Judul: THE COASTAL CHANGES AND ITS INFLUENCE ONTHE SPATIAL CONFIGURATION OF MARISO SETTLEMENT, INDONESIA

Penulis: Edward Syarif, Endang Titi Sunarti Darjosanjoto, I Gusti Ngurah Antaryama

Penerbit: International Journal ofEducation and Researchwww.ijrn.com

Jumlah Halaman/ Tahun: 14 halaman tahun 2015

Pengaruh Reklamasi di Wilayah Pesisir Terhadap Perubahan PolaKeruangan Permukiman

Yanelis Prasenja/1406597721

I. Pendahuluan

Tulisan The Coastal Changes and It’s Influence on The SpatialConfiguration of Mariso Settlement, Indonesia oleh EdwardSyarief, Endang Tri Sunarto Darjosanjoto, I Gusti NgurahAntaryama dalam International Jornal of Education andResearch Vol. 3 No.3 Maret 2015. Reklamasi mempengaruhiperubahan penghidupan dari orientasi laut menjadi orientasidarat, perubahan pola permukiman masyarakat, serta perubahanbentuk dan fungsi bangunan. Jurnal ini dipilih karenamenggambarkan perkembangan permukiman di Mariso terutamakonfigurasi spasialnya sebagai referensi dalam perencanaanspasial sesuai dengan transformasi sosial dan lingkungan yangterjadi pasca reklamasi di wilayah pesisir.

Studi yang dilakukan dalam jurnal ini untuk mengetahuibagaimana Pola spasial dapat membawa informasi sosial. Halini menunjukkan bahwa konfigurasi spasial permukiman yangterbentuk dipengaruhi oleh kondisi sosial. Dalam konfigurasispasial ada sifat permeabilitas antara ruang sehinggamemberikan interpretasi lain tentang sistem tata ruang yangmemiliki relevansi dengan fungsi ruang itu sendiri.

Penelitian ini difokuskan untuk menjelaskan perkembanganpermukiman yang terbentuk pada tahun 1980 dan 2013. Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa konfigurasi spasialpermukiman Mariso telah berkembang dan membentuk ruang-ruangyang lebih terintegrasi. Perubahan pesisir menjadi pemukimantelah membentuk konfigurasi spasial yang lebih terintegrasi.Konsep integrasi ini bisa menjadi dasar bagi pengembanganpemukiman pesisir.

Ulasan ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan dankelemahan studi pengaruh reklamasi di wilayah pesisir

terhadap perubahan pola keruangan permukiman. Hasilpembahasan diharapkan memberikan gambaran mengenaipengaruhnya reklamasi di wilayah pesisir terhadap kondisikonfigurasi spasial permukiman di Indonesia serta kaitannyaterhadap relokasi. Hasil pembahasan ini juga diharapkanapakah rekomendasi di Permukiman Mariso, Kota Makassar dapatditerapkan juga di wilayah pesisir lainnya di Indonesia yangakan melaksanakan reklamasi.

Reklamasi Untuk Pembangunan Kawasan PermukimanPembangunan sumberdaya pesisir dan lautan pada saat inimenjadi andalan bagi bangsa Indonesia yang merupakan negarakepulauan. Namun, dengan kondisi umum sumberdaya manusia,ekosistem dan kebijakan pembangunan pesisir dan lautan selamaini, menjadi tantangan tersendiri bagi semua pihak untukmewujudkan pengelolaan sumberdaya tersebut yang lestari danmemihak pada kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Pembangunan sumberdaya pesisir dan lautan perlu dilakukanupaya yang dapat mengembalikan keseimbangan lingkungan agarkehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya dapatberkelanjutan. Dewasa ini dalam rangka menjaga kelestarianlingkungan hidup, di negara Indonesia telah diberlakukan satukebijaksanaan pembangunan kawasan pesisir dan lautan yangtidak merusak lingkungan. Pembangunan tersebut harusmengedepankan pelestarian lingkungan atau pembangunanberwawasan lingkungan. 

Kelestarian lingkungan hidup dipengaruhi oleh pola, kebijakanserta tata aturan pengelolaan lingkungan. Tentunya kebijakanyang diterapkan dan diatur harus dapat memberi manfaat bagiberbagai pihak. Pada dasarnya, suatu lingkungan dikatakantelah memberikan manfaat jika dari dalamnya dapat diambilnilai ekonomi (economic value). Namun terdapat manfaat dasaryang paling penting, yaitu nilai ekologi (ecological value).Aspek ekologi ini sangat penting, karena bila nilai ekologi

lingkungan sekitar terpelihara, maka nilai ekonomi darilingkungan tersebut akan diperoleh.

