Download - Hukum Kepolisian
HUKUM KEPOLISIANSATUAN ACARA PERKULIAHAN Oleh :IRJENPOL(P) DRS. MOMO KELANA MSi
1
I.
PENDAHULUAN Latar Belakang
Bagi pejabat Kepolisian penguasaan Hukum Kepolisian merupakan suatu keharusan bahkan kebutuhan Dalam pelaksanaan tugasnya. Kewenangan Polisi= Mandat dan kekuasaan dari Rakyat Perlu pertanggungjawaban. Hukum Kepolisian diperlukan sebagai acuan normatif dan utk memberi arahan kpd. Anggota dalam pelaksanaan tugas .2
Tujuan Pembelajaran umum
PASIS/Mhs dapat memahami Konsep-konsep Hk.Kepolisian dan Hubungannya dg. Konsepsi Kepolisian dalam rangka pemuliaan profesi. Dapat lebih menghayati filosofi dan arti Kepolisian (Universal dan Khas Indonesia)- Terhindar dari penyalah gunaan wewenang dan pelanggaran hukum. Memahami hak-hak masyarakat dlm. Penyelenggaraan fungsi kepolisian Memberdayakan kemampuan membangun komunikasi kemitraan dgn. Masyarakat yang dilayaninya.4
Tujuan Pembelajaran Khusus
PASIS /MHS mampu mengaktualisasikan asas-asas kepolisian dalam berbagai tataran pelaksanaan tugas pokok Polri. PASIS /MHS mampu membuat analisis awal, telaahan dan saran staf dalam penyelenggaraan teknis kepolisian pada sat opsnal ditingkat Pusat dan Kewilayahan.5
BUKU ACUAN
Momo Kelana, HUKUM KEPOLISIAN, PTIK, 1994 PTIK, MODUL A2104/2SKS, HUKUM KEPOLISIAN -----------------, MEMAHAMI UNDANG-UNDANGKEPOLISIAN No.2 TAHUN 2002, PTIK 2002 ---------------------, KONSEP-KONSEP HUKUM KEPOLISIAN INDONESIA, PTIK. 2007 Sitompul, DPM. Irjen.Pol.Drs. SH. MH. PERKEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN DI INDONESIA TAHUN 1945-2004, Divisi Pembinaan Hukum POLRI, Jakarta,2004
6
SESI 1: II. Jatidiri Kepolisian & KonsepsiKepolisian
KEBERADAAN DAN JATIDIRI KEPOLISIAN Keberadaan dan Jatidiri Kepolisian bersifat unik. Tiap Negara memiliki Jatidiri Kepolisian sendiri yang khas dan berbeda dengan negara lain, disamping hal-hal yang bersifat universal. ISTILAH POLISI Arti istilah Polisi berbeda-beda sepanjang sejarah dan diberbagai Negara. Istilah Polisi berasal dari bahasa Yunani POLITEIA yang berarti seluruh pemerintahan Negara Kota(Polis). Tiap Negara menggunakan istilah yang berbeda sesuai bahasa dan kebiasaannya. (Constable; Police; Polizia; Polizei; Politie ; Polisi; Polis dll.)7
Arti istilah Polisi
SIR JOHN MOYLAN(1953:4) : Istilah Constable mengandung dua arti yaitu pertama sbg .sebutan untuk pengkat terendah dikalangan kepolisian.(Police Constable)kedua : Kantor Polisi (Office of Constable). Pada jaman Yunani Kuno istilah Politeia berarti seluruh pemerintahan Negara Kota. Pembagian Fungsi Pemerintahan Abad XVI di Perancis atas: Defensi; Diplomasi; Finansi; Yustisi dan Polisi.8
IstilahPolizei di Jerman ditemukan dalam : a. WOHLFAHRTSPOLIZEI : Meliputi urusan pemerintahan mengusahakan kesejahteraan (mendekati pengertian pamongpraja atau bestuur); b. SICHERHEITSPOLIZEI : Meliputi urusan ketenteraman, keamanan , ketertiban umum dan penolakan bahaya.
9
VAN VOLLENHOVEN , dalam teori Catur Praja mengemukakan pembagian fungsi pemerintahan kedalam: Bestuur, Politie, Rechtspraak dan Regeling. Arti istilah Polisi juga dapat ditemukan dalam pendapat : Charles Reith; Bruce Smith; Encyclopaedia , Kamus Kramers dan Kamus Purwadarminta. *)
10
Pemakaian istilah Polisi
UNTUK MENYEBUT LINGKUNGAN PEKERJAAN TERTENTU (TUGAS POLISI) UNTUK MENYEBUT BADAN/ORGAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS (ORGAN POLISI). UNTUK MENYEBUT PEJABAT YANG MENGEMBAN TUGAS (PEJABAT POLISI) UNTUK MENYEBUT BIDANG ILMU PENGETAHUAN YANG DIGUNAKAN DALAM TUGAS KEPOLISIAN (ILMU KEPOLISIAN).
