dokumen laporan akhir - rsud dr soedono...laporan akhir survei indeks persepsi korupsi rumah sakit...
TRANSCRIPT
PT. MITRA KUALITAS UTAMA
DOKUMEN
LAPORAN AKHIR
Survei Indeks Persepsi Korupsi
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedono Madiun
Tahun 2019
Jl. dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
MADIUN 63116
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
2Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur kami persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan
karunia-Nya sehingga Laporan Survei Indeks Persepsi Korupsi ini bisa diselesaikan dengan
baik. Laporan Survei Survei Indeks Persepsi Korupsi ini disusun berdasarkan hasil Survei
Indeks Persepsi Korupsi tahun 2019 yang dilakukan di RSUD dr. Soedono Madiun. Laporan ini
dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan RSUD
dr. Soedono Madiun.
Laporan akhir ini merupakan atau sebagai alat bukti / bahan evaluasi bagi semua pihak yang
terkait dengan pelaksanaan kegiatan Survei Indeks Persepsi Korupsi yang dilakukan di RSUD
dr. Soedono Madiun. Dari hasil Penilaian indeks persepsi korupsi ini diharapkan RSUD dr.
Soedono dapat semakin meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Demikian laporan akhir ini kami susun, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Madiun, 27 Juni 2019
PT. Mitra Kualitas Utama
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
3Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................................................1
DAFTAR ISI ............................................................................................................................2
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................4 1.1 Latar Belakang .........................................................................................4 1.2 Tujuan dan Manfaat .................................................................................5 1.3 Lingkup Kegiatan .....................................................................................6 1.4 Hasil yang Diharapkan .............................................................................6
BAB II PROFIL RSUD dr. SOEDONO Madiun ....................................................................8
BAB III METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN …………… ……………………… 10 3.1 Kajian Teoritis ...................................................................................... 10 3.1.1 Teori dan Dasar Hukum Korupsi ...................................................11 3.1.2 Survei dan Pengukuran Indeks Persepsi Korupsi ...........................13 3.2 Metode Penelitian ..................................................................................13 3.2.1 Umum.............................................................................................13 3.2.2 Populasi dan Sampel ......................................................................14 3.2.3 Jenis Data, Teknik Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data ..17 3.2.4 Variabel dan Indikator....................................................................18 3.2.5 Metode Pengolahan Survei IPK .....................................................21
BAB IV ANALISA DATA HASIL PENELITIAN ...............................................................23 4.1 Gambaran Umum Responden Pasien (Pelanggan) .................................25 4.2 Analisa Indeks Persepsi Korupsi lingkup peleyanan pelanggan (pasien) 29 4.3 Indeks Persepsi Korupsi Berdasarkan karakteristik Responden ............31 4.4 Gambaran Umum Responden Rekanan .................................................83 4.5 Indeks Persepsi Korupsi lingkup Pengadaan Barang dan Jasa...............84 4.6 Indeks Persepsi Korupsi berdasarkan karakteristik responden rekanan .90
BAB V PENUTUP ...............................................................................................................108 5.1 Kesimpulan ..........................................................................................108
5.2 Rekomendasi ........................................................................................109 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
4Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Transparency International (TI) dalam Corruption Perception
Index (2017), Indonesia telah konsisten dalam pemberantasan korupsi, namun
terhambat oleh masih tingginya korupsi di sektor penegakan hukum dan politik.
Tanpa kepastian hukum dan pengurangan penyalahgunaan kewenangan politik,
kepercayaan publik terhadap pemerintah akan turun dan memicu memburuknya
iklim usaha di Indonesia.
Kondisi korupsi yang masih tinggi tersebut menyebabkan Pemerintah
Indonesia melakukan perbaikan-perbaikan dalam tata kelola pelayanan publik dan
ternyata mampu menaikkan skor Indonesiadari 37 menjadi 38 di tahun 2018 dan
menempati urutan 89 dari 180 negara yang diukur. Skor Indonesia tetap, tetapi
turun 6 peringkat dari tahun sebelumnya. Skor CPI berada pada rentang 0-100. 0
berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti
dipersepsikan sangat bersih.
Corruption Perception Index (CPI) merupakan indeks komposit yang
mengukur persepsi pelaku usaha dan pakar terhadap korupsi di sektor publik, yaitu
korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan politisi.
Sejak diluncurkan pada tahun 1995, CPI telah digunakan oleh banyak negara
sebagai rujukan tentang situasi korupsi dalam negeri dibandingkan dengan negara
lain.
Tabel 1.1 Indeks Persepsi Korupsi negara se-Asia Tenggara
Peringkat Negara IPK 2018
IPK 2017
IPK 2016
3 Singapore 85 84 84
31 Brunei Darusalam 63 62 58
61 Malaysia 47 47 49
105 Timor Leste 35 38 35
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
5Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
89 Indonesia 38 37 37
99 Thailand 36 37 35
117 Vietnam 33 35 33
99 Philipina 36 34 35
132 Myanmar 29 30 28
132 Laos 29 29 30
161 Kamboja 20 21 21
Berdasarkan data yang disajikan oleh CPI, Indonesia menunjukkan kenaikan
dalam pemberantasan korupsi dari tahun lalu meskipun belum signifikan. Kondisi
korupsi tersebut masih tergolong tinggi sehingga perlu ada perbaikan-perbaikan
dalam tata kelola pelayanan publik.
RSUD dr. Soedono Madiun sebagai rumah sakit pemerintah berupaya
mencegah adanya tindakan korupsi dalam penyelenggaraan kegiatan khususnya
kegiatan layanan kepada masyarakat dan penyediaan barang dan jasa. Pada tahun
2018, RSUD dr. Soedono Madiun telah mengukur Indeks Persepsi Korupsi dari
responden yang mendapatkan pelayanan. Penilaian Indeks Persepsi Korupsi ini
diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan.
Untuk menjaga kepatuhan regulasi, RSUD dr. Soedono Madiun berupaya
terus konsisten mengukur Indeks Persepsi Korupsi setiap tahunnya. Di tahun 2019
ini RSUD dr. Soedono Madiun melakukan penelitian Indeks Persepsi Korupsi.
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan
metode survei. Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat yang mempunyai
kaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pelayanan
publik serta rekanan penyedia barang dan jasa.
1.2. Tujuan dan Manfaat
Tujuan dari survei Indeks Persepsi Korupsi ini adalah untuk Memenuhi Zona
Integritas dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi) dan
untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan di
Sumber: www.transparancy.org
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
6Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
RSUD dr. Soedono madiun sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam
rangka peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan serta mewujudkan
pelaksanaan penyelenggaraan negara yang bebas korupsi. Manfaat survei ini
adalah sebagai bahan pertimbangan dalam menyelenggarakan pelayanan yang
bersih, akuntabel dan transparan.
1.3. Lingkup Kegiatan
Detail lingkup kegiatan survei Indeks Persepsi Korupsi RSUD dr. Soedono
djelaskan sebagai berikut:
Tabel 1.2 Lingkup kegiatan survei
Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan bagian dari kajian
menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan sebagai referensi
pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. Survei
yang akan dilaksanakan di RSUD dr. Soedono Madiun ini akan dilaksanakan oleh
PT. Mitra Kualitas Utama.
1.4. Hasil yang Diharapkan
Hasil survei ini nantinya diharapkan memperoleh suatu Indeks yang
menggambarkan Persepsi Korupsi dari masyarakat pengguna layanan dan rekanan
penyedia barang dan jasa RSUD dr. Soedono Madiun.
No. LINGKUP PENYUSUNAN
1. Survei Pendahuluan / Pengumpulan data
2. Penyusunan design survei
3. Penyusunan Kuesioner
4. Pembahasan dan finalisasi kuesioner
5. Rekruitmen, Pembekalan Surveior
6. Pengumpulan data / wawancara
7. Pengolahan data
8. Penyusunan draft laporan
9. Revisi dan penyempurnaan laporan
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
7Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
BAB II
PROFIL RSUD dr. SOEDONO MADIUN
1.1. Umum
RSUD dr. Soeono Madiun adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah
kelas B di Provinsi Jawa Timur yang berada di bagian Barat - Selatan dari pusat
Ibukota Provinsi Jawa Timur. Ijin Operasional RSUD dr. Soedono Madiun nomor
P2T / 7 / 03.22 / 02 / VI / 2017 tanggal 5 Juni 2017 dengan masa berlaku 5 (lima)
tahun. RSUD dr. Soedono Madiun ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan
Regional dengan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.02.2 / Menkes /
391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional dan
ditetapkan dengan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/359 / KPTS /
013/2015 tentang Pelaksanaan Regional Sistem Rujukan Provinsi Jawa Timur
sebagai rumah sakit rujukan RSUD dr. Soedono Madiun selimut wiayah kerja
Badan Perwakilan Wilayah I (Baperwil) di Madiun. Sebagai rumah sakit rujukan
regional RSUD dr. Soedono Madiun memiliki 2 (dua) layanan unggulan yaitu
Haemodialisa dan Unit Stroke.
Sebagai Pelayanan Publik RSUD dr. Soedono Madiun melaksanakan
pelayanan prima di segala bidang, meliputi :
1. Pelayanan cepat, tepat, berkualitas dan transparan
2. Sistem Pelayanan terpadu (Pelayanan medis, penunjang medis dan penunjang
non medis)
3. Adanya Standar Prosedur Operasional yang jelas.
Untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dan mengikuti
perkembangan dunia kesehatan, peningkatan Status RSUD dr. Soedono Madiun
berubah menjadi Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas
Islam Indonesia Jogjakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor YM.01.06 / III / 7351 / 10 tanggal 2 Desember 2010.
RSUD dr Soedono Madiun terus menerus berbenah untuk meningkatkan Kualitas
Pelayanannya, tahun 2015 RSUD dr. Soedono Madiun mendapatkan sertifikat
Akreditasi Rumah Sakit dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) sebagai
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
8Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
pengakuan bahwa RSUD dr. Soedono telah memenuhi Standar Akreditasi Rumah
Sakit dan dinyatakan Lulus Tingkat Paripurna.
Pada tahun 2017 RSUD dr. Soedono Madiun memperoleh penghargaan Top
8 stand terbaik dalam acara Gelar Pameran dan Simposium Pelayanan Publik
Provinsi Jawa Timur dan Piagam penghargaan dalam penerapan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dengan predikat Kategori
“A” (memuaskan).
2.2. VISI & MISI RSUD dr. Soedono Madiun
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor: 445/447/303/2015, Visi dan Misi
RSUD dr. Soedono adalah sebagai berikut:
VISI
“Menjadi Rumah Sakit Pilihan Utama Seluruh Lapisan Masyarakat dan
Rumah Sakit Pendidikan yang Unggul”
MISI
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan yang profesional dan bermutu
serta berorientasi pada kepuasan masyarakat
2. Menyelenggarakan Rumah Sakit Pendidikan dan mengembangkan budaya
ilmiah di bidang kedokteran dan perumahsakitan
MOTO
“Kepuasanmu adalah senyumku”
FALSAFAH
“ Kami layani masyarakat secara profesional dan terbaik”
NILAI
1. Komitmen
2. Kebersamaan
3. Keterbukaan
4. Kejujuran
5. Kepedulian
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
9Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
RSUD dr. Soedono Madiun merupakan salah satu satuan kerja di daerah yang
banyak berhubungan dengan layanan kesehatan kepada masyarakat seperti :
1. Instalasi Rawat Jalan (IRJA),
2. Instalasi Rawat Darurat (IRD),
3. Instalasi Rawat Inap (IRNA),
4. Pelayanan Penunjang.
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
10Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
BAB III
METODOLOGI PELAKSANAAN
3.1. Kajian Teoritis
3.1.1. Teori dan Dasar Hukum
Korupsi berasal dari kata Corruption yang berarti kerusakan.
Menurut Kamus Istilah Hukum Latin Indonesia Corruption berarti
penyogokan. Korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk. Sedangkan
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi adalah penyelewengan atau
penggelapan (uang Negara atau perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi
atau orang lain. Korupsi juga dapat diartikan sebagai suatu tindak pidana
yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta
perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan
keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan
kepentingan rakyat.
Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, yang jika
dilihat dari struktrur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda,
tetapi pada hakekatnya mempunyai makna yang sama. Kartono (1983)
memberi batasan korupsi sebagi tingkah laku individu yang
menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan
pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.
Definisi paling sederhana dari korupsi adalah penyalahgunaan
kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok (World Bank &
IMF). Berdasar pandangan hukum, dikatakan korupsi bila memenuhi
unsur-unsur: perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan,
kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau
korporasi, dan unsur terakhir adalah merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara.
Sedangkan menurut Alatas dalam Korupsi Musuh Bersama (2004)
menyebutkan “corruption is the abuse of trust in the interest of private
gain”. Pengertian menurut Alatas dapat diartikan bahwa korupsi adalah
penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi.
