BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhana ekonomi suatu Negara merupakan hal

yang sangat penting dicapai karena setiap Negara

menginginkan adanya proses perubahan perekonomian yang

lebih baik dan ini akan menjadi indikator keberhasilan

pembangunan ekonomi suatu Negara. Dalam hal mempercepat

pertumbuhan ekonomi ada banyak hal yang menjadi jalan

keluar agar dapat memacu pertumbuhan tersebut, mulai

dari melakukan pembenahan internal kondisi perekonomian

disuatu Negara bahkan sampai melakukan kerjasama

intenasional dalam segala bidang untuk dapat memberikan

kontribusi positif demi percepatan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perubahan

naik turun dari tahun ke tahun, pada tahun 2012

pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,2 persen, dan

pada tahun ini perekonomian Indonesia mengalami

penurunan yaitu sekitar 5,78 persen dibandingkan tahun

2012, (Badan Pusat Statistik, 2014). Hal ini disebabkan

oleh tekanan pada transaksi berjalan dan pelemahan

nilai tukar rupiah yang dibarengi dengan laju inflasi.

Tekanan pada transaksi berjalan yang mengalami deficit

selama tiga kuartal terakhir mendorong peningkatan suku

bunga acuan sehingga menekan investasi. Meski defisit

transaksi berjalan menurun sidnifikan dari USD 8,5

miliar pada kuartal sebelumnya menjadi USD 4 miliar

pada kuartal IV-2013.

Menurut Adityo (2014) ada beberapa faktor yang

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu faktor sumber

daya manusia, faktor sumber daya alam, faktor ilmu

pengetahuan dan teknologi, faktor budaya, dan faktor

daya modal. Lalu kita dapat melihat bagaimana kelima

faktor tersebut sudah secara maksimal dikelola,

faktanya ada beberapa Negara di kawasan Asai Tenggara

yang msih terbelakang dalam pengelolaan beberapa faktor

tersebut walaupun kita juga dapat melihat beberapa

Negara lainnya sudah cukup mampu mengelola dengan baik.

Jika melihat bagaimana Indonesia mengelola kelima

faktor tersebut. Beberapa faktor belum dapat

dimaksimalkan untuk itu Indonesia dan sembilan Negara

lainnya membentuk ASEAN Community 2015 atau komunitas

ASEAN 2015.

ASEAN merupakan suatu organisasi perkumpulan

bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Pada tahun 2015, ASEAN

merencanakan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),

untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan regional

ASEAN, meningkatkan daya saing kawasan secara

keseluruhan di pasar dunia, dan mendorong pertumbuhan

ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan

taraf hidup masyarakat. Dengan adanya MEA tersebut,

maka akan tercipta suatu pasar besar kawasan ASEAN yang

2

akan berdampak besar terhadap perekonomian Negara

anggotanya.

Indonesia sendiri dalam menghadapi gerakan

Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, pemerintah terus

melakukan persiapan dan perbaikan untuk dapat

meningkatkan daya saing Indonesia termasud dalam bidang

Sumber Daya Manusia (SDM). Sektor pariwisata Indonesia

dinilai menjadi sektor yang paling siap menghadapi MEA

2015 dari sisi sumber daya manusia. Wakil ketua Badan

Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sumarna Abdurahman

yang dikutip di Beritadaerah.co.id mengatakan jika sumber

daya manusia bidang pariwisata paling siap bersaing

karena memiliki lembaga sertifikasi yang mempuni.

Pada saat ini standar pengembangan sertifikasi

yang diterapkan oleh asosiasi pariwisata di dalam

negeri telah menjadi acuan bagi asosiasi bisnis

pariwisata di tingkat ASEAN. Hal tersebut didorong oleh

keunggulan dari Asosiasi Pariwisata Indonesia dalam

strandar kompetensi profesi bidang pariwisata sehingga

dicontoh oleh asosiasi lainnya.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka

permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penulisan ini

adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kesiapan Indonesia dalam menghadapi

Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015?

3

2. Bagaimanakan Peran Sertifikasi Kompetensi Dalam Upaya

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Pariwisata?

