penataan ruang (lembaran negara republik

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHVN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

KAWASAN PERKOTAAN CRESIK, BANGKALAN, MOJOKERTO, SURABAYA,

SIDOARJO, DAN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2i ayat (1)

Undang-Llndang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang PenataanRuang, Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 82 ayat (l), danPasal 123 ayat (4) Peraturan Penrerintah Nomor 26Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasionalsebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 13 Tahun 2017 tentang Perubaharr atas Pera,turanPemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana TataRuang Wilayah Nasional, serta Pasal 46 ayal (2) PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahrrn 2Ol9 tentang Rcncana TataRuang Laut, perlu lnenetapkan Peraturan Presiden tentangRencana Tata Ruang Ka.wasan Strategis Nasional KawasanPerkotaan Gresik, Bangkalan, Mt{okerto, Surabaya,Sidoarjo, dan Lamongan ;

1. Pasal 4 ayat (l) Llndang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang lllomor 26 Tahun 2OO7 rentangPenataan Ruang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, 'l'arnbahan

Lembaran Negara Reputrlik InConesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang. . '

Mengingat

SK No 135501A


2-

Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentangKelautan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun2Ol4 Nomor 294, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5603);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4833) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang WilayahNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor TT,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6042);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2O19 tentangRencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2Ol9 Nomor 89, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345);

MEMUTUSKAN

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANGKAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAANGRESIK, BANGKALAN, MOJOKERTO, SURABAYA,SIDOARJO, DAN LAMONGAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruanglaut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumisebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia danmakhluk lain hidup, melakukan kegiatan, danmemelihara kelangsungan hidupnya.

2.Tata. . .

SK No 135502A


-3-

2. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan polaRuang.

3. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusatpermukiman, susunan pusat pertumbuhan kelautan,dan sistem jaringan prasarana dan sarana yangberfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomimasyarakat yang secara hierarkis memiliki hubunganfungsional.

4. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalamsuatu wilayah perairan, daratan dan wilayah yurisdiksiyang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindungdan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

5. Penataan Ruang adalah suatu sistem prosesperencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, danpengendalian pemanfaatan Ruang.

6. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan TataRuang.

7. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkatKSN adalah wilayah yang penataan ruangnyadiprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangatpenting secara nasional terhadap kedaulatan negara,pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial,budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yangtelah ditetapkan sebagai warisan dunia.

8. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyaikegiatan utama bukan pertanian dengan susunanfungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,pemusatan dan distribusi pelayanan jasapemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

9. Kawasan Metropolitan adalah Kawasan Perkotaan yangterdiri atas sebuah Kawasan Perkotaan yang berdirisendiri atau kawasan perkotaan inti dengan KawasanPerkotaan di sekitarnya yang saling memilikiketerkaitan fungsional yang dihubungkan dengansistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasidengan jumlah penduduk secara keseluruhansekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.

10. Kawasan Perkotaan Inti adalah Kawasan Perkotaanyang merupakan bagian dari Kawasan Metropolitandengan fungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan utamadan pendorong pengembangan Kawasan Perkotaan disekitarnya.

t 1. Kawasan . . .

SK No 135503 A


-4-

11. Kawasan Perkotaan di Sekitarnya adalah KawasanPerkotaan yang merupakan bagian dari KawasanMetropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan yang menjadi penyeimbang perkembanganKawasan Perkotaan Inti.

12. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkandengan fungsi utama melindungi kelestarianlingkungan hidup yang mencakup sumber daya alamdan sumber daya buatan.

13. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkandengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasarkondisi dan potensi sumber daya alam, sumber dayamanusia, dan sumber daya buatan.

14. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yangditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankankeberadaannya sebagai hutan tetap.

15. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkunganhidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa KawasanPerkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagailingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dantempat kegiatan yang mendukung perikehidupan danpenghidupan.

16. Kawasan Industri adalah karvasan tempat pemusatankegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana danprasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelolaoleh perusahaan kawasan industri.

17. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyaiciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yangdilindungi, dilestarikan, dan/ atau dimanfaatkan secaraberkelanjutan.

18. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segikedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaranlainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

19. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CATadalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batashidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis,seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasanair tanah berlangsung.

20. Wilayah. . .

SK No 135504A


5-

20. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalahkesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalamsatu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi).

21. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DASadalah suatu wilayah daratan yang merupakan satukesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya,yang berfungsi menampung, menyimpan, danmengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danauatau ke laut secara alami, yang batas di daratmerupakan pemisah topografis dan batas di laut sampaidengan daerah perairan yang masih terpengaruhaktivitas daratan.

22. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTHadalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok,yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempattumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiahmaupun yang sengaja ditanam.

23. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnyadisingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana prasaranapenyediaan air minum.

24. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnyadisingkat IPAL adalah sistem yang berfungsi untukmengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistemperpipaan.

25. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnyadisingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkutketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atautempat pengolahan sampah terpadu.

26. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnyadisingkat TPST adalah tempat dilaksanakannyakegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang,pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhirsampah.

27. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkatTPA adalah tempat untuk memproses danmengembalikan sampah kemedia lingkungan secaraaman bagi marrusia dan lingkungan.

28. Daerah . . .

SK No 135505 A

PRESlDENREPUBLIK INDONESIA

-6-

28. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalahkesatuan wilayah atau hamparan tanah yangmendapatkan air dari satu jaringan. irigasi, terdiri dariareal (hamparan tanah yang akan diberi air), bangunanutama jaringan irigasi (saluran dan bangunannya).

29. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya laut, baikyang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapatdiperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dankompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangkapanjang.

30. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratandan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagaitempat kegiatan pemerintahan dan kegiatanpengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapalbersandar, baik naik turun penumpang, dan/ataubongkar muat barang, berupa terminal dan tempatberlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitaskeselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatanpenuniang Pelabuhan serta sebagai tempatperpindahan intra dan antarmoda transportasi.

31. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atasdaratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batastertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dankegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakansebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabutr,dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi denganfasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan pelrunjangperikanan.

32. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengandaratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil lautdiukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkanpantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairandangkal, rawa payau, dan laguna.

33. Garis Pantai adalah pertemuan antara daratan denganlautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

34. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dandidukung berbagai fasilitas serta layanan yangdisediakan oleh masyarakat, pengu saha, pemerintah,dan pemerintah daerah.

35. Wisata. . .

SK No 135506A

PRESIDENREPUELIK TNDONESIA

-7 -

35. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yangberlangsung di wilayah pesisir dan atau laut yangmeliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisatabawah laut.

36. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orangdalam rangka meningkatkan manfaat sumber dayalahan ditinjau dari sudut lingkungan darr sosialekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan,atau drainase.

37. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalahkesesuaian antara rencana kegiatal pemanfaatanRuang dengan Rencana Tata Ruang.

38. Koelisien Wilayah Terbangun yang selan_iutnyadisingkat KWT adalah angka persentase luas kawasanatau blok peruntukan yang terbangun terhadap luaskawasan atau luas kawasan blok peruntukanseluruhnya di dalam suatu kawasan atau blokperuntukan yang direncanakan.

39. Koelisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkatKDB adalah angka persentase perbandingan antaraluas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luaslahan/tanah perpetakan / daerah perencanaan yangdikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tatabangunan dan lingkungan.

40. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkatKLB adalah angka persentase perbandingan antara luasseluruh lantai bangunan gedung dan luas tanahperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuaiRencana Tata Ruarrg dan rencana tata bangunan danlingkungan.

4 1. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDHadalah angka persentase perbandingan antara luasseluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yangdiperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luzrstanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasaisesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunandan lingkungan.

42. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkatKTB adalah peuetapan besar maksimum tapak basemendidasarkan pada batas KDH minimum yang ditetapkan.

43.Garis...

SK No 135507 A


-8-

43. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkatGSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denahbangunan ke arah garis sempadan jalan.

44. Jaringan Jalan Arteri Primer adalah jaringan jalan yangmenghubungkan secara berdayaguna antarpusatkegiatan nasional, antara pusat kegiatan nasional danpusat kegiatan wilayah, dan/atau pusat kegiatannasional dan/atau pusat kegiatan wilayah denganbandar udara pusat penyebaran skala pelayananprimer/ sekunder/ tersier dan pelabuhan internasional/nasional.

45. Jaringan Jalan Kolektor Primer adalah jaringan jalanyang menghubungkan secara berdaya guna antarpusatkegiatan wilayah dan antara pusat kegiatan wilayahdengan pusat kegiatan lokal.

46. JaLan Bebas Hambatan adalah jalan yang ditetapkandalam rangka memperlancar arus lalu lintas dengancara mengendalikan jalan masuk secara penuh dantanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapidengan pagar ruang jalan.

47. Prinsip Zero Delta Q Policg adalah keharusan agar tiapbangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnyadebit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliransungai.

48. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusatdan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintahpusat dan pemerintah daerah dengan memberikanpertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

49. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompokorarrg termasuk masyarakat hukum adat, korporasi,dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah laindalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

50. Pemerintah Pusat adalah Presrden Republik Indcnesiayang memegang kekuasaan pemerintahan negaraRepublik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presidendan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubiik lndonesia Tahun 1945.

SK No 135508 A

51.Pemerintah...

PRESTDENREPUBLIK INDONESIA

-9-

BAB IICAKUPAN KAWASAN PERKOTAAN GERBANGKARTOSUSILA

Pasal 2

51. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.

52. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang Penataan Ruang.

53. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.54. Bupati/Walikota adalah Bupati Gresik, Bupati

Bangkalan, Bupati Mojokerto, Walikota Mojokerto,Walikota Surabaya, Bupati Sidoarjo, dan BupatiLamongan.

(1) Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto,Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, dan sebagian PerairanPesisir Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebutKawasan Perkotaan Gerbangkertosusila merupakanKSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

(21 Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila terdiri atas:a. Kawasan Perkotaan Inti;b. Kawasan Perkotaan di Sekitarnya; danc. sebagian Perairan Pesisir Provinsi Jawa Timur,yang membentuk Kawasan Metropolitan.

Pasal 3

(1) Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (2\ huruf a berada di Kota Surabaya.

(2) Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (2\ huruf b terdiri atas:a. Kawasan Perkotaan Gresik, Kawasan Perkotaan

Sidayu, dan Kawasan Perkotaan Menganti diKabupaten Gresik;

SK No 135509A

b. Kawasan . . .


- 10-

b. Kawasan Perkotaan Bangkalan, KawasanPerkotaan Tanah Merah, Kawasan PerkotaanKlampis, Kawasan Perkotaan Tanjung Bumi. danKawasan Perkotaan Labang di KabupatenBangkalan;

c. Kawasan Perkotaan Mojosa.ri dan Kawasa.nPerkotaan Sooko di Kabupaten Mojokerto;

d. Kawasan Perkotaan Magersari di Kota Mojokerto;e. Kawasan Perkotaan Sidoarjo dan Kawasan

Perkotaan Krian di Kabupaten Sidoarjo; danf. Kawasan Perkotaan Lamongan, Kawasan

Perkotaan Brondong-Paciran, dan KawasanPerkotaan Babat di Kabupaten Lamongan.

(3) Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (21 huruf a dan Kawasan Perkotaan disekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (21huruf b mencakup 131 (seratus tiga puluh satu)kecamatan, yang terdiri atas:a. sebagian wilayah Kabupaten Gresik yang

mencakup 16 (enam belas) wilayah kecamatan,meliputi Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar,Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Cerme,Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean,Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Wringinanom,Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Benjeng,Kecamatan Bungah, Kecamatan Dukun,Kecamatan Sidayu, Kecamatan Ujurrgpangkah,Kecamatan Panceng, dan Kecamatan Gresik;

b. seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan yangmencakup 18 (delapan belas) wiiayah kecamatan,meliputi Kecamatan Bangkalan, KecamatanArosbaya, Kecamatan Blega, Kecamatan Burneh,Kecamatan Galis, Kecamatan Geger, KecamatanKamal, Kecamata.n Klampis, Kecarnatan Kokop,Kecamatan Konang, Kecamata.n Kwanyar,Kecamatan Labang, Kecamatan Modung,Kecanratan Sepulu, Kecamatan Socah, KecamatanTanah Merah, Kecamatan Tanjung Bumi, danKecamatan Tragah;

c.seluruh...

SK No 135510A


- 1l -

c seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto yangmencakup 18 (delapan belas) wilayah kecamatan,meliputi Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang,Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, KecamatanNgoro, Kecamatan Pungging, Kecamatan Kutorejo.Kecamatan Mojosari, Kecamatan Bangsal,Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Dlanggu,Kecamatan Puri, Kecamatan Trowulan, KecamatanSooko, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Kemlagi,Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Dawarblandong;seluruh wilayah Kota Mojokerto yang mencakup 3(tiga) wilayah kecamatan, meliputi KecamatanMagersari, Kecamatan Kranggan, dan KecamatanPrajurit Kulon;seluruh wilayah Kota Surabaya yang mencakup 3l(tiga puluh satu) wilayah kecamatan, meliputiKecamatan Tegalsari, Kecamatan Simokerto,Kecamatan Genteng, Kecamatan Bubutan,Kecamatan Gubeng, Kecamatan Gunung Anyar,Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Tambaksari,Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Rungkut,Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Benowo,Kecamatan Pakal, Kecamatan Asem Rowo,Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Tandes,Kecamatan Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri,Kecamatan Bulak, Kecamatan Kenjeran,Kecamatan Semampir, Kecamatan PabeanCantikan, Kecamatan Krembangan, KecamatanWonokromo, Kecamatan Wonocolo, KecamatanWiyung, Kecamatan Karangpilang, KecamatanJambangan, Kecamatan Gayungan, KecamatanDukuhpakis, dan Kecamatan Sawahan;seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo yangmencakup 18 (delapan belas) wilayah keca.matan,meliputi Kecamatan Balongbendo, KecamatanBuduran, Kecamatan Candi, KecamatanGedangan, Kecamatan Jabon, Kecamatan Sidoarjo,Kecamatan Krembung, Kecamatan Krian,Kecamatan Porong, Kecamatan Prambon,Kecamatan Sedati, Kecamatan Sukodono,Kecamatan Taman, Kecam-atan Tanggulangin,Kecamatan Tarik, Kecamatan T\rlangan,Kecamatan Waru, dan Kecamatan Wonoayu; dan

d

e

f.

g. seluruh . . .

SK No 135511A

PRESIDENREPUELIK INDONESIA

-12-

g. seluruh wilayah Kabupaten Lamongan yangmencakup 27 (dua puluh tqiuh) wilayahkecamatan, meliputi Kecamatan Sukorame,Kecamatan Bluluk, Kecamatan Ngimbang,Kecamatan Sambeng, Kecamatan Mantup,Kecamatan Kembangbahu, Kecamatan Sugio,Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Modo,Kecamatan Babat, Kecamatan Pucuk, KecamatanSukodadi, Kecamatan Lamongan, KecamatanTikung, Kecamatan Sarirejo, Kecamatan Deket,Kecamatan Glagah, Kecamatan Karangbinangun,Kecamatan Tf:ri, Kecamatan Kalitengah,Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Sekaran,Kecamatan Maduran, Kecamatan Laren,Kecamatan Solokuro, Kecamatan Paciran, danKecamatan Brondong.

(41 Sebagian Perairan Pesisir Provinsi Jawa Timursebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat l2l huruf cmeliputi:a. sebelah barat, yaitu sebagai berikut:

1. Pantai Palang, Kabupaten T\rban padakoordinat lL2" 5' 27" Buj:ur Timur-6" 53' 39"Lintang Selatan ke arah utara pada koordinat112" 5' 21" Bujur Timur-6" 45' 43" LintangSelatan;

2. garis yang menghubungkan koordinat ll2'5'21"Bujur Timur-6" 45' 43" Lintang Selatan kearah tenggara pada koordinat Ll2" 7' 5L"Bujur Timur-6" 46'26" Lintang Selatan; dan

3. garis yang menghubungkan koordinat ll2" 7'51"Bujur Timur-6' 46' 26" Lintang Selatan kearah utara pada koordinat lL2" 7' 47" BujurTimur-6" 41' 6" Lintang Selatan;

b. sebelah utara, yaitu sebagai berikut:1. garis yang menghubungkan koordinat L72" 7'47"

Bujur Timur-6' 4l'6" Lintang Selatan ke arahtimur sampai dengan koordinat ll2' 24' 56"Bujur Timur-6' 39' 48" Lintang Selatan;

2. garis yang menghubungkan koordinat712" 24'56" Bujur Timur-6" 39' 48" LintangSelatan ke arah timur laut sampai dengankoordinat ll2' 32'9" Bujur Timur-6" 37'23"Lintang Selatan;

SK No 135512A

3. garis


-13-

c

3. garis yang menghubungkan koordinatll2' 32'9' Bujur Timur-6" 37' 23" LintangSelatan ke arah tenggara sampai dengankoordinat Ll2' 43' 40' Bujur Timur-6" 43' 54"Lintang Selatan;

4. garis yang menghubungkan koordinatL12" 43'40" Bujur Timur-6' 43' 54" LintangSelatan ke arah timur laut sampai dengankoordinat Ll3" 2'2" Bujur Timur-6" 40' 42"Lintang Selatan; dan

5. garis yang menghubungkan koordinat 7L3" 2'2"Bujur Timur-6" 40' 42" Lintang Selatan kearah timur sampai dengan koordinat 113' lO' 47"Bujur Timur-6" 4l'22" Lintang Selatan;

sebelah timur, yaitu sebagai berikut:

1. garis yang menghubungkan koordinat113" 10'47" Bujur Timur-6' 4l'22" LintangSelatan ke arah barat daya sampai dengankoordinat ll3' 7'28" Bujur Timur-6"48' 36'Lintang Selatan;

2. garis yang menghubungkan koordinat L73'7'28"Bujur Timur-6' 48' 36" Lintang Selatan kearah selatan sampai dengan koordinat ll3' 7'28"Bujur Timur-6" 53' 33' Lintang Selatan padabatas administrasi Kabupaten Bangkalan danSampang;

3. garis yang menghubungkan koordinat 713'7'28"Bujur Timur-6" 53'33" Lintang Selatan padabatas administrasi Kabupaten Bangkalan danSampang ke arah barat sepanjang GarisPantai sebelah barat Kabupaten Bangkalansampai Pantai Sreseh, Kabupaten Sampangpada koordinat Il3' 8' 26" Bujur Timur-7'13' 28"Lintang Selatan;

4. garis yang menghubungkan Pantai Sreseh,Kabupaten Sampang pada koordinat ll3' 8'26"Bujur Timur-7" 13' 28" Lintang Selatan kearah selatan pada koordinat 113" 8'20' BujurTimur-7' l5' 56" Lintang Selatan;

5.garis...

SK No 135513 A


-14-

d

5. garis yang menglrubungkan koorCinat I 13" 8'20"Bujur Timur-7" 1.5' 56" Lintang Selatan kearah barat daya pada koor<iinat 113' 7' 50"Bujur Timur-7' 18'5" Lintang Seiatan;

6. garis yang menglrubungkan koordinat 113'7'5O'Bujur Timur-7" l8' 5" Lintang Selatan ke arahselatan pada koordinat 113" 7' 51" BujurTimur-7"21' 1" Lintang Selatan;

7 . garis yang rnenglrubungkan koordinat I 13' 7' 51"Bujur Timur-7" 2l' L" Lintang Selatan ke arahbarat daya pada koordinat 113' 3'20" BujurTimur-7" 26'35" Lintang Selatan; dan

8. garis yang menghubung[an koordinat 113'3'20"Bujur Timur-7" 26' 35" Lintang Selatari kearah barat daya pada koordinat ll2" 52' 52"Bujur Timur-7' 35' 59" Lintang Selatan diPantai Kraton, Kabupaten Pasuruan;

sebelah selatan, yaitu sebagai berikut:

1. garis yang menghubungkan koordinatlL2' 52'52" Bujrrr Timur-7" 35' 59" LintarrgSelatan di Pantai Kraton, KabupatenPasuruan ke arah uta.ra sepanjang GarisPantai sebelah barat Kabupaten Pasuruan,Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya,Kahupaten Gresik; dan

2. garis yang menghubungkan sepanjang GarisPantai sebelah utara Kabupaten Gresik kearah barat sepanjang Garis Pantai sehelahutara Kabrrpaten Lamongan sampai PantaiPalang, Kabupaten 'luban pada koordinatll2' 5' 27" Bujtr Timur-6" 53' 39" LintangSelatan.

Cakupan wilayah Kawasan PerkotaanGerbangkertosusrla sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (1), digambarkar: dalam peta caktlpanKawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, sebagaimanatercantum dalam lampiran I yang merupakan bagiantidak terpisahkan dan Peraturan Presiden ini.

5)(

BABIII ...

SK No 132974A


- 15-

BAB IIIPERAN DAN FUNGSI PENATAAN RUANG

Pasal 4

Rencana Tata Ruang KSN KawasanGerbangkertosusila berperan sebagai alat:

a. operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasionaldan rencana zonasi kawasan antarwilayah; dan

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan programpembangunan di Kawasan PerkotaanGerbangkertosusila.

Pasal 5

Rencana Tata Ruang KSN Kawasan PerkotaanGerbangkertosusila berfungsi sebagai pedoman untuk:a. penJrusunan rencana pembangunan di Kawasan

Perkotaan Gerbangkertosusila;

b. pemanfaatan Ruang dan pengendalian pemanfaatanRuang di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;

c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dankeseimbangan perkembangan antarwilayahkabupaten/kota, serta keserasian antarsektor diKawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;

d. penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi diKawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;

e. Penataan Ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kotadi Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;

f. pengelolaan KawasanPerkotaanGerbangkertosusila;g. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan

Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengankawasan sekitarnya; dan

h. pemberian arahan rencana Pola Ruang untuk RencanaTata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur terkait Ruanglaut.

BAB IV. . .

Perkotaan

SK No 135515 A


-t6-

BAB IVTUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANGKAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN

GERBANGKERTOSUSILA

Bagian KesatuT\rjuan Penataan Ruang

Pasal 6

Penataan Ruang KSN Kawasan PerkotaanGerbangkertosusila bertujuan untuk mewujudkan KawasanPerkotaan Gerbangkertosusila sebagai salah satu pusatekonomi nasional dan ekonomi kelautan yang berdaya saingglobal, terpadu, tertib, aman, dengan tetap memperhatikandaya dukung lingkungan dan berkelanjutan.

Bagian KeduaKebijakan Penataan Ruang

Pasal 7

Kebijakan untuk mewujudkan tujuan Penataan RuangKawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 berupa:a. pengembanganKawasanPerkotaanGerbangkertosusila

sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonominasional;

b. pengembangan potensi Sumber Daya KelautanKawasan Perkotaan Gerbangkertosusila secara optimaldan berkelanjutan;

c. pengembangan pusat pertumbuhan kelautan,pembentukan sistem perkotaan dan peningkatanketerpaduan kegiatan pemanfaatan Ruang yangmemperkuat keterkaitan antarkawasan;

d. pengembangan sistem jaringan prasarana dan saranawilayah untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayahdi Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;

e. pengembangan wilayah yang berorientasi lingkungan;f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan

keamanan negara; dang.peningkatan...

SK No 135516A


-t7-o peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan keterpaduan

pembangunan melalui kerja sama antardaerah,kemitraan pemangku kepentingan, dan penguatanperan Masyarakat.

Bagian KetigaStrategi Penataan Ruang

Pasal 8

Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 huruf a terdiri atas:

a. mengembangkan kawasan peruntukan industri dipesisir Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila untukmendukung pengembangan ekonomi di Pulau Jawa;

b. meningkatkan fungsi logistik pelabuhan dan bandarainternasional untuk mendukung ekonomi global diKawasan Perkotaan Gerbangkertosusila; dan

c. meningkatkan Kawasan Perkotaan sebagai lingkunganbisnis yang baik untuk perdagangan dan jasa, industri,fungsi kegiatan pertemuan, pameran, sosial budaya,dan logistik.

Pasal 9

Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 huruf b terdiri atas:

a. memanfaatkan dan mengembangkan wilayah perairanuntuk kegiatan industri, pertambangan,kepelabuhanan, energi untuk mendukung kegiatanekonomi berkelanjutan secara terpadu yang berbasismitigasi bencana dan adaptasi pefl.rbahan iklim global,serta memperhatikan aksesibilitas Masyarakatterutama dengan memperhatikan akses nelayan kecil,pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil;

b. mengembangan jasa kelautan; dan

c. meningkatan pengawasan dan pengendalianpemanfaatan Ruang perairan.

Pasal 10. . .

SK No 135517 A

PRES!DENREPUBLIK INDONESIA

-18-

Pasal 10

Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 huruf c terdiri atas:a. menetapkan pusat-pusat permukiman secara

berhierarki dengan membentuk Kawasan Perkotaan Intidan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sesuai denganfungsi dan perannya.

b. menetapkan pusat pertumbuhan kelautan danperikanan dan pusat pertumbuhan industri kelautan;

c. meningkatkan keterkaitan pusat Kawasan PerkotaanInti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya dengankawasan perdesaan di sekitarnya melalui fasilitasisistem agropolitan;

d. meningkatkan keterkaitan pusat pertumbuhankelautan dan perikanan dan pusat pertumbuhanindustri kelautan;

e. mengembangkan pusat-pusat permukiman, pusatpertumbuhan kelautan dan perikanan, dan pusatindustri kelautan yang memiliki prasarana, sarana danutilitas perkotaan serta sarana permukiman yangmemadai;

f. mengembangkan kegiatan industrr skala internasional,nasional, dan regional; dan

C. mengembangkan kegiatan pertanian, industri berbasisagro dan pusat-pusat aktivita.snya.

Pasal 1l

Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 huruf d terdiri atas:a. mengembangkan keterpaduan sistem jaringan

transportasi darat, perkeretaapian, transportasi lautdan transportasi udara untuk menjamin aksesibilitasyang tinggi baik ke dalam maupun ke luar KawasanPerkotaan Gerbangkertosusila serta mengintegrasikanantarpusat pertumbuhan;

b. meningkatkan Jaringan Jalan Arteri Primer, jaringanJalan Bebas Hambatan dalam kota dan antarkota untukmengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;

c.meningkatkan...

SK No 135518 A

FRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-19-

c. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayananjaringan energi untuk memenuhi kebutuhan kegiatandomestik dan kegiatan ekonomi di Kawasan PerkotaanGerbangkertosusila dan regional;

d. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayananjaringan telekomunikasi yang mencapai seluruh pusatkegiatan di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;

e. menata, mengembangkan, dan mengatur alur pipadan/atau kabel bawah laut; dan

f. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan airminum, air limbah, drainase, dan persampahan secaraterpadu untuk memenuhi kebutuhan kegiatan domestikdan kegiatan ekonomi.

Pasal 12

Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 huruf e terdiri atas:

a. menetapkan dan memantapkan fungsi KawasanLindung yang meliputi kawasan yang memberikanpelindungan terhadap kawasan di bawahnya, kawasanpelindungan setempat, Kawasan Konservasi, KawasanLindung geologi dan Kawasan Lindung lainnya;

b. mewujudkan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persendari kawasan fungsional perkotaan dengan sebaranyang proporsional dan memiliki akses publik (fungsisosial) yang berada di Kawasan PerkotaanGerbangkertosusila;

c. memantapkan kawasan pertanian berlahan basahberirigasi sebagai kawasan lahan pertanian panganberkelanjutan;

d. mengembangkan potensi Sumber Daya Kelautan secaraoptimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;

e. mengembalikan dan meningkatkan fungsi ekosistemlaut dan pesisir; dan

f. mengembangkan kegiatan pelindungan ekosistempesisir dan laut.

Pasal 13. . .

SK No 135519A


-20-

Pasal 13

Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 huruf f terdiri atas:

a. menyediakan Ruang untuk kawasan pertahanan dankeamanan negara;

b. mengembangkan prasarana dan sarana pertahanan dankeamanan negara;

c. mengembangkan kegiatan secara selektif dan dinamis didalam dan di sekitar kawasan pertahanan dankeamanan negara;

d. mengembangkan kawasan penyangga yangmemisahkan antara kawasan pertahanan dankeamanan negara dengan Kawasan Budi Dayaterbangun di sekitarnya; dan

e. mengelola wilayah pertahanan secara efektif.

Pasal 14

Strategi dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 huruf g terdiri atas:

a. memperkuat lembaga kerja sama antardaerah yangberfungsi untuk melakukan koordinasi, fasilitasi kerjasama, dan kemitraan dalam pemanfaatan Ruang danpengendalian pembangunan Kawasan PerkotaanGerbangkertosusila;

b. meningkatkan keterpaduan, sinkronisasipembangunandan anggaran antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah; dan

c. mendorong penguatan peran Masyarakat danmemperkuat inisiatif Masyarakat dalam PenataanRuang Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.