11
Istilah yang berkait dgn.hal-ihwal POLISI KEAMANAN
KEAMANAN NASIONAL KEAMANAN NEGARA KEAMANAN RAKYAT SEMESTA KEAMANAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KEAMANAN DALAM NEGERI
12
Faktor yang menentukan jatidiri dan keberadaan Kepolisian suatu Negara FALSAFAH BANGSA IDEOLOGI NEGARA TUJUAN NEGARA BENTUK NEGARA SUSUNAN NEGARA SISTEM PEMERINTAHAN SEJARAH PERJUANGAN BANGSA
KEBERADAAN & JATI DIRI KEPOLISIAN
ASPIRASI BANGSA TENTANG KAMTIBMAS & GAKKUM
KONSEPSI KEPOLISIAN13
KONSEPSI KEPOLISIANKESELURUHAN KONSEP DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI KEPOLISIAN SBG: ==> BENTUK SISTEM KEPOLISIAN YG DIANUT
MANIFESTASI NILAI-NILAI YG TERKANDUNG DLM KONSTITUSI MENCAKUP SEGALA HAL-IKHWAL YG BERKAITAN DGN FUNGSI DAN LEMBAGA POLISI
14
Muatan Konsepsi Kepolisian
Landasan ideal/filsafati Kepolisian Tujuan Kepolisian Fungsi Kepolisian Tugas Kepolisian Susunan dan kedudukan Kepolisian Asas-asas Kepolisian Wewenang dan Tanggungjawab Kepolisian Pembinaan Fungsi Kepolisian Hubungan-hubungan Kepolisian15
SEKIAN UTK SESI 1
16
SESI 2 :III. LATAR BELAKANG HUKUM KEPOLISIANMENGAPA PERLU HUKUM KEPOLISIANa. b. SETIAP MASYARAKAT PERLU HUKUM HUKUM = KAIDAH-2 DLM MASY. DICIPTAKAN DGN HARAPAN DPT MENGATUR MEMAKSA
BENTUK-2 HUBUNGAN WARGA MASY. DLM KEHIDUPAN BERSAMA
DIPATUHI,MASY. DPT LANGSUNG LESTARI
TUJUAN
17
4
c.
KENYATAAN BAHWA HUKUM TDK SELALU DIPATUHI ==> TERJADI PELANGGARAN TERHADAP HUKUM/KAIDAH-2 DLM MASY. ==> DPT MEMBAHAYAKAN /MERUPAKAN ANCAMAN BAGI KELANCSUNGAN/KEUTUHAN MASY
d.
TIMBUL TUGAS/KEPENTINGAN UNTUK : * MENGAWASI AGAR HUKUM DIPATUHI * MENCEGAH AGAR TIDAK TERJADI PELANGGARAN * MENINDAK PARA PELANGGAR
MEWUJUDKAN KETERTIBAN HUKUM
18
e.
PADA MASY. PRA NEGARA
TUGAS MENGAWASI, MENCEGAH, MENINDAK PELANGGAR (TUGAS POLISI) DILAKSANAKAN OLEH SETIAP WARGA MASYARAKAT.
PERKEMBANGAN MASY.
TUGAS TSB TDK LAGI MAMPU DILAKSANAKAN OLEH SETIAP WARGA MASY. KARENA ADANYA KEPENTINGAN YG SALING BERTENTANGAN DIANTARA PARA WARGA MASY.
19
f.
DIBENTUK KELOMPOK-2 DLM KELUARGA YG DIBERI TUGAS UTK MELAKS TUGAS POLISI.
KIN POLICE==> 10 KELG=TYTHINGS ==> TYTHINGMAN ==> 100 KELG= A HUNDRED ==> HUNDREDMAN ==> 1000 KELG=SHIRE==> SHIREREEVES
PERKEMBANGAN MASY.DI INGGERIS
SHERIFFDALAM NEGARA ==> TUGAS POLISI = SUATU BENTUK KEKUASAAN NEGARADILAKS. OLEH ORGAN/ BADAN YG DISEBUT
MERUPAKAN BAG. DARI FUNGSI PEMERINTAHAN NEG. ==> FUNGSI KEPOLISIAN
POLISI20
FUNGSI KEPOLISIAN TUGAS POLISIKEKUASAAN KEPOLISIAN
WEWENANG POLISI ( POLICE AUTHORITY )
TANGGUNG JAWAB ( POLICE ACCOUNTABILITY ) ( MORAL/FILOSOFIS, HUKUM, SOSIAL )
21
TUGAS KEWENANGAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN
DIWADAHI DALAM
ORGANKEPOLISIAN
DI DALAM HUKUM KEDUDUKANNYA SAMA DENGAN WARGA NEGARA LAINNYA DAN WAJIB MENJUNJUNG HUKUM PERLU ADA HUKUM YG MENGATUR TTG: TUGAS, STATUS, ORGANISASI, DAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB POLISI.
TERDIRI DARI SUSUNAN PENGEMBAN FUNGSI KEPOLISIAN
-HAK WARGA MASY. UTK BERPARTISIPASI DLM TUGAS POLISI. -HAK WARGA MASY. UTK MENGAWASI POLISI
==> AGAR TIDAK TERJADI : TINDAKAN SEWENANG-2 MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA DAN BENTUK-2 PENYIMPANGAN DI LUAR KEWENANGAN BERDASARKAN HUKUM.
