surat keputusan - fllaj provinsi kalimantan barat

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 84 / DISHUB / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM, KELOMPOK KERJA FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2021-2026

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai

peran strategis dalam mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, lancar dan tertib bagi pengguna jalan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah, telah terjadi pergeseran kewenangan dan urusan pemerintahan pada Organisasi Perangkat Daerah, sehingga diperlukan penyesuaian

kembali terhadap susunan keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Barat pada SK

Gubernur Nomor : 190 / DISHUBKOMINFO / 2012 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Provinsi Kalimantan Barat; c. bahwa dalam upaya mewujudkan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan yang aman, lancar dan tertib perlu

dibentuk Forum, Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka Pembentukan

Forum, Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5025);

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Arus Lalu Lintas Dampak, serta

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran

dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 6);

9. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 70);

10. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 155);

- 3 -

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum, Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini. KEDUA

:

Forum, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

mempunyai tugas, fungsi dan mekanisme kerja forum :

A. TUGAS FORUM a. Pengarah I dan II :

1. Memberikan arahan dalam upaya pencapaian target dan sasaran pemyelenggaraan Forum, Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2026; 2. Merumuskan kebijakan, strategi dan program

penyelenggaraan Forum, Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2026; 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan

penyelenggaraan Forum, Kelompok Kerja dan

Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2026;

4. Memberikan petunjuk dan pembinaan dalam upaya kegiatan penyelenggaraan Forum, Kelompok Kerja dan

Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2026.

b. Ketua : 1. Merencanakan dan mengawasi pelaksanaan dan

mengkoordinasikan untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Forum, Kelompok Kerja dan


2. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan

penyelenggaraan Forum, Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2026; 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi dan tugas

kegiatan penyelenggaraan Forum, Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2026, agar

sesuai dengan rencana yang ditetapkan; 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi dan tugas

kegiatan penyelenggaraan Forum, Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2026; 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim

Program Management Unit dan Gubernur Kalimantan

Barat.

- 4 -

c. Wakil Ketua : 1. Membantu Ketua dalam merencanakan dan mengawasi

pelaksanaan dan mengkoordinasikan untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Forum,

Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-

2026; 2. Membantu Ketua dalam mengadakan evaluasi terhadap

kegiatan penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan

Forum, Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2021-2026; 3. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan

pelaksanaan fungsi dan tugas kegiatan penyelenggaraan Forum, Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2021-2026; 4. Melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan

kegiatan Forum, Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan

Barat Tahun 2021-2026;

d. Sekretaris :

1. Menyiapkan bahan dan mengolah data untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Forum,

Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-

2026; 2. Mengadakan rapat koordinasi, diskusi dan pembahasan

kegiatan penyelenggaraan Forum, Kelompok Kerja dan


3. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Forum, Kelompok Kerja dan


4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap

ketua kelompok kerja penyelenggaraan Forum, Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2026;

5. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan Membantu menyampaikan rencana program penyelenggaraan Forum, Kelompok Kerja dan


e. Anggota :

1. Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Forum, Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-

2026; 2. Melakukan pelaksanaan dan pengendalian pada

kegiatan penyelenggaraan Forum, Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2026;

- 5 -

3. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Ketua terhadap kegiatan penyelenggaraan Forum, Kelompok Kerja dan


4. Mengumpulkan data untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan kegiatan Forum, Kelompok Kerja dan


B. FUNGSI FORUM 1. Forum berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan

tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam menyelenggarakan lalu

lintas dan angkutan jalan. Fungsi menyinergikan dimaksudkan untuk menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi dan meningkatkan

kualitas pelayanan. 2. Forum melakukan pembahasan dalam hal terjadi

permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang kompleks dan memerlukan keterpaduan untuk dibahas

di Forum adalah sebagai berikut : a. Terganggunya lalu lintas dan angkutan jalan yang

berdampak negatif terhadap sosial-ekonomi

masyarakat; b. Permasalahan yang penyelesaiannya memerlukan

keserasian dan saling bergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi

Pembina/penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

3. Ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan perencanaan

pembangunan (Musrenbang) terkait dengan pembagunan dibidang jalan, lalu lintas dan angkutan

jalan. 4. Menyediakan informasi kepada public terkait dengan

jalan, lalu lintas dan angkutan jalan. 5. Melakukan konsultasi publik untuk setiap kegiatan

yang berdampak luas bagi kepentingan masyarakat.

6. Melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur

Kalimantan Barat.

C. MEKANISME KERJA FORUM

1. Setiap instansi pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan keterpaduan di dalam

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum.

2. Badan Hukum atau masyarakat dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam forum melalui

instansi pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.

