volume 54, nomor 06, juni 2022 - warta bea cukai |

Volume 54, Nomor 06, Juni 2022 - Warta Bea Cukai | 1

| Volume 54, Nomor 06, Juni 2022 - Warta Bea Cukai2

BC

NCUS

kanalbc.beacukai.go.id/Radio

Kuy dengerin...

Kanal BC Radio


DARIREDAKSI

Kekayaan panas bumi Indonesia yang cukup besar sangat berpotensi untuk dijadikan salah satu pilihan utama dalam membangun ketahanan energi nasional. Sebagai energi alternatif yang ramah lingkungan dan dapat diperbaharui (renewable), penyelenggaraan kegiatan panas bumi dapat menunjang ketahanan dan kemandirian energi guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sejauh mana dukungan pemerintah khususnya Bea Cukai dalam penyelenggaraan kegiatan panas bumi? Selengkapnya, simak Laporan Utama!

Simak juga Rubrik Wawancara yang menjabarkan tentang masuknya panas bumi ke dalam pilar pembangunan Indonesia hingga tahun 2045. Kemudian pada rubrik Feature membahas pemusnahan barang dengan metode Co-Processing, serta jangan lewatkan informasi menarik lainnya!

Selamat membaca!

Pimpinan Redaksi Yamiral Azis Santoso

PENGARAHNirwala Dwi Heryanto, S.E., M.Si.

PEMIMPIN REDAKSIYamiral Aziz Santoso

WAKIL PEMIMPIN REDAKSIBudi Sulistiyo, Setiawan Rosyidi, Agus Cahyono, Achmad Sandri Qurnain

PENULISPiter Pasaribu, Aris Suryantini, Desi Andari Prawitasari, Andi Tria Saputra, Kitty Hutabarat, Supriyadi Widjaya, Dina Susanti

EDITORYella Meisha Indika, Nur Iman, Rezky Ramadhani, Annisa Wahyu Budiyani

DESAIN GRAFISHenry Mahardhika Putra, Shifa Nabila Mustika Hapsari, Hafizh Muhammad Rasyid

FOTOGRAFERDovan Wida Perwira, Bagus Yuliandri Nugroho, Rizki Putra Agusta

SEKRETARIATBangkit Bakti Dewantara

MAJALAH WARTA BEA CUKAI DITERBITKAN OLEHSUBDIREKTORAT PUBLIKASI

DIREKTORAT KOMUNIKASI DAN BIMBINGAN PENGGUNA JASADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI - KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Redaksi menerima kiriman untuk keperluan konten rubrik majalah Warta Bea Cukai.Kirim ke [email protected]

Dengan disertai identitas lengkap pengirim dan nomor telepon yang dapat dihubungi, serta menuliskan nama pada kolom subjek surat elektronik.

ALAMAT REDAKSIKantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Jakarta Timur Telp. (021) 489 0308 Ext. 222

E-mail : [email protected]

Terbit Sejak 1968Izin Direktur Perkembangan Pers No. 332/Dir.PK/II tanggal 25 April

1968 dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Penerangan Nomor 01331/SK/DIRDJEN-PG/SIT/1972 tanggal 20 Juni 1972


Daf

tar

Isi

Dari Redaksi / 01

Daftar Isi / 02

Profil Kantor / 04Bea Cukai Juanda Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penguatan Sinergi Jadi Kunci Optimalisasi Kinerja

Opini / 08Earmarking Cukai Produk Plastik untuk Pembiayaan Pengelolaan Sampah

Sisi Pegawai / 10Rossy Amal Sholih - Berprestasi Lewat Inovasi Bersama Rossy

Hobi dan Komunitas / 12Membaca, Relaksasi sambil Menambah Ilmu

Laporan Utama-Main Report / 14Dukungan Pemerintah Optimalkan Manfaat Potensi Panas Bumi

Government’s Support to Optimize Geothermal Activity

Wawancara / 22Dukungan Bea Cukai terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Panas Bumi

Infografis / 26Peran Bea Cukai dalam Penyelenggaraan Kegiatan Panas Bumi


Daf

tar

Isi

Event/ 28 Dukung Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Kota Palembang, Bea Cukai Berikan Pembebasan Bea Masuk

Feature / 30Pemusnahan Barang Hasil Penindakan dengan Metode Co-Processing

Ragam / 34Jumat Barokah

Travel Notes / 35Kenikmatan Abadi Kedai Kopi Es Tak Kie

Sosok / 38Septia Atma - Pengalaman dan Pengabdian di Sisi Barat dan Timur Indonesia

Ruang Kesehatan / 42Gigi Palsu

Peraturan / 44Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.04/2022

Galeri Foto / 46Waterfall Photography

BC Menjawab / 54Besaran Uang Tunai yang Dapat Dibawa ke Luar Negeri


PROFIL KANTOR

Wilayah kerja Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Juanda (Bea Cukai Juanda) kini telah berubah. Sebelumnya, kantor pabean ini menangani kawasan Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan Bandara Internasional Juanda. Namun saat ini, Bea Cukai Juanda hanya fokus melayani dan mengawasi Bandara Internasional Juanda, dengan wilayah pengawasan meliputi terminal keberangkatan dan kedatangan penumpang, gudang kargo, kantor pos (mail processing center) Bandara Juanda, Kantor Pos Lalu Bea Surabaya, dan seluruh tempat penimbunan berikat (TPB) di kawasan Bandara Internasional Juanda.

Jenis pelayanan yang terdapat di Bea Cukai Juanda meliputi pelayanan impor dan ekspor melalui kargo internasional, pelayanan impor dan ekspor melalui perusahaan jasa titipan (PJT) dan PT Pos Indonesia, pelayanan registrasi IMEI, pelayanan haji dan umroh, dan pelayanan penumpang penerbangan internasional. Kepala Kantor Bea Cukai Juanda, Himawan Indarjono, mengatakan layanan yang dilakukan Bea Cukai Juanda lebih dominan di bidang impor, yang meliputi importasi umum, importasi melalui PJT, dan importasi melalui barang bawaan penumpang.

Masih menurut Himawan, pengguna jasa yang dilayani Bea Cukai Juanda terdiri dari kurang lebih 2.319 importir, 497 pengusaha pegurusan jasa kepabeanan (PPJK), 1.019 eksportir, dan 5 PJT (DHL, Fedex, Diposin, Tripilar, dan TSL). Selain itu, kantor ini juga mengawasi tiga tempat penimbunan sementara (TPS) yaitu JAS, APL, dan PT Pos serta tiga TPB, yaitu Angkasa Pura Retail, PT JAS Aero engineering Service, dan PT Aerofood Indonesia.

Bea Cukai Juanda Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penguatan Sinergi Jadi Kunci Optimalisasi Kinerja


Teknologi Informasi Mudahkan Pelayanan dan Pengawasan

Terciptanya suatu inovasi khususnya dalam rangka memberikan pelayanan tentunya akan semakin mempermudah dan mempercepat proses layanan. Hal ini lah yang terus diupayakan Bea Cukai Juanda. Dalam memberikan pelayanan dan pengawasan yang optimal kepada pengguna jasa, kantor pabean ini pun berinovasi dengan membuat dan mengembangkan beragam aplikasi, seperti Sitakom (Aplikasi Peraturan dan Informasi), Jimat (Juanda Intelligence Management for Analysis and Targetting ), Si-Kejud (Aplikasi Informasi Keuangan Bea Cukai Juanda), Sandra (Sistem Administrasi Bandara), Smart Perben (Sistem Aplikasi Perbendaharaan), Juanda QR (Juanda Quick Response), Aplikasi Antrean (Sistem Antrean Pelayanan), dan Simelon (Siap Melayani Online). Semua aplikasi tersebut dikembangkan untuk mengoptimalkan kinerja Bea Cukai Juanda, baik dalam pelayanan pengguna jasa maupun efisiensi kerja para pegawai.

Dikatakan Himawan, kelancaran pelaksanaan tugas di Bea Cukai Juanda, bergantung pada sistem teknologi informasi yang terhubung dengan jaringan Kementerian Keuangan. Terlebih sejak pandemi dan berlaku sistem kerja work from home, para pegawai dapat memanfaatkan aplikasi layanan yang telah dibuat dan jaringan pribadi virtual (virtual private network/VPN) yang tersedia, sehingga tetap bisa menyelesaikan pekerjaan dan memberikan pelayanan yang optimal meski tidak berada di kantor.

“Kami juga melakukan peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa dengan melaksanakan sosialisasi dan asistensi kepabeanan secara luring dan daring, seperti kegiatan Juanda Customs Class, customs visit customer, coffee morning, dan sebagainya. Untuk para pegawai, pengaturan jadwal work from office (WFO) dan WFH dilaksanakan dengan memperhatikan work life balance. Kami mengusahakan agar pegawai dan pengguna jasa tetap merasa aman dan nyaman," katanya.

Dari sisi pengawasan, menurut Himawan pihaknya kerap melaksanakan pengawasan dan penindakan di dalam dan daerah sekitar Bandara Internasional Juanda, "Seperti pelaksanaan giat operasi dan penindakan atas kiriman paket

PROFIL KANTOR


berisi rokok ilegal. Penindakan tersebut kami lancarkan di beberapa perusahaan jasa titipan di area sekitar Bandara Juanda, jadi tidak terbatas di wilayah bandara saja,” ujarnya.

Berbicara mengenai tindak pelanggaran di bidang kepabeanan, berupa penyelundupan melalui Bandara Juanda, Himawan mengungkapkan pihaknya telah melaksanakan beberapa kali penindakan terhadap upaya penyelundupan barang-barang larangan pembatasan. Datanya sebagai berikut:

"Barang-barang yang kami tindak tersebut memang merupakan komoditas yang rawan diselundupkan melalui Bandara Juanda. Umumnya berupa NPP, barang-barang larangan pembatasan (lartas) yang tidak diberitahukan secara benar, barang-barang mewah/high-valued goods yang pemberitahuannya under-valued, benih lobster, komoditas hasil alam seperti rotan dan cendana, BKC ilegal, dan sebagainya," rinci Himawan.

Pengawasan atas barang-barang tersebut pun terus ditingkatkan Bea Cukai Juanda, dan masih berjalan dengan maksimal meski pandemi Covid-19 melanda. Pembatasan kegiatan akibat pandemi tidak membuat petugas lalai, karena Bea Cukai Juanda telah menerapkan digitalisasi pelayanan dan pengawasan,

menjamin pelaksanaan protokol kesehatan, dan menyediakan fasilitas yang memadai untuk petugas dan pengguna jasa.

"Kami tetap melaksanakan operasi dan patroli, mengintensifkan kegiatan surveillance, juga membentuk tim analisis cyber untuk mengungkapkan transaksi NPP di wilayah domestik. Mengingat masih banyak pelaku kejahatan yang memanfaatkan situasi pandemi untuk menyelundupkan barang-barang ilegal yang membahayakan masyarakat dan merugikan keuangan negara. Kami berkomitmen untuk tetap melaksanakan pengawasan dan pelayanan 24 jam yang terukur," tegasnya.