HUKUM KEPOLISIAN
22
SEKIAN SESI 2
TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA
23
SESI 3:
IV.PENGERTIAN HUKUM KEPOLISIAN DAN SIFAT HUKUM KEPOLISIAN
PENGERTIAN HUKUM KEPOLISIANDI INGGRIS: Anglo Saxon (Common law ) POLICE LAW diartikan sebagai kumpulan undang- undang dan peraturan-peraturan yang di perlukan oleh POLISI dalam melaksanakan tugasnya ( An arrangement of law and Regulations for the Use of Police officers) DI JERMAN: Eropa Kontinental (Civil Law ) POLIZEI RECHT dianggap sebagai kumpulan hukum yang dikhususkan pada kedudukan dan wewenang Polisi yang antara lain memuat sejarah polisi, hakekat polisi, dasar-dasar hukum secara umum untuk memberi kewenangan kepada Polisi untuk bertindak, dan wewenang bertindak secara khusus baik terhadap orang maupun terhadap benda. DI NEGERI BELANDA:Eropa Kontinental (Civil Law) POLITIE RECHT merupakan dasar-dasar bagi tindakan Polisi dan isinya sama dengan POLIZEI RECHT di Jerman.24
DI INDONESIA :HUKUM KEPOLISIAN adalah hukum yang mengatur segala hal ikhwal kepolisian dalam lingkungan kuasa soal-soal, lingkungan kuasa orang, lingkungan kuasa waktu dan lingkungan kuasa tempat. Termasuk juga didalamnya pengaturan tentang hak dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian.25
VAN VOLLENHOVEN :
PENDAPAT PARA SARJANA TENTANG HK. KEPOLISIAN
Politie Recht merupakan bagian dari Administratie Recht. THORBECKE(1843)dan DE LA BASSECOUR CAAN (1870) menggunakan istilah Politie Recht untuk menyebut Administratie Recht. BILL DREWS (1927) dan GERHARD WACKE : POLIZEIRECHT dapat dianggap sebagai bagian dari Hukum Administrasi Negara yang mengatur hakekat Polisi, dasardasar hukum secara umum untuk memberi kewenangan, kewajiban dan kekuasaan kepada Polisi, juga untuk memberi kewenangan secara khusus baik terhadap orqng maupun terhadap benda,. CECIL.CH. MORIARTHY : POLICE LAW meliputi semua peraturan dan Undangundang yang harus diketahui oleh Polisi. (An arrangement of law and regulations for the use of Police Officers). DRS. SOEBROTO BROTODIREDJO SH. HUKUM KEPOLISIAN adalah Hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang Polisi, baik sebagai fungsi maupun sebagai organ. DRS. MOMO KELANA MSi : HUKUM KEPOLISIAN adalah hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang badan-badan kepolisian , serta bagaimana badan-badan kepolisian tersebut melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam lingkungan kuasa waktu, tempat , orang dan soal-soal.26
SIFAT HUKUM KEPOLISIAN
SIFAT HUKUM PADA UMUMNYA: Menurut VAN APELDOORN:
Hk. Bersifat Mengatur dan MemaksaDilihat dari kekuatan sanksinya: Hukum yang bersifat mengatur (regelend recht)
yaitu hukum yang tujuannya hanya memberi tentang bagaimana yang sebaiknya.
pedoman
Hukum yang bersifat memaksa (dwingend recht)
yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan apapun juga.
27
BEBERAPA KLASIFIKASI HUKUM LAINNYA
HUKUM PROSEDURAL DAN ATAU HUKUM FORMAL ; HUKUM SUBSTANTIF DAN ATAU HUKUM MATERIAL SIFAT HUKUM KEPOLISIAN adalah mengatur dan memaksa memuat baik ketentuan prosedural maupun substantif.28
MENGATUR : Memberi pedoman tentang cara pelaksanaan tugas Polisi yang sebaiknya. ( Pasal yang mengatur ttg. Tugas dan wewenang serta hubungan-hubungan). MEMAKSA : Memberi paksaan kepada Polisi untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang-undangan dan kewajiban umumnya dan bagi yang tidak mematuhinya dikenakan sanksi.(Pasal yang mengatur tanggungjawab)
29
SEKIAN UNTUK SESI 3
TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA.
30
SESI 4 :V. SUMBER-SUMBER HK. KEPOLISIAN
SUMBER HUKUM FORMAL YAITU SUMBER YANG MENENTUKAN KEKUATAN BERLAKUNYA HUKUM. YANG PENTING ADALAH CARA TERCIPTANYA HUKUM DAN BENTUK DLM. MANA HUKUM DINYATAKAN. SUMBER HUKUM MATERIALYAITU SUMBER YANG MENENTUKAN ISI KAIDAH HUKUM
31
Sumber hukum kepolisian Formal
UNDANG-UNDANG KEBIASAAN PRAKTEK KEPOLISIAN TRAKTAT YURISPRUDENSI ILMU PENGETAHUAN
32
UNDANG-UNDANG
UNDANG-UNDANG SBG. BENTUK HUKUM DINYATAKAN SECARA TERTULIS ,DAN MEMPUNYAI KEKUATAN MEMAKSA.
MATERI HUKUM KEPOLISIANTERSEBAR DALAM BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SELAIN DALAM UNDANG-UNDANG YANG SECARA KHUSUS MENGATUR TTG. KEPOLISIAN.
