surat pemesanan tanah dan/atau bangunan nomor

10
SURAT PEMESANAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Nomor : Yang bertandatangan dibawah ini : Nama : Alamat : Nomor KTP : Dengan ini menyatakan telah memesan tanah dan/atau bangunan kepada CV. GENTAR GEMILANG sebagai berikut : 1. Tahap Tanah : Luas 72 M 2 ( Tujuh Puluh Dua ) 2. Tahap Bangunan : Luas 36 M 2 ( Tiga Puluh Enam ) 3. Yang terletak di Kavling No.......................... (Sembilan) 4. Dengan harga yang diperhitungkan sebagai berikut : a. Tanah dan/atau Bangunan Rp. b. PPN ( Pajak Pertambahan Nilai) Rp. c. Biaya Akte Jual Beli (PPAT) Rp. d. BBN (Bea Balik Nama) Sertifikat Rp. Sehingga Total Harga Sebesar Rp. ( Terbilang : ..................................................) 5. Penyerahan tanah dan/ bangunan tanggal Untuk pemesanan tersebut diatas maka dengan ini Pemesan menyetujui ketentuan-ketentuan sebagai berikut : I. Membayar uang tanda jadi pada tanggal sebesar Rp. ( Terbilang ) II. Membayar uang muka pada tanggal sebesar Rp. ( Terbilang III. Sisa pembayaran sebesar Rp. ( Terbilang IV. Menandatangani Surat Perjanjian Pengikat Jual Beli Tanah dan/atau bangunan, dalam waktu maksimal 21 (Dua Puluh Satu ) Hari setelah tanggal Surat Pemesanan ini. V. Apabila kemudian ternyata pemesan tidak bersedia/tidak mau menandatangani Surat Perjanjian Pengikat Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan dimaksud pada butir IV, maka pemesanan ini menjadi batal, oleh karenanya berlaku ketentuan pada butir VIII. VI. Apabila Pemesan dalam membayar harga tanah dan/atau bangunan mempergunakan fasilitas KPR dari Bank/Lembaga Keuangan, maka pemesan harus menandatangani Surat Perjanjian Pengikat Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan selambat-lambatnya 2 (dua) Minggu sejak tanggal Pemesanan ini. VII. Apabila saatnya akan diadakan wawancara oleh pihak Bank/Lembaga Keuangan atau apabila telah mendapat persetujuan kredit dari Bank/Lembaga Keuangan, pemesan tidak melaksanakannya walaupun sudah diberitahu 3 (tiga) kali baik lisan maupun tertulis, maka pemesanan ini menjadi batal, oleh karenanya akan berlaku ketentuan pada butir VIII. VIII. Apabila pemesanan ini menjadi batal oleh sebab apapun, sedangkan Pemesan telah membayar sejumlah uang, baik tanda jadi maupun uang muka untuk pemesanan tanah dan/atau bangunan, maka pemesanan ini menjadi batal dan uang yang telah dibayar oleh pemesan untuk pemesanan tanah dan/atau bangunan dimaksud tidak boleh dikembalikan (hangus). Selanjutnya tanah dan/atau bangunan dimaksud menjadi hak sepenuhnya pengembang kavling tanah dan unit rumah. IX. Apabila permohonan KPR dari Pemesan ditolak oleh seluruh Bank/Lembaga keuangan yang dibuktikan dengan Surat Penolakan, maka uang yang sudah dibayarkan akan dikembalikan kepada Pemesan setelah dipotong biaya administrasi Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Tetapi apabila permohonan KPR yang disetujui tidak sesuai dengan jumlah yang dimohon (terjadi penurunan Plafond Kredit), maka pemesan wajib menambah uang muka kepada Pengembang. Pemesan diperbolehkan merubah cara pembayaran dari KPR menjadi cash bertahap ke developer karena penolakan KPR dengan ketentuan besarnya harga yang diberlakukan adalah harga yang berlaku pada saat terjadi perubahan. X. Apabila Pemesan Lalai/terlambat melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan pada butir III maka akan dikenakan denda sebesar 3 % (tiga persen) perbulan dari jumlah yang harus dibayar/terutang dan apabila kelalaian/keterlambatan tersebut sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak tanggal terutang, maka pemesanan ini menjadi batal dan oleh karenanya akan berlaku ketentuan pada butir VIII.