Himawan mengakui bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas Bea Cukai Juanda tak lepas dari sinergi yang dijalin dengan berbagai pihak. Untuk meningkatkan kinerjanya, Bea Cukai Juanda bekerja sama dan berkoordinasi, baik dengan Komunitas Bandara Juanda maupun dengan mitra kerja Bea Cukai Juanda lainnya. Mitra kerja yang dimaksud ialah aparat penegak hukum, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III, PT Angkasa Pura 1 (Persero), Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Surabaya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Surabaya, Balai Besar Karantina Petanian Surabaya, dan BKIPM Surabaya.

PROFIL KANTOR


PROFIL KANTOR

"Dalam berbagai kegiatan pengawasan, kami melibatkan TNI, Polri, BNN, dan aparat penegak hukum lainnya. Kami juga terus berkoordinasi dengan BNN Jawa Timur, BNNK Sidoarjo, Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Surabaya, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Surabaya, Otban, Polda Jatim, Dinas Kesehatan, BPOM, Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Polresta Sidoarja, Lanudal Juanda," paparnya.

Hubungan dan komunikasi dengan para stakeholders di wilayah Bandara Juanda juga diakui Himawan terjalin dengan baik dengan dilaksanakannya beberapa program sinergi. Kegiatan yang dilakukan, antara lain pembentukan satuan tugas gabungan pemulangan pekerja migran Indonesia, pelaksanaan joint information penyelundupan narkotika, sharing session bersama stakeholders, dan customs visit customer untuk berbagi informasi aturan terbaru dengan pengguna jasa. Selain itu, Bea Cukai Juanda juga tergabung dalam grup operator bandara bersama Otoritas Bandara, Angkasa Pura, TNI AL, Imigrasi, dan Karantina.

"Kami berharap, segala inovasi yang kami lakukan, baik dalam hal pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan maupun menjalin sinergi dengan berbagai instansi untuk memperkuat pengawasan, dapat memberikan hasil yang terbaik bagi instansi, masyarakat, dan Indonesia," tutup Himawan.


Earmarking Cukai Produk Plastik untuk Pembiayaan Pengelolaan Sampah

OPINI

Sangat menarik menyimak obrolan santai antara Deddy Corbuzier dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam acara podcast “Close the Door” dengan salah satu bahasannya ialah kebijakan cukai hasil tembakau. Dalam acara tersebut, Sri Mulyani mengatakan bahwa cukai adalah instrument fiskal yang dikenakan dalam rangka men-discourage masyarakat untuk melakukan sesuatu hal yang dianggap buruk.

Dalam kesempatan tersebut pula, secara lugas Sri Mulyani menyampaikan tentang dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT), yang porsi terbesarnya digunakan untuk pembiayaan kesehatan. DBH CHT adalah pengejawantahan dari konsep earmarking, yaitu kebijakan pemerintah dalam menggunakan anggaran, yang sumber penerimaan dan program pengeluarannya, akan secara spesifik ditentukan peruntukannya. Cukai sebagai salah satu instrumen fiskal sesungguhnya memiliki karakter penting sebagai pigouvian tax, yaitu pungutan yang dikenakan terhadap setiap kegiatan ekonomi yang menghasilkan eksternalitas negatif (berupa biaya sosial yang tidak dihitung dalam harga pasar).

Dalam APBN Tahun 2022 telah tercantum target penerimaan cukai produk plastik sebesar Rp1,9 triliun. Hal ini berarti pemerintah sudah mencanangkan pengenaan cukai atas produk plastik. Pengenaan cukai atas produk plastik itu sendiri merupakan sebuah proses politis yang dinamis karena usulan pemerintah sebelumnya adalah mengenakan cukai atas kantong plastik. Hal yang menarik untuk dicermati adalah bahwa cukai dikenakan atas produk plastik dengan tujuan untuk pengendalian konsumsi dan karena pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi lingkungan

Achmad Sandri Qurnain Kepala Seksi Pengelolaan Publikasi Lainnya


OPINI

hidup. Bahasan ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Berdasarkan data pada SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) diketahui bahwa 16% dari komposisi sampah di tahun 2021 adalah sampah plastik dan hal ini patut menjadi perhatian, terutama karena sifat dari sampah plastik yang tidak dapat terurai.

Aktivitas membuang sampah kita sadari merupakan sebuah kebutuhan, seperti halnya kebutuhan mendasar lainnya (pangan, sandang, dan tempat tinggal). Sedangkan di sisi lain, untuk kegiatan membuang sampah ini membutuhkan biaya. Ilustrasi merebaknya timbunan sampah di pinggir jalan dalam sebuah artikel harian Kompas di bulan Januari 2022 menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam pengelolaan sampah yang kita lakukan.

Pendekatan yang paling sering digunakan untuk mencapai penaatan lingkungan adalah dengan Command and Control (CAC). Pemerintah menentukan bagaimana masyarakat harus bertindak dan terdapat sanksi (ancaman) sebagai bagian dari proses pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah bentuk dari pendekatan CAC yang sudah dijalankan dalam mengatasi permasalahan sampah. Namun sepertinya, pelaksanaan undang-undang tersebut belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan data Bappenas diketahui bahwa anggaran penanganan sampah di pemerintah kabupaten/kota di Indonesia berada pada angka rata-rata di bawah 2% dari total APBD. Angka tersebut dirasakan sangat minim dan hal ini bisa jadi adalah permasalahan utama dalam pengelolaan sampah. Pengenaan cukai atas produk plastik yang sudah disetujui oleh DPR dan sudah dimasukkan dalam APBN tahun 2022 sesungguhnya adalah langkah yang tepat karena dengan pendapatan yang dihasilkan dapat digunakan untuk membiayai pengelolaan sampah melalui mekanisme Dana Insentif Daerah (DID), Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Lingkungan Hidup, atau BLPS (Bantuan Layanan Pengelolaan Sampah) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang sudah berjalan selama ini. Semoga langkah awal tersebut segera dapat diimplementasikan dengan diterbitkannya peraturan pemerintah tentang pengenaan cukai atas produk plastik dan menjadi salah satu solusi terkait pembiayaan pengelolaan sampah di Indonesia.


SIS I PEGAWAI

Berprestasi Lewat Inovasi Bersama Rossy

Rossy Amal Sholih atau akrab disapa Rossy merupakan salah satu Pegawai Bea Cukai yang saat ini berdinas di Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta. Pria kelahiran Karawang, 12 Mei 1990 ini sehari-hari bertugas untuk menguji dan mengidentifikasi barang yang masuk ke laboratorium sekaligus membuat laporan hasil pengujian untuk penetapan klasifikasi barang larangan dan/atau pembatasan. Selain itu, Rossy turut aktif memberikan pelatihan kompetensi pemeriksaan fisik jumlah barang curah di 42 kantor Bea Cukai dengan jumlah sekitar 1560 pegawai secara komprehensif.

Rossy merupakan pegawai yang berprestasi, terbukti pada tahun 2021, ia menyandang gelar Aparatur Sipil Negara (ASN) Terbaik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kategori Bidang Peningkatan Kinerja pada gelar acara ASN Award 2021 yang diselenggarakan Bea Cukai. Kategori Bidang Peningkatan Kinerja merupakan kategori untuk ASN terbaik DJBC yang berkompeten pada bidang kesekretariatan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, keuangan, kepatuhan pelaksanaan tugas, dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pemangku kepentingan secara internal.

Salah satu prestasi Rossy yang dibawa untuk penilaian ialah inovasi yang ia buat berupa SITUBAR-BC (Aplikasi Hitung Barang Curah Bea Cukai). Aplikasi ini mudah diakses dalam genggaman, sehingga perhitungan barang curah menjadi lebih cepat dan tetap akurat. Munculnya ide membuat aplikasi berawal dari tahun 2016 ketika Rossy diundang menjadi pengajar atau narasumber pemeriksaan barang curah cair dan curah padat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai, Balai Diklat Keuangan maupun kantor-kantor pelayanan Bea Cukai khususnya yang membawahi kegiatan ekspor dan impor barang curah.

“Saat saya menjadi pengajar atau narasumber tersebut, pemeriksaan barang curah ekspor dan impor ini sangat kompleks, sehingga membutuhkan keterampilan khusus dan waktu yang panjang dalam proses pengerjaannya secara manual,” tutur Rossy.

Rossy Amal Sholih Pegawai Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta

Menu aplikasi SiTuBAR-BC

Aplikasi SiTuBAR-BC


SIS I PEGAWAI

Rumus yang kompleks, variabel perhitungan yang beragam, serta kemungkinan terjadi kesalahan hitung dapat menjadi risiko potential loss dalam optimalisasi penerimaan negara dan/atau devisa ekspor. Hal ini tidak selaras dengan tuntutan percepatan pelayanan yang menjadi fokus utama dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, adanya peralihan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/MDAG/PER/7/2015 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya ke Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.04/2019 tentang Ketentuan Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya dari surveyor ke Bea Cukai. Peralihan tersebut didasari adanya duplikasi verifikasi di lapangan terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh surveyor dan Bea Cukai.

“Momentum itu yang mendorong saya membuat inovasi ini untuk Pemeriksa Bea Cukai di lapangan. Saat itu saya sudah membuat inovasi perhitungan barang curah yang mudah, cepat, dan akurat menggunakan aplikasi microsoft excel dan telah dimaanfatkan oleh Pemeriksa Bea Cukai. Kemudian, saya kembangkan dari excel calculation ke platform digital SITUBAR-BC” terang Rossy.

SITUBAR-BC dinilai efisien dalam mengatasi perhitungan barang curah, karena setelah lengkap menginput komponen data pengukuran, secara otomatis akan mendapatkan nilai muatan yang akurat secara mudah dan cepat. Pemeriksa Bea Cukai tidak perlu khawatir harus mengingat atau membuka kembali pedoman cara menghitung barang curah. Aplikasi ini juga dinilai efektif, karena mampu meminimalisasi potential loss dan optimalisasi penerimaan negara dan/atau devisa ekspor. Inovasi ini dapat mereduksi potential loss yang diakibatkan oleh kesalahan hitung, karena adanya standardisasi keseragaman laporan hasil perhitungan barang curah yang baku di seluruh kantor Bea Cukai.

Dalam kesibukannya sebagai pemeriksa barang, Rossy selalu menyempatkan diri untuk rutin berolah raga. Salah satu olah raga kegemarannya adalah bermain sepak bola, “saya rutin bermain sepak bola sebanyak dua kali dalam seminggu. Selain itu, saya juga suka berenang dan naik gunung. Sedangkan untuk kegiatan nonfisik, saya paling suka membaca buku.”