TIAP NEGARA MENENTUKANSUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN33
SUMBER HUKUM DANTATA URUTAN PERUNDANGUNDANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2004
UUD 1945 UNDANG-UNDANG/PERPU PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PRESIDEN PERATURAN DAERAH34
KEBIASAAN PRAKTEK KEPOLISIAN
UNDANG-UNDANG TDK PERNAH LENGKAP DAN SELALU KETINGGALAN OLEH PERKEMBANGAN MASYARAKAT. KEKURANGAN TSB. DICUKUPI OLEH HUKUM KEBIASAAN. HK. KEBIASAAN WALAUPUN TIDAK DIBENTUK OLEH BADAN PEMBUAT UNDANG-UNDANG, DLM KENYATAAN DITAATI DAN MASY. MENERIMA KAIDAHKAIDAH ITU SEBAGAI HUKUM. DEMIKIAN HALNYA DGN. KEBIASAAN PRAKTEK KEPOLISIAN.35
PERKEMBANGAN KAIDAH-KAIDAH DALAM MASYARAKATKAIDAH= UKURAN BAIK BURUK SUATU PERBUATAN KAIDAH HUKUM BERMULA DARI KAIDAH KESUSILAAN
KAIDAH KESUSILAAN TERDIRI DARI : Kaidah Kesusilaan perorangan , dan Kaidah Kesusilaan Masyarakat
KAIDAH HUKUM = KAIDAH KESUSILAAN MASYARAKAT YANG DIKUKUHKAN (Oleh Badan Pembuat Undang-undang)36
TRAKTAT/PERJANJIAN INTERNASIONAL
TRAKTAT MENGATUR HUBUNGAN ANTAR NEGARA PENINGKATAN BENTUK DAN INTENSITAS HUBUNGAN ANTAR NEGARA MENCAKUP JUGA KEPENTINGAN BERSAMA PEMBERANTASAN KEJAHATAN INTERNASIONAL DAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA.(DISPONSORI OLEH PBB) KERJASAMA ANTAR NEGARA DIBIDANG TUGAS KEPOLISIAN MERUPAKAN SUATU KEBUTUHAN , DAN UTK .ITU TRAKTAT MENJADI SUMBER HUKUM, YG. MENGATUR KOMPETENSI DAN HUBUNGAN KERJASAMA TERSEBUT.
37
YURISPRUDENSI
YURISPRUDENSI ADALAH KEPUTUSAN HAKIM YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG BERSIFAT TETAP DAN DIIKUTI OLEH HAKIM-HAKIM LAINNYA. HUKUM KEPOLISIAN MEMBERIKAN TEMPAT DAN PERANAN YANG PENTING BAGI KEPUTUSAN HAKIM . KEPUTUSAN HAKIM BERPENGARUH THD. PENGEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN.
38
ILMU PENGETAHUAN
Hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tetapi tidak ditemukan dalam Undang-undang, Kebiasaan praktek Kepolisian, Traktat dan Yurisprudensi, dapat dicari dalam Ilmu Pengetahuan, berupa pendapat pakar ilmu pengetahuan. Dalam praktek berupa nasihat atau fatwa dari ahli Ilmu Kepolisian dan/atau Saksi Ahli untuk bidang tertentu.*
39
SEKIAN UNTUK SESI 4
TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA.
40
SESI 5
ASAS-ASAS HUKUM KEPOLISIAN OBYEK HUKUM KEPOLISIAN
41
SESI 5: VI. ASAS-ASAS DAN OBYEK HK.KEPOLISIAN
ASAS-ASAS HUKUM KEPOLISIAN 1). Asas berarti prinsip atau garis pokok dari mana mengalir kaidah /garis hukum. 2). Asas berfungsi sbg. Batu ujian untuk menilai hukum positif. 3). Mengandung nilai &tuntutan etika yang menjiwai kaidah hukum positif.42
THE NINE PRINCIPLES OF POLICE DI INGGERIS
MERUPAKAN PANGKAL TOLAK DAN SUMBER DARI PERATURAN KEPOLISIAN DAN MERUPAKAN SIFAT HAKIKI DARI Kepolisian Inggeris DIMUAT DALAM HANDBOOK PETUGAS POLISI YAITU ;1. SBG. ALTERNATIF DARI REPRESIF DIADAKAN PREVENTIVE ACTION; 2. KUAT POLISI TERGANTUNG DARI PUBLIC OPINION DAN PUBLIC APPROVAL; 3.UTK. JAMIN PUBLIC APPROVAL PERLU DIJAMIN ADANYA KEADAAN DAN KERJASAMA MASY. DAN POLISI; 4. KESEDIAAN KERJASAMA DARI MASY. AKAN KURANGI PEMAKAIAN KUAT FISIK; 5. PERLU BUKTI KONTINYU DARI PENGABDIAN TERHADAP HUKUM YG. TDK BERAT SEBELAH; 6. PEMAKAIAN KUAT FISIK HANYA DILAKUKAN BILA AJAKAN, NASIHAT DAN PERINGATAN TIDAK MEMP. EFFECT DAN PEMAKAIAN KUAT FISIK HARUS SECARA MINIMAL. 7. HUB DGN MASY. PERLU TERUS DIPELIHARA TRADISI POLISI=RAKYAT DAN RAKYAT=POLISI; 8. TUGAS POLISI TERBATAS HANYA ITU -> TDK. MENCAMPURI TUGAS INSTANSI LAIN. 9. EFISIENSI DARI Polisi HANYA DPT .DIBUKTIKAN DGN. TDK ADANYA KEJAHATAN DAN DISORDER43
POLRI MEMILIKI TRI BRATA SEBAGAI PEDOMAN HIDUP DAN LANDASAN IDEAL FILSAFATI
