TUGAS INTEGRASI NASIONAL

NAMA : NOVITA TAYA SARA

NOMOR : K6415037

PRODI : PPKN

Dosen Pembimbing: Dra. Ch Baroroh, Msi

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARETTAHUN 2016

TUGAS :

Integrasikan Apa ?

1. Tempatnya atau Wilayahnya2. Manusianya :

a. Budayanyab. Agamanya atau Keyakinanyac. Politiknyad. Pendidikannyae. Ideologinya

JAWAB :

1. Cara mengintegrasi berdasarkan Tempatnya atau Wilayahnya :

Meningkatkan Intergrasi wilayah Ramlan Surbakti (1999:53),  dengan membentuk

kewenangan nasional pusat terhadap wilayah atau daerah politik yang lebih kecil.

Indonesia membentuk konsep wilayah yang jelas dalam arti wilayah yang meliputi darat,

laut, udara, dan isinya degan ukuran tertentu. Maupun dengan aparat pemerintah dan

sarana kekuasaan untuk menjaga danmempertahankan kedaulatan wilayah dari penetrasi

luar. Nmun, kenyataannya masih banyak wilayah Indonesia yang kurang mendapatkan

perhatian dari pemerintah, sehingga seringkali diaku oleh Negara lain.

Bukti :

a. Kasus Hilangnya Pulau Sipadan Dan Ligitan

keputusan jatuhnya kedua pulau tersebut terjadi pada tahun Desember 2002, saat

dimana Megawati masih menjabat sebagai Presiden Indonesia menggantikan

Abdurahman Wahid. Tapi apakah benar bahwa hal tersebut terjadi sema-mata karena

kesalahan pemerintah Megawati?

Sengketa Sipadan dan Ligitan sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1967 dimana baik

Indonesia maupun Malaysia memasukkan kedua pulau tersebut dalam peta

wilayahnya, dan sejak itu kedua pulau dinyatakan berstatus quo. Sejak saat itu banyak

perundingan yang sudah dilakukan, awalnya Indonesia ngotot meminta penyelesaian

kasus ini dilakukan oleh Dewan Tinggi ASEAN, tapi Malaysia selalu menolak. Sejak

tahun 1996 pemerintah Indonesia melinak, hingga kemudian pada tahun 1998, kedua

belah pihak sepakat untuk membawa masalah ini ke International Court of Justice

(ICJ) di Den Haag.

Sepakat menyerahkan kasus ini pada ICJ berarti kedua belah pihak siap menerima

apapun keputusannya nanti. Tapi yang terjadi, ketika ICJ memutuskan bahwa

Malaysia yang berhak atas pulau itu, orang-orang Indonesia malah marah-marah. Ini

menunjukkan bahwa kita bukan bangsa yang berjiwa besar. Kalau memang dari

awal tidak merelakan Sipadan dan Ligitan jatuh ke tangan Malaysia, ya tidak usah

dibawa ke ICJ, perang saja dengan Malaysia.

Perlu diketahui juga bahwa ICJ memutuskan untuk menyerahkan pulau itu pada

Malaysia atas prinsip permanent occupation, yang artinya bahwa Malaysia lebih

berhak karena mereka telah menempati pulau itu secara permanen sebelumnya.

Malaysia memang memiliki beberapa bangunan permanen di Sipadan dan Ligitan

untuk tujuan pariwisata, hal itu bisa terjadi karena selama ini Malaysia memahami

status quo kedua pulau selama sengketa sebagai tetap bagian wilayah Malaysia

sehingga boleh dikelola hingga sengketa diputuskan, sedangkan Indonesia memahami

status quo tersebut sebagai kedua negara tidak boleh ditempati atau dieksplorasi

hingga sengketa diputuskan.

Siapa yang salah?

