OLEH :

HARTINI AMIN, S.Sos., M.Si

PENGANTAR

BATASAN KEBIJAKAN SOSIAL

DEFINISI ANALISIS KEBIJAKAN

SOSIAL

TUJUAN KEBIJAKAN SOSIAL

MODEL ANALISIS KEBIJAKAN

Negara2 barat, kebijakan sosial sebagianbesar menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena sebagian besar dana yang digunakandihimpun dari masyarakat melalui pajak.

Setelah terjadinya pergeseran paradigmadalam ketatanegaraan dan kebijakan publikdari government(pemerintah) ke governance (tatakelola pemerintahan), kebijakan sosialdipandang bukan lagi dominasi pemerintah.

Makna publik juga bergeser dari “penguasaorang banyak” yg identik dengan pemerintahke bagi “kepentingan orang banyak” yang identik dengan stakeholder/pemangkukepentingan.

Para analisis kebijakan dan kelompok pemikiryg independent muncul sebagai profesi baruyang berperan mengkritisi suatu kebijakankemudian mengajukan saran2 perbaikan demiterwujudnya good governance.

Kebijakan sosial adalah seperangkattindakan, kerangka kerja(framework), petunjuk, rencana, peta atau strategiyang dirancang untuk menterjemahkanvisi politis pemerintah atau lembagapemerintah kedalam program dantindakan untuk mencapai tujuantertentu di bidang kesejahteraan sosial.

Menyangkut orang banyak, makakebijakan sosial identik dengankebijakan publik.

Memuat kata sosial, kebijakan sosialmencakup bidang2 kemasyarakatan/bidang sosial sepertikesehatan, pendidikan, perumahanbahkan makanan.

Kebijakan sosial adalah tentangkebijakan artinya meskipunkebijakan sosial bersentuhandengan bidang sosial namun iamemiliki fokus pada kebijakan.

Elemen utama kebijakan adalahtujuan, proses implementasi danpencapaian hasil suatu inisiatif ataukeputusan kolektif baik dalam skalamakro(departemen pemerintah) atau mikro (lembaga pelayanansosial).

Meski berurusan dengan makanan, perkembangan anak atau kesehatannamun implementasinya dalambentuk regulasi dan dstribusimakanan, pendidikan dan pelayanansosial untuk membantu kesulitananak ataupun kebijakan tentangpromosi kesehatan atau perawatankesehatan(JSK)

Dunn ahli kebijakan publik mendefinisikan AKS sebagai bagian dari ilmu sosial terapan yang

menggunakan berbagai metode penelitian danargumentasi untuk menghasilkan informasi yang

relevan dalam menganalisis masalah2 sosialyang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu

kebijakan.

Quade, AKS adalah suatu jenis penelaahan ygmenghasilkan informasi yg dapat dijadikandasar2 pertimbangan bagi para pembuatkebijakan dalam memberikan penilaian2 terhadap penerapan kebijakan sehingga

diperoleh alternatif2 perbaikannya.

Suharto ; AKS adalah usaha yang terencana dansistematis dalam membuat analisis atauasesmen akurat mengenai konsekuensi2

kebijakan sosial baik sebelum maupun sesudahkebijakan tersebut diimplementasikan

Kegiatan penganalisiankebijakan dapat bersifatformal yang melibatkanpenelitian mendalamterhadap isu atau masalah2 yang berkaitan denganevaluasi suatu program yang akan maupun telahdilaksanakan.

Beberapa kegiatan analisiskebijakan sosial dapat pula bersifat informal yang melibatkan tidak lebih darisekedar kegiatan berfikirsecara cermat dan hati2 mengenai dampak2 kebijakan terhadapkehidupan masyarakat

Kebijakan sosial berorientasi padadua hal yang saling berkaitan yakni

1. Pemecahan masalah sosial ; mengusahakan atau mengadakanperbaikan karena ada suatukondisi yang tidak diharapkanatau kejadian yang bersifatdestruktif atau patologis yang menganggu dan merusak tatananmasyarakat.

1. Pemenuhan kebutuhan sosial ; menyediakan pelayanan2 sosialyang diperlukan, baik adamasalah ataupuntidak/pencegahan (mencegahterjadinya, mencegah tidakterulang atau mencegah agar tidak meluas).

Tujuan kebijakan sosial secara umum :

1. mengantisipasi, mengurangi ataumengatasi masalah2 sosial yg terjadi dimasyarakat

2. Memenuhi kebutuhan2 individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yg tidak dapatdipenuhi secara mandiri.

3. Meningkatkan hubungan intrasosialmanusia dengan mengurangi kedisfungsiansosial individu atau kelompok ygdisebabkan oleh faktor2 internal-personal maupun eksternal- struktural

4. Meningkatkan situasi dan lingkungan sosialekonomi yg kondusif bagi upayapelaksanaan peranan2 sosial danpencapaian kebutuhan masyarakat sesuaidengan hak, harkat dan martabatkemanusiaan.

5. Menggali, mengalokasikan danmengembangkan sumber2 kemasyarakatandemi tercapainya kesejahteraan sosial dankeadilan sosial.

David Gill mengembangkan 3 kerangka acuan dalam pencapaiantujuan kebijakan sosial :

1. Pengembangan sumber2 ; meliputipembuatan keputusan2 masyarakatdan penentuan pilihan2 tindakanberkenaan dengan jenis, kualitasdan kuantitas pelayanan2 dalammasyarakat

1. Pengalokasian status ; menyangkutpeningkatan dan perluasan aksespada seluruh anggota masyarakat, tanpa ada diskriminasi danpemerataan kesempatan yang samadalam setiap aspek kehidupan

1. Pendistribusian hak ; menunjukpada perluasan kesempatan individudan kelompok dalam mengontrolsumber2 material dan nonmaterial secara adil.

Dunn mengemukakan 3 model analisiskebijakan

1. Prospektif ; bentuk analisis kebijakanyang mengarahkan kajiannya padakonsekuensi2 kebijakan sebelum suatukebijakan diterapkan. (model prediktif).

2. Retrospektif ; analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat2 kebijakansetelah suatu kebijakandiimplementasikan (model evaluatif)

3. Integratif ; model perpaduan antaraprediktif dan evaluatif (model komrehensif/holistik), karena analisisdilakukan terhadap konsekluensi2 kebijakan yang mungkin timbul baiksebelum maupun sesudah suatukebijakan direalisasikan.

Dan seandainya pohon-pohon di bumimenjadi pena dan lautan (menjadi tinta), ditambahkan

kepadanya tujuh lautan lagi (setelah keringnya), niscayatidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat

Allah.

(Q.S. Lukman ; 27)