1.2 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk membahas bagaimana

kesiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi

ASEAN 2015 dan bagaimana Peran Sertifikasi Kompetensi

Dalam Upaya Perlindungan Hukum BAgi Tenaga Kerja

Industri Pariwisata Dalam Menyambut Masyarakat Ekonomi

ASEAN 2015.

1.3 Metedologi Penulisan

Penulisan ini menggunakan pendekatan analisis

deskriptif untuk mengidentifikasi permasalahan-

permasalahan yang dikemukakakan diatas, serta kajian

literature dari berbagai sumber informasi dan data yang

penulis peroleh sebagai acuan atau pedoman dalam

menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut.

4

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015

Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi

regional pada tahun 1967, negara-negara anggota telah

meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda

utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama

ekonomi difokuskan pada program-program pemberian

preferensi perdagangan (preferential trade), usaha patungan

(joint ventures), dan skema saling melengkapi

(complementation scheme) antar pemerintah negara-negara

anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN, seperti

ASEAN Industrial Projects Plan (1976), Preferential Trading

Arrangement (1977), ASEAN Industrial Complementation scheme

(1981), ASEAN Industrial Joint-Ventures scheme (1983), dan

5

Enhanced Preferential Trading arrangement (1987). Pada dekade

80-an dan 90-an, ketika negara-negara di berbagai

belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk

menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara

anggota ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk

bekerjasama adalah dengan saling membuka perekonomian

mereka, guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan.

Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan suatu komunitas

Negara-negara ASEAN yang sangat luas, tidak ada

batasan-batasan wilayah dalam bidang perekonomian.

Diaman suatu Negara dapat masuk bebas dalam persaingan

pasar. “Masyarakat Ekonomi ASEAN yang bebas dari

berbagai hambatan, pengutamaan peningkatan

konektivitas, pemanfaatan berbagai skema kerja sama

baik intra-ASEAN maupun antara ASEAN dengan Negara

mitra khususnya mitra FTA, serta penguatan peran UKM

dalam proses integrasi internal ASEAN maupun dengan

Negara mitra”.

Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah salah satu pilar-

pilar impian Masyarakat ASEAN yang dicetuskan dalam

kesepakan Bali Concord II. ASEAN berharap dapat

membentuk sebuah pasar tunggal dan basis produksi

sebelum tahun 2015. Artinya sebelum tahun 2015,

pergerakan barang, jasa, investasi, dan buruh terampil

di ASEAN akan dibuka dan diliberalisasi sepenuhnya,

sementara aliran modal akan dikurangi hambatannya.

Masih ada keleluasaan, pengecualian dan hambatan-

6

hambatan (khususnya dalam aliran uang dan modal) dalam

liberalisasi ini, dan para anggota yang belum siap

untuk meliberalisasi sektor jasa mereka dapat memilih

menunda pembukaan sektor tersebut. Namun, tujuan

startegis dan komitmenya adalah menyingkirkan semua

hambatan dan pengecualian ini, serta seluruh Anggota

harus memiliki komitmen yang sama.

Secara umum MEA memiliki 12 sektor prioritas,

yakni: produk-produk berbasis pertanian, otomotif,

elektronik, perikanan, poduk berbasis karet, tekstil

dan pakaian, produk berbasis kayu, perjalanan udara, e-

ASEAN, kesehatan, pariwisata, dan logistik. Inilah

sector-sektor yang paling diminati, anggota ASEAN, dan

menjadi ajang mereka untuk bersaing satu sama lain.

Gagasannya adalah jika sektor-sektor ini

diliberalisasikan secara penuh, sektor-sektor ini akan

berintegrasi (menyatu) anggota ASEAN akan mengembangkan

keunggulan sektor-sektor ini dengan menarik investasi

dan perdagangan di dalam ASEAN (contohnya dengan saling

melakukan outsourching) serta membantu mengembangkan

produk-poduk buatan ASEAN. Selain itu dilakukan

pengembangan terhadap sektor prioritas pangan,

pertanian dan kehutanan.