Upload: independent

Post on 28-Feb-2023

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

SURAT PEMESANAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Nomor KTP :

Dengan ini menyatakan telah memesan tanah dan/atau bangunan kepada CV. GENTAR GEMILANG sebagai berikut :

1. Tahap Tanah : Luas 72 M2 ( Tujuh Puluh Dua )

2. Tahap Bangunan : Luas 36 M2 ( Tiga Puluh Enam )

3. Yang terletak di Kavling No.......................... (Sembilan)

4. Dengan harga yang diperhitungkan sebagai berikut :

a. Tanah dan/atau Bangunan Rp.

b. PPN ( Pajak Pertambahan Nilai) Rp.

c. Biaya Akte Jual Beli (PPAT) Rp.

d. BBN (Bea Balik Nama) Sertifikat Rp.

Sehingga Total Harga Sebesar Rp.

( Terbilang : ..................................................)

5. Penyerahan tanah dan/ bangunan tanggal

Untuk pemesanan tersebut diatas maka dengan ini Pemesan menyetujui ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

I. Membayar uang tanda jadi pada tanggal sebesar Rp.

( Terbilang )

II. Membayar uang muka pada tanggal sebesar Rp.

( Terbilang

III. Sisa pembayaran sebesar Rp.

( Terbilang

IV. Menandatangani Surat Perjanjian Pengikat Jual Beli Tanah dan/atau bangunan, dalam waktu maksimal 21 (Dua

Puluh Satu ) Hari setelah tanggal Surat Pemesanan ini.

V. Apabila kemudian ternyata pemesan tidak bersedia/tidak mau menandatangani Surat Perjanjian Pengikat Jual Beli

Tanah dan/atau Bangunan dimaksud pada butir IV, maka pemesanan ini menjadi batal, oleh karenanya berlaku

ketentuan pada butir VIII.

VI. Apabila Pemesan dalam membayar harga tanah dan/atau bangunan mempergunakan fasilitas KPR dari

Bank/Lembaga Keuangan, maka pemesan harus menandatangani Surat Perjanjian Pengikat Jual Beli Tanah

dan/atau Bangunan selambat-lambatnya 2 (dua) Minggu sejak tanggal Pemesanan ini.

VII. Apabila saatnya akan diadakan wawancara oleh pihak Bank/Lembaga Keuangan atau apabila telah mendapat

persetujuan kredit dari Bank/Lembaga Keuangan, pemesan tidak melaksanakannya walaupun sudah diberitahu 3

(tiga) kali baik lisan maupun tertulis, maka pemesanan ini menjadi batal, oleh karenanya akan berlaku ketentuan

pada butir VIII.

VIII. Apabila pemesanan ini menjadi batal oleh sebab apapun, sedangkan Pemesan telah membayar sejumlah uang,

baik tanda jadi maupun uang muka untuk pemesanan tanah dan/atau bangunan, maka pemesanan ini menjadi batal

dan uang yang telah dibayar oleh pemesan untuk pemesanan tanah dan/atau bangunan dimaksud tidak boleh

dikembalikan (hangus). Selanjutnya tanah dan/atau bangunan dimaksud menjadi hak sepenuhnya pengembang

kavling tanah dan unit rumah.

IX. Apabila permohonan KPR dari Pemesan ditolak oleh seluruh Bank/Lembaga keuangan yang dibuktikan dengan

Surat Penolakan, maka uang yang sudah dibayarkan akan dikembalikan kepada Pemesan setelah dipotong biaya

administrasi Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Tetapi apabila permohonan KPR yang disetujui tidak sesuai dengan

jumlah yang dimohon (terjadi penurunan Plafond Kredit), maka pemesan wajib menambah uang muka kepada

Pengembang. Pemesan diperbolehkan merubah cara pembayaran dari KPR menjadi cash bertahap ke developer

karena penolakan KPR dengan ketentuan besarnya harga yang diberlakukan adalah harga yang berlaku pada saat

terjadi perubahan.

