PERANAN PENGUSAHA INDONESIA DALAM MENGHADAPI ASSOCIATION

OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS ECONOMIC COMMUNITY 2015

MAKALAH

UNTUK MEMENUHI MATA KULIAH

Ekonomi Pembangunan

yang dibina oleh Bapak Drs. H. Gatot Isnani, M. Si

oleh :

Anatasya Aulia Anisahadi

130413615009

No urut DPK : 4

081233639107

Jum’at, 7-9

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN MANAJEMEN

April 2015

1

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI......................................... i

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .......................... 1

1.2 Tujuan Pembahasan ....................... 5

BAB II PEMBAHASAN

2.1 ASEAN Economy Community 2015.............. 6

.........................................2.1.1

Latar Belakang Terbentuknya ASEAN Economy

Community 2015....................... 6

2.1.2 Tujuan ASEAN Economy Community 2015. 7

2.1.3 Penerapan ASEAN Economy Community 2015 7

2.1.4 Implementasi ASEAN Economy Community

2015di

Indonesia............................12

2.2 Peran Pengusaha Indonesia dalam ASEAN Economy

Community 2015.............................13

2.2.1 Peluang Indonesia dalam ASEAN Economy

Community 2015.......................................................13

2.2.2....................................Tantan

gan Pengusaha Indonesia dalam ASEAN

Economy

i

Community 2015......................17

2.2.3 Langkah-langkah Pengusaha Indonesia dalam

Menghadapi ASEAN Economy Community 2015 18

2.2.4 Strategi Pengusaha Indonesia dalam

Menghadapi

ASEAN Economy Community 2015...........20

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan .............................. 22

3.2 Saran ................................... 22

DAFTAR RUJUKAN .................................... 23

ii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara dengan

populasi penduduk terbanyak di kawasan ASEAN bahkan

di dunia. Tidak hanya sebagai negara berpenduduk

terbanyak, Indonesia merupakan negara yang

masyarakatnya adalah masyarakat heterogen dengan

berbagai jenis suku, bahasa, dan adat istiadat yang

terhampar dari Sabang sampai Merauke. Dengan

populasi yang banyak ini, Indonesia mampu memiliki

kekuatan ekonomi yang cukup bagus.

Sebagai negara yang sedang berkembang atau

disingkat NSB, perkembangan ekonomi Indonesia sedang

dalam masa pertumbuhan dan pembangunan yang

diharapkan dapat meningkat secara signifikan.

Menurut Djojohadikusumo dalam Isnani (2009:9)

menyatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah upaya

memperbesar pendapatan per kapita dengan jalan

menambah peralatan modal dan menambah skills. Berbagai

upaya pembangunan telah ditempuh oleh Indonesia demi

peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan

ekonomi. Namun pembangunan ekonomi di negara

berkembang tidak bisa lepas dari permasalahan-

1

permasalahan. Permasalahan pembangunan ekonomi

tersebut adalah tingkat hidup masyarakat yang

tertekan dan rendah (Isnani, 2009:43). Permasalahan

ini merupakan permasalahan kompleks yang

penanganannya membutuhkan waktu yang lama.

Menurut Isnani (2009:43-45) terdapat empat

penyebab masalah dari tingkat hidup yang tertekan

dan rendah yaitu:

a. Keganjilan perimbangan faktor-faktor produksi.

Faktor produksi dalam hubungan ini ditafsirkan

dalam arti luas, yaitu yang terdiri dari sumber

daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal,

dan keahlian (expertise) atau entrepreneur, termasuk di

dalamnya adalah teknologi. Yang menjadi pokok

persoalan dalam keganjilan perimbangan faktor-

faktor produksi adalah terbatasnya sumber daya

produksi bila dibandingkan dengan jumlah tenaga

kerja dan sumber daya alam yang belum maksimal.

Arah kebijakan untuk mengatasi masalah ini adalah

berbagai bentuk upaya pembentukan modal dan

pengembangan sumber daya manusia, termasuk di

dalamnya menumbuhkembangkan jiwa entrepreneur.

b. Kepincangan tingkat pertumbuhan sektor-sektor

produksi. Persoalan dalam hubungan ini adalah

terdapat sektor kegiatan ekonomi yang tumbuh

2

dengan pesat, namun di sisi lain ada pula sektor

kegiatan ekonomi yang tertinggal. Investasi modal

dan penggunaan teknologi pada masa lampau

diarahkan secara intensif pada sektor-sektor yang

terbatas, yaitu sektor perkebunan (pertanian yang

terbatas) dan sektor pertambangan (sektor

ekstraktif). Hal ini tentunya tidak dapat

dilepaskan dari kebijakan masa lampau, yaitu

sebagai kebijakan pemerintah kolonial yang

memiliki pengaruh hingga jangka panjang. Akibatnya

sebagian besar penduduk masih tergantung pada

sektor pertanian dan selanjutnya akan memunculkan

pengangguran tak kentara (disguised unemployment)

sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Arah

kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah

upaya untuk mengembangkan berbagai sektor kegiatan

ekonomi yang semakin meluas.

c. Kepincangan pembagian kekayaan dan pendapatan.

Persoalan dalam hubungan ini adalah hanya sebagian

kecil masyarakat yang menguasai kekayaan dan

menikmati sebagian besar pendapatan. Kepincangan

ini pun juga berlaku pada pembagian pendapatan di

daerah perkotaan dan pedesaan. Pada beberapa

daerah tertentu mengalami perkembangan pesat dan

masyarakatnya memperoleh pendapatan yang lebih

3

tinggi dibandingkan dengan daerah yang lain. Arah

kebijakan dalam hubungan ini adalah berbagai upaya

untuk menciptakan pembagian pendapatan yang

merata, antar golongan maupun antar daerah dalam

masyarakat.

d. Kelemahan kelembagaan dan sifat hidup

masyarakat. Persoalan dalam masalah ini adalah

masyarakat NSB berada dalam pergolakan transisi

yang sering tedapat adanya kelemahan pada

kelembagaan masyarakat dan pada sifat kebiasaan

hidup, bila diuji dengan pertimbangan modernisasi.