7

Gambar Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam piagam ASEAN

8

ASEAN

Masyarakat Ekonomi ASEANJadwal Cetak

biru

Pasar tunggaldan basisproduksi

KawasanEkonomi yangberdaya saing

Pertumbuhanekonomi yang

merata

Integrasi keperekonomian

global

Melalui aliranbebas di:

Barang Jasa Investasi TK terampil

Kebijakan ekonomi yangberdaya saing

Perlindungan konsumen intellectual proverty rights

Pengembangan infrastruktur

Pengembangan

UKM

Inisiatif

integritas

Pendekatan koeheren hubungan ekonomi eksternal

Partisipasi

Sumber : www.kemenlu.go.id

2.2 Tujuan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN tersebut

bertujuan untuk meningtakan kesejahteraan seluruh

anggota ASEAN sehingga mampu menghadapi persaingan pada

lingkup regional dan global. Hal ini merupakan suatu

kemajuan yang sangat nignifikan sebagai respon terhadap

care of human security yang mencangkup keamana ekonomi,

keamanan pangan, keamanan kesehatan, dan keamanan

politik.

Indonesia akan memasuki era Masyarakat Ekonomi

ASEAN 2015, dimana dengan tujuan yang baik itu

diharapkan mampu membawa perubahan untuk pertumbuhan

ekonomi di Indonesia agar lebih baik. Apabila kita

melihat lebih jauh dibalik tujuan utnuk meningkatkan

stabilitas perekonomian antar Negara ASEAN artinya sisi

lain yang dapat kita lihat bahwa sama saja seperti

meliberalisasikan arus barang, tenaga kerja, investasi

9

12 sektor prioritas

Pengembangansektor

Penelitian PengembanganSDM

Kerangkainstitusiregional

(Sekretariat,

Political willdan

implementas

dan modal. Liberalisasi arus barang artinya akan

menjadi pengurangan dan penghilangan hambatan tariff.

Liberalisasi modal akan dilakuakn dengan meniadakan

aturan administrasi yang menghambat penanaman modal,

artinya semua orang yang masuk kawasan ASEAN dapat

menanamkan modalnya dinegara ASEAN secara lebih mudah.

Selain itu adanya liberalisasi tenaga kerja dimana kita

bebas mencari lapangan pekerjaan tidak hanya di dalam

negeri melainkan dikawasan ASEAN.

2.3 Sertifikasi Profesi di Bidang Pariwisata

Menurut Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012

tentang sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di

bidang pariwisata bahwa Sertifikasi Kompetensi di

Bidang Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat

kompetensi di bidang kepariwisataan yang dilakukan

secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi

sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia,

standar internasional dan/atau standar khusus.

Mengacu pada UU No. 10 2009 Tentang Kepariwisataan

bahwa mulai Tahun 2014 Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif mewajibkan para pekerja pariwisata

untuk menguji kompetensi dan Peraturan Pemerintah No.

52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi di Bidang

Pariwisata, yang menyatakan pengusaha pariwisata wajib

memperkejakan tenaga kerja yang telah memiliki Sertikat

Kompetensi di Bidang Pariwisata.

10

2.4 Kesiapan Indonesaia Dalam Menghadapai Masyarakat

Ekonomi ASEAN (MEA) 2015

Sebagai salah satu dari tiga pilar utama ASEAN

community 2015, Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dibentuk

dengan misi menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi

lebih baik serta mampu bersaing dengan Negara-negara

yang perekonomiannya lebih maju dibandingkan dengan

kondisi Negara ASEAN saat ini. Selain itu juga dengan

terwujudnya ASEAN Community yang dimana di dalamnya

terdapat aspek ekonomi, dapat menjadikan posisi ASEAN

menjadi lebih strategis di kancah Internasional.

Terwujudnya komunitas Masyarakat Ekonomi ASEAN ini

dapat membuka mata semua pihak, sehingga terjadi suatu

dialog antar sektor yang dimana nantinya juga saling

melengkapi diantara para stakeholder sektor ekonomi di

Negara-negara ASEAN ini sangat penting. Misalnya untuk

infrastruktur, di Indonesia masih sangat membutuhkan,

baik itu berupa jalan raya, bandara, pelabuhan, dan

lain sebagainya. Dalam hal ini kita dapat memperoleh

manfaat dari saling tukar pengalaman dengan anggota

ASEAN lainnya.

11

Menurut Sulung DKK (2013) mengatakan bahwa peluang

Indonesia untuk dapat bersaing dalam MEA 2015

sebenarnya cukup besar, saat ini Indonesia merupakan

peringkat 16 di dunia untuk besarnya skala ekonomi.