BABV...

SK No 135520A


-2r-BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONALKAWASAN PERKOTAAN GERBANGKERTOSUSILA

Bagian KesatuUmum

Pasal 15

(1) Rencana Struktur Ruang ditetapkan dengan tujuanuntuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan,meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayananjaringan prasarana, serta meningkatkan fungsiKawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan diSekitarnya.

(21 Rencana Struktur Ruang berfungsi sebagai penunjangdan penggerak kegiatan sosial ekonomi Masyarakatyang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

(3) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri atas:a. rencana sistem pusat permukiman; danb. rencana sistem jaringan prasarana.

Bagian KeduaRencana Sistem Pusat Permukiman

Pasal 16

Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 ayat (3) huruf a terdiri atas:a. pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti;b. pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya; danc. pusat pertumbuhan kelautan.

Paragraf 1

Pusat Kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti

Pasal 17

(1) Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16 huruf a ditetapkan sebagaipusat kegiatarl utama dan pendorong pengembanganKawasan Perkotaan di Sekitarnya.

SK No 135521 A

(2) Pusat . . .

PRESIDENREPUBLIK INDONESlA

-22-

(21 Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti sebagaimanadimaksud pada ayat (1) di Kota Surabaya, meliputi:a. pusat pemerintahan provinsi;b. pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan;c. pusat pertumbuhan kelautan berupa sentra

industri pergaraman dan sentra industri maritim;d. pusat perdagangan dan jasa skala internasional,

nasional, dan regional;e. pusat pelayanan pendidikan tinggi;f. pusat pelayanan olahraga skala internasional,

nasional, dan regional;g. pusat pelayanan kesehatan skala internasional,

nasional, dan regional;h. pusat kegiatan industri;i. pusat pelayanan sistem angkutan umum

penumpang dan angkutan barang regional;j. pusat pelayanan transportasi laut internasional

dan nasional;k. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;1. pusat kegiatan Pariwisata; danm. pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial

budaya.

Paragraf.2Pusat Kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya

Pasal 18

(1) Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf bditetapkan sebagai penyeimbang perkembanganKawasan Perkota.an Inti.

(21 Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnyasebagaimana dimaksud pada ayat (l), meliputi:a. Kawasan Perkotaan Gresik di Kabupaten Gresik,

terdiri atas:1. pusat perdagangan dan jasa skala

internasional, nasional, dan regional;

2. pusat pelayanan kesehatan skala regional;

3. pusar kegiatan inCustri;4. pusat . . .

SK No 135522A

+


-23-

b

c

d

4. pusat pelayanan sistem angkutan umumpenumpang dan angkutan barang regional;

5. pusat pelayanan transportasi lautinternasional dan nasional;

6. pusat kegiatan pertahanan dan keamanannegara;

7. pusat kegiatan Pariwisata;8. pusat kegiatan pertanian; dan9. pusat kegiatan perikanan.

Kawasan Perkotaan Sidayu di Kabupaten Gresik,terdiri atas:

1. pusat kegiatan industri; dan2. pusat kegiatan Pariwisata.

Kawasan Perkotaan Menganti di Kabupaten Gresik,terdiri atas:1. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan

negara; dan2. pusat kegiatan industri.Kawasan Perkotaan Bangkalan di KabupatenBangkalan, terdiri atas:1. pusat perdagangan danjasa skala regional;2. pusat pelayanan kesehatan skala regional;3. pusat kegiatan industri;4. pusat kegiatan pergaraman;5. pusat pelayanan sistem angkutan umum

penumpang dan angkutan barang regional;6. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan

negara;7 . pusat kegiatan Pariwisata; dan8. pusat kegiatan pertanian.

Kawasan Perkotaan Tanah Merah di KabupatenBangkalan, terdiri atas:1. pusat pelayanan sistem angkutan umum

penumpang dan angkutan barang regional;dan

2. pusat kegiatan pertanian.

e

SK No 135523 A

f.Kawasan...


-24-

f. Kawasan Perkotaan Klampis di KabupatenBangkalan, terdiri atas:1. pusat pelayanan transportasi laut

internasional dan nasional;2. pusat kegiatan industri; dan3. pusat kegiatan perikanan.

g. Kawasan Perkotaan Tanjung Bumi di KabupatenBangkalan, terdiri atas:1. pusat pelayanan transportasi laut

internasional dan nasional;2. pusat pertumbuhan kelautan; dan3. pusat kegiatan perikanan.

h. Kawasan Perkotaan Labang di KabupatenBangkalan, terdiri atas:1. pusat perdagangan dan jasa skala

internasional, nasional, dan regional;2. pusat kegiatan industri; dan3. pusat pelayanan sistem angkutan umum

penumpang dan angkutan barang regional.i. Kawasan Perkotaan Mojosari di Kabupaten

Mojokerto, terdiri atas:1. pusat perdagangan dan jasa skala

internasional, nasional, dan regional;2. pusat kegiatan industri;3. pusat pelayanan sistem angkutan umum

penumpang dan angkutan barang regional;4. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan

negara;5. pusat kegiatan pertanian; dan6. pusat kegiatan Pariwisata.

j. Kawasan Perkotaan Sooko di Kabupaten Mojokerto,terdiri atas:l. pusat perdagangan danjasa skala regional;2. pusat pelayanan sistem angkutan umum

penurnpang dan angkutan barang regional;3. pusat kegiatan Pariwisata; dan4. pusat kegiatan pertanian.

k.Kawasan...

SK No 135524A

PRESIDENREPIJBLIK INDONESIA

-25-

k. Kawasan Perkotaan Magersari di Kota Mojokerto,terdiri atas:

1. pusat perdagangan dan jasa skala regional;

2. pusat pelayanan kesehatan skala regional;dan

3. pusat pelayanan sistem angkutan umumpenumpang dan angkutan barang regional.

1. Kawasan Perkotaan Sidoarjo di KabupatenSidoarjo, terdiri atas:

1. pusat perdagangan dan jasa skalainternasional, nasional, dan regional;

2. pusat pelayanan pendidikan tinggi;

3. pusat pelayanan olahraga skala internasional,nasional, dan regional;


5. pusat kegiatan industri;6. pusat kegiatan Pariwisata;


8. pusat pelayanan transportasi udarainternasional dan nasional;

9. pusat kegiatan pertahanan dan keamanannegara;

10. pusat kegiatan pertanian; dan

11. pusat kegiatan perikanan.

m. Kawasan Perkotaan Krian di Kabupaten Sidoarjo,terdiri atas:


2. pusat kegiatan industri;3. pusat pelayanan sistem angkutan umum

penumpang dan angkutan barang regional;danpusat kegiatan pertanian.4

SK No 135525 A

n, Kawasan . . .


-26-

n Kawasan Perkotaan Lamongan di KabupatenLamongan, terdiri atas:



3. pusat kegiatan industri;


5. pusat kegiatan Pariwisata;

6. pusat kegiatan pertanian;

7. pusat kegiatan perikanan; dan

8. pusat kegiatan pertahanan dan keamanannegara.

Kawasan Perkotaan Brondcng-Paciran diKabupaten Lamongan, terdiri atas:


2. pusat pertumbuhan kelautan;

3. pusat kegiatan industri;

4. pusat pelayanan transportasi lautinternasional dan nasional;


6. pusat kegiatan perikanan; dan

7 . pusat kegiatan Pariwisata.

Kawasan Perkotaan Babat di KabupatenLamongan, terdiri atas:



3. pusat kegiatan pertanian; dan

4. pusat kegiatan Pariwisata.

Paragraf 3 . . .

o

p

SK No 135526A


-27-

Paragraf 3Pusat Pertumbuhan Kelautal

Pasal 19

(1) Pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16 huruf c meliputi:a. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; danb. pusat industri kelautan.

(21 Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:a. sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau

perikanan budi daya; dan

b. sentra kegiatan usaha pergaraman.

(3) Pusat industri kelautan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b meliputi sentra industri maritim.

(4) Sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikananbudi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aditetapkan di Kecamatan Panceng pada KabupatenGresik, Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondongpada Kabupaten Lamongan, dan Kecamatan Candi padaKabupaten Sidoarjo.

(5) Sentra kegiatan usaha pergaraman sebagaimanadimaksud pada ayat (21 huruf b ditetapkan diKecamatan Manyar pada Kabupaten Gresik, KecamatanSepulu dan Kecamatan Tanjung Bumi pada KabupatenBangkalan, Kecamatan Brondong pacla KabupatenLamongan, dan Kecamatan Benowo pada KotaSurabaya.

(6) Sentra industri maritim sebagaimana dimaksud padaayat (3) ditetapkan di Kecamatan Pabean Cantikan padaKota Surabaya dan Kecamatan Paciran pada KabupatenLamongan.

SK No 135527 A

Bagian

PRES]DENREPUBLIK INDONESIA

-28-

Bagian KetigaRencana Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 20

Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 ayat (3) huruf b meliputi:a. sistemjarirrgantransportasi;b. sistemjaringanenergi;c. sistemjaringantelekomunikasi;d. sistem jaringan sumber daya air; dane. sistem jaringan prasarana perkotaan.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 21

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 20 huruf a ditetapkan dalam rangkameningkatkan kualitas dan jangkauan pelayananpergerakan orang dan barang/jasa sertamemfungsikannya sebagai pendorong pertumbuhanekonomi dan mendukung fungsi pertahanan dankeamanan negara.

(2) Penyediaan sistem jaringan transportasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakansarana transportasi massal antarwilayah.

(3) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdiri atas:a. sistem jaringan transportasi darat;b. sistemjaringanperkeretaapian;c. sistem jaringan transportasi laut; dand. sistem jaringan transportasi udara.

(41 Sistem jaringan transportasi darat sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:a. sistem jaringan jalan; danb. sistem jaringan transportasi angkutan sungai dan' penyeberangan.

(5) Sistem . . .

SK No 135528 A

FRESTDENREPUBLIK INDONESIA

-29-

(5) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud padaayat (41 huruf a terdiri atas:a. jaringan jalan; dan

b. lalu lintas dan angkutan jalan.

(6) Sistem jaringan transportasi angkutan sungai danpenyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf b berupa jaringan transportasi penyeberangan.

(7\ Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksudpada ayat (3) huruf b terdiri atas:

a. jaringan jalur kereta api;b. stasiun kereta api; danc. fasilitas operasi kereta api.

(8) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:a. tatanankepelabuhanannasional;b. tatanan kepelabuhanan perikanan;c. pelabuhan lainnya; dand. Alur Pelayaran di laut.

(9) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:a. tatanan kebandarudaraan; danb. ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 22

Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalamayat (5) huruf a terdiri atas:a. Jaringan Jalan Arteri Primer;b. Jaringan Jalan Kolektor Primer; danc. Jaringan Jalan Bebas Hambatan.

Pasal 21

Pasal 23

Jaringan Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud dalamPasal 22 huruf a meliputi:a. Batas Kab. Tr rban-Widang;b. Widang/Bedahan-Batas Kota Lamongan;c. Jalan Jaksa Agung Suprapto (Lamongan);

d.Batas...

SK No 135529A


-30-

d.e.f.

c.h.i.j.k.1.

mn.o.p.q.

Batas Kota Lamongan-Batas Kab. Gresik;Jalan P.B. Sudirman (Lamongan);Batas Kab. Lamongan-Batas Kota Gresik;Jalan Dr. W.S. Husodo (Gresik);Jalan Kartini (Gresik);Jalan Veteran (Gresik);Jalan Gresik (Surabaya);Jalan Ikan Dorang dan Ikan Kakap (Surabaya);Jalan Tanjung Perak (Surabaya);Jalan Sisingamangaraja (Jln. Jakarta) (Surabaya) ;

Jalan Sarwojala (Surabaya);Jalan Hang Trrah (Surabaya);Jalan Dana Karya/Iskandar Muda (Surabaya);Jalan Sidorame (Sidorame, Sidotopo Lor, Simokerto)(Surabaya);Jalan Kapasari (Surabaya);Jalan Kusuma Bangsa (Surabaya);Jalan Gubeng Stasiun (Surabaya);Jalan Raya Gubeng (Surabaya);Jalan Biliton (Surabaya);

Jalan Sulawesi (Surabaya);

Jalan Raya Ngagel (Surabaya);

Jalan Kencana/Bung Tomo (Surabaya);

Jalan Ratna/ Upajiwa Selatan (Surabaya);

Jalan Wonokromo Stasiun (Surabaya);

Batas Kota Surabaya-Waru;Jalan Demak (Surabaya);

r.s.t.u.v.

w.

x.

v.z.

aa.

bb.

cc.

dd. Jalan Kalibutuh (Surabaya);

ee. Jalan Arjuno (Surabaya);

ff. Jalan Pasar Kembang (Surabaya);

gg. Jalan Diponegoro (Surabaya);

hh. Jalan Wonokromo (Surabaya);

ii. Jalan Layang Wonokromo (Surabaya);

ij. Jalan Ahmad Yani (Surabaya);

kk. Jalan Layang Waru;

11.Jalan...

SK No 135530A


- 31-

11

qq.

mm.nn.oo.pp.

Jalan Kedung Cowek (Surabaya);Jalan Kenjeran (Surabaya);Jalan DR. IR. H. Soekarno;Waru-Batas Kota Sidoar1'o;

Jalan RM. Mangun Diprojo (Sidoarjo);Jalan Jenggolo (Sidoarjo);Jalan A. Yani (Sidoarjo);Jalan Gajah Mada (Sidoarjo);Jalan Mojopahit (Sidoarjo);Jalan Akses Bandara Juanda (Sidoarjo);Jalan Akses Bandara Juanda Baru (Sidoarjo);Jalan Layang Sidoarjo;Batas Kota Sidoarjo-Gempol;Jalan Gatot Subroto (Sidoa{o);Jalan Sunandar P. Sudarmo (Sidoarjo);Jalan Diponegoro (Sidoarjo);Jalan Thamrin (Sidoarjo) ;

Jalan Candi (Sidoa{o);Batas Kab. Jombang-Gemekan;GemekanJampirogo (Mojokerto) ;

Jampirogo-Mlirip;Mlirip-Krian (Mlirip-Bg Pass Krian) ;

Jalan Lingkar Bg Pass Krian Barat;Jalan Lingkar By Pass Krian Timur;Krian-Taman (By Pass Krian - Taman);Taman-Waru;Kamal-Batas Kota Bangkalan;Jalan Halim Perdana Kusuma (Rangkalan);Jalan Soekarno-Hatta (Bangkalan) ;

Batas Kota Bangkalan-Batas Kab. Sampang;Jalan Arteri Siring-Porong; danJalan Lingkar Timur Sidoaq'o.

rr.ss.

tt.uu.w.ww.xx.yv.zz.

aaa,bbb.ccc,ddd.eee.

fff.

hhh.iii.iii.kkk.111.

mmm.nnn.ooo.ppp.qqq.

Pasal 24...

SK No 135531A


-32-

Pasal 24

Jaringan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksuddalam Pasal 22 huruf b terdiri atas:

a. Lohgung (Km. 93.l7s)-Sadang (Batas Kab. Lamongan);

b. Sadang (Batas Kab. Lamongan)-Batas Kota Gresik;

c. Jalan Maduran (Gresik);

d. Jalan Gubernur Suryo (Gresik);

e. Jalan Usman Sadar (Gresik);

f. Jalan Dr. Sutomo (Gresik);

C. Widang/Bedahan-Babat;

h. Babat-Batas Kota Bojonegoro;

i. Mojokerto-Mojosari;j. Jalan Gajah Mada (Mojosari);

k. Jalan Airlangga (Mojosari);

1. Mojosari-Batas Kab. Pasuruan;

m. Jalan Brawijaya (Mojosari);

n. Jalan Hayam Wuruk (Mojosari);

o. Pertigaan Bunder (Simpang Empat)-kgundi;p. Legundi-Batas Kab. Sidoag'o;

q. Batas Kab. Sidoarjo-Krian By Pass;

r. Bangkalan-PelabuhanTanjung Bumi;

s. Jalan Pemuda Kaffa (Bangkalan);

t. Jalan Kapten Safiri (Bangkalan);

u. Jalan Pertahanan (Bangkalan);

v. Pelabuhan Tanjung Bumi-Batas Kab. Bangkalan/Sampang; dan

w. Jalan Modung-Sreseh (Bangkalan).

SK No 135532 A

Pasal 25...


-33-

Pasal 25

Jaringan Jalan Bebas Hambatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 22 huruf c terdiri atas:a. Jalan Bebas Hambatan Kertosono-.Jombang-Mojokerto;b. Jalan Bebas Hambatan Mojokerto-Surabaya;c. Jalan Bebas Hambatan Surabaya-Suramadu-Tanjung

Bulupandan (Madura);d. Jalan Bebas Hambatan Ngawi-Bojonegoro-T\rban-

Lamongan- Manyar-Bunder;e. Jalan Bebas Hambatan Krian-Legundi-Bunder;f. Jalan Bebas Hambatan Bunder-Manyar;g. Jalan Bebas Hambatan Surabaya-Gempol;h. Jalan Bebas Hambatan Surabaya-Gresik;i. Jalan Bebas Hambatan Simpang Susun (SS) Waru-

Bandara Juanda;j. Jalan Bebas Hambatan Bandara Juanda-Tanjung

Perak;k. jalan bebas hambata Jalan Bebas Hambatan n Waru-

Tanjung Perak;l. Jalan Bebas Hambatan Mojokerto-Gempol; danm. Jalan Bebas Hambatan Lingkar Utara Lamongan.

Pasal 26

(l) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2l ayat (5) huruf b ditetapkan dalamrangka mewujudkan pelayanan lalu lintas danangkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, danterpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorongperekonomian nasional dan kesejahteraan Masyarakat.

(2\ Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdiri atas:

a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal;

b. terminal; dan

c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 27 ...

SK No 135533 A


-34

PasaL 27

(1) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf aditetapkan dalam rangka mengembangkan potensi danperannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan,ketertiban, kelancaran berlalu lintas, dan mendukungkebutuhan angkutan massal.

(2) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal selainsebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26ayat (21 huruf b ditetapkan dalam rangka untukmenunjang kelancaran pergerakan orang dan/ataubarang serta keterpaduan intermoda dan antarmoda.

(21 Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputiterminal penumpang dan terminal barang.

(3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud padaayat (21 berfungsi melayani keterpaduan terminaldengan pusat-pusat kegiatan dan moda transportasilainnya.

(41 Terminal penumpang sebagaimana dimaksud padaayat (2) terdiri atas:

a. terminal penumpang yang berfungsi melayanikendaraan umum untuk angkutan antarkotaantarprovinsi, angkutan antarkota dalam provinsi,angkutan kota, dan angkutan perdesaan meliputi:

1. Terminal Bangkalan di Kecamatan Tragahpada Kabupaten Bangkalan;

2. Terminal Tambak Oso Wilangun di KecamatanBenowo pada Kota Surabaya; dan

3. Terminal Purabaya di Kecamatan Waru padaKabupaten Sidoarjo.

SK No 135534A

b. terminal ...

PRESIDENREPUBLIK TNDONESIA

-35-

b. terminal penumpang yang berfungsi melayanikendaraan umum untuk angkutan antarkotadalam provinsi, angkutan kota, dan/atau angkutanperdesaan meliputi:1. Terminal Bunder di Kecamatan

Duduksampeyan pada Kabupaten Gresik;2. Terminal Burneh di Kecamatan Burneh pada

Kabupaten Bangkalan;3. Terminal Mojosari di Kecamatan Pungging

pada Kabupaten Mojokerto;4. Terminal Kertajaya di Kecamatan Kranggan

pada Kota Mojokerto;5. Terminal Kedung Cowek di Kecamatan Bulak

pada Kota Surabaya;6. Terminal Larangan di Kecarnatan Candi dan

Terminal Sidoarjo di Kecamatan Sidoarjo padaKabupaten Sidoarjo; dan

7. Terminal Lamongan di Kecamatan Lamongan,Terminal Babat di Kecamatan Babat danTerminal Paciran di Kecamatan Paciran padaKabupaten Lamongan.

(5) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikembangkan di:a. terminal kargo di Kabupaten Gresik;b. Terminal Barang Jetis di Kecamatan Jetis pada

Kabupaten Mojokerto;c. Terrninal Barang Kalimas di Kecamatan Pabean

Cantikan, Terminal Barang Pasar T\rri di KecamatanBubutan, Termina.l Barang Margomulyo/TambakOso Wilangun dan Terminal Barang Benowo (LamongBag) di Kecamatan Benowo, dan Terminal BarangSurabaya lndustial Estafe Rungkut di KecamatanRungkut pada Kota Surabaya;

d. Terminal Barang Brebek di Kecamatan Waru danTerminal Barang Krian di Kecamatan Krian padaKabupaten Sidoaq'o; dan

SK No 135535 A

e. terminal ...


-36-

e. terminal barang di Pelabuhan Perikanan NasionalBrondong di Kecamatan Brondong, TerminalBarang ASDP Port and Integrated Paciran diKecamatan Paciran, dan Terminal barang Babat diKecamatan Babat pada Kabupaten Lamongan.

(6) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 29

Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalansebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf cditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2L ayat (6) dikembangkan untukmelayani pergerakan keluar masuk arus penumpangdan kendaraan antara Kawasan PerkotaanGerbangkertosusila dengan pusat permukiman dipulau/kepulauan lainnya dan pusat kegiatanPariwisata bahari di pulau-pulau kecil lainnya.

(21 Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Pelabuhan penyeberangan; dan

b. lintas angkutan penyeberangan.

(3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a meliputi:

a. Pelabuhan pelayanan penyeberanganantarprovinsi, ditetapkan di Pelabuhan TanjungPerak di Kecamatan Pabean Cantikan pada KotaSurabaya;

b. Pelabuhan pelayanan penyeberanganantarkabupaten/kota dalam provinsi ditetapkandi:

1.Pelabuhan...

SK No 135536 A


-37-

1. Pelabuhan Kamal di Kecamatan Kamal padaKabupaten Bangkalan; dan

2. Pelabuhan Paciran di Kecamatan Paciran padaKabupaten Lamongan.

c. Pelabuhan pelayanan penyeberangan dalamwilayah kabupaten/ kota, dikembangkan sesuaikebutuhan di masing-masing kabupaten/kotayang bersangkutan.

(4) Lintas angkutan penyeberangan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. lintas angkutan penyeberangan antarprovinsi yangmenghubungkan:

1. Paciran (Lamongan)-Bahaur (KalimantanTengah);

2. Paciran (Lamongan)-Garongkong (SulawesiSelatan);

3. Paciran (Lamongan)-Balikpapan (KalimantanTimur;

4. Paciran (Lamongan)-Takalar (SulawesiSelatan);

5. Paciran (Lamongan)-Bima Sumbawa (NusaTenggara Barat);

6. Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila-Sampit (Kalimantan Tengah); dan

7. Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila-Banjarmasin (Kalimantan Selatan).

b. lintas angkutan penyeberangan lintaskabupaten/kota yang menghubungkan:

1. Paciran (Lamongan)-Bawean (Gresik); dan

2. Ujung (Surabaya)-Kamal (Bangkalan).

c. lintas angkutan penyeberangan dalamkabupaten/kota yang menghubungkan Gresik-Bawean

Pasal 31 ...

SK No 135537 A


-38-

Pasal 3l(1) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (71 huruf a ditetapkan dalam rangkamengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringanjalur wilayah nasional, Pulau Jawa, dan Provinsi JawaTimur.

(21 Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri atas:

a. jaringan jalur kereta api umum; dan

b. jaringan jalur kereta api khusus.

(3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a meliputi:

a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan

b. jaringan jalur kereta api perkotaan.

(4) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:

a. Jalur Utara: Surabaya (Pasar Turi)-Lamongan-Babat-Boj onegoro-Cepu;

b. Jalur Tengah: Surabaya (Semut)-Surabaya(Gubeng)-Surabaya (Wonokromo)Jombang-Kertosono-Nganjuk-Madiun-Solo ;

c. Jalur Timur: Surabaya (Semut)-Surabaya(Gubeng)-Surabaya (Wonokromo)-Sidoarjo-Bangil-Pasuruan-Probolinggo-"Jember-Banyuwangi;

d. Jalur Lingkar: Surabaya (Semut)-Surabaya(Gubeng)-Surabaya (Wonokromo)-Sidoarj o-Ban gil-Lawang-M alan g-Blitar-Tulun gagung-Kediri-Kertosono-Surabaya;

e. jalur kereta api Kamal-Bangkalan-Sampang-Pamekasan-Sumenep;

f. jalur ganda lintas selatan Jawa-Paron-Madiun-Moj okerto-Wonokromo;

g. jalur ganda kereta api antara Surabaya-Kalimas/Tanjung Perak;

h.jalur...

SK No 135538 A


-39-

h. jalur ganda kereta api Kandangan-PelabuhanTeluk Lamong;

i. doubbtrackSemarang-Bojonegoro-Surabaya;j. double track Madiun-Surabaya;

k. double track SurabayaJember-Banyuwangi;

l. jalur kereta api cepat/semi cepat, yangmenghubungkan Jakarta-Surabaya danSurabaya-Banyuwangi.

(5) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan untukmewujudkan konektivitas antarpusat kegiatan di dalamKawasan Perkotaan Inti, serta antara KawasanPerkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya.

(6) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

a. jalur kereta api Surabaya-Pasar T'uri-Gubeng-Bandara Juanda;

b. jalur kereta api Sidotopo/ New Kota-Tanggulangin;c. jalur kereta api SayotratapJuanda;d. jalur kereta api Wonokromo-Krian;e. jalur kereta api Sidotopo/New Kota-Pasar Turi;f. jalur kereta api Pasar T\rri-Kandangan-Sumari;g. jalur kereta api Kandangan-Gresik;h. jalur kereta api Lamongan-Sumari;i. jalur kereta api Sidoarje-Bangil;j. jalur kereta api Sidoarjo-Trrlangan-Tarik;k. jalur kereta api Mojokerto-Mojosari-Porong;1. jalur kereta api Ploso-Mojokerto-Krian;m. jalur kereta api BabatJombang;n. jalur kereta api Babat-Tuban;o. jalur kereta api Kamal-Bangkalan;p. jalur kereta api Lamongan-Sumlaran-Pucuk-

Gembong-Babat;q. jalur kereta api Surabaya-Bojonegoro;r. jalur kereta api Mojokerto-Surabaya;

s.jalur...

SK No 135539A


-40-

S.

t.u.

w.

x.

jalur kereta api Kalimas-Wonokromo;jalur kereta api Kalimas-Panarukan;jalur kereta api antara T\rlangan-GunungSangslr;jalur kereta api Stasiun Duduk-Pelabuhan JIIPEManyar;angkutan massal kota berbasis rel denganalternatif pengembangan angkutan massal cepattimur-barat kota Surabaya;angkutan massal kota berbasis rel denganalternatif pengembangan angkutan massal cepatutara-selatan kota Surabaya; danangkutan massal berbasis Autonomous RailrapidTransit yang menghubungkan antarpusat kegiatandi Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, denganalternatif rute Pelabuhan Kamal-StasiunBangkalan-Stasiun Pasar T\rri.

(71 Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimanadimalsud pada ayat (5) dapat dikembangkan denganjaringan rel yang berada pada permukaan tanah, di ataspermukaan tanah, dan/atau di bawah tanahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(8) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jalur kereta apibarang.

(9) Jalur kereta api barang sebagaimana dimaksud padaayat (8) terdiri atas:a. jalur kereta api Terminal Petikemas Surabaya

(TPS)-Stasiun Kalimas;b. jalur kereta api eks Stasiun Gresik-Stasiun Indro;

danc. jalur kereta api yang menghubungkan Kawasan

Industri dengan Pelabuhan di Kawasan PerkotaanGerbangkertosusila.

(10) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b secara lebih lanjutdiatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

v

SK No 135540A

Pasal 32...


-4t-

Pasal 32(1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (71 huruf b ditetapkan dalam rangkamemberikan pelayanan kepada setiap penggunatransportasi kereta api melalui konektivitas pelayanandengan moda transportasi lain.

(2) Stasiun kereta api berfungsi melayani keterpaduanstasiun dengan pusat-pusat kegiatan, pusatpermukiman, dan moda transportasi lainnya.

(3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:

a. stasiun kereta api dengan fungsi utama tempatnaik turun penumpang; dan

b. stasiun kereta api dengan fungsi utama tempatbongkar muat barang.

