profil pertanahan provinsi kalimantan utara 2015

Profil Pertanahan Provinsi Kaltim - Kaltara 2015 - Kementerian PPN / Bappenas i

KATA PENGANTAR

Tanah atau agraria berasal dari beberapa bahasa. Istilah agraria berasal dari kata ‘akker’ (Bahasa Belanda), ‘agros’ (Bahasa Yunani) berarti tanah pertanian, ‘agger’ (Baha-sa Latin) berarti tanah atau sebidang tanah, ‘agrarian’ (Bahasa Inggris) berarti tanah un-tuk pertanian (Santoso, Urip. 2009:1). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agra-ria berarti (1) urusan pertanian atau tanah pertanian, (2) urusan pemilikan tanah. Mengacu pada amanat pasal 33 ayat (3) UUD 1945, segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, dikuasai, diatur dan dikelola serta didistribusikan oleh negara. Pengelolaan ini menjadi salah satu poin penting untuk dapat mencapai cita-cita pasal 33 yaitu untuk se-mata-mata meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, yang saat ini terjadi adalah masih ada beberapa kasus terkait kurangnya kinerja pengelolaan aset negara (dalam hal ini tanah) yang membawa dampak cukup besar terhadap kehidupan masyarakat saat ini. Sebagai contoh, konflik dan sengketa tanah adat, kepemilikan hak atas tanah, kurangn-ya lahan untuk pembangunan kepentingan umum dan lain sebagainya. Penjabaran terkait permasalahan pengelolaan pertanahan di atas perlu adanya tindak lanjut, sehingga hal ini dapat diminimalisir.

Buku profil pertanahan menjelaskan kondisi pengelolaan pertanahan pada setiap provinsi di Indonesia yang disajikan dalam data angka maupun penjelasan deskriptif yang mudah dipahami dan membuat seluruh pembacanya mengetahui kondisi pertanahan pada setiap provinsi di Indonesia. Selain itu, buku ini diharapkan dapat menjadi dasar pengam-bilan keputusan di bidang pengelolaan pertanahan ke depannya, sehingga akan sesuai an-tara yang terdapat di lapangan dengan apa yang akan direncanakan.

Buku ini membahas mengenai kondisi nyata terkait pertanahan Provinsi Kaliman-tan Timur dan Kalimantan Barat yang akan diulas secara singkat dalam meninjau data pertanahan tersebut. Data dan informasi pertanahan Provinsi Kalimantan Timur dan Kali-mantan Barat yang dimaksud di dalam buku ini mencakup peta dasar pertanahan, wilayah bidang bersertifikat, tanah terlantar, redistribusi tanah dan legalisasi aset, kasus pertana-han, jumlah dan nilai transaksi tanah, informasi pegawai pertanahan, serta isu spesifik pertanahan yang ada di provinsi tersebut.

Buku ini merupakan bentuk kerjasama Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Ke-menterian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang bekerjasama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi sebagai penyedia data dan informasi. Selain itu, penyusunan buku Profil Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat ini merupakan suatu upaya untuk mensosialisasikan kondisi pengelolaan pertanahan per provinsi di Indonesia.

Profil Pertanahan Provinsi Kaltim - Kaltara 2015 - Kementerian PPN / Bappenasii

Buku ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi implementasi perencanaan sekaligus menjadi acuan bagi perencanaan ke depannya, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.

Jakarta, Agustus 2015Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Profil Pertanahan Provinsi Kaltim - Kaltara 2015 - Kementerian PPN / Bappenas iii