Aspek-aspek tersebut kurang memadai dari sudut

kelancaran pembangunan dan kemajuan masyarakat.

Modernisasi masyarakat memerlukan perubahan dan

penyesuaian, baik dalam sikap hidup maupun pada

kelembagaannya. Arah kebijakan dalam mengatasi

problema ini adalah berbagai upaya untuk

memberdayakan kelembagaan masyarakat serta upaya

untuk memperbaiki sifat-sifat hidup masyarakat

yang lebih kondusif.

Dalam perekonomian global saat ini, kita harus

menghadapi permasalahan bukan hanya mengenai

permasalahan pembangunan nasional seperti di atas,

namun juga permasalahan yang berasal dari eksternal

yang berdampak langsung terhadap pembangunan ekonomi

4

nasional, salah satunya yaitu permasalahan

persaingan pasar bebas. Pasar bebas merupakan konsep

yang telah cukup lama dikenal dalam perdagangan

internasional. Konsep pasar bebas yang menawarkan

kebebasan bagi pihak-pihak di dalamnya untuk

mengambil keputusan ekonomi, termasuk harga, barang,

dan jasa disusun sedemikian rupa dengan tidak saling

memaksa dan disetujui oleh penjual dan pembeli.

Dalam hal ini, campur tangan pemerintah dalam

regulasi harga diminimalisir bahkan ditiadakan.

Konsep ini sudah diterapkan di banyak negara,

beberapa di antaranya adalah Uni Eropa yang

melibatkan negara-negara di Eropa dan NAFTA yang

melibatkan negara-negara di Amerika Utara. Menyusul

kesuksesan Uni Eropa dan NAFTA, negara-negara di

Asia Tenggara menyepakati dibentuknya Masyarakat

Ekonomi Asean (MEA) atau yang biasa disebut ASEAN

Economic Community yang akan mulai diterapkan pada

akhir tahun 2015.

Ini akan menjadi modal yang penting untuk

mempersiapkan masyarakat Indonesia menuju AEC tahun

2015. Sebagai salah satu dari tiga pilar utama ASEAN

Community 2015, ASEAN Economic Community yang dibentuk

dengan misi menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi

lebih baik serta mampu bersaing dengan negara-negara

5

yang perekonomiannya lebih maju dibandingkan negara-

negara berkembang di Asia Tenggara.

Selain itu juga dengan terwujudnya ASEAN

Community yang dimana di dalamnya terdapat AEC,

dapat menjadikan posisi ASEAN menjadi lebih

strategis di kancah Internasional. Selain itu,

dengan terwujudnya komunitas masyarakat ekonomi

ASEAN ini dapat membuka mata semua pihak, sehingga

terjadi suatu dialog antar sektor yang dimana

nantinya juga saling melengkapi diantara para

stakeholder sektor ekonomi di negara-negara ASEAN.

Dengan adanya pasar bebas yang berlaku,

Indonesia mulai mengembangkan usaha mikro kecil dan

menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar ekonominya.

Dibukanya pasar bebas ASEAN Economic Community

memiliki pengaruh besar tidak hanya bagi perusahaan-

perusahaan besar, namun juga bagi UMKM-UMKM

tersebut. Bayang-bayang persaingan langsung dengan

produk impor menuntut pelaku UMKM untuk mencari

jalan keluar.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi IX ASEAN di

Bali tahun 2003 lalu merupakan sejarah baru bagi

solidaritas kawasan Asia Tenggara dengan tercapainya

kesepakatan Bali Concord II. Kesepakatan Bali Concord

II tidak hanya menyepakati pembentukan ASEAN Economic

6

Community, namun juga menyepakati pembentukan

komunitas ASEAN di bidang Keamanan Politik (ASEAN

Political-Security Community) dan Sosial Budaya (ASEAN

Socio- Culture Community) (Syukriah dan Hamdani,

2013:112)

Dalam pertemuan itu menghasilkan blue print AEC

yang intinya bahwa ASEAN sebagai pusat perdagangan

regional yang terintegrasi dan dapat disejajarkan

dengan Masyarakat Uni Eropa. Menurut Suatma (2012),

dalam blue print ASEAN Economic Community terdapat empat

prioritas dalam kerangka AEC yaitu:

1. Adanya arus barang dan jasa yang bebas (free flow

good services),

2. Ekonomi regional yang kompetitif (competitive

economic region),

3. Perkembangan ekuitas ekonomi (equitable economic

development),

4. Integrasi memasuki ekonomi global (full integration into

global economy).

Pada dasarnya Indonesia memiliki permasalahan

yang kompleks dalam menghadapi program ASEAN Economic

Community 2015. Dalam Peraturan Presiden nomor 2

tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional 2015-2019 buku 1 mengenai Agenda

Pembangunan Nasional halaman 27 menyebutkan bahwa

7

mulai diberlakukannya ASEAN Community pada tahun 2015

merupakan peningkatan integrasi yang di satu pihak

akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi

perekonomian nasional, tetapi di lain pihak juga

menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih

tinggi. Bukan hanya karena produk barang dan jasa

Indonesia yang belum mampu bersaing dengan negara

lain, namun juga karena faktor sumber-sumber seperti

stakeholder, pendanaan modal, dan sumber produksi

lainnya yang belum mampu menghadapi persaingan dalam

pasar ASEAN. Sehingga perlu adanya strategi-strategi

yang dikembangkan sebelum maupun saat menghadapi

ASEAN Economic Community 2015.

1.2 Tujuan Pembahasan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas,

tujuan pembahasan makalah ini adalah sebagai

berikut:

a. Untuk mengetahui pengertian dari ASEAN Economic

Community 2015.

b. Untuk mengetahui peranan pengusaha Indonesia

dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015.