(4) Stasiun kereta api dengan fungsi utama tempat naikturun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf a, terdiri atas:

a. Stasiun Sumari di Kecamatan Duduksampeyan,Stasiun Tenggulunan di Kecamatan Kebomas,Stasiun Gresik di Kecamatan Gresik padaKabupaten Gresik;

b. Stasiun Bangkalan di Kecamatan Bangkalan danStasiun Kamal di Kecamatan Kamal padaKabupaten Bangkalan;

c. Stasiun Mojokerto di Kecamatan Kranggan padaKota Mojokerto;

d. Stasiun Wonokromo di Kecamatan Wonokromo,Stasiun Sidotopo di Kecamatan Simokerto, StasiunBenteng di Kecamatan Semampir, Stasiun Perak diKecamatan Pabean Cantikan, Stasiun SurabayaGubeng di Kecamatan Tambaksari, Stasiun Tandesdan Stasiun Kandangan di Kecamatan Tandes, danStasiun Benowo di Kecamatan Pakal pada KotaSurabaya;

e.Stasiun...

SK No 135541A


-42-

e. Stasiun Sepanjang di Kecamatan Taman, StasiunWaru di Kecamatan Waru, Stasiun Gedangan diKecamatan Gedangan, Stasiun Sidoarjo diKecamatan Sidoarjo, Stasiun Tanggulangin diKecamatan Tanggulangin, Stasiun Porong diKecamatan Porong, Stasiun Tarik dan StasiunKedinding di Kecamatan Tarik, Stasiun Tulangan diKecamatan Tulangan, Stasiun Krian dan StasiunJatikalang/Boharan di Kecamatan Krian padaKabupaten Sidoarjo;

f. Stasiun Lamongan di Kecamatan Lamongan,Stasiun Sumlaran di Kecamatan Sukodadi, StasiunPucuk di Kecamatan Pucuk, Stasiun Gembong danStasiun Babat di Kecamatan Babat padaKabupaten Lamongan; dan

g. Pengembangan stasiun kereta api juga dapatdilakukan pada lokasi yang potensial, strategis,dan yang mempunyai permintaan pasar yang tinggidengan tetap mengikuti ketentuan peraturanperundang-undangan terkait.

(5) Stasiun kereta api dengan fungsi utama tempat bongkarmuat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b, terdiri atas:a. stasiun barang di Kecamatan Manyar pada

Kabupaten Gresik;b. stasiun barang Damarsi di Kecamatan Mojoanyar,

Kabupaten Mojokerto;c. stasiun barang Kalimas di Kecamatan Pabean

Cantikan, stasiun barang Pasar T\rri di KecamatanBubutan, dan Stasiun Kandangan di KecamatanTandes pada Kota Surabaya;

d. stasiun barang Waru di Kecamatan Waru padaKabupaten Sidoarjo; dan

e. stasiun barang Babat di Kecamatan Babat padaKabupaten Lamongan.

Pasal 33

F'asilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud dalamPasal 21 ayat l7l huruf c diatur sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

SK No 135542A

Pasal 34...

PRESIDENBLIK INDONESIA

-43-

Pasal 34

(1) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2L ayat (8) huruf a merupakansuatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran,fungsi, jenis, hierarki Pelabuhan, Rencana IndukPelabuhan Nasional, dan lokasi Pelabuhan sertaketerpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduandengan sektor lainnya.

(21 Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. Pelabuhan utama meliputi:

1. Pelabuhan Tanjung Perak di KecamatanPabean Cantikan pada Kota Surabaya dalamsatu sistem dengan Terminal MultipurposeTeluk Lamong pada Kota Surabaya danrencana pengembangan di wilayah PelabuhanSocah di Kecamatan Socah pada KabupatenBangkalan, dan untuk jangka panjangdiarahkan ke Pelabuhan Tanjung BuluPandan di Kecamatan Klampis padaKabupaten Bangkalan; dan

2 Pelabuhan Tanjung Pakis di KecamatanPaciran pada Kabupaten Lamongan;

b. Pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Gresik diKecamatan Gresik pada Kabupaten Gresik.

Pasal 35

(1) Tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2l ayat (8) huruf b merupakansistem kepelabuhanan perikanan secara nasional yangmencerminkan perencanaan kepelabuhanan perikananberdasarkan kawasan ekonomi, geografis, dan keunggulankomparatif wilayah, serta kondisi alam.

(21 Tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan arahpengembangan dalam Rencana Induk PelabuhanPerikanan Nasional.

SK No 135543 A

(3)Arah...


-44-

(3) Arah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)terdiri atas:a. Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan

dasar;b. Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi

jejaring; danc. Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi

industri.(4) Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakanPelabuhan Perikanan yang berfungsi sebagai penyediaproduk primer.

(5) Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasarsebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf adilaksanakan berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayahprovinsi.

(6) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomijejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf bmerupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi sebagaifasilitasi pemasaran secara regional.

(7) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomijejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf bditetapkan di:

a. Pelabuhan Perikanan Paciran di Kecamatan Paciranpada Kabupaten Lamongan; dan

b. Pelabuhan Perikanan Paceng di Kecamatan Pancengpada Kabupaten Gresik.

(8) Pelabuha.n Perikanan untuk penumbuhan ekonomiindustri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf cmerupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsimenciptakan iklim investasi yang kondusif, terciptanyapangsa pasar baru serta nreningkatkan nilai tambah,sehingga memicu dampak penggandanya.

(9) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomiindustri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf cditetapkan di Pelabuhan Perikanan Brondong diKecamatan Brondong pada Kabupaten Lamongan.

Pasal 36...

SK No 135544A


-45-

Pasal 36

Pelabuhan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21ayat (8) huruf c meliputi:a. Pangkalan Utama TNI AL;b. terminal khusus; danc. terminal untuk kepentingan sendiri.

Pasal 37

(1) Alur Pelayaran di laut sebagaimana dimaksud dalamPasal 21 ayat (8) huruf d terdiri atas:a. Alur Pelayaran umum dan perlintasan; danb. Alur Pelayaran masuk Pelabuhan.

(21 Alur Pelayaran umum dan perlintasan dan AlurPelayaran masuk Pelabuhan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2l ayat (9) huruf a ditetapkan dalamrangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk:a. menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban

arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargodan/atau pos, dan keselamatan penerbangan;

b. tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda;dan

c. mendorong perekonomian nasional dan daerah.(21 Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:a. bandar udara umum yaitu Bandar Udara Juanda

di Kecamatan Sedati pada Kabupaten Sidoarjo yangdigunakan sebagai bandar udara internasional dandomestik dengan hierarki pelayanan sebagaibandar udara pengumpul skala pelayanan primerdan Pangkalan Udara TNI AL (Lanudal); dan

b. bandar udara khusus yang diatur sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39...

SK No 135545 A


-46-

Pasal 39(1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (9) huruf b digunakanuntuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangkamenjamin keselamatan penerbangan.

(21 Ruang udara untuk penerbangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. Ruang udara yang dipergunakan langsung untuk

kegiatan bandar udara;b. Ruang udara di sekitar bandar udara yang

dipergunakan untuk operasi penerbangan; danc. Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur

penerbangan.(3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat dimanfaatkan bersamauntuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

(4) Ruang udara untuk penerbangan diatur sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sistem J aringan Energi

Pasal 40

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 huruf b ditetapkan dalam rangka memenuhikebutuhan energi dalam jumlah yang cukup danmenyediakan akses berbagai jenis energi bagiMasyarakat untuk kebutuhan sekarang dan masadatang.

(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan bagian dari sistem jaringan energidi Provinsi Jawa Timur, meliputi:a. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi;b. pipa bawah laut minyak dan gas bumi dan/atau

instalasi minyak dan gas bumi;c. anjungan lepas pantai;d. pembangkitan tenaga listrik; dane. jaringan transmisi tenaga listrik.

SK No 135546A

(3) Jaringan. . .


-47-

(3) Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumisebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atasfasilitas penyimpanan berupa depo bahan bakarminyak.

(41 Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumisebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aterinterkoneksi dengan sistem perpipaan gas bumibawah tanah Jawa, terdiri atas:a. Pasuruan-Probolinggo;b. Sidoarjo-Mojokerto;c. Surabaya-Gresik;d. Semarang-Gresik;dane. T\rban-Gresik.

(5) Pipa bawah laut minyak dan gas bumi dan/atauinstalasi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf b terdiri atas pipa minyak di perairansekitar Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, danKabupaten Sidoarjo.

(6) Anjungan lepas pantai sebagaimana dimaksud padaayat (21 huruf c terdiri atas anjungan minyak bumi lepaspantai di perairan sekitar Kabupaten Bangkalan.

(71 Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumisebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dandapat dikembangkan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(8) Pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf d terdiri atas:a. Pembangkitan Listrik Tenaga Gas Jawa-3 di

Kecamatan Gresik pada Kabupaten Gresik;b. Pembangkitan Listrik Tenaga Uap Gresik di

Kecamatan Gresik pada Kabupaten Gresik;c. Louer Solo Riuer Improvement Project Phase 2 di

Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, danKabupaten Gresik;

d. Pembangkitan Listrik Tenaga Uap Perak diKecamatan Krembangan pada Kota Surabaya; dan

e. Pembangkitan Listrik Tenaga Sampah di KotaSurabaya dan Kabupaten Sidoarjo.

SK No 135547A

(9) Jaringan. . .


-48-

(e)

(10)

(1 1)

Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:a. saluran udara tegangan ekstra tinggi;b. saluran udara tegangan tinggi;c. gardu induk; dand. kabel bawah laut untuk ketenagalistrikan dan

instalasi ketenagalistrikan di laut lainnya.Saluran udara tegangan ekstra tinggi sebagaimanadimaksud pada ayat (9) huruf a, menghubungkan:a. Gresik-Krian;b. Grati-Krian;c. Paiton-Kediri;d. Grati- Surabaya Selatan;e. Ungaran-Ngimbang;f. Ngimbang-Krian;g. Krian-Waru; danh. TanjungAwar-Awar-Ngimbang.Saluran udara tegangan tinggi sebagaimana dimaksudpada ayat (9) huruf b, menghubungkan:

Bangkalan-Sampang;

Cerme-Bringkang;Cerme-Manyar;Driyorejo-Darmogrand ;

Gilitimur-Bangkalan-Ujung;Lamongan - Mantup;Lamongan-Babat;Lamongan -Paciran;Lamongan-Cerme-Petro Kimia;Petrokimia-PlTU Gresik;PLTG Kamal-Surabaya Selatan;Rungkut-KaIisari;Rungkut- Sukolilo-Ujung-Perak;Sawahan-Waru;Segoromadu-Cerme;Segoromadu-Sawahan;Segoromadu-Waru-Buduran ;

Sekarputih-Balongbendo- Sawahan ;

Sekarputih-Ngoro;Tandes-Darmogrand-Karangpilang; danWaru-Rungkut.

a.b.c,d.e.

f.

c.h.i.j.k.1.

mn.o.

p.q'r.s.

t.u.

SK No 135548 A

(12) Gardu. . .


-49-

(12) Gardu Induk (GI) sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

huruf c meliputi:a. GI Bringkang/Bambe di Kecamatan Menganti, GI

Petrokimia/ Kebomas di Kecamatan Gresik, GISegoromadu di Kecamatan Kebomas, GI Manyar diKecamatan Manyar, GI Cerme di KecamatanCerme, dan GI Driyorejo di Kecamatan Driyorejopada Kabupaten Gresik;

b. GI Bangkalan di Kecamatan Burneh padaKabupaten Bangkalan;

c. GI Ngoro di Kecamatan Ngoro pada KabupatenMojokerto;

d. GI Sekarputih di Kecamatan Magersari pada KotaMojokerto;

e. GI Rungkut di Kecamatan Tenggilismejoyo, GIKarangpilang di Kecamatan Lakarsantri, GIWonokromo di Kecamatan Wonokromo, GI Sukolilodan GI Ngagel di Kecamatan Gubeng, GI TandesII/Sambikerep di Kecamatan Sambikerep, GISimpang, GI Undaan dan GI Genteng di KecamatanGenteng, GI Sawahan di Kecamatan Asemrowo, GIGembong di Kecamatan Simokerto, GI Ujung diKecamatan Semampir, GI Perak di KecamatanPabean Cantikan, GI Surabaya Selatan diKecamatan Kenjeran, dan GIGunungsari/ Simogunung di KecamatanSukomanunggal pada Kota Surabaya;

f. GI Brrduran, GI Buduran I/Sedati, dan GISedati/Buduran II di Kecamatan Buduran, GIBalongbendo di Kecamatan Balongbendo, GIBabadan di Kecamatan Sukodono, GI Waru diKecamatan Taman, GI Kedinding, GI Gempol/NewPorong, dan GI Sidoarjo di Kecamatan Sidoarjo, GIKrian di Kecamatan Krian, dan GI Tarik diKecamatan Tarik pada Kabupaten Sidoarjo; dan

c.GI...

SK No 135549A


-50-

g. GI Ngimbang di Kecamatan Ngimbang, GILamongan di Kecamatan Lamongan, GIBrondong/Paciran di Kecamatan Paciran, dan GIBabat/Baureno di Kecamatan Babat padaKabupaten Lamongan.

(13) Kabel bawah laut untuk ketenagalistrikan dan instalasiketenagalistrikan di laut lainnya sebagaimanadimaksud pada ayat (9) huruf d meliputi kabel bawahlaut untuk ketenagalistrikan Jawa - Madura di sebagianperairan sekitar Kota Surabaya, Kabupaten Gresik danKabupaten Bangkalan.

(14) Pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf d dan jaringan transmisi tenagalistrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf edilaksanakan dan dapat dikembangkan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(15) Sistem jaringan energi lainnya diatur sesuai denganketentuan peraturan perundang-unda.ngan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 4 1

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 20 huruf c ditetapkan untuk meningkatkanaksesibilitas Masyarakat dan dunia usaha terhadaplayanan telekomunikasi.

(21 Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana drmaksudpada ayat (l) terdiri atas:

a. jaringan tetap; dan

b. jaringan bergerak.

(3) Jaringan tetap sebagaimana dim.aksud pada ayat (21

huruf a meliputi:

a. sentral telepon otomat; dan

b. kabel bawah laut.

SK No 135550A

(4) Sentral ...


- 51 -

(4) Sentral telepon otomat sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf a, meliputi:a. sentral telepon otomat di Kabupaten Gresik;b. sentral telepon otomat di Kabupaten Bangkalan;c. sentral telepon otomat di Kabupaten Mojokerto;d. sentral telepon otomat di Kota Mojokerto;e. sentral telepon otomat di Kota Surabaya;f. sentral telepon otomat di Kabupaten Sidoarjo; dang. sentral telepon otomat di Kabupaten Lamongan.

(5) Kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b berada di sebagian perairan sekitar KabupatenGresik dan Kabupaten Bangkalan.

(6) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b terdiri atas:a. jaringanteresterial;b. jaringan satelit; danc. jaringan selular.

(71 Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (6)dapat dilayani oleh menara Base Tlansceiuer Stationtelekomunikasi yang ditetapkan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Sistem Jaringan telekomunikasi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan dapatdikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-un dangan.

(9) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dapat menggunakan Ruang udara.

(10) Ruang udara untuk sistem jaringan telekomunikasisebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 42(1) Sistem jaringarr sunrber daya air sebagairnana

dimaksud dalam Pasal 20 huruf d ditetapkan untukmenjamin tetap berlangsungnya penyediaan air tanahdan air permukaan, konservasi air dan tanah, sertapenanggularigan banjir dan kenaikan paras muka. airlaut/rob.

SK No 135551A

(2) Sistem . . .


-52-

(2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimanadimaksud pada ayat (l) terdiri atas:

a. sumber air; danb. prasarana sumber daya air.

(3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf a terdiri atas:

a. sumber air permukaan; danb. sumber air tanah.

(41 Sumber air permukaan sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf a terdiri atas:

a. sumber air berupa mata air terdiri atas:

1. Mata Air Jubel di Kecamatan Pacet padaKabupaten Mojokerto;

2. Mata Air Umbulan di Kecamatan Winonganpada Kabupaten Pasuruan (di luar kawasanGerbangkertosusila); dan

3. Mata Air Brantas di Kecamatan Bumiaji padaKota Batu (di luar kawasanGerbangkertosusila).

b. sumber air berupa air permukaan pada sungaiterdiri atas:

1. WS Bengawan Solo yang merupakan WS lintasprovinsi dan kewenangan Pemerintah Pusat;

'2. WS Brant:.s yang merupakan WS strategisnasional kewenangan Pemerintah Pusat; dan

3. WS Madura-Bawean yang merupakan WSlintas kabupaten/kota dan kewenanganPemerintah Provinsi Jawa Timur.

c. sumber air berupa air permukaan pada wadukterdiri atas:1. Bendung Gerak Sembayat di Kecamatan

Bungah, Waduk Banjaranyar di KecamatanCerme, Waduk Sumengko di KecamatanDuduksampeyan, Waduk Mentaras danWaduk Joho di Kecamatan Dukun, WadukGedangkulut di Kecamatan Cerme, WadukDoudo di Kecamatan Panceng, dan WadukGogor di Kecamatan Balongpanggang padaKabr.rpaten Cresik;

2. Waduk. . .

SK No 135552A


-53-

2. Waduk Blega di Kecamatan Galis padaKabupaten Bangkalan;

3. Waduk Lengkong Baru di KecamatanMojoanyar pada Kabupaten Mojokerto;

4. Saluran Pelayaran (long storage) di KecamatanTarik pada Kabupaten Sidoarjo;

5. Rowo Jabung (Jabung Ring Dike) di KecamatanLaren, Bengawan Jero di Kecamatan T\:ri,Kecamatan Karanggeneng, KecamatanKalitengah, Kecamatan Karangbinangun,Kecamatan Glagah dan Kecamatan Deketpada Kabupaten Lamongan;

6. Waduk Gondang di Kecamatan Sugio danWaduk Prijetan di Kecamatan Kedungpringpada Kabupaten Lamongan; dan

7. Waduk/embung kecil yang berada di KawasanPerkotaan Gerbangkertosusila.

(5) Sumber air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b berupa air tanah pada CAT, terdiri atas:a. CAT Panceng di Kabupaten Lamongan dan

Kabupaten Gresik;

b. CAT Bangkalan di Kabupaten Bangkalan

c. CAT Sampang-Pamekasan di KabupatenBangkalan;

d. CAT Ketapang di Kabupaten Bangkalan;

e. CAT Surabaya-Lalnongan di Kabupaten Lamongan,Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya;

f. CAT Brantas di Kabupaten Mojokerto, KotaMojokerto, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo,dan Kota Surabaya;

g. CAT Pasuruan di Kabupaten Mojokerto danKabupaten Sidoarjo; dan

h. CAT Tuban di Kabupaten Lamongan.

(6) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf b terdiri atas sistem pengendalianbanjir, sistem jaringan irigasi, dan sistem pengamananpantai.

(7) Sistem . . .

SK No 135553 A


-54-

(7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksudpada ayat (6) terdiri atas:a. sistem pengendalian banjir berupa boezem,

bangunan persungaian, bendung gerak, dantanggul yang meliputi:1. Boezem Telogo Dendo dan Trate di Kabupaten

Gresik;2. Bangunan Persungaian Kali Lamong di

Kabupaten Gresik;3. Bangunan Persungaian Kali Blega dan Kali

Bangkalan di Kabupaten Bangkalan;4. Boezem Morokrembangan, Boezem Wonorejo,

Boezem Kalidami, Boezem Bratang, danBoezem Kedurus di Kota Surabaya;

5. perkuatan tanggul dan Jabung retarding basindi Kabupaten Lamongan;

6. Bendung Gera.k Sembayat di KabupatenGresik;

7. Bendung Gerak Babat Barrage di KabupatenLamongan; dan

8. Bangunan Persungaian Kali Brantas, KaliSurabaya, dan Kali Porong;

b. sistem pengendalian banjir berupa normalisasialiran sungai di seluruh Kawasan PerkotaanCerbangkertosusila;

c. sistem pengendalian banjir berupa sudetan sungaicii Bengawan So1o, Bengawan Jero, dan SudetanSedayu Lawas di Kabupaten Lamongan;

d. sistem pengendalian banjir berupa pintu daruratbanjir floodwag Pelangwot-Sedayu Lawas diKabupaten Lamongan;

e. sistem pengendalian banjir berupa pengenrhangansaluran pelayaran (long storage\ Buntung,Bulubendo cs, Buduran, Kemambang, Pucang,Sidokare, Kedunguling, dan Ketapang diKabupaten Sidoarjo; dan

f. sistem pengendalian banjir dan kenaikan parasmuka air laut/rob berupa peningkatan kualitasjaringan drainase di seluruh Kawa.san Perkr.rtaanGerbangkertosnsile.

(8) Sistem . . .

SK No 135554 A


-55-

(8) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud padaayat (6) melayani DI kewenangan Pemerintah Pusatmeliputi:

a. DI Menturus di Kabupaten Mojokerto danKabupaten Jombang;

b. DI Padi Pomahan di Kabupaten Mojokerto dan KotaMojokerto;

c. DI Delta Brantas di Kota Mojokerto, KabupatenMojokerto, dan Kabupaten Sidoarjo; dan

d. DI lainnya yang ditetapkan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksudpada ayat (6) dilaksanakan dalam rangka mengurangiabrasi pantai melalui pengurangan energi gelombangyang mengenai pantai dan/atau penguatan tebingpantai.

(10) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksudpada ayat (9) dilakukan di seluruh pantai rawan abrasidan intrusi air laut di Kawasan PerkotaanGerbangkertosusila.

(11) Pembangunan situ, danau, embung, atau waduk selainsitu, danau, embung, atau waduk sebagaimanadimaksud pad.a ayat (4) huruf c dan ayat (7) dapatdilakukan sebagai upaya penyediaan sumber air danpengendali banjir di Kawasan PerkotaanGerbangkertosusila yang dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5Sistem Jaringan Prasarana Perkotaan

Pasal 43

(1) Sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 20 huruf e ditetapkan dalamrangka meningkatkan kualitas dan jangkauanpelayanan perkotaan yang dikembangkan secaraterintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan untukmendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan PerkotaanGerbangkertr.r susila.

(2) Sistem . . .

SK No 135555 A


-56-

(21 Sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), terdiri atas:a. SPAM;b. sistem jaringan drainase;c. sistem jaringan air limbah;d. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3); dane. sistempengelolaanpersampahan.

Pasal 44

(1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2)huruf a ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas,kualitas dan kontinuitas penyediaan air minum bagipenduduk dan kegiatan ekonomi, serta meningkatkanefisiensi dan cakupan pelayanan.

(21 SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atasjaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.

(3) SPAM jaringarr perpipaan sebagaimana dimaksud padaayat (21 meliputi unit air baku, unit produksi, unitdistribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengankapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan danperkembangan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.

(4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) meliputi sumur dangkal, sumurpompa, bak penampungan air hujan, terminal air, danbangunan penangkap mata air diatur sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipadukandengan sistem jaringan sumber daya air untukmenjamin ketersediaan air baku.

(6) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud padaayat (3) terdiri atas:

a. unit air baku yang bersumber dari mata airUmbulan, Kali Surabaya, Sungai Bengawan Solo,Kali Lamong, Kedungpring, Sumber Porong, WadukGondang, Waduk Prijetan, Waduk TWiri, WadukSumengko, Sungai Blega, Sungai Tambangan,Sungai Tambin, dan Sungai Brumpung;

b. unit . . .

SK No 135556A

b

PRESTDENREPUBLIK INOONES]A

-57-

unit produksi air minum meliputi:

1 Instalasi Pengolahan Air sistem terintegrasiBengawan Solo di Kecamatan Rengel padaKabupaten Tuban (di luar Kawasan PerkotaanGerbangkertosusila) untuk melayaniKecamatan Kedungpring, Kecamatan Babat,Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sukodadi,Kecamatan Labang, dan Kecamatan Klampisdi Kabupaten Lamongan;

lnstalasi Pengolahan Air sistem terintegrasiBengawan Solo di KecamatanKarangbinangun pada Kabupaten Lamonganuntuk melayani Kabupaten Gresik, sebagianwilayah Kabupaten Bangkalan, danKecamatan Karangbinangun, KecamatanGlagah, Kecamatan Deket, KecamatanLamongan, Kecamatan Tikung, danKecamatan Turi di Kabupaten Lamongan;

Instalasi Pengolahan Air sistem terintegrasiUmbulan di Kecamatan Winongan padaKabnpaten Pasuruan untuk melayaniKecamatan Krembung, Kecamatan Porong,Kecamatan Jabon, Kecamatan Tanggulangin,Kecamatan Candi, Kecamatan T\rlangan,Kecamatan Sukodono, Kecamatan Sidoarjo,Kecamatan Buduran, Kecamatan Sedati,Kecamatan Waru, Kecamatan Gedangan, danKecamatan Taman di Kabupaten Sidoarjo,Kecamatan Surabaya Utara, KecamatanSurabaya Selatan, dan Kecamatan SurabayaBarat di Kota Surabaya, dan KecamatanKebomas, Kecamatan Gresik, KecamatanManyar, dan Kecamatan f)uduk Sarnpeyan diKabupaten Gresik;

2

3

SK No 135557A

4. Instalasi. . .


-58-

4. Instalasi Pengolahan Air Ngagel dan InstalasiPengolahan Air Karangpilang di KotaSurabaya;

5. Instalasi Pengolahan Air Baru dan InstalasiPengolahan Air Tawangsari di KecamatanSidoarjo, Instalasi Pengolahan AirSiwalanpanji di Kecamatan Buduran, InstalasiPengolahan Air Durungbanjar di KecamatanCandi, Instalasi Pengolahan Air Porong, danInstalasi Pengolahan Air Krian padaKabupaten Sidoarjo;

6. Instalasi Pengolahan Air Krikilan diKecamatan Driyorejo pada Kabupaten Gresik;dan

7. Instalasi Pengolahan Air Lamongan diKabupaten Lamongan.

c. unit distribusi air minum ditetapkan di KabupatenGresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto,Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, KabupatenSidoarjo, dan Kabupaten Lamongan.

(7) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 45

(l) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalamPasal 43 ayat l2l huruf b yaitu saluran drainase primerditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dannrendukung pengendalian banjir, terutama di kawasanpermukiman, Kawasan Industri, kawasan perdagangan,kawasan perkantoran, kawasan pertanian, dankawasan Pariwisata.

(21 Saluran drainase primer sebagaimana dinraksud padaayat (1) dikembangkan melalui badan air penerima,meliputi:a. Sungai Brantas;b. Sungai Porong;c. Sungai Bengawarr Solo;d. Kali Surabava;

e. Kali . . .

SK No 135558 A


-59-

e. Kali Mas;f. Kali Jagir;g. Sungai Blega; danh. Kali Lamong.

(3) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud padaayat (21 dilaksanakan secara terpadu dengan sistempengendalian banjir.

Pasal 46(1) Sistem jaringan air iimbah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c ditetapkan dalam rangkapengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahanair limbah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:a. sistem pengelolaan air limbah domestik; danb. sistem pengelolaan air limbah industri.

(3) Sistem pengelolaan air lirrrbah domestik sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:a. sistem pengolahan air limbah terpusat skala

perkotaan;b. sistem pengolahan air limbah terpusat skala

permukiman;c. sistem pengolahan air limbah terpusat skala

kawasan tertentu; dand. sistem pengolahan air iimbah setempat.

(4) Sistem pengolahan air limbah terpusat skala perkotaansebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputilayanan untuk lingkup kota atau regional.

(5) Sistem pengolahan air limbah terpusat skalapermukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b meiiputi layanan untuk lingkup permukiman.(6) Sistem pengolahan air limbah terpusat skala kawasan

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf cmeliputi layanan untuk lingkup kawasan komersialdan/atau bangunan tertentu seperti rumah susun,hotel, pertokoan, dan pulsat r''erbelanjaan.

(7) Sistem . . .

SK No 135559A


-60-

(7)

(8)

(e)

(10)

(11)

(L2l

(13)

Sistem pengolahan air limbah setempat sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan secaraindividual melalui pengolahan dan pembuangan airlimbah setempat serta dikembangkan pada kawasanyang belum memiliki sistem pembuangan air limbahterpusat.

Sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem pengelolaan air limbah industri sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secarakolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah,pengolahan, serta pembuangan air limbah secaraterpusat, terutama pada Kawasan Permukiman padatdan Kawasan Industri.Sistem pengelolaan air limbah industri sebagaimanadimaksud pada ayat (9) mencakup IPAL beserta jaringanpengumpul air limbah.

Sistem pengelolaan air limbah industri untuk KawasanIndustri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi:

a. IPAL di Kabupaten Gresik;

b. IPAL di Kabupaten Bangkalan;

c. IPAL di Kabupaten Mojokerto;

d. IPAL di Kabupaten Sidoado;

e. IPAL di Kota Surabaya; dan

f. IPAL di Kabupaten Lamongan.

Sistem pengelolaan air limbah industri sebagaimanadimaksud pada ayat (9) dilaksanakan denganmemperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosialbudaya Masyarakat setempat.

Sistem pengelolaan air limbah industri sebagaimanadimaksud pada ayat (9) dilakukan sesuai denganketentuarr peraturan perundang-undangan.