DAFTAR SINGKATAN

Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan NasionalBPN RI : Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaHa : HektarHGU : Hak Guna UsahaHGB : Hak Guna BangunanIP4T : Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan TanahIPSLA : Institutional Partnership for Strengthening Land AdministrationKakanwil : Kepala Kantor WilayahKantah : Kantor PertanahanKBBI : Kamus Besar Bahasa IndonesiaKeppres : Keputusan PresidenKK : Kepala KeluargaKPPN : Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalLP2B : Lahan Pertanian Pangan BerkelanjutanLSM : Lembaga Swadaya MasyarakatMBR : Masyarakat Berpenghasilan RendahMPR RI : Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik IndonesiaP4T : Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan TanahPP : Peraturan PresidenPPAN : Program Pembaharuan Agraria NasionalRenstra : Rencana StrategisRKP : Rencana Kerja PemerintahRPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalRPJPN : Rencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalRTRW : Rencana Tata Ruang WilayahRUU : Rancangan Undang-UndangSIP : Sistem Informasi PertanahanTI : Teknologi InformasiTIK : Teknologi Informasi dan KomputerisasiTOL : Tanah Objek LandreformTORA : Tanah Objek Reforma AgrariaUU : Undang-UndangUUD : Undang-Undang Dasar

UUPA : Undang-Undang Pokok Agraria

Profil Pertanahan Provinsi Kaltim - Kaltara 2015 - Kementerian PPN / Bappenasiv

DAFTAR ISTILAH

Dalam buku profil pertanahan daerah ini, terdapat beberapa istilah yang biasa digunakan

dalam bidang pertanahan. Himpunan istilah ini diharapkan dapat mempermudah pembaca da-

lam memahami maksud dari setiap data dan informasi yang disajikan dalam buku profil pertana-

han. Berikut istilah-istilah yang digunakan:

1. Peta Dasar PertanahanPeta dasar pertanahan adalah peta yang memuat titik-titik dasar teknik pengukuran dan

unsur-unsur geografis, seperti sungai, jalan, bangunan dan batas fisik bidang-bidang tanah.

2. Peta TematikPeta Tematik adalah peta yang menyajikan tema tertentu dan untuk kepentingan tertentu

(land status, penduduk, transportasi dll.) dengan menggunakan peta rupabumi yang telah

disederhanakan sebagai dasar untuk meletakkan informasi tematiknya.

a. Peta Zona Nilai Tanah

Peta zona nilai tanah adalah peta tematik yang menggambarkan besaran-besaran

nilai tanah atau harga pasar dan potensi tanah di suatu wilayah tertentu. Peta ini

dibuat dengan skala 10.000 atau lebih kecil.

b. Peta Sosial-Ekonomi

Peta sosial-ekonomi adalah peta tematik yang menggambarkan kondisi so-

sial-ekonomi yang ada di suatu wilayah berdasarkan variabel tertentu secara spasial.

c. Peta Penggunaan Tanah

Peta penggunaan tanah adalah peta tematik yang menggambarkan peruntukkan

lahan yang ada di suatu wilayah.

3. Status Hukum Atas Tanaha. Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai

orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan bahwa “Semua hak atas tanah

mempunyai fungsi sosial”.

b. HGU atau Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai

langsung oleh negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun, guna perusahaan

pertanian, perikanan atau peternakan. Hak ini diberikan atas tanah yang luasnya

paling sedikit 5 Ha dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus

memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai den-

gan perkembangan zaman.

c. HGB atau Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangu-

nan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling

lama 30 tahun.

d. Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah

yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi we-

wenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat

Profil Pertanahan Provinsi Kaltim - Kaltara 2015 - Kementerian PPN / Bappenas v

yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya,

yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah, segala se-

suatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang

ini.

e. Hak Sewa adalah hak untuk menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan

bangunan dengan membayar sewa kepada pemiliknya.

f. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut

atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah

tersebut untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

g. Hak Wakaf

h. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaan-

nya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya (PP No 24/1997)

4. Tanah TerlantarTanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak

guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas

tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan

keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

5. Redistribusi TanahRedistribusi tanah (land reform) merupakan salah satu bagian dari agrarian reform, atau

yang sering disebut dengan reforma agraria. Program land reform melalui redistribusi

tanah melakukan koreksi agar sebagian besar penduduk dapat hidup di tanah yang lua-

sannya layak secara ekonomi, sosial, dan budaya.