ASAS-ASAS HUKUM KEPOLISIAN INDONESIAADALAH : 1). ASAS HUKUM NASIONAL; 2). ASAS KODIFIKASI; 3). ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA ; A. ASAS KEPASTIAN HUKUM; B. ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA C. ASAS KEPENTINGAN UMUM; D. ASAS KETERBUKAAN; E. ASAS PROPORSIONALITAS; F. ASAS PROFESIONALITAS G. ASAS AKUNTABILITAS
44
RASTRA SEWAKOTTAMA ABDI UTAMA NEGARA
VISI KESETIAAN KPD NEGARA VISI PENGABDIAN (Tanpa Pamrih) VISI KPENTINGAN NASIONAL
SATYA HAPRABU TANSATRISNA
TRI BRATA
NAGARA YANOTTAMA WARGA NEGARA UTAMA
VISI KETELADANAN SBG WARGA DLM: 1. MENGAGUNGKAN NEGARA 2. KEPATUHAN THDP HUKUM 3. MENJUNJUNG TINGGI HAM 4. KEMITRAAN VISI KERAKYATAN (Civilian Police) MISI: PROFESIONALISME
GINEUNG PRATIDINA
YANA ANUCASANA DHARMA WAJIB MENJAGA KETERTIBAN PRIBADI RAKYAT
BERORIENTASI KPD RAKYAT YG DILAYANI HANYAKEN MUSUH
Menjamin Kepentingan Rakyat Dlm Kehidupan Bermasy Berbangsa & Bernegara
AKTUALISASI DLM TUPO
1. HAR KAMTIBMAS 2. GAKKUM 45 3. LIN, YOM DAN YAN MA
OBYEK HUKUM KEPOLISIAN1) TUGAS POLISI HK. KEPOLISIAN DIAM (INRUST) OBYEK HK. KEPOL 2) ORGAN POLISI
3) HUBUNGAN ANTARA ORGAN POLISI DAN TUGASNYA
HK. KEPOL BERGERAK (IN BEWEGING)
46
OBYEK HK. KEPOL
MUATAN KONSEPSI KEPOLISIAN
47
MUATAN KONSEPSI KEPOLISIAN1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. LANDASAN IDEAL/FILSAFATI KEPOLISIAN TUJUAN KEPOLISIAN FUNGSI KEPOLISIAN TUGAS KEPOLISIAN KEDUDUKAN DAN SUSUNAN KEPOLISIAN ASAS-ASAS KEPOLISIAN WEWENANG DAN TG JWB KEPOLISIAN PEMBINAAN FUNGSI KEPOLISIAN DIATUR OLEH HUKUM KEPOLISIAN
9.
HUBUNGAN-2 KEPOLISIAN
UU KEPOLISIAN & UU/PERUUAN LAINNYA48
SESI 5
49
SESI 6 Obyek
Konsepsi Kepolisian sebagaiHukum Kepolisian (Bagian -1) LANDASAN IDEAL /FILSAFATI KEPOLISIAN FUNGSI KEPOLISIAN TUJUAN KEPOLISIAN
PERANAN KEPOLISIAN
50
LANDASAN IDEAL /FILSAFATI KEPOLISIANREFLEKSI FILSAFAT DARI PROSES TERPELIHARANYA TATANAN & NILAI DLM MASY MENGUNGKAPKAN BAHWA : EKSISTENSI POLISI (SBG. TUGAS & SBG ORGAN/INDIVIDU) DILAHIRKAN OLEH DAN DARI MASY SENDIRI. PERPOLISIAN == FUNGSI DARI MASY & PERKEMBANGAN MASY KEBERADAAN POLISI ERAT KAITANNYA DG DISIPLIN PRIBADI DARI MASYARAKAT. BRUCE SMITH: When organized society sets up a police force, it is from motives of selfdiscipline.51
FILSAFATI KEPOLISIAN adalah ungkapan kehendak rakyat
Ada perbedaan kehendak rakyat dari tiap negara perbedaan dalam filsafat kepolisiannya
52
INGGERIS : THE NINE PRINCIPLES OF THE ENGLISH POLICE
JEPANG : TRADISI SAMURAI DAN CONFUCIANISME MENJADI TULANG PUNGGUNG DARI KEPOLISIAN.INDONESIA : FILSAFATI KEPOLISIAN TRI BRATA RASTRA SEWAKOTTAMA NAGARA JANOTTAMA YANA ANUASANA DHARMA53
SUMBER : POLISI ADALAH FUNGSI DARI MASYARAKAT FILSAFAT DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT
PERPOLISIAN BERSIFAT PROGRESIF YANG SETIAP SAAT MELAKUKAN PENYESUAIAN (ADJUSTMENT) TERHADAP PERUBAHAN DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT YANG DILAYANINYA.54
VISUALISASI FILOSOFI KEPOLISIAN DALAM RANGKA SISTEM NILAI PEMBUKAAN UUD 19451. FILOSOFI PANCASILA FILOSOFI KEPOLVISI &
TRIBRATA
VISI & MISI POLRI FUNGSI& TUJUAN POLRI
2. VISI (WAWASAN) - NEG. KESATUAN RI
- WAWASAN NUSANTARA
WAWASAN
KEPOLISIAN NASIONAL
BENTUK & SUSUNAN POLRI METODA PEMOLISIAN ACUAN BERFIKIR BERSIKAP BETINDAK
KEPOL.3. MISI (MISSION) MELINDUNGI SEGENAP BANGSA & SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA
TUJUAN KEPOL.LANDASAN KONSTITUSIONAL POLRI
WUJUDKAN KAMDAGRIUUD 45, BAB XII TAP MPR VI / 2000 TAP MPR VII/2000 UU NO. 2/2002
KONSEP KAMDAGRI FORMAT TUPOK POLRI LEGITIMASI FUNG KEPOL DASAR KEWENANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
ORG/SATP OLRI PEJABAT POLRI