Pasal 47. . .

SK No 135560 A


-61 -

Pasal 47

(1) Sistem pengelolaan limbah E}3 sebagaimana dimaksuddalam Pasal 43 ayat (2) huruf d ditetapkan dalamrangka mencegah dan menanggulangi pencemarandan/atau kerusakan lingkungan hidup yangdiakibatkan oleh limbah E}3 serta melakukan pemulihankualitas lingkungan yang sudah tercemar sehinggasesuai fungsinya kembali.

(21 Sistem pengelolaan limbah 83 sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi instalasi pengolahan limbah 83 diKabupaten Mojokerto.

Pasal 48

(1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf e ditetapkandalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, danmendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatanMasyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikansampah sebagai sumber daya.

(21 Sistem pengeiolaan persampahan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdiri atas TPS, TPST, TPA danTPA regional.

(3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diKawasan Perkotaan Gerbangkertosusila direncanakanpada unit lingkungan permukiman dan pusat-pusatkegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruangwilayah kabupaten / kota.

(41 Lokasi TPST dan TPA regional yang melayani KawasanPerkotaan Gerbangkertosusila berada d.i:

a. TPA Benorvo di Kecamatan Benowo pada KotaSurabaya;

b. Kabupaten Gresik yang melayani Kota Surabaya,Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik;

c. Kabupaten Bangkalan yang melayani KabupalenBangkalan; dan

d. Kabupaten Mojokerto yang melayani KotaMojokerto, dan Kabupaten Mojokerto.

SK No 135561 A

(5) Pengelolaan...


-62-

(5) Pengelolaan persampahan di Kawasan PerkotaanGerbangkertosusila diatur sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 49

Rencana Struktur Ruang KSN Kawasan PerkotaanGerbangkertosusila sebagaimana dimaksud dalam BAB Vdigambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang KSNKawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan tingkatketelitian skala 1 :50.000 sebagaimana tercantum dalamLampiran IIA serta daftar koordinat Alur Pelayaran di laut,jaringan pipa bawah laut, dan jaringan kabel bawah lautdalam Lampiran IIB yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VIRENCANA POLA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

KAWASAN PERKOTAAN GERBANGKERTOSUSILA

Bagian KesatuUmum

Pasal 50

(1) Rencana Pola Ruang KSN Kawasan PerkotaanGerbangkertosusila ditetapkan dengan tujuanmengoptimalkan pemanfaatan Ruang sesuai denganperuntukannya sebagai Kawasan Lindung dan KawasanBudi Daya berdasarkan daya dukung dan dayatampung lingkungan.

(21 Rencana Pola Ruang KSN Kawasan PerkotaanGerbangkertosusila sehagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri atas:a. Kawasan Lindung; danb. Kawasan Budi Daya.

(3) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud padaayat (2) memperhatikan mitigasi bencana sebagai upayapencegahan terhadap bencana alam dengan tujuanunttrk memberikan pelindungan semaksimal mungkinatas kemungkirran bencana terhadap fungsi lingkunganhidup dan l<egirrtan lainnya.

SK No 135562A

Bagian . . .

FRES!DENREPUELIK INDONESIA

-63-

Bagian KeduaKawasan Lindung

Pasal 5IKawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50ayat (21 huruf a dikelompokkan ke dalam zona L, yang terdiriatas:a.

b.

c"

d.e.

zona Ll yang merupakan kawasa.n yang memberikanpelindungan terhadap kawasan ba'wahannya;zona L2 yang merupakan kawasan pelindungansetempat;zona L3 yang merupakan Kawasan Konserva.si;zona L4 yang merupakan Kawasan Lindung geologi; danzona LS yang merupakan Kawasan Lindung lainnya.

Pasal 52(1) Zona Ll yang merupakan kawasan yang memberikan

pelinriungan terhadap kawasan bawahannyasebagaimana dimaksud dalam P. asal 51 huruf aditetapkan dengan tujuan:a. mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi;b. menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin

ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan airpermukaan; dan

c. memberikan ruang yang cukup bagi peresapan airhujan pada daerah tertentu untuk keperluanpenyediaan kebutuha.n air tanah danpenanggulangan banjir, baik untuk kawasanbawahannya maupun kawasan yangbersangkutan.

(2) Zona Ll yang merupakan kawasan yang memberikanpelindungan terhadap kawasan bawahannyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. zona Ll yang menrpakan Kawasan Hutan lindung;

danb. zona LL yang merupakan kawasan resapan air.

Pasal 53...

SK No 135563 A


-64-

Pasal 53

(l) Zona Ll yang merupakan Kawasan Hutan lindungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf aditetapkan dengan kriteria :

a. Kawasan Hutan dengan faktor kemiringan lereng,jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasilperkalian bobotnya sama dengan 175 (seratustujuh puluh lima) atau lebih;

b. Kawasan Hutan yang mempunyai kemiringanlereng paling sedikit 4Oo/o (empat puluh persen);

c. Kawasan Hutan yang mempunyai ketinggian palingsedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaanlaut; atau

d. Kawasan Hutan yang mempunyai tanah sangatpeka terhadap erosi dengan kelerengan lebih dari15% (lima belas persen).

(21 Zona Ll yang merupakan Kawasan Hutan lindungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan disebagian wilayah:a. Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Bangkalan,

Kecamatan Klampis, Kecamatan Sepulu, danKecamatan Tanjungbumi pada KabupatenBangkalan;

b. Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo,Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pacet, danKecamatan Trawas pada Kabupaten Mojokerto; dan

c. Kecamatan Bluluk, Kecamatan Ngimbang, danKecamatan Sugio pada Kabupaten Lamongan.

(3) Perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutanlindung dilaksanakan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 54(1) Zona LL yang merupakan kawasan resapan air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf bditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyaikemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dansebagai pengontrol tata air permrrkaan.

(2)Zona...

SK No 135564A


-65-

(21 Zona Ll yang merupakan kawasan resapan airsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Gondang, sebagianwilayah Kecamatan Pacet, sebagian wilayah KecamatanTrawas, dan sebagian wilayah Kecamatan Jatirejo padaKabupaten Mojokerto.

(1)

Pasal 55Zona L2 yang merupakan kawasan pelindungansetempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51huruf b ditetapkan dengan tujuan melindungi pantai,sungai, waduk, dan RTH kota dari kegiatan budi dayayang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.Zona L2 yang merupakan kawasan pelindungansetempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

(21

atas:a,b.C.

zona L2 yang merupakan sempadan pantai;zona L2 yang merupakan sempadan sungai;zona L2 yang merupakan kawasan sekitar waduk;danzona L2 yang merupakan RTH kota.d

Pasal 56(1) Zona L2 yang merupakan sempadan pantai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf ameliputi:a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling

sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air lauttertinggi ke arah darat; atau

b. dara tan sepanjang tepian laut yang bentuk dankondisi fisik pantainya curam atau terjal denganjarak proporsional terhadap bentuk dan kondisifisik pantai.

(21 Zona L2 yang merupakan sempadan pantaisebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan disebagian wilayah:a. Kecamatan Panceng, Kecamatan Ujung Pangkah,

Kecamatan Siday:, Kecama.tan Bungah,Kecamatatr Manyar, Kecamatan Gresik, danKecamatan Kcbonra.s pada Kabupaten Gresik;

b. Kecamatan . . .

SK No 135565 A


-66-

b Kecamatan Kamal, Kecamatan Labang, KecamatanKwanyar, Kecamatan Modung, Kecamatan Socah,Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Arosbaya,Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Sepulu, danKecamatan Klampis pada Kabupaten Bangkalan;Kecamatan Benowo, Kecamatan Asemrowo,Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Sukolilo,Kecamatan Rungkut, Kecamatan Bulak,Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Krembangan,Kecamatan Pabean Cantikan, KecamatanSemampir, dan Kecamatan Gunung Anyar padaKota Surabaya;Kecamatan Sedati, Kecamatan Buduran,Kecamatan Sidoarjo, dan Kecamatan Jabon padaKabupaten Sidoarjo; danKecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong padaKabupaten Lamongan.

Pasal 57(1) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf bditetapkan pada:a. sungai tidak bertanggul di dalam Kawasan

Perkotaan;b. sungai tidak bertanggul di luar Kawasan

Perkotaan;c. sungai bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan;

dand. sungai bertanggul di luar Kawasan Perkotaan.

(21 Zona L2 yang merupakan sempadan sungai tidakbertanggul di dalam Kawasan Perkotaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengankriteria:

a. paling sedikit berjarak l0 (sepuluh) meter dari tepikiri dan kanan palung sungai sepanjang alursungai, dalam hal kedalaman kurang dari atausama dengan 3 (tiga) meter;

c

d

e

SK No 135566A

b. paling. . .


-67-

b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter daritepr kiri dan kanan palung sungai sepanjang alursungai, dalam hal kedalaman lebih dari 3 (tiga)meter sampai dengan 20 (dua puiuh) meter; dan

c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter daritepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alursungai, dalam hal kedalaman lebih dari 20 (cluapuluh) meter.

(3) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai tidakbertanggul di luar Kawasan Perkotaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengankriteria:

a. paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepikiri dan kanan palung sungai sepanjang alursungai pada sungai besar dengan luas DAS lebihbesar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi; dan

b. paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter daritepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alursungai pada sungai kecil dengan luas DAS kurangdari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometerpersegi.

(41 Zona L2 yang merupakan sempadan sungai bertangguldi dalam Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c ditentukan paling sedikit berjarak3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alursungai;

(5) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai bertangguldi luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf d ditentukan paling sedikit berjarak5 (lima) meter da.ri tepi luar kaki tanggul sepanjang alursungai.

(6) Zona L2 yang merupakan sempadan sungaisebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan di:a. Sunga.i Bengawan Solo, Sungai Kali Lamong,

Sungai Kali Surabaya, dan Sungai Kali Tengah diKabupaten Gresik;

b. Sungai Budduh, Sungai Jambu, Sungai Pocong,dan Sungai Penyantren di Kabupaten Bangkalan;

c. Sungai Brantas, Sungai Kali Brangkal, dan SungaiKali Cunting cii Kota l\{ojokerto;

d. Sungai. . .

SK No 135567A


-68-

Sungai Kalimas, Sungai Kali Surabaya, Sungai KaliWonokromo, Sungai Kali Perbatasan, dan SungaiKali Tempurejo di Kota Surabaya;Sungai Kali Porong, Sungai Kali Brantas, SungaiPembuang, saluran porong kanal, mangetan kanal,dan Sungai Kali Mas di Kabupaten Sidoarjo; danSungai Bengawan Solo dan Sungai Kali Lamong diKabupaten Lamongan.

Pasal 58(1) Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar waduk,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf cmeliputi:a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai

dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang airwaduk tertinggi; atau

b. daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnyaproporsional terhadap bentuk dan kondisi fisikwaduk.

(21 Zota L2 yang merupakan kawasan sekitar waduksebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:a. Waduk Blega di Kecamatan Galis pada Kabupaten

Bangkalan;b. Bendung Gerak Sembayat di Kecamatan Bungah

pada Kabupaten Gresik;c. Waduk Banjaranyar dan Waduk Gedang Kulut di

Kecamatan Cerme pada Kabupaten Gresik;d. Waduk Sumengko di Kecamatan Duduksampeyan

pada Kabupaten Gresik;e. Waduk Mentaras di Kecamatan Dukun pada

Kabupaten Gresik;f. Waduk Jajong di Kecamatan Solokuro pada

Kabupaten Gresik;g. Waduk Daudo di Kecamatan Panceng pada

Kabupaten Gresik;h. Waduk Lengkong Baru di Kecamatan Mojoanyar

pada Kabupaten Mojokerto;i. Rowo Jabung (Jabung Ring Dikel di Kecamatan

Laren pada Kahupaten Lamongan;j. Waduk. . .

d

e

f.

SK No 135568 A


-69-

Waduk Gondang di Kecamatan Sugio padaKabupaten Lamongan; danWaduk Prijetan di Kecamatan Kedungpring padaKabupaten Lamongan.

Pasal 59

(l) Zona L2 yang merupakan RTH kota sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d terdiri atas:

a. RTH publik; dan

b. RTH privat.

(21 Zona L2 yang merupakan RTH kota sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:a. lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu

lima ratus) meter persegi;

b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, ataukombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur;dan

c. didominasi komunitas tumbuhan.(3) Zota L2 yang merupakan RTH kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuanRTH publik paling sedikit 2Oo/o (dua puluh persen) danRTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luaskota yang berada di Kawasan PerkotaanGerbangkertosusila, yang menyebar dan seimbangdengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial bud.aya,estetika, dan ekonomi.

Pasal 60

(1) Zona L3 yang merupakan Kawasan Konservasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf cditetapkan dalam rangka melindungi keanekaragamantumbuhan dan satwa guna mencegah kepunahanspesies, melindungi sistem penyangga kehidupan,dan/atau pemanfaatan keanekaragaman hayati secaralestari.

(21 Zona L3 yang merupakan Kawasan Konservasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa zona L3yang merupakan taman hutan raya.

J

k

Pasal 61 ...

SK No 135569A


-70-

Pasal 61

(l) Zona L3 yang merupakan taman hutan rayasebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (21

ditetapkan dengan kriteria:

a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memilikitumbuhan dan/atau satwa yang beragam;

b. memiliki arsitektur bentang alam yang baik;

c. memiliki akses yang baik untuk keperluanPariwisata;

d. merupakan kawasan dengan ciri khas, baik aslimaupun buatan, baik pada kawasan yangekosistemnya masih utuh maupun kawasan yangsudah berubah;

e. memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam;danlatau

f. memiliki luas yang memungkinkan untukpengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwajenis asli dan/atau bukan asli.

(2) Zona L3 yang merupakan taman hutan rayasebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan padaTaman Hutan Raya R. Soerjo di Kecamatan Pacet,Kecamatan Trawas, Kecamatan Jatirejo, dan KecamatanGondang pada Kabupaten Mojokerto.

Pasal 62

(1) Zona W yang merupakan Kawasan Lindung geologisebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf dditetapkan dalamrangka memberikan pelindungansemaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alamgeologi dan pelindungan terhadap air tanah.

(21 Zona L4 yang merupakan Kawasan Lindung geologisebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. zona L4 yang merupakan kawasan cagar alam

geologi; danb. zorra L4 yang merupakan kawasan. yang

memberikan pelindungan terhadap air tanah.

Pasal 63...

SK No 135570A


-7t -

Pasal 63(1) Zona L4 yang merupakan kawasan cagar alam geologi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf aterdiri atas:a. zona L4 yang merupakan kawasan keunikan

bentang alam; danb. zona L4 yang merupakan kawasan keunikan

proses geologi.(21 Zona W yang merupakan kawasan keunikan bentang

alam sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf aberupa Goa Maharani dan Zoo yang terletak diKecamatan Paciran pada Kabupaten Lamongan.

(3) Zona W yang merupakan kawasan keunikan prosesgeologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,berupa kawasan luapan lumpur meliputi areaterdampak dari bahaya luapan lumpur, polusi gasberacun, dan penurunan permukaan tanat. (landsubsidenrel di sebagian wiiayah Kecamatan Porong,Kecamatan Jabon, dan Kecamatan Tanggulangin padaKabupaten Sidoarjo.

Pasal 64(l) Zona W yang merupakan kawasan yang memberikan

pelindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 62 ayat (2) huruf b berupa sempadan mataair meliputi:a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai

manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air;dan

b. wilayah dengan jarak paling sedikit 2OO (dua ratus)meter dari mata air.

(2) Zona L4 yang berupa kawasan sempadan mata airsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan disebagian wilayah:a. Kecamatan Candi, Kecamatan Jabon, Kecamatan

Porong, Can Kecamatan Tanggulangin padaKabupaten Sidoarjo; dan

b. Kecamatan Brondong, Kecamatan Ngimbang,Kecamatan Paciran, Kecamatan Sambeng, danKecamatan Solokuro pada KaL'upaten Lamongan.

Pasal 65...

SK No 135571A

PRES]DENREPI.JBLIK INDONESIA

-72-

(1)

Pasal 65

Zona L5 yang merupakan Kawasan Lindung lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e

ditetapkan dalam rangka melindungi keanekaragamanbiota dan tipe ekosistem bagi kepentingan pelindunganplasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunanpada umumnya.Zona L5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdirit2tatas:a. zona LS yang merupakan kawasan cagar budaya

dan ilmu pengetahuan; danzona L5 yang merupakan kawasan ekosistemmangrove,

Pasal 66

(1) Zona LS yang merupakan kawasan cagar budaya danilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal65 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria sebagaihasil budaya manusia yang bernilai tinggi yangdimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuanberupa benda, bangunan, struktur, dan situs.

(21 Zona LS yang merupakan kawasan cagar budaya danilmu pengetahuan sebagaimana dimaksuC pada ayat (1)

ditetapkan di:a. Kompleks Makam Maulana Malik Ibrahim, Makam

Raden Santri, Makam Nyi Ageng Pinatih, danMakam Bupati (iresik I di Kecamatan Gresik,Kompleks Makam Sunan Giri di KecamatanKebomas, Kompleks Makam Sunan Prapen diKecamatan Kebomas, Kompleks Makam Leran diKecamatan Manyar, Makam Fatimah BintiMaemun di Kecamatan Manyar, Makam KanjengSepuh di Kecamatan Sidayu, dan Kawasan GunungSurowiti di Kecamatan Panceng pada KabupatenGresik;

b

SK No 135572 A

b. Kawasan . . .


-73-

b. Kawasan Cagar Budaya Trowulan di KecamatanTrowulan, Petirtaan Jolotundo di KecamatanTrawas dan Gapura Jedong di Kecamatan Ngoropada Kabupaten Mojokerto;

c. kawasan wisata, bangunan dan/atau lingkungancagar budaya yang tersebar di wilayah KotaSurabaya;

d. Makam Sunan Drajat di Kecamatan Paciran danMakam Sendang Duwur di Kecamatan Lamonganpada Kabupaten Lamongan; dan

e. benda, bangunan, struktur, atau situs lainnyayang ditetapkan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(3) Zona L5 yang merupakan kawasan cagar budaya danilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 67

(l) Zona L5 yang merupakan kawasan ekosistem mangrovesebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf bmemiliki fungsi utama untuk kegiatan pelindungan danpelestarian ekosistem keanekaragaman hayati meliputikoridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaanair pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur darigaris air surut terendah ke arah darat.

(21 Zona LS yang merupakan kawasan ekosistem mangrovesebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan disebagian wilayah:a. Kecamatan Bungah, Kecamatan Sidayu, dan

Kecamatan Ujungpangkah padzr Kabupaten Gresik;b. Kecamatan Bangkalan pada Kabupaten

Bangkalan;c. Kecamatan Benowo, Kecamatan Rungkut, dan

Kecamatan Sukolilo pada Kota Surabaya;d. Kecamatan Jabon Kecamatan Sedati, dan

Kecamata:r Sidoarjo pada Kabupaten Sidoarjo; dane. Kecarrr,atrrn Brondong dan Kecamatan Paciran pada

kabupater, Lamongan.

SK No 135573 A

Bagian

PRESIDENREPUBLIK TNOONESIA

-74 -

Bagian KetigaKawasan Budi Daya

Pasal 68

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimalsud dalam Pasal 50ayat (21 huruf b terdiri atas zona Bl, zona 82, zona 83,zona 84, zona B,5, zona B,6, zona lJ3, zona U4, zota U5,zona Ull, zona Ul2, zona U15, zona UL8, zona R, danzonaG.

Pasal 69

(1) Zona Bl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68merupakan zona dengan karakteristik:

a. sebagai kawasan yang mempunyai kualitas dayadukung lingkungan tinggi dan sangat tinggi;

b. tingkat pelayanan prasarana dan sarana tinggi;dan

c. berpotensi dikembangkan bangunan gedungdengan intensitas tinggi, baik vertikal maupunhorizontal.

(21 ZonaBl sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi;

b. kawasan peruntukan pemerintahan provinsi/kabupaten / kotal kecamatan;

c. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skalainternasional, nasional, dan regional;

d. kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;

e. kawasan penrntukan pelayanan olahraga skalainternasional, nasional, regional, dan lokal;

f. kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skalainternasional, nasional, regional, dan lokal;

g. kawasan peruntukan industri;h. kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan

umum penumpang dan angkutan barang regional;

i.kau,asan...

SK No 135574A


-75-

i. kawasan peruntukan pelayanan transportasiudara internasional dan nasional;

d. kawasan peruntukan pelayanan transportasi lautinternasional dan nasional;

e. kawasan peruntukan pelayanan PelabuhanPerikanan;

f. kawasan peruntukan kegiatan perikanan;g. kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan

keamanan negara;h. kawasan peruntukan kegiatan Pariwisata; dani. kawasan peruntukan kegiatan pertemuan,

pameran, dan sosial budaya.(3) Zona Bl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikembangkan di sebagian u'ilayah:a. Kecamatan Bungah, Kecamatan Gresik,

Kecamatan Manyar, dan Kecamatan Wringinanompada Kabupaten Gresik;

b. Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Puri, danKecamatan Sooko pada Kabupaten Mojokerto;

c. Kecamatan Magersari, Kecamatan Kranggan, danKecamatan Prajurit Kulon pada Kota Mojokerto;

d. Kecamatan Benowo, Kecamatan Asemrowo,Kecamatan Bubutan, Kecamatan Bulak,Kecamatan Genteng, Kecamatan Gubeng,Kecamatan Gunung Anyar, KecamatanKarangpilang, Kecamatan Kenjeran, KecamatanKrembangan, Kecamatan Pabean Cantikan,Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sawahan,Kecamatan Semampir, Kecamatan Simokerto,Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Sukomanunggal,Kecamatan Tandes, Kecamatan Tegalsari,Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dan KecamatanWonokromo pada Kota Surabaya;

e. Kecamatan Belongbendo, Kecamatan Buduran,Kecamatan Candi, Kecamatan Gedangan,Kecarnatan Krian, Kecamatan Sidoarjo, KecamatanTaman, Kecamatan Tarik, KecamatanTanggulangin, Kecamatan T\rlangan, danKecamatan Warr.r pada Kabupaten Sidoarjot dan

SK No 135575 A

f.Kecamatan...


-76-

Keca.matan Babat, Kecamatan Brondong,Kecamatan Deket, Kecamatan Lamongan,Kecamatan Paciran, Kecamatan Solokuro, danKecamatan Tikung pada Kabupaten Lamongan.

Pasal 70

(1) Zona 82 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68merupakan zona dengan karakteristik:

a. sebagai kawasan yang mempunyai kualitas dayadukung lingkungan tinggi; dan

b. tingkat pelayanan prasarana dan sarana sedang.

(2) Zooa 82 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kawasan peruntukan perumahan kepadatansedang;

b. kawasan peruntukan pemerintahan kabupaten/kota/ kecamatan;

c. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skalaregional;

d. kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;e. kawasan peruntukan peiaya.nan olahraga skala

internasional, nasional, regional, dan lokal;f. kawasan peruntrrkan pelayanan kesehatan skala

internasional, nasional, regional, dan lokal;g. kawasan peruntukan industri;h. kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan

umum penumpang dan angkutan barang regional;i. kawasan peruntukan pelayanan transportasi laut

internasional dan nasional;j. kawasan peruntukan pelayanan Pelabuhan

Perikanan;k. kawasan peruntukan kegiatan perikanan;1. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan

negara;m. kawasan penintukan kegiatan Pariwisata; dann. ka.wasan peruntukan kegiatan pertemuan,

pameran. dan sosial budaya.

f.

SK No 135576A

(3)ZonaB2 . . .

PRES!DENREPUBLIK INDONESIA

-77 -

(3) Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikembangkan di sebagian wilayah:a. Kecamatan Balongpangpang, Kecamatan Benjeng,

Kecanratan Bungah, Kecamatan Cerme,Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Gresik,Kecamatan Kebornas, Kecamatan Kedamean,Kecamatan Manyar, Kecarnatan Menganti,Kecamatan Panceng, Kecamatan Sidayu,Kecamatan Ujungpangkah, dan KecamatanWringinanom pada Kabupaten Gresik;

b. Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Bangkalan,Kecama.tan Blega, Kecamatan Burneh, KecamatanGalis, Kecamatan Geger, I(ecamatan Kamal,Kecamatan Klampis, Kecamatan Kokop,Kecamatan Konang, Kecamatan Kwanyar,Kecamatan Labang, Kecamatan Modung,Kecamatan Sepulu, Kecamatan Socah, KecamatanTanah Merah, Kecamatan Tanjungbumi, danKecamatan Tragah pada Kabupaten Bangkalan;

c. Kecamatan Bangsal, Kecamatan Dawarblandong,Kecamatan Dlanggu, Kecamatan Gedeg,Kecamatan Gondang, Kecamata.n Jatirejo,Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi, KecamatanKutorejo, Kecamatan Mojoanyar, KecamatanMojosari, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pacet,Kecamatan Pungging, Kecamatan Puri, KecamatanSooko, Kecamatan Trawas, dan KecamatanTrowulan pada Kabupaten Mojokerto;

d. Kecamatan Kranggan, Kecamatan Magersari, danKecamata.n Prajurit Kulon pada Kota Mojokerto;

e. Kecamatan Benowo, Kecamatan Bulak, KecamatanDukuh Pakis, Kecamatan Gayungan, KecamatanGunung Anyar, Kecamatan Jambangan,Kecamatan Karangpilang, Kecamatan Kenjeran,Kecarna.tan Lakarsantri, Kecamatan Mulyorejo,Kecamatan Pakal, Kecamatan Rungkut,Kecamatan Sambikerep, Kecamatan Semampir,Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Sukomanunggal,Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Tandes,Kecamatan Wiyr,rng, dan Kecamatan Wonocolopada Kota Surabaya;

f.Kecamatan...

SK No 135577A


-78-

Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Buduran,Kecamatan Candi, Kecamatan Gedangan,Kecamatan Jabon, Kecamatan Krian, KecamatanPorong, Kecamatan Prambon, Kecamatan Sedati,Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Sukodono,Kecamatan Taman, Kecamatan Tanggulangin,Kecamatan Tulangan, Kecamatan Tarik,Kecamatan Waru, dan Kecamatan Wonoayu padaKabupaten Sidoarjo; danKecamatan Babat, Kecamatan Deket, KecamatanKali Tengah, Kecamatan Karangbinangun,Kecamatan Karanggeneng, KecamatanKedungpring, Kecamatan Kembangbahu,Kecamatan Lamongan, Kecamatan Maduran,Kecamatan Mantup, Kecamatan Modo, KecamatanNgimbang, Kecamatan Paciran, Kecamatan Pucuk,Kecamatan Sambeng, Kecamatan Sekaran,Kecamatan Solokuro, Kecamatan Sugio,Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Tikung, danKecamatan T\rri pada. Kabupaten Lamongan.

Pasal 71

(l) Zona B3 seba.gaimana dimaksud dalam Pasal 68merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasanyang mempunyai kualitas daya dukung lingkungansedang dan kualitas pelayanan prasarana dan saranarendah.

(2\ Zona 83 sebagaimana dimaksuC pada ayat (1) meliputi:a. kawasan peruntukan perumahan kepadatan

rendah;b. kawasan peruntukan pemerintahan kecamatan;c. kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala

lokal;d. kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala

lokal;e. kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan

umum penumpang dan angkutan barang regional;f. kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan

keama.nan negara;

f.

c

SK No 135578 A

g.kawasan...


-79-

g. kawasan peruntukan kegiatan Pariwisata; dan

h. kawasan peruntukan kegiatan pertemuan,pameran, dan sosial budaya.

(3) Zona 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dikembangkan di sebagian wilayah:

a. Kecamatan Bungah, Kecamatan Duduksampeyan,Kecamatan Manyar, Kecamatan Menganti, danKecamatan Ujungpangkah pada Kabupaten Gresik;

b. Kecamatan Labang pada Kabupaten Bangkalan;

c. Kecamatan Gedeg, Kecamatan Jetis, KecamatanKemlagi, dan Kecamatan Mojoanyar padaKabupaten Mojokerto;

d. Kecamtaan Babat pada Kabupaten Lamongan; dan

e. Kecamatan Tarik pada Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 72

(l) Zona 84 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasanyang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedangdan mempunyai kesesuaian lingkungan untuk budidaya pertanian.

l2l ZonaB.4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. kawasan peruntukan perumahan kepadatan

rendah;b. kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan

keamanan negara;

c. kawasan peruntukan kegiatan Pariwisata berbasisalam;

d. kawasan peruntukan kegiatan pertanian tanamanpangarr;

e. kawasan peruntukan kegiatan hortikultura;f. kawasan peruntukan kegiatan perkebunan;g. kawasan penrntukan kegiatan perikanan; dan

h. kawasan pertrntukan kegiatan peternakan.