6. PRONA (Sumber: bpn.go.id)

Nama kegiatan legalisasi aset yang umum dikenal dengan PRONA, adalah singkatan dari

Proyek Operasi Nasional Agraria. PRONA adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi aset

dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi; adjudi-

kasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat/tanda bukti hak atas tanah

dan diselenggarakan secara masal. PRONA dimulai sejak tahun 1981 berdasarkan Kepu-

tusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional

Agraria. Berdasarkan keputusan tersebut, Penyelenggara PRONA bertugas memproses

pensertifikatan tanah secara masal sebagai perwujudan daripada program Catur Tertib

di Bidang Pertanahan.

7. Sertifikasi Tanah Lintas Sektor (LINTOR) (Sumber: bpn.go.id)

Program pemberdayaan sertifikasi LINTOR merupakan kegiatan legalisasi aset yang awal-

nya berupa inisiatif dan dana kegiatan berasal dari sektor terkait, seperti Kementerian Ko-

perasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan

dan Perikanan. Namun karena portofolio sertifikasi hak atas tanah adalah domainnya Ke-

menterian Agraria dan Tata Ruang/BPN, maka kegiatan sertifikasi hak atas tanah terse-

but harus diletakkan di DIPA BPN. LINTOR dimaknai dengan istilah lintas sektor karena

kegiatan ini tidak diselenggarakan oleh satu instansi saja (Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/BPN), tetapi merupakan kegiatan bersama dengan sektor/kementerian/lemba-

ga lain.

Profil Pertanahan Provinsi Kaltim - Kaltara 2015 - Kementerian PPN / Bappenasvi

8. Kasus Pertanahan (bpn.go.id)Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Peng-

kajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Kasus Pertanahan adalah sengketa, konflik

atau perkara pertanahan yang disampaikan kepada BPN RI untuk mendapatkan pena-

nganan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebija-

kan pertanahan nasional.

a. Sengketa pertanahan yang selanjutnya disingkat Sengketa adalah perselisihan per-

tanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak ber-

dampak luas secara sosio-politis.

b. Konflik pertanahan yang selanjutnya disingkat Konflik adalah perselisihan pertanah-

an antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau

lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara so-

sio-politis.

c. Perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilak-

sanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih di-

mintakan penanganan perselisihannya di BPN RI.

9. Tipologi Kasus Pertanahan (Sumber: bpn.go.id)

a. Penguasaan Tanah Tanpa Hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat,

kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau

belum dilekati hak (tanah negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak ter-

tentu.

b. Sengketa Batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas

dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Per-

tanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan

batas.

c. Sengketa Waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan menge-

nai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan

d. Jual Berkali-Kali, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan me-

ngenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepa-

da lebih dari 1 orang.

e. Sertifikat Ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan me-

ngenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertifikat hak atas tanah lebih dari

1.

f. Sertifikat Pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan

mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah diterbitkan sertifikat hak atas

tanah pengganti.

g. Akta Jual Beli Palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan

mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya akta jual beli palsu.

h. Kekeliruan Penunjukkan Batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan menge-

nai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan

oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Penunjukkan ba-

tas yang salah.

Profil Pertanahan Provinsi Kaltim - Kaltara 2015 - Kementerian PPN / Bappenas vii

i. Tumpang Tindih, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas

dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang

tindih batas kepemilikan tanahnya.

j. Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan

mengenai Putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak

atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

10. Kriteria Penyelesaian Kasus Pertanahana. Kriteria (K1): penerbitan surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan dan

pemberitahuan kepada semua pihak yang bersengketa.

b. Kriteria (K2): penerbitan surat keputusan tentang pemberian hak atas tanah, pem-

batalan sertifikat hak atas tanah, pencatatan dalam buku tanah atau perbuatan

hukum lainnya sesuai Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

c. Kriteria (K3): pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan yang ditindaklanjuti

mediasi oleh BPN sampai pada kesepakatan berdamai atau kesepakatan yang lain

disetujui oleh pihak yang bersengketa.

d. Kriteria (K4): pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan yang intinya menya-

takan bahwa penyelesaian kasus pertanahan akan melalui proses perkara di penga-

dilan.

e. Kriteria (K5): pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan yang menyatakan bah-

wa penyelesaian kasus pertanahan yang telah ditangani bukan termasuk kewenan-

gan BPN dan dipersilakan untuk diselesaikan melalui instansi lain.