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
11Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
Dalam bukunya, Danil, E (2011) menyimpulkan bahwa tindakan korupsi
merupakan tindakan yang melanggar norma-norma tugas, kesejahteraan,
dan kerahasiaan serta mengabaikan dampak dari tindakan tersebut karena
menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum.
Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong
mengatakan bahwa suatu tindakan dikatakan sebagai tindakan korupsi
jika seseorang atau individu melakukan pelanggaran dengan
menggunakan kekuasaannya untuk memperoleh keuntungan pribadi
dengan mengorbankan kepentingan orang lain.
Dalam Kamus Lengkap Oxford (The Oxford Unabridged
Dictionary) korupsi didefinisikan sebagai penyimpangan atau perusakan
integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau
balas jasa. Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan World Bank,
korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi
(the abuse of public office for private gain).
Definisi lengkap korupsi menurut Asian Development Bank (ADB)
adalah korupsi melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik
dan swasta, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum
memperkaya diri mereka sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan
mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut,
dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka ditempatkan.
Dengan melihat beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa
korupsi secara implisit adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan
atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau
manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan
kepentingan umum.
Dari beberpa definisi tersebut juga terdapat beberapa unsur yang
melekat pada korupsi. Pertama, tindakan mengambil, menyembunyikan,
menggelapkan harta negara atau masyarakat. Kedua, melawan norma-
norma yang sah dan berlaku. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau
wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. Keempat, demi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
12Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga
instansi tertentu. Kelima, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun
negara.
Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah
dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo.UU No.
20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan
kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat
dikelompokkan; kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan
dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam
pengadaan, gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci
mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi
(KPK, 2006: 19-20).
Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi
adalahtindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri
sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara.
Ada tujuh tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu:
a. Kerugian keuangan negara
b. Suap menyuap
c. Penggelapan dalam jabatan
d. Pemerasan
e. Perbuatan curang
f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
g. Gratifikasi
Berikut ini adalah dasar hukum korupsi di Indonesia:
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran
negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001
tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.
c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
informasi publik
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
13Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan zona
integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan
melayani
f. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik lndonesia
Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa
g. Pemerintah Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2015-2019
3.1.2 Survei dan Pengukuran Indeks Persepsi Korupsi
Pelaksanaan survei semula dilakukan pada tanggal 28 November s/d
1 Desember 2019, dengan mengambil tempat di RSUD dr. Soedono
dengan jumlah responden total sebesar 350.
3.2. Metode Penelitian
3.2.1 Umum
Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode
deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan
untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa
membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain
yang digunakan dalam penetian tersebut (Sugiyono:2003).
Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada
dengan menggunakan angka-angka untuk mencandarkan karakteristik
individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian
(Syamsudin & Damiyanti: 2011).
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
14Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
3.2.2 Populasi dan Sampel
3.2.2.1 Populasi dan Jumlah Sampel
Survei Indeks Persepsi Korupsi dilaksanakan di bulan Mei
2019 di lingkungan RSUD dr. Soedono Madiun dengan pelanggan
(pasien) dan rekanan (penyedia barang dan jasa) sebagai populasi
eksternal yang berkaitan langsung dengan mekanisme pembayaran
dan penagihan di RSUD dr. Soedono Madiun. Populasi pelanggan
meliputi:
1. Rawat Inap
2. Rawat Jalan/Poli
3. Instalasi Gawat Darurat
4. Unit Penunjang (laboratorium dan radiologi)
Populasi rekanan penyedia barang dan jasa meliputi:
1. Supplier obat dan alat kesehatan
2. Jasa Konsultasi/vendor
3. Supplier non obat/alat kesehatan
4. Jasa Kontraktor
5. Jasa Outsourcing
Penentuan jumlah sampel yang akan diambil dalam survei ini
merujuk pada tabel jumlah populasi dan sampel berdasarkan Tabel
Krejcie dan Morgan sesuai referensi Permenpan No. 14 Tahun 2017
(Tabel 3.2). Total jumlah pasien RSUD dr. Soedono Madiun tahun
2018 sebanyak 392.057 pasien. Sesuai Tabel Krejcie dan Morgan, maka
total sampel yang diambil untuk Survei Indeks Persepsi Korupsi minimal
sebanyak 384 responden (Tabel 3.1).
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
15Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
Tabel 3.1 Tabel Krejcie dan Morgan
Tabel 3.2 Jumlah sampel responden RSUD dr. Soedono 2019
Adapun rencana sebaran untuk rawat inap sesuai hasil perhitungan dapat
dilihat sebagai berikut (Tabel 3.3):
Tabel 3.3 Rencana sebaran responden unit rawat inap Nama Ruang Rawat Inap Jumlah responden
Wijaya Kusuma 5 High Care Wijaya Kusuma 1 Merpati 7 Melati 2 Unit Stroke 2 ICU/ICCU 2 Mawar 2 TOTAL 21
Instalasi Pasien/tahun Sampel
Rawat Inap 20752 21
Rawat Jalan 202695 205
Rawat Darurat 45708 46
Laboratorium 82395 84
Radiologi 27250 28
Total 392057 384
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
16Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
Sementara untuk di Rawat Jalan, pengambilan data responden
disebar baik di lokasi poliklinik, maupun pada pasien-pasien yang
juga menjalani layanan penunjang seperti Laboratorium,
Apotek/Farmasi, dan Radiologi. Titik pengambilan sampel
direncanakan sebagai berikut:
Tabel 3.4 Rencana sebaran responden unit rawat jalan Lokasi Layanan Jumlah responden
Poli Interne/Penyakit Dalam 47 Poli Jantung 26 Poli Rehab Medik 5 Poli Bedah Ortopedi 15 Poli Bedah Syaraf 4 Poli Mata 13 Poli Bedah Umum 9 Poli Bedah Urologi 11 Poli THT 2 Poli Gigi dan Mulut 5 Poli Kulit dan Kelamin 4 Poli Paliatif Nyeri 23 Poli Paliatif Jiwa 14 Poli Kebidanan/Kandungan 4 Poli Saraf 6 VCT 5 Poli Lain-lain (PTRM, TB MDR, Paru, Gizi, General Check Up, Anak, dan Asih)
12
Total 205
Adapun total sampel responden untuk penyedia barang dan
jasa (rekanan) adalah sebagai berikut berdasarkan data dari Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebanyak 208 rekanan. Kondisi
yang ada sekarang adalah penyedia barang dan jasa tersebar di
beberapa kota, sehingga untuk penentuan jumlah sampel berdasarkan
ketersediaan nomor telepon/email penyedia barang dan jasa.
Berdasarkan data terdapat 102 rekanan yang memiliki telepon/email.
Sehingga, jumlah sampel yang diambil minimal 86 rekanan. Tidak
ada rencana minimum sebaran responden berdasarkan kriteria seperti
pada Tabel 3.4, karena data rekanan tidak spesifik mengelompokkan
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
17Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
kategori rekanan. Sehingga responden akan diambil secara acak
tanpa memperhatikan kategori rekanan. Namun, data responden di
kuisioner rekanan akan dikelompokkan sebagai:
1. Supplier obat/alat kesehatan 2. Supplier non obat/alat kesehatan 3. Jasa kontraktor 4. Jasa Outsourcing 5. Jasa konsultan/vendor
3.2.2.2 Teknik Pengambilan Sampel
Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental
sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel
berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan
bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila
dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber
data (Sugiyono, 2001).
Menurut Margono (2004) menyatakan bahwa dalam teknik ini
pengambilan sampel tidak ditetapkan lebih dahulu. Peneliti langsung
mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui di lokasi yang
menjadi titik pengambilan sampel. Disamping itu penentuan sampel
dalam survei ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive
sampling atau teknik pengambilan sampel di mana sampel dipilih
berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tertentu berdasarkan
tujuan penelitian (Singarimbun & Effendi, 1991).
3.2.3 Jenis Data, Teknik Pengumpulan Pengolahan dan Analisa Data
3.2.3.1 Jenis Data
Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang
dikumpulkan melalui instrumen kuesioner dengan wawancara
tatap muka.
3.2.3.2 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu bulan
November s/d Desember 2019. Data dikumpulkan oleh surveior
yang yang dibekali dengan pelatihan.
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
18Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
Kerja Surveyor akan diawasi oleh tim quality control (QC). QC akan
mengecek kerja Surveior saat mewawancarai responden, meneliti kuesioner,
serta akan me-recall atau mengubungi ulang beberapa responden yang
jawabannya tidak lengkap, sekaligus memastikan apakah responden benar-
benar diwawancarai Surveior.
3.2.4 Variabel dan indikator
Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan
agar instrument yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas
lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini
dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:
Maka dari itu, ditetapkanlah variabel yang digunakan dalam survei
indeks persepsi korupsi, sebagai berikut:
Tabel 3.5 Ruang lingkup survei IPK Responden Pasien (Masyarakat)
No. Variabel Indikator Pertanyaaan
1 Suap menyuap
Ada / tidaknya praktik suap untuk
memperlancar / mendapat pelayanan
ekstra (praktik suap)
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
19Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
No. Variabel Indikator Pertanyaaan
Ada / tidaknya praktik pencaloan
(Praktik pencaloan)
Terdapat praktik percaloan di RS pada saat proses pelayanan.
2 Penggelapan dalam jabatan
Ada/ tidaknya penggelapan biaya melalui mark up biaya (Penggelapan Biaya)
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
Ada / tidaknya bukti pembayaran yang diserahkan oleh petugas (Transparansi Biaya)
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas.
Ada / tidaknya praktik kolusi dalam pelayanan (Praktik Kolusi)
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3 Pemerasan
Ada / tidaknya upaya tuntutan / pungutan liar untuk memperlancar atau mendapatkan pelayanan (Pungutan Liar)
Terdapat upaya penundaan atau penolakan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
Ada / tidaknya perbedaan perlakuan terhadap golongan tertentu (Penyalahgunaan Jabatan)
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan.
4 Perbuatan
curang
Ada / tidaknya penggelapan biaya melalui pembebanan tindakan, peralatan, obat yang tidak benar-benar digunakan atau dilakukan (Biaya Tambahan)
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan jumlah dan jenis tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
5 Hadiah /
Gratifikasi
Ada / tidaknya praktik gratifikasi (Hadiah)
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
20Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
Tabel 3.6 Ruang lingkup survei IPK responden penyedia barang dan jasa (rekanan) No. Variabel Indikator Pertanyaaan
1
Korupsi yang menyangkut penggelapan dalam jabatan
Ada/tidaknya kejelasan informasi
(transparansi informasi)
Tim Pengadaan barang dan jasa tidak menyampaikan/menginformasikan mekanisme pengadaan barang dan jasa secara transparan baik melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) atau secara manual.
2
Korupsi yang menyangkut penggelapan dalam jabatan Ada/tidaknya potensi
KKN
Terdapat potensi KKN* dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa *Definisi KKN sesuai UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 : tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
3
Korupsi yang menyangkut perbuatan curang
Ada/tidaknya ketidaksesuaian
mekanisme terhadap peraturan yang
berlaku.
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4 Korupsi yang menyangkut supa menyuap
Ada/tidaknya praktik pencaloan
Terdapat praktik pencaloan atau perantara yang tidak resmi.
5
Korupsi yang menyangkut benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa
Ada/tidaknya praktik pengadaan karena
benturan kepentingan
Tim pengadaan barang dan jasa memenangkan perusahaan/ penyedia barang dan jasa yang dimiliki sendiri atau relasi atau kerabatnya meskipun penawarannya bukan yang terbaik.
6
Korupsi yang menyangkut gratifikasi
Ada/tidaknya praktik gratifikasi
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak menolak pemberian hadiah/barang atau uang sebagai ucapan terima kasih.
7
Korupsi yang menyangkut pemerasan
Ada/tidaknya praktik pungutan liar
Tim Pengadaan Barang dan Jasa meminta imbalan dalam proses pengadaan (misal dalam bentuk pungutan liar /tips /fasilitas /hadiah /pengembalian dana dll.)
8
Korupsi yang menyangkut pemerasan
Ada/tidaknya praktik meminta imbalan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau pengguna barang dan jasa mempersulit kerja sama dengan indikasi dugaan meminta
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
21Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
imbalan.
9
Korupsi yangmenyangkut penggelapan dalam jabatan
Ada/tidaknya praktik pemalsuan laporan
keuangan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya.
10
Korupsi yang menyangkut perbuatan curang
Ada/tidaknya praktik pengadaan yang
tidak sesuai standar
Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan barang dan jasa yang disediakan di bawah standar yang ditetapkan saat pengadaan.
11
Korupsi yang menyangkut kerugian negara
Ada/tidaknya praktik pemalsuan laporan
pertanggungjawaban
Tim Pengadaan dan Pengguna Barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan sebenarnya.
3.2.5 Metode Pengolahan Survei Indeks Persepsi Korupsi
Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik
statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala
penilaian antara 1 – 4 dan khusus untuk kesan menyeluruh dinilai dengan
skala 1 – 10. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan
nilai 4 atau 10 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan
kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.
Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut
agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat
atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis
perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara
sebagai berikut :
3.2.5.1 Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang
digunakan dalam penelitian ini. Kedua, mencari bobot rata-rata
setiap indikator.
3.2.5.2 Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian
dikonversikan ke angka 1 – 10.
3.2.5.3 Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 10 yang artinya mendekati
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
22Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
nilai 10 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI
KORUPSI.
Hasil akhir akan memunculkan Indeks persepsi korupsi dan Survei
Indeks Persepsi Korupsi dengan mengacu kepada Tebel Nilai Persepsi
berikut :
Tabel 3.7 Nilai Indeks Persepsi Korupsi Tabel 3.7.
Nilai Persepsi
Nilai Interval IPK
Nilai Interval Konversi IPK
Mutu Pelayanan
Kinerja Unit Pelayanan
1 1,00 -1,75 2,5 – 4,375 D Tidak bersih dari Korupsi
2 1,76 – 2,50 4,376 – 6,25 C Kurang bersih dari korupsi
3 2,51 – 3,25 6,251 – 8,125 B Cukup bersih dari korupsi
4 3,26 – 4,00 8,126 – 10,00 A Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
23Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
BAB IV
ANALISA DATA HASIL PENELITIAN
4.1. Gambaran Umum Reponden Pasien (Pelanggan)
4.1.1. Kategori Pasien
Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa
berdasarkan kategori pelayanan (Gambar 4.1), responden paling banyak
berasal dari pasien pengguna layanan BPJS dengan jumlah 58 %,
selanjutnya untuk pengguna layanan secara umum dengan jumlah 37%,
asuransi dengan jumlah 3%, dan lain-lain dengan jumlah 2%.
Gambar 4.1 Pesebaran responden berdasarkan kategori pasien
4.1.2. Unit Pelayanan
Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa
berdasarkan unit pelayanan (Gambar 4.2), responden paling banyak berasal
dari pasien rawat jalan/poli sebanyak 56%, laboratorium sebanyak 22%,
gawat darurat 9%, Radiologi 7%, dan rawat inap sebanyak 6%.
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
24Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
Gambar 4.2 Pesebaran responden berdasarkan responden unit layanan
4.1.3. Tingkat pendidikan responden
Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa
dari latar belakang pendidikan, pasien yang berobat di RSUD dr. Soedono
mayoritas memiliki latar pendidikan menengah ke bawah yaitu pendidikan
Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan 40 %, SD kebawah 25%, dan
SMP dengan 21%.
Gambar 4.3 Pesebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan responden
4.1.4. Pekerjaan responden
Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 23%
responden pengguna layanan RSUD dr. Soedono Madiun mememiliki
pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, 20% dari pegawai swasta, 12% dari
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
25Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
karyawan/buruh dan wiraswasta.
Gambar 4.4 Pesebaran responden berdasarkan pekerjaan
4.1.5. Kelompok usia responden
Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan di RSUD
dr. Soedono Madiun berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa
mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu
pada usia antara 25-54 tahun sebanyak 63%, di atas 55 tahun sebanyak
30%, 17-24 tahun sebanyak 5%, dan di bawah 17 tahun sebanyak 2%.
Gambar 4.5 Kelompok usia responden
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
26Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
4.1.6. Jenis Kelamin
Dari hasil survei, sebanyak 51% responden berjenis kelamin laki-laki, dan
49% responden berjenis kelamin perempuan.
Gambar 4.6 Jenis kelamin
4.2. Analisis Indeks Persepsi Korupsi lingkup Pelayanan Pelanggan/Pasien
Hasil survei Indeks Persepsi Korupsi di RSUD dr. Soedono Madiun dengan
pelanggan atau pasien sebagai responden dijelaskan sebagai berikut (Tabel 4.1 dan
Gambar 4.5):
Tabel 4.1 IPK dengan lingkup pelayanan pelanggan/pasien
No. Unsur Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 Suap
Menyuap
praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,945 9,863 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,940 9,850 Bersih dari
korupsi
3 pemerasan pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,951 9,876 Bersih dari
korupsi
4 Penggelapan
dalam jabatan
penyalahgunaan jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
3,932 9,831 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
27Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
No. Unsur Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,805 9,512 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 3,940 9,850
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
3,948 9,870 Bersih dari
korupsi
8 Perbuatan
curang biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
3,909 9,772 Bersih dari
korupsi
9 Gratifikasi praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
3,810 9,525 Bersih dari
korupsi
NILAI IPK 3,909 9,772 Bersih dari
korupsi
Gambar 4.7 IPK RSUD dr. Soedono berdasarkan unit layanan pelanggan/pasien
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
28Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
Sebagaimana yang disajikan pada Tabel 4.1 dan Gambar 4.6 diperoleh nilai
rata-rata interval Indeks Persepsi Korupsi RSUD dr. Soedono sebesar 3,909 dan
nilai rata-rata IPK sebesar 9,772 dengan kriteria Bebas dari Korupsi.
Dari 7 unsur persepsi korupsi, unsur “pemerasan” dengan indikator
“pungutan liar” mendapat persepsi tertinggi sebesar 9,876 yang dapat dikatakan
hampir tidak ada/nihil adanya perbedaan pelayanan dikarenakan ada biaya
tambahan di luar. Sementara unsur “penggelapan jabatan” dengan indikator kolusi”
mendapat persepsi terendah sebesar 9,512, dan “gratifikasi” sebesar 9,525. Kedua
unsur terendah tersebut masih dalam kategori bebas dari korupsi.
Jika dibandingkan dengan Indeks Persepsi Korupsi tahun 2018 dengan
responden masyarakat sebagai pengguna fasilitas di RSUD dr. Soedono Madiun,
terdapat peningkatan sebagai berikut:
Tabel 4.2 Tren Indeks Persepsi Korupsi RSUD dr. Soedono Madiun
Tahun IPK Nilai
konversi IPK Mutu
Layanan Kinerja Unit
Layanan
2018 3,712 9,280 A bebas dari korupsi
2019 3,909 9,772 A bebas dari korupsi
Suap Menyuap
a. Praktik suap
Dari pertanyaan terkait kesediaan pegawai dan tenaga medis RS
memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan
imbalan tertentu, sebanyak 370 responden menyatakan tidak setuju adanya
praktik suap, 7 responden menyatakan kurang setuju, dan 7 responden
menyatakan setuju seperti yang ditunjukkan Tabel 4.3.
Tabel 4.3 Indikator praktik suap
Skor Jawaban Responden Persentase 1 Sangat setuju 0 0 2 Setuju 7 1,82% 3 Kurang setuju 7 1,82% 4 Tidak setuju 370 96,35%
b. Praktik pencaloan
Dari hasil survei terkait adanya praktik percaloan di RSUD dr. Soedono
dalam proses pelayanan, sebanyak 369 responden berpendapat tidak setuju
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
29Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
adanya praktik pencaloan, 8 responden menyatakan kurang setuju, dan 8
responden menyatakan setuju seperti yang ditunjukkan Tabel 4.4.
Tabel 4.4 Indikator praktik pencaloan
Skor Jawaban Responden Persentase 1 Sangat setuju 0 0 2 Setuju 8 2,08% 3 Kurang setuju 7 1,82% 4 Tidak setuju 369 96,09%
Pemerasan
a. Pungutan liar
Dari hasil survei terkait adanya pungutan liar ke masyarakat, sebanyak 372
responden menyatakan tidak setuju pernah mendapati pungutan liar, 5
responden menyatakan kurang setuju, dan 7 orang menyatakan setuju
seperti yang ditunjukkan Tabel 4.5.
Tabel 4.5 Persentase indikator pungutan liar
Skor Jawaban Responden Persentase 1 Sangat setuju 0 0 2 Setuju 7 1,30% 3 Kurang setuju 5 1,82% 4 Tidak setuju 372 96,88%
Penggelapan dalam jabatan
a. Penyalahgunaan jabatan
Dari hasil survei terkait adanya penyalahgunaan jabatan, sebanyak 369
responden berpendapat tidak ada penyalahgunaan yang digunakan untuk
pemerasan, 4 responden menyatakan kurang setuju, dan 11 responden
menyatakan setuju sesuai yang ditunjukkan Tabel 4.6.
Tabel 4.6 Persentase indikator penyalahgunaan jabatan
Skor Jawaban Responden Persentase 1 Sangat setuju 0 0 2 Setuju 11 2,86% 3 Kurang setuju 4 1,04% 4 Tidak setuju 369 96,09%
b. Praktik kolusi
Dari hasil survei terkait praktik kolusi, sebanyak 338 responden
menyatakan tidak setuju adanya praktik kolusi, 20 orang menyatakan
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
30Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
kurang setuju, 23 orang menyatakan setuju, dan 3 orang menyatakan
setuju adanya praktik kolusi seperti yang ditunjukkan Tabel 4.7.
Tabel 4.7 Persentase indikator praktik kolusi
Skor Jawaban Responden Persentase 1 Sangat setuju 3 0,78% 2 Setuju 23 5,99% 3 Kurang setuju 20 5,21% 4 Tidak setuju 338 88,02%
c. Transparansi biaya
Dari hasil survei terkait transparansi biaya, sebanyak 371 orang tidak
setuju, 3 orang berpendapat kurang setuju, dan 10 orang berpendapat
setuju seperti yang ditunjukkan Tabel 4.8.
Tabel 4.8 Presentase indikator transparansi biaya
Skor Jawaban Responden Persentase 1 Sangat setuju 0 0 2 Setuju 10 2,60% 3 Kurang setuju 3 0,78% 4 Tidak setuju 371 96,61%
d. Penggelapan biaya
Dari hasil survei terkait penggelapan biaya, sebanyak 373 orang tidak
setuju adanya praktik penggelapan biaya, 2 orang berpendapat kurang
setuju, dan 9 orang berpendapat setuju seperti yang ditunjukkan Tabel 4.9.
Tabel 4.9 Presentase indikator penggelapan biaya
Skor Jawaban Responden Persentase 1 Sangat setuju 0 0 2 Setuju 9 2,34% 3 Kurang setuju 2 0,52% 4 Tidak setuju 373 97,14%
Perbuatan curang
a. Biaya tambahan
Dari hasil survei terkait biaya tambahan, sebanyak 365 responden
menyatakan tidak setuju adanya biaya tambahan yang tidak sesuai, 4 orang
menyatakan kurang setuju, 14 orang menyatakan setuju, dan 1 orang
menyatakan sangat setuju sesuai yang ditunjukkan Tabel 4.10.
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
31Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
Tabel 4.10 Presentase indikator biaya tambahan
Skor Jawaban Responden Persentase 1 Sangat setuju 1 0,26% 2 Setuju 14 3,65% 3 Kurang setuju 4 3,65% 4 Tidak setuju 365 95,05%
Gratifikasi
a. Praktik gratifikasi
Dari hasil survei terkait gratifikasi atau pemberian hadiah, sebanyak 337
responden menyatakan tidak setuju adanya praktik tersebut, 31 responden
menyatakan kurang setuju, 6 responden menyatakan setuju, dan 10
responden menyatakan sangat setuju sesuai yang ditunjukkan Tabel 4.11.
