KEBIJAKAN

PEMBERIAN INSENTIF

& TUNJANGAN DAERAH BAGI PENGAWAI

NEGERI SIPIL DI DAERAH

O L E H:

MUKJIZAT,S.Sos, M.Si

DIREKTORAT PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TAHUN 2016

2

Pasal 283

1) Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan

bagian yg tdk terpisahkan dari penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan yg menjadi kewenangan

Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan

Pemerintahan.

2) Pengelolaan Keuda dilakukan secara:

- tertib,

- taat pada ketentuan Pertr Per UU an,

- efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

- bertanggung jawab dgn memperhatikan rasa:

- keadilan, kepatutan, dan

- manfaat untuk masyarakat.

UU NO 23/2014 - UU NO 9/2015TENTANG PEMERINTAH DAERAH

KEUANGAN

DAEARAH

(PP No 58/05)

semua hak dan kewajiban daerah

dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang dapat

dinilai dengan uang

AZAZ UMUM APBD

1. Disusun sesuai kebutuhan dan

penyelenggaraan pemerintah

daerah

2. Berpedoman pada RKPD dalam

rangka Mewujudkan Pelayanan

Kepada Masyarakat

3. Mempunyai fungsi

Otorisasi, perencanaan, penga

wasan, alokasi, distribusi, dan

stabilisasi

4. Ditetapkan dengan PERDA

APBD

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Psl 2 huruf b Permendagri no

13/06, 59/07 dan 21/2011:

menyebutkan kewajiban daerah

untuk menyelenggarakan urusan

Pemda dan membayar tagihan

pihak ketiga

KONSTRUKSI

KEBIJAKAN TP PNSD

TAMBAHAN

PENGHASILAN

KEBIJAKANPasal 63 ayat (2)

PP 58/2005

dan Pasal 39

PMDN

13/2006, 59/2007

dan 21/2011Kemampuan

Keuangan

PertimbanganObjektif

(Kriteria)

PP 58/2005

TTG PENGELOLAAN KEUDA

Pemerintah Daerah dapat memberikan

tambahan penghasilan kepada pegawai

negeri sipil daerah berdasarkan

pertimbangan yang obyektif dengan

memperhatikan kemampuan keuangan

daerah dan memperoleh persetujuan

DPRD sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

Pasal 63 Ayat (2)

PERMENDAGRI NO 13/2006,

59/2007 DAN 21/2011

TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUDA

Pemerintah Daerah dapat memberikan

tambahan penghasilan kepada pegawai negeri

sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif

dengan memperhatikan kemampuan keuangan

daerah dan memperoleh persetujuan DPRD

sesuai dengan ketentuan Pertrn Per UU an.

Persetujuan DPRD dilakukan pada

Pembahasan/Kesepakatan KUA/PPAS

Pasal 39 Ayat (1) dan (2)

INDIKATOR DAN TATACARA PERHITUNGAN

PERTIMBANGAN

OBJEKTIF

PRESTASI

KERJA

BEBAN

KERJA

KONDISI

KERJA

TEMPAT

BERTUGAS

P O

LAINNYA

KELANGKAA

N PROFESI

IND

IKA

TO

R M

AS

ING

-M

AS

ING

K

RIT

ER

IA

PE

MB

OB

OT

AN

MA

SIN

G-

MA

SIN

G IN

DIK

AT

OR

TA

TA

CA

RA

PE

RH

ITU

NG

AN

M

AS

ING

-MA

SIN

G IN

DIK

AT

OR

DAN/ATAU

Lanjutan ....

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban

Kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil

yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan

tugas-tugas yang dinilai melampaui beban

kerja normal.

Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat

bertugas diberikan kepada pegawai negeri sipil

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di

daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan

daerah terpencil.

Lanjutan ....

Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi

kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil

yang dalam melaksanakan tugasnya berada

pada lingkungan kerja yang memiliki resiko

tinggi.

Tambahan Penghasilan berdasarkan

Kelangkaan diberikan kepada pegawai negeri

sipil yang dalam mengemban tugas memiliki

ketrampilan khusus dan langka.

Lanjutan ....

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi

Kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang

memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau

inovasi.

Tambahan Penghasilan berdasrkn pertimbangan

objektif lainnya dalam rangka peningkatan

kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian

uang makan.

Kriteria pemberian tambahan penghasilan

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

11

Pasal 39 ayat (1) Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Perpres 111/2013 tentang Perubahan Atas Perpres 12/2013

DANA KAPITASILandasan Kebijakan

Perpres 32/2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN PadaFKTP Milik Pemerintah Daerah

Permenkes 19/2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada

FKTP Milik Pemerintah Daerah

SE MDN Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014, Hal Petunjuk TeknisPenganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Serta PertanggungjawabanDana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah

Pengelolaan dan

Pemanfaatan Dana Kapitasi

Pengelolaan dana kapitasi adalah tata carapenganggaran, pelaksanaan, penatausahaandan pertanggungjawaban dana kapitasi yangditerima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.

Dana kapitasi adalah besaran pembayaranper bulan yang dibayar di muka kepada FKTPberdasarkan jumlah peserta yang terdaftartanpa memperhitungkan jenis dan jumlahpelayanan kesehatan yang diberikan.

12

Definisi (Psl 1 Perpres 32/2014)

1

2

Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanjadana kapitasi JKN, dan disampaikan kepada Kepala SKPDDinas Kesehatan

Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasiJKN tersebut, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun RKA-SKPD Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatandana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN

Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalamkelompok PAD, jenis Lain-lain PAD, obyek Dana Kapitasi JKNpada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan

13

Penganggaran (Psl 4 Perpres 32/2014)

1

2

3

Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan dalamkelompok Belanja Langsung dan diuraikan ke dalamjenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekeningberkenaan, yang pemanfaatannya mempedomani Pasal 12Perpres 32/2014 dan Permenkes 19/2014.

RKA-SKPD Dinas Kesehatan dipergunakan sebagai bahanpenyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturankepala daerah tentang penjabaran APBD sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

14

Lanjutan ....

5

4

DANA KAPITASI DIGUNAKAN

15

Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP milik

Pemerintah dimanfaatkan seluruhnya untuk:

a. Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan; dan

b. Dukungan Biaya Operasional Pelayanan

Kesehatan

Dana Kapitasi yang digunakan untuk Jasa

Pelayanan dialokasikan antara 40% - 60%

dari total pengembalian dana Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sisanya

dimanfaatkan untuk dukungan biaya

operasional pelayanan kesehatan

Lanjutan ...

16

Penetapan besaran Pembayaran Jasa

Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Daerah atas usulan

kepala SKPD Dinas Kesehatan.

DATA NARASUMBERN A M A : MUKJIZAT, S.Sos, M.Si

TEMPAT/TGL LAHIR : LAMPUNG 28 MARET 1960

PENDIDIKAN : MAGESTER ILMU ADM. NEGARA

UNKRIS JAKARTA

PEKERJAAN : DIREKTORAT PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH

DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ALAMAT : KANTOR

JL. VETERAN NO 7 KAKARTA telp 021-3504041

RUMAH

JL. SWAKARSA I B NO 27 RT .04/03

KEL. PONDOK KELAPA

Telpun/Faks 021- 864 8679

JAKARTA TIMUR KP 13450

HP : 0812 867 0828

NPWP : 47 108 482 2-002.000