Reklamasi adalah upaya penata-kelolaan kota pesisir untukmenjadi lebih baik dan berkelanjutan. Upaya tersebut punsudah banyak dilakukan oleh negara-negara lain sepertipembangunan kawasan permukiman dan industri Palm Jumeirah diDubai, masjid terapung di Arab Saudi, Pulau Sentosa diSingapura dan aktivitas reklamasi lainnya yang menjadi dayatarik wisata karena bentuknya yang unik. Di Indonesiareklamasi pun sudah pernah dilakukan dan berhasilmencerminkan pembangunan yang berkelanjutan yaitu PantaiLosari yang menjadi ikon kota Makassar.

Laju pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, urbanisasi,terbatasnya lahan, kurangnya infrastruktur dan kurangnyaruang untuk bermukim merupakan urgensi Kota Pesisir untukmelaksanakan reklamasi dan pengembangan kearah laut.Reklamasi dan pengembangan pantai dilakukan guna mengatasipermasalahan kemacetan, kebutuhan ruang untuk permukiman danruang terbuka hijau, laju turunnya muka tanah serta mengatasierosi dan sedimentasi. Reklamasi yang dilaksanakan harussejalan dengan upaya perbaikan lingkungan dan berestetikaserta mempertahankan penggunaan lahan eksisting.

II. Pembahasan

Jurnal ini mengupas mengenai pengaruh reklamasi terhadapperubahan struktur spasial. Menurut penulis hal inidiantaranya diakibatkan oleh perubahan penghidupan dariberorientasi laut ke darat. Kurangnya pengamatan terhadapaspek relokasi, mungkin mempengaruhi pola permukiman danpenghidupan masyarakat karena orang yang mendiami wilayahreklamasi mungkin berasal dari wilayah lain. Alat bantukuesioner (survey sosial kemasyarakatan) untuk mendalamiberbagai hal terkait dengan struktur dan konfigurasi spasialakan memperkaya jurnal ini.

Kelebihan jurnal ini adalah mengungkap sisi positif darireklamasi terhadap konfigurasi ruang menjadi lebihterdistribusi dan lebih banyaknya akses ke dalam wilayahpermukiman. Perkembangan permukiman di Mariso berdasarkantipe wilayah Menurut Muta’ali (2011) masuk kedalam ResourceFrontier Region yang merupakan daerah virgin dengan settlement baruyang sedang dan akan menjadi daerah produktif sehubungandengan potensi sumberdaya alam yang dimilikinya. Daerah inimerupakan sasaran pembangunan nasional sehubungan denganpotensi ekonominya.

Pemukiman Marisol awalnya terletak di pesisir pantai.Kemudian berkembang langsung kelaut, dan itu adalah membentuk pemukiman baru. Hal inidiikuti dengan proses reklamasi yang dilakukan oleh komunitaslokal. Hal ini menyebabkan perubahan fisik kawasan Mariso,dan itu mengubah wilayah laut menjadi pemukiman.

Kajian pra dan pelaksanaan reklamasi tidak dijelaskan dalamjurnal ini sehingga tidak dapat dikaji dan dievaluasi daridampak reklamasi tersebut secara koprehensif. Jurnal ini puntidak membahas rencana dari pemanfaatan ruang sehinggamanajemen pertumbuhan wilayah tidak dapat dievaluasi untukmencegak ketidak-konsistenan penggunaan ruang dan penyesuaianarah kebijakan pemerintah daerah serta pengendalian danpengaturannya.

Sumber: (Syarif dkk, 2015)

Reklamasi sendiri menyebabkan beberapa perubahan yaitu sebagai berikut: Perubahan fisik area tepi laut Mariso :

- Perubahan dari fungsi laut dari sumber penghidupan menjadi area permukiman.

- Munculnya kepadatan bangunan yang tidak terkendali.- Pembentukan permukiman yang kurang terencana.