Tabel 4.11 Presentase indikator praktik gratifikasi
Skor Jawaban Responden Persentase 1 Sangat setuju 10 2,60% 2 Setuju 6 1,56% 3 Kurang setuju 31 8,07% 4 Tidak setuju 337 87,76%
4.3 Indeks Persepsi Korupsi berdasarkan variabel
Pada laporan ini, Indeks Persepsi Korupsi juga diukur berdasarkan variabel
penelitian, antara lain:
1. Unit layanan 2. Kategori pasien 3. Umur 4. Pekerjaan 5. Jenis Kelamin 6. Pendidikan
4.3.1 Unit Layanan
Untuk mengetahui Indeks Persepsi Korupsi sesuai dengan layanan
rumah sakit, maka dilakukan survei berdasarkan jenis layanan, yang
meliputi:
1. Rawat Inap 2. Rawat Jalan/Poli 3. Gawat Darurat 4. Laboratorium 5. Radiologi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
32Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
4.3.1.1 Rawat Inap
Dari hasil survei responden yang menggunakan fasilitas rawat inap, Indeks
Persepsi Korupsi dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 4.12 IPK berdasarkan responden unit rawat inap
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
4 10 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
4 10 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 4 10
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
4 10 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
3,857 9,643 Bersih dari
korupsi
NILAI IPK 3,898 9,745 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
33Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
Gambar 4.8 Grafik IPK berdasarkan responden unit rawat inap
4.3.1.2 Rawat Jalan/Poli
Dari hasil survei responden yang menggunakan fasilitas rawat jalan/poli,
didapat hasil IPK sebagai berikut:
Tabel 4.12 IPK berdasarkan responden unit rawat jalan/poli
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,938 9.844 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,928 9,821 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,947 9,868 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
3,943 9,856 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
34Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,809 9,522 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 3,947 9,868
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
3,957 9,892 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
3,880` 9,701 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
3,732 9,330 Bersih dari
korupsi
NILAI IPK 3,984 9,960 Bersih dari
korupsi
Gambar 4.9 Grafik IPK berdasarkan responden unit rawat jalan
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
35Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
4.3.1.3 Gawat Darurat
Dari hasil survei responden yang menggunakan fasilitas rawat gawat
darurat, didapat hasil IPK sebagai berikut (Tabel 4.13 dan Gambar 4.10):
Tabel 4.13 IPK berdasarkan responden unit Gawat Darurat
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
3,829 9,571 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,429 8,571 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 3,914 9,786
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
4 10 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
3,971 9,929 Bersih dari
korupsi
NILAI IPK 3,892 9,730 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
36Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
Gambar 4.10 Grafik IPK berdasarkan responden unit gawat darurat
4.3.1.4 Laboratorium
Dari hasil survei responden yang menggunakan fasilitas laboratorium, didapat
hasil IPK sebagai berikut (Tabel 4.14 dan Gambar 4.11):
Tabel 4.14 IPK berdasarkan responden laboratorium
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,899 9,747 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS
dalam proses pelayanan. 3,899 9,747
Bersih dari korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,924 9,810 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
3,899 9,747 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
37Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,810 9,525 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 3,886 9,715
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
3,861 9,652 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
3,899 9,747 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
3,848 9,620 Bersih dari
korupsi
NILAI IPK 3,880 9,701 Bersih dari
korupsi
Gambar 4.1 Gambar 4.11 IPK berdasarkan responden laboratorium
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
38Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
4.3.1.5 Radiologi Dari hasil survei responden yang menggunakan fasilitas
Radiologi, didapat hasil IPK sebagai berikut (Tabel 4.15 dan Gambar
4.12):
Tabel 4.15 IPK berdasarkan responden radiologi
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
4 10 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
4 10 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 4 10
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
4 10 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
3,964 9,911 Bersih dari
korupsi
NILAI IPK 3,996 9,990 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
39Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
Gambar 4.12 Grafik IPK berdasarkan responden unit radiologi
4.3.1.6 Peringkat IPK berdasarkan Unit Layanan
Keseluruhan nilai IPK per unit layanan ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 4.17 Peringkat IPK Unit Layanan
No Unit Layanan Nilai interval IPK
Nilai IPK
1. Rawat Inap 3,996 9,990
2. Laboratorium 3,984 9,960
3. Gawat Darurat 3,898 9,745
4. Radiologi 3,892 9,730
5. Rawat Jalan/Poli 3,880 9,701
4.3.2 Kategori Pasien
Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat sesuai dengan pasien rumah
sakit, maka dilakukan survei berdasarkan kategori pasien rumah sakit, yang
meliputi:
1. Asuransi
2. BPJS
3. Umum
4. Lain-lain
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
40Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
4.3.2.1 BPJS Dari hasil survei responden yang menggunakan BPJS, didapat hasil IPK
sebagai berikut (Tabel 4.17 dan Gambar 4.13):
Tabel 4.17 IPK berdasarkan responden BPJS
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,960 9,899 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,933 9,832 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,995 9,888 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
3,946 9,865 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,812 9,529 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 3,951 9,877
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
3,969 9,922 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
3,919 9,798 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
3,762 9,406 Bersih dari
korupsi
NILAI IPK 3,912 9,780 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
41Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
Gambar 4.13 Grafik IPK berdasarkan responden pasien BPJS
4.3.2.2 Umum Dari hasil survei responden yang menggunakan fasilitas umum,
didapat hasil IPK sebagai berikut (Tabel 4.18 dan Gambar 4.14):
Tabel 4.18 IPK berdasarkan responden umum
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,916 9,790 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,944 9,860 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,937 9,843 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
3,902 9,755 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
42Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,769 9,423 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 3,916 9,790
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
3,909 9,773 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
3,881 9,703 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
3,860 9,650 Bersih dari
korupsi
NILAI IPK
Gambar 4.14 Grafik IPK berdasarkan responden pasien umum
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
43Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
4.3.2.3 Asuransi
Dari hasil survei responden yang menggunakan fasilitas asuransi,
didapat hasil IPK sebagai berikut (Tabel 4.19 dan Gambar 4.15):
Tabel 4.19 IPK berdasarkan responden asuransi
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
4 10 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
4 10 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 4 10
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
4 10 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
NILAI IPK 4 10 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
44Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
Gambar 4.15 Grafik IPK berdasarkan responden pasien asuransi
4.3.2.4 Lainnya
Dari hasil survei responden yang menggunakan fasilitas lainnya, didapat
hasil IPK sebagai berikut (Tabel 4.20 dan Gambar 4.16):
Tabel 4.20 IPK berdasarkan responden lainnya
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
4 10 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
45Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
4 10 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas.
4 10 Bersih dari
korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
4 10 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
NILAI IPK 4 10 Bersih dari
korupsi
Gambar 4.16 Grafik IPK berdasarkan responden unit rawat inap
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
46Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
4.6.1.1 Peringkat IPK berdasarkan kategori pasien
Keseluruhan nilai IPK per kategori pasien ditunjukkan pada tabel
berikut:
Tabel 4.21 Peringkat IPK per kategori pasien
No Kategori Pasien Nilai interval IPK
Nilai IPK
1. Asuransi 4 10
2. Lainnya 4 10
3. BPJS 3,912 9,717
4. Umum 3,893 9,626
4.3.3 Umur
Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan umur
responden, maka dilakukan survei berdasarkan umur dengan rentang umur:
1. Di bawah 17 tahun
2. 17-24 Tahun
3. 25-54 Tahun
4. 55 tahun ke atas
4.3.3.1 Di bawah 17 tahun Dari hasil survei responden yang berumur di bawah 17 tahun,
didapat hasil IPK sebagai berikut (Tabel 4.22 dan Gambar 4.17):
Tabel 4.22 IPK berdasarkan responden berumur di bawah 17 tahun
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
47Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
4 10 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
4 10 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 4 10
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
4 10 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
NILAI IPK 4 10 Bersih dari
korupsi
Gambar 4.17 Grafik IPK berdasarkan responden di bawah 17 tahun
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
48Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
4.3.3.2 17-24 tahun Dari hasil survei responden yang berumur 17-24 tahun, didapat
hasil IPK sebagai berikut (Tabel 4.23 dan Gambar 4.18):
Tabel 4.23 IPK berdasarkan responden berumur 17-24 tahun
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,944 9,861 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,889 9,722 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
4 10 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,889 9,722 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 4 10
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
4 10 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
3,889 9,722 Bersih dari
korupsi
NILAI IPK 3,957 9,892 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
49Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
Gambar 4.18 Grafik IPK berdasarkan responden 17-24 tahun 4.3.3.3 25-54 tahun
Dari hasil survei responden yang berumur 25-54 tahun, didapat
hasil IPK sebagai berikut (Tabel 4.24 dan Gambar 4.19):
Tabel 4.24 IPK berdasarkan responden berumur 25-54 tahun
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,925 9,812 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,925 9,812 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,946 9,864 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
3,908 9,770 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
50Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,762 9,404 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 3,912 9,780
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
3,941 9,854 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
3,887 9,718 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
3,778 9,446 Bersih dari
korupsi
NILAI IPK 3,957 9,982 Bersih dari
korupsi
Gambar 4.19 Grafik IPK berdasarkan responden 25-54 tahun
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
51Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
4.3.3.4 55 tahun ke atas Dari hasil survei responden yang berumur 55 tahun ke atas,
didapat hasil IPK sebagai berikut (Tabel 4.25 dan Gambar 4.20):
Tabel 4.25 IPK berdasarkan responden berumur 55 tahun ke atas
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,982 9,954 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,954 9,885 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,963 9,908 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
3,963 9,908 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,853 9,633 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 3,982 9,954
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
3,945 9,862 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
3,927 9,817 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
3,835 9,587 Bersih dari
korupsi
NILAI IPK 3,934 9,837 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
52Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
Gambar 4.20 Grafik IPK berdasarkan responden 55 tahun ke atas
4.3.3.5 Peringkat IPK berdasarkan umur
Keseluruhan nilai IPK berdasarkan umur ditunjukkan pada tabel
berikut:
Tabel 4.26 Peringkat IPK berdasarkan umur
No Umur Nilai interval IPK
Nilai IPK
1. Di bawah 17 tahun 4 10
2. 17-24 tahun 3,957 9,892
3. 55 tahun ke atas 3,934 9,834
4. 25-54 tahun 3,887 9,718
4.3.4 Pekerjan
Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan pekerjaan
responden, maka dilakukan survei berdasarkan pekerjaan berikut:
1. Ibu Rumah Tangga 2. Pelajar/Mahasiswa 3. Buruh 4. Pensiunan 5. Petugas Swasta 6. PNS 7. TNI/POLRI 8. Tidak/Belum Bekerja 9. Wiraswasta
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
53Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
10. Lain-lain
4.3.4.1 Buruh Dari hasil survei responden yang bekerja sebagai buruh, didapat hasil IPK
sebagai berikut (Tabel 4.27 dan Gambar 4.21):
Tabel 4.27 IPK berdasarkan responden yang bekerja sebagai buruh
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,900 9,750 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,850 9,625 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,850 9,625 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
3,900 9,750 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,950 9,875 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 4 10
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
3,950 9,875 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
3,900 9,750 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
3,825 9,563 Bersih dari
korupsi
NILAI IPK 3,903 9,757 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
54Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
Gambar 4.21 Grafik IPK berdasarkan responden buruh
4.3.4.2 Ibu Rumah Tangga Dari hasil survei responden yang bekerja sebagai ibu rumah
tangga, didapat hasil IPK sebagai berikut (Tabel 4.28 dan Gambar 4.22):
Tabel 4.28 IPK berdasarkan responden ibu rumah tangga
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,920 9,799 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,943 9,856 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,966 9,914 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
3,954 9,885 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
55Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,851 9,626 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 3,908 9,770
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
3,897 9,741 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
3,885 9,713 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
3,701 9,253 Bersih dari
korupsi
NILAI IPK 3,891 9,729 Bersih dari
korupsi
Gambar 4.22 Grafik IPK berdasarkan responden ibu rumah tangga
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
56Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
4.3.4.3 Pegawai Swasta Dari hasil survei responden yang bekerja sebagai pegawai swasta, didapat
hasil IPK sebagai berikut (Tabel 4.29 dan Gambar 4.23):
Tabel 4.29 IPK berdasarkan responden pegawai swasta
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,947 9,868 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,961 9,901 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,934 9,836 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
3,921 9,803 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,592 8,980 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 3,895 9,737
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
3,974 9,934 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
3,947 9,868 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
3,934 9,836 Bersih dari
korupsi
NILAI IPK 3,901 9,751 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
57Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
Gambar 4.23 Grafik IPK berdasarkan responden pegawai swasta
4.3.4.4 Pelajar/Mahasiswa Dari hasil survei responden pelajar/mahasiswa, didapat hasil
IPK sebagai berikut (Tabel 4.30 dan Gambar 4.24):
Tabel 4.30 IPK berdasarkan responden pelajar/mahasiswa
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
4 10 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
58Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
4 10 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 4 10
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
4 10 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
3,857 9,643 Bersih dari
korupsi
NILAI IPK 3,984 9,960 Bersih dari
korupsi
Gambar 4.24 Grafik IPK berdasarkan responden pelajar/mahasiswa
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
59Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
4.3.4.5 Pensiunan Dari hasil survei responden pensiunan, didapat hasil IPK sebagai
berikut (Tabel 4.31 dan Gambar 4.25):
Tabel 4.31 IPK berdasarkan responden penisunan
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
4 10 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,909 9,773 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 3,955 9,886
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
4 10 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
3,955 9,886 Bersih dari
korupsi
NILAI IPK 3,980 9,94 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
60Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
Gambar 4.25 Grafik IPK berdasarkan responden pensiunan
4.3.4.6 PNS Dari hasil survei responden yang bekerja sebagai PNS, didapat hasil IPK
sebagai berikut (Tabel 4.32 dan Gambar 4.26):
Tabel 4.32 IPK berdasarkan responden PNS
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,938 9,844 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,938 9,844 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,875 9,688 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
3,813 9,531 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
61Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,875 9,688 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 3,875 9,688
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
4 10 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
3,688 9,219 Bersih dari
korupsi
NILAI IPK 3,889 9,722 Bersih dari
korupsi
Gambar 4.26 Grafik IPK berdasarkan responden PNS
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
62Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
4.3.4.7 TNI/POLRI Dari hasil survei responden yang bekerja sebagai TNI/POLRI,
didapat hasil IPK sebagai berikut (Tabel 4.33 dan Gambar 4.27):
Tabel 4.33 IPK berdasarkan responden TNI/POLRI
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,500 8,750 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,500 8,750 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,500 8,750 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
3,500 8,750 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,500 8,750 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 3,500 8,750
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
3,500 8,750 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
3,500 8,750 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
3,500 8,750 Bersih dari
korupsi
NILAI IPK 3,500 8,750 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
63Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
Gambar 4.27 Grafik IPK berdasarkan responden TNI/POLRI
4.3.4.8 Wiraswasta
Dari hasil survei responden yang bekerja sebagai ibu rumah tangga,
didapat hasil IPK sebagai berikut (Tabel 4.34 dan Gambar 4.28):
Tabel 4.34 IPK berdasarkan responden wiraswasta
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,905 9,762 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,952 9,881 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,976 9,940 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
2,857 9,643 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
64Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,833 9,583 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 3,976 9,940
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
4 10 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
3,833 9,583 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
3,667 9,167 Bersih dari
korupsi
NILAI IPK 3,889 9,722 Bersih dari
korupsi
Gambar 4.28 Grafik IPK berdasarkan responden wiraswasta
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
65Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
4.3.4.9 Tidak/Belum Bekerja Dari hasil survei responden yang bekerja sebagai tidak/belum
bekerja, didapat hasil IPK sebagai berikut (Tabel 4.35 dan Gambar
4.29):
Tabel 4.35 IPK berdasarkan responden tidak/belum bekerja
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
4 10 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,711 9,276 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas.