4. LANDASAN KONSTITUSIONAL : UUD 1945
TUJUAN KEPOL
55
RASTRA SEWAKOTTAMA ABDI UTAMA NEGARA
VISI KETAKWAAN KPD TUHAN YME VISI KESETIAAN KPD NEGARA VISI PENGABDIAN (Tanpa Pamrih) VISI KEPENTINGAN NASIONAL
SATYA HAPRABU TANSATRISNA
TRI BRATA
NAGARA YANOTTAMA WARGA NEGARA UTAMA
VISI KETELADANAN SBG WARGA NEGARA DLM: MENGAGUNGKAN NEGARA KEPATUHAN THDP HUKUM MENJUNJUNG TINGGI HAM KEMITRAAN VISI KERAKYATAN (Civilian Police) PROFESIONALITAS
GINEUNG PRATIDINA
YANA ANUCASANA DHARMA WAJIB MENJAGA KETERTIBAN PRIBADI RAKYAT
BERORIENTASI KPD RAKYAT YG DILAYANI HANYAKEN MUSUH
MISI: Menjamin Kepentingan Rakyat AKTUALISASI DLM TUPOK POLR Dlm Kehidupan Bermasy HAR KAMTIBMAS Berbangsa & BernegaraGAKKUM LIN, YOM DAN YAN MASY56
TUJUAN KEPOLISIAN SESI
6:
1) DLM SUATU MASYARAKAT YG BERBENTUK NEGARA, MAKA TUJUAN KEPOLISIAN MENGACU KEPADA TUJUAN NEGARA SBG PERWUJUDAN KONSTITUSIONAL DARI FALSAFAH/IDEOLOGI NEGARA.
FALSAFAH/ IDEOLOGI NEGARA
TUJUAN NEGARA
TUJUAN KEPOLISIAN
2) DENGAN DEMIKIAN, TIAP NEGARA MENPUNYAI TUJUAN KEPOLISIAN SENDIRI YG KHAS DAN TERKAIT DENGAN FALSAFAH/IDEOLOGI NEGARA DAN TUJUAN NEGARA. HAL TSB DPT DIKETAHUI DENGAN MEMPELAJARI KONSTITUSI DARI NEGARA YBS.
57
TUJUAN KEPOLISIAN DALAM UU No. 2 THN 2002 POLRI
MASY
MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERIMELIPUTI: TERPELIHARANYA KAMTIBMAS;
TERTIB DAN TEGAKNYA HUKUM; TERSELENGGARANYA PERLINDUNGAN, PENGAYOM & PELAYAN MASY. DGN JUNJUNG TINGGI HAMSUMBER: 1) 2) KONSIDERANS MENIMBANG HURUF b UU N. 2 TH. 2002 PASAL 4 UU NO. 2TH. 2002
58
FUNGSI KEPOLISIANFUNGSI KEPOLISIAN BAGIAN INTEGRAL DARI FUNGSI PEMERINTAHAN NEGARA
FUNGSI KEPOLISIAN
FUNGSI PERLINDUNGANMENJAMIN HIDUP DAN MILIK PERLINDUNGAN KEWENANGAN YG DI TENTUKAN MENURUT HUKUMMENEGAKKAN DAN MEMAKSAKAN HAK-HAK DAN KEWAJIBAN YG DI TENTUKAN MENURUT HUKUM59
DIMENSI FUNGSI KEPOLISIANDIMENSI POLITISFUNGSI KEPOLISIAN YG DIEMBAN OLEH LEMBAGA TINGGI NEGARA DLM RANGKA PENGAWASAN POLITIS (MPR-DPR-PRESIDENMA-IK
DIMENSI FUNGSI KEPOLISIAN
DIMENSI YURIDIS
FUNGSI KEPOLISIAN UMUMFUNGSI KEPOLISAN KHUSUS
DIMENSI SOSIOLOGIS
DIEMBAN OLEH BADAN-BADAN YG SECARA SWAKARSA DIBENTUK OLEH TUMBUH DAN BERKEMBANG DLM TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT60
FUNGSI KEPOLISIAN DLM DIMENSI YURIDIS
F.KEPOL UMUMLingkup kompetensi * Soal-soal * Orang * Tempat * Waktu
DILAKSANAKAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA RI. (POLRI) SBG LEMBAGA PEMERINTAHAN
F.KEPOL KHUSUSLingkup kompetensi * Soalsoal sesuai-uu
TUGAS ADMINISTRASI KHUSUS SESUAI DGN UNDANG-UNDANG YG MENJADI DASAR HUKUMNYA
F.KEPOL ADMINISTRATIFKHUSUS UTK MENGAWASI/MENEGAKKAN TINDAKAN-TINDAKAN ADMINISTRATIF
F.KEPOL YUDIKATIFKHUSUS MENGAWASI/MENEGAKKAN TINDAKAN-TINDAKAN YUDIKATIF61
29
TATARAN FUNGSI KEPOLISIAN*FUNGSI KEPOLISIANDIJABARKAN DLM BENTUK TUGAS-TUGAS DISETIAP TATARAN FUNGSI YG MERUPAKAN LINGKUP KOMPETENSI TERTENTU
* TATARAN FUNGSI KEPOLISIAN* PREVENTIF LANGSUNGTDK LANGSUNG (PREEMPTIF)ASAS-ASAS KEPOLISIAN
* REPRESIF
NON YUSTISIALYUSTISIAL
TUJUAN KEPOLISIAN
62
KETERKAITAN SUBSTANSI ANTARA FUNGSI KEPOLISIAN, TUJUAN KEPOLISIAN DAN TUGAS POKOK Fungsi Kepolisian = Tujuan Kepolisian Har Kamtibmas ----- Harkamtibmas Gakkum ----- Gakkum Lin.Yom, Yan ----- Lin,Yom,Yan = Tugas Pokok = Harkamtibmas Penegakkan Hukum Lin,Yom,Yan Mas Tugas-tugas: Preventif Represif Lin,Yom,Yan63
PERANAN KEPOLISIAN
Secara filosofis : TATA TENTERAM =>KARTA RAHARJA Secara politis dan yuridis: SEBAGAI ALAT NEGARA :Har kamtibmas, Gakkum, Lin,yom,Yan dlm rangka Har Kamdagri (UU No.2 /2002 Psl. 5 ayat (1). SEBAGAI KEPOLISIAN NASIONAL PERAN LAIN SESUAI KETENTUAN PERUUAN. Legitimasi : TAP MPR VI/2000 & TAP MPR VII/2000 DAN UUD 1945.