Jika sengketa sudah terjadi sejak tahun 1967 dan selama sengketa Malaysia

sempat membangun berbagai bangunan dan dibiarkan oleh pemerintah Indonesia

yang jelas punya pengertian akan status quo yang berbeda, maka yang patut

disalahkan sebenarnya pemerintah yang membiarkan pembangunan tersebut, dan

pemerintah saat itu dipimpin oleh Soeharto. Begitu pula dalam hal diplomasi. Tidak

benar bahwa jatuhnya Sipadan dan Ligitan itu akibat lemahnya diplomasi Indonesia,

karena diplomasinya kan sudah dilakukan sampai 24 tahun, dan keputusan

penyerahan kasus ini untuk dibawa ke ICJ kan dilakukan tahun 1998, alias masih

dalam kepemimpinan Soeharto. Cuma hasil keputusannya saja baru keluar tahun

2002. Pemerintah orde baru yang salah.Sayangnya, masyarakat sudah termakan

propaganda yang selama ini beredar, padahal yang memberitakan juga bukan media

kredibel, hanya tulisan dari blog, status facebook, atau twitternya Fahri Hamzah.

Mereka hanya bisa bilang bahwa Indonesia kehilangan Sipadan dan Ligitan gara-gara

Megawati tapi ketika diminta atlas mana yang memuat Sipadan dan Ligitan sebagai

wilayah Indonesia, tidak ada yang bisa jawab, ditanya alasan kenapa ICJ memutuskan

memilih Malaysia ketimbang Indonesia, tidak dijawab, pengetahuannya hanya sebatas

dari mulut ke mulut.

b. Kasus Lepasnya Timor Timur

LATAR BELAKANG

 Kronologis lepasnya Timor-Timur199821 Mei

Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia.Ia

menyerahkan jabatan presiden kepada Wakil Presiden B.J. Habibie.

19 Desember

Perdana Menteri Australia John Howard mengirim surat kepada Presiden

Habibie,mengusulkan untuk meninjau ulang pelaksanaan hak menentukan nasib

sendiri atau right to self-determination bagi rakyat Timor-Timur.

199925 Januari

Rapat Polkam membahas disposisi Presiden BJ Habibie tentang surat Howard.Dalam

disposisinya, Habibie mengatakan, “Tolong dipelajar, apakah setelah 22tahun

bergabung dengan Indonesia, masyarakat Timtim masih merasa belumcukup bersatu

dengan kita. Bagaimana kalau kita pisah baik-baik saja melaluiSidang Umum MPR?” 

27 Januari

Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengumumkan keputusan Sidang Kabinet di

BinaGraha yang memakan waktu lebih dari lima jam, yaitu Indonesia akan hands-off

dari Timtim jika Timtim menolak opsi I, yaitu tawaran otonomi khusus yangsangat

diperluas. Sebelumnya, sidang berjalan alot. Dua menteri, Menteri LuarNegeri Ali

Alatas dan Menteri Sekretaris Negata Akbar Tandjung menolakkeputusan tersebut.

Sebaliknya, Menteri Pertahanan dan Keamanan / PanglimaTNI Jendral Wiranto

menerima keputusan tersebut.

10 Februari

Kay Rala Xanana Gusmao dipindahkan dari LP Cipinang ke tahanan rumah

diSalemba.

8-10 Maret

Terjadi eksodus besar-besaran warga pendatang Timtim, bersama ribuan tonbarang.

6 April

Kekerasan di Gereja Liquica yang menyebabkan ratusan orang mengungsi.

17 April

Terjadi kerusuhan massal di Dili yang antara lain menewaskan putra aktivis pro-

kemerdekaan Manuel Viegas Carrascalao dan perusahaan kantor Harian SuaraTimor

Timur 

21 April

Kelompok pro-integrasi dan pro-kemerdekaan menandatangani kesepakatandamai di

kediaman Uskup Dili Mgr Carlos Filipe Ximenes Belo SDB, antara laindisaksikan

Menhankam/Pangan TNI Jenderal Wiranto, Wakil Ketua Komnas HAMDjoko

Soegianto, dan Uskup Baucau Mgr Basillo do Nascimento.

27 April

Presiden Habibie membahas lebih dalam tentang Timtim dengan PM AustraliaJohn

Howard. Habibie mengungkapkan akan melaksanakan penentuan pendapatuntuk

mengetahui kemauan sebenarnya rakyat Timtim; tetap berintegrasi ataumemisahkan

diri dari Indonesia. Awalnya, penentuan pendapat direncanakanakan dilaksanakan 8

Agustus 1999.