Besarnya skala ekonomi juga didukung oleh proporsi

penduduk usia produktif and pertumbuhan kelas menengah

yang besar. Prospek ekonomis Indonesia yang positif

juga didukung oleh perbaikan peringkat investasi

Indonesia oleh lembaga pemeringkat dunia serta masuknya

indonesai sebagai peringkat 4 (empat) prospective

destinations menurut UNCTAD World Investment Report. Maki

kuatnya fundamental perekonomian Indonesia dapat

dilihat ketika banyak Negara yang “tumbang” diterpa

pelemahan perekonomian global, perekonomian Indonesia

masih dapat terjaga untuk tumbuh positif. Untuk

mewujudkan peluang MEA 2015, sudah saatnya kita

berbenah dan melakukan tindakan-tindakan efektif dan

terarah dan didukung oleh berbagai pihak.

Jika dilihat dari sisi demografi Sumber Daya

Manusia, Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi

ASEAN ini sebenarnya merupakan salah satu Negara yang

produktif. Jika dilihat dari faktor usia, sebagian

besar penduduk Indonesia atau sekitar 70% nya merupakan

usia produktif. Jika kita lihat pada sisi ketenaga

kerjaan kita memiliki 110 juta tenaga kerja (Badan

Pusat Statistik, 2007), stabilitas ekonomi Indonesia

yang kondusif ini merupakan sebuah opportunity dimana

12

Indonesia akan menjadi sebuah kekuatan tersendiri,

apalagi dengan sumber daya alam yang begitu besar, maka

akan sangat tidak masuk akal apabila kita tidak bisa

berbuat sesuatu dengan hal tersebut.

Bila melihat catatan perdagangan  dengan Negara

ASEAN beberapa tahun terakhir, Indonesia layak optimis

bahwa MEA merupakan peluang untuk maju lebih pesat.

Hubungan dagang dengan negara-negara ASEAN telah

mendongkrak peningkatan ekspor. Indonesia saat ini

mengontribusikan sekitar 50 persen  pertumbuhan negara-

negara kawasan ASEAN. Angka ini memberikan sinyal

positif bahwa MEA adalah bentuk peningkatan intensitas

hubungan ekonomi dengan negara-negara ASEAN,  yang akan

memberi dampak yang menjanjikan bagi ekonomi Indonesia

di masa depan.

Selain itu, jumlah kelas menengah dan porsi

ekonomi yang besar diprediksi akan memimpin pertumbuhan

ekonomi di antara negara-negara ASEAN. Integrasi

ekonomi di ASEAN ini berpeluang menjadi batu loncatan

bagi Indonesia untuk memiliki posisi tawar yang kuat

dalam konstelasi politik global. Indonesia bahkan

diprediksi bahwa  akan menjadi negara dengan tingkat

ekonomi terbesar ke tujuh pada 2030. Kenyataan ini dan

prediksi ke depan tersebut memberi angin segar dalam

membangun optimisme Indonesia menatap masa depan

khususnya menjelang berlakunya MEA pada 2015.

13

Namun,  di balik optimisme potensi peluang

tersebut, banyak kalangan merasa skeptis dengan

kesiapan Indonesia menghadapi MEA. Sebagian

mengkhawatirkan MEA akan mengakibatkan  terhantamnya

sektor-sektor usaha dalam negeri. Kekhawatiran lain

juga muncul akibat masih lemahnya daya saing,

pembangunan infrakstruktur yang masih belum maksimal,

serta defisit neraca berjalan.  Masalah-masalah tadi

merupakan hal mendasar yang  membuat sebagian kalangan

pesimis tentang kesiapan Indonesia menghadapi MEA 2015.

Kekhawatiran soal ketidaksiapan tidak hanya

terjadi pada Indonesia saja, melainkan juga pada

negara-negara ASEAN yang lain.  Hal ini  terungkap

melalui suvey yang dilakukan oleh Kamar Dagang Amerika

di Singapura. Survey yang melibatkan 475 pengusaha

senior Amerika tersebut mengungkapkan bahwa 52 persen

responden tidak percaya Masyarakat Ekonomi ASEAN dapat

diwujudkan pada tahun 2015.

