PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT PULAU ENGGANOSECARA TERPADU DAN BERKELANJUTAN

OLEH

PARPEN SIREGAR *)

*) Progam Pascasarjana Pengelolaan Sumberdaya Alam danLingkungan

Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu

I. Pendahuluan

Pulau Enggano merupakan suatu kawasan pulau-pulau

kecil yang secara geografis terletak di perairan

Samudera Hindia dan secara administratif merupakan

bagian dari wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi

Bengkulu. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun

2005 Pulau Enggano termasuk salah satu dari 92 pulau

terluar dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Oleh karena itu Pulau Enggano memiliki posisi

yang strategis dalam bidang sosial, ekonomis, pertahanan

dan keamanan. Pemerintah Propinsi Bengkulu juga mulai

memperhatikan pengembangan Pulau Enggano melalui Surat

Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 408 Tahun 2003 tanggal

23 April 2003 tentang Program Pengembangan Pulau Enggano

Secara Terpadu dan Berkelanjutan (Bapedalda Propinsi

Bengkulu, 2006).

Hasil kajian studi daya dukung lingkungan,

pemanfaatan dan pengembangan Pulau Enggano hendaknya

berupa pembangunan yang berwawasan lingkungan, mengingat

pulau ini merupakan ekosistem yang unik dan rentan

1

terhadap gangguan. Kegiatan yang memungkinkan dilakukan

dalam pengembangan Pulau Enggano adalah kegiatan

pariwisata, perikanan, pertanian dan perkebunan, dan

kegiatan industri lainnya. Dalam rangka pemanfaatan

wilayah pesisir dan laut Pulau Enggano, maka arahan

kegiatan pariwisata meliputi pariwisata pantai dan

pariwisata bahari, sedangkan arahan kegiatan perikanan

tangkap (Bapedalda Propinsi Bengkulu dan P2L UNIB,

2005).

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut akan dapat

berhasil jika dikelola secara terpadu (Integrated Coastal

Zone Management, ICZM). Unsur utama IZCM adalah integrasi

(intergration) dan koordinasi. Pengelolaan atau pemanfaatan

kawasan pesisir yang dilakukan secara sektoral tidaklah

efektif (Dahuri et al., 1996). Selain itu pemanfaatan

sumberdaya pesisir dan laut seharusnya dilakukan dengan

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable

development). Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan

pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut Pulau

Enggano secara terpadu dan berkelanjutan, maka perlu

dirumuskan suatu pengelolaan (strategic plan) yang

mengintegrasikan setiap kepentingan dalam keseimbangan

(proporsionality) antar dimensi ekologis, dimensi sosial,

antar sektoral, disiplin ilmu dan segenap pelaku

pembangunan (stakeholders).

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk

menganalisa, menyusun strategi, dan membantu memberikan

solusi dalam pengelolaan kawasan pesisir dan laut Pulau

2

Enggano secara terpadu dan berkelanjutan, berdasarkan

analisis terhadap sejumlah isu dan permasalahan serta

karakteristik wilayah pesisir dan laut Pulau Enggano.

II. Potensi Pengembangan Pesisir dan Laut Pulau Enggano

Secara geografis Pulau Enggano berada di wilayah

perairan Samudera Hindia dan terletak pada posisi

102,050 hingga 102,250 BT dan 5,170 sampai 5,310 LS dengan

luas daratan ± 40.060 hektar. Secara administratif

Pulau Enggano adalah sebuah kecamatan yang termasuk

dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Sebagai sebuah

kecamatan, Pulau Enggano terdiri dari 6 (enam) desa

yaitu Desa Banjarsari, Meok, Apoho, Malakoni, Kaana, dan

Kahyapu. Sebagai suatu kepulauan, Pulau Enggano memiliki

pulau-pulau kecil di sekitarnya yaitu Pulau Dua, Pulau

Satu, Pulau Merbau, dan Pulau Bangkai. Berikut ini

adalah beberapa potensi Pulau Enggano dalam bidang

pesisr dan laut.

