Konsep dan Rekomendasi Kebijakan Cukai BBM
Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim
Dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal
Dr. Joko Tri Haryanto
2
OUTLINE
Isu Perubahan Iklim (PI) di Indonesia
Gap Sektoral Energi/Transportasi/Industri
Isu Carbon Tax di Sektor Transportasi
1
2
3
3
ISU PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA
Competitive Indonesia
Just and Distributed
Development
Green and Everlasting Indonesia
Indonesia as a Strong, Self-
reliant Archipelagic
Country base on National Interests
Source: Bappenas, 2010 and Ministry of Finance, 2012
Vision“ Prosperous, Democratic and Just
Indonesia”
Mission▪ Continue Development to achieve
Prosperous Indonesia▪ Strengthen Democratic Pillars ▪ Strengthen Justice in every Aspect of
Development
• Pro-poor (poverty alleviation)
• Pro-jobs
• Pro-growth
2004
• Added by Pro-environment2007
• Economic Growth 7%2014
• GHG Emission reduction 26% (+15%)
• Reduced biodiversity loss2020
44
Direvisi dlm Paris Agreement yg
diratifikasi berdasarkanUU No 16/2016
Alokasi Penurunan Emisi di 5 sektor/bidangutama pada tahun 2020 *
Perpres RAN GRK No 61/2011
Sektor/BidangTarget Penurunan (Gton CO2e)
26% 41%
Kehutanan dan Lahan Gambut 0.672 1.039
Pertanian 0.008 0.011
Energi dan Transportasi 0.038 0.056
Industri 0.001 0.005
Limbah 0.048 0.078
Total 0.767 1.189
5
6
❑RAN/RAD terdiri dari
kegiatan inti dan
pendukung;
❑Pasal 11: Pendanaan
PI wajib dari APBN,
APBD dan sumber-
sumber lainnya yang
sah sesuai regulasi;
❑Kewajiban di daerah
untuk menyusun
Rencana Aksi Daerah
(RAD) Penurunan
Emisi GRK oleh
Gubernur dan
diregulasikan dalam
Pergub;
Lampiran Perpres No 61/2011
7
Gap Kebijakan
8
Lampiran Perpres No 61/2011 (Inti)
9
Lampiran Perpres No 61/2011 (Inti)
10
Lampiran Perpres No 61/2011
11
Lampiran Perpres No 61/2011
12
Lampiran Perpres No 61/2011
13
Lampiran Perpres No 61/2011 (pendukung)
14
Lampiran Perpres No 61/2011 (pendukung)
15
Lampiran Perpres No 61/2011 (pendukung)
16
17
Tantangan Carbon Tax di Sektor Otomotif
ISU UTAMA
KERANGKA
REGULASI
BISNIS
PROSES
SKEMA
INSENTIF
DIS-INSENTIF
18
• Kebijakan Fiskal dan Non-Fiskal;
• Kebijakan Fiskal:
✓Dari sisi pengelolaan kendaraannya → cukai KB, pajakemisi ;
✓Dari sisi pengelolaan kualitas BBM → fuel efficiency dan fuel quality, peningkatan kualitas refinery, cukaiBBM;
• Kebijakan Non-Fiskal → manajemen pengelolaantransportasi public missal: GANGEN, pembatasan umurkendaraan bermotor dll;
Solusi Transportasi
19
• Pengenaan carbon tax pada sektor otomotif akanmemberikan double benefit kepada pemerintah;
• Double benefit:
✓Pemerintah mendapatkan tambahan pendapatan dlmAPBN/APBD;
✓Pemerintah dpt meningkatkan perekonomian melaluisektor industri otomotif;
✓Pemerintah mampu menjaga kelestarian lingkugan;
✓Potensi pengenaan cukai kendaraan bermotor (APBN) dan optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (APBD);
Double Benefit
20
• Komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi GRK→pemanasan global;
• Menjaga kelestarian LH sbg HAM paling mendasar;
• Perbaikan kesehatan masyarakat akibat dampak biayakemacetan (Dinas Perhubungan Prov DKI, 2007) sebesarRp42,9 triliun terdiri dari kerugian waktu, BBM dankesehatan;
• Pembangunan berkelanjutan;
• Pertumbuhan ekonomi melalui dukungan sektor otomotifdlm PDB;
• Potensi peningkatan pendapatan negara;
ISU UTAMA
Explosive vehicle
0
20
40
60
80
100
120
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mill
ions
Car
Motorcycle
Total
Souce: BPS Source: BPPT and MoE (2009)
High future emissions
1 % GDP per capita increase, 2.75 % additional
car
23
KERANGKA
REGULASI
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
PP Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen EkonomiLingkungan Hidup (IELH)
Perpres Nomor 77 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH);
• Beberapa mekanisme akselerasi pendanaan LH dapat dimanfaatkan;