Disamaping adanya kekhawatiran dapat disimpulkan

bahwa mengenai Kesiapan Indonesia dalam menyongsong

Masyarakat Ekonomi ASEAN, bisa dikatakan siap, Namun di

dalam negeri perlu diupayakan mengurangi kesenjangan

ekonomi kesenjangan antara pemerintah pusat dengan

daerah lalu mengurangi kesenjangan antara pengusaha

besar dengan UKM dan peningkatan dalam beberapa sektor

yang mungkin masih harus didorong untuk meningkatkan

daya saing. Hal ini menyiratkan aspek persaingan yang

14

menyodorkan peluang sekaligus tantangan bagi semua

negara. Namun kekayaan sumber alam Indonesia yang tidak

ada duanya di kawasan, merupakan local-advantage yang

tetap menjadi daya tarik kuat, di samping jumlah

penduduknya terbesar yang dapat menyediakan tenaga

kerja murah.

Kita harus segera berbenah diri untuk menyiapkan

Sumber Daya Manusia Indonesia yang kompetitif dan

berkulitas global. Menuju tahun 2015 tidaklah lama,

Sudah siapkah kita akan Tantangan dan peluang bagi

kalangan profesional muda kita untuk tidak terbengong-

bengong menyaksikan lalu-lalang tenaga asing di wilayah

kita. Tantangan Indonesia kedepan adalah mewujudkan

perubahan yang berarti bagi kehidupan keseharian

masyarakatnya. Semoga seluruh masyarakat Indonesia kita

ini bisa membantu untuk mewujudkan kehidupan ekonomi

dan sosial yang layak agar kita bisa segera mewujudkan

masyarakat ekonomi ASEAN.

2.5 Sertifikasi Kompetensi Dalam Upaya Perlindungan

Hukum Bagi Tenaga Kerja Pariwisata

Saat ini maasyarakat Indonesia berada pada

lingkungan global yang sedang bergerak dengan dinamis

dan kompleks, dengan kondisi-kondisinya yang baru, yang

langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap

diri masyarakat yang harus dihadapi dengan sikap

terbuka. Salah satu aspek penting yang perlu disiapkan

15

dengan cepat bangsa ini adalah Sumber Daya Manusia

(SDM) yang kompeten. Kualitas sumber daya manusia

merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan dan

kemajuan suatu bangsa. Para tenaga kerja dari Negara

MEA yang memiliki kompetensi kerja yang lebih tinggi

tentunya akan lebih meiliki kesempatan yang lebih luas

untuk mendapatkan keuntungan ekonomi di dalam MEA.

Dalam sektor pariwisata peluang yang bisa diraih

saat diberlakukannya MEA 2015 relatif lebih besar

dibandingkan dengan tantangan berupa persaingan yang

harus dihadapi. Pariwisata ASEAN nantinya menjadi ”single

destination” yang akan mendorong lebih banyak lagi

wisatawan dari kawasan ASEAN ke Indonesia. Pariwisata

merupakan salah satu sektor yang siapa memasuki era

Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, menurut Menparekraf Mari

Elka Pangestu yang dikutip di www.satuharapan.com

kesepakatan di bawah MEA untuk pariwisata antara lain

terkait dengan menyepakati standar kopetensi untuk

profesi pariwisata dan meningkatkan kualitas

profesional SDM dengan melakukan sertifikasi.

Dalam hal penetapan standar kompetensi, sejak 1998

Indonesai menjadi lead country delam pengembangan SDM

pariwisata ASEAN, standar kompetensi SDM pariwisata

tingkat ASEAN (ACCSTP) sebagian besar adalah standar

yang diterapkan di Indonesia. Selain itu Indonesia juga

ditunjuk sebagai Regional Sekretariat yang

memfasilitasi implementasi dari MRA (Mutual Recognition

16

Arrangement/MRA) tenaga kerja professional pariwisata di

kawasan ASEAN.

Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja sektor

pariwisata perlu ada pelatihan dan sertifikasi sumber

daya manusia (SDM) pariwisata yang berasis pada

kompetensi. Alat ukurnya adalah pengetahuan,

keterampilan dan prilaku. Untuk mengukur pengetahuan,

keterampilan dan perilaku itu didirikanlah LSP (lembaga

Sertifikasi Profesi). Tujuan pembentukan LSP sektor

pariwisata adalah untuk mengeluarkan sertifikasi bagi

pekerja di sektor pariwisata yang mengacu pada

keterampilan standar nasional untuk Biro Perjalanan

Wisata, restoran dan perhotelan. Pada kenyataannya

keberadaan LSP ini masih belum dimanfaatkan secara

maksimal oleh para pekerja di sektor pariwisata. Di

sisi lain keberadaan SKKNI itu sendiri belum

diimplementasikan secara menyeluruh dalam ruang lingkup

perhotelan, restoran dan lembaga pendidikan pariwisata

di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh regulasi selama

ini yang menetapkan bahwa SKKNI bersifat sukarela

(www.suarapembaruan.com).

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

(SKKNI) dalam bidang biro perjalanan wisata, hotel dan

restoran. SKKNI ini kemudian diserahkan kepada lembaga

pendidikan dan pelatihan agar dapat dibuatkan suatu

modul atau buku ajar dalam mempersiapkan materi uji dan

tempat uji kompetensi. Lembaga-lembaga yang akan

17

melaksanakan sertifikasi kompetensi bidang pariwisata

diantaranya adalah LSP Hotel dan Restoran di Jakarta,

LSP Pariwisata Jakarta, LSP Pariwisata Nusantara di

Bandung, LSP Pariwisata Indonesia di Bali, LSP Spa

Nasionaldi Jakarta, LSP Cohe spa di Surabaya, LSP

Pariwisata Nasional di Surabaya, LSP Wiyata Nusantara

di Yogyakarta dan LSP MICE di Jakarta. Dengan adanya

lembaga-lembaga tersebut para tenaga kerja pariwisata

dengan mudah mendapatkan sertifikasi kompetensi

sehingga akan memberikan suatu kepastian hukum dalam

melindungi para tenaga kerja industri pariwisata dalam

menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Perlindungan tenaga kerja sangat mendapat

perhatian dalam Hukum Ketenagakerjaan. Bahkan beberapa

pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No. 13

Tahun 2013), pada intinya menyebutkan bahwa

perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk

menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan

kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas

dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan

keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan

dunia usaha (kharim, 2003). Perlindungan tenaga kerja,

termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja untuk

berorganisasi dan berunding dengan pengusaha,

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja,

perlindungan khusus tenaga wanita, anak, orang muda dan

18

penyandang cacat serta perlindungan upah jaminan sosial

tenaga kerja.

Pasal 27 ayat 2 Undang Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: Tiap-tiap warga

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup

ditengah persaingan global yang sangat ketat ini maka

pemerintah berusaha memberikan perlindungan hukum bagi

tenaga kerja Indonesia dalam wujud sertifikasi

kompetensi sebagai alat untuk mengatasi persaingan

kerja menyongsong IATA 2015. Tujuan pokok tersebut

dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab pemerintah

menyediakan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup, waktu

dan tempa yang tepat serta kualitas ketrampilan yang

sesuai, karena tujuan penggunaan tenaga kerja

dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkerjakan angkatan

kerja secara penuh dan produktif. Perencanaan tenaga

kerja yang dibua toleh pemerintah dapat memberikan

informasi mengenai pasar kerja untuk masa kerja 5

sampai 10 tahun mendatang (Budi Astuti, 2008).

Pentingnya sertifikasi kompetensi untuk tenaga

kerja yang bergerak dalam industri pariwisata telah

diatur dalam UU Kepariwisataan Indonesia yaitu UU No.

10 Tahun 2009 yang menyebutkan Sertifikasi adalah

proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja

pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk

pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.