Perkembangan struktur spasial dari permukiman Mariso - Reklamasi menyebabkan perubahan dari bentuk dan fungsi

bangunan- Perumahan telah berubah menjadi tempat bisnis- Ruang terbuka yang berfungsi sebagai ruang bersama di

mana terjadi interaksi sosial dalam permukiman- Struktur spasial permukiman di Mariso berkembang dari 3

kategori ( 1. ruang laut sebagai wilayah penghidupan, 2.ruang kolektif dan usaha, 3. rumah) menjadi 5 kategori(1. ruang laut (terluar) untuk wilayah penghidupannelayan, 2. akses utama, 3. ruang kolektif, 4. halaman/ruang usaha, 5. Rumah).

Perubahan konfigurasi sosial permukiman di Mariso- Perubahan konfigurasi sosial dari tidak terdistribusi

(non distributed) menjadi terdistribusi (distributed) sehinggaterdapat pilihan rute untuk berpindah dari satu tempatke tempat yang lain.

- Perubahan ruang permukiman menjadi lebih terintegrasi.Pengembangan kawasan Mariso digambarkan pada gambar dibawah ini:

Sumber: (Syarif dkk, 2015)

Gambar 2 menjelaskan bahwa awalnya pemukiman Mariso dibentukdi pesisir pantai, danberkembang ke laut. Menurut penelitian ini, pembentukanpemukiman baru di wilayah Mariso telah menyebabkan perubahanfisik pesisir Makassar. Reklamasi pada daerah Mariso telahmenyebabkan: 1) perubahan pemukiman kearah laut menyebabkan perubahan

sumber mata pencaharian,2) terjadi kepadatan bangunan, dan3) membentuk pemukiman yang tidak direncanakan.

Kecenderungan tersebut dikarenakan terjadinya perubahanpenduduk yang bermukim di kawasan tersebut. Sebagian besarpenduduk Mariso berpindah ketempat lain saat pelaksanaanreklamasi atau direlokasi. Pada lahan baru hasil reklamasitersebut bermunculan gedung-gedung baru yang difungsikansebagai pusat perdagangan sehingga menjadi daya tarikbermunculan permukiman-permukiman baru yang tidakdirencanakan.Gedung-gedung yang terbangun di lahan reklamasi dapatmenutupi pemandangan masyarakat kearah laut. Selain itu aksesmasyarakat menuju pantai pun menjadi tertutup karenapelarangan oleh pengelola gedung. Hal tersebut mendorongketidakberpihakan kepada masyarakat yang terdampak. Sepertipantai Ancol yang mengharuskan masyarakat membayar mahalhanya untuk menikmati pemandangan laut dan bermain di tepianpantai.

Sisi keadilan pada kehidupan manusia harus difasilitasipemerintah dengan serius. Hak-hak masyarakat harus dipenuhiagar tidak terjadi kesenjangan, protes, mogok dan lainsebagainya. Dengan begitu akan terjadi keseimbangan antarapartisipasi si pengembang atau pelaku reklamasi denganintervensi pemerintah tanpa harus terjadi konflik dan gesekankepentingan.

Amdal ReklamasiReklamasi harus memiliki kajian AMDAL yang ideal, agar mampumemberi manfaat yang besar ketimbang kerusakan yangditimbulkannya serta dapat mengantisipasi kerusakan tersebut.Peraturan Presiden (Perpres) 122 Tahun 2012 tentang Reklamasidi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau-Pulau Kecil menjelaskanbahwa penentuan lokasi reklamasi dan lokasi sumber materialreklamasi wajib mempertimbangkan aspek teknis, aspeklingkungan hidup dan aspek sosial ekonomi. Aspek kondisilingkungan hidup yang dimaksud meliputi kualitas air laut,kualitas air tanah, kualitas udara, kondisi ekosistem pesisir

(mangrove, lamun dan terumbu karang), flora dan fauna sertabiota perairan.

Apabila AMDAL tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengankriteria pembangunan berkelanjutan maka reklamasi akanberdampak, antara lain seperti:

Dampak Fisik - Dampak fisik seperti perubahan hidro-oseanografi, erosi pantai, sedimentasi, peningkatankekeruhan, pencemaran laut, perubahan rejim air tanah,peningkatan potensi banjir dan penggenangan di wilayahpesisir. Terbentuknya ekosistem daratan buatan baru(artifisial) dengan perangkat infrastruktur pendukungyang dibutuhkan.

Biologis - Dampak biologis berupa terganggunya ekosistemmangrove, terumbu karang, padang lamun, estuaria danpenurunan keaneka ragaman hayati. Migrasi fauna kawasanpantai atau perairan lama.