Teknis penulisan makalah ini berpedoman pada

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas

Negeri Malang (UM, 2010)

8

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 ASEAN Economic Community 2015

ASEAN Economic Community atau dalam bahasa

Indonesia disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai

salah satu pilar komunitas ASEAN merupakan hasil

dari post agreement negotiation negara-negara anggota

ASEAN dimana tujuan dari post agreement negotiation

tersebut adalah melanjutkan dialog untuk mendorong

kemajuan dan perkembangan dari implementasi

perjanjian yang telah disepakati, yang kemudian

proses negosiasi tersebut juga menjadi mekanisme

untuk menyelesaikan permasalahan dan perbedaan

kepentingan dalam implementasi perjanjian guna

menciptakan solusi dan mencapai kesepakatan yang

akan ditaati oleh semua pihak yang terlibat (Sholeh,

2013). AEC merupakan salah satu program masyarakat

ASEAN yang dicetuskan dalam kesepakatan Bali Concord II.

Dalam kesepakatan Bali Concord II tersebut AEC dicetuskan

9

sebagai bentuk integrasi ekonomi sebagai pasar

tunggal dan berbasis produksi tunggal.

2.1.1Latar Belakang Terbentuknya ASEAN Economic

Community 2015

Pada pertemuan informal para kepala negara

ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 15

Desember 1997 telah menyepakati adanya ASEAN

Vision 2020 yang berisi tentang pewujudan kawasan

yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi

dengan pembangunan ekonomi yang merata yang

ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan

dan perbedaan sosial ekonomi. Pada tahun 2003,

decetuskanlah tiga pilar untuk mewujudkan ASEAN

Vision 2020 yaitu ASEAN Economic Community, ASEAN

Politcal-Security Community, dan ASEAN Socio-Cultural

Community (Kuntadi, 2014:15). Pada bulan Januari

2007, disepakati untuk mempercepat pencapaian

ASEAN Economic Community (AEC) yang semula tahun

2020 menjadi tahun 2015 dan pada tahun yang

sama ditandatangani pula pedoman bagi negara-

negara anggota ASEAN untuk mencapai ASEAN

Economic Community (AEC) 2015, yaitu AEC blue print.

Dimana setiap negara-negara anggota ASEAN

berkewajiban untuk komitmen dalam blue print

tersebut yang berisi rencana kerja strategis

10

dalam jangka pendek, menengah dan panjang

hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi

ekonomi ASEAN, yaitu menuju single market,

penciptaan kawasan regional ekonomi berdaya

saing tinggi, kawasan pembangunan ekonomi

merata, dan menuju integrasi penuh ekonomi

global.

2.1.2Tujuan ASEAN Economy Community 2015

Sekretariat Negara Republik Indonesia

(2014) menyatakan bahwa tujuan dari pembentukan

ASEAN Community adalah untuk lebih mempererat

integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan

konstelasi politik internasional. ASEAN

menyadari sepenuhnya bahwa ASEAN perlu

menyesuaikan cara pandangnya agar dapat lebih

terbuka dalam menghadapi permasalahan-

permasalahan internal dan eksternal. Sedangkan

Pemberlakuan AEC 2015 sendiri bertujuan untuk

menciptakan pasar tunggal dan basis produksi

yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dan

secara ekonomi terintegrasi dengan regulasi

efektif untuk perdagangan dan investasi, yang

di dalamnya terdapat arus bebas lalu lintas

barang, jasa, investasi, dan modal serta

11

difasilitasinya kebebasan pergerakan pelaku

usaha dan tenaga kerja.

2.1.3Penerapan ASEAN Economy Community 2015

ASEAN Economy Community dipilih oleh

negara-negara ASEAN untuk meningkatkan

kemakmuran ekonomi rakyatnya secara bersama-

sama, mengingat cara ini merupakan opsi yang

paling efisien dibandingkan bila upaya

peningkatan kemakmuran dilakukan secara

unilateral. AEC 2015 dalam upaya peningkatkan

kemakmuran ekonomi dilakukan melalui penguatan

daya saing untuk memenangkan kompetisi global,

melalui tahapan integrasi pasar domestik

sebagai pasar tunggal dan integrasi basis

produksi sehingga pada akhirnya mendorong

peningkatan daya saing dalam menembus pasar

global.

Dalam ASEAN Economic Community 2015 Blue Print

halaman 8-30, penerapan AEC dilakukan melalui

tiga tahapan strategis, meliputi :

a. Pencapaian pasar tunggal dan kesatuan basis

produksi. Aliran bebas barang merupakan

salah satu sarana utama dalam mewujudkan

pasar tunggal dan basis produksi. Pasar

tunggal untuk barang dan jasa juga akan

12

mempermudah pengembangan jaringan produksi

di kawasan dan meningkatkan kapasitas ASEAN

sebagai pusat produksi global atau sebagai

bagian dari mata rantai pasokan global.

Aliran bebas sektor jasa merupakan salah

elemen penting dalam mewujudkan komunitas

ekonomi ASEAN, yang di dalamnya tidak ada

hambatan bagi para pemasok jasa ASEAN dalam

penyediaan jasanya secara lintas-negara di

kawasan, sesuai dengan aturan domestik di

setiap negara anggota.

b. Kawasan ekonomi yang berdaya saing. Tujuan

utama kebijakan persaingan usaha adalah

memperkuat budaya persaingan yang sehat.

Institut dan perundang-undangan yang terkait

dengan kabijakan persaingan usaha baru-baru

ini telah terbentuk di beberapa negara

ASEAN.

c. Pertumbuhan ekonomi yang merata dan

terintegrasi dengan perekonomian global.

Mengingat adanya perbedaan tingkat

pembangunan di antara negara-negara ASEAN,

maka proses perluasan dan pendalaman

intergrasi ASEAN harus disertai dengan

kerjasama teknik dan pembangunan untuk

13

mengatasi kesenjangan dan mempercepat

intergrasi ekonomi dari negara-negara

anggota ASEAN yang masih tertinggal sehingga

bermanfaat dari intergrasi ASEAN tersebut

dapat dinikmati secara merata. Hal ini akan

mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk

maju secara bersama-sama. Untuk memungkinkan

para pelaku usaha ASEAN bersaing secara

internasional, menjadikan ASEAN sebagai

bagian yang lebih dinamis dan kuat dalam

mata rantai pasokan global serta menjadi

agar pasar ASEAN tetap menarik bagi

investasi asing, maka sangat penting bagi

ASEAN untuk melihat kawasan lain diluar

ASEAN Economic Community.