4 10 Bersih dari
korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
3,842 9,605 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
3,842 9,605 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
3,868 9,671 Bersih dari
korupsi
NILAI IPK 3,918 9,795 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
66Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
Gambar 4.29 Grafik IPK berdasarkan responden tidak/belum bekerja
4.3.4.10 Lain-lain Dari hasil survei responden yang bekerja lain-lain, didapat hasil IPK
sebagai berikut (Tabel 4.36 dan Gambar 4.30):
Tabel 4.36 IPK berdasarkan responden lain-lain
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,881 9,702 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,976 9,940 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
3,952 9,881 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
67Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,857 9,643 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 3,952 9,881
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
4 10 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
3,929 9,821 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
3,810 9,524 Bersih dari
korupsi
NILAI IPK 3,929 9,821 Bersih dari
korupsi
Gambar 4.30 Grafik IPK berdasarkan responden lain-lain
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
68Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
4.3.4.11 Peringkat IPK berdasarkan pekerjaan responden
Keseluruhan nilai IPK per kategori pasien ditunjukkan pada tabel
berikut:
Tabel 4.37 Peringkat IPK Berdasarkan Pekerjaan
No Pekerjaan Nilai interval IPK
Nilai IPK
1. Pelajar/mahasiswa 3,984 9,960
2. Pensiunan 3,980 9,949
3. Lain-lain 3,929 9,821
4. Tidak/belum bekerja 3,918 9,795
5. Buruh 3,903 9,757
6. Pegawai swasta 3,901 9,751
7. Ibu rumah tangga 3,891 9,729
8. PNS 3,889 9,722
9. Wiraswasta 3,889 9,722
10. TNI/POLRI 3,500 8,750
4.3.5 Jenis Kelamin
Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan jenis
kelamin responden, maka dilakukan survei berdasarkan jenis kelamin
sebagai berikut:
1. Perempuan
2. Laki-laki
4.3.5.1 Perempuan Dari hasil survei responden perempuan, didapat hasil IPK sebagai
berikut (Tabel 4.38 dan Gambar 4.31):
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
69Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
Tabel 4.38 IPK berdasarkan responden perempuan
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,923 9,809 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,929 9,821 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,949 9,872 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
3,954 9,885 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,801 9,503 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 3,929 9,821
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
3,923 9,809 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
3,878 9,694 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
3,786 9,464 Bersih dari
korupsi
NILAI IPK 3,897 9,742 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
70Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
Gambar 4.31 Grafik IPK berdasarkan responden perempuan
4.3.5.2 Laki-laki Dari hasil survei responden laki-laki, didapat hasil IPK sebagai berikut
(Tabel 4.39 dan Gambar 4.32):
Tabel 4.39 IPK berdasarkan responden laki-laki
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,966 9,915 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,949 9,872 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,949 9,872 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
71Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
3,903 9,759 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
2,795 9,489 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 3,949 9,872
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
3,972 9,929 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
3,938 9,844 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
3,824 9,560 Bersih dari
korupsi
NILAI IPK 3,916 9,790 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
72Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
Gambar 4.32 Grafik IPK berdasarkan responden laki-laki
1.3.6.7 Peringkat IPK berdasarkan jenis kelamin responden
Keseluruhan nilai IPK jenis kelamin responden ditunjukkan pada
tabel berikut:
Tabel 4.40 Peringkat IPK berdasarkan jenis kelamin
No Jenis Kelamin Nilai interval IPK
Nilai IPK
1. Laki-laki 3,916 9,790
2. Perempuan 3,897 9,742
4.3.6 Pendidikan Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan pendidikan
responden, maka dilakukan survei berdasarkan pendidikan berikut:
1. SD ke bawah 2. SMP 3. SMA 4. S1 5. Diploma 6. S2 ke atas
4.3.6.1 SD ke bawah
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
73Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
Dari hasil survei responden SD ke bawah, didapat hasil IPK sebagai
berikut (Tabel 4.41 dan Gambar 4.33):
Tabel 4.41 IPK berdasarkan responden SD ke bawah
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,989 9,973 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,946 9,864 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,989 9,973 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
3,978 9,946 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,870 9,674 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 3,978 9,946
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
4 10 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
3,957 9,891 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
3,870 9,674 Bersih dari
korupsi
NILAI IPK 3,953 9,882 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
74Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
Gambar 4.33 Grafik IPK berdasarkan responden SD ke bawah
4.3.6.2 SMP Dari hasil survei responden SMP, didapat hasil IPK sebagai berikut
(Tabel 4.42 dan Gambar 4.34):
Tabel 4.42 IPK berdasarkan responden SMP
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,987 9,967 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,961 9,901 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,974 9,934 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
3,974 9,934 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
75Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,842 9,605 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 3,974 9,934
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
3,868 9,671 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
3,829 9,572 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
3,829 9,572 Bersih dari
korupsi
NILAI IPK 3,915 9,788 Bersih dari
korupsi
Gambar 4.34 Grafik IPK berdasarkan responden SMP
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
76Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
4.3.6.3 SMA
Dari hasil survei responden SMA, didapat hasil IPK sebagai berikut
(Tabel 4.43 dan Gambar 4.35):
Tabel 4.43 IPK berdasarkan responden SMA
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,907 9,767 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,913 9,783 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,927 9,817 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
3,927 9,817 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,827 9,567 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 3,940 9,850
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
3,933 9,833 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
3,907 9,767 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
3,767 9,417 Bersih dari
korupsi
NILAI IPK 3,894 9,735 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
77Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
Gambar 4.35 Grafik IPK berdasarkan responden SMA
4.3.6.4 S1 Dari hasil survei responden S1, didapat hasil IPK sebagai berikut (Tabel
4.44 dan Gambar 4.36):
Tabel 4.44 IPK berdasarkan responden penisunan
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,971 9,929 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,971 9,929 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,943 9,857 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
3,886 9,714 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
78Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,714 9,286 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 3,914 9,786
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
4 10 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
3,714 9,286 Bersih dari
korupsi
NILAI IPK 3,902 9,754 Bersih dari
korupsi
Gambar 4.36 Grafik IPK berdasarkan responden S1
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
79Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
4.3.6.5 Diploma
Dari hasil survei responden Diploma, didapat hasil IPK sebagai berikut
(Tabel 4.45 dan Gambar 4.37):
Tabel 4.45 IPK berdasarkan responden Diploma
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
3,765 9,412 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3,941 9,853 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
3,824 9,559 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
3,588 8,971 Bersih dari
korupsi
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
3,118 7,794 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 3,588 8,971
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
4 10 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
3,765 9,412 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
3,824 9,559 Bersih dari
korupsi
NILAI IPK 3,712 9,281 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
80Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
Gambar 4.37 Grafik IPK berdasarkan responden Diploma
4.3.6.6 S2 ke atas Dari hasil survei responden S2 ke atas, didapat hasil IPK sebagai berikut
(Tabel 4.46 dan Gambar 4.38):
Tabel 4.46 IPK berdasarkan responden S2 ke atas
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 praktik suap
Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
2 praktik
pencaloan Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
3 pungutan liar
Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
4 10 Bersih dari
korupsi
4 penyalahgunaan
jabatan
Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
4 10 Bersih dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
81Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
5 praktik kolusi
Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
4 10 Bersih dari
korupsi
6 transparansi
biaya
Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas. 4 10
Bersih dari korupsi
7 penggelapan
biaya
Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
4 10 Bersih dari
korupsi
8 biaya tambahan
Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
9 praktik
gratifikasi
Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
4 10 Bersih dari
korupsi
NILAI IPK 4 10 Bersih dari
korupsi
Gambar 4.38 Grafik IPK berdasarkan responden S2 ke atas
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
82Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
4.3.6.7 Peringkat IPK berdasarkan tingkat pendidikan responden
Keseluruhan nilai IPK berdasarkan tingkat pendidikan responden
ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 4.40 Peringkat IPK berdasarkan tingkat pendidikan
No Pendidikan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
1. S2 ke atas 4 10
2. SD ke atas 3,953 9,882
3. SMP 3,915 9,788
4. S1 3,902 9,754
5. SMA 3,894 9,735
6. Diploma 3,712 9,281
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
83Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
4.4 Gambaran Umum Responden Rekanan
4.4.1 Kategori Rekanan
Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa
berdasarkan kategori rekanan (Gambar 4.39), responden paling banyak berasal
dari supplier obat/alat kesehatan dengan jumlah 56 %, jasa konsultasi/vendor
dengan jumlah 19%, supplier non obat/alat kesehatan dengan jumlah 16%,
jasa Outsourcing dengan jumlah 5% dan jasa kontraktor sebanyak 4%.
Gambar 4.39 Pesebaran responden berdasarkan kategori rekanan
4.4.2 Jabatan Responden
Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa
berdasarkan jabatan responden (Gambar 4.40), responden paling banyak
adalah pegawai/staf dengan jumlah 60%, direktur 34%, manajer 16%, dan
komisaris 0%.
Gambar 4.40 Pesebaran responden berdasarkan jabatan responden rekanan
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
84Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
Berdasarkan metode penelitian, surveyor harus mendapatkan responden survei
minimal 86 rekanan, tetapi selama periode survei yang sudah ditetapkan hanya 56
rekanan yang didapat. Hal itu disebabkan:
1. Tidak semua nomor telepon/alamat email rekanan tersedia di data internal RSUD
dr. Soedono Madiun. Total data rekanan yang diterima Surveyor berjumlah 208
rekanan, sementara total data rekanan yang memiliki nomor telepon berjumlah
102 rekanan.
2. Responden tidak berada di satu lokasi yang sama sehingga survei dilakukan
dengan cara mengisi kuisioner online sehingga kesulitan memantau responden
mana yang sudah dan belum.
3. Responden tidak dapat dihubungi.
4. Beberapa responden menolak mengisi survei dengan alasan yang tidak dapat
disebutkan.
Oleh karena itu, untuk hasil survei IPK, penelitian ini mengacu pada hasil survei 56
rekanan.
4.5 Indeks Persepsi Korupsi lingkup Pengadaan Barang dan Jasa
Hasil survei Indeks Persepsi Korupsi di RSUD dr. Soedono Madiun dengan
rekanan penyedia barang dan jasa sebagai responden dijelaskan sebagai berikut
(Tabel 4.41 dan Gambar 4.41):
Tabel 4.41 IPK RSUD dr. Soedono Madiun lingkup Pengadaan Barang dan Jasa
No. Unsur Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1
Korupsi yang menyangkut penggelapan dalam jabatan
transparansi informasi
Tim Pengadaan barang dan jasa tidak menyampaikan/menginformasikan mekanisme pengadaan barang dan jasa secara transparan baik melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) atau secara manual.
3,607 9,018 bebas dari
korupsi
2 Korupsi yang menyangkut penggelapan
potensi KKN
Terdapat potensi KKN* dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa
3,625 9,063 bebas dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
85Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
No. Unsur Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
dalam jabatan *Definisi KKN sesuai UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 : tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
3
Korupsi yang menyangkut perbuatan curang
ketidakpatuhan terhadap
peraturan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3,768 9,420 bebas dari
korupsi
4 Korupsi yang menyangkut suap menyuap
praktik pencaloan
Terdapat praktik pencaloan atau perantara yang tidak resmi.
3,804 9,509 bebas dari
korupsi
5
Korupsi yang menyangkut benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa
benturan kepentingan
Tim pengadaan barang dan jasa memenangkan perusahaan/penyedia barang dan jasa yang dimiliki sendiri atau relasi atau kerabatnya meskipun penawarannya bukan yang terbaik.
3,554 8,884 bebas dari
korupsi
6 Korupsi yang menyangkut gratifikasi
praktik gratifikasi
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak menolak pemberian hadiah/barang atau uang sebagai ucapan terima kasih.