11. Sertifikat TanahSertifikat tanah adalah surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)

huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan

rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku

tanah yang bersangkutan.

12. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan

untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok

bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

13. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan BerkelanjutanPerlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam

merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, me-

ngendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelan-

jutan.

Profil Pertanahan Provinsi Kaltim - Kaltara 2015 - Kementerian PPN / Bappenasviii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................................................... iDAFTAR SINGKATAN ...................................................................................................................... iiiDAFTAR ISTILAH ................................................................................................................................ ivDAFTAR ISI ......................................................................................................................................... viiiDAFTAR TABEL .................................................................................................................................. viiiDAFTAR GAMBAR ............................................................................................................................ ixDAFTAR DIAGRAM ........................................................................................................................... ix

DATA DAN INFORMASI PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DANKALIMANTAN UTARA ..................................................................................................................... 1 I. Peta Dasar Pertanahan ........................................................................................................... 3

II. Wilayah Bidang Bersertifikat ................................................................................................. 4

III. Tanah Terlantar ........................................................................................................................... 8

IV. Redistribusi Tanah dan Legalisasi Aset ............................................................................ 9

V. Kasus Pertanahan ...................................................................................................................... 9

VI. Jumlah dan Nilai Transaksi Tanah ...................................................................................... 9

VII. Juru Ukur Pertanahan .............................................................................................................. 9

VIII. Isu Spesifik Pertanahan ............................................................................................................ 10

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................................ 11

DAFTAR TABEL

Tabel I Luas Cakupan Peta Tematik Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan

Utara Tahun 2003-2013 ...................................................................................................... 4

Tabel II Jumlah Bidang yang Telah Memiliki Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di

Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ..................................................... 6

Tabel III Jumlah Bidang dan Luas Tanah yang Telah Memiliki Sertifikat Berdasarkan

Jenis Hak yang Dikeluarkan di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan

Utara ................................................................................................................................................ 7

Tabel IV Persentase Perbandingan antara Luas Wilayah dengan Luas Tanah yang

Sudah Memiliki Sertifikat di Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan

Timur ................................................................................................................................................ 7

Tabel V Jumlah Pegawai Pertanahan di BPN Provinsi Kaltim dan Kaltara Tahun

s.d 2003-2011 ............................................................................................................................ 9

Profil Pertanahan Provinsi Kaltim - Kaltara 2015 - Kementerian PPN / Bappenas ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Persentase Penggunaan Tanah terhadap Total Luas Wilayah Provinsi

Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur Tahun 2014 ............................... 1

Gambar 2 Peta Luas Wilayah Administrasi Kabupaten / Kota di Provinsi

Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur ........................................................... 2

Gambar 3 Bagan Ketersediaan Cakupan Luas Peta Dasar Pertanahan Provinsi

Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ............................................................ 3

Gambar 4 Peta Cakupan Bidang Tanah Bersertipikat yang Telah Terdigitasi

Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara .......................................... 5

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Perbandingan Antara Jumlah Bidang dan Luas Tanah yang Terindikasi

Terlantar dan yang Telah Ditetapkan sebagai Tanah Terlantar di

Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ........................................... 8

Diagram 2 Persentase Tanah yang Terindikasi dan yang Telah Ditetapkan sebagai Tanah Terlantar di Provinsi Kalimantan Timur dan

Kalimantan Utara ............................................................................................................. 8

Diagram 3 Perkembangan Jumlah Pegawai Pertanahan di BPN Provinsi

Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2012-2013 .................... 10

DATA DAN INFORMASI PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA

Data dan Informasi Pertanahan Provinsi Kaltim - Kaltara

Profil Pertanahan Provinsi Kaltim - Kaltara 2015 - Kementerian PPN / Bappenas1

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Kalimantan

Timur (Kaltim) dengan 5 kabupaten/kota masuk ke dalam wilayah administrasi Provinsi Kalimantan