X. Apabila Pemesan Lalai/terlambat melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan pada butir III maka akan

dikenakan denda sebesar 3 % (tiga persen) perbulan dari jumlah yang harus dibayar/terutang dan apabila

kelalaian/keterlambatan tersebut sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak tanggal terutang, maka

pemesanan ini menjadi batal dan oleh karenanya akan berlaku ketentuan pada butir VIII.

XI. Pembayaran yang dilakukan cek/giro apabila dikemudian ditolak oleh Bank yang bersangkutan, maka Pemesan

dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dikenakan denda sesuai dengan

ketentuan pada butir X.

XII. Apabila Pemesan membayar harga tanah dan/atau bangunan dengan cara mengangsur melalui developer, maka

apabila sewaktu-waktu developer menghendaki, Pemesan bersedia untuk dipindahkan pembayaran angsuran

harganya melalui Bank/Lembaga keuangan yang ditunjuk oleh developer, dengan ketentuan yang sama dengan

pengurusan KPR sebelumnya.

XIII. Khusus untuk pembelian tanah dan/atau bangunan dilokasi sudut (Hock) atau dengan bentuk ireguler, maka apabila

tanah dan/atau bangunan yang telah dipesan berbeda dengan yang telah ditentukan oleh instansi yang berwenang

(kelebihan/kekurangan) diadakan perhitungan ulang dengan berdasarkan harga tanah dan bangunan yang berlaku

pada saat penandatanganan Surat Pemesanan ini.

XIV. Surat Pemesanan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Perjanjian Pengikatan

Jual Beli Tanah dan/ atau bangunan, yang telah atau akan ditandatangani. Selanjutnya apabila Surat Perjanjian

Pengikatan Jual Beli dimaksud sudah ditandatangani oleh pemesan, maka ketentuan yang berlaku untuk jual beli

tanah dan/atau bangunan dimaksud adalah seperti yang diatur Dalam Surat Pengikatan Jual Beli.

Demikian Surat Ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dusun Baru,,,

Sales Executive

ANDI ARIADI, ST

Head Of Sales

AMRAN DAHLAN

Pemesan

UDIN MARKUDIN

LAMPIRAN SURAT PEMESANAN

I. KETENTUAN PINDAH BLOK/KAVLING

1. Pemindahan blok /kavling oleh Developer karena perubahan peruntukan blok plan atau karena sesuatu dan hal

lain, tidak dikenakan biaya apapun dan untuk itu Developer akan memberitahu terlebih dahulu kepada pemesan.

2. Pemindahan blok/kavling atas keinginan Pemesan sendiri diperbolehkan dengan ketentuan :

a. Hanya diboleh dilakukan 1 (satu) kali dengan mengajukan surat permohonan pindah blok/kavling

b. Hanya untuk blok/kavling yang sama /lebih besar ukuran tipenya dan harga untuk blok/kavling yang lama

diperhitungkan berdasarkan harga pada saat pemesanan, sedangkan blok/kavling yang baru diperhitungkan

berdasarkan harga yang berlaku pada saat penukaran.

c. Dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 2.000.000,-( Dua Juta Rupiah ).

d. Apabila PPN ( Pajak Pertambahan Nilai ) yang sudah dibayarkan tidak dapat diganti/dialih ke blok/kavling yang

baru, maka Pemesan harus membayar PPN atas tanah dan/atau bangunan untuk blok/kavling yang baru.

II. KETENTUAN GANTI NAMA

1. Hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dengan mengajukan surat permohonan penggantian nama atas tanah

dan/atau bangunan yang akan diganti namakan.