1. Perikanan Laut. Perikanan laut merupakan salah

satu sub sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.

Potensi perikanan laut sangat tinggi karena kelimpahan

stok ikan. Stok Sumberdaya Ikan (SDI) di Pantai Barat

Sumatera kaya akan ikan pelagis, khususnya ikan tuna

(Hartono, 2009). Potensi sumberdaya ikan wilayah

perairan laut Pulau Enggano sebesar 16.035,2 ton

(sekitar 35% dari potensi ikan laut di Propinsi

Bengkulu). Sementara itu produksi perikanan tangkap di

Pulau Enggano sekitar 765,8 ton tahun-1 atau 2,5% dari

3

produksi perikanan tangkap propinsi Bengkulu atau

4,78% dari potensi yang ada (Bappeda Propinsi

Bengkulu, 2004). Hal ini disebabkan rendahnya

produktivitas penangkapan ikan nelayan karena jumlah

armada penangkapan yang masih terbatas dan jenis

armada penangkapan berupa perahu tanpa motor (sampan)

(31,4%) dan motor tempel (68.65%).

Gambar 1. Sampan (perahu tradisonal) yang digunakan untuk

menangkap ikan

2. Terumbu Karang (Coral Reefs). Ekosistem terumbu

karang merupakan ekosistem yang produktif, memiliki

keanekaragaman biota yang tinggi, dan ekosistem yang

sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan.

Bapedalda Propinsi Bengkulu (2006) melaporkan pada

kedalama 5 m terumbu karang didominasi oleh DCA

(40,00%), Abiotik (37,33%), Karang Non Acropora

(8,33%), dan Fauna (2,00%) dengan persentase penutupan

4

karang hidup 20,67%. Sedangkan pada kedalaman 10 m

didominasi oleh DCA (51,12%), Abiotik (27,52%), Karang

Non Acropora (5,22%), Acropora (11,78%), dan Fauna

(4,36%) dengan persentase penutupan karang hidup

17,00%.

3. Padang Lamun (Seagrass). Ekosistem padang lamun

memiliki kemampuan menyuplai nutrien dan oksigen yang

tinggi, sehingga memiliki produktivitas yang tinggi.

Jenis lamun yang ditemukan adalah species Cymodocea sp.

dengan kerapatan keseluruhan 362 m2. Kualitas air

padang lamun adalah sebagai berikut pH 6,9, suhu 300C, salinitas 37 ppm, kecerahan 100%, DHL 49,900 μ dan

TDS 25000 μ (Bapedalda Propinsi Bengkulu, 2006).

4. Hutan Mangrove. Hutan mangrove memiliki peranan

penting dalam melindungi pantai dari angin, gelombang,

dan badai. Hutan mangrove yang di Pulau Enggano

merupaka yang terluas di Propinsi Bengkulu yang

mencapai 2.500 hektar. Hutan ini tersebar di bagian

pantai sebelah timur Pulau Enggano seperti di Cagar

Alam Teluk Klowe, Cagar Alam Sungai Bahewo, dan Taman

Buru Gunung Nanua. Sebagian lagi di sebelah barat

Pulau Enggano yaitu di Cagar Alam Tanjung Laksaha dan

secara spot-spot di Kawasan Cagar Alam Kiyoyo. Potensi

hutan mangrove sekitar 320 m2 per hektar dengan jumlah

pohon 350 batang per hektar. Ekosistem mangrove di

Pulau Enggano relatif masih utuh. Secara umum pola

zonasi hutan mangrove di Pulau Enggano terdiri atas 4

5

zonasi (Bapedalda Propinsi Bengkulu, 2006) sebagai

berikut.