19

Sedangkan Kompetensi dapat diartikan seperangkat

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus

dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja

pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

Pasal 26 UU No. 10 Tahun 2009 menyebutkan bahwa

setiap pengusaha pariwisata berkewajiban untuk

meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan

dan pendidikan serta menerapkan standar usaha dan

standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Ini berarti bahwa peningkatan

kompetensi dari tenaga kerja supaya memperoleh

sertifikasi kompetensi merupakan kewajiban dari

pengusaha itu sendiri. Akan tetapi kalau kita lihat,

pengusaha kurang memperhatikan masalah peningkatan

sumber daya manusianya. Mereka lebih menginvestasikan

dana yang dimiliki pada bangunan/fisik, karena mereka

tidak melihat secara langsung manfaat dari sertifilasi

kopetensi ini. Pengaturan lain tentang Standardisasi

dan Sertifikasi kompetensi juga dapat lihat pada Pasal

53 yang menyebutkan bahwa tenaga kerja di bidang

kepariwisataan memiliki standar kompetensi. Sesuai

amanat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

tentang Kepariwisataan (tentang pengaturan lebih lanjut

sertifikasi kompetensi) dan untuk menjawab tantangan ke

depan, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang

Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang

20

Pariwisata yaitu Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012

tentang Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata

Mengenai Standar Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia (SKKNI) adalah uraian kemampuan yang mencakup

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja minimal yang

harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan

tertentu.Untuk Pengembangan sertifikasi kompetensi

kerja dilakukan oleh BNSP terkait dan terpadu dengan

pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia (SKKNI) serta pengembangan pelatihan berbasis

kompetensi di lembaga-lembaga pelatihan kerja sebagai

kesatuan Sistem Latihan Kerja Nasional (SISLATKERNAS).

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-

Undang No. 13 tahun 2003, sertifikasi kompetensi kerja

merupakan bentuk pengakuan secara formal terhadap

kompetensi kerja yang telah dikuasai oleh lulusan

pelatihan kerja atau tenaga kerja yang telah

berpengalaman. Pengaturan sertifikasi kompetensi kerja

ini merupakan bagian integral dari SISLATKERNAS.

Standar kompetensi mencerminkan kemampuan yang

dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan didukung

oleh sikap kerja. Penerapannya mengacu pada unjuk kerja

dan syarat kerja.(Tania Ginting-2013).

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi sertifikasi

kompetensi ini adalah mandat Undang-Undang No. 10 tahun

2009 tentang Kepariwisataan dan telah dituangkan dalam

rencana strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

21

Kreatif 2012.  Sejak 2007 hingga 2014, Kemenparekraf

telah melakukan program sertifikasi sebanyak 64.127

tenaga kerja dibidang pariwisata antara lain bidang

hotel dan restoran, spa, biro perjalanan wisata, MICE,

tour leader, jasa boga, maupun wisata minat khusus seperti

arung jeram dan selam. Jumlah tenaga kerja yang telah

mendapat sertifikasi ini jauh diatas target yang

ditetapkan pada akhir 2014 sebanyak 50 ribu tenaga

kerja pariwisata.

Sebagai pekerja di bidang pariwisata, sertifikasi

dan standar kompetensi merupakan hal penting untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta

mendukung daya saing pariwisata Indonesia di

mancanegara. Dengan adanya Sertifikasi kompetensi

tersebut akan menjadi pemicu untuk para pekerja

pariwisata dalam mempersiapkan diri dalam menyambut

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

BAB III

SIMPULAN dan SARAN

3.1 SIMPULAN

Dari paparan tersebut diatas dapat disimpulkan

bahwa pemerintah telah mengambil suatu tindakan sebagai

upaya memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga

22

kerja Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 melalui

standarisasi dan sertifikasi dan diharapkan dengan

metode tersebut pariwisata indonesia semakin optimal

dalam pengelolaannya. Pentingnya sertifikasi kopetensi

untuk tenaga kerja yang bergerak dalam industri

pariwisata telah diatur dalam UU Kepariwisataan

Indonesia yaitu UU No. 10 Tahun 2009 yang menyebutkan

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada

usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung

peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan

pengelolaan kepariwisataan. Sedangkan Kompetensi dapat

diartikan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai

oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan

profesionalitas kerja.Sertifikasi sangat diperlukan

dalam menghadapi persaingan Tenaga Kerja tingkat

nasional maupun internasional.