Rossy merupakan pribadi yang percaya diri, gigih, dan bersemangat. Kegigihan dan semangatnya disalurkan secara positif melalui inovasi yang dibuatnya untuk membangun institusi. Rossy berharap kelak dapat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu mengambil S2 di bidang science yang dapat menunjang tugas dan fungsi Bea Cukai khususnya di laboratorium Bea Cukai. “Selain itu, ada aplikasi yang ingin saya buat juga untuk membantu teman-teman Pemeriksa Bea Cukai khususnya terkait panduan sampling di lapangan. Semoga harapan ini lekas terwujud sehingga bisa membantu efektivitas pekerjaan teman-teman pemeriksa di lapangan,” pungkasnya. (Desiaprawita)


HOBI DAN KOMUNITAS

Membaca, Relaksasi sambil Menambah Ilmu

Membaca ialah salah satu aktivitas yang menyenangkan dan memberikan beragam manfaat. Memiliki hobi membaca tentu bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Memiliki kebiasaan membaca juga membuat otak lebih terasah, pikiran menjadi lebih fokus, dan meningkatkan kemampuan otak.

Ishak Fauzi, Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Audit II pada Subdirektorat Pelaksanaan Audit II, Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, ialah salah seorang penggemar buku dan suka sekali membaca. Ia memulai aktivitas kegemarannya itu sejak masih kecil.

“Saya ingat, waktu duduk di bangku sekolah dasar, saya sering sekali mengunjungi perpustakaan. Kebiasaan itu berlanjut hingga dewasa, terutama setelah bekerja. Saya terbiasa untuk pergi ke toko buku, minimal satu kali dalam seminggu,” ungkapnya.

Membaca merupakan hobi terbaiknya karena kegiatan tersebut bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif. Edukatif artinya isi dari buku bersifat mendidik, memberikan pengetahuan, dan pengajaran. Informatif artinya seluruh jenis buku sifatnya memberikan informasi kepada pembaca. Lalu, rekreatif artinya buku juga dapat bersifat menghibur, menyenangkan, dan membuat santai pembacanya. “Dengan hobi ini saya dapat mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat,” ujar Ishak.

Ia mengaku dirinya menyukai seluruh jenis buku, dari kisah Mahabharata hingga tulisan-tulisan fiksi Andrea Hirata. Dari komik Detektif Conan hingga buku sejarah Amerika. Sampai saat ini, Ishak telah memiliki kurang lebih 3.000 buku dan ia bersyukur keluarganya pun sangat mendukung hobinya. Bahkan, kebiasaan ini juga ia turunkan ke anak-anaknya.

“Kami sekeluarga sering pergi ke toko buku dan berbagai pameran buku, seperti Islamic Book Fair, Jakarta Book Fair, Indonesia Book Fair, dan sebagainya. Dari berbagai pameran buku yang pernah kami kunjungi, favorit kami adalah Big Bad Wolf,” aku Ishak yang saat ini juga tergabung dalam komunitas milis Pencinta Buku.

Lulusan Program Diploma III STAN Angkatan 6 Tahun 1993 ini juga menceritakan manfaaat dari hobi membaca yang ia rasakan, "Saya dapat menambah wawasan dan mengasah keterampilan berpikir kritis dan analitis. Membaca dapat melatih kita untuk memahami rangkaian peristiwa, sehingga otak kita mampu menyimpulkan dan memproyeksikan informasi yang telah didapat, menstimulasi mental, hingga akhirnya diharapkan dapat mencegah alzheimer dan demensia."

Dengan membaca, otak tetap terjaga aktif dan tidak mudah hilang ingatan, karena seperti halnya otot dalam tubuh, otak membutuhkan latihan agar tetap kuat dan sehat. Membaca juga menurut Ishak memberinya motivasi,

Ishak FauziKasubdit Pelaksanaan Audit II


HOBI DAN KOMUNITAS

apalagi dengan membaca sejarah, biografi, dan kisah pengalaman hidup seseorang yang inspiratif dapat memotivasinya untuk menjalani hidup dengan lebih baik. "Semakin kita mampu mengidentifikasi karakter seseorang dan merasakan peristiwa yang dia alami seolah-olah itu terjadi pada kita, maka semakin besar kesempatan kita mengambil hikmah," ujarnya.

Ia pun beranggapan membaca telah membantunya memperkaya kosa kata, "Semakin banyak kita membaca, maka semakin banyak pula kosa kata yang kita miliki. Memiliki kosa kata yang banyak membantu kita dalam berbicara, menulis, dan mengekspresikan diri dengan baik. Dengan kata lain, orang yang gemar membaca akan dapat berkomunikasi dengan lebih baik," lanjutnya.

Efek relaksasi pun menjadi dampak positif membaca yang ia rasakan. Sifat rekreatif membaca membantunya menurunkan tingkat stress. Terlebih ketika ia membaca novel, cerpen, dan artikel yang menarik. Bahan bacaan tersebut dapat membuat otaknya lebih rileks sehingga dapat mengurangi stres. (dinasusanti).



Dukungan PemerintahOptimalkan Manfaat Potensi Panas Bumi

Kekayaan panas bumi Indonesia termasuk cukup besar dengan potensi 23.9 GW (Gigawatt). Potensi yang besar ini membuat panas bumi menjadi salah satu pilihan utama ketahanan energi nasional serta andalan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk mencapai target bauran energi dari EBT sebesar 169 GW di tahun 2050.

Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan panas bumi dengan potensi besar dimaksud, pemerintah dalam hal ini Bea dan Cukai berperan dalam pemberian fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk penyelenggaraan panas bumi dalam pemanfaatan tidak langsung.

Sebenarnya kegiatan penyelenggaraan panas bumi berupa pemanfaatan langsung di tanah air sudah berlangsung lama semenjak banyak dibukanya area wisata pemandian air panas. Adapun pemanfaatan tidak langsung, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang merupakan PLTP pertama di Indonesia dan di PLTP Kamojang terdapat Kawah Kamojang (KMJ)-3 atau sering disebut Kawah Kereta

LAPORAN UTAMA

Api merupakan sumur panas bumi pertama di Indonesia yang dibor oleh pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1926, dan masih aktif sampai dengan saat ini.

Berdasarkan UU No.21 Tahun 2014 tentang panas bumi, Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. Panas bumi merupakan energi alternatif yang ramah lingkungan, dapat diperbaharui (renewable) dan tidak dapat diekspor.

Adapun penyelenggaraan kegiatan panas bumi bertujuan untuk mengendalikan kegiatan pengusahaan panas bumi dalam menunjang ketahanan dan kemandirian energi guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan berupa panas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional serta meningkatkan manfaat


Indonesia currently has 23,9 gigawatts of geothermal energy, making it one of the main choices for national energy security as well as the priority of new and renewable energy (EBT). The government plans to achieve 169 gigawatts of reserved EBT in 2050.

Considering its great potential, Directorate General of Customs and Excise has been providing fiscal facilities in the form customs duty exemption and/or import related taxes relaxation for indirect use of geothermal energy activities.

The oldest recorded indirect usage of geothermal activity is Kamojang geothermal power plant, operated since 1926 by the Dutch colonial government, and is still active today. Meanwhile, the direct utilization is more common to find in the form of hot spring for tourists.

Government’s Support to Optimize Geothermal Activity

MAIN REPORTMAIN REPORT

Indonesian Law number 21 of 2014 on Geothermal refers geothermal is a source of heat energy contained in the hot water, steam, and rock along with other associated minerals and gases that are genetically inseparable in a geothermal system. Geothermal is an alternative energy that is environmentally friendly, renewable and cannot be exported.

The implementation of geothermal activities aims to control geothermal exploitation activities in supporting energy security and independence to support sustainable development and provide the maximum benefit for the welfare and prosperity of the people. Another goal is to increase the use of renewable energy in the form of geothermal energy to meet national energy needs and to increase the benefits of clean and environmentally friendly energy to reduce greenhouse gas emissions.


energi bersih dan ramah lingkungan guna mengurangi emisi gas rumah kaca.

Penyelenggaraan panas bumi terbagi menjadi dua bagian yaitu pemanfaatan langsung dan pemanfaatan tidak langsung. Pemanfaatan langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan panas bumi secara langsung tanpa melakukan proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik. Izin pemanfaatan langsung dapat diterbitkan oleh pemerintah setempat sesuai dengan lokasi panas bumi tersebut.

Sedangkan pemanfaatan tidak langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan panas bumi dengan melalui proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi energi listrik. Untuk yang pemanfaatan tidak langsung inilah yang diberikan fasilitas karena hasil akhirnya berupa energi listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang dapat diberikan pembebasan bea masuk berupa pemanfaatan tidak langsung meliputi; Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE), eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan.

Sebenarnya, kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan panas bumi saling terkait satu instansi dengan lainnya, begitu juga dengan pemerintah daerah (Pemda) di lokasi kegiatan panas bumi tersebut berada. Mulai dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi menetapkan wilayah kerja pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. Pemerintah juga menetapkan harga jual listrik panas bumi serta memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan terhadap pengembangan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.

Instansi pemerintah yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan panas bumi antara lain; Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Keterlibatan Kemenkeu sendiri antara lain, DJPPR untuk menyediakan dana pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi (PISP), DJP untuk pemberian tax allowance dan tax holiday, DJA dalam hal penerimaan setoran bagian pemerintah (SBP) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP),

DJBC untuk pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) serta LNSW dalam menyediakan SSm terintegrasi dengan instansi pembina sektor panas bumi, Direktorat Panas Bumi dan Ditjen EBTKE.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Pemerintah Daerah dalam hal memberikan izin terkait penggunaan wilayahnya sebagai area kegiatan penyelenggaraan panas bumi. Sedangkan terkait pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor untuk penyelenggaraan panas bumi adalah Ditjen EBTKE (Direktorat Panas Bumi), DJBC dan LNSW. Sejak tahun 2020, permohonan fasilitas pembebasan bea masuk ini dilakukan terintegrasi melalui SINSW.

Lalu apa peran Bea Cukai dalam penyelenggaraan kegiatan panas bumi? Kasubdit Fasilitas Pertambangan, Ibnu Sina menyatakan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.04/2019, Bea dan Cukai berperan dalam pemberian fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk penyelenggaraan panas bumi dalam pemanfaatan tidak langsung. Kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang dapat diberikan pembebasan bea masuk berupa pemanfaatan tidak langsung, meliputi; Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE), Eksplorasi, Eksploitasi dan Pemanfaatan.

LAPORAN UTAMA


policies on geothermal development for indirect use.

Meanwhile, ministry of finance involvement in geothermal activities is carried out by Directorate General of Budget Financing and Risk Management (DJPPR) regarding the financing of geothermal sector infrastructure; Directorate General of Taxes (DJP) providing tax allowance and tax holiday; Directorate General of Budget (DJA) administering government share deposit and non-tax state revenue; DGCE granting customs facility in the form for customs duty and import related tax exemptions; and, Indonesia National Single Window (LNSW) providing single submission system. It allows customs facility submission and other proceedings regarding geothermal activities to be submitted through the LNSW. Meanwhile, the Ministry of Environment and Forestry, together with the regional government, grant permits related to the use of their territory as an area for geothermal activities.