a. Zona A (Depan), merupakan zona yang

letaknya ke arah pantai. Pada zona ini didominasi

oleh Rhizophora mucronata, tapi juga ditemukan Rhizophora

apiculata dan Bruguiera gymnorrhiza satu-satu. Substrat

berlumpur dalam sampai sedang (10-30 cm). Kondisi

habitat dipengaruhi oleh pasang naik dan pasang

surut. Panjang zona ini 100-200 m.

b. Zona B, pada zona ini didominasi oleh

Bruguiera gymnorrhiza tapi juga ditemukan Rhizophora

mucronata, Ceriops tagal, Lumnitzera litorea. Kondisi substrat

berlumpur kedalaman 10-45 cm. Substrat dipengaruhi

oleh pasang (tergenang). Tinggi tegakan pohon 30-40

m. Panjang zona ini 100-200 m setelah zona A.

c. Zona C, merupakan zona campuran dimana

disusun oleh Rhizophora mucronata, Bruguiera gymnorrhiza,

dan Lumnitzera littorea.

d. Zona D, merupakan zona yang letaknya di

darat yang disusun oleh jenis Carbera manghas,

Baringtonia asiatica, Ficus sp., Pongamia pinnata. Panjang

zona ini berkisar 5-15 km. Kondisi tanah kering dan

substrat tidak dipengaruhi oleh pasang kecuali

pasang tinggi saat bulan purnama.

6

Gambar 2. Ekosistem mangrove di Pulau Enggano

5. Pariwisata Pantai dan Bahari. Berdasarkan laporan

Bapedalda Propinsi Bengkulu (2006) pengembangan

pariwisata di Pulau Enggano terdiri atas pariwisata

pantai dan pariwisata bahari. Kawasan yang sangat

sesuai dikembangkan untuk pariwisata pantai adalah

Pantai Sebelah Utara Pulau Enggano (mulai dari pantai

di Desa Kaana sampai pantai di Desa Banjarsari).

Penilaian tersebut berdasarkan perhitungan dari

indikator kedalaman dasar perairan, material dasar

perairan, kecepatan arus, kecerahan perairan, tipe

pantai, penutupan lahan pantai, dan jarak ketersediaan

air tawar. Aktivitas pariwisata pantai yang dapat

dilakukan antara lain berjemur, bermain pasir,

olahraga pantai, bermain air, berenang maupun

berperahu di sekitar pantai. Sementara itu lokasi

pariwisata bahari terdapat di kawasan Kahyapu, yang

meliputi gugusan tiga pulau kecil yaitu Pulau Dua,

Pulau Satu, dan Pulau Merbau. Perhitungan kesesuaian

pariwisata bahari berdasarkan indikator kecerahan

pantai, tutupan karang hidup, jenis karang, jenis ikan

karang, kecepatan arus, dan kedalaman dasar perairan.

Aktivitas pariwisata bahari meliputi aktivitas

berenang, menyelam, memancing, diving, dan snorkling

(Senoaji, 2009).

7

Gambar 3. Kondisi Pantai di Pulau Enggano

III. Permasalahan Pengembangan Pesisir dan Laut Pulau

Enggano

Pengembangan pesisir dan laut Pulau Enggano

dihadapkan pada berbagai isu dan permasalahan. Beberapa

isu dan permasalahan tersebut adalah :

1. Belum optimalnya pemanfaatan perikanan

tangkap dan budidaya. Hal ini diindikasikan dengan

adanya kegiatan illegal fishing oleh nelayan luar (baik

luar Propinsi Bengkulu maupun nelayan asin) di

perairan Pulau Enggano, tingkat pemanfaatan potensi

perikanan tangkap yang belum optimal karena

terbatasnya armada penangkapan, pemanfaatan potensi

budidaya perikanan juga masih rendah, dan belum danya

investasi baik PMA maupun PMDN yang masuk dalam bidang

kelautan dan perikanan.

2. Potensi obyek pariwisata pantai dan

pariwisata bahari yang belum dimanfaatkan secara

8

optimal. Hal ini disebabkan belum tersedianya

infrastrur dasar yang memadai dan sarana prasarana

pariwisata lainnya. Selian itu juga belum dilakukan

prmosi terhadap potensi pariwisata di Pulau Enggano.