2. Penggantian nama Pemesan kepada pihak lain atas dasar penolakan dari Bank/Lembaga Keuangan pemberi

fasilitas KPR/KPT atau atas keinginan Pemesan sendiri hanya diperbolehkan untuk satu kali dan dikenakan biaya

administrasi sebesar Rp. 5.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ) dengan syarat memiliki hubungan keluarga dengan

Pemesan yang terbatas pada : orang tua/mertua, istri/suami, anak/menantu, saudara sekandung baik satu domisili

ataupun tidak dan dapat dibuktikan secara hukum,dan untuk itu masih tetap diperlakukan harga pada saat

pemesanan.

3. Apabila PPN ( Pajak Pertambahan Nilai ) yang sudah dibayarkan tidak dapat diganti/dialihkan ke nama baru, maka

Pemesan harus membayar PPN atas tanah dan/atau bangunanuntuk Nama Pemesan Baru.

III. KETENTUAN PENGALIHAN HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Apabila Pemesan bermaksud mengalihkan hak dan tanggung jawab atas tanah dan/atau bangunan maka berlaku

ketentuan :

1. Pemesan harus mengajukan surat permohonan pengalihan hak dan tanggung jawab,dan bersama – sama dengan

Pemesan Baru (pihak ketiga) menghadap Developer.

2. Dikenakan biaya administrasi sebesar 5% (lima persen) dari harga jual pada saat pemesanan.

3. Apabila Pemesan memperoleh fasilitas KPR/KPT dari Bank/Lembaga Keuangan dan telah mengadakan

pengikatan akad kredit dengan Bank/Lembaga Keuangan yang bersangkutan, maka harus ada persetujuan

secara tertulis dari Bank/Lembaga Keuangan tersebut.

4. Apabila PPN ( Pajak Pertambahan Nilai ) yang sudah dibayarkan tidak dapat diganti/dialihkan Pemesan Baru (

pihak ketiga), Maka Pemesan Harus membayar PPN atas tanah dan/atau bangunan untuk pemesan baru.

5. Semua ketentuan yang berlaku pada surat pemesan ini tetap berlaku kepada Pemesan Baru ( pihak ketiga ).

KONTRAK

PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL

antara

CV.GENTAR GEMILANG

dengan

…………………………………………………

_________________________________________________________________

Nomor : …………………….

Tanggal : …………………….

Pada hari ini ………, tanggal ……………kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ………………………………………………………………………………

Alamat : ………………………………………………………………………………

Telepon : ………………………………………………………………………………

Jabatan : ………………………………………………………………………………

Dalam hal ini bertindak atas nama CV. GENTAR GEMILANG dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama (I)

dan

Nama : ………………………………………………………………………………

Alamat : ………………………………………………………………………………

Telepon : ………………………………………………………………………………

Jabatan : ………………………………………………………………………………

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemilik atau Kuasa Pemilik dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (II)

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal yang dimiliki oleh Pihak Kedua yang terletak di ……………………………………………………………………………………

Pihak Pertama bersedia untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan, yang pembiayaannya ditanggung oleh Pihak Kedua, dengan ketentuan yang disebutkan dalam pasal pasal sebagai berikut : Pasal 1 Tujuan Kontrak

Tujuan kontrak ini adalah bahwa Pihak Pertama melaksanakan dan, menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal yang berlokasi tersebut diatas.

PASAL 2

BENTUK PEKERJAAN

Bentuk pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Pihak Pertama adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan Perencanaan (gambar kerja, spesifikasi material dan bahan, serta time schedule proyek). Terlampir Timeschedule Perencanaan no. bp/071009/2007, tertanggal 09 oktober 2007

2. Pekerjaan Bangunan ( pelaksanaan konstruksi bangunan, sesuai dengan spesifikasi material dan

bahan yang akan dilampirkan oleh pihak pertama pada saat Pekerjaan Perencanaan selesai, dan telah disetujui oleh pihak kedua )

PASAL 3

SISTEM PEKERJAAN

Sistem pekerjaan yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

1. Pihak kedua menggunakan system penunjukan langsung dengan memberikan anggaran biaya ( udget ).

Pihak Kedua memberikan anggaran biaya kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 2.100.000.000 ( Dua Milyar Seratus Juta Rupiah ).