• Misalnya PES (double devident), Ecological Fiscal Transfer, Green Tax, Green Bond, Green Insurance dll;
• Beberapa regulasi turunan untuk level implementasi sudah diselesaikan;
24
PP 46/2017Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
• UU No 8 Tahun 1983 dan perubahannya terkait PPN dan PPnBM→ pajak penjualan yang dikenakan terhadap nilai jual setiap perpindahan/pertukaran barang;
• UU No 39 Tahun 2007 ttg Cukai → pungutan atas barang tertentu yg memiliki karakteristik:✓Konsumsinya perlu dikendalikan;
✓Peredarannya perlu diawasi;
✓Pemakaiannya dpt menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau LH atau;
✓Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;
25
KERANGKA
REGULASI
• UU No 25 Tahun 2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pasal 1;✓Ayat 1: PN dilaksanakan berdasarkan demokrasi dgn prinsip
kebersamaan, berkeadilan, bekelanjutan, berwawasan lingkunganserta kemandirian dgn menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional;
26
• UU No 28 Tahun 2009 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 5;✓Ayat 1: dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara NJKB
dan bobot yg mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat KB;
✓Ayat 10: penghitungan dasar pengenaan PKB ditinjau ulang setiap tahunnya;
KERANGKA
REGULASI
27
• Pajak Kendaraan Bermotor
dan Kendaraan di Atas Air;
• Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor dan Kendaraan di
Atas Air;
• Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor;
• Pajak Pengambilan dan
Pemanfaatan Air Bawah
Tanah dan Air Permukaan.
• Pajak Hotel;
• Pajak Restoran;
• Pajak Hiburan;
• Pajak Reklame;
• Pajak Penerangan
Jalan;
• Pajak Pengambilan
Bahan Galian
Golongan C;
• Pajak Parkir.
KERANGKA
REGULASI
• UU No 16 Tahun 2016 ttg Ratifikasi Paris Agreement;
• Perpres No 16 Tahun 2011 ttg Rencana Aksi Nasional (RAN) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
28
KERANGKA
REGULASI
29
➢ Terkait dengan instrumen apa yang nantinya cocok untuk dipilih;Jika instrumen yang dipilih pajak maka mekanisme pemungutan mengikuti
ketentuan yang berlaku. Akan berbeda pula jika instrumen yang dipilih adalah
cukai;
➢ Perlu dibangun dan dipastikan kesiapan infrastruktur;Pajak karbon berdasarkan kadar emisi, maka perlu dibangun teknologi
pengujian emisi sehingga dapat dijadikan alat dan indikator pengenaan
insentif dan dis-insentif. Atau pilihan lainnya dilekatkan di STNK;
➢ Perlu konsistensi kebijakan, jangan sekedar mengulang kasus
penerapan pajak emisi gas buang kendaraan bermotor ;Di beberapa kota besar pernah dilakukan pemungutan pajak emisi gas buang.
Namun ketiadaan teknologi menyebabkan kebijakan terhenti;
BISNIS
PROSES
30
➢ Perlu dipikirkan adanya mekanisme “dedicated fund” atau
mekanisme ear marking anggaran;Hasil pemungutan pajak akan masuk dalam blended pos anggaran
(APBN/APBD). Arah prioritas penggunaan akan diselaraskan dengan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP)/Pemda (Renjada);
➢ Sistem penganggaran tdk mengenal mekanisme ear marking
anggaran→ meskipun faktanya sering dilakukan;Anggaran minimal 20% APBN/APBD untuk sektor pendidikan, anggaran
minimal 5% APBN/APBD untuk sektor kesehatan, anggaran Transfer ke
Daerah sebesar 26% PDN Netto;
➢ Perlu pengawalan dari mulai menciptakan pajak karbon hingga
monev penggunaan ;Perlu adanya persentase minimal aer marking (bagi hasil) utk dikembalikan
pada sektor transportasi;
BISNIS
PROSES
31
➢ Kendaraan Bermotor;
o Cukai Kendaraan Bermotor
o Sudah ada PP 73/2019 Barang
Kena Pajak Yang Tergolong
Mewah Berupa Kendaraan
Bermotor Yang Dikenai Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah
o Sudah ada Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) yang dipungut
daerah;
➢ BBM ;
o Sudah ada pungutan PPN 10%
o Sudah ada pungutan Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
mak 10%;
SUBYEK PUNGUTAN
32
EMISI GAS RUMAH KACA EMISI GAS BUANG
ITEM APA YG DIPUNGUT ??