64
29
Sesi 6
65
66
67
68
69
SESI 7 Konsepsi Kepolisian Bag.2
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN; TUGAS,WEWENANG, TG.JAWAB ; ASAS-ASAS KEPOLISIAN ; PEMBINAAN FUNGSI KEPOLISIAN; HUBUNGAN-HUBUNGAN KEPOLISIAN.
70
POLEMIK YANG SEDANG BERKEMBANG
TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN POLRI ----FENOMENA BAHWA FUNGSI KEPOLISIAN = FUNGSI YANG SANGAT STRATEGIK DLM. PEMERINTAHAN NEGARA SILAHKAN DIBACA UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN NO.2/200271
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN.
SUSUNAN:
POLRI ADALAH KEPOLISIAN NASIONAL YG. MERUPAKAN SATU KESATUAN DLM. LAK PERANNYA. ( Psl.5 ayat(2) UU No.2 /2002. MELIPUTI SELURUH WILAYAH NEGARA R.I.(psl.6(1). DAERAH HUKUM MENURUT KEPENTINGAN LAK. TUGAS KEPOLISIAN.[ Psl. 6 (2) ] SUSUNAN ORG. &TATA KERJA DISESUAIKAN DGN. KEPENTINGAN LAK.TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN.(Psl.7)
72
KEDUDUKAN KEPOLISIAN
POLRI BERADA DIBAWAH PRESIDEN [Psl. 8(1) ] KAPOLRI BERTANGGUNG JAWAB KPD. PRESIDEN SESUAI PERATURAN PERUUAN [Psl. 8(2) ] KAPOLRI MENETAPKAN, MENYELENGGARAKAN, DAN MENGENDALIKAN BIJAK TEKNIS KEPOLISIAN [Psl.9 (1). KAPOLRI LAKS.TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ATAS: --GIAT OPSNAL KEPOLISIAN ,DAN -- BINPUAN POLRI.[ Psl. 9 (2). Tanggung jawab laks. Tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki. [Psl. 10 (1). KAPOLRI DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH PRESIDEN DGN. PERSETUJUAN DPR.[ Psl. 11 (1)
73
TUGAS KEPOL NEGARA RIPASAL 4TUJUAN KEPOLISIAN
PASAL 13TUGAS POKOK 1. HAR KAMTIBMAS 2. GAKKUM 3. LIN, YOM YAN KPD MASY.
PASAL 14TUGAS-TUGASPREVENTIF PREEMPTIF REPRESIF TUGAS LAIN SESUAI KET. PERAT PER UU-AN
WUJUDKAN KAMDAGRI
Ketiga esensi TUGAS POKOK bersifat simultan dan tidak bersifat hierarkhis. Setiap esensi mengandung esensi lainnya.
74
70
WEWENANG KEPOLISIAN (POLICE AUTHORITY] HAK & KEWAJIBAN UTK BERTINDAK DAN TDK BERTINDAK SESUAI LINGKUNGAN KUASA HUKUM.
WEWENANG POLRI DLM UU NO. 2 TAHUN 2002
1.
WEWENANG SECARA UMUM (PSL 15 AYAT (1) (BERSUMBER DARI KEWAJIBAN UMUM KEPOLISIAN)
2.3. 4. 5.