SK No 135579A

(3lZonaB4 . . .


-80-

(3) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan di sebagian wilayah:a. Kecamatan Balongpangpang, Kecamatan Benjeng,

Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme,Kecamatan Driyorejo, KecamatanDuduksampeyan, Kecamatan Dukun, KecamatanKebomas, Kecamatan Kedamean, KecamatanManyar, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sidayu,Kecamatan Ujungpangkah, dan KecamatanWringinanom pada Kabupaten Gresik;

b. Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Arosbaya,Kecamatan Blega, Kecamatan Burneh, KecamatanGalis, Kecamatan Geger, Kecamatan Kamal,Kecamatan Klampis, Kecamatan Kokop,Kecamatan Konang, Kecamatan Kwanyar,Kecamatan Labang, Kecamatan Modung,Kecamatan Sepulu, Kecamatan Socah, KecamatanTanah Merah, Kecamatan Tanjung Bumi, danKecamatan Tragah pada Kabupaten Bangkalan;

c. Kecamatarr Prajurit Kulon pada Kota Mojokerto;d. Kecamatan Bangsal, Kecamatan Dawarblandong,

Kecamatan Dlanggu, Kecamatan Gedeg,Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo,Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi, KecamatanKutorejo, Kecamatan Mojoanyar, KecamatanNgoro, Kecarnatan Pacet, Kecamatan Pungging,Kecamatan Frri, Kecamatan Sooko, KecamatanTrawas, dan Kecamatan Trowulan pada KabupatenMojokerto;

e. Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Rungkut,Kecamatan Gunurrganyar, KecamatanKarangpilang, Kecamatan Lakarsantri, danKecamatan Pakal pada Kota Surabaya;

f. Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Buduran,Kecamatan Candi, Kecamatan Jabon, KecamatanKrembung, Kecamatan Krian, Kecamatan Porong,Kecamatan Prarnbon, Kecamatan Sectati,Kecamatan Sukodono, Kecamatan Tanggulangin,Kecamatan Tarik, Kecamatan T\rlangan,Kecamata.n Waru, dan Kecamatan Wonoayu padaKabupaten Sidoarlo; darr

g.Kecamatan...

SK No 135580 A


-81 -

o Kecamatan Babat, Kecamatan Bluluk, KecamatanBrondong, Kecamatan Deket, Kecamatan Glagah,Kecamatan Kalitengah, KecamatanKarangbinangun, Kecamatan Karanggeneng,Kecamatan Kedungpring, KecamatanKembangbahu, Kecamatan Lamongan, KecamatanLaren, Kecamatan Maduran, Kecamatan Mantup,Kecamatan Modo, Kecamatan Ngimbang,Kecamatan Paciran, Kecamatan Pucuk, KecamatanSambeng, Kecamatan Sarirejo, KecamatanSekaran, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Sugio,Kecamatan Sukodacii, Kecamatan Sukorame,Kecamatan Tikung, dan Kecamatan T\rri padaKabupaten Lamongan.

Pasal 73

(1) Zona BS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasanyang memiliki kesesuaian lingkungan untuk budi dayapertanian.

(21 Zona BS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan kawasan peruntukan pertanian denganirigasi.

(3) Zona 85 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan di sebagian wilayah:a. Kecamatan Balongpan.gpang, Kecamatan Benjeng,

Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme,Kecamatan Driyorejo, KecamatanDuduksampeyan, Kecamatan Dukun, KecamatanKedamean, Kecamatan Manyar, KecamatanMenganti, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sidayu,Kecamatan Ujungpangkah, dan KecamatanWringinanom pada Kabupaten Gresik;

b. Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Bangkalan,Kecamatan Blega, Kecamatan Burneh, KecamatanGalis, Kecamatan Geger, Kecamata.n Kamal,Kecamatan Klampis, Kecamatan Kokop,Kecamatan Konang, Kecamatan Kwanyar,Kecarnatan Labang, Kecamatan Modung,Kecamatan Sepulu, I(ecamatan Socah, KecamatanTanah Merah, Kecarnatan Tanjung Bumi, danKecamatan Tragah pada Kabupaten Bangkalan;

c.Kecamatan...

SK No 135581A

PRESIOENREPUBLIK INDONESIA

-42-

c. Kecamatan Bangsal, Kecamatan Dawarblandong,Kecamatan Dlanggu, Kecamatan Gedeg,Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo,Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi, KecamatanKutorejo, Kecamatan Mojoanyar, KecamatanNgoro, Kecamatan Pacet, Kecamatan Pungging,Kecamatan Puri, Kecamatan Sooko, KecamatanTrawas, dan Kecamatan Trowulan pada KabupatenMojokerto;

d. Kecamatan Kranggan, Kecamatan Magersari, danKecamatan Pra-iurit Kulon pada Kota Mojokerto;

e. Kecamatan Lakarsantri dan Kecamatan Pakal padaKota Surabaya;

f. Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Buduran,Kecamatan Candi, Kecamatan Jatlon, KecamatanKrembung, Kecamatan Krian, Kecamatan Porong,Kecamatan Prambon, Kecamatan Taman,Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Tarik,Kecamatan T\rlangan, dan Kecamatan Wonoayupada Kabupaten Sidoarjo; dan

C. Kecamatan Babat, Kecamatan Bluluk, KecamatanBrondong, Kecamatan Deket, Kecamatan Glagah,Kecarnatan Kalitengah, KecamatanKarangbinangun, Kecamatan Karanggeneng,Kecamatan Kedungpring, KecamatanKembangbahu, Kecamatan Lamongan, KecamatanLaren, Kecamatan Maduran, Kecamatan Mantup,Kecamatan Modo, Kecamatan Ngimbang,Kecamatan Pacira.n, Kecamatan Pucuk, KecamatanSambeng, Kecamatan Sarirejo, KecamatanSekaran, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Sugio,Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Sukorame,Kecamatan Tikung, dan Kecamatan T\.rri padaKabupaten Lamongan.

Pasal 74

(1) Zona B6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68merupakarr zona dengan karakteristik sebagai kawasanyang rnemiliki kualitas daya dukung lingkungan sedangdan rendah serta mernpunyai kesesuaian lingkunganuntuk hutan produrksi.

SK No 135582 A

(2lZona 86. . .

FRESIDENREPUBLIK INOONESIA

-83-

(2t Zona E}6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan kawasan peruntukan hutan produksi.Zona B6 sebagaimana dimaksud pada ayat (l)ditetapkan di sebagian wilayah:a. Kecamatan Panceng, Kecamatan Ujungpangkah,

dan Kecamatan Wringinanom pada KabupatenGresik;

b. Kecamatan Blega, Kecamatan Galis, KecamatanGeger, Kecamatan Kamal, Kecamatan Kwanyar,Kecamatan Modung, Kecamatan Sepulu,Kecamatan Socah, dan Kecamatan Tanjungbumipada Kabupaten Bangkalan;

c. Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Gondang,Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Jetis, KecamatanKemlagi, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Ngoro,Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, danKecamatan Trowulan pada Kabupaten Mojokerto;dan

d. Kecamatan B1uluk, Kecamatan Brondong,Kecamatan Kedungpring, KecamatanKembangbahu, Kecamatan Laren, KecamatanMantup, Kecamatan Modo, Kecamatan Ngimbang,Kecamatan Paciran, Kecamatan Sambeng,Kecamatan Solokuro, Kecamatan Sugio, danKecamatan Sukorame pada Kabupaten Lamongan.

(3)

Pasal 75(1) Zona U3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68

merupakan kawasan yang dapat dikembangkan sebagaiarea pengembangan Pelabuhan.

(21 ZonaU3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputiarea pengembangan:a. Pelabuhan utama, yaitu:

1. Pelabuhan Tanjung Perak di sebagian perairansekjtar Kota Surabaya dalam satu sistemdengan rencana pengembangan di wilayahantara Pelabuhan Socah di Kecamatan Socahpada Kabupaten Bangkalan, dan untukjangka panjang <iiarahkan ke PelabuhanTanjung Bulu Pandan di Kecamatan Klampispada Kabupaterr Llangkalan; dan

SK No 135583 A

2.Pelabuhan...


-84-

2. Pelabuhan Tanjung Pakis di sebagian perairansekitar Kabupaten Lamongan;

Pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Gresik disebagian perairan sekitar Kabupaten Gresik.

Pasal 76

(l) Zona U4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68merupakan kawasan yang dapat dikembangkan sebagaiarea Pelabuhan Perikanan pada tahapan penumbuhanekonomi industri yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

(2) ZonaU4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupaarea pengembangan Pelabuhan Perikanan Brondong disebagian perairan sekitar Kabupaten Lamongan.

Pasal 77

Zona IJS sebagainrana dimaksud dalam Pasal 68 merupakankawasan yang dapat dikembangkan sebagai areapertambangan minyak bumi di sebagian perairan sekitarKabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, dan KabupatenSidoarjo.

Pasal 78

Zona Ull sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68merupakan kawasan yang dapat dikembangkan sebagai areapendukung Kawasan Industri di sebagian perairan sekitarKota Surabaya, Kabupaten Bangkalan, dan KabupatenGresik.

Pasal 79

Zona Ul2 sebagaimana dimaksuci dalam Pasal 68merupakan kawasan yang dapat drkembangkan sebagai areapengembangan bandar udara Juanda di sebagian perairansekitar Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 80

Zona U15 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68merupakan kawasan yang dapat dikembangkan sebagai areapendukung operasional:

a. Pembangkit . . .

b

SK No 135584A


-85-

a Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Gresik 1-2 danGresik 3-4 di sebagian perairan sekitar KabupatenGresik;

Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) GresikB-1, Gresik B-2, dan Gresik B-3 di sebagian perairansekitar Kabupaten Gresik; dan

Gardu Irrduk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Gresik disebagian perairan sekitar Kabupaten Gresik.

Pasal 81

(l) Zona ULB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68merupakan kawasan yang dapat dikembangkan sebagaizona pertahanan dan keamanan.

(21 Zona Ul8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:a. zona U18.1 yang merupakan daerah latihan kapal

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut disebagian perairan sekitar Kabupaten Sidoarjo;

b. zona U18.3-1 dan zona U18.3-2 yang merupakandaerah ranjau di sebagian perairan sekitarKabupaten Sidoarjo;

c. zona U18.3-3 dan zona U18.3-4 )rang merupakandaerah ranjau di sebagian perairan sekitar KotaSurabaya;

d. zona U18.4 yang rnerupakan pangkalan utamaTentara Nasional Indonesia Arrgkatan Laut disebagian perairan sekitar Kota Surabaya;

e. zona U18.3-6 dan znna U18.3-7 yang merupakandaerah ranjau di sebagian perairan sekitarKabupaten Bangkalan;

f. zona U18.3-5, zona U18.3-8, dar' zona U18.3-9yang merupakan daerah ranjau di sebagianperairan sekitar Iftrbupaten Gresik;

g. zona U18.3-10 yang merupakan daerah ranjau disebagian perairan sekitar Kabupaten Gresik danKabupaten Lamongarr; dan

h. zona U18.3-i l, zona U 18.3-12, dan zona U18.3-13yang merupakan daerah ranjau di sebagianperairan sekitar Kabupaten Lamongan.

Pasal 82...

b

c

SK No 135585 A


-86-

Pasal 82

(1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68merupakan zona di Perairan Pesisir yang terdiri atas:a. Zona R untuk penyediaan prasarana dan sarana

umum serta kegiatan pemanfaatan ruang yangdapat dilakukan melalui Reklamasi dan/ataurekayasa teknis lainnya; dan

b. Zona R yang memiliki sertipikat atau buktikepemilikan yang pemanfaatan mangnyadilakukan dengan memperhatikan kondisieksisting serta selaras dengan kegiatanpemanfaatan ruang di pesisir dan Perairan Pesisir.

(2) Zona R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ayang selanjutnya disebut zona R-b merupakan zonayang dikembangkan sebagai kawasan peruntukanindustri dengan prasarana dan sarana serta kegiatanpemanfaatan ruang lainnya yang mendukung kawasanperuntukan industri.

(3) Zona R-b sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Manyar padaKabupaten Gresik.

(4) Zona R sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf byang selanjutnya disebut sebagai zona R-d merupakanzona berupa perairan dengan pemanfaatan ruang diPerairan Pesisir yang pemanfaatan ruangnyasebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanPresiden ini.

(5) Zona R-d sebagaimana dimaksud pada ayat (4)ditetapkan di sebagian wilayah:a. Kecamatan Manyar dan Kecamatan Ujung Pangkah

pada Kabupaten Gresik; danb. Kecamatan Sedati dan Kecamatan Jabon pada

Kabupaten Sidoarjo.(6) Dalam hal zona R-d berupa perairan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilakukan rekonstruksi atauReklamasi, pemanfaatan ruangnya dilakukan sesuaidengan zona sebagaimana tercantum dalam LampiranIIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Presiden ini.

SK No 135586A

(7) Ketentuan. . .


-87-

(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaanrekonstruksi atau Reklamasi di zona R-d berupaperairan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(8) Dalam hal belum dilakukan pembangunan dalamzona R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatanpemanfaatan ruangnya dilakukan denganmemperhatikan kondisi eksisting serta selaras dengankegiatan pemanfaatan ruang di pesisir dan PerairanPesisir.

(9) Reklamasi yang dilakukan pada zona R dilaksanakansesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

(1) Zona G sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68merupakan arahan Pola Ruang di Perairan Pesisir untukRencana Tata Ruang wilayah provinsi di KawasanPerkotaan Gerbangkertosusila.

(2) Zona G sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas:a. zona Gl yang merupakan kawasan yang memiliki

fungsi utama untuk kegiatan penangkapan ikan;b. zona G2 yang merupakan kawasan yang memiliki

fungsi utama untuk kegiatan Pariwisata, hutanmangrove, dan pembudidayaan ika.n; dan

c. zona G3 yang merupakan kawasan yang memilikifungsi utama untuk kegiatan industri,perdagangan barang dan /atau jasa, pertambangandan energi.

(3) Zona Gt sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,meliputi daerah penangkapan ikan di sebagian perairansekitar Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupa.tenBangkalan, dan Kabupaten Lamongan.

(4) Zona G2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,meliputi kegiatan Pariwisata, hutan mangrove, danpembudidayaan ikan di sebagian perairan sekitarKabupaten Gresik.

(5lZonac3...

SK No 135587 A


-88-

Bagian Keempat

Mitigasi Bencana Pada Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya

(5) Zona G3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,meliputi kegiatan industri, perdagangan barangdan/atau jasa, pertambangan selain minyak bumi dangas, dan energi di sebagian perairan sekitar KotaSurabaya.

(6) Zona G I , zona G2 , dan zona G3 sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikankegiatan kepelabuhanan dan kenavigasian, kelestarianekosistem, daya dukung dan daya tampung lingkunganhidup serta keserasian kegiatan pemanfaatan ruang diwilayah pesisir.

Pasal 84

Rencana PoIa Ruang KSN Kawasan PerkotaanGerbangkertosusila sebagaimana dimaksud dalam Bab VIdigambarkan dalam peta rencana Pola Ruang KSN KawasanPerkotaan Gerbangkertosusila dengan tingkat ketelitianskala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIAserta rincian luas beserta daftar koordinat Pola Ruang untukzona U3, zona U4, zonaU5, zona Ul1, zona UL2, zonaUlS,zona Ul8, zona R, dan zona G dalam Lampiran IIIB yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanPresiden ini.

Pasal 85

(1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalamPasal 50 ayat (3) dilakukan pada:

a. zona Bl, zona B.2, zona 83, zona B.4, zona 85,zona B'6, zona LL, dan zona L5 yang berada padakawasan sekitar pantai yang berpotensi dan/ataupernah mengalami bencana gelombang lautberbahaya (gelombang pasang), abrasi, kenaikanparas muka air laut (rob) dan penurunanpermukaan tanah (lan.d subsidencel;

b. zona Bl ...

SK No 135588 A


-89-

b. zona Bl, zona B.2, zonaB3, zona B4, zonaBl, zor:a86, zona Ll, zona L3, dan zona LS yang beradapada daerah yang berpotensi dan/atau pernahmengalami bencana alam banjir;

c. zota 82, zonaB4, zona B,6, zona LL, zona L3, danzona LS pada kawasan yang berpotensi dan/ataupernah mengalami bencana alam gerakan tanah;dan

d. zona L4 pada kawasan yang berpotensi dan/ ataupernah mengalami penurunan permukaan tanah(land subsidence) Lumpur Sidoarjo.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai mitigasi bencanasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIIARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL


Bagian KesatuUmum

Pasal 86

(1) Arahan pemanfaatan Ruang KSN Kawasan PerkotaanGerbangkertosusila merupakan acuan dalammewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuaidengan Rencarra Tata Ruang KSN Kawasan PerkotaanGerbangkertosusila.

(2\ Arahan pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdiri atas:

a. arahan pelaksanaan Kesesuaian KegiatanPemanfaatan Ruang; dan

b. indikasi program utama.

SK No 135589 A

Bagian

PRESIDENREPUALIK INDONESIA

-90-

Bagian KeduaArahan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang

Pasal 87

(1) Arahan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan PemanfaatanRuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat l2lhuruf a meliputi:

a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untukkegiatan berusaha;

b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untukkegiatan nonberusaha; dan

c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untukkegiatan yang bersifat strategis nasional.

(21 Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan olehMenteri.

(3) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) di Perairan Pesisir dan wilayahperairan diterbitkan oleh menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkelautan dan perikanan.

(4) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yangditerbitkan oleh Menteri sebagaimana dimalsud padaayat (21 berupa:

a. persetujuan Kesesuaian Kegiatan PemanfaatanRuang untuk kegiatan berusaha;

b. konfirmasi Kesesuaian Kegiatan PemanfaatanRuang atau persetujuan Kesesuaian KegiatanPemanfaatan Rualrg untuk kegiatan nonberusaha;

c. konfirmasi Kesesuaian Kegiatan PemanfaatanRuang, persetujuan Kesesuaian KegiatanPemanfaatan Ruang, atau rekomendasiKesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untukkegiatan yang bersifat strategis nasional.

(5) Kesesuaian . . .

SK No 135590A


(5) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yangditerbitkan oleh menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanansebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:

a. persetujuan Kesesuaian Kegiatan PemanfaatanRuang Laut untuk kegiatan berusaha;

b. persetujuan Kesesuaian Kegiatan PemanfaatanRuang laut atau konfirmasi Kesesuaiarr KegiatanPemanfaatan Ruang laut untuk kegiatan nonberusaha; dan

c. persetujuan Kesesuaian Kegiatan PemanfaatanRuang laut atau rekomendasi KesesuaianKegiatan Pemanfaatan Ruang laut untuk kegiatanyang bersifat strategis nasional.

(6) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruangsebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pelaksanaanKesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang lautsebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KetigaIndikasi Program Utama

Pasal 88

(1) Indikasi program utama sebagaimana dirnaksud dalamPasal 86 ayat (2) huruf b meliputi:a. inciikasi program utama peru'ujudan Struktur

Ruang; danb. indikasi program utama perwujudan Pola Ruang.

(2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:a. usulan program utama dan lokasi;b. sumber pendanaan;

c. pelaksana; dand. waktu pelaksanaan.

(3) Usulan . . .

- 91 -

SK No 135591A


-92-

(3) Usulan program utama dan lokasi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a ditqiukan untukmewujudkan:a. rencana Struktur Ruang yang ditetapkan melalui

penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategipengelolaan Kawasan PerkotaanGerbangkertosusila; dan

b. rencana Pola Ruang yang ditetapkan melaluipenjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategipengelolaan Kawasan PerkotaanGerbangkertosusila.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud padaayat (21 huruf b bersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2\huruf c terdiri atas Pemerintah Pusat, pemerintahprovinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atauMasyarakat.

(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud padaayat (21 huruf d terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagaidasar pelaksana baik pusat maupun daerah, dalammenetapkan prioritas pembangunan pada KawasanPerkotaan Gerbangkertosusila, yang meliputi:a. tahap pertama pada periode tal:tut 2O2L-2O24;

b. tahap kedua pada periode tallun2025-2029;c. tahap ketiga pada periode tahun 2030-2O34;

d. tahap keempat pada periode tahun 2035-2039; dan

e. tahap kelima pada periode tahun 2040.

(71 Indikasi program utama sebagaimana dimaksud paclaayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakanbagian tidak terpisahkari dari Peraturan Presiden ini.

SK No 135592 A

Paragrafl...


-93-

Paragraf 1

Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur RuangKawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila

Pasal 89Indikasi program utama peru,ujudan Struktur Ruangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf aterdiri atas:a. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi

Kawasan Perkotaan Inti sebagai pusat pemerintahanprovinsi, pusat pemerintahan kota dan/ataukecamatan, pusat perdagangan dan jasa skalainternasional, nasional, dan regional, pusat pelayananpendidikan tinggi, pusat pelayanan olahraga skalainternasional, nasional, dan regional, pusat pelayanankesehatan skala internasional, nasional, dan regional,pusat kegiatan industri kreatif, pusat kegiatan industrimanufaktur, pusat kegiatan industri hilir pengolahanhasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dankehutanan, pusat kegiatan pertahanan dan keamanannegara, pusat kegiatan Pariwisata, serta pusat kegiatanpertemuan, pameran, dan sosial budaya, pusatpertumbuhan kelarrtan, serta penyusunan danpenetapan rencana detail tata ruang kota dan peraturanzonasi kota;

b. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsiKawasan Perkotaan dr Sekitarnya sebagai pusatpemerintahan kabupaten, kota, dan/ atau kecamatan,pusat perdagangan dan jasa skala internasional,nasional, regional, dan lokal, pusat pelayananpendidikan tinggi, pusat pelayanarr olahraga skalainternasional, nasional, dan lokal, pusat pelayanankesehatan skala nasional, regional, dan lokal, pusatkegiatan industri manufaktur, pusat kegiatan industrihilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan,perikanan, dan kehutanan, pusat kegiatan pertanian,pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara,pusat kegiatan Pariwisata, serta pusat kegia.tanpertemuan, pameran, clan sosial budaya, pusatpertumbuhan kelautan, serta penJ lsunan danpenetapan rencana detail tata ruang kota dan peraturanzonasi kota;

c.pengembangan...

SK No 135593 A


-94-

c. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitassistem jaringan transportasi yang meliputi sistemjaringan jalan, sistem jaringan transportasi sungai danpenyeberangan, sistem jaringan perkeretaapian, sistemjaringan transportasi laut, dan sistem jaringantransportasi udara;

d. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistemjaringan energi yang meliputi jaringan pipa minyak dangas bumi, pembangkitan tenaga listrik, dan jaringantransmisi tenaga listrik;

e. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistemjaringan telekomunikasi yang meliputi jaringan tetapdan jaringan bergerak;

f. pengembangar, peningkatan, dan pemantapan sistemjaringan sumber daya air yang meliputi sungai, waduk,CAT, sistem pengendalian banjir dan rob, sistemjaringan irigasi, dan sistem pengamanan pantai; dan

g. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistemjaringan prasarana perkotaan yang meliputi SPAM,sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah,dan sistem pengelolaan persampahan; dan

h. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapanjalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana.

Paragraf 2Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila

Pasal 90

(1) Indikasi program utama perwujudan Pola Ruangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf bpada zor,a L diprioritaskan untuk pengembangan,rehabilitasi, re..'italisasi, dan peningkatan fungsi lindungpada kawasan yang memberikan pelindungan terhadapkawasan bawahannya, kawasan pelindungan setempat,Kawasan Konservasi, Kawasan Lindung geologi, danKawasan Linclung lainnya.

(2) Indikasi ...

SK No 135594A


-95-

(2) Indikasi program utama perwujudan Pola Ruangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf bpada zona B diprioritaskan urrtuk:

a. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, danpeningkatan fungsi kawasan peruntukanpemerintahan provinsi, kabupaten, kota, dan/ataukecamatan;

b. pengembangan, rehabilitasi. revitalisasi, danpeningkatan fungsi kawasan peruntukanperdagangan dan jasa skala internasional,nasional, dan regional;

c. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, danpeningkatan kawasan peruntukan pertanian;

d. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, danpeningkatan fungsi kawasan berfungsi transportasiskala pelayanan internasional;

e. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, danpeningkatan fungsi kawasan pendidikan dan riset,kawasan pelayarran kesehatan, dan kawasanpelayanan sosial b udaya;

f. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, danpeningkatan kawasan peruntukan pertahanan dankeamanan negara;

g. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, danpeningkatan fungsi kawasan peruntukanperikanan;

h. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, danpeningkatan fungsi kawasan peruntukan industri;

i. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, danpeningkatan fungsi kawasan peruntukanPariwisata; dan

j. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, danpeningkatan kawasan peruntukan hutan produksi.

SK No 135595 A

BABVIII ,..


-96-

BAB VIII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL


Bagian KesatuUmum

Pasal 9 1

(1) Arahan pengendalian pemanfaatan Ruang KSNKawasan Perkotaan Gerbangkertosusila digunakansebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalianpemanfaatan Ruang Kawasan PerkotaanGerbangkertosusila.

(2) Arahan pengendalian pemanfaatan Ruang KawasanPerkotaan Gerbangkertosusila terdiri atas:a. indikasi arahan zonasi sistem nasional;b. arahan pemberian insentif dan disinsentif;c. arahan pengenaan sanksi; dand. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Indikasi Arahan Zonasi Sistem Nasional

Pasal 92

(1) Indikasi arahan zonasi sistem nasional sebagaimanadimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a berfungsisebagai:

a. pedoman bagi pemerintah provinsi/ kabupaten/kota dalam meny-usun ketentuan umum zonasi danperaturan zonasi; dan

b. arahan atau pemberian pertimbangan pelaksanaanKesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang danKesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Rrrang laut.

SK No 135596A

(2) Indikasi...


-97 -

(21 Indikasi arahan zonasi sistem nasional sebagaimanadimaksud pada ayat (1.) terdiri atas:

a. indikasi arahan zonasi sistem nasional untukrencana Struktur Ruang; dan

b. indikasi arahan zonasi sistem nasional untukrencana Pola Ruang.

(3) Muatan indikasi arahan zonasi sistem nasional untukrencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruangsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi:a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang

diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yangtidak diperbolehkan;

b. intensitas pemanfaatan Ruang;

c. prasarana dan sarana minimum; dan/ataud. ketentuan lain yang dibutuhkan berupa ketentuan

khusus.

Paragraf 1

Indikasi Arahan Zonasi Sistem Nasional Untuk

Struktur Ruang

Pasal 93

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk rencanaStruktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92ayat (2) huruf a terdiri atas:a. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistem

pusat permukiman;b. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistem

jaringan transportasi;c. indikasi arahan zonasi sistem nasional untr:k sistem

jaringan energi;d. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistem

jaringan telekomunikasi;e. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistem

jaringan sumber daya air; danf. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistem

jaringan prasarana perkotaan.Pasal 94...

SK No 135597A


-98-

Pasal 94

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistem pusatpermukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93huruf a terdiri atas:a. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk Kawasan

Perkotaan Inti;b. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk Kawasan

Perkotaan di Sekitarnya; danc. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk pusat

pertumbuhan kelautan dan perikanan.

Pasal 95Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk KawasanPerkotaan Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94hunrf a terdiri atas:a. kegiatan yang diperboiehkan meliputi kegiatan

pemerintahan provinsi, kegiatan pusat pemerintahankota dan/atau kecamatan, kegiatan perdagangan danjasa skala internasional, nasional, dan regional,kegiatan pelayanan pendidikan tinggi, kegiatanpelayanan olahraga skala internasional, nasional, danregional, kegiatan pelayanan kesehatan skalainternasional, nasional, dan regional, kegiatan industrikreatif, manufaktur, industri maritim, kegiatan industrihilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan,perikanan, dan kehutanan, kegiatan pelayanan sistemangkutan umum penumpang dan angkutan barangregional, kegiatan pelayanan transportasi lautinternasional dan nasional, Pelabuhan Perikanan,kegiatan pelayanan transportasi udara internasionaldan nasional, kegiatan pertahanan dan keamanannegara, kegiatan Pariwisata, serta kegiatan pertemuan,pameran, dan sosial budaya;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputikegiatan industri pada Kawasan Industri dan kegiatanselain sebagaimana dimaksud pada huruf a yangmemenuhi pel'syaratan teknis dan tidak mengganggufungsi Kawasan Perkotaan Inti;

SK No 135598 A

c. kegiatan . . .