33
SIAPA YG MEMUNGUT
➢Secara filosofi layak untuk menjadi pajak daerah→;Karena aspek lokalitas dan mobilitas maka layak dijadikan pajak daerah
dengan mereview dasar pengenaan PKB sebagai mekanisme pungutan pajakatas gas buang per tahun;
➢Jika mendasarkan aspek eksternalitas yang ditimbulkan maka layakutk menjadi obyek pajak pusat→ instrumen tetap pajak atau cukai;Mendasarkan kepada aspek eksternalitas yang ditimbulkan sangat sesuai
dengan semangat Cukai Kendaraan Bermotor/ revisi PPnBM sebagaimekanisme pungutan atas emisi GRK industri;
34
Skema Insentif dan Dis-insentif
➢Mekanisme insentif dan dis-insentif merupakan keharusan ;Untuk kendaraan bermotor yang memenuhi standar layak mendapatkan
insentif dan sebaliknya;
➢ Pengenaan skema insentif dan dis-insentif dapat didasarkan
kepada pembedaan/progresifitas tarif ;
35
REJIM CUKAI
➢Potensi nya adalah cukai kendaraan bermotor atau cukai BBM→;Sudah ada revisi PPnBM Kendaraan Bermotor yang memberikan dukungan
bagi pengembangan transportasi ramah lingkunganSudah ada pungutan PPN 10% atas BBM yang dijual di SPBU;
➢Klasifikasi BBM sebagai BKC → diperlukan usulan PP BKC daripemerintah ke DPR untuk disahkan menjadi BKC baru ;
PILIHAN KEBIJAKAN
➢Ear marking hasil pungutan → diperlukan mekanisme ear markingdana pungutan cukai KB/BBM untuk dikembalikan ke sektoraltransportasi ;
➢Critical thinking → urgensi BBM dikenakan pungutan baru → insentifdisinsentif penggunaan fossil dan mengembangkan EBT sinergi dengandraft RUU EBT;
36
REJIM PKB
➢Pasal 5 UU 28/2009 →dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian nilaijual KB dan bobot yang mencerminkan kerusakan jalan atau kerusakanlingkungan;
➢Klasifikasi bobot → nilai 1 masih dlm batas toleransi, nilai >1 melewatibatas toleransi ;
PILIHAN KEBIJAKAN
➢Variabel bobot → cc kendaraan, jenis bahan bakar, jenis dan tahunpembuatan (2 tak/4 tak) ;
➢Penghitungan dasar pengenaan PKB ini dapat ditinjau ulang setiaptahunnya dan sifat pungutannya progressif (KB ke-1 tariff 1%-2% danselanjutnya 2%-10%);
37
REJIM PBB-KB
➢Pasal 16 UU 28/2009 → obyek pungutan PBB-KB adalah BBM yangdisediakan atau dianggap digunakan utk kendaraan bermotor termasukkendaraan di atas air;
➢Pasal 17→ subyek PBB-KB adalah konsumen BBM-KB ;
PILIHAN KEBIJAKAN
➢Pasal 18 → dasar pengenaan adalah Nilai Jual KB sebelum dikenakanPPN;
➢Tarif PBB-KB paling tinggi 10% tanpa ada klausul dasar penetapankualitas BBM-KB;
38
➢Finalisasi Draft RUU EBT→ potensi sinergi dengan mekanismecukai BBM ;
➢Pengembangan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup ( PP 46/2017);
UPDATE
KEBIJAKAN
➢Pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)(Perpres 77/2019);
➢Finalisasi Draft Perpres Carbon Pricing→ Carbon Market, Result BasedPayment, Carbon Cap dan Taxing for Carbon Insentity;
Pengertian Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
• Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajakpenjualan yang dikenakan terhadap nilai jual setiap perpindahan/pertukaran barang, sehingga menimbulkan pajak berganda.
• PPnBM dikenakan sebagai tambahan dari PPN (Pajak PertambahanNilai) untuk objek pajak yang sama.