Utara dan sisanya milik Provinsi Kalimantan Timur. Kedua provinsi ini secara geografis terletak

antara 113°44’ -119°00’ BT dan 4°24’ LU - 2°25’ LS. Luas wilayah gabungan Provinsi Kaltara

dan Kaltim adalah 19.671.771,36 Ha. Sedangkan luas wilayah administrasi kabupaten/kota yang

tergabung dalam kedua provinsi tersebut ditunjukkan pada Gambar 1. Kelima kabupaten/kota yang

termasuk ke dalam Provinsi Kaltara adalah Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Mali-

nau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung.

Wilayah Daratan Provinsi Kaltim dan Kaltara memiliki luasan yang sama dengan wilayah ad-

ministrasi provinsi, yakni 19.671.771 Ha. Sebagian besar penggunaan tanah di Provinsi Kaltim dan

Kaltara didominasi oleh Kawasan Hutan yakni seluas 14.095.499 Ha atau 71,65% dari total luas

wilayah provinsi. Berdasarkan Gambar 2, Provinsi Kaltim dan Kaltara hanya menggunakan sebagian

kecil dari total luas wilayah provinsi, yakni 50.680 Ha atau hanya sebesar 0,26% untuk LP2B. Ada-

pun penggunaan tanah untuk LP2B terbesar terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi

Kalimantam Timur, yakni seluas 18.491,09 Ha.

Sumber : Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, 2014Gambar 1

Persentase Penggunaan Tanah terhadap Total Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur Tahun 2014

Kila

s In

form

asi Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara mem-

berikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut.Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hu-kum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberi-kan ganti kerugian atas dasar musyawarah.

Keppres No. 55 Tahun 1993

Gambar 2



Kilas Informasi

I. Peta Dasar Pertanahan

Cakupan luas peta dasar pertanahan yang sudah terdigitasi hingga tahun 2013 di Provinsi

Kaltim dan Kaltara baru mencapai 438.500 Ha dari total luas wilayah kedua provinsi tersebut.

Adapun ketersediaan peta dasar pertanahan yang sudah terdigitasi baru terdata pada tahun 2010.

Hingga tahun 2013, peta dasar yang belum terdigitasi adalah seluas 4.178.485 Ha. Namun, masih

terdapat data yang belum tersedia terkait penyediaan peta dasar pertanahan di Provinsi Kaltim dan

Kaltara yakni seluas 14.514.786 Ha dari total luas wilayah provinsi.

Gambar 3Bagan Ketersediaan Cakupan Luas Peta Dasar Pertanahan

Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

Sumber: Kanwil BPN Provinsi Kaltim dan Kaltara, 2014

Dari keseluruhan wilayah Provinsi

Kaltara dan Kaltim, luas wilayah yang su-

dah memiliki peta dasar pertanahan baru

mencakup sebesar 2,23% dari total luas

wilayah provinsi. Sedangkan dari data yang

didapatkan, wilayah yang masih belum memi-

liki peta dasar mencapai 23,99% dari total

luas wilayah provinsi. Hal ini merupakan salah

satu indikator siap tidaknya Provinsi Kaltim-

Kaltara menuju sistem pendaftaran tanah

secara positif yang mensyaratkan prosen-

tase cakupan peta dasar pertanahan sebe-

sar 80%.

Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan

penataan kembali penguasaan, pemilikan, peng-gunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepas-

tian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

TAP MPR RI No. IX/MPR/2001tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan

Sumber Daya Alam


Profil Pertanahan Provinsi Kaltim - Kaltara 2015 - Kementerian PPN / Bappenas 4

Sedangkan untuk peta tematik Provinsi Kaltim dan Kaltara terbagi ke dalam 3 (tiga) jenis, yai-

tu peta zona nilai tanah, sosial-ekonomi, dan penggunaan tanah. Pembuatan peta tematik di Provinsi

Kaltara dan Kaltim dimulai sejak tahun 2010 yakni peta zona nilai tanah dengan cakupan wilayah

seluas 754.810 Ha dan peta penggunaan tanah dengan cakupan wilayah seluas 997.464 Ha hing-

ga tahun 2013. Adapun untuk peta sosial-ekonomi baru mulai dibuat pada tahun 2013 seluas

22.929 Ha. Hingga tahun 2013, luas cakupan peta tematik di kedua provinsi tersebut dapat dilihat

pada Tabel I.