Instruksi Presiden nomor 11 tahun 2011

tentang Pemenuhan Komitmen Cetak Biru AEC Tahun

2015 menyatakan bahwa blue print AEC menggambarkan

sebuah kesiapan dan langkah yang harus dicapai

dan jadwal pembentukan AEC. Dalam blue print

tersebut disebutkan bahwa ASEAN memberikan

kesempatan kepada negara-negara yang belum siap

menghadapi perdagangan bebas ini. Setiap enam

bulan antara anggota ASEAN akan melakukan

pertemuan guna mengidentifikasi masalah yang

14

dihadapi dan akan membantu negara-negara yang

belum siap seperti Vietnam, Laos, Myanmar dan

Kamboja. Dalam blue print ini setidaknya terdapat

12 sektor yang menjadi prioritas integrasi

dalam AEC yaitu produk industri, jasa

penerbangan, otomotif, electronic-ASEAN,

elektronika, perikanan, peralatan kesehatan,

produk berbahan baku karet, tekstil dan garmen,

pariwisata, produk berbahan baku kayu, dan jasa

logistik.

Menurut Hidayat (2008:30) terdapat tujuh

poin penting yang dituangkan dalam ASEAN

Economic Community blue print untuk menjelaskan

mekanisme ASEAN Economic Community (AEC) 2015

dalam pembentukan pasar tunggal dan basis

produksi beserta jadwal strategis yang akan

dicapainya, yaitu:

a. Penghapusan Hambatan Tarif (Elimination of

Tariffs).

1. Menghapuskan bea masuk bagi semua barang

impor, kecuali barang yang tergolong dalam

sensitive list (SL) and highly sensitive list (HSL)

pada tahun 2010 untuk ASEAN 6 (Indonesia,

Thailand, Malaysia, Filipina, Brunei) dan

tahun 2015 bagi CLMV (Cambodia, Laos,

15

Myanmar, Vietnam) dengan kelonggaran

sampai tahun 2018 untuk beberapa sensitive

products.

2. Menghapuskan bea masuk untuk barang dalam

kelompok sektor prioritas pada tahun 2007

bagi ASEAN 6 dan 2012 bagi CLMV.

3. Memasukkan barang yang masih ada dalam

sensitive list (SL) ke dalam skema Common

Effective Preferential Tariff (CEPT) dengan

mengurangi tarif menjadi 0-5 persen.

4. Memasukkan barang dalam kelompok general

exeption list (GEL) sesuai dengan CEPT

agreement

b. Penghapusan Hambatan Non Tarif (Elimination of

Non Tariff Barriers). Dalam framework AFTA, ASEAN

telah mencapai kemajuan yang signifikan

dalam proses pengurangan tarif, maka

selanjutnya kerja sama dalam skema ASEAN

Economic Community (AEC) akan lebih difokuskan

pada penghapusan hambatan non-tarif.

Langkah-langkah strategis yang akan

diimplementasikan untuk program ini adalah:

1. Meningkatkan transparansi dengan mematuhi

protocol on notification procedure dan membuat

mekanisme pengawasan yang lebih efektif.

16

2. Mematuhi komitmen standstill (tidak lebih

mundur dari komitmen saat ini) dan roll-back

(lebih maju dari komitmen saat ini) dalam

hambatan non-tarif.

3. Menghapus semua hambatan non-tarif pada

tahun 2010 untuk ASEAN 5 (Indonesia,

Singapura, Thailand, Malaysia, Brunei),

tahun 2012 untuk Filipina, tahun 2015

untuk CLMV dengan kelonggaran sampai 2018.

4. Meningkatkan transparansi dalam

pengukuran-pengukuran non-tarif.

5. Bekerja sama menuju situasi di mana

regulasi regional ASEAN sesuai dengan yang

berlaku di dunia internasional.

c. Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin/RoO).

Dalam sistem produksi yang sudah

terintegrasi, penetapan RoO cukup kompleks.

Secara prinsip, setiap barang berasal dari

suatu negara, namun terkadang dalam proses

produksinya melibatkan beberapa negara

melalui pengiriman input atau tempat

produksi yang tersebar.

d. Fasilitas Perdagangan (Trade Facilitation).

Fasilitas perdagangan diarahkan untuk

terciptanya proses perdagangan dan

17

kepabeanan yang sederhana, terharmonisasi

dan terstandarisasi baik di tingkat regional

maupun internasional.

e. Penyatuan Kapabean (Custom Integration).

f. ASEAN Singel Window (ASW). Proses pembentukan

ASW didahului oleh keharusan bagi setiap

anggota ASEAN untuk membentuk National Singel

Window (NSW), yaitu suatu sistem tunggal

dalam pengumpulan, pemrosesan, dan

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan

data dan informasi custome clearance of cargo.

Dengan sistem ini, maka dalam kegiatan

perdagangan intra ASEAN diharapkan akan bisa

mengurangi waktu dari biaya-biaya transaksi

(transaction time and cost), sehingga mampu

meningkatkan efisiensi dan daya saing.

g. Harmonisasi standard dan pengaturan teknis

penghambat perdagangan. Harmonisasi standar

diarahkan untuk mencapai biaya produksi yang

efisien dan efektif di kawasan ASEAN.

