini merupakan
hal yang tidak dapat dikendalikan karena berada di luar kemampuan
peneliti.
60
5.3. Saran
Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas, maka peneliti memberikan
beberapa saran untuk penelitian selanjutnya:
1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel
wilayah yang diteliti sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih
komprehensif mengenai pengaruh penerapan SPIP terhadap efektivitas
pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Lampung.
2. Untuk menguatkan dan mendukung hasil penelitian ini serta mengurangi
biasnya jawaban responden, maka perlu dilakukan pengujian dan
penyempurnaan kuesioner yang digunakan dalam penelitian.
3. Kepada pemerintah daerah agar dapat mempertahankan sistem
pengendalian yang telah baik dan langkah-langkah pengendalian yang
diterapkan sebaiknya disusun menjadi sebuah peraturan sehingga dapat
menjadi pedoman dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah.
5.4. Implikasi
Implikasi dari hasil penelitian ini mencakup dua hal, yaitu implikasi teoritis
dan praktis. Implikasi teoritis berhubungan dengan kontribusinya bagi
perkembangan teori-teori yang sudah ada yang berkaitan dengan penelitian
ini, sedangkan implikasi praktis berkaitan dengan kontribusi terhadap
peningkatan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
61
1. Implikasi Teoritis
Penelitian ini telah menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern
pemerintah (SPIP) dan COSO Framework memiliki pengaruh terhadap
efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, pengaruh tersebut
sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang menerapkan dan
komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan unsur-unsur SPIP.
Pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah merupakan
hasil dari penerapan prosedur dalam unsur-unsur SPIP yang telah
dilakukan oleh pemerintah daerah.
2. Implikasi Praktis
Hasil penelitian ini memberikan implikasi pada kebijakan pmerintah
daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung
untuk terus mempertahankan penerapan SPIP sehingga pengelolaan
keuangan daerah dapat berjalan dengan efektif. Selain itu, penelitian ini
juga dapat mendorong pemerintah daerah agar lebih berkomitmen
dalam penerapan SPIP dengan menyusun prosedur-prosedur yang telah
diterapkan menjadi sebuah pedoman/kebijakan sehingga dapat menjadi
acuan dalam penerapan SPIP di lingkungan pemerintah daerah. Dan,
bagi aparat pengawasan intern pemerinta (BPKP dan Inspektorat)
diharapkan dapat meningkatkan peran pengawasannnya dalam
penerapan SPIP sehingga prosedur-prosedur yang telah dilaksanakan
dapat memberikan hasil yang optimal khususnya dalam proses
pengelolaan keuangan daerah.
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Syukriy. 2008. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah: Perlukah?Atau, Mengapa?,(Online), (https://syukriy.wordpress.com/, diakses pada24 April 2017).
Afiah, Nunuy Nurdan Azwari, Peny Cahaya. 2015. The Effect Of TheImplementation Of Government Internal Control System (GICS) On TheQuality Of Financial Reporting Of The Local Government And ItsImpact On The Principles Of Good Governance: A Research In District,City And Provincial Government In South Sumatera. Procedia – Socialand Behavioral Sciences. Vol. 211: 811 – 818.
Aramide, Sanusi Fasilatdan Bashir, Mustapha Muhammed. 2015. TheEffectiveness Of Internal Control System And Financial AccountabilityAt Local Government Level In Nigeria. IMPACT : IJRBM. Vol. 3: 1 – 6.
Ardiyos, 2001. Kamus Besar Akuntansi. Jakarta: CitraHarta Prima.
Badan Pemeriksa Keuangan. 2016. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun2016. www.bpk.go.id
Chen, Kong-Pin dan Chu, Chirus C.Y.2005. Internal Control Versus ExternalManipulation: a Model of Corporate Income Tax Evasion. RANDJournal of Economics. Vol 36: 151-164.
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).2013. Internal Control Integrated Framework. New York: AIGPA’sPublication Division.
Dorothy A. McMullen, Raghunandan dan Rama D.V. 1996. Internal ControlReports and Financial Reporting Problem. Accounting Horizons. Vol 10:67 – 75.
Fisher, J. 1995. Contingency-based Research On Management Control Systems:Categorization by Level of Complexity. Journa of AccountungLiterature Committee of Sponsoring Organizations of the TreadwayCommission. Vol.14: 24-53.
Ghozali, Imam, 2009. “Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS”.Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.Jakarta: SalembaEmpat.
Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta:UPP AMP YPKN.
Imam Ghozali. 2002. Statistik Non-Parametrik – Teori dan Aplikasi denganProgram SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Indriasih, Dewi dan Koeswayo, Popi Sofia. 2014. The Effect Of GovernmentApparatus Competence And The Effectiveness Of Governement InternalControl Toward The Quality Of Financial Reporting And Its Impact onThe Performance Accountability In Local Government (Survey Of AllUnits Local Governement In Tegal City – Central Java Province –Indonesian). South East Asia Journal of Contemporary Business,Economics, and Law. Vol. 5: 90 – 100.
Jokipi, Annuka. 2009. Determinants and Concequences of Internal Control inFirms: aContigency Theory Based Analysis. J Manag Gov. Vol 14: 115– 114.
Konrath, Laweey F. 2002. Auditing Concept and Application, A Risk-Analysis
Approach’s, 5th
Edition. London: Chapman and Hall.
Lamusu, Lusiana. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern PemerintahTerhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada DPPKADKabupaten Gorontalo. Skripsi. Program Studi Akuntansi FakultasEkonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo.
Malhotra, Naresh K. 2006. Riset Pemasaran Jilid II. Jakarta: Indeks.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:Andi.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah. www.bpkp.go.id.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah.
Rondonuwu, R.H, dan Jantje J. Tinangon. 2015. Analisis Efisiensi danEfektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas PendapatanDaerah Kabupaten Minahasa. Jurnal EMBA. Vol.3 : 23 – 32.
Saleba, Siti Nurjanah. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintahdan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap EfektifitasPengelolaan Keuangan Daerah. Skripsi. Program Studi AkuntansiFakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
Santoso, Eko. 2011. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan DiKabupaten Ngawi. Tesis.Program Pasca Sarjana Fakultas EkonomiUniversitas Sebelas Maret.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta.
Sugiyono. 2012. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta
Suprayogi, Angga. 2010. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah danTerhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada DinasPendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung). Skripsi.Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.
Turnbul, Nigel. 1999. Internal Control: Guidance for Directions on TheCombined Code. Palgrave Macmillan Journals. Vol. 2: 65 – 69.
Yuliansyah, Y. 2016. Meningkatkan Response Rate Pada Penelitian SurveySuatu Study Literature: Change Publication.
Zalni, Fitri. 2013. Pengaruh Komitmen Karyawan Sistem Pengendalian InternPemerintah Terhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah (StudiEmpiris pada BPKD Pemerintah Kota di Sumatera Barat). Skripsi.Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UniversitasNegeri Padang.