1

2

PENGERTIAN

3

PAJAK ATAS DOKUMEN YANG DIPAKAIOLEH MASYARAKAT DALAM

HUKUM SEPERTI DIMAKSUD DALAMPASAL 1 AYAT (2) HURUF A

UU No. 13 Tahun 1985 no. PASAL 1PP No. 24 Tahun 2000

BEA MATERAIPasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1985

4

DASAR HUKUM BEA MATERAI

Undang undang•UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea MateraiPeraturan Pemerintah•PP No. 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea MateraiKeputusan Mentri Keuangan•KMK RI No. 133/KMK.04/2000, Tentang pelaksanaan PP No. 24Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai.•KMK RI No. 104/KMK.04/1986, Tentang Pelunasan Bea MateraiDengan Menggunakan cara lain. Surat Edaran Dirjen Pajak•SE-38/PJ1994 Tentang penggunaan Kertas BermateraiDan kertas biasa Bermaterai Tempel•SE-29/PJ.53/1995 Tentang pelaksanaan perubahan Tarif Bea Materai•SE-44/PJ.53/1995 Tentang cara Pemateraian kemudianTanpa sanksi dalam masa Transisi

5

OBJEK, TARIF, DAN YANG TERUTANG BEA METERAIPasal 2 UU No. 13 Tahun 1985 jo. PP No.24 Tahun 2000

Surat perjanjian dan surat-surat lainnya ( a.l. Surat Kuasa, Surat Hibah, Surat Pernyataan)

yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan,

kenyataan/ keadaan yang bersifat perdata.

Akta-akta Notaris termasuk salinannya

Akta-akta yang dibuat PPAT termasuk rangkap-rangkapnya

Rp.6.000,-

Rp.6.000,-

Rp.6.000,-

6

Surat yg memuat jumlah uang lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau harga nominal yg dinyatakan dalam mata uang asing.

Yang berisi pengakuan

bahwa utang uang seluruhnya/sebagian telah

dilunasi/ diperhitungkan.

Yang berisi pemberitahuan

saldo rekening di bank;

Yang menyatakan pembukuan uang

atau penyimpanan uang dalan rekening

di bank;

Yang menyebutkan penerimaan

uang;

Rp.6.000,-

Bea Materai 7

Surat yang memuat jumlah uang dengan Harga Nominal

lebih dari Rp. 250.000,- tetapi tidaklebih dari Rp.1.000.000,-

Surat yang memuat jumlah uang dengan Nominal

Tidak lebih dari Rp. 250.000,-Tdk terutang

Rp.3.000,-

8

Surat berharga seperti wesel, promes dan aksep yang harga nominalnya

lebih dari Rp. 1.000.000,-

Surat berharga seperti wesel, promes dan aksep yang harga nominalnya

lebih dari Rp. 250.000,- tetapi tidaklebih dari Rp. 1.000.000,-

Rp.6.000,-

Rp.3.000,-

Surat berharga seperti wesel, promes dan aksep yang harga nominalnya tidak lebih dari Rp. 250.000,-

Tdk terutang

9

Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya

lebih dari Rp.1.000.000,-

Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp.250.000,- tetapi tidak lebih dari Rp.1.000.000

Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya Tidak lebih dari Rp.250.000,-

Tdk terutang

Rp.3.000,-

Rp.6.000,-

10

Surat surat biasa & surat surat kerumahtanggaanSurat surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain/digunakanoleh orang lain, & lain dari maksud semula,yang akan digunakan

sebagai alat pembuktiandi muka pengadilan.

Cek & Bilyet GiroTanpa batas pengenaanBesarnya harga nominal

Berlaku efektif: Per 01 Mei 2000

Rp.3.000,-

Rp.6.000,-

1. Dokumen yang berupa :a. Surat Penyimpanan Barang;b. Konosemen;c. Surat angkutan penumpang dan barang;d. Keterangan pemindahan yang dituliskan diatas

dokumen sebagaimana dimaksud dlm huruf a, b & c;

e. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;f. Surat Pengiriman barang untuk dijual atas

tanggungan pengirim;g. Surat-surat lainnya yang dapat disamakan

dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam hurup a sampai hurup f.

11

2. Segala bentuk ijasah3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang

tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu.

4. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah dan bank.

5. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah dan bank.

6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi.

7. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut.

8. Surat gadai yang diberikan oleh perusahaan umum pegadaian.

9. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

12

1. Saat terutang :Dokumen yang dibuat oleh satu pihak, pada saat dokumen diserahkan

Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak, pada saat selesainya dokumen dibuat.

Dokumen yang dibuat di luar negeri, pada saat digunakan di Indonesia.