5 Mei

Menlu Ali Alatas dan Menlu Portugal Jaime Gama, bersama Sekjen PBB KofiAnnan

menandatangani kesepakatan pelaksanaan penentuan pendapat padatanggal 8 Agustus

1999 di Timor Timur, di Markas PBB New York. Indonesia tetapbertanggung jawab

pada keamanan pelaksanaan tersebut. Hal tersebut tertuangdalam dua kesepakatan:a.

Kesepakatan tentang modalitas pelaksaan penentuan pendapat via

jajakpendapat.b.Kesepakatan tentang Polri sebagai penanggung jawab keamananan.

7 Mei

Sidang Umum PBB menerima dengan bulat kesepakatan 5 Mei 1999.

17 Mei

Presiden Habibie mengeluarkan Kepres no.43/1999 tentang Tim

PengamananPersetujuan RI-Portugal tentang Timtim. Kepres itu dimantapkan dengan

InpresNo.5/1999 tentang Langkah Pemantapan Persetujuan RI-Portugal.

21 Mei

Melalui Mensesneg/Menkeh Muladi, pemerintah Indonesia meminta PBBmemajukan

pelaksanaan penentuan pendapat, dari rencana awal tanggal 8Agustus menjadi tanggal

7 Agustus 1999. ”Tanggal 8 Agustus itu hari libur, hariMinggu, kita menghormati

umat Katolik, jadi jajak pendapat 7 Agustus,” kataMuladi. Namun keputusan itu

mengherankan Ali Alatas. ”Pemerintah belum membahas, apalagi menentukan

tanggal,” katanya.

1 Juni

Bendera biru PBB mulai berkibar di Timor Timur.

2 Juni

Pemerintah membentuk Satgas P3TT yang didasarkan pada Inpres No.5/1999tentang

Langkah Pemantapan Persetujuan RI-Portugal. Satgas diketuai olehDubes Aus

Tarmidzi dengan Sekretaris/ Koordinator Sudjadnan Parnohadiningrat,dan Penasihat

Keamanan Mayjen Zacky Anwar Makarim.

3 Juni

Peresmian Misi PBB di Timor Timur (UNAMET) dengan Ketua Ian Martin, di

Diliyang diwarnai kerusuhan. Tiga hari kemudian, Wakil Panglima Pejuang

Intergrasi(PPI) Eurico Gutteres memprotes UNAMET.

11 Juni

UNAMET resmi membuka kantor di Dili.

16-18 Juni

Pertemuan kedua kelompok pro-otonomi dan pro-kemerdekaan di Jakarta.

Dalampertemuan ini, mereka sepakat menyerahkan senjata yang dimiliki

kelompoksenjata kedua pihak, kepada UNAMET atau pemerintah RI.

Selaras dengan Piagam PBB pasal VII, Sekjen PBB mengadopsi

resolusipembentukan dan pengiriman pasukan multinasional ke Timtim yang

kemudiandisebut INTERFRET atau International Force for East Timor.

19 September

Rombongan INTERFRET Mayjen Peter Cosgrove tiba di Bandara Komor, Dili.

4 Oktober

”salah lirik” antara INTERFRET dan TNI mulai terjadi. Malam itu,

pasukanINTERFRET memaksa masuk kompleks ITFET menggunakan kendaraan

lapis bajaAPC. Mereka menabrak barikade pos. Dengan alasan mengejar milisi,

merekaterus bergerak hingga menerobos kawasan yang dijaga Brimob.

Keesokanharinya, Mayjen Peter Cosgrove mengembalikan satuan teledor ini ke

Australia.

14 Oktober

Satgas P4TT kembali ke Dili.

21 Oktober

Angin perdamaian mulai ditiupkan oleh Falur Rate Laec, Komandan Region

IIIFalintil.

22 Oktober

Xanana tiba di Dili. Ia tidak pernah berhenti berkampanye menyadarkan semuapihak

untuk tidak memusuhi rakyat Indonesia.