Head of Mining Facility Sub directorate, Ibnu Sina, said the facility for geothermal activities is regulated in the ministry of finance regulation number 218/PMK/04/2019. “The subject or the recipient of the facility is joint operation contract contractor or business entities which hold the

MAIN REPORT

There are two types of geothermal activities, direct and indirect utilization. Direct utilization is the utilization of geothermal activities performed directly without conversion process of thermal energy and/or fluid into other kinds of energy for non-electrical purposes. The permit for direct utilization of geothermal activates is issued by the government, in which the location of the geothermal exists.

Meanwhile, use of indirect is the utilization of geothermal exploitation activities through the process of conversion of heat energy and / or fluid into electrical energy. Considering the outcome of the activities is electrical energy, customs facility will be granted. Certain other activities which will also be granted with customs facility is Assignment of Preliminary Survey and Exploration (PSPE), exploration, exploitation, and utilization.

The authority of the implementation of geothermal activities is carried out by both central and local government, including ministry of energy and mineral resources which administer geothermal activities through determining the area of geothermal exploitation for indirect use, and deciding the selling price of geothermal electricity, as well as establishing


“Sedangkan subjek penerima fasilitasnya adalah Kontraktor Kontrak Operasi Bersama (KKOB) atau badan usaha sebagai pemegang kuasa sumber daya panas bumi, pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang izin panas bumi dan pelaku PSPE,” ujar Ibnu.

Lebih jauh Ibnu menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan Bea Cukai terhadap penyelenggaraan kegiatan panas bumi ketika badan usaha yang telah melakukan impor wajib menyampaikan laporan realisasi impor (LRI) maksimal 30 hari setelah masa berlaku surat keputusan fasilitas habis masanya. Dengan adanya LRI, Direktorat Fasilitas Kepabeanan dan Kantor Wilayah/KPU Bea Cukai dapat menghitung efektivitas pemberian fasilitas, juga dapat digunakan sebagai dasar pemantauan atas pemotongan kuota.

Selain itu Direktorat Fasilitas Kepabeanan dan/atau Kantor Wilayah/KPU Bea Cukai yang menerbitkan surat keputusan fasilitas melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait kelaikan badan usaha tersebut berhak mendapatkan fasilitas, barang yang diimpor mengunakan fasilitas apakah digunakan sesuai dengan peruntukannya serta pemantauan atas surat keputusan dan laporan pemindahtanganan.

Pemanfaatan Panas Bumi

Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan panas bumi di Indonesia dan berapa banyak yang sudah dimanfaatkan, berikut ini disampaikan sebagian kecil data yang menggambarkan bahwa Indonesia memiliki 40% cadangan panas bumi dunia. Indonesia dianugerahi potensi panas bumi yang sangat besar (23,36 GW). Target kapasitas terpasang panas bumi 7.200 megawatt dan bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025. Kapasitas terpasang PLTP saat ini sebesar 2.292,63 MW (9,8% dari total sumber daya).

Secara umum, manfaat penyelenggaraan kegiatan panas bumi terhadap perekonomian negara antara lain: adanya penyediaan listrik, penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan masyarakat sekitar, untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan dengan energi fosil, serta membiasakan menggunakan energi bersih.

LAPORAN UTAMA


power of geothermal resource, own the license of geothermal activity implementation, hold geothermal license, and act as the Assignment of Preliminary Survey and Exploration.

DGCE’s supervision will be conducted towards business entities which have been granted with the facility. They must submit import realization report for maximum 30 days after the facility decree expires. The import realization report helps DGCE to examine the effectiveness of the given facility as well as to supervise and to deduce the import quota. Directorate of Customs Facility, Customs Regional Offices, and Prime Customs Offices, having the authority of issuing the facility, will conduct evaluation towards the business entities regarding their compliance.

Geothermal Utilization

To find out how geothermal is utilized in Indonesia and how much has been utilized, the following is a small part of the data that illustrates that Indonesia has 40% of the world's geothermal reserves. Indonesia is blessed with enormous geothermal potential (23.36 GW). The target for geothermal installed capacity is 7,200 megawatts and an NRE mix of 23% by 2025. The current installed capacity of PLTP is 2,292.63 MW (9.8% of total resources).

In general, the benefits of implementing geothermal activities for the country's economy include the provision of electricity, non-tax state revenues, empowerment of the surrounding community, to increase national energy security, reduce dependence on fossil energy and get used to using clean energy.

The calculation of non-tax state revenue from geothermal sector:

MAIN REPORT


Negara mendapatkan PNBP dari sektor panas bumi berupa setoran bagian pemerintah (bagan dapat dilihat pada sisi main report), selain itu juga terdapat tarif PNBP terhadap Izin Panas Bumi (IPB) yang telah terbit sebagai berikut:

LAPORAN UTAMA

No. Parameter Panas Bumi Migas

1. Hasil Kegiatan Uap Panas Minyak bumi, gas bumi2. Pembina Sektor Ditjen EBTKE SKK Migas, Ditjen Migas

3. Jenis Energi terbarukan Energi Fosil (tidak terbarukan)

4. Fiskal PMK 218/PMK.04/2019 PMK 217/PMK.04/2019

5. Kontrak/Izin• Joint Operation Contract• Izin Panas Bumi• Kuasa Pengusahaan Panas Bumi

• PSC Cost Recovery• PSC Cost Recovery syarat

keekonomian• PSC Gross Split

6. Kegiatan• PSPE• Eksplorasi• Eksploitasi• Pemanfaatan

• Eksplorasi• Eksploitasi

7. Status Barang Milik Perusahaan BMN

Perbedaan Industri Panas Bumi dengan Industri Energi lain

Potensi panas bumi Indonesia yang begitu besar jadi salah satu pilihan untuk ketahanan energi nasional dibandingkan dengan energi lainnya. Geothermal merupakan jenis energi terbarukan yang relatif tidak akan habis. Sumber energi ini terus-menerus aktif akibat peluruhan radioaktif mineral. Energi Geothermal ramah lingkungan yang tidak menyebabkan pencemaran baik pencemaran udara, pencemaran suara, serta tidak menghasilkan emisi karbon dan tidak menghasilkan gas, cairan, maupun material beracun lainnya.

Panas bumi (geothermal energy) jika dibandingkan dengan energi alternatif lainnya seperti tenaga surya dan angin, memiliki sifat konstan sepanjang musim. Di samping itu energi listrik yang dihasilkan dari geothermal tidak memerlukan solusi penyimpanan energi (energy storage) karena dapat dihasilkan sepanjang waktu. (Piter)


Geothermal energy, compared to other alternative energy such as solar and wind, has a constant nature throughout the seasons. In addition, electrical energy produced from geothermal does not require an energy storage solution because it can be generated all the time.

MAIN REPORT

No. Parameters Geothermal Oil and Gas

1. Resource Geothermal Crude oil and natural gas

2. Sector Leader DG of New Renewable Energy Special Task Force for Upstream Oil and Gas, DG of Oil and Gas

3. Type Renewable Energy Fossil energy

4. Policy PMK 218/PMK.04/2019 PMK 217/PMK.04/2019

5. Contract/License• Joint Operation Contract• Geothermal Permit• The power of geothermal

resource utilization

• PSC Cost Recovery• PSC Cost Recovery economic• PSC Gross Split

6. Activities

• Assignment of Preliminary Survey and Exploration

• Exploring• Exploiting• Utilization

• Exploration• Exploiting

7. Ownership Business entity State owned

Differences in the Geothermal Industry with other Energy Industries

Indonesia's huge geothermal potential is one of the options for national energy security compared to other energies. Geothermal is a type of renewable energy that is relatively inexhaustible. This energy source is constantly active due to the radioactive decay of minerals. Geothermal energy is environmentally friendly and does not cause air pollution, noise pollution, produce carbon emissions and does not produce gases, liquids, or other toxic materials.


WAWANCARA

Untung BasukiDirektur Fasilitas Kepabeanan

Untuk mengetahui bagaimana peran penting penyelenggaraan kegiatan panas bumi terhadap perekonomian Indonesia, serta sejauh mana dukungan yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengembangkan potensi dan manfaat kegiatan penyelenggaraan panas bumi, berikut penjelasan dan cuplikan wawancara tertulis dengan Untung Basuki selaku Direktur Fasilitas Kepabeanan dan Cukai.

Dukungan Bea Cukai terhadap Penyelenggaraan

Kegiatan Panas Bumi

1. Apa peran penting penyelenggaraan kegiatan panas bumi terhadap perekonomian Indonesia?

Penyelenggaraan kegiatan panas bumi termasuk dalam pilar pembangunan Indonesia 2045, yaitu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, berupa pemantapan ketahanan energi dan air serta komitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, penyelenggaraan kegiatan panas bumi juga berperan dalam meningkatkan ketahanan energi nasioanal, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, membiasakan masyarakat untuk menggunakan energi bersih, dan berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur daerah dan perekonomian di wilayah sekitar.

2. Bagaimana pertumbuhan kontribusi pendapatan sumber daya alam (SDA) melalui penyelenggaraan kegiatan panas bumi?

Pertumbuhan kontribusi pendapatan SDA melalui penyelenggaraan kegiatan panas bumi cenderung meningkat, sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini.



Pendapatan SDA dari sektor panas bumi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan mencapai puncaknya pada tahun 2018. Namun, di tahun 2019–2020 terjadi sedikit penurunan dibanding tahun 2018.

3. Apa saja bentuk dukungan Bea Cukai terhadap penyelenggaraan kegiatan panas bumi?

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.04/2019, Bea Cukai berperan dalam pemberian fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk penyelanggaraan panas bumi berupa pemanfaatan tidak langsung. Kegiatan penyelenggaraan panas bumi berupa pemanfaatan tidak langsung meliputi:

a. Penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi (PSPE)b. Eksplorasic. Eksploitasid. Pemanfaatan

4. Apa syarat untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan dan cukai bagi pengusaha kegiatan penyelenggaraan panas bumi?

Subjek penerima fasilitas, yaitu Kontraktor Kontrak Operasi Bersama (KKOB) atau badan usaha yang menjadi pemegang kuasa sumber daya panas bumi, pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang izin panas bumi, serta pelaku PSPE.

Kegiatan penyelenggaraan panas bumi berupa pemanfaatan tidak langsung yang dapat diberikan pembebasan bea masuk, meliputi penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi, eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan dengan melampirkan dokumen pendukung berupa surat permohonan, rencana impor barang (RIB), kontrak operasi bersama/izin/penugasan ditambah NPWP dan bukti kontrak pengadaan barang antara KKOB/badan usaha dengan vendor jika importasi dilakukan oleh vendor.Pembebasan bea masuk dapat diberikan dengan ketentuan barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri, barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri tetapi belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, atau barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri tetapi jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

WAWANCARA

Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan


Insentif dalam pengusahaan panas bumi di Indonesia, yaitu penggunaan insentif dan fasilitas pendanaan untuk meningkatkan project bankability, antara lain tax allowance (PMK 96/2020) berupa pengurangan PPh neto 30% dari nilai investasi selama enam tahun, penyusutan dan amortisasi dipercepat, pengenaan PPh deviden 10% dan kompensasi kerugian 5-10 tahun. Tax holiday (PMK 130/2020) berupa pembebasan pajak penghasilan (100%) selama 5-20 tahun dan tergantung jumlah investasi (minimal Rp500 miliar). Pembebasan PBB (PMK 172/2016), yaitu pembebasan PBB atas tubuh bumi selama tahap eksplorasi (5-7 tahun).