2. Pihak yang terutang :Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain

13

14

CARA PELUNASAN BEA METERAIPasal 7 ayat (2) UU No. 13 Tahun 19985

Dengan Benda Meterai Dgn cara lainDitetapkan MENKEU

BIASAMeterai TempelKertas Meterai oleh Wajib BEA

PEMETERAIAN BIASA

ALAT LAIN (SE-11/PJ.3/1986) Pencetakan Tanda Lunas Bea Meterai oleh PERUM PERURI

MESIN TERAAN METERAI (KMK No. 104/KMK.04/1986)

Sebelum diterbitkan izin penggunaan mesin teraan Atau pencetakan TANDA LUNAS BEA METERAI,

BEA METERAI Harus disetor dimuka dgn menggunakanSSP atau GIR-5

CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN METERAI TEMPEL

Pasal 7 ayat (3) s/d (6) UU No. 13 Tahun 19985

15

METERAI TEMPEL direkatkan seluruhnya dng utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan BEA METERAI.METERAI TEMPEL direkatkan di tempat dimana tanda tangan akan dibubuhkan.Pembubuhan tanda tangan disertai dgn pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dgn tinta atau yang sejenis dgn itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas METERAI TEMPEL.Jika digunakan lebih dari satu METERAI TEMPEL , tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua METERAI TEMPEL dan sebagian di atas kertas.

16

CARA PELUNASAN METERAI DENGAN KERTAS METERAI

Pasal 7 UU No. 13 Tahun 1985

Kertas meterai yg sudah digunakan tidak boleh Digunakan lagi (ayat 7)

Jika isi dokumen yang dikenakan BEA METERAI terlaluPanjang untuk dimuat seluruhnya di atas KERTAS METERAI yang digunakan (ayat 8),

MAKA: Untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan

Kertas tidak bermeterai.

Bila ketentuan penggunaan dan cara pelunasan BEA METERAI tidak dipenuhi, dokumen yang Bersangkutan dianggap TIDAK BERMETERAI

(ayat 9)

1. Pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada direktur PPN dan PTLL atau kepala KPP, untuk memperoleh izin menggunakan MESIN TERAAN

2. MESIN TERAAN yang digunakan adalah MESIN TERAAN yang tidak dapat melampui jumlah angka pembilang sesuai dengan jumlah penyetoran BEA METERAI.

3. Perusahaan harus menyetor dimuka BEA METERAI sebesar Rp. 5.000.000,- sebelum dikeluarkan izin penggunaan MESIN TERAAN METERAI.

4. Sebelum MESIN TERAAN digunakan dilakukan pemasangan segel.

17

CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MESIN TERAAN METERAI

SE-11/PJ.3/1986

Meterai Tempel : Meterai tempel direkatkan di tempat tandatangan pada

dokumen; Ditandatangani dan dicantumkan tanggal, bulan dan tahun,

dengan tinta atau yang sejenis; Sebagian tandatangan ada di atas kertas dan sebagian lagi

di atas meterai tempel; JIka digunakan lebih dari satu meterai tempel, tandatangan

harus dibubuhkan sebagian di atas semua meterai tempel dan sebagian lagi di atas kertas;

Kertas Meterai : Jika isi dokumen terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di

atas dokumen bermeterai, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermeterai.

Kertas Meterai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi;

Bea Materai 18

Cara Penggunaan Materai

Dilakukan Terhadap :

19

PEMETERAIAN KEMUDIANPasal 10 UU No. 13 Tahun 1985

Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka PENGADILAN.

Dokumen yang BEA METERAINYA tidak atau kurang dilunasi ditambah denda.

Dokumen yang dibuat di LUAR NEGERI dan digunakan di INDONESIA

Dokumen yang terutang Bea Meterai tetapi Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda sebesar 200% dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar.

Pelunasan Bea Meterai yang terutang berikut dendanya dengan cara pemeteraian kemudian.

Bea Materai 20

Bea Materai 21

“Kewajiban pemenuhan Bea Meterai dan denda

administrasi yang terhutang menurut Undang-undang ini daluwarsa setelah lampau

waktu lima tahun, terhitung sejak tanggal dokumen

dibuat.”

Bea Meterai = Pajak; Pasal 1320 KUH Perdata ( BURGERLIJK WETBOEK ) yang

mengatur tentang syarat-syarat sah Perjanjian :

1. Adanya persetujuan kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian ( consensus )

2. Adanya kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian ( capacity )

3. Adanya suatu hal tertentu ( Obyek )

4. Adanya suatu sebab yang halal ( causa )

Bea Materai 22

a. menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar;

b. meletakan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan;

c. membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar;

d. memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif Bea Meterai-nya

Bea Materai 23

Sanksi Administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

“Kewajiban pemenuhan Bea Meterai dan denda administrasi yang terhutang menurut Undang-undang ini daluwarsa setelah lampau waktu lima tahun, terhitung sejak tanggal dokumen dibuat.”

Bea Materai 24

SANKSI PIDANAPasal 14 UU Bea Meterai :

Bea Materai 25

Terima Kasih

Amelia Pangalila Chelsea Pangalila

Christin Dewi Tumurang

Getruida Najoan Neivie Oroh

Bea Materai 26