Sosial Ekonomi - kegiatan masyarakat diwilayah pantaisebagian besar adalah petani tambak, nelayan dan buruh,sehingga adanya reklamasi akan mempengaruhi hasiltangkapan dan berimbas pada penurunan pendapatan mereka.Pada sisi lain pembentukan kawasan daratan barusebagaimana direncanakan tentu akan membawa peluangekonomi baru dengan segala turunannya yang harusnya jugamembuka peluang bagi perbaikan kondisi sosial danekonomi bagi masyarakat pesisir tradisional melaluisuatu perencanaan terpadu.

RelokasiMenurut studi ini perubahan mata pencaharian masyarakat diMariso yang awalnya berorientasi di laut seperti nelayan danpembudidaya perikanan laut berubah orientasi darat.Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentangReklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwapelaksana reklamasi wajib menjaga dan memperhatikankeberlanjutan penghidupan dan kehidupan masyarakat.Keberlanjutan penghidupan dan kehidupan masyarakat yang

dimaksud antara lain: a. member akses kepada masyarakatmenuju pantai, b. mempertahankan mata pencaharian penduduksebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan danperikanan lainnya. Oleh karena itu pelaksana reklamasi telahdianggap mengabaikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupanmasyarakat karena dianggap telah merubahnya.

Masyarakat Mariso saat ini merupakan penduduk baru.Masyarakat lama yang yang bermukim di Mariso pindah danbermukim ketempat lain setelah diberikan kompensasi olehpelaksana reklamasi. Studi ini tidak menjelaskan secaralengkap prihal relokasi dan kompensasi yang harus diterimamasyarakat Mariso sebelum pelaksanaan reklamasi. Karenarelokasi dan kompensasi pun menjadi kewajiban bagi pelaksanareklamasi.

Prinsip dasar dari relokasi dan kompensasi terhadapmasyarakat yang terdampak dari aktivitas reklamasi adalahuntuk meningkatkan atau setidaknya memperbaiki pendapatan danstandar kehidupan warga yang terkena dampak akibat kegiatanreklamasi. Berdasarkan Pedoman Umum Relokasi dan KompensasiKegiatan Reklamasi yang dikeluarkan Kementerian Kelautan danPerikanan bahwa relokasi dan kompensasi untuk kegiatanreklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengacupada prinsip-prinsip berikut:

(a) Transparan: Kegiatan yang terkait harus diinformasikansecara transparan kepada pihak-pihak yang akan terkenadampak. Informasi harus mencakup antara lain: daftar wargadan aset (tanah, bangunan, tanaman, atau lainnya) yangakan terkena dampak, serta informasi mengenai rencanakompensasi, alternatif-alternatif lokasi yang disediakan(dicadangkan) untuk pemukiman kembali (relokasi), danalternatif mata pencaharian pengganti yang berkelanjutan.

(b) Partisipatif: Warga yang berpotensi terkena dampak untukdilakukan relokasi atau diberikan kompensasi harusterlibat dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dariperencanaan sampai evaluasi kegiatan, seperti: penentuanlokasi relokasi, penentuan mata pencaharian pengganti danjumlah serta bentuk kompensasi / ganti kerugian;

(c) Adil: Relokasi dan kompensasi kepada warga yangberpotensi terkena dampak reklamasi tidak bolehmemperburuk kondisi kehidupan warga. Warga tersebutmemiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi yang memadai,seperti tanah pengganti dan/atau uang tunai yang setaradengan harga pasar tanah dan asetnya. Biaya terkaitlainnya, seperti biaya pindah, pengurusan surat tanah, danpajak, harus ditanggung oleh pemrakarsa kegiatanreklamasi. Warga yang terkena dampak harus diberikesempatan untuk dapat mengkaji rencana relokasi dankompensasi ini secara terpisah di antara mereka sendiridan menyetujui syarat-syarat dan jumlah atau bentuk gantirugi dan/atau pemukiman kembali;

(d) Sukarela: Warga terkena dampak diberi kebebasan untukmenerima menjual lahannya atau tidak menerima tawaranpemrakarsa relokasi atau kompensasi. Tidak ada paksaan-paksaan untuk menerima kegiatan tersebut. Orang yangterkena dampak dapat memilih untuk menerima kompensasitunai, pemukiman kembali atau pilihan-pilihan lainnya.Pilihan lainnya termasuk kapling siap bangun, pertukaranlahan yang sama ukurannya atau sama produktifnya, rumahsederhana, apartemen, rumah susun, mata pencaharianalternatif atau skema lainnya;

(e) Holistik: Kegiatan relokasi dan kompensasi ini harusmempertimbangkan semua aspek, antara lain aspek sosial,ekonomi, lingkungan, budaya dan adat istiadat setempat,rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi dimanakegiatan tersebut dilaksanakan.