2. Anggaran Biaya sebesar Rp. 2.100.000.000 ( Dua Milyar Seratus Juta Rupiah ) termasuk rincian :

a. Pekerjaan Perencanaan

b. Pekerjaan Bangunan

Dan tidak termasuk :

a. Pajak – pajak yang di timbulkan atas pelaksanaan pembangunan termasuk : Pajak kontraktor, pajak pribadi, pajak membangun sendiri dan lain-lain.

b. IMB ( Ijin mendirikan bangunan ) mulai dari tingkat klian banjar, lurah / kepala desa, camat dan pihak ciptakarya badung.

c. Pihak pertama berhak menentukan luasan ruang bangunan, spesifikasi bahan dan material bangunan, dan bentuk bangunan yang akan disesuaikan dengan anggaran biaya ( budget ) yang di berikan oleh pihak kedua.

PASAL 4 BIAYA

Adapun biaya pembangunan rumah tinggal tersebut adalah Rp. 2.100.000.000 ( Dua Milyar Seratus Juta Rupiah ).

PASAL 5 SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran atas pekerjaan pembangunan tersebut diatas dilakukan dalam beberapa tahap yaitu :

Tanda Jadi :Tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) yang harus dibayarkan pada saat pekerjaan perencanaan ( Pasal 2 ayat 1 ) mulai dikerjakan, yaitu pada tanggal ……………………

Downpayment Pembayaran 30 % x Rp 2.100.000.000 = Rp. 630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan pada saat pekerjaan bangunan ( Pasal 2 ayat 2 ) mulai dikerjakan, yaitu pada tanggal ………..

Tahap I Pembayaran 25 % x Rp 2.100.000.000 = Rp. 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) setelah pekerjaan dinding dimulai, yang harus dibayarkan pada tanggal ………..

Tahap II Pembayaran 20 % x Rp 2.100.000.000 = Rp. 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) setelah pekerjaan atap dimulai, yang harus dibayarkan pada tanggal ………..

Tahap III Pembayaran 20 % x Rp 2.100.000.000 = Rp. 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) setelah pekerjaan lantai dimulai, yang harus dibayarkan pada tanggal ………..

Pelunasan Pembayaran 5% x Rp 2.100.000.000 = Rp. 105.000.000 dikurangi tanda jadi Rp. 10.000.000 menjadi Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) setelah pekerjaan selesai.

yang harus dibayarkan pada tanggal ………..

Pembayaran tersebut harus dilakukan melalui transfer ke rekening :

Penerima : CV. GENTAR GEMILANG

Bank : ………………………………………………………………………………

No rekening : ………………………………………………………………………………

PASAL 6

JANGKA WAKTU PENGERJAAN

Jangka waktu pengerjaan adalah ……………… bulan, terhitung setelah kontrak ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan pembayaran tahap pertama diterima oleh Pihak Pertama pada tanggal ……………………………………………………….

Apabila terjadi keterlambatan pengerjaan pembangunan dari waktu yang telah ditentukan, maka Pihak Pertama wajib membayar denda kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 10.000/hari. ( Sepuluh ribu rupiah perhari ).

PASAL 7 PERUBAHAN

Apabila pada waktu pengerjaan pelaksanaan konstruksi terdapat perubahan perubahan terhadap luasan, posisi dan bentuk serta penambahan material bangunan, diluar dari perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah Pihak, maka Pihak Kedua wajib membayar setiap perubahan pembongkaran dan pemasangan kembali yakni sebesar Rp. 100.000/M2. ( seratus ribu rupiah permeter persegi )

PASAL 8 MASA PEMELIHARAAN

1. Masa pemeliharaan berlaku selama 3 bulan, setelah selesai

Pekerjaan/serah terima hasil pekerjaan yang diikuti dengan penandatanganan berita acara penyerahan bangunan.