3.2 SARAN

Kiranya sangat tepat bila pemerintah diharuskan

untuk lebih mempersiapkan langkah dan strategis

menghadapi ancaman dampak negatif dari MEA dengan

menyusun dan menata kembali kebijakan-kebijakan

nasional yang diarahkan agar dapat lebih mendorong dan

meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan

industri sehingga kulaitas sumber daya manusia baik

dalam birokrasi maupun dunia usaha ataupun professional

meningkat. Pemerintah diharapkan pula untuk menyediakan

23

lembaga-lembaga sertifikasi yang lebih banyak dan

ditempatkan disetiap provinsi disuluruh Indonesia

sehingga mudah diakses oleh para pekerja pariwisata

dari berbagai penjuru daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adityo, Putri, Nadia. 2014. Masyarakat Ekonomi ASEAN2015. (makalah). Serang. Universitas Sultan AgengTirtayasa.

Anonim. 2012. Tenaga Kerja Pariwisata Perlu Kompetensi.(Diakses 22 september 2014). URL:http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/tenaga-kerja-pariwisata-perlu-disertifikasi-kompetisi/27675

Anonim, 2014. Tahun 2015, Pekerja Pariwisata WajibBersetifikasi. (Diakses 21 september 2014). URL:http://beritadewata.com/Daerah/Gianyar/Tahun-2015,-Pekerja-Pariwisata--Wajib-Bersertifikasi-.html

Anonim. 2014. Perkembangan Ekonomi Terkini 2014..(diakses 14 september 2014) URL :http://macroeconomicdashboard.com/index.php/id/ekonomi-makro/166-perkembangan-ekonomi-terkini

Badan Pusat Statistik. 2014. Pertumbuhan EkonomiIndonesia.

Bagiastuti, Ni, Ketut. 2014. Sertifikasi kompetensi sebagai upaya perlindungan hukum Bagi tenaga kerja industri pariwisata dalam menyambut iata 2015. (Jurnal). Bali. Politeknik Negeri Bali.

24

Budi Astuti, (2008), Sertifikasi Uji Kompetensi SebagaiUpaya Perlindungan Hukum Bagi Tenaga KerjaIndonesia/Tenaga Kerja Wanita Penata Laksana RumahTangga (TKI/TKW PLRT), (Tesis), UniversitasDiponegoro, Semarang.

Buwono, Akbar. 2014. SDM Pariwisata Dinilai Paling SiapHadapi MEA. (Diakses 11September 2014) URL:http://beritadaerah.co.id/2014/09/12/sdm-pariwisata-dinilai-paling-siap-hadapi-mea/

Hakim, Andi, Muhammad. 2013. Penerapan “Acceleration ToImprove The Quality Of Huma Resource” Dengan Pengetahuan,Pengembangan, Dan Persaingan Sebagai Langkah DalamMengotimalkan Daya Saing Indonesia di MEA 2015.(Jurnal). Semarang. Universitas Negeri Semarang.

Herlambang, R, Sulung, DKK. 2013. Kesiapan IndonesiaDalam Menghadapi Era MEA 2015 Melalui KebijakanRedenominasi. (paper). Purwekerto. UniversitasJenderal Soedirman

Nurul. 2013. Kesiapan Indonesia Menghadapi MasyarakatEkonomi ASEAN 2015. (Diakse, 22 September 2014).URL: http://id.voi.co.id/voi-komentar/4889-kesiapan-indonesia-menghadapi-masyarakat-ekonomi-asean-2015

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan SertifikasiUsaha Di Bidang Pariwisata. Jakarta.

Rimandasari, eka, anggraheni, rini. 2014. KesiapanSumber Daya Manusia (SDM) Indonesia MenyongsongImplementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.Kompasiana, (diakses 16 september 2014). URL:http://regional.kompasiana.com/2014/06/28/kesiapan-sumber-daya-manusia-sdm-indonesia-menyongsong-implementasi-masyarakat-ekonomi-asean-mea-2015-664888.html

25

Sarah Tania Ginting. (2013). Kondisi Sumber DayaManusia Sebagai Penunjang Industri Pariwisata DiIndonesia.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

http://www.kemenperin.go.id/artikel/6631/9-Cabang-Industri-Jadi-Unggulan

http://id.wikipedia.org/wiki/Sertifikasi_profesional

http://www.satuharapan.com/read-detail/read/menparekraf-pariwisata-sudah-antisipasi-mea-sejak-2007

26