23 Oktober

Pertemuan pertama RI-Timor Leste di Markas INTERFRET, Dili. Dari

Indonesiadiwakili Komandan ITFET Brigjen JD Sitorus, Komandan Satgas

PengamanaITFET Kol Sahala Silalahi dan Perwira Penghubung militer Kapten A.

Suryo.Sementara, pihak Timor Leste diwakili Kay Rala Xanana Gusmao, Taur

MatanRuak, dan Leandro Isaac. Setelah ITFET, disusul pertemuan dengan Tim

PascaPenentuan Pendapat di Timor Timur yang antara lain diwakili Ketua P4TT

DubesTaufik R. Soedarba.

24 Oktober

Xanana mengeluarkan surat edaran yang berisi jaminan keselamatan bagi 200anwarga

negara Indonesia penghuni Masjid An-Nur.

25 Oktober

Dewan Keamanan PBB mensahkan Misi PBB untuk pemerintahan transisi

TimorTimur, United Nations Transitional Administration in East Timor , atau

UNTAET.Sekjen PBB Kofi Annan menunjuk diplomat senior dari Brazil, Sergio

Viera deMello sebagai ketua UNTAET. UNTAET akan menggantikan INTERFET.

26 Oktober

Presiden RI Abdurrahman Wahid menandatangani surat keputusan

pembentukanUNTAET.

30 Oktober

Pukul 09.00 waktu setempat, Bendera Merah Putih diturunkan dari bumi TimorLoro

Sa’e dalam upacara yang sangat sederhana tanpa liputan. INTERFETmelarang

wartawan meliput acara tersebut, kecuali RTP Portugal. Upacara senada juga

diadakan di Bandara Komoro, dipimpin Komandan Lanud Letkol PnB JohnDalas SE.

Pukul 13.00 waktu setempat, tim Satgas P4TT memutuskan berangkatke Jakarta.

Usaha Pemerintah dalam Rangka Mengatasi

Usaha yang sudah dilakukan pemerintah pada kasus Timor Timur diantaranya:

1.Menawarkan opsi kepada Timor Timur untuk menerima paket otonom,atau

merdeka. Jika paket otonomi diterima, maka Timor Timur akan tetapmenjadi wilayah

Republik Indonesia.

2.Bersama PBB melaksanakan jajak pendapat untuk melakukan referendum.

3.Mengirimkan anggota polisi untuk mengamankan proses kampanye,pertemuan, dan

jajak pendapat yang berlangsung di Timor Timur.

  Argumentasi

Menurut Saya, pemerintah tidak seharusnya mengambil jalur voting

untukmenyelesaikan permasalahan yang terjadi di Timor Timur karena pada saat

ituTimor Timur sedang dipengaruhi oleh negara lain. Indonesia pada saat itu

belummenyadari bahwa di sana terdapat bahan dasar pembuat nuklir,

sementaranegara lain sudah lebih dulu menyadarinya. Indonesia juga terlalu percaya

bahwaTimor Timur akan memilih masuk NKRI, namun Indonesia tidak

mengetahuibahwa negara lain telah menawarkan sejumlah keuntungan jika keluar dari

NKRI juga telah melakukan tindakan konkrit dalam membangun Timor Timur.

2. Cara Mengintegrasi Berdasarkan Manusianya:

A. Budayanya :

Meningkatkan integrasi bangsa Ramlan Surbakti (1999: 52), adalah penyatuan

berbagai kelompok sosial budaya dalam satu-kesatuan wilayah dan dalam suatu

identitas nasional. Diandaikan, masyarakat itu berupa masyarakat majemuk yang

meliputi berbagi suku bangsa, ras, dan agama. Di Indoonesia integrasi bangsa

diwujudkan dengan a) penghapusan sifat kultural utama dari kelompok minoritas

dengan mengembangkan semacam kebudayaan nasional biasanya kebudayaan suku

bangsa yang dominan, atau b) dengan pembentukan kesetiaan nasional tanpa

menghapuskan kebudayaan kelompok kecil. Negara Indonesia menempuh cara b ini,

yakni menangani masalah integrasi bangsa dengan kebudayaan nasional yang

dilukiskan sebagai puncak-puncak (hal yang terbaik) dari kebudayaan daerah, tetapi

tanpa menghilangkan (bahkan mengembangkan) kebudayaan daerah.