5. Bagaimana alur pengajuan untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan dan cukai bagi pengusaha kegiatan penyelenggaraan panas bumi?

• Badan usaha yang ingin mengajukan fasilitas kepada Bea Cukai terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi terhadap rencana impor barang dan masterlist dari instansi pembina sektor, yaitu Direktorat Panas Bumi, Ditjen EBTKE.

• Sejak Maret 2020, permohonan fasilitas pembebasan bea masuk ini dilakukan terintegrasi melalui LNSW.

• Permohonan disampaikan secara online melalui SSm LNSW, yaitu melalu sistem yang telah terintegrasi antara Bea Cukai-LNSW-Ditjen EBTKE.

• Dengan adanya sistem yang telah terintegrasi, pengguna jasa dapat menyampaikan permohonan secara online.

6. Apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menarik minat para investor terhadap penyelenggaraan kegiatan panas bumi?

• Memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor (PDRI) atas importasi barang untuk kegiatan panas bumi.

• Dari sisi perpajakan, tidak dipungut PPN impor, Pph pasal 22, tax holiday, dan tax allowance. • Pemerintah menyediakan dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP) yang

digunakan untuk pembiayaan eksplorasi, eksploitasi, dan proyek PLTP. Dana tersebut dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur yang disalurkan melalui pinjaman, penyertaan modal, dan penyediaan data dengan skema governmenet drilling dan SOE drilling.

WAWANCARA


WAWANCARA

Insentif lainnya berupa fasilitas bea masuk (PMK 218/2019), yaitu pembebasan BM/PDRI untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi pemanfaatan tidak langsung, yaitu PSPE, eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan. Selanjutnya, sesuai PMK 80/2022, dukungan eksplorasi panas bumi dengan penurunan risiko eksplorasi panas bumi pada suatu wilayah sebelum ditawarkan kepada badan usaha, sehingga diharapkan dapat meningkatkan competitiveness harga listrik PLTP.

7. Inovasi apa yang telah diberikan Bea Cukai dalam percepatan layanan penerbitan izin fasilitas? Bea Cukai mengintegrasikan sistem dalam proses pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor, yaitu antara sistem Dit. Panas Bumi, Ditjen EBTKE dengan SOFast Bea Cukai melalui Sistem LNSW. Sebelum adanya pengintegrasian sistem ini, permohonan pemberian fasilitas terlebih dahulu melalui beberapa tahap dengan mengajukan RIB ke Dit. Panas Bumi Ditjen EBTKE, untuk selanjutnya secara manual RIB yang telah terbit dibawa ke Bea Cukai untuk proses penerbitan SKMK fasilitasnya.

Kini, pengajuan permohonan pemberian fasilitas dapat mempercepat janji layanan dari semula lima hari kerja, menjadi hanya lima jam kerja saja, dalam hal dokumen permohonan telah dinyatakan lengkap dan sesuai.

8. Apa saja bentuk kerja sama Bea Cukai dengan instansi lain terhadap penyelenggaraan kegiatan panas bumi?

Selain melakukan integrasi sistem permohonan pemberian fasilitas untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi, Bea Cukai juga berkoordinasi dengan instansi lainnya, seperti Ditjen EBTKE dan LNSW dalam hal penetapan kebijakan yang mengatur pemberian fasilitas bea masuk dan PDRI dalam kegiatan penyelenggaraan panas bumi.

9. Apa harapan Bea Cukai terhadap pengusahaan panas bumi sebagai energi baru terbarukan (EBT)?Dengan adanya pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/PDRI, diharapkan dapat mendorong minat investor di bidang panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung dan mendorong penggunaan energi bersih untuk mencapai target bauran energi baru terbarukan yang ditetapkan pemerintah. Mengingat potensi panas bumi di Indonesia yang cukup besar, maka dengan berkembangnya industri panas bumi diharapkan dapat meningkatkan ketahanan energi nasional.


INFOGRAFIS

Peran Bea Cukaidalam Penyelenggaraan Kegiatan Panas Bumi

Pengajuan Permohonan Fasilitas

Bea dan Cukai berperan dalam pemberian fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.04/2019

Kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang dapat diberikan pembebasan bea masuk berupa pemanfaatan tidak langsung, meliputi:

Lingkup Kegiatan

Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE)EksplorasiEksploitasiPemanfaatan

Subjek

Importasi

KKOB (Kontraktor Kontrak Operasi Bersama)Badan Usaha (Pemegang Izin/pelaku PSPE)

KKOBBadan UsahaVendor

Portal INSW

Portal DJBC

Manual

SingleSubmission

Otomasi + Hardcopy

Hardcopy

Diproses dalam:5 Jam Kerja (Online) atau 3 Hari Kerja (Manual)

Surat Permohonan

Rencana Impor Barang (RIB)

Kontrak Operasi Bersama/Izin/Penugasan + NPWP

Bukti kontrak pengadaan barang antara KKOB/Badan Usaha dengan Vendor (jika importasi via Vendor)

Spesimen tanda tangan pejabat perusahaan

��

� � � � � �

Surat Pengembalian(Ketidaksesuaian dokumen

atau data)

KeputusanMenteri Keuangan(Data sesuai dan alasan

pemberian fasilitas terpenuhi)

Atau

Surat Penolakan(Alasan pemberian fasilitas

tidak terpenuhi)

No Yes



EVENT

Palembang, 08-06-2022 – Pemerintah dalam hal ini Bea Cukai memiliki peran penting dalam mendukung kepentingan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum. “Kepentingan Umum yang dimaksud merupakan kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat yang tidak mengutamakan kepentingan di bidang keuangan,” ujar Sad Wibowo Erijanto, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sumatra Bagian Timur (Sumbagtim). Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Palembang akan membangun proyek instalasi pengolahan limbah masyarakat Kota Palembang yang juga merupakan hibah dari Pemerintah Australia melalui Palembang City Sewerage Project (PCSP). Proyek ini bertujuan agar pengolahan limbah di Kota Palembang menjadi tersistem sehingga membuat lingkungan makin baik. Sad mengungkapkan bahwa Kanwil Bea Cukai (Sumbagtim) turut mendukung proyek pelaksanaan pekerjaan Palembang City Sewerage Project Package A2-Construction of a Domestic Wastewater Treatment Plant and Pump Station A2 yaitu instalasi pengolahan air limbah dan

Dukung Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Kota Palembang, Bea Cukai Berikan Pembebasan Bea Masuk


EVENT

rumah pompa. Dukungan tersebut berupa pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas impor barang yang ditujukan untuk kepentingan umum. “Fasilitas pembebasan tersebut diberikan atas importasi barang berupa sistem pengolahan limbah cair yang akan digunakan oleh Pemerintah Kota Palembang untuk instalasi pengolahan air limbah dan rumah pompa yang terdiri dari lima belas set jenis barang dengan total nilai barang senilai Rp21.219.908.612,00,” jelasnya. Melalui pemberian fasilitas impor ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada Dinas PUPR Kota Palembang dalam proses arus barang sehingga dalam waktu dekat dapat memberikan dampak positif di antaranya pengurangan konsentrasi kadar limbah cair pada Sungai Musi dan produksi air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Palembang.


FEATURE

Pemusnahan Barang Hasil Penindakan dengan Metode Co-ProcessingMenjaga kelestarian lingkungan kini menjadi pekerjaan rumah seluruh umat manusia agar alam tempat tinggal kita tetap lestari. Upaya penyelamatan alam pun dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya ialah dengan memberi perhatian dan penanganan khusus dalam hal pengolahan limbah.

Kesadaran ini pun telah tumbuh di Bea Cukai. Sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengawasi penerapan aturan kepabeanan dan cukai di tengah masyarakat, Bea Cukai kerap melaksanakan kegiatan pemusnahan sebagai tindak lanjut atas pengamanan barang hasil penindakan. Umumnya, barang-barang tersebut dimusnahkan dengan cara dipotong, digilas dengan alat berat, atau dibakar. Namun, saat ini untuk menghindari kerusakan lingkungan dari memusnahkan barang-barang tersebut, beberapa kantor Bea Cukai telah mencoba melakukan pemusnahan dengan metode co-processing.

Penerapan metode baru ini salah satunya dilakukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Banten, pada 7 Desember 2021 di lapangan Pelabuhan Merak Mas, Cilegon, Banten. Pemusnahan barang hasil penindakan dengan cara co-processing tersebut merupakan kerja sama antara Kanwil Bea Cukai Banten dengan PT Solusi Bangun Indonesia (Holcim Indonesia).

Menurut Kepala Kanwil Bea Cukai Banten, Rahmat Subagio, metode co-processing adalah sebuah mode pemusnahan dengan menggunakan tanur semen bersuhu tinggi (1.500-1.800 derajat celcius secara stabil), sehingga dapat menghancurkan barang tanpa menyisakan residu dan tidak berdampak pada kerusakan lingkungan atau ramah lingkungan, sehingga mendukung program Go Green.

“Mengapa kita memilih dengan cara co-processing karena untuk memusnahkan rokok sebanyak 13.363.929 batang yang telah mendapat persetujuan untuk dimusnahkan, metode ini tidak menyisakan residu, tidak berkontribusi pada kerusakan lingkungan, dan mendukung program Go Green. Selain itu, kami juga menjaga kenyamanan warga sekitar lokasi pemusnahan, mengingat pemusnahan yang dilakukan secara mandiri sering kali menimbulkan dampak berupa asap yang dapat mengganggu lingkungan sekitar,” ungkapnya.

Selain memusnahkan rokok, saat itu, Kanwil Bea Cukai Banten bekerja sama dengan Bea Cukai Tangerang dan Bea Cukai Merak juga memusnahkan barang tegahan lainnya, yaitu 88 botol hasil pengolahan tembakau lainnya berupa vape, 20 buah cerutu, dan 1.932 botol minuman mengandung etil alkohol. Turut dimusnahkan pula barang rampasan negara dan telah berkekuatan hukum tetap yang dikelola oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, berupa 294.940 batang rokok ilegal, 2 unit smartphone, sebuah buku rekening, serta dua buah buku catatan. “Meskipun barang yang dimusnahkan jumlahnya sangat banyak, proses pemusnahan dengan metode co-processing ini sangat mudah, efektif, dan efisien. Bisa dilakukan oleh kantor pelayanan Bea Cukai mana pun juga,” ujar Rahmat.

Rahmat Subagio Kepala Kanwil Bea Cukai Banten


FEATURE

Adapun tahapan dalam melakukan pemusahan dengan cara co-processing diawali dengan kantor Bea Cukai menjalin kerja sama dengan perusahaan yang membuka jasa co-processing. Keduanya akan mendiskusikan teknis pemusnahan, lokasi pemusnahan, jenis dan jumlah yang dimusnahankan, serta biaya dan pengamanan. Apabila sudah ada kesepakatan di antara kedua pihak, maka barang yang dimusnahkan harus dibawa ke lokasi pemusnahan dengan

menggunakan kendaraan dari perusahaan pemusnahan berupa wing box.