Dalam jurnal ini tidak membahas relokasi dan kompensasi namunhanya melihat sisi perubahan pola matapencaharian pendudukMariso. perubahan pola matapencaharian penduduk Marisodidasarkan perubahan penduduk yang bermukim sebelum reklamasidan setelah reklamasi. Nilai harga lahan pasca reklamasilebih tinggi yang membuat nelayan tidak dapat kembali kekawasan permukiman Mariso.

Pengembangan Tata Ruang Pemukiman MarisoPemukiman Mariso mulai dibentuk oleh masyarakat nelayan.Nilai solidaritasdalam masyarakat nelayan ditunjukkan dengan memberikan ruangbagi masyarakat lain untuk hidup bersama. Hal ini untukmemfasilitasi interaksi hubungan kerja sehingga menyebabkanpembentukan rumah tersebar sekitar perairan yang terhubunglangsung ke tempat kerja yaitu di pantai. Pembentukan rumahdi atas air telah mengubah laut menjadi pemukiman. Rumah-rumah masyarakat nelayan saling berhubungan dan itu membentukruang terbuka. Hal ini berfungsi sebagai akses dan sebagairuang umum. Selain itu, digunakan sebagai tempat kerja yangberhubungan dengan mata pencaharian, seperti perbaikanperalatan menangkap ikan dan pengeringan ikan. Oleh karenaitu, makna ruang ketika pemukiman Mariso terletak di pesisirpantai adalah ruang sebagai tempat kerja.

Perkembangan tiap-tiap wilayah harus diarahkan sedemikianrupa sehingga bukan saja menguntungkan bagi wilayah yangbersangkutan, tetapi juga memberikan sumbangan atau pengaruhyang positif untuk tingkat wilayah yang lebih luas (Muta’ali,2011). Tolak ukur dari perkembangan suatu wilayah adalahbesarnya tingkat pertumbuhan ekonominya. Terkait hal

tersebut, perkembangan permukiman Mariso hendaknyameningkatkan perekonomian masyarakat nelayan menjadi lebihbaik, bukan sebaliknya yang membuat masyarakat nelayanmenjadi tergusur karena pembangunan.

Prinsip Struktur dasar pemukiman Mariso tahun 1980, ketika itu terletak dipesisir dijelaskan pada gambar 3:

Sumber: (Syarif dkk, 2015)

Berdasarkan fungsi ruang, tata ruang pemukiman Mariso pada tahun 1980 ditafsirkan ke dalam beberapa makna ruang adalah sebagai berikut, yaitu:a. (Y) adalah Ruang sebagai tempat kerja. Ruang (Y) adalah

akses utama untuk masuk ke pemukiman dari pantai. Ruang(Y) merupakan tempat kerja untuk masyarakat nelayan.

b. Ruang sebagai ruang publik (y) adalah ruang yangmenghubungkan ruang luar dengan tempat tinggal. Ruang (y)merupakan akses utama dalam penyelesaian. Bagi masyarakatnelayan, ruang (y) merupakan ruang yang digunakan sebagairuang kerja untuk pengeringan ikan, memperbaiki peralatankerja dan ruang interaksi sosial.

c. Ruang (X) adalah ruang yang lebih pribadi. (X) ruangtempat tinggal dan terletak di ujung pemukiman.

Dalam lingkup tata ruang, pemanfaatan dan alokasi ruang/lahanmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan konsep ruangdalam pembangunan. Namun masih banyak kekurangan dalampenyelenggaraannya dalam skala lokal maupun nasional.Permasalahan yang sering muncul antara lain konflikkepentingan antar sektor, belum terintegrasinya penataanruang untuk keterpaduan antar sektor tersebut dan terjadinyapenyimpangan dalam pemanfaatan ruang dari ketentuan dan normayang seharusnya terjadi. Dalam hal ini pemanfaatan ruang dipermukiman Mariso pun masih memanfaatkan ruang-ruang publikuntuk aktivitas pribadinya, namun konflik sosial tidak munculdikarenakan toleransi yang tinggi dari para penguninya.