-99-

c kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatanpertambangan, kegiatan industri yang tidakmengantisipasi penanganan polutan, dan kegiatanlainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan KawasanPerkotaan Inti;penerapan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi:1. pemanfaatan Ruang untuk bangunan gedung

dengan intensitas tinggi baik ke arah horizontalmaupun vertikal sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan terkaitkeselamatan penerbangan; dan

2. penyediaan RTH kota paling sedikit 30% (tiga puluhpersen) dari luas Kawasan Perkotaan Inti;

ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:1. kebutuhan dasar antara lain listrik,

telekomunikasi, air bersih, serta pengolahansampah dan limbah;

2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitasberupa jaringan jalan, terminal, serta angkutanpenumpang dan angkutan barang; dan

3. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanannegara;

ketentuan lain meliputi:1. pengembangan Kawasan Perkotaan Inti diarahkan

sesuai dengan karakteristik kawasan yangmemiliki kualitas daya dukung lingkungan tinggiserta kualitas pelayanan prasarana dan saranatinggi; dan

2. alokasi penambahan kegiatan karena adanyaperubahan atau penambahan kebijakan yangbersifat strategis nasional dapat ditetapkan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangansepanjang memenuhi kriteria:a) sesuai daya dukung dan daya tampung, yang

didukurrg dengan kajian aspek lingkungan;b) bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda

pelaksanaannya;c) tidak berpengaruh negatif terhadap fungsi

utarna Kawasarr Perkotaan Inti; dand) penetapan lol<asinyrt tidak dapat dialihkan ke

lokasi lain.Pasal 96...

d

e

f

SK No 135599 A


- 100-

Pasal 96

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk KawasanPerkotaan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 94 hunrf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pusatpemerintahan kabupaten, kota, da.n latau kecamatan,kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, kegiatanpelayanan pendidikan tinggi, kegiatan pelayananolahraga skala internasional, nasional, regional, danIokal, kegiatan pelayanan kesehatan skalainternasional, nasional, regional, dan lokal, kegiatanindustri manufaktur, industri maritim, kegiatanindustri hilir pengolahan hasil sektor unggulanperkebunan, perikanan, kehutanan, danpertambangan, kegiatan pelayanan sistem angkutanumum penumpang dan angkutan barang regional,kegiatan pelayanan transportasi laut internasional dannasional, Pelabuhan Perikanan, kegiatan pertahanandan keamanan negara, kegiatan Pariwisata, dankegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat nreliputikegiatan pertanian dengan memperhatikan penyediaankebutuhan air dan kegiatan selain sebagaimanadimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratanteknis dan tidak mengganggu fungsi KawasanPerkotaan di Sekitarnya;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatanindustri yang tidak mengantisipasi penanganan polutanyang tidak sesuai dengan peruntukan KawasanPerkotaan di Sekitarnya;

d. penerapan intensitas pernanfaatan Ruang meliputipenyediaan RTH paling sedikit 3OYo (tiga puluh persen)dari luas Kawasan Perkotaan di Sekitarnya;

e. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. kebutuhan dasar antara lain listrik,telekomunikasi, air bersih, serta pengolahansampah dan limbah;

SK No 135600A

2. prasarana . . .


-lo1 -

f.

2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitasberupa jaringan jalan, terminal, serta angkutanpenumpang dan angkutan barang; dan

3. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanannegara;

ketentuan lain meliputi:

1. pengembangan Kawasan Perkotaan di Sekitarnyadiarahkan sebagai kawasan yang memiliki kualitasdaya dukung lingkungan, tinggi, sedang, danrendah serta kualitas pelayanan prasarana dansarana tingEi, sedang, dan rendah;

2. alokasi penambahan kegiatan karena adanyaperubahan atau penambahan kebijakan yangbersifat strategis nasional dapat ditetapkan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangansepanjang nrernenuhi kriteria:a) sesuai daya dukung dan daya tampung, yang

diciukung dengan kajian aspek [ingkungan;b) liersifat mendesak dan tidak dapat ditunda

pelaksanaannya;c) tidak berpengaruh negatif terhadap fungsi

utama Kawasan Perkotaan di Sekitarnya; dand) penetu.pan lokasirrya tidak dapat dialiirkan ke

lokasi lain.

Pasal 97

Indikasi arahatn zonasi sistem nasional pusat pertumbuhankelautan dan perikanan sebagzrimana dimaksud dalamPasal 94 huruf c meliputi:

a. kegiatan yang cliperbolehkan terdiri atas:

1. pemanfaatan Ruairg laut cli sentra kegiatanperikanan tangkap dan/atau sentra kegiatanperikanan br.rdi daya yang mendukungpeningkatan produksi ikan secara berkelanjutan;

2. pemanfaatrrn Ruang laut di sentra xegiatanpelikanrrn tangkap dan/atau sentra kegiatanperikanan budi da5,a yang mendukungketersediaan prasarana dan sararra penangkapandan,/atarr pembudidayaan ikan yang memadai;

3. kegiatan. . .

SK No 135601A


-to2-

b

3. kegiatan pergaraman yang mendukung pencapaianstandar kualitas air laut, penyediaan lahan dalamrangka ekstensilikasi dan intensifikasi usahapergaraman, dan penyediaan dukungan prasaranadan sarana yang memadai;

4. pemanfaatan Ruang laut di sentra industribioteknologi kelautan yang mendukungpengembangan bioteknologi untuk sektorkelautan; dan/ atau

5. industri maritim yang mendukung pengen:banganprasarana dan sarana yang mendukung kegiatanmaritim;

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupakegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf ayang tidak mengganggu fungsi pusat pertumbuhankelautan dan perikanan dan pusat industri kelautan;

kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:

1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusakfungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pusatpertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusatindustri kelautan;

2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusakprasarana dan sarana pusat pertumbuhankelautan dan perikanan dan pusat industrikelautan; dan/atau

3. kegiata.n lain yang mengganggu fungsi pusatpertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusatindustri kelautan.

Pasal 98

(1) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistemjaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 93 huruf b terdiri atas'a. indikasi arahan zonasi sistem nasional jaringan

jalan yarrg terdiri atas indikasi arahan zonasisistem nasional untuk kawasan di sepanjang sisijalan arteri primer, jalan kolektor primer, dan JalanBebas Hambatan;

b.indikasi...

c

SK No 135602A

PRES]DENREPUELIK INDONESIA

-103-

b. indikasi arahan zonasi sistem nasional lalu lintasdan angkutan jalan yang terdiri atas indikasiarahan zonasi sistem nasional untuk lajur, jalur,atau jalan khusus angkutan massal dan kawasanperuntukan terminal Antar Kota Antar Provinsi(AKAP), terminal Antar Kota Dalam Provinsi(AKDP), dan terminal barang;

c. indikasi arahan zonasi sistem nasional sistemjaringan transportasi penyeberangan vang terdiriatas arahan peraturan zonasi untuk Pelabuhanpenyeberangan dan lintas angkutanpenyeberangan;

d. indikasi arahan zonasi sistem nasional sistemjaringan transportasi perkeretaapian yang terdiriatas arahan peraturan zonasi untuk kawasan disepanjang sisi jalur kereta api dan untuk kawasanstasiun kereta api;

e. indikasi arahan zonasi sistem nasional sistemjaringan transportasi laut yang terdiri atas arahanperaturan zonasi untuk kawasan Pelabuhannasional, Pelabuhan Perikanan, dan untuk AlurPelayaran di Laut; dan

f. indikasi arahan zonasi sistem nasional sistemjaringan transportasi udara yang terdiri atasarahan peraturan zonasi untuk kawasanperuntukan bandar udara dan Ruang udara untukpenerbangan.

(21 Indikasi arahan zonasi sistem nasional jaringan jalansebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi:a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan

yang telah sesuai dengan ketentuan Ruang milikjalan, Ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasanjalan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi pembangunan utilitas kota termasukkelengkapan jalan (street fumihrel, penanamanpohon, dan pembangunan fasilitas pendukungjalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaranlalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;

c. kegiatan . . .

SK No 135603 A


-to4-

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. pemanfaatan Ruang milik jalan, Ruangmanfaat jalan, dan ruang pengawasan jalanyang mengakibatkan terganggunyakelancaran lalu lintas dan keselamatanpengguna jalan; dan

2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung disepanjang sisi jalan nasional;

d. penerapan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi:

1. penetapan GSB di sisi jalan yang memenuhiketentuan ruang pengawasan jalan; dan

2. pengawasan jalan dengan KDH paling rendah30% (tiga puluh persen);

e. ketentuan lain meliputi:

1. pemanfaatan ruang sisi Jalan BebasHambatan unt'.rk ruang terbuka harus bebaspandang bagi pengemudi dan memilikipengamanan fungsi jalan;

2. penyediaan Ruang milik jalan diperuntukanbagi Ruang manfaat jalan, pelebaran jalan,dan penambahan jalur lalu linta.s sertakebutuhan ruang untuk pengamanan jalan;

3. penyediaan Ruang manfaat jalandiperuntukan bagi median, perkerasan jalan,jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambangpengaman, trotoar, badan jalan, saluran tepijalan, dan jaringan utilitas dalam tanah;

4. penyediaan fasilitas pengaturan lalu lintasdan marka jalan yang disesuaikan denganfungsi jalan; dan

5. penyediaan prasarana dan sarana jalan yangmampu mendukung kegiatan pertahanan dankeamanan negara.

SK No 135604A

(3) Indikasi...

PRESIDENREPUtsLIK INDONESIA

-105-

(3) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk lajur,jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan

operasional, penunjang operasional, danpengembangan angkutan massal sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksudpada huruf a yang tidak mengganggu keamanandan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalantermasuk angkutan massal; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputikegiatan yang mengganggu keamanan dankeselamatan lalu lintas dan angkutan jalantermasuk angkutan massal.

l4l Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasanperuntukan terminal Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)

dan terminal Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan

operasional, penunjang operasional, danpengembangan terminal Antar Kota Antar Provinsi(AKAP) dan termina-l Antar Kota Dalam Provinsi(AKDP);

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksudpada huruf a yang tidak mengganggu keamanandan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalanserta fungsi terminal Antar Kota Antar Provinsi(AKAP) dan terminal Antar Kota Dalam Provinsi(AKDP);

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputikegiatan yang mengganggu keamanan dankeselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sertafungsi terrninal Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)

dan terminal Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);

d. penerapan . . .

SK No 135605 A


- 106-

d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputiterminal Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) danterminal Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)dilengkapi dengan RTH yang penyediaannyadiserasikan dengan luasan terminal; dan

e. ketentuan penyediaan prasarana dan saranaminimum untuk terminal Antar Kota Antar Provinsi(AKAP) dan terminal Antar Kota Dalam Provinsi(AKDP) meliputi:1 . fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan

kendaraan umum, jalur kedatangankendaraan umum, tempat parkir kendaraanumum, bangunan kantor terminal, tempattunggu penumpang dan/atau pengantar,menara pengawas, loket penjualan karcis,rambu-rambu dan papan informasi, danpelataran parkir kendaraan pengantardan'/ atau taksi; dan

2. fasilitas penunjang meliputi fasilitaspenyandang cacat, kamar kecil/toilet, tempatibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruanginformasi dan pengaduan, telepon umum,tempat penitipan barang, alat pemadamankebakaran, dan taman.

(5) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasanperuntukan terminal barang sebagaima.na dimaksudpada ayat (1) huruf b meliputi:a. kegiatan yang cliperbolehkan meliputi kegiatan

operasional, penunjang operasional, danpengembangan terminal barang;

b. kegiatan yang diperbolehkan denga.n syaratmeliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksudpada huruf a yang tidak mengganggu keamanandan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalanserta fungsi terminal barang;

c. kegiatan . . .

SK No 135606A


-to7-

c. kegiatarr yang tidak diperbolehkan meliputikegiatan yang mengganggu keamanan dankeseiamatan lalu lintas dan angkutan jalan sertafungsi terminal barang;

d. penerapan intensitas pemanfaatan Ruang terminalbarang meliputi perlunya melengkapi dengan RTHyang penyediaannya diserasikan dengan luasanterminal; dan

e. ketentuan prasarana dan sarana minimummeliputi:

1. fasilitas utama berupa jalur pemberangkatankendaraan angkutan barang, jalurkedatangan kendaraan angkutan barang,tempat parkir kendaraan angktrtan barang,bangunan kantor terminal, menara pengawas,rambu-rambu, serta papan informasi; dan

2. fasilitas penunjang berupa kamar kecil/toilet,tempat ibadah, kioslkantin, ruangpengobatan, ruang informasi dan pengaduan,telepon umum, alat pemadaman kebakaran,dan taman.

(6) Indikasi arahan zonasi sistem nasional jaringantransportasi penyeberangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c diatur sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(7) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasandi sepanjang sisi jalur kereta api sebagaimanadimaksud pada ayat (l) huruf d meliputi:a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan

ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalurkereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta apitermasuk bagian atas dan bawahnya yangdiperuntukkan bagi lalu lintas kereta api sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksudpada hrrruf a yang tidak mengganggu konstruksijalan rel dan thsilitas operasi kereta api, sertakeselamatan pengguna kereta api;

c. kegiatan . . .

SK No 135607A


- to8-

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputipemanfaatan ruang manfaat jalur kereta api, ruangmilik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalurkereta api yang mengakibatkan terganggunyakelancaran operasi kereta api dan keselamatanpengguna kereta api;

d. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta apidengan KDH paling rendah 30% (tiga puluhpersen); dan

e. ketentuan lain meliputi:

1. pemanfaatan ruang pengawasan jalur keretaapi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; dan

2. pemanfaatan ruang sisi jalur kereta api untukRuang terbuka harus memenuhi aspekkeamanan dan keselamatan bagi penggunakereta api.

(8) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasanstasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatanoperasional, kegiatan penunjang operasional, dankegiatan pengembangan stasiun kereta api, antaralain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatanbongkar muat barang;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksudpada huruf a yang tidak mengganggu keamanandan keselamatan operasi kereta api, serta fungsistasiun kereta api;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputikegiatan yang mengganggu keamanan dankeselamatan operasi kereta api, serta fungsistasiun kereta api; dan

d. penerapan intensitas pemanfa.atan Ruang meliputiRTH yang penyediaannya diserasikan denganluasan stasiun kereta api.

(9) Indikasi. . .

SK No 135608 A


.109-

(9) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasanPelabuhan nasional sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf e meliputi:a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan

operasional Pelabuhan nasional, kegiatanpenunjang operasional Pelabuhan nasional,kegiatan pengembangan kawasan peruntukanPelabuhan nasional, dan kegiatan pertahanan dankeamanan negara secara terbatas;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksudpada huruf a yang berada di dalam daerahlingkungan kerja Pelabuhan dan daerahlingkungan kepentingan Pelabuhan, dan jalurtransportasi laut dengan mendapat izin sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputikegiatan yang mengganggu kegiatan di daerahlingkungan kerja Pelabuhan, daerah lingkungankepentingan Pelabuhan, jalur transportasi laut,dan kegiatan lain yang mengganggu fungsikawasan peruntukan Pelabuhan nasional.

(10) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untukPelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e meliputi:a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan

operasional Pelabuhan Perikanan, kegiatanpenunjang operasional Pelabuhan Perikanan,kegia-tan pengembangan kawasan peruntukanPelabuhan Perikanan, dan kegiatan pertahanandan keamanan negara secara terbatas;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksudpada huruf a yang berada di dalam wilayah kerjaoperasional Pelabuhan Perikanan, dan jalurtransportasi laut dengan mendapat izin sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. kegiatan . . .

SK No 135609A


- 110 -

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputikegiatan yang mengganggu kegiatan di wilayahkerja operasional Pelabuhan Perikanan, dankegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasanperuntukan Pelabuhan Perikanan

(ll) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk AlurPelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf emeliputi:a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan

penyelenggaraan Alur Pelayaran, penyediaanfasilitas Alur Pelayaran, penelitian dan/ ataupendidikan, lalu lintas kapal dari dan/atau menujuPelabuhan utama, penempatan sarana bantunavigasi pelayaran, penetapan koridor AlurPelayaran dan/atau perlintasan, sistem rute kapaldan area labuh kapal, pelaksanaan saluagedan/atau pekerjaan bawah air, pemeliharaan AlurPelayaran, penangkapan ikan menggunakan alatpenangkapan ikan yang diperbolehkan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemanfaatan Alur Pelayaran olehMasyarakat, dan pelaksanaan hak lintas damaisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan pemasangan pipa dan/ataukabel bawah laut, pembinaan dan pengawasan,pertambangan untuk perawatan Alur Pelayaran,dan kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilaidan/atau fungsi Alur Pelayaran;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputikegiatan yang mengganggu fungsi alur pelayaran,pertambangan, selain untuk perawatan AlurPelayaran, pembangunan bangunan dan instalasidi laut selain untuk fungsi navigasi, perikanan budidaya, pembuangan sampah dan limbah,penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikandan alat bantu penangkapan ikan yang bersifatstatis, kegiatan lainnya yang mengurangi nilaidan/atau fungsi Alur Pelayaran.

(12) Indikasi. . .

SK No 135610A


- 111-

(12) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasanperuntukan bandar udara sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf f meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatanoperasional kebandarudaraan, kegiatan penunjangpelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatanpenunjang keselamatan operasi penerbangan,kegiatan pengembangan bandar udara, kegiatanpelayanan kepabeanan, karantina, imigrasi, dankeamanan, serta kegiatan pertahanan dankeamanan negara;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi Ruang darat, perairan dan/atau udara disekitar bandar udara umum serta kegiatan lainyang tidak mengganggu keselamatan operasipenerbangan dan fungsi bandar udara umum;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputikegiatan yang membahayakan keamanan dankeselamatan operasional penerbangan, membuathalangan (obstaclel, dan/atau kegiatan lain yangmengganggu fungsi bandar udara umum; dan

d. prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitaspokok dan fasilitas penunjang diatur sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(13) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk ruangudara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud padaayat (1, huruf f meliputi:a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan

bersama Ruang udara untuk penerbangan gunakepentingan pertahanan dan keamanan negara;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan budi daya terbatas di sekitarbandar udara yang tidak mengganggu fungsiRuang udara untuk penerbangan sesuai denganketentuan peratlrran perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputikegiatan yang mengganggu fungsi Ruang udarauntuk penerbangan; dan

d. ketentuan . . .

SK No 135611A


-tt2-ketentuan lain meliputi penyusunan peraturanzonasi untuk Ruang udara untuk penerbangandilakukan dengan memperhatikan pembatasanpemanfaatan Ruang udara yang digunakan untukpenerbangan agar tidak mengganggu sistemoperasional penerbangan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 99

(1) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistemjaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93huruf c terdiri atas:

a. Indikasi arahan zonasi sistem nasional untukjaringan transmisi pipa minyak dan gas bumi;

b. Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk pipabawah laut minyak dan gas bumi dan/ atauinstalasi minyak dan gas bumi;

c. Indikasi arahan zonasi sistem nasional untukpembangkitan tenaga listrik; dan

d. Indikasi arahan zonasi sistem nasional untukjaringan transmisi tenaga listrik.

(21 Indikasi arahan zonasi sisl:em nasional untuk jaringanpipa transmisi minyak dan gas bumi sebagaimanadimaksud pada ayat (l) huruf a dan Indikasi arahanzonasi sistem nasional untuk pipa bawah iaut minyakdan gas bumi dan/atau instalasi minyak dan gas bumisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiriatas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatanoperasional, kegiatan pemeliharaan, dan kegiatanpenunjang jaringan pipa transnrisi minyak dan gasbumi, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan,serta kegiatan penangkapan ikan pelagis denganalat penangkapan ikan clan alat bantupenangkapan ikan yang bersifat aktif, danpenempatan sarana bantu navigasi pelayaran diperairan;

b. kegiatan. . .

d

SK No 135612A


- 113 -

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksudpada huruf a yang aman bagi instalasi jaringantransmisi pipa minyak dan gas bumi serta kegiatanWisata Bahari, pembudidayaan ikan, pendiriandan/atau penempatan bangunan dan instalasi dilaut di sekitar pipa dan/atau kabel bawah laut,dan/atau perbaikan dan perawatan pipa dan/ataukabel bawah laut di perairan serta kegiatan selainsebagaimana dimaksud pada huruf a yang amanbagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumiserta tidak mengganggu fungsi jaringan transmisipipa minyak dan gas bumi;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputikegiatan pertambangan mineral, kegiatanpenangkapan ikan demersal dengan alatpenangkapan ikan bergerak atau ditarik, labuhjangkar, pemasangan alat bantu penangkapan ikanyang bersifat statis, serta kegiatan yangmembahayakan instalasi dan fungsi jaringan pipaminyak dan gas bumi.

d. prasarana dan sarana minimum meliputi jalankhusus untuk akses pemeliharaan danpengawasan jaringan pipa transmisi dan distribusiminyak dan gas bumi, peralatan pencegahpencemaran lingkungan, marka, dan papaninformasi keterangan teknis pipa yang dilindungidengan pagar pengaman; dan

e. ketentuan lain meliputi penyusunan peraturanzonasi dengan memperhatikan pemanfaatan Ruangdi sekitar jaringan pipa transmisi dan distribusiminyak dan gas br:mi yang memperhitungkanaspek keamanan dan keselamatan kawasansekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundalg-undangan.

(3) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untukpembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatanoperasional dan kegiatan penunjang pembangkitantenaga listrik;

b. kegiatan . . .

SK No 135613 A

PRESIDENREPUBLIK INDONES]A

- tt4.-

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksudpada huruf a yang aman bagi instalasipembangkitan tenaga listrik serta tidakmengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputikegiatan yang membahayakan instalasipembangkitan tenaga listrik serta mengganggufungsi pembangkitan tenaga listrik; dan

d. prasarana dan sarana minimum meliputi jalankhusus untuk akses pemeliharaan danpengawasan pembangkitan tenaga listrik danpapan informasi keterangan teknis jaringan listrikyang dilindungi dengan pagar pengaman.

l4l Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk jaringantransmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf d terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatanpembangunan prasarana jaringan transmisi tenagalistrik, kegiatan operasional, kegiatanpemeliharaan, kabel listrik bawah laut, kegiatanpenelitian, kegiatan pendidikan, serta kegiatanpenangkapan ikan pelagis dengan alatpenangkapan ikan dan alat bantu penangkapanikan yang bersifat aktif, dan penempatan saranabantu navigasi pelayaran di perairan, sertakegiatan pembangunan prasarana penunjangjaringan transmisi tenaga listrik;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan penghijauan, pemakaman,pertanian, perparkiran, kegiatan Wisata Bahari,pembudidayaan ikan, pendirian dan/ataupenempatan bangunan dan instalasi di laut disekitar kabel listrik bawah laut, dan/ atauperbaikan dan perawatan kabel listrik bawah lautdi perairan, serta kegiatan lain yang bersifatsementara dan tidak mengganggu fungsi jaringantransmisi tenaga listrik; dan

c. kegiatan . . .

SK No 135614A


- i15 -

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputikegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran,kegiatan pertambangan mineral, kegiatanpenangkapan ikan demersal dengan alatpenangkapan ikan bergerak atau ditarik, labuhjangkar, pemasangan alat bantu penangkapan ikanstatis, dan kegiatan yang mengganggu fungsijaringan transmisi tenaga listrik; dan

d. prasarana dan sarana minimum meliputi papaninformasi keterangan teknis jaringan transmisitenaga listrik.

(5) Indikasi arahan zonasi sistem nasional ruang udarauntuk jaringan energi diatur sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 100

(1) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistemjaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 93 huruf d meliputi:

a. indikasi arahan zonasi sistem nasional untukjaringan tetap; dan

b. indikasi arahan zonasi sistem nasional untukjaringan bergerak.

(21 Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk jaringantetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ameliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatanoperasionai, kegiatan pemelihara.an, dan kegiatanpenunjang jaringan Sentral Telepon Otomat (STO)dan kabel telekornunikasi bawah laut, kegiatanperrelitian, kegiatan pendidikan, serta kegiatanpenangkapan ikan pelagis dengan alatpenangkapan ikan dan alat bantu penangkapanikan yang bersifat aktif, dan penempatan saranabantrr navigasi pelayaran di per:airan;

SK No 135615 A

b. kegiatan . . .


- 116-

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan Wisata Bahari, pembudidayaanikan, pendirian dan/atau penempatan bangunandan instalasi di laut di sekitar kabel telekomunikasibawah laut, dan/atau perbaikan dan perawatankabel bawah laut di perairan, serta kegiatan selainsebagaimana dimaksud pada huruf a yang amanbagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidakmengganggu fungsi sistem jaringantelekomunika.si;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputikegiatan pertambangan mineral, kegiatanpenangkapan ikan demersal dengan alatpenangkapan ikan bergerak atau ditarik, labuhjangkar, pemasangan alat bantu penangkapan ikanstatis, dan/ atau kegiatan yang merrbahayakansistem jaringan telekornunikasi ter-masuk fungsijaringan kabel telekomunika sr bawah laut diperairan; dan

d. ketentuan lain meliputi pembangunan, jarakantarmenara, tinggi menara, ketentuan lokasi, danmenara bersama telekomunikasi diatur sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangarr.

(3) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk jaringanbergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmeliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatanoperasional dan kegiatan penunjang jaringanbergerak;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksudpada huruf a yang aman bagijaringan bergerak dantidak mengganggu fungsi jaringan bergerak;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputikegiatan yang membahayakan jaringan satelit danmengganggu fungsi jaringan bergerak; dan

SK No 135616A

d. ketentuan . . .


-tt7-d. ketentuan lain meliputi pembangunan, jarak

antarmenara, tinggi menara, ketentuan lokasi, danmenara bersama telekomunikasi diatur sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(41 Indikasi arahan zonasi sistem nasional ruang udarauntuk jaringan telekomunikasi diatur sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101(1) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistem

jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalamPasal 93 huruf e meliputi:a. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk

sumber air; danb. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk

prasarana sumber daya air.(21 Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sumber

air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ameliputi:a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan pendayagunaan sumber air padamata air, sungai, danau, embung, atau wadukguna mendukung pemenuhan kebutuhanpokok sehari-hari, pertaniarr dan perikanan;dan

2 kegiatan pengelolaan imbuhan air tanah padaCAT di Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusilaguna mendukung ketersediaan air di KawasanPerkotaan Gerbangkertosusila.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksudpada huruf a yang tidak mengganggu fungsikonservasi sumber air, pendayagunaan sumberdaya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsijaringan sumber air;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputikegiatan yang mengganggu fungsi sumber airpermukaan dan sumber air tanah; dan

d. prasara.na. dan sarana minimum meliputi jalaninspeksi pengairan dan pos pemantau ketinggianpermukaan air.

(3) Indikasi. . .

SK No 135617 A


- 118 -

(3) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untukprasarana sumber daya air sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b meliputi:a. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk

sistem pengendalian banj ir;b. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk

sistem jaringan irigasi; danc. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk

sistem pengamanan pantai.(41 Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistem

pengendalian banjir sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatanpengembangan sarana dan prasarana sistempengendalian banjir, termasuk penangkap sedimen(sediment trapl pada badan sungai, serta reboisasidi sepanjang sempadan sungai dan kawasansekitar situ, danau, embung, atau waduk;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksudpada huruf a yang tidak mengganggu sistempengendalian banjir;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputikegiatan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalurevakuasi serta bangunan untuk kepentinganpemantauan ancaman bencana; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimummeliputi struktur alami dan/atau struktur buatanyang dapat mengurangi dampak bencana banjir.

(5) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistemjaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b meliputr:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatanpembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi ;

kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksudpada hllruf a yang tidak mengganggu fungsijarirrgan irigasi;

b

SK No 135618 A

c. kegiatan . . .


- 119 -

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputikegiatan pengambilan air tanah dan kegiatan yangmengganggu keberlanjutan fungsi jaringan irigasi,mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dansampah, serta mengakibatkan kerusakan jaringanirigasi.

(6) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistempengamanan pantai sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatanpengembangan sistem pengamanan pantai;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksudpada huruf a yang tidak mengganggu sistempengamanan pantai;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputikegiatan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalurevakuasi serta bangunan untuk kepentinganpemantauan ancaman bencana; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimummeliputi struktur alami dan/atau struktur buatanyang dapat mengurangi dampak gelombangpasang.

Pasal 102

(1) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistemjaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 93 huruf f terdiri atas:

a. Indikasi arahan zonasi sistem nasional untukSPAM;

b. Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuksistem jaringan drainase;

c. Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuksistem jaringan air limbah; dan

d. Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuksistem pengelolaan persampahan.

(2) Indikasi. . .

SK No 135619A


-r20-

(21 Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk SPAMsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatanpembangunan prasarana SPAM dan kegiatanpembangu.nan prasarana penunjang SPAM;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksudpada huruf a yang tidak mengganggu fungsi SPAM;

c. kegiata.n yang tidak diperbolehkan meliputikegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsipenyediaan air minum, mengakibatkanpencemaran air baku dari air limbah dan sampahserta mengakibatkan kerusakan prasarana dansarana penyediaan air minum; dan

d. prasarana dan sarana minimum meliputi:1. unit air baku meliputi bangunan

penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatanpemantauan, sistem pemompaan, danlataubangunan sarana penyediaan air minum; dan

2. unit produksi meliputi bangunan pengolahandan perlengkapannya, perangkat operasional,alat pengukuran dan peralatan pemantauan,serta bangunan penampungan air minum.