Wing box kemudian disegel dan dikawal oleh petugas Bea Cukai. Untuk proses pelepasan penyegelan dihadiri kedua pihak dan juga dilakukan penandatanganan berita pemusnahan. Selama pemusnahan barang, petugas tetap melakukan pengawalan dari proses pencacahan sampai barang yang dimusnahkan masuk ke lokasi pembakaran.

Hal ini disampaikan oleh Sales and Marketing, AFR Division PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, Wahyu Jayadinata. Menurutnya, metode co-processing merupakan metode pengelolaan limbah ramah lingkungan yang diterapkan melalui penggunaan limbah sebagai bahan baku, sumber energi, atau bahan bakar pengganti batu bara dalam proses produksi semen.

Adapun untuk jenis barang yang dapat dimusnahkan melalui metode co-processing menurutnya, berbagai jenis limbah dengan persyaratan yang ketat guna memastikan stabilitas proses produksi dan kualitas semen yang dihasilkan. Limbah yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif juga harus memiliki karakteristik yang sestabil mungkin (dalam hal nilai kalori, kadar air, dan sebagainya).

Ada berbagai macam limbah yang dapat diolah dengan metode co-processing, mulai dari limbah padat industri, limbah cair, gas, hingga sampah perkotaan yang telah melalui proses


FEATURE

penyortiran. Limbah padat industri yang paling umum adalah bahan yang tidak dapat didaur ulang seperti kertas yang terkontaminasi, plastik, tekstil, bahan kemasan, dan lainnya. Limbah cair meliputi solvent, cairan terkontaminasi, paint sludge, oil sludge, dan waste water treatment sludge. Limbah gas berupa gas freon CFC (R-11, R-12, Halon). Metode ini juga memungkinkan dilaksanakannya pemusnahan produk-produk di luar spesifikasi atau produk kadaluarsa dan limbah pertanian/biomasa.

“Metode pemusnahan secara co-processing mulai diterapkan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk atau sebelumnya bernama PT Holcim Indonesia Tbk sejak tahun 1994. Pada saat itu, teknologi co-processing diterapkan dalam pemanfaatan limbah cair, yang memiliki nilai kalori. Adapun keunggulan dari metode ini, antara lain dapat menghancurkan sepenuhnya material limbah melalui pembakaran di tanur semen dengan suhu mencapai 1.200-1.400oC dan residence time yang tinggi, mencegah timbulnya dioksin furan, tidak meninggalkan residu, mengurangi emisi gas

rumah kaca, dan melestarikan bahan bakar fosil yang tak terbarukan,” jelas Wahyu.

Ia melanjutkan limbah umumnya tidak dapat langsung digunakan sebagai AFR (alternative fuel & raw material), tetapi harus melalui proses persiapan. Langkah ini menghasilkan produk yang stabil sesuai dengan spesifikasi teknis produksi semen dan menjamin terpenuhinya standar lingkungan. Pra-pemrosesan dapat mencakup pencacahan, pencampuran, pengeringan, atau penyortiran.

“Tantangan dalam proses pemusnahan dengan metode co-processing, di antaranya memastikan kesesuaian setiap limbah yang diproses dengan izin dan regulasi yang berlaku. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga standar keamanan dan kepatuhan (safety & compliance) yang tinggi agar limbah dapat dimusnahkan dengan aman dan ramah lingkungan sesuai dengan kriteria dan proses di pabrik semen, sehingga kualitas produk semen yang dihasilkan tetap terjaga. Selain itu, investasi teknologi, gangguan proses

FEATURE


operasional, serta proses pengiriman limbah yang perlu menyesuaikan dengan operasi kian menjadi tantangan sekaligus kendala yang dihadapi dalam menyediakan layanan dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan,” paparnya.

Dengan proses dan tantangan yang ketat ini, maka untuk biaya pemusnahan barang yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan limbah melalui metode co-processing sangat tergantung dari sifat, bentuk fisik, komposisi, dan karakteristik material limbah yang akan dimusnahkan. Namun demikian, dengan biaya yang dikeluarkan, menurutnya selama ini sudah sesuai dengan investasi teknologi yang digunakan dengan standar keamanan yang dipersyaratkan.

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) telah menjalin kerja sama dengan Bea Cukai untuk melakukan kegiatan pemusnahan dengan metode co-processing sejak tahun 2009. Selain dengan kantor-kantor Bea Cukai di wilayah Banten, Bogor, dan Cikarang, SBI juga bekerja sama dengan Bea Cukai Tanjung Priok dan Bea Cukai Balikpapan. "Sehingga untuk proses pemusnahan barang hasil tegahan hanya bisa dilakukan di lokasi PT SBI dengan teknologi dan keahlian yang kami miliki dan dengan memanfaatkan fasilitas pre-processing dan co-processing di pabrik semen. Metode co-processing yang kami terapkan menjadi solusi andal untuk pengelolaan limbah yang penuh tanggung jawab dan ramah lingkungan tanpa menyisakan residu yang berbahaya bagi lingkungan," jelas Wahyu.

Sementara itu, pihak Kanwil Bea Cukai Banten yang baru pertama kali melakukan pemusnahan barang melalui metode co-processing berharap ke depannya akan semakin sering menggunakan metode co-processing dalam pemusnahan barang hasil penindakan. “Kami akan terus berkomitmen untuk melakukan pemusnahan dengan metode co-processing untuk proses pemusnahan karena sangat memiliki banyak manfat, baik untuk efisiensi waktu, tenaga, maupun biaya, dan diharapkan dapat menjadi benchmark bagi kantor Bea Cukai lainnya dalam rangka mendukung program Go Green,” tandas Rahmat Subagio. (Supriyadi)

FEATURE

Proses pengelolaan limbah melalui metode co-processing


RAGAM

Oleh : Mustaka Bisri

Jejakan langkahmu tuk menggapai rizki

Ulurkan tanganmu tuk berbagi dan silaturrahmi Melihat rizki jangan hanya sebatas materi Akan Indah… tentunya menenangkan hati

Tanpa ada rasa iri maupun dengki

Berbagi tak harus menunggu merasa lebih Apapun bisa dibagi dan juga engkau kasih Rasa bahagia tentu akan engkau peroleh

Oleh karena itu jangan cuma berdalih Kuatkanlah niat dan tekad tuk welas asih

Agar yang di sana tak selalu sedih Hadirkan senyumnya sebagai penghapus perih



TRAVELNOTES

Kopi merupakan minuman hasil seduhan dari biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Umumnya, kopi dinikmati pada pagi hari hari sebelum memulai aktivitas atau sore hari setelah menyelesaikan pekerjaan. Bagi sebagian orang, kopi merupakan kebutuhan hidup. Namun, seiring berjalannya waktu, kopi beralih menjadi gaya hidup.

Untuk memenuhi gaya hidup masyarakat dalam meminum kopi, banyak bermunculan kedai-kedai kopi kekinian yang menjual kopi aneka rasa. Salah satu kedai kopi kekinian yang dapat ditemui di wilayah Glodok, Jakarta Barat, ialah Kopi Es Tak Kie. Meskipun dikemas dalam kemasan modern, Kopi Es Tak Kie tetap mempertahankan cita rasa orisinal.

Kedai Kopi Es Tak Kie didirikan pertama kali oleh seorang perantau asal Cina bernama Liong Kwie Tjong pada tahun 1927. Nama Tak Kie sendiri berasal dari bahasa mandarin

Kedai Kopi Es Tak Kie Kenikmatan Abadi



TRAVELNOTES

“Tak” yang artinya orang yang bijaksana, sederhana, dan tidak macam-macam. Sementara kata “Kie” bermakna mudah diingat orang. Nama ini tidak berubah sejak pertama kali didirikan. Maksud dari semua itu adalah bahwa pendiri kedai kopi ini ingin mengajarkan untuk selalu tampil sederhana dan kerja keras kepada para penerusnya.

Generasi kedua Kopi Es Tak Kie, Liong Tjoen, meneruskan usaha ini dan mulai menetap di kedai kecil yang berada di gang Gloria hingga sekarang. Sampai saat ini, Kopi Es Tak Kie sudah memasuki generasi ketiga yang dikelola oleh putra Liong Tjoen, Ayauw. Untuk mempromosikan dagangan dan menjaga eksistensi Kopi Es Tak Kie, Ayauw memasarkan produknya melalui berbagai media sosial. Meski begitu, Ayauw sepakat untuk mempertahankan ciri khas klasik Kopi Es Tak Kie.

Menurut pengakuan Ayauw, kedai Kopi Es Tak Kie merupakan tempat favorit kawula muda pada tahun 1970-an hingga tahun 1990-an. Lokasi kedai cukup strategis karena dekat bioskop Gloria, itulah mengapa banyak anak muda yang datang ke kedai. Kini, bioskop Gloria sudah tidak beroperasi lagi karena adanya kebakaran. Namun, nama bioskop tersebut diabadikan menjadi nama gang tempat kedai Kopi Es Tak Kie berdiri, yakni gang Gloria. “Depan (kedai kopi) dulunya bioskop Gloria. Disebutnya gang Gloria. Habis nonton (film) ke sini,” imbuh Ayauw.

Walau hampir seabad berdiri, kedai Kopi Es Tak Kie masih bisa mempertahankan eksistensinya. Terbukti menginjak tahun ke 95, kedai ini masih diminati banyak pengunjung. Kedai Kopi Es Tak Kie memiliki menu orisinal kopi hitam dan kopi susu yang bisa disajikan dengan atau tanpa es batu. Untuk variasi menu, Ayauw menambahkan berbagai kudapan seperti pangsit kuah, pangsit goreng, olahan bakmi, dan nasi campur.

Awal Berdiri

Kopi Tak Kie Generasi kedua



TRAVELNOTES

Di tengah gempuran modernisasi, kedai Kopi Es Tak Kie masih mampu mempertahankan eksistensi. Olahan kopi orisinal dibalut kemasan kekinian menarik para pecinta kopi berdatangan. Bukan hanya pecinta kopi, penikmat Kopi Es Tak Kie juga berkunjung untuk menikmati suasana klasik kedai. Tertarik berkunjung ke kedai Kopi Es Tak Kie? Pastikan datang di waktu yang tepat, ya. Sedikit berbeda dengan kedai kopi kebanyakan yang buka hingga larut malam, kedai Kopi Es Tak Kie buka pada pukul 06.30-14.00 WIB. Alasannya, agar pemilik dan pegawai kedai dapat beristirahat pada malam hari itulah sebabnya kedai hanya buka hingga siang.