Pada tataran normatif, penerapan prinsip keadilan dan prinsippembangunan berkelanjutan dalam perencanaan dan penerapantata ruang permukiman perkotaan belum sepenuhnya dilaksanakansebagaimana mestinya. Pada tataran praktikal, masih terjadipelanggaran dan tidak dilaksanakan ketentuan rencana umumtata ruang dan ketentuan UUTR baik yang dilakukan olehPemerintah, pelaku usaha dan masyarakat sehingga sangatdiperlukan kerjasama antara stakeholder tersebut.

Namun model ini dapat diterapkan dalam skala nasional atauIndonesia dengan mengembangkan sifat-sifat sosial bangsa yangselalu mengedepankan toleransi dan kegotong-royongannyasehingga tidak muncul konflik kepentingan dalam pemanfaatanruang khususnya ruang publik. Melalui penelitian ini dapatdiketahui bagaimana pola spasial dapat membawa informasi

sosial. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi spasialpermukiman yang terbentuk dipengaruhi oleh kondisi sosial.

III. Kesimpulan

1. Kelebihan jurnal ini adalah mengungkap sisi positif darireklamasi terhadap konfigurasi ruang menjadi lebihterdistribusi dan lebih banyaknya akses ke dalam wilayahpermukiman.

2. Reklamasi sendiri menyebabkan beberapa perubahan yaitusebagai berikut:- Perubahan fisik area tepi laut Mariso.- Perkembangan struktur spasial dari permukiman Mariso.- Perubahan konfigurasi sosial permukiman di Mariso.

3. Melalui penelitian ini dapat diketahui bagaimana polaspasial dapat membawa informasi sosial. Hal inimenunjukkan bahwa konfigurasi spasial permukiman yangterbentuk dipengaruhi oleh kondisi sosial.

4. Dalam jurnal ini tidak membahas relokasi dan kompensasinamun hanya melihat sisi perubahan pola matapencaharianpenduduk Mariso. perubahan pola matapencaharian pendudukMariso didasarkan perubahan penduduk yang bermukim sebelumreklamasi dan setelah reklamasi.

IV. Refrensi

Ali, Ibrahim. (2014). Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan.Jogjakarta: Leutikaprio.

Hadi, Sudharto P. (2005). Aspek Sosial Amdal, Sejarah, Teori dan Metode.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Lupiyanto, Ribut. (2012). Teologi Pembangunan: Konsep dan Strategi

Islam Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Jogjakarta: Leutikaprio

Muta’ali, Lutfi. (2011). Kapita Selekta Pengembangan Wilayah. Badan

Penerbit Fakultas Geografi (BPFG), UGM. Jogjakarta.

Muta’ali, Luthfi. (2012). Daya Dukung Lingkungan untuk Perencanaan

Pengembangan Wilayah. Jogjakarta: Badan Penerbit

Fakultas Geografi (BPFG).

Muta’ali, Luthfi. (2013). Penataan Ruang Wilayah dan Kota: Tinjauan

Normatif-Teknis. Jogjakarta: Badan Penerbit Fakultas

Geografi (BPFG).

Muta’ali, Luthfi. (2013). Pengembangan Wilayah Pedesaan.

Jogjakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG).

Peraturan Daerah DKI Jakarta. (2012). Peraturan Daerah DKI Jakarta

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI

Jakarta.Sekretariat Daerah DKI Jakarta. Jakarta

Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2012). Peraturan Presiden

Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil. Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 266.

Sekretariat Kabinet. Jakarta.

Prasenja, Yanelis dan Subeqi, Aning Tri. (2015). EvaluasiDampak Reklamasi Terhadap Perubahan Garis Pantai (Kasus ReklamasiTeluk Jakarta Bagian Barat). Paper Pertemuan Ilmiah Tahunan(PIT) dan Kongres Masyarakat Ahli Penginderaan JauhIndonesia (MAPIN) 2015. Bogor

Purwaka, Tommy Hendra. (2010). Instrumentasi dan Standarisasi,Kebijakan Lingkungan Hidup. Jakarta: Penerbit UniversitasAtmajaya.

Purwaka, Tommy Hendra. (2010). Model Analisis PengembanganKapasitas. Jakarta: Penerbit Universitas Atmajaya.