3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik

masyarakat maupun sumberdaya pada instansi pemerintah

daerah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia erat

kaitannya dengan rendahnya tingkat pendidikan

masyarakat baik pendidikan formal maupun non-formal.

Meskipun sarana prasarana pendidikan sudah cukup

memadai, namun kurangnya tenaga pengajar menyebabkan

tidak optimalnya proses belajar mengajar di sekolah.

4. Minimnya sarana dan prasarana transportasi,

pendidikan, kesehatan, dan penerangan (listrik).

Terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan

antar wilayah dalam Pulau Enggano maupun antara Pulau

Enggano dengan wilayah luar mengakibatkan. Jalan dalam

wilayah Pulau Enggano hanya sepanjang 5 km yang telah

diaspal, sedangkan selebihnya kondisinya cukup

memprihatinkan. Sedangkan transportasi ke luar Pulau

Enggano menggunakan transportasi laut (KMP. Raja

Enggano atau Perintis) dua kali dalam seminggu dengan

waktu tempuh 12-14 jam dan sangat tergantung kondisi

alam. Meskipun keterdsediaan sarana pendidikan dan

kesehatan cukupmemadai, namun permasalahannya pada

tenaga pendidik dan tenaga medis yang bertugas.

Sedangkan untuk sarana penerangan (listrik) belum

terdapat di Pulau Enggano. Listrik terbatas pada

9

kepemilikan genset secara pribadi dan fasilitasi

pemerintah berupa listrik tenaga surya.

5. Permasalahan kependudukan berupa rendahnya

tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat,

kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar. Mata

pencaharian penduduk didominasi oleh nelayan (49,7%)

dan petani (47,2%). Tingkat pengangguran 23,9% dari

angkatan kerja. Tingkat kesejahteraan masyarakat Pulau

Enggano dapat dikategorikan rendah, hal ini terbukti

bahwa 44,5-58,5% dari jumlah penduduk dikategorikan

rawan sosial. Tingkat kepadatan penduduk Pulau Enggano

hanya 21,15 jiwa km-1 dengan penyebaran yang tidak

merata (Bapedalda Propinsi Bengkulu, 2006).

6. Belum diprioritaskannya pembangunan di

wilayah tertinggal oleh pemerintah daerah karena

dianggap tidak menghasilkan pendapatan asli daerah

(PAD) secara langsung. Dengan demikian dukungan antar

sektor terkait untuk pengembangan Pulau Enggano belum

optimal.

7. Belum berkembangnya sistem informasi yang

dapat memberikan akses pada informasi produk unggulan,

pasar, dan teknologi. Keterbatasan pengetahuan dan

kemampuan dalam penggunaan teknologi ini menjadi salah

satu kendala dan pemicu adanya eksploitasi sumberdaya

yang merusak potensi lestari dan berdampak negatif

bagi lingkungan. Salah satu contohnya adalah destructive

fishing seperti trawl, penggunaan bom ikan, dan potasium

sianida untuk menangkap jenis-jenis ikan dengan nilai

10

ekonomis tinggi (seperti ikan kerapu) di habitat

terumbu karang telah merusak dan menimbulkan

pencemaran lingkungan yang parah.

8. Belum tertatanya sistem kelembagaan dan

manajemen yang belum terkelola baik untuk pengelolaan

pengembangan kawasan yang terpadu, dan berkelanjutan,

dalam memberikan dukungan kepada peningkatan daya

saing produk dan kawasan yang dikembangkannya.