Sumber foto: http://www.kopiestakkie.com


SOSOK

Pengalaman dan Pengabdian di Sisi Barat dan Timur Indonesia

Sosok kali ini ialah Septia Atma, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Maluku, Papua, dan Papua Bagian Barat (MPP) yang purna tugas pada tahun 2014. Pria kelahiran Solok, Sumatera Barat, pada 23 September 1954 ini telah mengabdi sebagai pegawai Bea Cukai selama 40 tahun. Walaupun sudah purnatugas, tetapi pengalaman dan pengetahuannya terkait pengawasan kepabeanan dan cukai dapat dijadikan pelajaran.

Septia mengawali karier di Bea Cukai pada tahun 1974, kemudian ditempatkan di Bagian Perlengkapan dan Bangunan, Sekretariat Bea Cukai. Beberapa saat di Sekretariat Bea Cukai, ia mengikuti pendidikan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea Cukai atau Puspla Angkatan VI tahun 1978. Selesai pendidikan, ia ditempatkan di Kantor Inspeksi Bea Cukai Pekanbaru.

“Penempatan pertama saya setelah selesai pendidikan adalah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, wilayah yang cukup rawan jalur keluar dan masuknya barang secara ilegal. Di sinilah setelah enam bulan bertugas saya mendapat prestasi cukup luar biasa karena berhasil menggagalkan penyelundupan berupa barang elektronik, tekstil, emas batangan yang ditempatkan di landing gear, APU Compartments dan noise atau hidung pesawat,” ungkap Septia mengawali cerita pengalaman tugasnya di Bea Cukai.

Pada tahun 1980, setelah dua tahun di Kota Pekanbaru, Septia ditempattugaskan sebagai Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Inspeksi Bea Cukai Sambu Belakang Padang. Di sini, Septia banyak menangani kasus terkait penyelundupan barang-barang ilegal. Salah satunya terkait penyelundupan kayu ramin yang diselundupkan dengan modus ditutupi kayu bakau. Kayu ramin merupakan salah satu spesies yang dilindungi, itulah mengapa kegiatan ekspor atau impor kayu ramin memerlukan izin khusus, tidak bisa asal diperjualbelikan.


SOSOK

Septia dikenal karena kegigihannya dalam melakukan penegahan barang-barang ilegal di sekitar Kepulauan Riau. Maka tidak heran kalau dirinya pun akhirnya terpincut oleh gadis cantik asal Pulau Sambu, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang kini menjadi pendamping hidupnya. Ia menuturkan bahwa salah satu pengalaman menegangkan saat melakukan penegahan yang pernah dialaminya yaitu ketika bertugas di wilayah Kota Tanjung Balai Karimun (TBK).

“Tanjung Balai Karimun merupakan wilayah yang rawan penyelundupan karena berada di jalur perdagangan padat Selat Malaka. Saat itu hampir setiap kali kita turun patroli laut pasti pulang bawa hasil tegahan, bisa kayu, ballpress, sembako, bawang putih, rotan, bahan peledak, BBM (Bahan Bakar Minyak), sampai timah. Apa lagi berantem pukul-pukulan dan teror adu mental itu sudah menjadi bagian dari pekerjaan saya waktu itu, tetapi Alhamdulillah, Allah selalu memberikan saya perlindungan sehingga semua permasalahan yang saya hadapi dapat diselesaikan dengan baik,” jelasnya.

Pada tahun 1982, Septia dipindahtugaskan ke Kantor Inspeksi Bea Cukai Polonia, Medan sebagai Kepala Subseksi Operasi. Di Polonia, Septia bersama tim pengawasan berhasil menegah dan menangkap tiga orang pelaku penyelundupan heroin sebanyak 15 kg. Kasus ini diproses oleh bidang pengawasan dan bekerja sama dengan Polda Sumatera Utara hingga mendapat keputusan hukuman mati untuk para tersangka dan telah dieksekusi. Septia hanya bertugas selama satu tahun di Bea Cukai Polonia, pada tahun 1983, ia dipindahtugaskan ke Kantor Bea Cukai Tanjung Priok 1 sebagai Kepala Subseksi Operasi.

“Walaupun saya bertugas di Tanjung Priok, namun saya mendapat tugas dari Dirjen (Direktur Jenderal) dan Direktur P2 (Penindakan dan Penyidikan) sebagi ketua tim untuk pencari data dan bukti-bukti penyelundupan CPO (crude palm oil) ke Malaysia dan Singapura. Penyelundupan ini berdalih seolah-olah CPO dari Pulau Sumatra akan dikirim ke Pulau Jawa dan akan diolah menjadi minyak goreng. Namun, kenyataannya CPO tersebut justru dibongkar di Malaysia dan Singapura. Untuk mendapatkan bukti tersebut, ia dan tim mencari dokumen ke negara tetangga yang didukung oleh pihak Bea Cukai setempat untuk dilakukan pemeriksaan kebenaranya,” terang Septia.



SOSOK

Pengalaman menegangkan lainnya adalah saat Septia menjabat sebagai Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Kanwil Bea Cukai Jakarta. Ia dan tim melakukan pengintaian selama berbulan-bulan agar bisa melakukan penegahan terhadap pita cukai palsu di wilayah Jakarta. ”Layaknya sebuah film, kami menyewa rumah di depan gudang mereka dan mengintai segala gerak-gerik mereka hingga beberapa bulan, yang akhirnya pemilik asli pita cukai palsu dengan nilai yang cukup besar itu dapat kami tegah,” imbuhnya.

Septia juga menyampaikan satu hal yang tak kalah menariknya adalah saat bertugas menjadi Kepala Kanwil Bea Cukai MPP. Sebagai wilayah paling timur di Indonesia, tentunya banyak hal yang harus dikerjakan dan ditata sedemikian baik agar semuanya dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan. ”Sebagai kanwil baru tentunya target penerimaan juga tidak terlalu besar, sekitar 500 miliar rupiah, tetapi dengan kegigihan kami di Kanwil Bea Cukai MPP, target tersebut terpenuhi dengan baik bahkan melebih target hingga mencapai 1,4 triliun rupiah. Bahkan hingga akhir tugas saya di sana, beban target untuk Kanwil Bea Cukai MPP sudah mencapai 20-an triliun rupiah,” ungkapnya dengan bangga.

Bagi kebanyakan orang, memasuki masa purna tugas adalah masa untuk melepaskan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki. Namun tidak dengan Septia, mendekati masa pensiun, dirinya sudah mempersiapkan segala bentuk kegiatan yang akan mengisi waktu luang pensiunnya. Dirinya ingin mewujudkan banyak mimpi orang-orang khususnya umat beragama Islam untuk dapat menjalankan ibadah umrah maupun ibadah haji. Untuk itu, ia bersama istri tercintanya mendirikan biro travel untuk umrah dan haji yang berlokasi di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.


SOSOK

“Alhamdulillah, apa yang saya cita-citakan untuk bisa membantu umat muslim menjalankan ibadahnya dapat terwujud, di sini kami bukan hanya menyelenggarakan kegiatan ibadah umrah tetapi juga mengurus segala keperluan jamaah untuk umrah sekaligus mendampingi dan membimbing kegiatan umrah tersebut,” terangnya.

Sebagai pendamping umrah, Septia pun mengaku tidak sungkan membantu jamaah membawakan koper hingga mendorong kursi roda jika ada jamaah yang sakit. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan risiko dari pekerjaan. Kalau sebelumnya dirinya banyak dilayani sebagai pejabat, kini dirinya melayani jamaah umrah sebagai bentuk pengabdiannya kepada umat muslim. Bentuk pengabdian ini ia wujudkan juga dengan mendirikan pondok tahfiz Al-Qur’an yang ditujukan bagi anak-anak yang ingin belajar menghafalkan Al-Qur’an, yang berlokasi di Kabupaten Bekasi.

“Nikmat sekali mengabdi untuk umat, banyak hal tak terduga telah kami rasakan dan itu sudah menjadi kehendak Allah Swt. Saat ini pintu untuk umrah dan haji telah dibuka kembali, dan seiring dengan itu banyak dari jamaah yang juga ingin menyumbangkan sebagian hartanya untuk kemajuan pondok tahfiz kami. Semoga apa yang telah kami jalani selama ini menjadi ladang amal baik untuk bekal kami nanti,” tandasnya. (Supriyadi)


RUANG KESEHATAN

Gigi Palsu

Gigi Palsu

Gigi palsu atau gigi tiruan merupakan suatu alat yang dibuat untuk menggantikan fungsi dari gigi asli. Berikut ini adalah beberapa fungsinya:

1. Fungsi mengunyah. Gigi palsu dapat mengembalikan fungsi mengunyah terutama pada gigi belakang, sehingga pasien dapat kembali menikmati makanan dengan nyaman.

2. Fungsi estetik. Terutama pada gigi depan, pada gigi yang hilang atau rusak karena karies, bisa juga karena warna gigi asli yang tidak sesuai.

3. Fungsi bicara. Kehilangan gigi dapat memengaruhi bicara, pengucapan beberapa huruf menjadi kurang sempurna. Gigi palsu dapat mengembalikan fungsi bicara.

4. Mempertahankan ruang yang kosong. Gigi yang hilang menyebabkan adanya ruang kosong pada rahang, gigi asli di sebelahnya bisa bergeser ke samping, dan gigi di atas ataupun di bawahnya bisa naik atau turun ke arah yang kosong. Lama kelamaan dapat membuat susunan gigi menjadi tidak baik.

5. Mengembalikan rasa percaya diri. Kadang gigi yang hilang atau rusak dapat membuat

orang tidak percaya diri untuk bicara di depan banyak orang, gigi palsu dapat merubah bentuk gigi yang rusak dan menggantikan gigi yang hilang.

Gigi palsu digunakan pada semua golongan usia. Dari usia anak sampai lansia. Pada anak lebih banyak digunakan untuk mempertahankan ruang pada gigi susu yang lepas sebelum waktunya, juga dapat mengembalikan fungsi mengunyah. Pada usia remaja banyak gigi palsu digunakan untuk gigi depan yang patah atau rusak dikarenakan jatuh atau karies. Pada lansia paling banyak digunakan untuk mengembalikan fungsi mengunyah dan estetik.

Jenis gigi palsu:

Gigi palsu lepasan, yaitu gigi palsu yang dapat dilepas dan dibersihkan di luar mulut. Terdiri dari,• gigi palsu lepasan sebagian untuk yang

kehilangan beberapa gigi saja • gigi palsu penuh untuk yang kehilangan

seluruh gigi dalam mulut

drg. Etty M. HustiowatiPoliklinik Kantor Pusat DJBC


RUANG KESEHATAN

Gigi palsu permanen, yaitu gigi palsu yang dibuat menempel permanen dalam rongga mulut. Ada yang dibuat menempel pada gigi sebelahnya, ada juga yang dipasang dengan semacam skrup kedalam tulang rahang.• Crown atau mahkota, dipasang hanya pada

satu gigi• Bridge semacam crown yang dipasang pada

beberapa gigi• Implant, gigi tiruan akan dipasang di skrup

implan yang sudah ditanamkan di dalam tulang rahang, melalui prosedur operasi. Implan bisa digunakan untuk mengganti satu gigi atau semua gigi yang hilang.