• PPnBM dikenakan terhadap:• Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh
pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
• Impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
• PPnBM pada akhirnya dibebankan kepada konsumen. Pengusaha Kena Pajak hanya memungut dan menyetor PPnBM ke kas negara.
Tim Arsitektur Perpajakan
BKF, Kemenkeu. Alu & Eddy
Prinsip dan PertimbanganPemungutan Pajak Penjualan AtasBarang Mewah
•Agar tercipta keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang
berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi
•Untuk mengendalikan pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang
tergolong mewah
•Perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional
•Mengamankan penerimaan negara
Tim Arsitektur Perpajakan
BKF, Kemenkeu. Alu & Eddy
Barang Kena Pajak yang TergolongMewah
• Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok
• Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
• Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
• Barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial
Tim Arsitektur Perpajakan
BKF, Kemenkeu. Alu & Eddy
PPnBM Kendaraan Bermotor
• Lapisan Tarif ditetapkan oleh Menteri Keuangan: PMK No. 64/2014
• 7 Lapisan Tarif: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 125%
• 1 s/d 4 Sublapisan
• Total Lapisan Tarif = 18
• Tarif terendah 0% dan tertinggi 125%
Tim Arsitektur Perpajakan
BKF, Kemenkeu. Alu & Eddy
Isu-isu Strategis PPnBM Kenderaan Bermotor
• Rendahnya penerimaan negara• 2013 Rp 18,8 triliun (1,75% dari total penerimaan pajak)
• 2014 Rp 15,6 triliun (1,36% dari total penerimaan pajak)
• 2015. Rp 13,4 triliun (1,08% dari total penerimaan pajak)
• Tingginya tingkat distorsi
• Belum baiknya aspek keadilan
Tim Arsitektur Perpajakan
BKF, Kemenkeu. Alu & Eddy
Tim Arsitektur Perpajakan
BKF, Kemenkeu. Alu & Eddy
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Trill
ion
s
Penerimaan PPnBM & Kontribusi terhadap Penerimaan Pajak
Penerimaan perpajakan PPnBM Kontribusi
Distorsi dan Kurangadilnya PPnBM KB
• Tarif Sedan Vs Minibus/Jeep (4 x 2)• Tarif sedan jauh lebih tinggi untuk seluruh kelas CC
• <1.500 CC, sedan 30% dan minibus/jeep 10%• 1.500 – 3000 CC, sedan 40%, jeep/minibus 20%
• Persepsi yang keliru• Sedan itu mobilnya orang kaya dan lebih banyak untuk untuk prestise
(menunjukan status sosial)
• Kenapa demikian?• Tarif PPnBM yang tinggi menyebabkan harga sedan tinggi sehingga hanya
kelompok menengah atas yang mampu membelinya• Di negara-negara OECD seperti USA, Australia, dan Jepang, sedan
digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat
Tim Arsitektur Perpajakan
BKF, Kemenkeu. Alu & Eddy
Implikasi Distorsi Sedan Vs Minibus/Jeep
• Produksi/penjualan sedan sangat rendah dibandingkan dengan Minibus/Jeep
• Minibus/Jeep diproduksi bukan untuk mengangkut penumpang yang lebih banyak tetapi lebih untuk menghindari tarif yang lebih tinggi
• Minibus direkayasa menjadi “a sedan-like car”.• Toyota Yaris, Sienta
• Honda HRV, Jazz, Mobilio
• Nissan Serena, Juke
• Datsun Go+, dengan berbagai submodelnya
• Suzuki Ertiga, dengan berbagai submodelnya
Tim Arsitektur Perpajakan
BKF, Kemenkeu. Alu & Eddy
Distorsi dan Ketidakadilan (lanjutan)
• Pickup/Truk dengan Tarif Nol Persen• Persepsi keliru
• Kenderaan niaga adalah kegiatan produktif dan tidak perlu kenapajak (tambahan)
• Eksternalitas• Kontribusi atas kerusakan jalan dan jembatan semakin tinggi,
semakin tinggi CC dan/atau tonase pickup/truk• Emisi (polusi) semakin tinggi semakin besar CC dan/atau tonase
• Double Cabin dengan tarif 20 persen• Jenis kenderaan ini lebih banyak digunakan oleh kelompok
masyarakat tertentu• Kegiatan offroad• Camping/Surfing/Canoeing
Tim Arsitektur Perpajakan
BKF, Kemenkeu. Alu & Eddy
48
Terima Kasih