Metode-metode yang dilakukan dalam memecahkan masalah akbat konflik

karena keberagaman budaya adalah sebagai berikut:

a.       Metode kompetisi (competition)

Yaitu pemecahan masalah dengan menggunakan teknik persaingan, sehingga akan

muncul pihak yang menang dan kalah.

b.      Metode menghindari (Avoidance)

Yaitu pemecahan masalah dengan cara salah satu pihak yang berselisih menarik diri

atau menghindari konflik.

c.       Metode akomodasi (Accomodation)

Yaitu metode pemecahan masalah dengan menciptakan kondisi damai yang

bertujuan untuk sementara. Metode ini di terapkan apabila salah satu pihak bersedia

memenuhi tuntutan pihak lawan.

d.      Metode kompromi(Compromise)

Yaitu pemecahan masalah dengan melakukan perundingan damai. Metode ini tidak

dilakukan untuk mencari yang menang dan kalah tetapi untuk mencari akar

permasalahan.

e.       Metode Kalaborasi(Collaboration)

Yaitu metode pemecahan masalah dengan memberi keuntungan yang sama kepada

pihak-pihak yang berselisih.

f.       Metode pengurangan konflik

Yaitu metode yang bertujuan untuk menekan dan mengurangi terjadinya

antagonisme yang di timbulkan konflik.

Pembangunan kebudayaan nasional dibutuhkan untuk memperkuat integrasi nasional.

Dalam membangun kebudayaan nasional yang bersifat Bhinneka Tunggal Ika,

kesadaran dan kemauan semua suku bangsa dan golongan sangat diperlukan.

Sedangkan untuk memperkuat integrasi nasional dibutuhkan pembangunan

kebudayaan nasional. Dalam GBHN 1983, pembangunan kebudayaan dimaksudkan:

o   Mengembangkan nilai budaya Indonesia guna memperkuat kepribadian bangsa,

mempertebal rasa harga diri, dan kebanggaan nasional, serta memperkokoh jiwa

kesatuan nasional.

o   Kebudayaan nasional terus dibina atas dasar norma – norma Pancasila dan

diarahkan pada penerapan nilai – nilai yang tetap mencerminkan kepribadian bangsa

dan meningkatkan nilai – nilai yang luhur serta mencegah nilai – nilai sosial budaya

yang bersifat feodal dan kedaerahan yang sempit.

o   Pengembangan bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa daerah untuk

memperkaya perbendaharaan dan pengembangan bahasa nasional.

o   Membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa

dan kebanggan serta kemanfaatan nasional.

Penduuk Indonesia yang tersebar di nusantara tidak hanya terikat oleh suatu sistem

kebudayaan, tetapi oleh dua sistem kebudayaan yaitu sistem kebudayaan daerah dan

sistem kebudayaan nasional. Integrasi nasional dapat terwujud apabila seluruh

anggota masyarakat mampu mengendalikan prasangka yang ada sehingga tidak terjadi

adanya konflik dan adanya kesadaran dari seluruh warga negara untuk hidup bersatu

dalam NKRI. Kesadaran untuk hidup bersatu sebagai bangsa, ini disebabkan

masyarakat Indonesia mempunyai cita – cita dan tujuan luhur yang sama, yaitu

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Integrasi

nasional akan bertambah kuat apabila muncul ancaman dari luar yang menyinggung

perasaan dan kesetiaan yang secara tradisional dan fundamental telah tertanam kuat

dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tetapi dapat pula terjadi kemunduran bila

masyarakat dalam jangka waktu yang terlalu lama mengalami kekecewaan yang

mendalam. Kekecewaan akan makin tajam apabila mereka benar – benar tersinggung

atau merasa dirugikan akibat perubahan sosial budaya yang terjadi.