2. Apabila dalam masa pemeliharaan tersebut terdapat kerusakan yang disebabkan bukan dari pekerjaan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tidak berhak menuntut Pihak Pertama untuk mengerjakannya.

Namun, Pihak Pertama dapat memperbaiki kerusakan tersebut sesuai dengan formulir perubahan dengan biaya yang ditanggung oleh Pihak Kedua sebesar Rp. 100.000/M2 ( termasuk biaya upah tukang & material ).

PASAL 9 LAIN – LAIN

Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan bersama- sama mematuhi dengan baik dan bertanggung jawab terhadap seluruh kesepakatan kerja yang telah disetujui.

Demikian Kontrak Kerja ini telah di setujui dan di tanda tangani untuk dilaksanakan dengan sebagai mana mestinya tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.

Sungai Penuh, 04 April 2013

Yang menerima Kuasa, PIHAK KEDUA ( II ) CV. GENTAR GEMILANG

PIHAK PERTAMA ( I )

AMRAN DAHLAN Direktur

PERJANJIAN KERJA

PEMBUATAN GAMBAR KERJA 2D DAN 3D PEKERJAAN PEMBANGUNAN UNIT RUMAH

DI DUSUN BARU KOTA SUNGAI PENUH Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : ANDI ARIADI, ST

No. Identitas : Jabatan : ..................................... Alamat : ....................................

Dalam hal ini bertindak sebagai untuk dan atas nama ................., berkedudukan di Sungai Penuh selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. Nama : .....................................

Jabatan : ..................................... Alamat : .....................................

Dalam hal ini bertindak sebagai dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama PT [.................................................] berkedudukan di [..................................] selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Kedua belah pihak telah bersepakat atas dasar hasil pertemuan di [....................................] untuk mengadakan perjanjian kerja sebagai konsultan penasihat sehubungan dengan pembangunan gedung bertingkat di ........................................ dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA yang menerima dengan baik tugas dari PIHAK PERTAMA berupa pekerjaan pembuatan Gambar Kerja 2D dan 3D Unit Rumah yang terletak di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Batang Bungkal Kota Sungai Penuh. Dengan uraian pekerjaan sebagai berikut : 1. Membuat disain rumah beserta Detail Lengkap Gambar yang disesuaikan dengan keinginan PIHAK

PERTAMA. 2. Pembuatan Gambar Kerja Unit Rumah 2D Dan 3D Mengacu kepada Standar Nasional Indonesia.

PASAL 2 IMBALAN JASA

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengenai pembayaran imbalan jasa dengan

perincian sebagai berikut : a. Gambar 2D lengkap dengan Detail Gambar lengkap : Rp.15.000/M2 b. Gambar 3D untuk Brosur Lengkap dengan Detail Gambar gambar : Rp. 20.000/M2

2. Pembayaran imbalan jasa tersebut dalam ayat 1 pasal ini akan dilakukan dengan angsuran-angsuran sebagai berikut. a. Angsuran pertama dibayar setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak. b. Angsuran selanjutnya dibayar berdasarkan unit rumah yang dijual.

PASAL 3

PERSELISIHAN Perselisihan yang bersifat teknis dan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, akan dimintakan penyelesaiannya kepada panitia arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang, masing-masing seorang wakil

dari PIHAK PERTAMA, seorang wakil dari PIHAK KEDUA, dan seorang pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak. Perselisihan di luar bidang teknis akan diselesaikan dengan musyawarah dan jika tidak berhasil, akan diselesaikan melalui pengadilan negeri.

PASAL 5 KETENTUAN TAMBAHAN

Mengenai hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah. Dibuat di : ............................. Pada Tanggal : .............................

PIHAK KEDUA

( SALMAN, ST )

PIHAK PERTAMA

( ANDI ARIADI, ST) Project Manager

[] []