2.1.4Implementasi ASEAN Economy Community 2015 di

Indonesia

18

Sebelum diberlakukannya ASEAN Economy

Community 2015 akhir tahun 2015 ini, Indonesia

telah mulai mempersiapkan datangnya pasar bebas

ASEAN ini. Walaupun dirasa belum sepenuhnya

maksimal, pemerintah dan lembaga-lembaga

terkait dengan AEC 2015 ini telah memproyeksi

segala hal berkaitan dengan peran Indonesia

dalam AEC 2015 seperti peluang, tantangan, dan

strategi dalam mengimplementasikan program

ASEAN Economy Community 2015.

Kuntadi (2014:8) telah merumuskan empat

hal terpenting mengenai Indonesia dalam

Masyarakat Ekonomi ASEAN, yaitu:

a. Implementasi AEC berpotensi menjadikan

Indonesia sekedar pemasok energi dan bahan

baku bagi industrilasasi di kawasan ASEAN,

sehingga manfaat yang diperoleh dari

kekayaan sumber daya alam mininal.

b. Melebarnya defisit perdagangan jasa seiring

peningkatan perdagangan barang.

c. Implementasi AEC juga akan membebaskan

aliran tenaga kerja sehingga harus

mengantisipasi dengan menyiapkan strategi

karena potensi membanjirnya tenaga kerja

asing (TKA) akan berdampak pada naiknya

19

remitansi TKA yang saat ini pertumbuhannya

lebih tinggi daripada remitansi TKI.

Akibatnya, ada beban tambahan yaitu dalam

menjaga neraca transaksi berjalan dan

mengatasi masalah pengangguran.

d. Implementasi AEC akan mendorong masuknya

investasi ke Indonesia dari dalam dan luar

ASEAN.

Pelaksanaan ASEAN Economic Community 2015

yang tinggal menunggu bulan telah dipersiapkan

dengan baik oleh Indonesia. Terlepas dari

segala keterbatasan waktu yang dimiliki oleh

Indonesia, dimulai sejak kesepakatan dibuat di

era jaman pemerintahan presiden Susilo Bambang

Yudhoyono, pemerintah telah berupaya dengan

maksimal. peningkatan dan sosialisasi dalam

berbagai sektor telah diupayakan. Pemerintah

bersama masyarakat pun kini akan menapaki era

perekonomian baru dimana akan terjadi

persaingan bebas regional membutuhkan banyak

kemampuan dan peran banyak pihak.

2.2 Peran Pengusaha Indonesia dalam ASEAN Economy

Community 2015

20

Keterlibatan semua pihak di seluruh negara

anggota ASEAN mutlak diperlukan agar dapat

mewujudkan ASEAN sebagai kawasan yang kompetitif

bagi kegiatan investasi dan perdagangan bebas yang

pada gilirannya dapat memberikan manfaat bagi

seluruh negara ASEAN. Bagi Indonesia, dengan jumlah

populasi, luas, dan letak geografi serta nilai PDB

terbesar di ASEAN harus menjadi aset agar Indonesia

bisa mendapat keuntungan besar dalam AEC 2015.

Strategi dan persiapan yang selama ini telah

dilakukan oleh para stakeholder terutama pengusaha

yang ada di Indonesia dalam rangka menghadapi sistem

liberalisasi yang diterapkan oleh ASEAN, terutama

dalam kerangka integrasi ekonomi yang memang

dirasakan masih kurang optimal. Namun hal tersebut

memang dilandaskan isu-isu dalam negeri yang

membutuhkan penanganan yang lebih intensif. Di

samping itu, seiring perkembangan waktu, Indonesia

dengan potensi sumber dayanya yang melimpah membawa

pergerakannya ke arah yang lebih maju lagi.

Para pengusaha di dalam negeri diharapkan

menyambut baik rencana pemberlakuan komunitas

ekonomi ASEAN pada 2015 mendatang. Langkah itu

dinilai sebagai peluang untuk memperluas pasar dan

meningkatkan produksi, mengingat pasar ASEAN yang

21

sangat besar. Diharapkan AEC 2015 ini menjadikan

Indonesia sebagai pemain besar dalam

penyelenggaraannya.

2.2.1Peluang Indonesia dalam ASEAN Economy Community

2015

Pembentukan AEC akan memberikan peluang

bagi negara-negara anggota ASEAN untuk

memperluas cakupan skala ekonomi, mengurangi

kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi,

meningkatkan daya tarik sebagai tujuan bagi

investor dan wisatawan, mengurangi biaya

transaksi perdagangan, serta memperbaiki

fasilitas perdagangan dan bisnis. Di samping

itu, pembentukan AEC juga akan memberikan

kemudahan dan peningkatan akses pasar intra-

ASEAN serta meningkatkan transparansi dan

mempercepat penyesuaian peraturan-peraturan dan

standardisasi domestik.

Menurut Sekretariat Negara Republik

Indonesia (2014) terdapat beberapa potensi

Indonesia untuk merebut persaingan AEC 2015,

antara lain:

a. Indonesia merupakan pasar potensial yang

memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk

22

yang terbesar di kawasan (40% dari total

penduduk ASEAN). Hal ini dapat menjadikan

Indonesia sebagai negara ekonomi yang

produktif dan dinamis yang dapat memimpin

pasar ASEAN di masa depan  dengan kesempatan

penguasaan pasar dan investasi.

b. Indonesia merupakan negara tujuan investor

ASEAN. Proporsi investasi negara ASEAN di

Indonesia mencapai 43% atau hampir tiga kali

lebih tinggi dari rata-rata proporsi

investasi negara-negara ASEAN di ASEAN yang

hanya sebesar 15%.

c. Indonesia berpeluang menjadi negara

pengekspor, dimana nilai ekspor Indonesia ke

intra-ASEAN hanya 18-19% sedangkan ke luar

ASEAN berkisar 80-82% dari total ekspornya,

Hal ini berarti peluang untuk meningkatkan

ekspor ke intra-ASEAN masih harus

ditingkatkan agar laju peningkatan ekspor ke

intra-ASEAN berimbang dengan laju

peningkatan impor dari intra-ASEAN.