Tabel ILuas Cakupan Peta Tematik Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

Tahun 2003-2013

No. Tahun Zona Nilai Tanah Sosial-Ekonomi Penggunaan Tanah

1. s.d 2003 0 0 0

2. 2004 0 0 0

3. 2005 0 0 0

4. 2006 0 0 0

5. 2007 0 0 0

6. 2008 0 0 0

7. 2009 0 0 0

8. 2010 306.845 0 326.094

9. 2011 315.549 0 671.370

10. 2012 82.043 0 0

11. 2013 50.373 22.929 0

Total 754.810 22.929 997.464

Sumber : Kanwil BPN Provinsi Kaltim dan Kaltara, 2014

II. Wilayah Bidang Bersertifikat

Pada tahun 2015, cakupan luas wilayah bidang bersertifikat yang sudah terdigitasi secara

keseluruhan di Provinsi Kaltim mencapai 627.852,84 Ha dan Kaltara mencapai 188.352,8 Ha.

Hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Kaltim dan Kaltara memiliki bidang tanah bersertifikat

yang sudah terdigitasi tersebut.

Jumlah bidang yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Provinsi Kaltim dan

Kaltara dalam kurun waktu 10 tahun diperoleh secara swadaya, PRONA, dan program bagi petani,

nelayan, MBR, UKM, dan transmigrasi. Sertifikat hak milik atas tanah yang diperoleh secara swa-

daya memiliki jumlah bidang terbanyak dibanding sertifikat hak milik atas tanah lainnya yakni sejum-

lah 27.149 bidang hingga tahun 2013. Kemudian diikuti oleh jumlah sertifikat yang berasal dari

PRONA sebanyak 25.646 bidang tanah dalam kurun waktu 10 tahun. Adapun jumlah bidang ter-

endah yang memiliki sertifikat hak milik atas tanah adalah milik nelayan dengan jumlah sebatas 262

bidang. Secara keseluruhan data jumlah bidang yang telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah di

Provinsi Kaltim dan Kaltara dapat dilihat dalam Tabel II.


Tabel IIJumlah Bidang yang Telah Memiliki Sertifikat Hak Milik Atas Tanah

di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

No. Tahun Swadaya PRONA Petani Nelayan MBR UKM Transmigrasi

1. s.d 2003 2.980 150 0 0 0 0 650

2. 2004 1.547 0 0 0 0 0 0

3. 2005 1.014 108 0 0 0 0 0

4. 2006 1.736 150 0 0 0 84 359

5. 2007 2.541 3.837 0 0 0 0 0

6. 2008 2.339 2.428 0 0 0 290 400

7. 2009 3.817 4.520 0 0 0 634 0

8. 2010 2.650 634 0 0 75 305 1.013

9. 2011 3.167 4.206 0 0 80 238 638

10. 2012 3.187 5.948 59 12 65 0 0

11. 2013 2.171 3.665 330 250 45 50 552

Total 27.149 25.646 389 262 265 1.601 3.612

Sumber : Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, 2014*) Data yang terhimpun hanya mencakup 6 kantor pertanahan di Kaltim dan Kaltara



Kanwil BPN Provinsi Kaltim dan Kaltara juga mengeluarkan sertifikat pertanahan dalam

bentuk sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, Hak Tanggungan,

Hak Wakaf, dan Hak Pengelolaan. Tabel III menjabarkan data jumlah bidang untuk sertifikat dalam

6 (enam) bentuk sertifikat tanah di kedua provinsi tersebut. Dalam periode tahun s.d 2003 hingga

2013, Hak Tanggungan memiliki jumlah bidang paling banyak dibanding yang lainnya dengan jumlah

sebanyak 35.406 bidang dan luas total sebesar 1.515 Ha. Secara keseluruhan, sertifikat kepemi-

likan tanah di Provinsi Kaltara dan Kaltim masih minim ketersediannya dibandingkan dengan luasan

wilayah kedua provinsi tersebut.