- 6 -

3. Dalam hal badan hukum atau masyarakat menilai

bahwa suatu perencanaan penyelenggaraan lalu lintas

dan angkutan jalan memerlukan keterpaduan antar

instansi penyelenggara, maka dapat mengajukan usulan

pembahasan permasalahan dalam forum melalui

instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.

4. Dalam hal instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah

Daerah menilai bahwa usulan dari badan hukum atau

masyarakat memenuhi kriteria permasalahan yang

kompleks dan memerlukan keterpaduan, instansi

Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan

dapat menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan

dalam forum.

5. Dalam pelaksanaan pembahasan, pemrakarsa

pelaksanaan pembahasan dalam forum mengundang

semua anggota forum.

6. Dalam pelaksanaan pembahasan, dapat mengundang

instansi lain yang terkait dengan permasalahan yang

akan dibahas sebagai peserta forum.

7. Dalam pelaksanaan pembahasan, forum dipimpin oleh

instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang

menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan.

8. Dalam pelaksanaan pembahasan, setiap peserta forum

mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

9. Pembahasan dilaksanakan secara musyawarah untuk

mencapai kesepakatan diantara para peserta forum.

10. Pembahasan dalam forum harus menghasilkan

kesepakatan yang merupakan solusi dalam perencanaan

atau penyelesaian permasalahan lalu lintas dan

angkutan jalan.

11. Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1

(satu) kali dalam hal permasalahan yang sangat

kompleks dan belum diperoleh kesepakatan.

12. Kesepakatan dimaksud dituangkan dalam naskah

kesepakatan dan ditandatangani oleh peserta forum

yang sepakat.

13. Kesepakatan dimaksud disepakati paling sedikit oleh

pemrakarsa pembahasan dengan instansi Pemerintah

atau Pemerintah Daerah yang terkait dengan

permasalahan yang dibahas.

14. Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum lalu lintas

dan angkutan jalan wajib dilaksanakan oleh semua

instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

15. Apabila dalam pelaksanaan pembahasan tidak tercapai

kesepakatan, maka permasalahan akan dikembalikan

pada pemangku kepentingan.

- 7 -

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan mekanisme kerja :

I. TUGAS KELOMPOK KERJA Koordinator :

a. Memimpin dan mengelola pelaksanaan pada bidang secara keseluruhan dan bertanggung jawab kepada

pimpinan Forum LLAJ.

b. Mengoordinasikan terkait arahan pimpinan dengan bidang-bidang Forum yang menjadi wewnang

masing-masing Pokja Forum LLAJ.

Anggota :

a. Membantu Koordinator dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2026; b. Melakukan pelaksanaan dan pengendalian pada

kegiatan penyelenggaraan Kelompok Kerja Forum Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2026;

c. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Koordinator terhadap kegiatan penyelenggaraan Kelompok Kerja

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2026;

d. Mengumpulkan data untuk mendukung kegiatan

penyelenggaraan kegiatan Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2021-2026;

II. MEKANISME KELOMPOK KERJA a. Bidang Jalan :

1. Inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan

permasalahannya; 2. Penyusunan rencana dan program pelaksanaannya

serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;

3. Perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;

4. Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau

persimpangan jalan; 5. Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;

6. Uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan

7. Pengembangan sistem informasi dibindang prasarana jalan.

b. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan :

1. Penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;

2. Manajemen dan rekayasa lalu lintas. 3. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan

bermotor;

4. Perizinan angkutan umum; 5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi

dibidang sarana dan prasrana lalu lintas dan angkutan jalan;

- 8 -

6. Pembinaan sumber daya manusia penyelenggaraan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan

jalan; 7. Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan

angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan

keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bidang Pengembangan Angkutan Jalan :

1. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi kendaraan bermotor;

2. Pengembangan teknologi perlengkapan kandaraan bermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan

3. Pengembangan teknologi perlengkapan jalan yang menjamin ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan

angkutan jalan.

d. Bidang Pengembangan Industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : 1. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan

pengembangan industri kendaraan bermotor; 2. Pengembangan industri perlengkapan kendaraan

bermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan

3. Pengembangan industri perlengkapan jalan yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

e. Bidang Keamanan, Keselamatan dan Ketertiban Lalu

Lintas : 1. Pengujian dan penerbitan surat izin mengemudi

kendaraan bermotor; 2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan

bermotor;

3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;

4. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;

5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol lalu lintas;

6. Penegakan hokum yang meliputi penindakan

pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas; 7. Pendidikan berlalu lintas;

8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan

9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

f. Bidang Hubungan Masyarakat :

1. Menghimpun semua masukan, saran dan keluhan masyarakat terkait dengan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan sebagai bahan pembahasan pada rapat/siding dan tindak lanjut Forum Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan;