d. Liberalisasi perdagangan barang ASEAN akan

menjamin kelancaran arus barang untuk

pasokan bahan baku maupun bahan jadi di

kawasan ASEAN karena hambatan tarif dan non-

23

tarif sudah tidak ada lagi. Kondisi pasar

yang sudah bebas di kawasan dengan

sendirinya akan mendorong pihak produsen dan

pelaku usaha lainnya untuk memproduksi dan

mendistribusikan barang yang berkualitas

secara efisien sehingga mampu bersaing

dengan produk-produk dari negara lain. Di

sisi lain, para konsumen juga mempunyai

alternatif pilihan yang beragam yang dapat

dipilih sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan, dari yang paling murah sampai

yang paling mahal. Indonesia sebagai salah

satu negara besar yang juga memiliki tingkat

integrasi tinggi di sektor elektronik dan

keunggulan komparatif pada sektor berbasis

sumber daya alam, berpeluang besar untuk

mengembangkan industri di sektor-sektor

tersebut di dalam negeri.

e. Indonesia sebagai negara dengan jumlah

populasi terbesar akan memperoleh keunggulan

tersendiri, yang disebut dengan bonus

demografi. Perbandingan jumlah penduduk

produktif Indonesia dengan negara-negara

ASEAN lain adalah 38:100, yang artinya bahwa

24

setiap 100 penduduk ASEAN, 38 adalah warga

negara Indonesia.

Melihat dari segala kemampuan dan sumber

daya yang dimiliki oleh Indonesia, bukanlah

tidak mungkin Indonesia berpotensi dalam ASEAN

Economic Community ini. Kemampuan dan sumber

daya potensial tersebut adalah sumber daya

manusia, Indonesia merupakan negara dengan

penduduk terbanyak di Asia tenggara. Indonesia

seharusnya bisa memanfaatkan integrasi ekonomi

jika sebelum penyelenggaraan AEC Indonesia bisa

melakukan peningkatan sumber daya manusia baik

hard skill maupun soft skill dengan baik.

Selain sebagai memiliki penduduk terbanyak

se-Asia Tenggara, Indonesia juga menjadi negara

dengan tingkat konsumsi yang cukup tinggi. Hal

ini dikarenakan tingkat konsumsi suatu negara

yang dipengaruhi oleh jumlah penduduknya. Hal

tersebut menjadi peluang tersendiri bagi

negara-negara di Asia Tenggara dengan

menjadikan Indonesia yang bergeliat ekonominya

sebagai mesin pendorong pertumbuhan negara-

negara di Asia Tenggara. Dengan jumlah pasar

yang lebih besar dari jumlah penduduknya,

25

industri Indonesia juga akan semakin berkembang

dengan memperluas pangsa pasar mereka.

Indonesia sesungguhnya memiliki potensi

yang sangat besar sekali jika kita mampu

bersikap untuk menyesuaikan diri menghadari

Asean Economic Community 2015. Hal ini dapat

menguntungkan negara kita bila masyarakat

Indonesia dapat meminimalir tingkat konsumsi

barang impor dan sebaliknya meningkatkan

konsumsi barang lokal. Selain menguntungkan

negara, peningkatan konsumsi barang lokal akan

meningkatkan pendapatan pengusaha lokal.

Potensial ini seharusnya dimulai dengan membuat

sosialisasi kepada masyarakat akan datangnya

pasar bebas sehingga masyarakat mulai waspada

dan akhirnya menumbuhkan jiwa-jiwa

entrepreneurship untuk dapat menguasai dunia

dimulai dengan menguasai pasar ASEAN.

Indonesia sebagai negara yang luas, banyak

budaya, dan cukup strategis mampu menarik

banyak investor demi membangun teknologi di

negara ini. Investasi-investasi dalam penanaman

modal ini, dapat meningkatkan kemampuan

berwirausaha masyarakat kita. Hal ini dapat

dicapai jika Indonesia memulai menjalin kerja

26

sama yang bisa membuat klien luar negeri mampu

menanamkan modalnya dengan tetap menjadi hak

milik dan dijalankan oleh rakyat Indonesia.

Selain sumber daya manusia dan wilayahnya

yang potensial, Indonesia dengan kekayaan

sumber daya alamnya dengan pengelolaan maksimal

mampu merajai pasar bebas. Selama ini sudah

banyak negara yang bergantung pada SDA

Indonesia sebut saja kelapa sawit, tekstil,

produk hasil hutan, karet, alas kaki, dan masih

banyak produk lainnya.

2.2.2Tantangan Pengusaha Indonesia dalam ASEAN

Economy Community 2015

Integrasi negara-negara ASEAN dalam AEC

tidak hanya akan memberikan kesempatan bagi

anggotanya untuk tumbuh dan berkembang bersama

tetapi kemajuan tentunya juga akan memicu

lahirnya persoalan-persoalan yang akan

menggangu kecepatan tumbuh dari setiap anggota.

Kebebasan yang diberikan kepada masing-masing

negara dalam konsep penyatuan ekonomi ASEAN

dikhawatirkan juga akan memicu tumbuh suburnya

kejahatan yang terintergasi dan transnational.

AEC 2015 tidak hanya menarik bagi para

pelaku usaha di luar kawasan, namun juga

27

menjadi impian yang menjanjikan bagi pelaku

bisnis masing-masing anggotanya. Kebijakan AEC

akan lebih menguntungkan bagi para anggota,

mengingat ketahanan dan keberlangsungan

pembangunan di kawasan menjadi prioritas agar

mengalami peningkatan yang signifikan. Artinya,

dengan dibukanya AEC maka seluruh konsentrasi

akan dititik beratkan pada kerjasama ekonomi

dan peningkatan kualitas atau mutu dari tiap-

tiap komoditi utama negara anggota.

Kita menganut keterbukaan ekonomi dan

kerjasama pertukaran barang dan jasa untuk

mengoptimalkan manfaat ekonomi yang kita miliki

untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat

Indonesia. Tetapi negara Indonesia tidak

menganut perdagangan bebas dalam arti

keterbukaan tanpa kendali. Tidak ada satupun

produk yang dapat diperdagangkan lintas negara

secara bebas.