Berdasarkan data yang didapat, ser-

tifikat Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi

sertifikat yang paling tinggi persentasenya di

antara sertifikat lainnya. Jika dibandingkan

dengan total luas wilayah provinsi, maka HGB

di kedua provinsi dapat mencapai 10,56%

dari total wilayah kedua provinsi. Ketersediaan

sertifikat hak atas tanah Provinsi Kaltara dan

Kaltim masih terhitung minim. Jika diakumu-

lasikan, seluruh jenis sertifikat ha katas tanah

di luar hak milik masih berjumlah 17,07% dari

total luas wilayah kedua provinsi. Hal ini dapat

mengindikasikan kepastian hukum yang ada di

wilayah kedua provinsi tersebut masih sangat

kurang, sehingga dapat memicu konflik per-

tanahan khususnya sengketa pertanahan.

Tabel IVPersentase Perbandingan antara

Luas Wilayah dengan Luas Tanah yang Sudah Memiliki Sertifikat di Provinsi Kalimantan

Timur dan Kalimantan Utara

Sertifikat Hak Atas Tanah

Hak Guna Usaha (HGU)

3,80%

Hak Guna Bangu-nan (HGB)

10,56%

Hak Pakai 2,55%

Hak Sewa 0,00%

Hak Tanggungan 0,01%

Hak Wakaf 0,15%

Hak Pengelolaan 0,18%

Sumber : BPN Provinsi Kaltim dan Kaltara, 2014

Tabel IIIJumlah Bidang dan Luas Tanah yang Telah Memiliki Sertifikat Berdasarkan

Jenis Hak yang Dikeluarkan di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

No.Sertifikat Hak Atas

TanahJumlah (Bidang) Luas (Ha)

1. Hak Guna Usaha 362 748.149

2. Hak Guna Bangunan 5.937 2.078.167

3. Hak Pakai 1.486 501.105

4. Hak Tanggungan 35.406 1.515

5. Hak Wakaf 46 29.876

6. Hak Pengelolaan 11 34.954

7. Hak Pengelolaan 0 0

Sumber : BPN Provinsi Kaltim dan Kaltara, 2014

Kilas Informasi

Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut.

Keppres No. 55 Tahun 1993



III. Tanah Terlantar

Pengaturan mengenai tanah terlantar telah diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2010 Pasal

2 dan Pasal 15 ayat (1) tentang Penetapan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Tanah Terlantar

merupakan salah satu sumber TOL (Tanah Objek Landreform) yang akan digunakan untuk mening-

katkan kesejahteraan rakyat di tiap daerah. Dari data yang didapatkan, Kanwil BPN Provinsi Kaltim

dan Kaltara hanya menetapkan 1 bidang tanah yang terlantar dengan luasan sebesar 5.201 Ha

saja pada tahun 2010. Namun, dari tahun 2010 hingga 2013 didapatkan bahwa terdapat 33

bidang tanah yang terindikasi terlantar di kedua provinsi tersebut dengan luas 119.585,22 Ha.