(3) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistemjaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri atas:

a. kegiatan vang diperbolehkan meliprrti kegiatanpembangunan prasarana sistem jaringan drainasedalam rangka mengurangi genangan air,mendukung pengendalian banjir, danpembangunan prasarana penunjangnya;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksudpada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistemjaringan drainase;

c. kegiatan . . .

SK No 135620A


-tzt-c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi

kegiatan pembuangan sampah, pembuanganlimbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsisistem jaringan drainase;

d. prasarana dan sarana minimum untuk sistemjaringan drainase meliputi jalan khusus untukakses pemeliharaan, serta alat penjaring sampah;dan

e. ketentuan lain meliputi pemeliharaan danpengembangan jaringan drainase dilakukanselaras dengan pemeliharaan dan pengembanganruang milik jalan.

(41 Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sistemjaringan air limbah sebagaimana dimaksud padaayat (l) huruf c terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatanpengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistemjaringan air limbah dan jaringan prasaranapenunjangnya;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksudpada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistemjaringan air limbah;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputikegiatan pembuangan sampah, pembuanganBahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembuanganlimbah E}3, dan kegiatan lain yang mengganggufungsi sistem jaringan air limbah;

d. prasarana dan sarana minimum meliputi peralatankontrol baku mutu air buangan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. ketentuan lain meliputi jarak aman sistem jaringanair limbah dengan kawasan peruntukanpermukiman.

(5) Indikasi arahan zonasi sistem nasiorral untuk sistempengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huri.f d berupa arahan peraturan zonasi untukkawasan peruntukan TPA sampah terdiri atas:

a. kegiatan . . .

SK No 135621A


-t22-

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatanpengoperasiarr TPA sampah berupa pemilahan,pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhirsampah, pengurugan berlapis bersih (sanitarylandftll), pemeliharaan TPA sampah, dan industriterkait pengolahan sampah, serta kegiatanpenunjang operasional TPA sampah;

kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan pertanian nonpangan, kegiatanpenghiiauan, kegiatan permukiman dalam jarakyarrg aman dari dampak pengelolaanpersampahan, dan kegiatan lain yang tidakmengganggu fungsi kawasan TPA sampah;kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputikegiatan sosial ekonolni yang mengganggu fungsikawasan TPA sampah;prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitasdasar, fasilitas pelindungan lingkungan, fasilitasoperasi, dan fasilitas penunjang; danketentuan lain meliputi jarak aman TPA dengankawasan peruntukan permukiman, sumber airbaku, dan kawasan di sekitar bandar udara yangdipergunakan untuk operasi penerbangan diatursesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b

c

d

e

Paragraf 2Indikasi Arahan Zonasi Sistem Nasional Untuk

Rencana Pola Ruang

Pasal 103

(1) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk rencanaPola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92ayat (21 huruf b melipr"rti:a. indikasi nrahan zonasi sistem nasional untuk

Kawasan Liudung; danb. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk

Kawa sarr Budi Daya.

(2)Indikasi...

SK No 135622A


-t23-

(21 Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk KawasanLindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri atas:a. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona

LI:'b. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona

L2;c. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona

L3;d. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona

W; dane. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona

L5.(3) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk Kawasan

Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri atas:a. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona

B1;b. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona

B2;c. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona

El3;

d. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zonaB4;

e. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zonaB5;

f. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona86;

g. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zonaU3;

h. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zonaU4:,

i. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zonaU5;

j. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zonaul1;

k. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zonaUL2;

f.indikasi...

SK No 135623 A


-t24-

f. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zonaU 15;

m. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zonau18;

n. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zonaR; dan

o. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zonaG,

Pasal 104

(1) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona Llsebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2)huruf a terdiri atas:

a. indikasi arahan zonasi sistem nasional untukkawasan hutan lindung; dan

b. indikasi arahan zonasi sistem nasional untukkawasan resapan air.

(21 Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasanhutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatanwisata alam, kegiatan pendidikan dan penelitian,serta kegiatan latihan militer tanpa merubahbentang alam dan mengurangi fungsi lindung;

b. kegiatan vang diperbolehkan dengan syarat mliputikegiatan budidaya bagi penduduk asli denganluasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindungkawasan, dan di bawah penga.wasan ketat;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputikegiatan yang berpotensi mengurangi luaskawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan

d. indikasi arahan zonasi sistem nasional untukhutan lindung diatur sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(3) Indikasi. ' .

SK No 135624A

PRESIDENR.EPUBL]K INDONES]A

-L25-

(3) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasanresapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b meliputi:a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan

pemeliharaan, pelestarian, dan pelindungankawasan resapan air;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan budi daya terbangun secaraterbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalammenahan limpasan air hujan dan kegiatan selainsebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidakmer' ggang€lr fungsi resapan air sebagai KawasanLindung;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputikegiatan yang mengurangi daya serap tanahterhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsiresapan air sebagai Kawasan Lindung;

d. penyediaan prasarana dan sarana minimummeliputi penyediaan sumur resapan, kolam retensi,situ, danau, embung, atau waduk pada lahanterbangun yang sudah ada; dan

e. ketentuan lain berupa penerapan Prinsip ZeroDelta Q Policg terhadap setiap kegiatan budi dayaterbangun yang diajukan izinrya.

Pasal 105

Indikasi arahan zorrasi sistem nasional :unt:uk z.ona L2sebagaimarra dimaksud dalarn Pasal 103 ayat (2) huruf bterdiri atas:

a. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sempadanpantai;

b. indikasi arahan zonasi sistem nasionai untuk sempadansungai;

c. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasansekitar situ, danau, rvaduk, atau embung ; dan

d. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk RTH kota.

Pasal 106 . . .

SK No 135625 A


-t26-

Pasal 106

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sempadanpantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf ameliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan rekreasipantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatanPelabuhan, landing point pipa dan/atau kabel bawahlaut, kegiatan pengendalian kualitas perairan,konservasi lingkungan pesisir, pengembangan strukturalami dan struktur buatan pencegah abrasi padasempadan pantai, pengamanan sempadan pantaisebagai Ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca daniklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara,kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana,serta pendirian bangunan untuk kepentinganpemantauan ancaman bencana banjir dan bencana rob;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputikegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf ayang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagaikawasan pelindungan setempat;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatanyang menghalangi dan/ atau menutup ruang dan jalurevakuasi bencana dan kegiatan yang mengganggufungsi sempadan pantai sebagai kawasan pelindungansetempat; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. pelindurrgan dan pembuatan struktur alami sertapembuatan struktur buatan untuk mencegahabrasi; dan

2. penyediaan jalur evakuasi bencana.

Pasal 107

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk sempadansungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf bmeliputi:

a. kegiatan . . .

SK No 135626 A


-t27-

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatanpemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, kegiatanpenangkapan ikan yang menggunakan peralatan yangramah lingkungan, pemasangan bentangan jaringantransmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum,pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunanpengambilan dan pembuangan air, bangunanpenunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaanlokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirianbangunan untuk kepentingan pemantauan ancamanbencana;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputikegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanamanyang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, semuajenis kegiatan budi daya yang sesuai dengan baku mutuperairan dan sedimen untuk menjamin keamananpangan bagi semua produk hasil perikanan budi dayayang tidak mengganggu kegiatan penangkapan ikan,dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud padahuruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadansungai sebagai kawasan pelindungan setempat antaralain kegiatan pemasangan reklame dan papanpengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanyauntuk bangunan penunjang kegiatan transportasisungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi danbangunan pengawas ketinggian air sungai;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatanyang mengubah bentang alam, kegiatan yangmengurangi nilai dan/atau fungsi pada zona perikanantangkap, kegiatan yang mengganggu kesuburan dankeawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis,kelestariarr flora dan fauna, kelestarian fungsilingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan,kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruangdan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangansampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsisempadan sungai sebagai kawasan pelindungansetempat; dan

d.penyediaan...

SK No 135627A


-t2a-

d penyediaan prasarana dan sarana minimum berupajalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian airsungai.

Pasal 108Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasansekitar situ, danau, waduk, atau embung sebagaimanadimaksud dalam Pasal 105 huruf c meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatanpengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air,taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya, RTH,dan kegiatan sosial budaya;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputikegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf aya.ng tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar situ,danau, embung, atau waduk sebagai kawasanpelindungan setempat antara lain kegiatan pendirianbangunan yang dibatasi hanya untuk bangunanpenunjang kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi,bangunan pengawas ketinggian air, dan bangunanpengolahan air baku;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatanyang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburandan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian floradan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dankegiatan pemanfaatan hasil tegakan, serta kegiatanyang mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsikawasan sekitar situ, danau, embung, atau waduksebagai kawasan pelindungan setempat; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupajalan inspeksi dan akses publik.

Pasal 109

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk RTH kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf d meliputi:

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatanpemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air,pemakaman, olahraga di ruang terbuka, dan evakuasibencana;

b. kegiatan. . .

SK No 135628 A

a.


-129-

b kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputikegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirianbangunan fasilitas umum, dan kegiatan selainsebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidakmengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasanpelindungan setempat;

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatanpendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dankegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggufungsi RTH kota sebagai kawasan pelindungansetempat; danpenyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:1. tempat sampah dan toilet umum; dan2. sarana perawatarr dan pemeliharaan RTH kota.

c

d

Pasal 110

(1) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona L3sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2)huruf c berupa arahan peraturan zonasi untuk tamanhutan raya.

(21 Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk tamanhutan raya sebagaimana. ciimaksud pada ayat (1)meliputi:a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuandan teknologi, kegiatan pendidikan danpeningkatan kesadartahuan konservasi, kegiatanuntuk koleksi kekayaan keanekaragaman hayati,kegiatan penyimpanan danf atau penyerapankarbon, kegiatan pemanfaatan air serta energi air,panas, dan angin serta wisata alam, kegiatanpemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalamrangka menunjang budi daya dalam bentukpenyediaan plasma nutfah, kegiatan pemanfaatantradisional oleh Masyarakat setempat, dankegiatan penangkaran dalam rangkapengembangbiakan satwa atau perbanyakantumbuhan secara buatan dalam lingkungan yangterkontrol;

SK No 135629A

b. kegiatan. . .


-130-

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksudpada huruf a, kegiatan pemanfaatan tradisionaldapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutanbukan kayu, budi daya tradisional, sertaperburuan tradisional terbatas untuk jenis satwaliar yang tidak dilindungi, dan tidak termasukdalam Appendk Cites serta kegiatan lain yang tidakmengganggu fungsi taman hutan raya sebagaikawasan pelestarian alam;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputikegiatan pendirian bangunan selain bangunanpenunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dankegiatan selain sebagaimana dimaksud pada hurufa dan huruf b yang mengganggu fungsi tamanhutan raya sebagai kawasan pelestarian alam; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimumberupa sarana perawatan serta fasilitas penunjangkegiatan penelitian, pendidikan, pengembanganilmu pengetahuan, rekreasi dan Pariwisata, sertapengembangan plasma nutfah endemik.

Pasal 111

(1) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona L4sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2)huruf d terdiri atas:

a. indikasi arahan zonasi sistem nasional kawasancagar alam geologi terdiri atas:

f. indikasi arahan zonasi sistem nasional untukkawasan bentang alam karst; dan

2. indikasi arahan zonasi sistem nasional untukkawasan keunikan proses geologi.

b. indikasi arahan zonasi sistem nasional kawasanyang memberikan pelindungan air tanah yaituarahan peraturan zonasi kawasan sempadan mataair.

SK No 135630 A

(2) Indikasi...

PRESIDENREPUBLIK INOONESIA

-131 -

(2) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasanbentang alam karst sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a angka 1 meliputi:a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan

reboisasi lahan, kegiatan konservasi tanah berupaterasering dan penanaman tanaman keras di tepilahan pertanian;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksudpada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkanterjadinya kerusakan pada kawasan bentang alamkarst;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputiaktivitas permukiman dan pembangunanprasarana utama pada kawasan bentang alamkarst; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimummeliputi:1. penyediaan jalur evakuasi; dan2. pemasangan sistem peringatan dini.

(3) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasankeunikan proses geologi sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a angka 2 meliputi:a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan

konservasi, kegiatan pembangunan dan penguataninfrastruktur bangunan penanggulangan bencana,kegiatan pengembangan infrastruktur hijau,kegiatan penelitian dan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi, kegiatan sentraproduksi dengan bahan baku pemanfaatanmaterial Lumpur Sidoarjo;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan Pariwisata, dan kegiatan selainsebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidakberpotensi menyebabkan teg'adinya kerusakanpada kawasan keunikan proses geologi;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputiaktivitas permukiman dan pembangunanprasarana utama pada keunikan proses geologi; dan

d.penyediaan...

SK No 135631A


-t32-

d. penyediaan prasarana dan sarana minimummeliputi:

1. penyediaan jalur evakuasi; dan

2. penyediaan RTH.

(4) Indikasi arahan zonasi sistem nasiona-l untuk kawasansempadan mata air sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatanpemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk RTHdan kegiatan mempertahankan fungsi kawasanmata air;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan Pariwisata, pertanian denganjenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatanstruktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimanadimaksud pada huruf a yang tidak mengganggufungsi kawasan mata air;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputikegiatan yang menimbulkan pencemaran mata airserta kegiatan yang mengganggu dan/ ataumerusak kelestarian fungsi kawasan mata air; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimumberupa sarana pelindungan dan pelestarian airtanah.

Pasal 112

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona L5sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO3 ayat (2) hur-uf eterdiri atas:

a. indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasancagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan

b. indikasi arahan zonasi sistem nasional untrrk kawasanekosistem mangrove.

Pasal 113...

SK No 132978 A


- 133-

Pasal 113Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasan cagarbudaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 112 huruf a meliputi:a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan

pelestarian, penyelamatan, pengamanan, sertapenelitian cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputikegiatan Pariwisata, sosial budaya, keagamaan, dankegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf ayang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budayadan ilmu pengetahuan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatanpendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsikawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budayabangsa yang berupa benda, bangunan, struktur, dansitus peninggalan sejarah, wilayah dengan bentukangeologi tertentu, serta kegiatan yang mengganggu upayapelestarian budaya Masyarakat setempat; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupasarana pelindungan benda, bangunan, struktur, dansitus peninggalan sejarah untuk pengembangan ilmrrpengetahuan.

Pasal 114

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk kawasanekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalamPasal 112 huruf b rneliputi:a. kegiatan -vang diperbolehkan meliputi penelitian,

kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatanpendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasipantai, pariwisata alam, Wisata Bahari, penyimpanandan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan air,energi air, panas, dan angin;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputikegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf ayang tidak mengganggu fungsi kawasan ekosistemmangrove sebagai pelindturg pantai dari pengikisan airlaut;

SK No 135633 A

c. kegiatan . . .

REPRESIDENBLIK INDONESIA

-t34-

c

d

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatanyang mengubah atau mengurangi luas dan/ataumencemari ekosistem mangrove, perusakan ekosistemmangrove, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsikawasan ekosistem mangrove; danpenyediaan prasarana dan sarana minimum berupasarana pembibitan dan perawatan untuk pelindungandan pelestarian ekosistem mangrove.

Pasal 115

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona 81sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf aterdiri atas:a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan

perumahan kepadatan tinggi, kegiatan pemerintahanprovinsi, kegiatan pemerintahan kabupaten, kota,dan/atau kecamatan, kegiatan perdagangan dan jasaskala internasional, nasional, dan regional, kegiatanpelayanan pendidikan tinggi, kegiatan pelayananolahraga skala internasional, nasional, regional, danlokal, kegiatan pelayanan kesehatan skalainternasional, nasional, regional, dan lokal, kegiatanindustri kreatif, kegiatan industri manufaktur, kegiatanpelayanan sistem angkutan umum penumpang danangkutan barang regional, kegiatan pelayanantransportasi udara internasional dan nasional, kawasanperuntukan pelayanan penunjang transportasi udarainternasional dan nasional, kegiatan pertahanan dankeamanan negara, kegiatan Pariwisata, dan kegiatanpertemuan, pamera.n, dan sosial budaya, kegiatanpenyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, sertapendirian bangunan untuk kepentingan pemantauanancaman bencana;

b. kegiatan yang diperbolehke.n dengan syarat meliputikegiatan peinanfaatan Ruang untuk fasilitas penunjangsebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. kegiatan . . .

SK No 135634A

PRESlDENBLIK INDONESIA

-135-

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatanindustri yang menimbrrlkan polutan dan kegiatan yangmenghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalurevakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggufungsi kawasan pada zor.a Bl;

d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:1. penerapan ketentuan tata bangunan dan

lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB,KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSBterhadap jalan;

2. penerapan ketentuan tata bangunan danlingkungan yang berbasis mitigasi bencana;

3. penerapan rekayasa teknik dengan KWT palingtinggi. 7 Oo/o (tqiuh puluh persen);

4. intensitas pemanfaatan Ruang pada kawasankeselamatan operasi penerbangan diatur sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

5. penyediaan RTH kota paling sedikit 3O% (tiga puluhpersen) dari luas Kawasan Perkotaan;

e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

I . fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatanekonomi bertaraf internasional;

2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutanumum, dan kegiatan sektor informal;

3. sumber air selain air tanah untuk industrimanufaktur;

4. penyediaan sumur resapan air trujan;

5. penyediaan air bal<u melalui sistem jaringanperpipaan dengan memanfaatkan potensi airpermukaan, dan tidak menggunakan air tanahsebagai sumber air;

6. tempat parkir untuk pengembangan zona denganfungsi perdagangan dan jasa, Pariwisata,kesehatan, pendidikan, serta perkantoranpemerintah dan swasta;

7.penyediaan...

SK No 135635 A


-136-

penyediaan polder di kawasan pesisir; dan

penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana,serta pendirian bangu.nan untuk kepentinganpemantauan ancarnan bencana;

ketentuan lain meliputi:

1. kegiatan industri, termasuk industri manufakturdiarahkan pada Kawasan Industri sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan industri harus memenuhi AMDAL; dan

3. ketentuan lain untuk kegiatan industri danpermukiman skala besar antara lain:

a) penyediaan air baku melalui sistem jaringanperpipaan dengan memanfaatkan potensi airpermukaan dan tidak menggunakan air tanahsebagai sumber air;

b) penerapan Prinsip Zero Delta Q Policg terl:adapsetiap kegiatan budi daya terbangun;

c) konstruksi bangunan mempertimbangkandan memenuhi standar keselamatanbangu.nan gedung dari ancaman bencanagempa bumi, gerakan tanah, dan aspekkebencanaan lainnya;

d) fasilitas dan infrastruktur limbah 83 secaramandiri dalam rangka dukungan pelayanankesehatan; dan

e) fasilitas dan infrastruktur pengelolaansampah secara mandiri, dengan penentuanlokasi yang mempertimbangkan aspekkegeologian.

Pasal 116

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk Zona E}2

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf bterdiri atas:

a.kegiatan...

7

8

f.

SK No 132979A

PRESIOENREPUBLIK INDONESlA

-t37-

a kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatanperumahan kepadatan sedang, kegiatan pemerintahankabupaten, kota, dan/atau kecamatan, kegiatanperdagangan dan jasa skala regional, kegiatanpelayanan pendidikan tinggi, kegiatan pelayananolahraga skala internasional, nasional, regional, danlokal, kegiatan pelayanan kesehatan skalainternasional, nasional, regional, dan lokal, kegiatanindustri manufaktur, kegiatan industri hilir pengolahanhasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dankehutanan, kegiatan pelayanan sistem angkutan umumpenumpang dan angkutan barang regional, kegiatanpelayanan transportasi laut internasional dan nasional,kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatanpariwisata, dan kegiatan pertemuan, pameran, dansosial budaya, kegiatan Pelabuhan Perikanan skalanasional, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasibencana, serta pendirian bangunan untuk kepentinganpemantauan ancarnan bencana;

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputikegiatan pertanian dengan memperhatikan penyediaankebutuhan air dan kegiatan pemanfaatan Ruang untukfasilitas penunjang sebagaimana dimaksud padahuruf a;

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatanyang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalurevakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggufungsi kawasan pada Zona B2;penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

l. penerapan ketentuan tata bangunan danlingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB,KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSBterhadap jalan;

2. penerapan ketentuan tata bangunan danlingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan

3. penerapan rekayasa teknik dengan KWT palingtinggi 60% (enam puluh persen);

penyediaan RTH perkotaan paling sedikit 3Oo/o (tigapuluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan;

b

c

d

e

SK No 135637A

f. penyediaan . . .


-138-

f penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan

ekonomi;2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan

umum, dan kegiatan sektor informal;3. penyediaan sumur resapan air hujan;4. penyediaan air baku melalui sistem jaringan

perpipaan dengan memanfaatkan potensi airpermukaan, dan tidak menggunakan air tanahsebagai sumber air;

5. tempat parkir untuk pengembangan zona denganfungsi perdagangan dan jasa, Pariwisata,kesehatan, pendidikan, serta perkantoranpemerintah dan swasta; dan

6. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana,serta pendirian bangunan untuk kepentinganpemantauan ancaman bencana;

ketentuan lain berupa kegiatan industri, termasukindustri manufaktur diarahkan pada Kawasan Industrisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

o

Pasal 117Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona 83sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf cterdiri atas:a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan

perumahan kepadatan rendah, kegiatan pemerintahankecamatan, kegiatan pelayanan olahraga skala lokal,kegiatan pelayanan kesehatan skala lokal, kegiatanpelayanan sistem angkutan umum penumpang danangkutan barang regional, kegiatan pertahanan dankeamanan negara, kegiatan Pariwisata, dan kegiatanpertemuan, pameran, dan sosial budaya, kegiatanpenyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, sertapendirian bangunan untuk kepentingan pemantauanancaman bencana;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syara.t meliputikegiatan pertanian yang mempunyai nilai ekonomitinggi dan memperhatikan penyediaan kebutuhan air,serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud padahuruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan padaZona93;

SK No 135638 A

c. kegiatan . . .


-139-

c. kegiatan yang tidak diperbclehkan meliputi:1. kegiatan industri manufaktur; dan/ atau2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup

iokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatanyang mengganggu fr.rngsi kawasan pada Zona B3i

d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:1. penerapan ketentuan tata bangunan dan

lingkungan yang rneliputi ketentuan KDB, KLB,KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSBterhadap jalan;


3. penerapan rekayasa teknik dengan KWT palingtinggi 50% (lima puluh persen); dan

4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluhpersen) dari luas Kawasan Perkotaan;

e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:1. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan

umllm, kegiatan sektor informal, serta Ruang danjalur evakuasi bencana:

2. jalan akses yang baik dari dan ke semua kawasanyang dikembangkan terutama akses ke zonaperdagangan dan jasa serta Pelabuhan;

3. penyediaan sumur resapan air hujan;4. tempat parkir untuk pengembangan zorra dengan

fungsi perdagangan dan jasa, Pariwisata,kesehatan, pendidikan, serta perkantoranpemerintah dan srvasta; dan

5. kegiatan penyediaan tokasi dan jalur evakuasibencana, serta pendirian bangunan untukkepentingan pemantauan ancaman bencana.

Pasal l18Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona E}4sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf dterdiri atas:

SK No 135639A

a. kegiatan . . .

PRESIDENREPIJELIK INDONESIA

-140-

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatanperumahan kepadatan rendah, kegiatan perkebunan,kegiatan agroindustri, kegiatan pertanian, kegiatanPariwisata, kegiatan hutan produksi sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan, kegiatanbudi daya perikanan, kegiatan pertahanan dankearnanan negara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalurevakuasi bencana, serta pendirian bangunan untukkepentingan pemantauan ancaman bencana;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputikegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf ayang tidak mengganggu fungsi kawasan pada zona B4;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatanyang mengg€rnggu fungsi kawasan pada zona B4;

d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. penerapan ketentuan tata bangunan danlingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB,KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSBterhadap jalan; dan

2. penerapan rekayasa teknik dengan KWT palingtinggi 4Oo/o (empat puluh persen);


I . fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatanpertanian;

2. prasarana dan sarana pelayanan umum;

3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana,serta pendirian bangunan untuk kepentinganpemantauan ancaman bencana; dan

4. fasilitas parkir bagi setiap bangunan untukkegiatan usaha.

Pasal 119...

SK No 135640A


-t4L-

Pasal 119

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk Zona ElSsebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf eterdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatanpertanian dan/atau kegiatan pertanian dengan irigasiteknis dan/ atau lahan basah;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputikegiatan industri pengolahan hasil pertanian secaraterbatas dan kegiatan selain sebagaimana dimaksudpada huruf a yang tidak mengubah fungsi lahanpertanian tanaman pangan beririgasi dan tidakmengganggu fungsi kawasan pada Zona ElS sertakawasan untuk kegiatan pertambangan yangselanjutnya diatur oleh ketentuan peraturanperundang-undanga.rr ;

c. kcgiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatanyang mengganggu fungsi kawasan pada Znna B5 danalih fungsi lahan menjadi kawasan peruntukan lainyang mengancam keberlanjutan lahan pertanian irigasiteknis;

d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

i. penerapan ketentuan tata bangunan danlingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB,KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSBterhadap jalan; dan

2. pener:rpan rekayasa teknik dengan KWT palingtinggi 10% (sepuluh persen);


1. fasilitas dan infrastruktur pendukung pertanian;

2. prasarana dan sarana pelayanar, umum; dan

3. Ruang dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 120

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona 86sebagaimana dimaksud Calam Pasal 1O3 ayat (3) huruf fterdiri atas:

SK No 135641 A

a. kegiatan . . .


-142-

a

b

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatanpengelolaan hutan produksi dan kegiatan Pariwisataalam;kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputikegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf ayang tidak mengganggu lungsi kawasan pada Zona B'6;kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatanpembuangan limbah padat dan cair, Iimbah E}3, dankegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan padaZona86;penyediaan prasarana dan sarana minimum berupapenyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukungkegiatan hutan produksi serta ruang dan ja.lur evakuasibencana; danketentuan lain meliputi alih fungsi lahan pertanianpangan berkelanjuta.n diatur sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 121

Indikasi arahan zonasi sistern nasionai untuk zona Ugsebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf gterdiri atas:

a. kegiatan yang diperholehkan meliputi kegiatanpenelitian dan/atau pendidikan, pelaksanaan bongkarmuat kapal penumpang skala internasional dannasional, penempatan sarana bantu navigasi pelayaran,penyediaan fasilitas sandar kapal, penyediaan perairantempat labuh, penyediaan kolam Pelabuhan untukkebutuhan sandar dan olah gerak kapal, pengembanganPelabuhan jangka panfang, penyediaan fasilitaspembangunan dan perneliharaan kapal, pengalokasianruang perairan untuk keperluan darurat, pengaiokasianruang perairan tempat lego jangkar kapal,pengalokasian Ruang perairan pandu, pertahanan dankeamanan negara, pengalokasian Ruang perairan untukkeperluan pemeliharaan lebar dan kedalaman alur,kepelabuhanan dan/atau kenavigasian sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di bidangpelayaran;

c

d

e

SK No 135642A

b. kegiatan . . .


- 143-

b kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputikegiatan pemantauan dan evaluasi, pengerukan alurPelabuhan, Wisata Bahari, pembangunan bangunanpengamanan pantai, Reklamasi, pemasangan pipadan/ atau kabel bawah laut, dan/atau kegiatan yangtidak mengganggu kegiatan di area Pelabuhan laut; dankegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatanyang mengganggu fungsi Pelabuhan laut, kegiatanlainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi zona U3.

Pasal 122

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk Zona U4sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) hunrf hterdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penelitiandan/atau pendidikan, pelaksanaan bongkar muat kapalperikanan, penempatan sarana bantu navigasipelayaran, penyedia.an fasilitas sandar kapal perikanan,penyediaan perairan tempat labuh, penyediaan kolampelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerakkapal perikanan, pengembangan Pelabuhan Perikananjangka panjang, penyediaan fasilitas pembangunan danpemeliharaan kapal perikanan, pengalokasian Ruangperairan untuk keperluan darurat, pengalokasianRuang perairan untuk tempat lego jangkar kapal,pengalokasian ruang perairan pandu, kepelabuhananperikanan dan/atau kenavigasian sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan, danpengalokasian Ruang perairan untuk keperluanpemeliharaan lebar dan kedalaman alur;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputipemantauan dan evaluasi, pembangunan bangunanpengamanan pantai, Reklamasi, pemasangan pipadan/atau kabel bawah laut, dan kegiatan selainsebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidakmengganggu kegiatan di area Pelabuhan Perikanan, dankegiatan pemanfaatan Ruang untuk fasilitas penun_iangsebagaimana diinaksud pada huruf a; dan

c. kegiatan . . .

c

SK No 135643 A


-t44-

c kegiatan 1'ang tidak diperbolehkan meliputi kegiatanyang mengganggu fungsi Pelabuhan Perikanan,dankegiatan yang menghalangi dan/ atau menutup lokasidan jalur evakuasi bencana.