3,500 8,750 bebas dari
korupsi
7 Korupsi yang menyangkut pemerasan
praktik pungutan
liar
Tim Pengadaan Barang dan Jasa meminta imbalan dalam proses pengadaan (misal dalam bentuk pungutan liar /tips /fasilitas /hadiah /pengembalian dana dll.)
3,857 9,643 bebas dari
korupsi
8 Korupsi yang menyangkut pemerasan
praktik meminta imbalan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau pengguna barang dan jasa mempersulit kerja sama dengan indikasi dugaan meminta imbalan.
3,786 9,464 bebas dari
korupsi
9
Korupsi yang menyangkut penggelapan dalam jabatan
praktik pemalsuan
laporan keuangan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya.
3,857 9,643 bebas dari
korupsi
10
Korupsi yang menyangkut perbuatan curang
praktik pengadaan tidak sesuai
standar
Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan barang dan jasa yang disediakan di bawah standar yang ditetapkan saat pengadaan.
3,893 9,732 bebas dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
86Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
No. Unsur Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
11
Korupsi yang menyangkut kerugian negara
praktik pemalsuan
laporan pertanggung
jawaban
Tim Pengadaan dan Pengguna Barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan sebenarnya.
3,857 9,643 bebas dari
korupsi
Nilai rata-rata IPK 3,737 9,343 bebas dari
korupsi
Gambar 4.41 IPK RSUD dr. Soedono Lingkup Penyedia Barang dan Jas
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
87Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
a. Potensi KKN
Dari pertanyaan terkait “terdapat potensi KKN dalam mekanisme dpengadaan barang
dan jasa” sebanyak 39 responden menyatakan tidak setuju, 13 responden menyatakan
kurang setuju, dan 4 responden menyatakan setuju seperti yang ditunjukkan Tabel
4.43.
Tabel 4.43 Presentase indikator potensi KKN
Skor Jawaban Responden Persentase 1 Sangat setuju 0 0% 2 Setuju 4 7,14% 3 Kurang setuju 13 23,21% 4 Tidak setuju 39 69,64%
b. Pemalsuan laporan keuangan
Dari pertanyaan terkait “tim pengadaan barang dan jasa tidak
menyampaikan/menginformasikan mekanisme pengaadaan barang dan jasa secara
transparan baik melalui SPSE atau secara manual” sebanyak 37 responden
menyatakan tidak setuju, 16 responden menyatakan kurang setuju, dan 3 responden
menyatakan setuju seperti yang ditunjukkan Tabel 4.42.
Tabel 4.44 Presentase indikator pemalsuan laporan keuangan
Skor Jawaban Responden Persentase 1 Sangat setuju 0 0% 2 Setuju 0 0% 3 Kurang setuju 8 14,29% 4 Tidak setuju 48 85,71%
Perbuatan Curang
a. Ketidakpatuhan terhadap peraturan
Dari pertanyaan terkait “tim pengadaan barang dan jasa tidak melakukan pengadaan
barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku” sebanyak 43 responden
menyatakan tidak setuju, 13 responden menyatakan kurang setuju seperti yang
ditunjukkan Tabel 4.45.
Tabel 4.45 Presentase indikator ketidakpatuhan terhadap peraturan
Skor Jawaban Responden Persentase 1 Sangat setuju 0 0% 2 Setuju 0 0% 3 Kurang setuju 13 23,21%
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
88Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
4 Tidak setuju 43 76,79%
b. Praktik pencaloan
Dari pertanyaan terkait “terdapat praktik pencaloan atau perantara yang tidak resmi”
sebanyak 46 responden menyatakan tidak setuju, 9 responden menyatakan kurang
setuju, dan 1 responden menyatakan setuju seperti yang ditunjukkan Tabel 4.46.
Tabel 4.46 Presentase indikator praktik pencaloan
Skor Jawaban Responden Persentase 1 Sangat setuju 0 0,26% 2 Setuju 1 3,65% 3 Kurang setuju 9 3,65% 4 Tidak setuju 46 95,05%
Benturan Kepentingan
a. Benturan kepentingan
Dari pertanyaan terkait “tim pengadaan barang dan jasa memenangkan
perusahaan/penyedia barang dan jasa yang dimiliki sendiri atau relasi atau kerabatnya
meskipun penawarannya bukan yang terbaik” sebanyak 35 responden menyatakan
tidak setuju, 14 responden menyatakan kurang setuju, dan 7 responden menyatakan
setuju seperti yang ditunjukkan Tabel 4.47.
Tabel 4.47 Presentase indikator benturan kepantingan
Skor Jawaban Responden Persentase 1 Sangat setuju 0 0 % 2 Setuju 4 7,14% 3 Kurang setuju 17 30,36% 4 Tidak setuju 35 62,50%
Gratifikasi
a. Praktik gratifikasi
Dari pertanyaan terkait “Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak menolak pemberian
hadiah/barang atau uang sebagai ucapan terima kasih” sebanyak 35 responden
menyatakan tidak setuju, 14 responden menyatakan kurang setuju, dan 7 responden
menyatakan setuju seperti yang ditunjukkan Tabel 4.48.
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
89Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
Tabel 4.48 Presentase indikator praktik gratifikasi
Skor Jawaban Responden Persentase 1 Sangat setuju 0 00% 2 Setuju 7 12,50% 3 Kurang setuju 14 25,00% 4 Tidak setuju 35 62,50%
Pemerasan
a. Praktik pungutan liar
Dari pertanyaan terkait “Tim Pengadaan Barang dan Jasa meminta imbalan dalam
proses pengadaan ” sebanyak 35 responden menyatakan tidak setuju, 14 responden
menyatakan kurang setuju, dan 7 responden menyatakan setuju seperti yang
ditunjukkan Tabel 4.48.
Tabel 4.48 Presentase indikator praktik pungutan liar
Skor Jawaban Responden Persentase 1 Sangat setuju 0 0% 2 Setuju 1 1,79% 3 Kurang setuju 6 10,71% 4 Tidak setuju 49 87,50%
b. Praktik meminta imbalan
Dari pertanyaan terkait “Tim Pengadaan Barang dan atau pengguna barang dan jasa
mempersulit kerja sama dengan indikasi dugaan meminta imbalan” sebanyak 45
responden menyatakan tidak setuju, 10 responden menyatakan kurang setuju, dan 1
responden menyatakan setuju seperti yang ditunjukkan Tabel 4.50.
Tabel 4.50 Presentase indikator biaya tambahan
Skor Jawaban Responden Persentase 1 Sangat setuju 0 0% 2 Setuju 1 1,79% 3 Kurang setuju 10 17,86% 4 Tidak setuju 45 95,05%
Perbuatan curang
a. Praktik pengadaan tidak sesuai standar
Dari pertanyaan terkait “Pengguna barang dan jasa sengaja membiarkan barang dan
jasa yang disediakan di bawah standar yang ditetapkan saat pengadaan” sebanyak 48
responden menyatakan tidak setuju, 8 responden menyatakan kurang setuju seperti
yang ditunjukkan Tabel 4.51.
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
90Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
Tabel 4.51 Presentase indikator praktik pengadaan tidak sesuai standar
Skor Jawaban Responden Persentase 1 Sangat setuju 0 0% 2 Setuju 0 0% 3 Kurang setuju 6 10,71% 4 Tidak setuju 50 89,29%
Korupsi yang menyangkut kerugian negara
a. Praktik pemalsuan laporan pertanggungjawaban
Dari pertanyaan terkait “Tim Pengadaan dan Pengguna Barang dan Jasa sengaja
membiarkan/meminta memalsukan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai
dengan sebenarnya” sebanyak 49 responden menyatakan tidak setuju, 6 responden
menyatakan kurang setuju, dan 1 responden menyatakan setuju seperti yang
ditunjukkan Tabel 4.52.
Tabel 4.52 Presentase indikator praktik pemalsuan laporan keuangan
Skor Jawaban Responden Persentase 1 Sangat setuju 1 0,26% 2 Setuju 14 3,65% 3 Kurang setuju 4 3,65% 4 Tidak setuju 365 95,05%
4.6 Indeks Persepsi Korupsi berdasarkan karakteristik responden rekanan
Pada laporan ini, Indeks Persepsi Korupsi juga diukur berdasarkan variabel penelitian,
antara lain:
1. Kategori rekanan 2. Jabatan responden rekanan
4.6.1 Kategori rekanan
Untuk mengetahui indeks persepsi korupsi berdasarkan kategori rekanan, maka
dilakukan survei yang meliputi:
1. Supplier obat/alat kesehatan 2. Supplier non obat/alat kesehatan 3. Jasa Kontraktor 4. Jasa Outsourcing 5. Jasa konsultasi/vendor
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
91Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
4.6.1.1 Supplier obat/alat kesehatan
Dari hasil survei responden yang menyuplai obat dan alat kesehatan, didapat IPK
sebagai berikut (Tabel 4.53 dan Gambar 4.42):
Tabel 4.53 IPK berdasarkan responden Supplier obat/alat kesehatan
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 transparansi informasi
Tim Pengadaan barang dan jasa tidak menyampaikan/menginformasikan mekanisme pengadaan barang dan jasa secara transparan baik melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) atau secara manual.
3,625 9,063 bebas dari
korupsi
2 potensi KKN
Terdapat potensi KKN* dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa *Definisi KKN sesuai UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 : tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
3,563 8,906 bebas dari
korupsi
3 ketidakpatuhan terhadap
peraturan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3,719 9,297 bebas dari
korupsi
4 praktik
pencaloan Terdapat praktik pencaloan atau perantara yang tidak resmi.
3,781 9,453 bebas dari
korupsi
5 benturan
kepentingan
Tim pengadaan barang dan jasa memenangkan perusahaan/penyedia barang dan jasa yang dimiliki sendiri atau relasi atau kerabatnya meskipun penawarannya bukan yang terbaik.
3,531 8,828 bebas dari
korupsi
6 praktik
gratifikasi
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak menolak pemberian hadiah/barang atau uang sebagai ucapan terima kasih.
3,469 8,672 bebas dari
korupsi
7 praktik
pungutan liar
Tim Pengadaan Barang dan Jasa meminta imbalan dalam proses pengadaan (misal dalam bentuk pungutan liar /tips /fasilitas /hadiah /pengembalian dana dll.)
3,844 9,609 bebas dari
korupsi
8 praktik
meminta imbalan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau pengguna barang dan jasa mempersulit kerja sama dengan indikasi dugaan meminta imbalan.
3,719 9,297 bebas dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
92Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
9
praktik pemalsuan
laporan keuangan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya.
3,875 9,688 bebas dari
korupsi
10
praktik pengadaan tidak sesuai
standar
Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan barang dan jasa yang disediakan di bawah standar yang ditetapkan saat pengadaan.
3,906 9,766 bebas dari
korupsi
11
praktik pemalsuan
laporan pertanggung
jawaban
Tim Pengadaan dan Pengguna Barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan sebenarnya.
3,875 9,688 bebas dari
korupsi
NILAI IPK 3,719 9,297 Bebas dari
korupsi
Gambar 4.42 IPK berdasarkan rekanan supplier obat/alat kesehatan
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
93Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
4.6.1.2 Supplier non obat/alat kesehatan
Dari hasil survei responden yang menyuplai kebutuhan selain obat dan alat
kesehatan, didapat IPK sebagai berikut (Tabel 4.54 dan Gambar 4.43):
Tabel 4.54 IPK berdasarkan responden Supplier non obat/alat kesehatan
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 transparansi informasi
Tim Pengadaan barang dan jasa tidak menyampaikan/menginformasikan mekanisme pengadaan barang dan jasa secara transparan baik melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) atau secara manual.
3,750 9,375 bebas dari
korupsi
2 potensi KKN
Terdapat potensi KKN* dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa *Definisi KKN sesuai UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 : tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
3,625 9,063 bebas dari
korupsi
3 ketidakpatuhan terhadap
peraturan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3,875 9,688 bebas dari
korupsi
4 praktik
pencaloan Terdapat praktik pencaloan atau perantara yang tidak resmi.
4,000 10 bebas dari
korupsi
5 benturan
kepentingan
Tim pengadaan barang dan jasa memenangkan perusahaan/penyedia barang dan jasa yang dimiliki sendiri atau relasi atau kerabatnya meskipun penawarannya bukan yang terbaik.
3,750 9,375 bebas dari
korupsi
6 praktik
gratifikasi
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak menolak pemberian hadiah/barang atau uang sebagai ucapan terima kasih.
3,625 9,063 bebas dari
korupsi
7 praktik
pungutan liar
Tim Pengadaan Barang dan Jasa meminta imbalan dalam proses pengadaan (misal dalam bentuk pungutan liar /tips /fasilitas /hadiah /pengembalian dana dll.)
4,000 10 bebas dari
korupsi
8 praktik
meminta imbalan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau pengguna barang dan jasa mempersulit kerja sama dengan indikasi dugaan meminta imbalan.