Diagram 1Perbandingan Antara Jumlah Bidang dan Luas Tanah yang Terindikasi Terlantar

dan yang Telah Ditetapkan sebagai Tanah Terlantar di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

Sumber: Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan, 2014

Diagram 1 menunjukkan prosentase jumlah tanah yang terindikasi terlantar dengan tanah

yang sudah ditetapkan terlantar. Berdasarkan diagram tersebut, hanya 3,03% dari total jumlah

tanah yang terindikasi terlantar yang sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar. Hal ini menun-

2.23%

26.22%

Sudah Terdigitasi

Belum Memiliki Peta Dasar

Diagram 2Persentase Tanah yang Terindikasi dan yang

Telah Ditetapkan Sebagai Tanah Terlantar di Provinsi Kalimantan Timur

dan Kalimantan Utara

Sumber: Kanwil BPN Kaltim dan Kaltara, 2014

an bahwa masih perlu adanya peningkatan jum-

lah tanah yang ditetapkan guna mendukung pro-

gram reforma agraria oleh pemerintah untuk

dialihfungsikan menjadi Lahan Pangan Pertani-

an Berkelanjutan (LP2B) di Provinsi Kaltara dan

Kaltim.



IV. Redistribusi Tanah dan Legalisasi Aset

*)Data terkait “Redistribusi Tanah dan Legalisasi Aset” Provinsi Kaltara-Kaltim tidak terse-dia.

V. Kasus Pertanahan

*) Data mengenai “Kasus Pertanahan” Provinsi Kaltara-Kaltim tidak tersedia.

VI. Jumlah dan Nilai Transaksi Tanah*) Data mengenai “Jumlah dan Nilai Transaksi Tanah” Provinsi Kaltara-Kaltim tidak tersedia.

VII. Juru Ukur Pertanahan

Di antara kurun waktu tahun 2003 sampai 2011, Kanwil BPN Provinsi Kaltim dan Kaltara

mendata pegawai non-juru ukur dan pegawai ukur dalam satu kesatuan pegawai pertanahan yang

diperlihatkan pada Tabel V. Pada tahun 2012 data pegawai pertanahan tersebut baru dipisahkan

menjadi data pegawai non-juru ukur dan pegawai juru ukur tanah hingga akhir tahun 2013. Selama

dua tahun tersebut, jumlah pegawai juru ukur tanah mengalami penurunan jumlah dari 64 pegawai

menjadi 55 pegawai saja.

Tabel VJumlah Pegawai Pertanahan di BPN Provinsi Kaltim dan Kaltara

Tahun s.d 2003-2011

Pegawai Pertanahan (Orang)

s.d 2003 444

2004 465

2005 448

2006 442

2007 436

2008 436

2009 463

2010 466

2011 460

Sumber : Kanwil BPN Provinsi Kaltim dan Kaltara, 2014

Kilas Inform

asi

Tanah Telantar dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan se-bagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak

diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau

b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberi-an hak diterbitkan.

Pasal 29 Ayat 4, UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B



Diagram 3Perkembangan Jumlah Pegawai Pertanahan

di BPN Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

Tahun 2012-2013

Dalam kurun waktu tahun

2003 sampai 2013, pegawai non-ju-

ru ukur pertanahan Kanwil BPN

Provinsi Kaltim dan Kaltara memiliki

jumlah yang lebih banyak diban-ding-

kan pegawai juru ukur tanah yakni

sebesar 736 orang. Sedangkan

pegawai juru ukur tanah hanya se-

banyak 119 pegawai. Dengan kata

lain perbandingan jumlah antar

kedua kategori pegawai adalah ham-

pir 1:6.

VIII. Isu Spesifik Pertanahan*) Data mengenai “Jumlah

dan Nilai Transaksi Tanah” Provinsi Kaltara-Kaltim tidak tersedia.

Sumber: Kanwil BPN Kaltim dan Kaltara, 2014



DAFTAR PUSTAKA

Anonim. Tanpa Angka Tahun. “Program Prioritas: LARASITA,” dalam http://www.bpn.go.id. Di-unduh 18 September 2014

Laporan Akhir Multi Donor Fund 2012, Masa Depan yang Berkelanjutan: Warisan Rekonstruk-si, Volume 2: Lembaran Info Proyek.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Limbong, Bernhard. 2012. Konflik Pertanahan. Jakarta: Margaretha Pustaka

Santoso, Urip. 2009. Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Agraria/KPPN No.5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

UU No. 5 Tahun 1970 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum

profil pertanahan provinsi kalimantan utara 2015

Documents