- 9 -

2. Melakukan pembaharuan data dan informasi secara berkesinambungan pada website Forum Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan; 3. Menyiapkan bahan sosialisasi Forum Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal, 18 Januari 2021


SUTARMIDJI Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak; 2. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;

3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak; 4. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

- 10 -

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 84 / DISHUB / 2021 TENTANG FORUM, KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT FORUM LALU LINTAS

DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FORUM

NO NAMA/JABATAN POKOK KEDUDUKAN DALAM TIM

1 2 3

1 Gubernur Kalimantan Barat Pengarah I

2 Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Pengarah II

3 Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Ketua

4 Direktur Lalu Lintas POLDA Kalimantan Barat Wakil Ketua

5 Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan

Barat Sekretaris

6 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov. Kalbar

Anggota

7 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Provinsi Kalimantan Barat Anggota

8 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ProvinSi Kalimantan Barat

Anggota

9 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Kalimantan Barat Anggota

10 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat

Anggota

11 Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Anggota


SUTARMIDJI

- 11 -

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR : 84 / DISHUB / 2021

TENTANG FORUM, KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA

NO NAMA/JABATAN POKOK KEDUDUKAN

DALAM TIM

1 2 3

Bidang Jalan

1 Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat

Koordinator

2 Kepala Seksi Pembinaan Teknis Bidang Bina Marga Dinas PUPR Prov. Kalbar

Anggota

3 Kepala Seksi Pengembangan Jalan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Prov. Kalbar

Anggota

4 Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Bidang Bina Marga

Dinas PUPR Prov. Kalbar

Anggota

5 Kepala Seksi Amdal Subdit Kamsel Ditlantas Polda Kalbar

Anggota

6 Kepala Seksi Prasjal Subdit Dikyasa Ditlantas Polda Kalbar

Anggota

7 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XX

Pontianak

Anggota

8 Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wil. XVI Provinsi Kalimantan Barat

Anggota

9 Kasatker Pemrograman dan Perencanaan Jalan Nasional (P2JN) Kalbar

Anggota

Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan

1 Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, Dinas Perhubungan Prov. Kalbar

Koordinator

2 Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Pontianak Anggota

3 Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Prov.

Kalbar

Anggota

4 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubunga Prov. Kalbar

Anggota

5 Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Bidang

Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Prov. Kalbar

Anggota

6 Ir. Akhmadali, M.Sc (Akademisi Universitas Tanjungpura Pontianak)

Anggota

Bidang Pengembangan Angkutan Jalan

1 Kepala Bidang Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan Prov. Kalbar

Koordinator

2 Ketua DPD ORGANDA Provinsi Kalimantan Barat Anggota

- 12 -

3 Kepala Perum DAMRI Stasiun Pontianak Anggota

4 Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Prov. Kalbar

Anggota

5 Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Prov. Kalbar

Anggota

6 Kepala Seksi Terminal Bidang Angkutan Jalan Dinas

Perhubungan Prov. Kalbar

Anggota

7 Dr. Ing. Ir. Slamet Widodo, MT (Akademisi Universitas Tanjungpura Pontianak)

Anggota

8 Assosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kalbar

Anggota

Bidang Pengembangan Industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1 Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov.

Kalbar

Koordinator

2 Kepala Seksi Standarisasi Subdit Kamsel Ditlantas Polda Kalbar

Anggota

3 Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Industri Kreativitas dan Inovasi, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Prov. Kalbar

Anggota

4 Akademisi dari Lembaga Penelitian Universitas Tanjungpura Pontianak

Anggota

5 Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar

Anggota

Bidang Keamanan, Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas

1 Wakil Direktur Lalu Lintas, POLDA Kalimantan Barat

Koordinator

2 Kasubdit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel),

Ditlantas POLDA Kalbar

Anggota

3 Kasubdit Registrasi dan Identifikasi (Regident), Ditlantas POLDA Kalbar

Anggota

4 Kasubdit Pembinaan dan Penegakan Hukum (Binngakum), Ditlantas POLDA Kalbar

Anggota

5 Kepala Satuan Patroli Jalan Raya (Kasat PJR),

Didlantas POLDA Kalbar

Anggota

6 Kepala Seksi Serma Subdit Kamsel Ditlantas POLDA Kalbar

Anggota

Bidang Hubungan Masyarakat

1 Kasubdit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Dikyasa), Ditlantas POLDA Kalbar

Koordinator

2 Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, Biro Adminsitrasi Pimpinan Setda Prov. Kalbar

Anggota

3 Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi

dan Informatika Prov. Kalbar

Anggota

4 Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar

Anggota

5 Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar

Anggota

6 Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Pontianak

Anggota

- 13 -

7 Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kalimantan Barat

Anggota

8 Kasubbag Dokumentasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalbar

Anggota


SUTARMIDJI

surat keputusan - fllaj provinsi kalimantan barat

Documents