9. Belum adanya penataan ruang wilayah pesisir,

pulau-pulau kecil, dan perairan sekitarnya. Saat ini

Pulau Enggano Pulau Enggano menjadi salah satu fokus

perhatian dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

(RDTR) dalam rangka percepatan pembangunan pulau kecil

dan pusat pertumbuhan ekonomi di koridor barat

Sumatera yang ditetapkan oleh Departemen Pemukiman dan

Prasarana Wilayah (Kementrian Pekerjaan Umum). Selain

Pulau Nasi di Kabupaten Aceh Besar, Pulau

Tanahmasa/Tanahbela di Kabupaten Nias Selatan, dan

Pulau Natuna di Kabupaten Kepulauan Natuna. Dengan

adanya RDTR, maka pemanfaatan wilayah pesisir akan

semakin optimal karena tidak terjadi konflik

kepentingan pemanfaatan wilayah pesisir.

10. Terjadinya kenaikan muka air laut (sea level rise)

sebagai akibat fenomena pemanasan global (global warming)

memberikan dampak yang serius terhadap wilayah pesisir

yang perlu diantisipasi penanganannya. Secara umum

kenaikan muka air laut akan dapat mengakibatkan

perubahan arus laut dan berpotensi meluasnya kerusakan

11

mangrove, meluasnya interusi air laut, ancaman

terhadap sosial-ekonomi masyarakat pesisir, dan

berkuarangnya luas daratan dan hilangnya pulau-pulau

kecil.

11. Pulau Enggano merupakan daerah yang rawan

bencana alam terutama gempa bumi karena terletak di

daerah patahan bumi.

IV. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Pesisir dan Laut

Pulau Enggano

Besarnya potensi sumberdaya pesisir dan laut di

Pulau Enggano sudah sepatutnya dijadikan pertimbangan

utama dalam pengelolaan Pulau Enggano. Oleh karena itu

pembangunan Pulau Enggano harus mengedepankan

pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut sebagai

penghidupan yang lestari. Upaya tersebut dilakukan

dengan meningkatkan kualitas sumberdaya untuk mendorong

pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui

pemberdayaan masyarakat, optimalisasi pemanfaatan

sumberdaya dan ruang, dengan memperhatikan prinsip-

prinsip konservasi.

Kebijakan pengelolaan dan pembangunan Pulau Enggano

harus dilakukan dengan Co-Management melibatkan unsur-

unsur pemerintah (goverment based management) baik

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang bekerja

sama dengan masyarakat lokal (community based management)

dan investor (private sector) yang berwawasan lingkungan

(Rudyanto, 2004). Pemanfaatan wilayah pesisir dan laut

harus dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan daya

12

dukung lingkungan (carrying capasity) wilayah tersebut. Konsep

pengelolaan kawasan pesisir dan laut disajikan pada

Gambar 4.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka beberapa

kebijakan dan strategi harus berdasarkan kepada : (1)

pemahaman yang baik tentang proses-proses alamiah (eko-

hidrologis) yang berlangsung di kawasan pesisir yang

sedang dikelola, (2) kondisi ekonomi, sosial, budaya dan

politik masyarakat, dan (3) kebutuhan saat ini dan yang

akan datang terhadap barang dan (produk) dan jasa

lingkungan pesisir (Rahmawaty, 2004). Berikut ini

diuraikan upaya pengelolaan pesisir dan laut Pulau

Enggano secara terpadu dan berkelanjutan.

13

Gambar 4. Konsep Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut

(Rahmawaty, 2004)

1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Masyarakat

Pesisir.

14

Kawasan Pesisir dan Laut

Perikanan

Kependudukan

Energi Kelautan

Perhubungan Laut

Pariwisata

BahariDll

Isu, Permasalahan, Peluang, dan Tantangan

Integrated Coastal Zone Management

Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut

Secara Terpadu dan Berkelanjutan

4. EVALUASI - Analisis kemajuan dan permasalahan - Redefinisi ruang lingkup untuk pengelolaan pesisir dan laut3. IMPLEMENTASI - Kegiatan pembangunan - Penegakan kebijakan dan peraturan - Pemantauan