Semua jenis gigi palsu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan jenis gigi palsu bisa dilakukan sesuai dengan kondisi penggunanya. Dokter gigi akan memberi pilihan gigi palsu yang cocok untuk kasus pasien tersebut.

Waktu untuk pembuatan gigi palsu ditentukan oleh jenis gigi palsunya, bisa beberapa hari sampai beberapa bulan. Paling cepat adalah pembuatan gigi palsu lepasan sebagian dibutuhkan waktu beberapa hari saja, waktu yang lama dibutuhkan untuk pemasangan gigi palsu dengan implant.

Proses pembuatan dan pemasangan gigi palsu

1. Dokter gigi akan memeriksa gigi dan mulut secara menyeluruh.

2. Dibutuhkan foto rontgen untuk melihat posisi gigi dan tulang secara lebih detail.

3. Ditentukan jenis gigi palsu yang akan dibuat 4. Persiapan pembuatan gigi palsu,

• Untuk gigi palsu lepasan bila masih ada sisa akar dilakukan pencabutan terlebih dahulu

• Untuk crown & bridge dilakuan pengeboran pada gigi yang dipersiapkan sebagai pegangan gigi palsu

• Implant pemasangan skrup atau impant pada tulang rahang melalui oprasi kecil

5. Mencetak gigi atau rahang yang sudah dipersiapkan untuk pemasangan gigi palsu.

6. Pembuatan gigi palsu di laboratorium menggunakan cetakan gigi yang telah dibuat.

7. Pemasangan gigi palsu oleh dokter gigi.

Setelah pemasangan gigi palsu kebersihan mulut dan gigi harus tetap terjaga. Rutin merawat dan membersihan gigi dan mulut setiap hari.

Untuk gigi tiruan lepasan pembersihan dan perawatannya sebagai berikut:

1. Rajin menyikat gigi palsu. Gigi palsu biasanya digunakan seharian di dalam mulut, menjadi tempat menempelnya sisa makanan dan bakteri. Untuk menghindari masalah gigi dan mulut akibat gigi palsu yang kotor, gigi palsu harus disikat setiap hari. Berbeda dengan menyikat gigi asli gigi palsu dilepas dulu lalu disikat menggunakan sikat gigi yang berbahan lembut dan non-abrasif agar tekstur gigi palsu tetap terjaga

2. Rendam gigi palsu setiap malam. Pastikan gigi palsu dilepas saat akan tidur lalu rendam dalam segelas air atau cairan khusus. Merawat gigi palsu dengan cara ini dijamin akan menjaga bentuknya agar tidak berubah. Gigi palsu harus selalu ada di area yang basah dan lembap, seperti organ mulut agar tidak memengaruhi bentuk aslinya. Pemakaian gigi palsu saat tidur kurang baik bagi kesehatan mulut, dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan virus di dalam mulut. Jangan gunakan air panas atau hangat saat merendam gigi palsu, karena dapat merusak bentuk gigi palsu.

3. Rutin memeriksaan gigi dan mulut ke dokter gigi. Bila ada kelainan atau kerusakan pada gigi dan gigi palsu bisa lekas diketahui dan diperbaiki pemeliharaan dan membersihkan gigi palsu permanen. Gigi palsu ini tidak bisa dilepas dan dipasang sendiri. Prosedur perawatannya berbeda dengan gigi palsu lepasan.

Perawatan gigi palsu permanen tidak berbeda jauh dengan perawatan gigi asli.

1. Sikat gigi 2 kali sehari menggunakan sikat gigi, lalu gunakan dental floss untuk membersihkan kotoran di sela sela gigi.

2. Kurangi konsumsi makanan tertentu. Beberapa jenis makanan seperti yang bertekstur keras atau terlalu berserat yang bisa merusak gigi palsu permanen.

3. Rutin periksa ke dokter gigi. Selalu jadwal rutin kunjungan ke dokter juga untuk memastikan kondisi serta fungsi gigi palsu permanen Anda.


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.04/2022 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Penetapan Keasalan Barang yang Akan Diimpor Sebelum Penyerahan

Pemberitahuan Pabean

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 240), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6140);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); dan

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745)..

Dasar Hukum

PERATURAN


Latar Belakang dan Gambaran Umum

Pokok Pengaturan

PERATURAN

Konsekuensi Publik atas Penerbitan PMK

Pengesahan WTO Trade Facilitation Agreement melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 yang dalam implementasinya memerlukan pengaturan lebih lanjut terkait salah satunya, yaitu Advance Ruling on Origin.

1. Penjelasan terkait tata cara pengajuan permohonan penetapan keasalan barang sebelum impor (Advance Ruling on Origin) termasuk persyaratan pengajuan dan dokumen pendukung.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas permohonan Penetapan Keasalan Barang Sebelum Impor.

3. Keputusan atas permohonan Penetapan Keasalan Barang Sebelum Impor (PKBSI) yaitu berupa penolakan atau penerbitan PKBSI.

4. Tindak lanjut atas keputusan PKBSI yaitu berupa perubahan atau pencabutan PKBSI.

Peraturan Menteri Keuangan ini memberikan landasan hukum dan pedoman terkait tata cara pengajuan permohonan dan penetapan keasalan barang sebelum impor



GALERI FOTO



Waterfall Photography,Bagi saya memotret air terjun memiliki tantangan tersendiri, dikarenakan kebanyakan akses menuju lokasi rata-rata harus melewati jalur yang cukup menguras tenaga, selain itu dalam fotografi air terjun disarankan untuk mengambil foto pada kondisi cahaya yang belum terlalu cerah untuk menghindari highlight yang terlalu kontras yaitu pada pagi hari ataupun sore hari, kemudian dalam memotret air terjun kita harus lebih berhati-hati untuk menjaga kamera dan lensa kita agar tidak terkena cipratan air yang akan menyulitkan kita dalam proses pengolahan

gambar kemudian.

Fikri Abdul Halim

Pegawai KPPBC TMP A Pasuruan

GALERI FOTO

ISO

50

|

F 9

|

SS 1

/0.6

s

Air Dlundung - Mojokerto



GALERI FOTOGALERI FOTO

ISO

50|

F

9 |

SS

1/3

.2 s

Air Terjun Jumong - Kabupaten Mojokerto



ISO

50

| F

9 |

SS

1/0.

6 s

Air Terjun Kapas Biru - Kabupaten Lumajang




Air Terjun Kanto Lampo - Giayanar, Bali


ISO

200

|

F 9

|

SS 1

/7 s



GALERI FOTOGALERI FOTO IS

O 2

50|

F 9

|

SS 1

/30

s

Air Terjun Banyu Wana Amerta - Buleleng, Bali




ISO

80

| F

9 |

SS

1/4

s

Air Terjun Kanto Lampo - Gianyar, Bali


BC MENJAWAB

?

PERTANYAAN

JAWABAN

Halo Bea Cukai, saya berencana akan ke luar negeri untuk keperluan bisnis dan kembali lagi dalam beberapa hari. Dalam perjalanan saya, kemungkinan akan membawa uang tunai dalam jumlah besar. Apakah ada batasan untuk uang tunai dan bagaimana prosedurnya? Terima kasih.

?

Terima kasih telah menghubungi Bravo Bea Cukai.Sehubungan dengan pertanyaan Saudara terkait besaran uang tunai yang dapat dibawa ke luar negeri, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.04/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, serta Pengenaan Sanksi Administratif dan Penyetoran ke Kas Negara.

Ketentuan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dijelaskan pada PMK 100/PMK.04/2018 Pasal 3, yaitu:(1) Pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dilakukan terhadap

uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang:a. dibawa sendiri oleh orang perseorangan dan/atau orang perseorangan yang melakukan

pembawaan atas nama korporasi; ataub. dilakukan melalui jasa kargo komersial atau melalui jasa kiriman penyelenggara pos.

(2) Orang perseorangan dan/atau orang perseorangan yang melakukan pembawaan atas nama korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:a. penumpang;b. awak sarana pengangkut; atauc. pelintas batas.

(3) Pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean, wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai.


?Informasi lebih lanjut silakan kontak

kami di linktr.ee/bravobeacukai

D JBC

BC MENJAWAB

(4) Orang perseorangan dilarang melakukan pembawaan uang tunai berupa uang kertas asing dengan nilai paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Pembawaan uang tunai berupa uang kertas asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dengan nilai paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hanya dapat dilakukan oleh:a. korporasi; ataub. orang perseorangan yang melakukan pembawaan atas nama korporasi.

(6) Pembawaan uang tunai berupa uang kertas asing dengan nilai paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dilakukan oleh korporasi dan/atau orang perseorangan yang melakukan pembawaan atas nama korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mendapat izin dan persetujuan pembawaan uang kertas asing dari Bank Indonesia.

Pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud, wajib diberitahukan dengan:a. menyampaikan pemberitahuan pabean; danb. mengisi formulir pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lainnya, kemudian

diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai.

Selain menyampaikan pemberitahuan pabean dan mengisi formulir, dalam pembawaan uang tunai juga wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:1. Pembawaan uang tunai dalam mata uang rupiah ke luar daerah pabean Indonesia dengan nilai

paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), wajib dilengkapi dengan izin dari Bank Indonesia; dan

2. Pembawaan uang tunai berupa uang kertas asing masuk atau ke luar daerah pabean Indonesia dengan nilai paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dilakukan oleh korporasi dan/atau orang perseorangan yang melakukan pembawaan atas nama korporasi, wajib dilengkapi dengan persetujuan pembawaan uang kertas asing dari Bank Indonesia.


Apabila melanggar kewajiban sebagaimana disebutkan di atas, akan dikenakan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:1. Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen

pembayaran lain dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Setiap orang yang telah memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain tetapi jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberitahukan, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari kelebihan jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

3. Setiap orang yang tidak memiliki persetujuan atas pembawaan uang tunai berupa uang kertas asing dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah uang tunai yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

4. Setiap orang yang telah memiliki persetujuan atas pembawaan uang tunai berupa uang kertas asing tetapi jumlah uang kertas asing yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberikan persetujuan, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari kelebihan jumlah uang kertas asing yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

BC MENJAWAB ?


Kirim Artikel dan karyamu ke Redaksi Warta Bea Cukai melalui [email protected]

Opini

Galeri Foto

Sastra Puisi

Cerita Pendek

Cerita Bersambung

Karya lainnya

Kelengkapan Profil Penulis

Nama Lengkap (nama asli sesuai KTP)Nomor Telepon/HPTuliskan Nama Rubrik dan Judul Tulisan/Karya di Subjek Email

yang dikirim, silakan kirim juga file gambar tersebut dengan saran ukuran minimal 1280x720 pixel dalam format JPG serta

Apabila ada gambar/ilustrasi yang relevan dengan tulisan

sumber gambarnya


Dukungan Pemerintah Optimalkan Potensi Panas BumiVolume 54|Nomor 06|Juni 2022|ISSN 0126-2483

volume 54, nomor 06, juni 2022 - warta bea cukai |

Documents