4,000 10 bebas dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
94Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
9
praktik pemalsuan
laporan keuangan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya.
3,875 9,688 bebas dari
korupsi
10
praktik pengadaan tidak sesuai
standar
Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan barang dan jasa yang disediakan di bawah standar yang ditetapkan saat pengadaan.
4,000 10 bebas dari
korupsi
11
praktik pemalsuan
laporan pertanggung
jawaban
Tim Pengadaan dan Pengguna Barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan sebenarnya.
3,750 9,375 bebas dari
korupsi
NILAI IPK 3,841 9,602 bebas dari
korupsi
Gambar 4.43 IPK berdasarkan supplier non obat/alat kesehatan
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
95Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
4.6.1.3 Jasa Kontraktor
Dari hasil survei responden jasa kontraktor, didapat IPK sebagai berikut (Tabel
4.55 dan Gambar 4.44):
Tabel 4.55 IPK berdasarkan responden jasa kontraktor
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 transparansi informasi
Tim Pengadaan barang dan jasa tidak menyampaikan/menginformasikan mekanisme pengadaan barang dan jasa secara transparan baik melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) atau secara manual.
3,500 8,750 bebas dari
korupsi
2 potensi KKN
Terdapat potensi KKN* dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa *Definisi KKN sesuai UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 : tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
4,000 10,000 bebas dari
korupsi
3 ketidakpatuhan terhadap
peraturan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4,000 10,000 bebas dari
korupsi
4 praktik
pencaloan Terdapat praktik pencaloan atau perantara yang tidak resmi.
3,500 8,750 bebas dari
korupsi
5 benturan
kepentingan
Tim pengadaan barang dan jasa memenangkan perusahaan/penyedia barang dan jasa yang dimiliki sendiri atau relasi atau kerabatnya meskipun penawarannya bukan yang terbaik.
3,000 7,500 bebas dari
korupsi
6 praktik
gratifikasi
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak menolak pemberian hadiah/barang atau uang sebagai ucapan terima kasih.
2,500 6,250 bebas dari
korupsi
7 praktik
pungutan liar
Tim Pengadaan Barang dan Jasa meminta imbalan dalam proses pengadaan (misal dalam bentuk pungutan liar /tips /fasilitas /hadiah /pengembalian dana dll.)
4,000 10,000 bebas dari
korupsi
8 praktik
meminta imbalan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau pengguna barang dan jasa mempersulit kerja sama dengan indikasi dugaan meminta
4,000 10,000 bebas dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
96Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
imbalan.
9
praktik pemalsuan
laporan keuangan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya.
4,000 10,000 bebas dari
korupsi
10
praktik pengadaan tidak sesuai
standar
Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan barang dan jasa yang disediakan di bawah standar yang ditetapkan saat pengadaan.
4,000 10,000 bebas dari
korupsi
11
praktik pemalsuan
laporan pertanggung
jawaban
Tim Pengadaan dan Pengguna Barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan sebenarnya.
4,000 10,000 bebas dari
korupsi
NILAI IPK 3,682 9,205 bebas dari
korupsi
Gambar 4.44 IPK berdasarkan rekanan jasa kontraktor
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
97Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
4.6.1.4 Jasa Outsourcing
Dari hasil survei responden jasa Outsourcing, didapat IPK sebagai berikut (Tabel
4.56 dan Gambar 4.45):
Tabel 4.56 IPK berdasarkan responden jasa outsourcing
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 transparansi informasi
Tim Pengadaan barang dan jasa tidak menyampaikan/menginformasikan mekanisme pengadaan barang dan jasa secara transparan baik melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) atau secara manual.
3,000 7,500 bebas dari
korupsi
2 potensi KKN
Terdapat potensi KKN* dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa *Definisi KKN sesuai UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 : tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
2,667 6,667 bebas dari
korupsi
3 ketidakpatuhan terhadap
peraturan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3,333 8,333 bebas dari
korupsi
4 praktik
pencaloan
Terdapat praktik pencaloan atau perantara yang tidak resmi.
3,667 9,167 bebas dari
korupsi
5 benturan
kepentingan
Tim pengadaan barang dan jasa memenangkan perusahaan/penyedia barang dan jasa yang dimiliki sendiri atau relasi atau kerabatnya meskipun penawarannya bukan yang terbaik.
3,333 8,333 bebas dari
korupsi
6 praktik
gratifikasi
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak menolak pemberian hadiah/barang atau uang sebagai ucapan terima kasih.
3,667 9,167 bebas dari
korupsi
7 praktik
pungutan liar
Tim Pengadaan Barang dan Jasa meminta imbalan dalam proses pengadaan (misal dalam bentuk pungutan liar /tips /fasilitas /hadiah /pengembalian dana dll.)
3,667 9,167 bebas dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
98Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
8 praktik
meminta imbalan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau pengguna barang dan jasa mempersulit kerja sama dengan indikasi dugaan meminta imbalan.
3,667 9,167 bebas dari
korupsi
9
praktik pemalsuan
laporan keuangan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya.
3,667 9,167 bebas dari
korupsi
10
praktik pengadaan tidak sesuai
standar
Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan barang dan jasa yang disediakan di bawah standar yang ditetapkan saat pengadaan.
3,667 9,167 bebas dari
korupsi
11
praktik pemalsuan
laporan pertanggung
jawaban
Tim Pengadaan dan Pengguna Barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan sebenarnya.
4,000 10,000 bebas dari
korupsi
NILAI IPK 3,485 8,712 Bebas dari
korupsi
Gambar 4.45 IPK berdasarkan rekanan jasa Outsourcing
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
99Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
4.6.1.5 Jasa Konsultasi/Vendor
Dari hasil survei responden jasa konsultasi/vendor, didapat IPK sebagai berikut
(Tabel 4.57 dan Gambar 4.46):
Tabel 4.53 IPK berdasarkan responden jasa konsultasi/vendor
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 transparansi informasi
Tim Pengadaan barang dan jasa tidak menyampaikan/menginformasikan mekanisme pengadaan barang dan jasa secara transparan baik melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) atau secara manual.
3,778
9,444
bebas dari korupsi
2 potensi KKN
Terdapat potensi KKN* dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa *Definisi KKN sesuai UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 : tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
4,000 10,000 bebas dari
korupsi
3 ketidakpatuhan terhadap
peraturan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3,778 9,444 bebas dari
korupsi
4 praktik
pencaloan Terdapat praktik pencaloan atau perantara yang tidak resmi.
3,900 9,750 bebas dari
korupsi
5 benturan
kepentingan
Tim pengadaan barang dan jasa memenangkan perusahaan/penyedia barang dan jasa yang dimiliki sendiri atau relasi atau kerabatnya meskipun penawarannya bukan yang terbaik.
3,700 9,250 bebas dari
korupsi
6 praktik
gratifikasi
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak menolak pemberian hadiah/barang atau uang sebagai ucapan terima kasih.
3,700 9,250 bebas dari
korupsi
7 praktik
pungutan liar
Tim Pengadaan Barang dan Jasa meminta imbalan dalam proses pengadaan (misal dalam bentuk pungutan liar /tips /fasilitas /hadiah /pengembalian dana dll.)
3,900 9,750 bebas dari
korupsi
8 praktik
meminta imbalan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau pengguna barang dan jasa mempersulit kerja sama dengan indikasi dugaan meminta imbalan.
3,800 9,500 bebas dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
100Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
9
praktik pemalsuan
laporan keuangan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya.
3,900 9,750 bebas dari
korupsi
10
praktik pengadaan tidak sesuai
standar
Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan barang dan jasa yang disediakan di bawah standar yang ditetapkan saat pengadaan.
3,900 9,750 bebas dari
korupsi
11
praktik pemalsuan
laporan pertanggung
jawaban
Tim Pengadaan dan Pengguna Barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan sebenarnya.
3,900 9,750 bebas dari
korupsi
NILAI IPK 3,841 9,604 Bebas dari
korupsi
Gambar 4.47 IPK berdasarkan rekanan jasa konsultasi/vendor
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
101Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
4.6.1.6 Peringkat IPK berdasarkan kategori rekanan
Keseluruhan nilai IPK ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 4.54 Peringkat IPK per kategori rekanan
No Kategori Rekanan Nilai interval IPK
Nilai IPK
1. Jasa konsultasi/vendor 3,8414 9,604
2. Supplier non obat/alat kesehatan
3,8409 9,602
3. Supplier obat/alat kesehatan
3,719 9,297
4. Jasa kontraktor 3,682 9,205
4.6.2 Jabatan responden
Untuk mengetahui indeks persepsi korupsi berdasarkan jabatan responden, maka
dilakukan survei yang meliputi:
1. Komisaris 2. Direktur 3. Manajer 4. Karyawan/staf
4.6.2.1 Komisaris
Pada survei IPK tahun 2019 tidak ditemukan responden yang menjabat sebagai
komisaris.
4.6.2.2 Direktur
Dari hasil survei responden yang menjabat sebagai direktur, didapat IPK sebagai
berikut (Tabel 4.55 dan Gambar 4.48):
Tabel 4.55 IPK berdasarkan responden responden direktur
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 transparansi informasi
Tim Pengadaan barang dan jasa tidak menyampaikan/menginformasikan mekanisme pengadaan barang dan jasa secara transparan baik melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) atau secara manual.
3,571 8,929 bebas dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
102Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
2 potensi KKN
Terdapat potensi KKN* dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa *Definisi KKN sesuai UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 : tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
3,857 9,643 bebas dari
korupsi
3 ketidakpatuhan terhadap
peraturan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3,929 9,821 bebas dari
korupsi
4 praktik
pencaloan Terdapat praktik pencaloan atau perantara yang tidak resmi.
3,786 9,464 bebas dari
korupsi
5 benturan
kepentingan
Tim pengadaan barang dan jasa memenangkan perusahaan/penyedia barang dan jasa yang dimiliki sendiri atau relasi atau kerabatnya meskipun penawarannya bukan yang terbaik.
3,643 9,207 bebas dari
korupsi
6 praktik
gratifikasi
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak menolak pemberian hadiah/barang atau uang sebagai ucapan terima kasih.
3,571 8,929 bebas dari
korupsi
7 praktik
pungutan liar
Tim Pengadaan Barang dan Jasa meminta imbalan dalam proses pengadaan (misal dalam bentuk pungutan liar /tips /fasilitas /hadiah /pengembalian dana dll.)
3,857 9,643 bebas dari
korupsi
8 praktik
meminta imbalan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau pengguna barang dan jasa mempersulit kerja sama dengan indikasi dugaan meminta imbalan.
3,929 9,821 bebas dari
korupsi
9
praktik pemalsuan
laporan keuangan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya.
3,857 9,643 bebas dari
korupsi
10
praktik pengadaan tidak sesuai
standar
Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan barang dan jasa yang disediakan di bawah standar yang ditetapkan saat pengadaan.
3,857 9,643 bebas dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
103Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
11
praktik pemalsuan
laporan pertanggung
jawaban
Tim Pengadaan dan Pengguna Barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan sebenarnya.
3,786 9,464 bebas dari
korupsi
NILAI IPK 3,786 9,464 Bebas dari
korupsi
Gambar 4.48 IPK berdasarkan rekanan posisi direktur
4.6.2.3 Manajer
Dari hasil survei responden yang menjabat sbagai manajer, didapat IPK sebagai
berikut (Tabel 4.56 dan Gambar 4.49):
Tabel 4.56 IPK berdasarkan responden manajer
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 transparansi informasi
Tim Pengadaan barang dan jasa tidak menyampaikan/menginformasikan mekanisme pengadaan barang dan jasa secara transparan baik melalui
3,222 8,056 bebas dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
104Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) atau secara manual.
2 potensi KKN
Terdapat potensi KKN* dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa *Definisi KKN sesuai UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 : tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
3,333 8,333 bebas dari
korupsi
3 ketidakpatuhan terhadap
peraturan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3,444 8,611 bebas dari
korupsi
4 praktik
pencaloan Terdapat praktik pencaloan atau perantara yang tidak resmi.
3,667 9,167 bebas dari
korupsi
5 benturan
kepentingan
Tim pengadaan barang dan jasa memenangkan perusahaan/penyedia barang dan jasa yang dimiliki sendiri atau relasi atau kerabatnya meskipun penawarannya bukan yang terbaik.
3,333 8,333 bebas dari
korupsi
6 praktik
gratifikasi
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak menolak pemberian hadiah/barang atau uang sebagai ucapan terima kasih.
3,444 8,611 bebas dari
korupsi
7 praktik
pungutan liar
Tim Pengadaan Barang dan Jasa meminta imbalan dalam proses pengadaan (misal dalam bentuk pungutan liar /tips /fasilitas /hadiah /pengembalian dana dll.)
3,667 9,167 bebas dari
korupsi
8 praktik
meminta imbalan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau pengguna barang dan jasa mempersulit kerja sama dengan indikasi dugaan meminta imbalan.