WEWENANG SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN LAINNYA (PSL 15 AYAT (2)WEWENANG DLM PROSES PIDANA (PSL 16 AYAT (1) DAN (2) LINGKUNGAN KUASA TEMPAT PSL. 17 DISKRESI (PSL 18 AYAT (1) DAN (DUA)
75
10
LINGKUNGAN KUASA BERLAKUNYA HUKUM
VAN VOLLENHOVEN:
GROND GEBIED & PERSONEN GEBIED Lingkungan kuasa tempat dan orang LOGEMANN : TIJDS GEBIED; RUIMTE GEBIED; ZAKEN GEBIED Lingkungan kuasa waktu, ruang/tempat dan soal-soal.HANS KELSEN : TEMPORAL SPHERE(SPHERE OF TIME)Waktu TERRITORIAL OF SPHERE( SPHERE OF SPACE) - Ruang/tempat PERSONAL SPHERE - Orang/manusia MATERIAL SPHERE - Soal-soal
DRS. SOEBROTO BROTODIREDJO SH. MATRA KAWASAN, - TEMPAT/RUANG MATRA MANUSIA, - ORANG MATRA IKHWAL, - SOAL-SOAL MATRA WARSA - WAKTU76
LINGKUNGAN KUASA POLRI
LINGK. KUASA SOAL-SOAL (ZAKEN GEBIED):
Melakukan penyelidikan dan penyidikan thd. Semua tindak pidana sesuai dgn. HAP dan peraturan perundang-undangan lainnya.(Pasal 14 ayat 1 huruf g). Ketentuan dalam Undang-undang khusus/tertentu tidak mengurangi kewenangan Polri tsb. Hanya dalam pelaksanaannya digunakan asas subsidiaritas. Secara umum Lk. Soal-soal ada dalam UU no.2/2002 Pasal. 13, 14, 15 dan 1677
LINGKUNGAN KUASA ORANG (PERSONEN GEBIED)
KEWENANGAN POLRI UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN KEPOLISIAN
TERHADAP SETIAP ORANG YANG DIKENAKAN KETENTUAN DALAM KUHP: Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8. PENGECUALIAN THD. ORANG YANG: (Pasal 9 KUHP) Memiliki kekebalan mutlak sesuai Hk. Internasional.(Kepala Negara, Pejabat Diplomatik(Duta), Menteri Luar Negeri, Diplomat dalam perjalanan dari/ke negara lain, Wakil resmi badan internasional). Memiliki kekebalan relatif sesuai peraturan perundang-undangan.(Angg.MPR, DPR tidak dapat dituntut atas pernyataannya dalam rapat; Tindakan Kepolisian thd. Angg.MPR, DPR/Pejabat Negara harus seijin Presiden.
78
LINGKUNGAN KUASA TEMPAT (RUIMTE GEBIED)
POLRI adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan perannya. (UU No.2/2002 Pasal 5 ayat 2). POLRI dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia(UU No.2/2002 Pasal 6(1) Wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Batas Wilayah Negara Republik Indonesia ditetapkan dgn UU No.4/Prp/1960 Tentang Perairan Indonesia.79
DILUAR BATAS WILAYAH
POLRI DAPAT BERTINDAK:
1 . Didalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia (Pasal 3 KUHP). 2. Dilaut bebas terhadap bajak laut (Pasal 4 sub4 KUHP). 3. Didaerah Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri berdasarkan hukum internasional. 4. Kasus Hot pursuit(pengejaran tanpa henti sampai masuk wilayah negara tetangga) berdasarkan hukum internasional.80
DIDALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA , POLRI TIDAK DAPAT BERTINDAK
1.DI KEDUTAAN BESAR ASING DI INDONESIA, TANPA IJIN DUBES YBS. 2. DI KAPAL PERANG ASING YANG BERADA DI WILAYAH INDONESIA, TANPA IJIN KOMANDAN KAPAL PERANG TSB. 1 DAN 2 BERDASARKAN HK. INTERNASIONAL81
Lingkungan kuasa waktu (Tijds gebied)
Pada prinsipnya wewenang melekat pada tugas,sehingga selama anggota Polri mengemban tugas maka selama itu pula memiliki kewenangan kepolisian. Kewenangan berakhir bila ada pemberhentian tugas. Pengaturan jam dinas tidak mengurangi kewenangan kepolisian. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan hapus karena lewat waktu . (KUHP Pasal 78 AYAT 1).82
TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN(POLICE ACCOUNTABILITY)
NETRAL DLM KEHIDUPAN POLITIK
TG JAWAB POLITIK (PASAL 28)
TDK MELIBATKAN DIRI PADA GIAT POLITIK PRAKTIS TDK GUNAKAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH TUNDUK PADA KEKUASAAN PERADILAN UMUM
TG JAWAB HUKUM (PASAL 29) TG JAWAB MORAL (PASAL 23)
SUMPAH ATAU JANJI ANGGOTA POLRI
TG JAWAB PROFESI (PASAL 34)
KODE ETIK PROFESI
PP NO. 2 TH 2003 (PERATURAN DISIPLIN POLRI)
TG JAWAB KEDINASAN(PASAL 27)
83
12
ASAS-ASAS KEPOLISIANLEGALITAS KEWAJIBAN PREVENTIF PARTISIPASI SUBSIDIARITAS OPPORTUNITAS84
PEMBINAAN FUNGSI KEPOLISIANKEPOLISIAN = PROFESI: A. Menggunakan pengetahuan dgn.spesialisasi/keahlian B. Persyaratan minimal sebelum masuk C. Kebebasan mengembangkan teknik, ttpi prosedur umum distandarisasi. D. Skrining yang tegas dan teliti E. Ada Kode Etik, F. Pengakuan oleh Masyarakat,.85
PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESI[ Psl.31 -36 ]PEMBINAAN ETIKA PROFESI DAN PENGEMBANGAN PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG TEKNIS KEPOLISIAN MELALUI ; DIKLAT DAN PENUGASAN BERJENJANG DAN BERLANJUT. KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN
86
HUBUNGAN-HUBUNGAN KEPOLISIAN
HUBUNGAN DAN KERJASAMA DIDLM NEGERI DAN DILUAR NEGERI DLM.NEGERI UNSUR PEMDA, GAKKUM, BDN, LEMBAGA ,INSTANSI LAIN , MASY, KEMBANGKAN ASAS PARTISIPASI DAN SUBSIDIARITAS LUAR NEGERI KERJASAMA BILATERAL ATAU MULTILATERAL87
SEKIAN SESI 7
TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA
88