Pasal 123

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona U5sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf iterdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penelitiandan/atau pendidikan, usaha hulu dan kegiatan usahahilir minyak dan gas bumi yang memperhatikankelestarian lingkungan, dan pemasangan dan/ ataupenempatan pipa bawah laut yang mendukung kegiatanusaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputipemantauan dan evaluasi; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputipenangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan danalat bantrr penangkapan ikan yang bersifat statis,pembudidayaan ikan, Wisata Bahari, dan kegiatan yangmengganggu pelaksanaan kegiatan usaha hulu dankegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

Pasal 124

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona Ullsebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf jterdiri atas:a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penelitian

dan/atau pendidikan, pengusahaan Sumber DayaKelautan melalui pengelolaan dan pengembanganindustri kelautan, pelaksanaan kegiatan industrikelautan yang tidak menganggu fungsi penyediaantenaga listrik, keberadaan muara sungai, kegiatan diAlur Pelayaran, pelaksanaan kegiatan industri kelautanyang tidak nrenyebabkan abrasi pantai dan/ataupenyediaan tempat untuk aktivitas ekonomi Masyarakatloka1;

b. kegiatan yang diperbolehkan denga.n syarat meliputikegiatan Pariwisata, permukiman, perdagangan barangdan jasa, i?.eklarnasi, der^gan ketentuan:

SK No 135644A

1. penyelenggaraan


-145-

c

1. penyelenggaraan Reklamasi harus menjaga fungsiekosistem mempertimbangkan karakteristiklingkungan, kerawanan terhadap bencana, danmemberikan ruang penghidupan nelayan kecil danpembudi daya ikair kecil; dan

2. penyelenggaraan Reklamasi secara bertahap dengantetap memperhatikan fungsinya denganmempertimbangkan sirkulasi air, transpor sedimen,akses Masyarakat, akses nelayan, aksespembudidaya ikan, Masyarakat sekitar yangterkena dampak Reklamasi, ekosistem pesisir, danpola evolusi Garis Pantai,

pembangunan bangunan pengamanan pantai, danpemanfaatan Ruang untuk fasilitas penunjangsebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidakmengganggu fungsi zona U11;

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi industriyang mencemari lingkungan, industri yangmenggunakan air tanah secara berlebihan, industriyang mengganggu atau merusak fungsi lingkunganhidup, perumahan dan permukiman, Pariwisata,bangunan gedung, sumber daya a.ir, dan konservasisumber daya alarn hayati dan ekosistemnya, dankegiatan yang mengganggSr kegiatan industri.

Pasal 125

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona U12sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf kterdiri atas:a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penelitian

dan/atau pendidikan, pelaksanaan kegiatankebandarudaraan, pengamanan terhadap Ruang udarauntuk penerbangan yang berupa Ruang udara di atasbandar udara, Ruang udara di sckitar bandar udara,dan Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalurpenerbangan, pelaksanaan operasionalkebandarudaraan, penunjang pelayanan jasakebardarudaraan, penunja.ng keselamatan operasipenerbangan, pelayanan kepabeanan, pelaksanaankarantina, imigrasi, dan keamanan, pemrnjangpelayanar, jasa kebandanldaraa.n, dan pertahanan dankeamai'rs.n negara;

SK No 135645 A

b.kegiatan...


-t46-

b kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputipemanfaatan perairan dan Ruang udara di sekitarzona UL2 yang tidak mengganggu keselamatan operasipenerbangan dan fungsi bandar udara, danpengembangan bandar udara melalui Reklamasi denganmempertimbangkan karakteristik lingkungan dankerawanan terhadap bencana; dan

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatanyang membahayakarr keamanan dan keselamatanoperasional penerbangan, kegiatan yang mengganggufungsi kebandarudaraan, dan kegiatan yangmengganggu fungsi zona U 12.

Pasal 126

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk xona U15sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf 1

terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penelitiandan/atau pendidikan dan pemanfaatan energi listrikyang memperhatikan kelestarian lingkungan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputipembangunan bangunan pengamanan pantai dan/ ataupemantauan dan evaluasi; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputipenangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan danalat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis,pembudidayaan ikan, Wisata Bahari, permukiman,perdagangan barang dan/atau jasa, dan kegiatan yangmengganggu ftrngsi zona U15.

Pasal 127

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona Ul8sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf mterdiri atas:

c

SK No 135646A

a. kegiatan . . .


-147-

a.

c

b

kegiatan yang diperbolehkan dilakukan meliputi kegiatanpenelitian dan/ atau pendidikan, pengembangan fungsizonaU 18 sebagai pendukung pertahanan dan keamanan,kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan danperikanan, kegiatan militer, uji coba peralatan danpersenjataan militer, penempatan ranjau, pembersihanranjau, penangkapan ikan yang tidak mengganggu fungsi?r.na U18, dan/ atau pemanfaatan lainnya yangmendukung fungsi zona U18;kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputikegiatan pemanfaatan wilayah perairan yang sejalan,tidak menggang;gu, dan mengubah fungsi kegiatanpertahanan dan keamanan, pemanfaatan wilayahperairan diluar fungsi keamanan, Wisata Bahari,pemanfaatan AJur Pelayaran, pemasangan dan/ ataupenempatan pipa dan/ atau kabel bawah laut, dan/ataupemantauan dan evaluasi; dankegiatan I'ang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yangtidak selaras dan mengganggu kepentingan pertahanandan keamanan.

Pasal 128Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk z,ona Rsebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf n terdiriatas:a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian

dan/ atau pendidikan, permukiman kepadatan sedangsampai rendah, kegiatan perdagangan dan jasa skalaregional, pengembangan bandar udara, kegiatanpendidikan, kegiatan olah raga, kegiatan Pariwisata., danpenunjang kegiatan Pariwisata, kegiatan industri,kegiatan transportasi laut, kegiatan perikanan, RTH danruang terbuka non hijau serta pendirian bangunan dannrang terbuka dalam rangka mitigasi dan adaptasiterhadap anc:unan bencana rob dan gelombang pasang,pengusahaan Surnber Daya Kelautan melalui pengelolaandan pengernbangan industri kelautan, pelaksanaankegiatan industri kelautan yang tidak menganggu fungsipenyediaan tenaga listrik, keberadaan muara sungai,kegiatan di Alur Pelayaran, kegiatan lego jangkar kapal,pelaksanaan kegiatan industri kelautan yang tidakm.enyebabkan abrasi pantai, danlatau penyediaan tempatuntuk aktifitas ekonomi Masyarakat lokal;

SK No 135647A

b. kegiatan. . .


-148-

b kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputikegiatan pemanfaatan Ruang untuk pembangunanpengaman pantai, penyelenggaran Reklamasi secarabertahap dengan tetap memperhatikan fungsinyadengan mempertimbangkan sirkulasi air, transporsedimen, keberadaan tanggul laut, ekosistem pesisir,dan pola evolusi Garis Pantai, fasilitas penunjangsebagaimana dimaksrrd pada huruf a yang tidakmenggarlggu fungsi kawasan pada zona R dan kegiatanadaptasi-mitigasi-Reklamasi sebagai bentuk adaptasiperubahan iklim;kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatanpembuangan limbah padat dan cair, limbah 83,kegiatan yang menghalangi dan/ atau menutup lokasidan jalur evakuasi bencana, kegiatan yang menggangguakses nelayan kecil, serta kegiatan yarrg mengganggufungsi kawasan pada zona R;

penerapan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi:

l. penerapan ketentuan tata bangunan danlingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB,KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSBterhadap jalan;


3. penerapan rekaya.sa teknik dengan KWT palingtinggi 7Oo/o (tqiuh puluh persen); dan

4. intensitas pemanfaatan ruang pada kawasankeselamatan operasi penerbangan diatur sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

penyediaan RTH kota paling sedikit 30% (tiga puluhpersen) dari luas Kawasan Perkotaan;

penyediaan prasarana dan sarana minimum meliprtti:

1. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutanumum, dan kegiatan sektor informal;

2. penyediaan sumur resapan air hujan;

c

d

e

f.

SK No 135648 A

3.penyediaan...


-149-

3. penyediaan sistem drainase yang antisipatifterhadap kemungkina.n bahaya banjir;

4. penanggulangan banjir melalui penyediaansistem penanganan banjir baik strukturalmaupun non struktural;

5. tempat parkir untuk pengembangai zona denganfungsi permukiman, perdagangan dan jasa, sertaPariwisata; dan

6. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana,serta pendirian bangunan untLrk kepentinganpemantauan ancaman bencana;

g. ketentuan iain berupa:

1. kegiatan industri diarahkan pada KawasanIndustri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. bangunan penunjang kegiatan yang menjorok kelaut terlebih dahulu melakukan kaiian terhadapdampak akresi dan abrasi pada kawasan pesisir;

3. penerapan Prinsip Zero Delta Q Policy terhadapsetiap kegiatan budi daya terbangun;

4. fasilitas dan infrastruktur pengelolaan limbah 83secara mandiri untuk kawasan industri, kegiatanindustri dan/atau permukiman skala besardalam rangka mendukung kegiatan pelayanankesehatan dan kegiatan industri;

5. konstruksi bangunan mempertinrbangkan danmemenuhi standar keselamatan bangunangedung dari ancaman bencana gempa bumi,gerakan tanah, dan aspek kebencanaan lainnya;

6. fasilitas dzrn infrastruktur pengelolaan sampahsecara mandiri untuk Kawasan Industri, kegiatanindustri dan/atau permukiman skala besardengan penentuan lokasi yangmempertimbangkan aspek kegeologian;

7. meminimalisir timbulnya bangkitan dan tarikanyang membebani daratan utama (mainlandl; dan

mempertimbangkan karakteristik lingkungan;

h. ketentuan . . .

8

SK No 135649 A


-150-

h ketentuan lain untuk Kawasan Industri, kegiatanindustri danlatau permukiman skala besar di kawasanpesisir antara lain:

l. penyediaan air baku meialui sistem jaringanperpipaan dengan memanfaatkan potensi airpermukaan dan air laut, dan tidak menggunakanair tanah sebagai sumber air;

2. konstruksi bangunan yang herada di kawasanpesisir dibangun dengan mempertimbangkanpenerapan rekayasa tanah dan/ atau teknologibangunan untuk rrremitigasi dampak penurunantanah dan aspek kebencanaan lainnya padakawasan pesisir;

3. penyediaarr sabuk hijau (green beltl berupa hutanbakau (mangrove) di sempadan pantai untukmelestarikan hutan bakau sebagai pembentukekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut, serta sebagaipelindung pantai dari pengikisan air laut danpelindung usaha budidaya di belakangnyadengan kriteria teknis sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan; dan

4. penyediaan sabuk hijau (green belt) berupa hutanbakau (mangrove) di sempadan sungai yangterpengaruh pasang air laut dari tepi kiri dankanan palung sungai sepanjang alur sungai yangterpengaruh pasang air laut untuk melestarikanhutan bakau sebagai pembentuk ekosistemhutan bakau dan tempat berkembang bialnyaberbagai biota, serta pelindung usaha budi dayadi belakangnya dari daya rusak air sungai dengankriteria teknis sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-urrdangan.

Pasal 129

Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk zona Gsebagaimana dimalsud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf odilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Rencana TataRuang wilaya h provinsi.

Pasal 130. . .

SK No 135650A


-151 -

Pasal 130

(1) Dalam hal terdapat kebijakan yang bersifat strategisnasional yang diatur dengan peratxran perundang-undangan dan perlu penambahan kegiatan dalam zonalindung dan zona budi daya dilakukan dengan kriteria:a. bersifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan

dan pemerataan pembangunan untukmeningkatkan kesejahteraan Masyarakat danpembangunan nasional;

b. bersifat mendesak dan tidak dapat ditundapelaksanaannya;

c. pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan kelokasi lain;

d. mempertimbangkan daya dukung dan dayatampung;

e. mendukung pencapaian tujuan Rencana TataRuang; dan/ atau

f. melalui rekayasa dan/atau pemanfaatan teknologiuntuk tetap menjaga fungsi utama kawasan disekitarnya apabila kegiatan yang bersifat strategistersebut tidak mengubah seluruh fungsi zona.

(21 Dalam hal kebijakan yang bersifat strategis nasionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkanperubahan peruntukan ruang, perubahan RencanaTata Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 131

(1) Indikasi arahan zonasi sistem nasional dalam upayamitigasi bencana pada Kawasan Lindung dan KawasanBudi Daya meliputi:

a. indikasi arahan zonasi sistem nasional dalamrangka mitigasi bencana pada kawasan sekitarpantai yang berpotensi dan/atau pernahmengalami bencana gelombang laut berbahaya(gelombang pasarrg), abrasi, kenaikan paras mukaair Laut (rob) dan penurunan permukaan tanahl,l.and .subsidencel;

b. indikasi . . .

SK No 135651A


-t52-

b. inciikasi arahan zonasi sisterrr nasional dalamrangka mitigasi bencana pada daerah yangberpotensi dan/atau pernah mengalami bencanaalam banjir;

c. indikasi arahan zonasi sistem nasional dalamrangka mitigasi bencana pada kawasan yangberpotensi dan/atau pernah mengalami bencanaalam gerakan tanah; dan

d. Indikasi arahan zonasi sistem nasional dalamrangka mitigasi bencana pada kawasan yangberpotensi dan/atau pernah mengalamipenurunan permukaan tarrah (Iand subsidence)Lumpur Sidoarjo.

(21 Indikasi arahan zonasi sistem nasional dalam rangkamitigasi bencana pada kawasan sekitar pantai 51669berpotensi dan/atau pernah mengalarni bencanagelombang laut berbahaya (gelombang pasang), abrasi,kenaikan paras muka air laut (rob) dan penurunanpermukaan tanah (land subsidencel sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan

penanama.n mangrove dan terumbu karang,pembuatan pemecah gelombang dan pelindungpolder yang dilengkapi dengan pintu dan pompasesuai dengan elevasi lahan terhadap pasangsurut, dan kegiatan pendirian bangunan dalamrangka mitigasi dan adaptasi terhadap ancamanbencana rob dan gelombang pasang;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan Pariwisata, olahraga, dankegiatan selain sebagaimana dimaksud pada hurufa dengan potensi kerugian kecil akibat bencanagelombang pasang;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputikegiatan pengambilan terumbu karang,pengrusakan rnangrove, dan kegiatan yangmengubah pola arus laut; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimummeliputi perryediaan jalur evakuasi bencanagelomba':g pasang serta pemasangan sistemperingatan di:ri.

(3) Indikasi. . .

SK No 135652 A


- 153-

(3) Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk mitigasipada daerah yang berpotensi dan/atau pernahmengalami bencana alam banjir sebagaimana dimaksudpada ayat (1) hurufb terdiri atas:a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan

penghijauan, reboisasi, pendirian bangunantanggul, drainase, pintu air, sumur resapan danlubang biopori, serta penentuan lokasi dan jalurevakuasi bencana;

b. kegiatan yang ciiperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksudpada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkanteryadinya bencana banjir serta kawasan untukkegiatan pertambangan yang selanjutnya diaturoleh peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputikegiatan mengubah aliran sungai antara lainmemindahkan, mempersempit, dan menutupaliran sungai, kegiatan menghalangi dan/ataumenutup lokasi dan jalur evakuasi bencana sertakegiatan yang berpotensi meny.-babkan terjadinyabencana alam; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimummeliputi:1. penyediaan saluran drainase yang

memperhatikan kemiringan dasar saluran dansistem/ subsistem daerah pengaliran;

2. penanganan sedimentasi di rnuarasaluran/ sungai yang bermuara di laut melaluiproses pengerukan; dan

3. penyediaan lokasi darr jalur evakuasi bencanabanjir.

(41 Indikasi arahan zonasi sistem nasional untuk mitigasipada kawasan yang berpotensi dan/atau pernahmengalami bencana alam gerakan tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan dalam rangka memperkecil kerugianakibat bencana tanah longsor antara lainrnerrbuat t-erasering, talud atau turap,rehabilitasi, dan reboisasi;

SK No 135653 A

2.kegiatan,..


2. kegiatan dengarr potensi kerugian kecil akibatbencana tanah longsor denganrnempertimbangkan kondisi, jenis, danancaman bencana;

3. penentuan dan penyediaan lokasi dan jalurevakuasi bencana; dan

4. pendirian bangunan untuk kepentinganpemantauan ancaman bencana;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksudpada huruf a dan kegiatan yang mencegahterjadinva bencarra alam tanah longsor sertakawasan untuk kegiatan pertambangan yangdiatur oleh peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputikegiatan penebangan pohon dan pendirianbangunan permukiman, kegiatan yangmenghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalurevakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensimenyebabkan terjadinya bencana tanah longsor;dan

d. perryediaan prasarana dan sarana minimumrneliputi:

l. penyediaan terasering, turap, dan talud; dan

2. penyediaan iokasi dan jalur evakuasi bencanatanah longsor.

(5) Indikasi arahan zonasi sistem nasional dalam rangkamitigasi bencana pada kawasan yang berpotensidan/atau pernah mengalami penurunan permukaanlanah (land subsidenel Lumpur Sidoarjo sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan rneliputi kegiatankonservasi, kegiatan pembangunan dan penguataninfrastruktur bangunan penanggulangan bencana,kegiatan pengembangan infrastruktur hijau,kegiatan penelitian dan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi, kegiatan sentrapro<luksi clengan bahan baku pemanfaatanmaterral Luinpur Sidoarjo;

b. kegiatan. . .

-154-

SK No 135654A


-155-

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan Pariwisata, dan kegiatan selainsebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidakberpotensi menyebabkan terjadinya kemsakanpada kawasan keunikan proses geologi;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputiaktivitas permukiman dan pembangunanprasar.rna utama pada keunikan proses geologi;dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimummeliputi:

1. penyediaan jalur evakuasi; dan

2. penyediaan RTH.

Pasal 132

Indikasi arahan zonasi sistem nasional sebagai pedomanbagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalammenJrusun ketentuan umum zonasi dan peraturan zonasiyang diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana rincitata ruang.

Bagian Ketiga

Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 133

Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9l ayat (2) huruf b diselenggarakanuntuk:a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan Ruang

dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai denganRencana Tata Ruang;

b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan Ruang agar sejalandengan Rencana Tata Ruang; dan

c. menirrgkatkan kemitraan semua pemangkukepentingan dalam rangka pemanfaatan Ruang yangsejalan dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 134 . . .

SK No 135655 A


-156-

Pasal 134

(1) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelakukegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukungperwujudan Rencana Tata Ruang.

(21 Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:a. menindaklanjuti pengendalian implikasi

kewilayahan pada zona kendali atau zona yangdidorong; atau

b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencanastrategis nasional.

Paragraf IArahan Pemberian Insentif

Pasal 135

(1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalamPasal 133 merupakan perangkat untuk memotivasi,mendorong, memberikan daya tarik, danlataumemberikan percepatan terhadap kegiatanpemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah padaz,ona yang perlu didorong pengembangannya.

(21 Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberupa:

a. insentif fiska-l; dan./atau

b. insentif nonfiskal.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf a dapat bempa pemberian keringanan pajak,retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak.

(41 Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud padaayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(5) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b dapat berupa:

a. pemberian . . .

SK No 135656A


-r57-

a. pemberiankompensasi;

b. subsidi;

c. imbalan;

d. sewa ruang;

e. urun saham;

f. fasilitasi persetqjuan KesesuaianPemanfaatan Ruang;

g. penyediaan prasarana dan sarana;

h. penghargaan;dan/atau

i. publikasi atau promosi.

Kegiatan

Pasal 136

(1) Insentif dapat diberikan oleh:a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah

lainnya; danc. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

kepada Masyarakat.(2\ Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adapat berupa:

a. subsidi;

b. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;

c. pemberiankompensasi;

d. penghargaan; danlataue. publikasi atau promosi daerah.

(3) Pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepadaPemerintah Daerah lainnya sehagaimana dimaksudpada ayat (l) huruf b dapat berupa:

a. pemberiankompensasi;

b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;

c. penghalgaan; dan/ataud. publikasi atau promosi daerah.

SK No 135657A

(4) Pemberian. . .


-158-

(4) Pemberian Insentif dari Pemerintah Pusat dan/ atauPemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:

a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;b. subsidi;

c. pemberiankompensasi;

d. imbalan;

e, sewa ruang;

f. urun saham;

g. fasilitasi persetqiuan Kesesuaian KegiatanPemanfaatan Ruang;

h. penyediaan prasarana dan sarana;

i. penghargaan;dan/atauj. publikasi atau promosi.

Paragraf 2

Arahan Pemberian Disinsentif

Pasal 137

(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133merupakan perangkat untuk mencegah dan/ataumemberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatanRuang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dalamhal berpotensi melampaui daya dukung dan dayatampung lingkungan.

(21 Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat berupa:

a. disinsentiffiskal; dan/ataub. disirrsentifnonfiskal.

(3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atauretribusi yang tinggi.

SK No 135658 A

(4) Pemberian. . .


-159-

(4) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(5) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud padaayal (21 huruf b dapat berupa:a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;

dan/atauc. pemberian status tertentu.

Pasal 138

(1) Disinsentif dapat diberikan oleh:

a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah

lainnya; danc. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

kepada Masyarakat.(21 Pemberian disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a dapat berupa:a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di

daerah; dan/ataub. pemberian status tertentu.

(3) Pemberian disinsentif dari Pemerintah Daerah kepadaPemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b dapat berupa pembatasanpenyediaan prasarana dan sarana.

(4) Pemberian disinsentif dari Pemerintah Pusat dan/ atauPemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;

dan/atauc. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 139...

SK No 135659A


Pasal 139

Bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentifdilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undanga.n.

Bagiarr KeempatArahan Pengenaan Sanksi

Pasal 140

(l) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksuddalam Pasai 91 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuksanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Penataan Ruang.

(21 Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang vangtidak sesuai Peraturan Daerah mengenai rencana tataruang w'ilayah kabupaten/kota beserta rencana rincitata n-rang dan peraturan zonasinya yang didasarkanpada Peraturan Presiden ini.

Bagian KelimaPenilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 141

(1) Penilaian peiaksarraan pemanfaatan Rualgsebagaimana dimaksurl da.larn Pasal 91 ayat (2) huruf dterdiri atas:a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang; danb. penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang.

(21 Penilaian pelaksanaan Kesesuaian KegiatanPemanlhatan Ruang sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:a. kepatuhan pelaksarraan ketentuan Kesesuaian

Kegiatan Pemanfaatan Ruang; danb. pernenuhan prosedur peroieharr Kesesuaian

Kegiatan Pemarrfaata.n Ruang.

-160-

SK No 135660 A

(3) Penilaian. . .


-161 -

(3) Penilaian pelaksanaan Kesesr:aian KegiatanPemanfaatan Ruang dilakukan terhadap seluruhdokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruangyang diterbitkan berupa:a. konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

Ruang;b. persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

Ruang; danc. rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

Ruang.(41 Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh Menteri.

(5) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian KegiatanPemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud padaayat (1) di Perairan Pesisir dan wilayah perairandilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

(6) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian KegiatanPemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanpen rndang-unciangarr.

(71 Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukandengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruangdan rencana PoIa Ruang.

(8) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang danrencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud padaayat (7) dilakukan dengan:a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur

Ruang; danb. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola

Ruang.(9) Penilaian perwujudan !'encana Struktur Ruang dan

rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud padaayat (7) dilakukan terhadap:a. kesesuaianprogl'am:b. kesesrraran lokasi; danc. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan

peman,faqla.n Ruang.

{10) Penilaian . . .

SK No 135661A

BAB IXPENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN

PERKOTAAN GERBANGKER IOSUSILA


-162 -

(10) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang dilakukanoleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya.

Pasal 142(1) Dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang KSN

Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dilakukanpengelolaan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.

(21 Pengelolaan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusilasebagaima.na dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan olehMenteri, menteri yang menyeletlggarakan urusanpemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, kepalalembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuaidengan kewenangannya.

(3) Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cerbangkertosusilaoleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatdilaksanakan oleh Gubernur melalui dekonsentrasidan/ atau tugas pembantuan.

(4) Pengelolaan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusilaoleh menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang kelautan dan perikanansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untukmemberikan arahan di sebagian Perairan Pesisir dalampengendalian pemanfaatan Ruang laut dan penyusunanRencana Tata Ruang wilayah Provinsi Jawa Timurterkait Ruang laut.

(5) Pengelolaan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusilasebagaimana dimaksud pada ayat (1) secar:r partisipatifdapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.

(6) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud padaayat (5) bertugas memberikan masukan danpertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang diKawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.

(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan KawasanPerkotaan Cerbangkertosusila sebagaimana dimaksudpada ayat (2) rliatur dengan Pei aturan Merrteri.

BABX...

SK No 135662A


-163-

BAB XPERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Pasal 143

(1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang KawasanPerkotaan Gerbangkertosusila dilakukan pada tahap:

a. perencanaan Tata Ruang;

b. pemanfaatan Ruang; dan

c. pengendalianpemanfaatanRuang.

(21 Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan mengenai bentuk dan tata caraperan Masyarakat dalam Penataan Ruang.

BAB XI

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 144

(l) Rencana Tata Ruang KSN Kawasan PerkotaanGerbangkertosusila berlaku selama 2O (dua puluh)tahun sejak Peraturan Presiden ini berlaku.

(21 Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang KSN KawasanPerkotaan Gerbangkertosusila dilakukan 1 (satu) kalidalam 5 (lima) tahunan.

(3) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang KSN KawasanPerkotaan Gerbangkertosusila dapat dilakukan lebihdari I (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadiperubahan lingkungan strategis berupa:a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan

peraturan perundang-undangan;b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan

dengan undang-undang;c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan

undang-undang; ataud. perubahan kebijakan nasional yang bersifat

strategis.

(4) Ketentuan . . .

SK No 132982A


-t64-

(4) Ketentuan dan tata cara perrinjauan kembalisebagaimana dimaksud pada ayat l2l dan ayat (3) diatursesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PF]RALIHAN

Pasal 145

Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku:

a. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang wilayahprovinsi, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan Peraturan Daerah tentang RencanaTata Ruang wilayah kabupaten / kota, yangbertentangan dengan Peraturan Presiden ini harusdisesuaikan pada saat revisi Peraturan Daerah tentangRencana Tata Ruang wilayah provinsi, dan PeraturanDaerah tentang Rencana Tata Ruang wilayahkabupaten/kota;

b. izin pemanfaatan Ruang a.tau Kesesuaian KegiatanPemanfaatan Ruang pada nrasing-masing daerah yangtelah dikeluarkan sebelum Peraturan Presiden iniberlaku dan telah sesua.i dengan ketentuan PeraturanPresiden ini, tetap berlaku sesuai dengan masaberlakunya; dan

c. izin pemanfaatan mang atau Kesesuaian KegiatanPemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidaksesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, maka:

1. untuk .yang belum dilaksanalan1:embangunannya, izin atau Kesesuaian KegiatanPeman faatan Ruang terka.it disesuaikan denganfungsi Zona dalam Peraturan Presiden ini;

2. untuk. . .

SK No 135664A

PRESIDENREPIJELIK INDONESIA

-165-

untuk yang sudah dilaksanakanpembangunannya, pemanfaatan Ruang dilakukansampai izin atau Kesesuaian Kegiatan PemanfaatanRuang terkait habis masa berlakunya dandilakukan dengan menerapkan rekayasa teknissesuai dengan fungsi zona dalam PeraturanPresiden ini; dan

untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannyadarr tidak memungkinkan untuk menerapkanrekayasa teknis sesuai dengan fungsi zona dalamPeraturan Presiden ini, atas izin atau KesesuaianKegiatan Pemanfaatan Ruang yang telahditerbitkan dapat dibatalkan dan terhadapkerugian yang tirrbul sebagai akibat pembatalanizin atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruangtersebut dapat diberikan penggantian sesuaidengan ketentrran peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 146

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkari.

Agar

2

3

SK No 135665 A


Agar setiap

penempatannyaIndonesia.

- 166-

orang mengetahuinya, memerintahkanPeraturan Presiden ini dengandalam Lembaran Negara Republik

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 22 Apnl2022

PRESIDEN REPUBI.IK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 22 April2022

MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA, REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Perundang-undangan dannistrasi Hukum,

SK No 132911A

sil Djaman

penataan ruang (lembaran negara republik

Documents