B. Agamanya atau Keyakinanya :

1.Menghormati Saat Umat Lain Beribadah

Menghormati saat teman atau siapapun sedang biribadah setidaknya jangan berisik

dan merusak suasana beribadah. Berdoalah dengan caramu sendiri.

2.Menghormati Acara Umat Lain

Disaat teman mu sedang puasa usahakan jangan membuatnya membatalkan puasanya

hormati dia kalau mau makan ya jangan sampai menganggu puasanya.

3.Tidak Menganggu

Kalau anda tidak bisa menghormati agama lain setidaknya jangan menganggu orang

lain beribadah .

Kemudian, kerukunan antar umat beragama adalah menciptakan persatuan antar

agama agar tidak terjadi saling merendahkan dan menganggap agama yang dianutnya

paling baik. Ini perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim

yang membahayakan keamanan, dan ketertiban umum. Bentuk nyata yang bisa

dilakukan adalah dengan adanya dialog antar umat beragama yang didalamnya bukan

membahas perbedaan, akan tetapi memperbincangkan kerukunan, dan perdamaian

hidup dalam bermasyarakat. Intinya adalah bahwa masing-masing agama

mengajarkan untuk hidup dalam kedamaian dan ketentraman.

Terakhir adalah kerukunan umat beragama dengan pemerintah, maksudnya adalah

dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah

setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh

hanya mentaati aturan dalam agamanya masing-masing, akan tetapi juga harus

mentaati hukum yang berlaku di negara Indonesia. Bahwasanya Indonesia itu bukan

negara agama tetapi adalah negara bagi orang yang beragama. 

Dalam rangka menciptakan keberhasilan pembangunan di bidang agama khususnya

dalam hal pembinaan kerukunan hidup beragama yang dinamis, maka semua pihak

baik pemerintah maupun umat beragama berkewajiban dan sangat berkepentingan

untuk senantiasa berusaha membina dan memelihara bagi terciptanya suasana dan

kehidupan beragama yang penuh kerukunan.Pembinaan dan pemeliharaan kerukunan

tersebut antara lain; dengan cara menghindarkan serta menghilangkan permasalahan

yang muncul dilingkungan umat beragama dan masyarakat pada umumnya. Sehingga

umat beragamapun dapat terhindar dari permasalahan yang akan merugikan bagi

terciptanya stabilitas serta kelancaran jalannya pembangunan.Oleh karena itu, semua

pihak baik umat beragama, pemerintah atau instansi terkait maupun pihak lainnya

sangat berperan aktif dan sangat mempengaruhi demi terwujudnya nilai-nilai yang

berujung pada kehidupan yang rukun dan damai  antar umat beragama. Dengan tidak

menimbulkan konflik atau permasalahan yang ada, menghindari konflik yang muncul

serta mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Dengan demikian umat

beragama dapat benar-benar merasakan ketentraman dan kerukunan dalam kehidupan

diantara umat beragama.

Jadi, kerukunan hidup umat beragama yang diharapkan adalah kerukunan antar para

pemeluk agama dalam semangat saling mengerti, memahami antara satu dengan yang

lainnya. Dengan kata lain secara bahasa mengerti artinya memahami, tahu tentang

sesuatu hal, dapat diartikan mengerti keadaan orang lain, tahu serta paham mengenai

masalah-masalah sosial kemasyarakatan, sehingga dapat merasakan apa yang orang

lain rasakan.Dengan semangat saling mengerti, memahami, dan tenggang rasa- maka

akan menumbuhkan sikap dan rasa berempati kepada siapa pun yang sedang

mengalami kesulitan dan dapat memahami bila berada di posisi orang lain. Sehingga

akan terwujud dan terpelihara kerukunan antar umat beragama.