Menurut Kuntadi (2014:9) terdapat beberapa

permasalahan yang akan dihadapi Indonesia dalam

pelaksanaan ASEAN Economy Community 2015.

Beberapa permasalahan tersebut adalah:

a. Dari sisi produksi dan integrasi ekonomi,

terdapat kelemahan mendasar dalam kemampuan

28

produksi barang jadi, setengah jadi dan

komponen yang menandakan kerapuhan struktur

industri dalam negeri.

b. Dari sisi perdagangan kita masih mengalami

defisit neraca perdagangan yang menunjukkan

bahwa perekonomian kita kurang kompetitif

dalam pasar ekspor.

c. Dari sisi perdagangan sektor jasa, Indonesia

menghadapi daya saing tenaga kerja Singapura

dan Malaysia.

d. Dari sisi produk pertanian akan menghadapi

produk pertanian hortikultura China dan

Thailand.

2.2.3Langkah-langkah Pengusaha Indonesia dalam

Persiapan Menghadapi ASEAN Economy Community

2015

Dengan adanya persaingan yang semakin

ketat sebagai akibat dari adanya pasar tunggal

masyarakat Ekonomi ASEAN ini akan sangat

dimungkinkan berdampak pada kelangsungan hidup

usaha yang berkembang di Indonesia terutama

UMKM. Hal ini dikarenakan akan banyak produk-

produk impor yang akan membanjiri pasar dalam

negeri ini. Apabila UMKM tidak dapat

29

mempertahankan keberadaanya dan melakukan

pembenahan guna menghadapi perilaku pasar yang

semakin terbuka di masa mendatang maka akan

sangat mungkin banyak UMKM yang akan gulung

tikar. Para pengusaha UMKM tidak bisa lagi

mengandalkan buruh murah dalam pengembangan

bisnisnya. Kreativitas dan inovasi melalui

dukungan penelitian dan pengembangan menjadi

sangat penting untuk diperhatikan. Selain itu

usaha tersebut harus memanfaatkan peluang untuk

meraih potensi pasar dan menjaga eksisitensi

perusahaan dengan baik. Untuk dapat

memanfaatkan peluang tersebut, maka tantangan

yang terbesar bagi usaha-usaha dalam menghadapi

AEC adalah bagaimana menentukan strategi guna

memenangkan persaingan, salah satunya adalah

peningkatan daya saing.

Sementara itu, Sekretariat Negara Republik

Indonesia (2014) menyatakan Indonesia akan

dapat ikut berperan dalam AEC jika dapat

meningkatkan daya saing dan mengejar

ketertinggalan dari negara anggota ASEAN

lainnya. Untuk itu, diperlukan suatu langkah-

langkah strategis, di antaranya:

30

a. Penyesuaian, persiapan dan perbaikan

regulasi baik secara kolektif maupun

individual (reformasi regulasi);

b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

baik dalam birokrasi maupun dunia usaha

ataupun profesional;

c. Penguatan posisi usaha skala menegah, kecil,

dan usaha pada umumnya;

d. Penguatan kemitraan antara sektor publik dan

swasta;

e. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan

mengurangi ekonomi biaya tinggi, yang juga

merupakan tujuan utama pemerintah dalam

program reformasi komprehensif di berbagai

bidang seperti perpajakan, kepabeanan, dan

birokrasi;

f. Pengembangan sektor-sektor prioritas yang

berdampak luas dan komoditi unggulan;

g. Peningkatan partisipasi institusi pemerintah

maupun swasta untuk mengimplementasikan AEC

blue print;

h. Reformasi kelembagaan dan kepemerintahan.

Pada hakikatnya AEC blue print juga merupakan

31

program reformasi bersama yang dapat

dijadikan referensi bagi reformasi di Negara

Anggota ASEAN termasuk Indonesia;

i. Penyediaan kelembagaan dan permodalan yang

mudah diakses oleh pelaku usaha dari

berbagai skala;

j. Perbaikan infrastruktur fisik melalui

pembangunan atau perbaikan infrastruktur

seperti transportasi, telekomunikasi, jalan

tol, pelabuhan, revitalisasi, dan

restrukturisasi industri.

2.2.4Strategi Pengusaha Indonesia dalam Menghadapi

ASEAN Economy Community 2015

Menurut Kuntadi (2014:25) strategi dalam

menghadapi ASEAN Economy Community 2015 sama

dengan strategi dalam menghadi kerjasama

perdagangan ekonomi global lainnya, yaitu

dengan pengembangan wirausaha, peningkatan

ekspor, dan pengembangan investasi.

a. Pengembangan wirausaha. Berbagai program

yang dilakukan pemerintah untuk mengubah

mindset, menanamkan sikap, menempa, dan

mengembangkan wirausaha sedini mungkin.

32

Kebijakan-kebijakan lainnya adalah dengan

mendorong pengusaha pemula, kemitraan, dan

kerjasama, seperti akses pembiayaan Kredit

Usaha Rakyat (KUR), akses pasar dan

kemudahan berusaha.

b. Peningkatan ekspor. Peningkatan ekspor

negara dapat dilakukan dengan memperluas

pasar dan mendiversifikasi produksi ekspor,

meningkatan daya saing ekspor, dan

mengoptimalisasi pemanfaatan free trade area

(FTA).

c. Pengembangan investasi. Pengembangan

investasi yang dapat dilakukan adalah dengan

memperluas fasilitas investasi seperti

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),

fasilitas kepabeanan, pengembangan kawasan

investasi dan kawasan industri,

mempromosikan peluang investasi dan project list

dalam pelaksanaan Masterplan Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

(MP3EI), mengembangkan Sistem Logistik

Nasional, melakukan penataan hubungan

industri, dan mengoptimalisasi pemanfaatan

insentif fiskal.