3,556 8,889 bebas dari
korupsi
9
praktik pemalsuan
laporan keuangan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya.
3,667 9,167 bebas dari
korupsi
10
praktik pengadaan tidak sesuai
standar
Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan barang dan jasa yang disediakan di bawah standar yang ditetapkan saat pengadaan.
3,778 9,444 bebas dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
105Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
11
praktik pemalsuan
laporan pertanggung
jawaban
Tim Pengadaan dan Pengguna Barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan sebenarnya.
4,000 10 bebas dari
korupsi
NILAI IPK 3,556 8,889 Bebas dari
korupsi
Gambar 4.49 IPK berdasarkan rekanan posisi manajer
4.6.2.4 Pegawai/staf
Dari hasil survei responden pegawai/staf, didapat IPK sebagai berikut (Tabel 4.57
dan Gambar 4.50):
Tabel 4.57 IPK berdasarkan responden pegawai/staf
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
1 transparansi informasi
Tim Pengadaan barang dan jasa tidak menyampaikan/menginformasikan mekanisme pengadaan barang dan jasa secara transparan baik melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) atau secara manual.
3,727 9,318 bebas dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
106Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
2 potensi KKN
Terdapat potensi KKN* dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa *Definisi KKN sesuai UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 : tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
3,606 9,015 bebas dari
korupsi
3 ketidakpatuhan terhadap
peraturan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3,788 9,470 bebas dari
korupsi
4 praktik
pencaloan Terdapat praktik pencaloan atau perantara yang tidak resmi.
3,848 9,621 bebas dari
korupsi
5 benturan
kepentingan
Tim pengadaan barang dan jasa memenangkan perusahaan/penyedia barang dan jasa yang dimiliki sendiri atau relasi atau kerabatnya meskipun penawarannya bukan yang terbaik.
3,576 8,939 bebas dari
korupsi
6 praktik
gratifikasi
Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak menolak pemberian hadiah/barang atau uang sebagai ucapan terima kasih.
3,485 8,712 bebas dari
korupsi
7 praktik
pungutan liar
Tim Pengadaan Barang dan Jasa meminta imbalan dalam proses pengadaan (misal dalam bentuk pungutan liar /tips /fasilitas /hadiah /pengembalian dana dll.)
3,909 9,773 bebas dari
korupsi
8 praktik
meminta imbalan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau pengguna barang dan jasa mempersulit kerja sama dengan indikasi dugaan meminta imbalan.
3,788 9,470 bebas dari
korupsi
9
praktik pemalsuan
laporan keuangan
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya.
3,909 9,773 bebas dari
korupsi
10
praktik pengadaan tidak sesuai
standar
Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan barang dan jasa yang disediakan di bawah standar yang ditetapkan saat pengadaan.
3,939 9,848 bebas dari
korupsi
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
107Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
No. Indikator Pertanyaan Nilai
interval IPK
Nilai IPK
Kategori
11
praktik pemalsuan
laporan pertanggung
jawaban
Tim Pengadaan dan Pengguna Barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan sebenarnya.
3,848 9,621 bebas dari
korupsi
NILAI IPK 3,719 9,415 Bebas dari
korupsi
Gambar 4.50 IPK berdasarkan rekanan posisi pegawai/staf
4.6.2.5 Peringkat IPK berdasarkan jabatan responden
Keseluruhan nilai IPK ditunjukkan pada tabel berikut:
Tabel 4.54 Peringkat IPK per kategori rekanan
No Jabatan responden Nilai interval IPK
Nilai IPK
1. Direktur 3,786 9,464
2. Pegawai/staf 3,766 9,415
3. Manajer 3,556 8,889
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
108Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan RSUD dr. Soedono
Madiun diperoleh informasi bahwa hasil Indeks Persepsi Korupsi berdasarkan:
a. Layanan Pelanggan sebesar 9,772 dengan kategori bebas dari korupsi
b. Rekanan Penyedia Barang dan Jasa sebesar 9,343 dengan kategori bebas
dari korupsi
Indeks persepsi berdasarkan layanan pelanggan merupakan komposit dari
indeks 8 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:
a. Indikator Praktik Suap, mendapat indeks 9.863
b. Indikator Praktik pencaloan, mendapat indeks 9.850
c. Indikator Penggelapan Biaya, mendapat indeks 9.870
d. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 9.850
e. Indikator Pungutan Liar, mendapat indeks 9,876
f. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 9,831
g. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 9.772
h. Indikator Gratifikasi, mendapat indeks 9,525
Indeks persepsi berdasarkan rekanan penyedia barang dan jasa merupakan
komposit dari 11 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai
berikut:
a. Indikator Transparansi informasi mendapat indeks 9,018
b. Indikator potensi KKN mendapat indeks 9,063
c. Indikator ketidakpatuhan terhadap peraturan mendapat indeks 9,420
d. Indikator praktik pencaloan mendapat indeks 9,509
e. Indikator benturan kepentingan mendapat indeks 8,884
f. Indikator praktik gratifikasi mendapat indeks 8,750
g. Indikator praktik meminta imbalan mendapat indeks 9,464
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
109Jl. Dr. Sutomo No. 59 Telp (0351) 464325, 464326, 454657 Fax (0351) 458054 Web: www.rssoedonomadiun.co.id Email: [email protected]
h. Indikator praktik pungutan liar mendapat indeks 9,643
i. Indikator praktik pemalsuan laporan keuangan mendapat indeks 9,643
j. Indikator praktik pengadaan tidak sesuai standar mendapat indeks 9,732
k. Indikator praktik pemalsuan laporan pertanggungjawaban mendapat
indeks 9,643
5.2 Rekomendasi
Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator di RSUD dr. Soedono
Madiun Tahun 2019, didapat indeks persepsi bersih dari korupsi. Namun dari
seluruh indikator penyusun, indikator gratifikasi memiliki indeks paling rendah
diantara indikator lainnya. Indikator gratifikasi memperoleh indeks 9,525
(pelayanan pelanggan) dan 8,750 (rekanan). Guna mengurangi resiko yang
berkaitan dengan indikator tersebut, diperlukan peningkatan kualitas kinerja
dan pengawasan secara berkesinambungan. Peningkatan tersebut dapat berupa
Pembinaan kepada pegawai untuk menolak pemberian baik sebelum maupun
sesudah memberi pelayanan.
Sebagaimana masukan yang terjaring dari responden, salah satu rekomendasi
berkaitan dengan indikator tersebut yaitu meningkatkan kualitas serta arus
informasi kepada penggguna layanan di setiap unit pelayanan RSUD dr.
Soedono Madiun.
Sementara itu rekomendasi lainnya lebih terarah kepada peningkatan kualitas
pelayanan, antara lain :
1. Meningkatkan kesadaran dalam melayani sesuai dengan prosedur
kerja yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan manajemen mutu rumah sakit.
3. Memasang poster (tanda-tanda pengingat) agar tidak memberikan
hadiah yang berpotensi disebut gratifikasi kepada karyawan.
4. Adanya evaluasi kinerja penyedia barang dan jasa.
5. Untuk memperlancar proses survei rekanan, sebaiknya menyusun
Dafar Rekanan terpilih dan melakukan survei langsung setelah proses
pengadaan.
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
DAFTAR PUSTAKA
Danil E. 2011. Korupsi; Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya. Raja Grafindo
Persada, Jakarta
Kartono, Kartini. 1983. Pathologi Sosial. Jakarta: CV. Rajawali Press
Margono. 2004. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Singarimbun M., Effendi S. 1991. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES
Sugiyono, 2001. Metode Penelitian, Bandung: CV Alfa Beta
Sugiyono. 2003. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta
Syamsuddin dan Damayanti. 2011. Metode Penelitian Pendidikan Bahasa. Bandung:
Remaja Rosdakarya
Umar, M. Syukri Ilyas (ed). 2004. Korupsi Musuh Bersama. Jakarta: Penerbit Lembaga
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan tindak pidana korupsi.
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
DATA UNIT PELAYANAN
DATA RESPONDEN
LAMPIRAN
Lampiran 1
KUESIONER SURVEY
INDEKS PERSEPSI KORUPSI
RSUD dr. Soedono Madiun
TAHUN 2019
Nama Unit Pelayanan :□ Rawat Inap….. hari □ Rawat Jalan/Poli □ Gawat Darurat
Unit Layanan Penunjang lainnya yang dirasakan: (silakan pilih lebih dari satu)
□ Laboratorium □ Radiologi
□Rehabilitasi Medis (Fisioterapi) □Farmasi/Apotek
Kategori pasien : □ BPJS □Umum □Asuransi □Lainnya
Nama Responden : ................................................................. (boleh tidak diisi)
Usia/Umur Responden : .............Tahun
Jenis Kelamin :□Laki-laki □Perempuan
Tingkat Pendidikan :□ SD kebawah □ SMP □ SMA
□ Diploma □ S1 □ S2 keatas
Pekerjaan : □PegawaiSwasta □Wiraswasta □ TNI/Polri
□Pelajar/Mahasiswa □Buruh □ PNS
□Iburumahtangga □Pensiunan □Tidak/belumbekerja
□ Lain-lain: ….
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
JAWABAN RESPONDEN
Beri tanda( √) pada jawaban yang sesuai
No.
PERTANYAAN
JAWABAN
TIDAK SETUJU
KURANG SETUJU
SETUJU SANGAT SETUJU
4 3 2 1
1 Pegawai dan tenaga medis RS bersedia memberikan perlakukan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.
2 Terdapat praktek percaloan di RS dalam proses pelayanan.
3 Terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.
4 Pegawai dan Tenaga Medis RS memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan
5 Adanya hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.
6 Tanda bukti pembayaran tidak diserahkan oleh petugas.
7 Tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku.
8 Tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang berbeda dengan tindakan, alat maupun obat-obatan yang diterima saat pelayanan.
9 Pegawai dan Tenaga Medis RS tidak menolak pemberian hadiah/barang setelah memberikan pelayanan.
10 Dari skala 1-10 berapa nilai yang anda berikan terhadap persepsi korupsi di RSUD dr. Soedono Madiun secara keseluruhan? (Nilai 10 sangat bersih dari korupsi - nilai 1 sangat banyak kejadian korupsi)
Saran dan kritik:
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
DATA RESPONDEN
JAWABAN RESPONDEN
Lampiran 2
KUESIONER SURVEY
INDEKS PERSEPSI KORUPSI
RSUD dr. Soedono Madiun
2019
Kategori Responden : □ Supplier obat/alkes □ Jasa Kontraktor
□ Jasa Konsultasi/Vendor □ Jasa Outsourcing
□ Supplier non obat/alkes
Nama Responden : ........................................................ (boleh tidak diisi)
Jabatan pada badan usaha : □ Komisaris □ Direktur
□ Manajer □ Pegawai/staf
Beri tanda( √) pada jawaban yang sesuai
No. PERTANYAAN
JAWABAN
TIDAK SETUJU
KURANG SETUJU
SETUJU SANGAT SETUJU
4 3 2 1
1
Tim Pengadaan barang dan jasa tidak menyampaikan/menginformasikan mekanisme pengadaan barang dan jasa secara transparan baik melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) atau secara manual.
2
Terdapat potensi KKN* dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa
*Definisi KKN sesuai UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 : tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
3 Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak melakukan pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4 Terdapat praktik pencaloan atau perantara yang tidak resmi.
Laporan Akhir Survei Indeks Presepsi Korupsi 2019
No. PERTANYAAN
JAWABAN
TIDAK SETUJU
KURANG SETUJU
SETUJU SANGAT SETUJU
4 3 2 1
5
Tim pengadaan barang dan jasa memenangkan perusahaan/penyedia barang dan jasa yang dimiliki sendiri atau relasi atau kerabatnya meskipun penawarannya bukan yang terbaik.
6 Tim Pengadaan Barang dan Jasa tidak menolak pemberian hadiah/barang atau uang sebagai ucapan terima kasih.
7
Tim Pengadaan Barang dan Jasa meminta imbalan dalam proses pengadaan (misal dalam bentuk pungutan liar /tips /fasilitas /hadiah /pengembalian dana dll.)
8 Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau pengguna barang dan jasa mempersulit kerja sama dengan indikasi dugaan meminta imbalan.
9
Tim Pengadaan Barang dan Jasa atau Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya.
10
Pengguna barang dan Jasa sengaja membiarkan barang dan jasa yang disediakan di bawah standar yang ditetapkan saat pengadaan.
11
Tim Pengadaan dan Pengguna Barang dan Jasa sengaja membiarkan/meminta memalsukan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan sebenarnya.
Dari skala 1-10 berapa nilai yang anda berikan terhadap persepsi korupsi di RSUD dr. Soedono Madiun secara keseluruhan?
(Nilai 10 sangat bersih dari korupsi - nilai 1 sangat banyak kejadian korupsi)
Saran dan kritik