C. Politiknya :

Tata cara pembaharuan budaya pepolitikan bangsa dalam realitasnya harus harus

bisa diawali dengan pernyatuan persepsi mengenai keindonesian dan gebrakan

keIndonesia hari ini harus diawali dengan membangun kualitas sumber daya manusia

(SDM) serta menjujung tinggi harkat dan Martabat bangsa karena martabat adalah

harga diri bangsa yang perlu ditegaskan karena berdemokrasi ialah wujud untuk

mengaplikasikan keinginan bangsa dan negara untuk memenuhi haknya dalam segala

aspek, dan perjalan politik adalah suatu rumusan menuju perbaikan Indonesia serara

keseluruhan, meski harus mengisolasi diri dari lajunya arus perkembangan

zaman.Dengan catatan kualitas politik harus membudidayakan perinsip mambangun

negeri dengan SDM (sumber daya manusia) yang sehat, tanpa ada pengecualian

terkait kepentingan peribadi para kontestan politik, Dan setiap pejabat politik wajib

berjiwa nasionalisme keindonesian yang utuh agar cita-cita bangsa yang luhur bisa

tercapai.

D. Pendidikannya :

Integrasi pendidikan adalah suatu upaya penyatuan, proses pengubahan sikap dan

tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui

upaya pengajaran dan pelatihan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat

untuk mencapai tujuan pendidikan.

Keluarga

Pendidikan  dalam keluarga dilaksanakan atas dasar kasih sayang yang kodrati, rasa

kasih sayang murni, yaitu rasa kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Rasa kasih

sayang inilah yang menjadi sumber kekuatan dan pendorong orang tua untuk  untuk

tidak jemu-jemunya membimbing dan memberikan pertolongan yang dibutuhkan

anak-anaknya.

Keluarga sebagai kesatuan hidup bersama mempunyai 7 fungsi yang ada

hubungannya dengan kehidupan si anak, yaitu:

a.    Fungsi biologis; yaitu keluarga merupakan tempat lahirnya anak-anak; secara

biologis anak berasal dari orang tuanya.

b.    Fungsi afeksi; yaitu keluarga merupakan tempat terjadinya hubungan sosial yang

penuh dengan kemesraan dan afeksi (penuh kasih sayang dan rasa aman).

c.    Fungsi sosialisasi; yaitu fungsi keluarga dalam membentuk kepribadian anak.

Melalui interaksi sosial dalam keluarga anak mempelajari pola-pola tingkah laku,

sikap, keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai dalam masyarakat dalam rangka

perkembangan kepribadian.

d.   Fungsi pendidikan; yaitu keluarga sejak dahulu merupakan institusi pendidikan.

Dahulu keluarga merupakan satu-satunya institusi untuk mempersiapkan anak agar

dapat hidup secara sosial dan ekonomi di masyarakat. Sekarangpun keluarga dikenal

sebagai lingkungan pendidikan yang pertama dan utama dalam mengembangkan

dasar kepribadian anak.

e.    Fungsi rekreasi; yaitu keluarga merupakan tempat/medan rekreasi bagi anggotanya

untuk memperoleh afeksi, ketenangan dan kegembiraan.

f.     Fungsi keagamaan; yaitu keluarga merupakan pusat pendidikan, upacara dan

ibadah agama bagi para anggotanya, di samping peran yang dilakukan institusi

agama.

g.    Fungsi perlindungan; yaitu keluarga berfungsi memelihara, merawat dan

melindungi si anak baik fisik maupun sosialnya.

Sekolah

Sekolah sebagai suatu konsep mempunyai dua pengertian, yaitu: a) sekolah dalam arti

suatu bangunan dengan segala perlengkapannya sebagai lembaga pendidikan; b)

sekolah sebagai proses atau kegiatan belajar mengajar.

Fungsi atau peran sekolah pada umumnya adalah:

a.    Mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan.

b.    Memberikan keterampilan dasar.

c.    Sebagai pembantu lingkungan keluarga bertugas mengembangkan pribadi anak

didik dengan mendidik dan mengajar serta memperbaiki dan memperhalus tingkah laku

anak didik yang dibawanya dari keluarga.

d.   Sekolah juga berfungsi sebagai pewaris dan pemelihara kebudayaan; dan sebagai

pembaharu kebudayaan.

e.    Sekolah bertugas menyediakan tenaga kerja yang handal yang merupakan “human

resources” dalam memenuhi tuntutan zaman yang selalu berubah.

f.     Sekolah bertugas sebagai the agent of social change yaitu pembina kemajuan

masyarakat sesuai harapan masyarakat.

g.    Sekolah juga bertugas melayani kepentingan bangsa/negara seperti yang ditetapkan

oleh pemerintah, karena pemerintah mengatur segala sesuatu yang menyangkut

kepentingan seluruh rakyat dan seluruh bangsa.

  Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan orang atau sekelompok manusia yang hidup bersama di

suatu wilayah dengan tata cara berfikir dan bertindak yang relatif sama yang membuat

warga masyarakat itu menyadari diri mereka sebagai suatu kelompok.

Perlu dipahami bahwa fungsi/peran lingkungan (keluarga, sekolah, masyarakat) itu

bukan dari segi “tempat”nya tetapi dari segi “peranan” orang-orang yang ada di

lingkungan tersebut. Apakah orang tua dan orang dewasa lain yang ada dalam keluarga

itu berperan dalam mendidik dan mengawasi perbuatan anak-anaknya? Jika tidak,

berarti anak tersebut tidak berada dalam lingkungan keluarga (meskipun anak tersebut

setiap hari ada dalam keluarga); begitu juga pada waktu jam sekolah, apakah guru-guru

di sekolah tersebut berperan dalam membimbing dan mengawasi tingkah laku anak

muridnya? Jika tidak,berarti anak-anak tersebut tidak berada di lingkungan sekolah.

Dengan demikian, apabila seoranga anak tidak mendapatkan pendidikan, perhatian,

dan pengawasan dari orang tuanya di rumah dan tidak mendapatkan bimbingan dan

pengawasan dari guru-gurunya di sekolah maka berarti anak tersebut berada dalam

lingkungan masyarakay, yaitu bimbingan dan pengawasan terhadap tingkah laku dan

perbuatan anak tersebut dilakukan oleh petugas-petugas hokum atau pemimpin-

pemimpin masyarakat. Oleh karena itu dalam kondisi yang demikian anak tersebut

menjadi tanggung jawab lingkungan masyarakat (petugas-petugas hokum, pemimpin-

pemimpin formal/informal, serta organisasi-organisasi pemuda berperan untuk

membimbing dan mendidik mereka)

Dalam masyarakat akhir-akhir ini terdapat pergeseran pandangan terhadap pendidikan.

Kini, masyarakat melihat pendidikan tidak lagi dipandang hanya sebagai bentuk

pemenuhan kebutuhan terhadap perolehan pengetahuan dan keterampilan dalam

konteks sekarang, melainkan dipandang sebagai bentuk investasi.

E. Ideologinya :

Strategi Mengatasi Ancaman Integrasi Nasional Dalam Bidang Ideologi

Untuk mengatasi ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi, dapat dilakukan

dengan:

a.       Memahami lebih dalam arti penting Pancasila sebagai ideologi negara,

b.      Menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat dari hal-hal yang kecil

hingga yang besar,

c.       Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi usaha pemecah belahan

dari luar,

d.      Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas, dan

e.       Menyebarkan dan memasyarakatkan wawasan kebangsaan dan implementasi

butir-butir Pancasila, dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan kepada

ideologi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

http://rimalestari123.blogspot.co.id/2013/10/integrasi-nasional.html

http://ayuafxtion.blogspot.co.id/2014/01/pemecahan-masalah-akibat-

keberagaman.html

http://annadewi.note.fisip.uns.ac.id/2015/11/25/contoh-makalah-tentang-toleransi-

beragama/

http://blog.turuntangan.org/integrasi-politik-menuju-indonesia-bermartabat/

http://zikripunya.blogspot.co.id/2012/10/integrasi-pendidikan.html

http://fahimahalkayyis.blogspot.co.id/2015/05/ancaman-integrasi-nasional-dalam-

bidang.html

http://candrawiguna.com/kasus-sipadan-dan-ligitan-bukan-kesalahan-megawati/

http://insulinda.wordpress.com/2013/06/26/kronologis-lepasnya-timor-timor-dari-

wilayah-negarakesatuan-republik-indonesia/