1. PENATAAN DAN PERENCANAAN - Identifikasi dan analisis permasalahan - Pendefinisian tujuan dan sasaran - Pemilihan strategi - Pemilihan strktur implementasi2. IMPLEMENTASI - Mengadopsi program secara formal - Pengamanan dana untuk implementasi

Tahapan Pengelolaan

Pendekatan pengelolaan Co-Management, masyarakat

memegang peranan penting dalam keberhasilan

pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh karena itu

masayarakat merupakan basis (community based management)

dari kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut

Pulau Enggano. Dengan demikian diperlukan kualitas

sumberdaya manusia masyarakat yang baik. Dalam rangka

peningkatan kualitas sumberdaya manusia, maka strategi

yang dilakukan adalah (1) peningkatan taraf pendidikan

formal dan non-formal masyarakat, (2) peningkatan

taraf kesejahteraan masyarakat, dan (3) peningkatan

partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan wilayah

pesisir secara terpadu. Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dilakukan

peningkatan kapasitas masyarakat (capasity building). Capasity

building masyarakat dapat dilakukan dengan fasilitasi

pemerintah, Perguruan Tinggi, penggiat Lembaga Swadaya

Masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan tanggung

jawab masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan

sumberdaya pesisir.

2. Pengembangan Pariwisata Pantai dan Bahari.

Pariwisata pantai dan bahari merupakan salah satu

potensi unggulan Pulau Enggano yang sampai saat ini

belum dimanfaatkan. Dalam rangka pengembangan

pariwisata pantai dan bahari, maka upaya yang

dilakukan adalah (1) peningkatan sarana dan prasarana

penunjang kepariwisataan, (2) penyediaan sistem

informasi terpadu tentang kepariwisataan, (3)

15

pengembangan obyek wisata pantai dan bahari yang

berwawasan lingkungan dan berciri lokal, dan (4)

peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan obyek wisata pantai dan bahari.

Industri pariwisata terlihat dari jumlah wisatawan

yang mengunjungi suatu obyek wisata. Jumlah wisatawan

akan dipengaruhi oleh pertumbuhan wisatawan dan daya

tarik suatu obyek wisata. Daya tarik wisata akan

ditentukan oleh keindahan alam obyek wisata, kondisi

akomodasi, dan transportasi. Kegiatan penyediaan dan

peningkatan sarana dan prasarana dasar kepariwisataan

baik akomodasi (penginapan, rumah makan, hiburan, dll)

dan transportasi mutlak diperlukan agar industri

pariwisata dapat berkembang. Kegiatan penyediaan

sistem informasi terpadu tentang kepariwisataan

dilakukan dengan menyusun dan mengembangkan basis

data dan jaringan informasi kepariwisataan dan

mengembangkan pusat-pusat informasi, promosi, dan

pemasaran pariwisata. Kegiatan pengembangan obyek

wisata pantai dan bahari yang berwawasan lingkungan

dan berciri lokal dilakukan dengan mengembangkan ciri

lokal Pulau Enggano sebagai daya tarik kunjungan

wisata pantai dan bahari dengan mengembangka jenis

usaha-usaha ekonomi produktif dalam bidang ekowisata

bahari (seperti pembuatan kerajinan tangan khas Pulau

Enggano yang mencerminkan kebaharian dan keindahan

Pulau Enggano yang spesifik). Kegiatan peningkatan

kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam

16

pengelolaan obyek wisata pantai dan bahari dilakukan

dengan meningkatkan kualitas penyuluhan dan pelatihan

pariwisata bahari bagi masyarakat. Kemajuan industri

pariwisata akan mempengaruhi PDRB dan penyerapan

tenaga kerja.