33

Sementara itu, menurut Suatma (2012:4)

menyatakan bahwa dalam menghadapi ASEAN

Economic Community 2015, para pengusaha bersama

pemerintah dapat melakukan strategi-strategi

menyangkut usaha menghadapi AEC, diantaranya

yaitu:

a. Penguatan ekspor. Mendorong pengusaha

bersama pemerintah dan lembaga terkait untuk

melakukan penguatan perwakilan Indonesia di

luar negeri, promosi pariwisata, perdagangan

dan investasi, penanggulangan masalah

ekspor, pengembangan trading house, dan

peningkatan peran LPEI (Lembaga Pembiayaan

Ekspor Indonesia) dalam pembiayaan ekspor.

b. Mendorong pemberian insentif fiskal dan non

fiskal. Insentif ini diberikan kepada

perusahaan-perusahaan dalam ekonomi khusus,

seperti pemberian insentif untuk barang

dengan produk 100% pasar ekspor, mendorong

pembenahan tata ruang dan pemanfaatan lahan,

pembenahaninfrastruktur dan energi,

pemberian insentif, memperkuat FTZ (Free Trade

Zone) dan membangun kawasan Ekonomi Khusus,

perluasan akses pembiayaan, penyederhanaan

34

peraturan, serta pengembangan industri

prioritas dan kompetensi inti daerah.

c. Pengawasan dan promosi produk lokal di dalam

negeri. Untuk pengamanan pasar domestik,

diperlukannya dorongan pengusaha dibantu

dengan pemerintah untuk melakukan pengawasan

dan peredaran barang di pasar dalam negeri

serta peningkatan promosi penggunaan produk

dalam negeri.

d. Mendorong tumbuhnya industri kreatif di

tanah air. Meminta pemerintah dapat lebih

berpihak pada pengusaha kecil menengah

(UMKM) yang saat ini sudah atau mulai

melakukan ekspor.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

35

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas dan

dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

a. ASEAN Economic Community 2015 adalah salah satu

program kerjasama yang dibentuk dalam Bali Concord

2020 dalam sektor ekonomi yang menitikberatkan

pada ekonomi pasar bebas barang dan jasa intra

regional Asia Tenggara dan bertujuan untuk

mengintegrasi ASEAN untuk menjadi pasar tunggal

dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus

barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang

bebas, serta arus modal yang lebih bebas diantara

negara ASEAN.

b. Peran pengusaha Indonesia dalam ASEAN Economy

Community 2015 adalah sebagai pelaku disamping

pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk

barang dan jasa yang diikuti dengan peningkatan

kesejahteraan masyarakat Indonseia agar dapat

bersaing dalam pasar bebas ASEAN.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan

di atas, saran mengenai pembahasan di atas yaitu

diharapkan untuk ke depannya dapat mewujudkan

perubahan yang berarti bagi kehidupan keseharian

masyarakatnya. Indonesia harus berbenah dalam segala

36

hal baik dari sisi regulasi dimana aturan hukum

harus tegas, pemerintahan harus bersih, keadilan

ekonomi harus diciptakan termasuk juga pemerataan,

perlunya stabilitas politik, keamanan dan ketertiban

sosial, inovasi teknologi, dan ketersediaan

infrastruktur yang memadai. Semoga seluruh

masyarakat Indonesia bisa membantu untuk mewujudkan

kehidupan ekonomi dan sosial yang layak agar bisa

segera mewujudkan masyarakat ekonomi ASEAN tahun

2015.

DAFTAR RUJUKAN

Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN Departemen Luar NegeriRepublik Indonesia. 2009. ASEAN Economic Community 2015Blue Print (Online) (http:// www.asean.org/archive/5187-10.pdf) diakses 29 Maret 2015.

Hidayat, A.S. 2008. ASEAN Economic Community (AEC): Peluangdan Tangtangan bagi Indonesia, Jurnal Ekonomi danPembangunan, (Online) 16 (2): 29-31.(http://www.fe.unpad.ac.id) diakses 17 Maret 2015.

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pemenuhan KomitmenCetak Biru AEC Tahun 2015 (Online). (www.bappenas.go.id),diakses 23 Februari 2015.

Isnani, G. 2009. Ekonomi Pembangunan: Sebuah Pengantar untukMemahami Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan PembangunanEkonomi Indonesia. Bahan Ajar tidak Diterbitkan.Malang: Jurusan Manajemen Fakultas EkonomiUniversitas Negeri Malang.

37

Kuntadi, E. 2014. Peranan Pengusaha Daerah dalam MenghadapiMEA 2015 (Online) (http://www.bsn.go.id) diakses 25Februari 2015

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional 2015-2019. (Online),(www.bappenas.go.id.), diakses 6 Januari 2015.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2014. Peluang danTantangan Indonesia pada ASEAN Economic Community 2015(Online) (http://www.setneg.go.id) diakses 10 Maret2015.

Sholeh. 2013. Persiapan Indonesia Menghadapi AEC (ASEANEconomic Community) 2015. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional,(Online) 1(2), (http://www. ejournal.hi.fisip-unmul.org), diakses 1 Maret 2015.

Syukriah, A & Hamdani, I. 2013. Peningkatan eksistensiUMKM melalui Comparative Advantage dalam rangkamenghadapi MEA 2015 di Temanggung. EconomicsDevelopmeny Analysis Journal, (Online), 2(2): 110-119,(http://www.unnes.ac.id), diakses 18 Februari 2015.

Suatma, J. 2012. Kesiapan Indonesia dalam MenghadapiASEAN Economic Community 2015. Jurnal STIE Semarang.(Online), 4(1) 1-7, (http:www.stiesemarang.ac.id),diunduh 20 Februari 2015.

Universitas Negeri Malang. 2010. Pedoman Penulisan KaryaIlmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah, Tugas Akhir, LaporanPenelitian. Edisi Kelima. Malang: Universitas NegeriMalang.

Wangke, H. 2014. Peluang Indonesia dalam MasyarakatEkonomi ASEAN 2015. Jurnal Hubungan Internasional,(Online), 6(10): 5-8, (http://www.dpr.go.id),diunduh 21 Februari 2015.

38