3. Optimalisasi Pemanfaatan Perikanan Tangkap.

Optimalisasi pemanfaatan perikanan tangkap dilakukan

untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap. Upaya

ini dilakukan dengan (1) penyediaan sarana dan

prasarana perikanan tangkap dan budidaya, (2)

peningkatan pendapatan hasil usaha perikanan, dan (3)

koordinasi antar instansi dalam pengelolaan usaha

perikanan. Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana

perikanan dilakukan dengan pengadaan sarana dan

prasarana perikanan berupa perbaikan atau peningkatan

kualitas alat tangkap untuk meningkatkan produktivitas

nelayan. Dengan tingginya produksi perikanan harus

diiringi dengan pembangunan industri perikanan

sehingga akan memberikan nilai tambah yang tinggi.

Pembangunan indstri perikanan dilakukan oleh investor

swasta dengan suplai ikan dari nelayan Enggano.

Simulasi penelitian Hartono (2009) mengemukakan

pembangunan industri perikanan di Pulau Enggano akan

mengalami kemajuan yang sangat baik dan ditandai

dengan jumlah unit kapal motor yang meningkat. Selain

itu peningkatan sarana dan prasarana perikanan juga

dapat dilakukan dengan mengembangkan skim-skim

perkreditan usaha perikanan yang mudah diakses

17

nelayan. Kegiatan peningkatan pendapatan hasil usaha

perikanan membina usaha produksi perikana yang

berorientasi pasar, membina manajemen usaha perikanan

skala rumah tangga, dan mengembangkan sistem

pengolahan hasil perikanan yang hiegienis untuk

meningkatkan nilai tambah. Sementara itu kegiatan

koordinasi antar instansi dalam pengelolaan usaha

perikanan dilakukan dengan mengembangkan sistem

informasi pasar dan mengembangkan wadah komunikasi

antar stake holder dalam pengelolaan perikanan.

4. Konservasi Ekosistem Pesisir dan Laut.

Kelestarian ekosistem pesisir dan laut sangat penting

demi keberlanjutan pengelolaan sumberdaya. Meskipun

secara umum ekosistem mangrove dan padang lamun di

Pulau Enggano masih cukup baik, namun tetap diperlukan

upaya-upaya pengembangan program konservasi bagi

ekosistem tersebut dengan melakukan sosialisasi dan

edukasi akan pentingnya ekosistem tersebut. Sementara

itu untuk ekosistem terumbu karang harus dilakukan

pengelolaan yang lebih baik, karena keadaan ekosistem

tutupan terumbu karang saat ini dikategorikan

jelek/buruk. Meskipun belum diketahui penyebab

buruknya terumbu karang di Pulau Enggano apakah karena

alam atau perbuatan manusia. Namun tindakan nyata yang

dapat dilakunya misalnya dengan pengendalian

pemanfaatan terumbu karang sebagai bahan bangunan baik

untuk perumahan, jalan, dan keperuan lainnya. Selain

itu juga dilakukan dengan peningkatan partisipasi stake

18

holder dalam program konservasi untuk menjaga

kelestarian ekosistem, penataan dan penegakan hukum

(law enforcement).

5. Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi, Pendidikan,Kesehatan, dan Penerangan.

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat penting dalam

menunjang kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan. Upaya

yang dilakukan adalah penyediaan tersedia sarana

transportasi antar desa yang memadai dengan

peningkatan kualitas jalan menjadi jalan aspal,

sedangkan transportasi ke luar pulau selain

menggunakan transportasi laut juga diharapkan dapat

menggunakan transportasi udara. Selain itu juga

dilakukan peningkatan kelengkapan sarana pendidikan

dan kesehatan, serta penerangan (listrik). Untuk

sektor pendidikan dan kesehatan hendaknya penempatan

tenaga guru dan tenaga medis disesuaikan dengan rasio

guru-siswa dan rasio tenaga medis-jumlah penduduk.

V. Penutup

Pengelolaan pesisir dan laut Pulau Enggano harus

dilakukan dengan dimensi keterpaduan ekologis, sektoral,

displin ilmu, serta keterpaduan antar stakeholders, sehingga

tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai yaitu

pertumbuhan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan dan

kualitas hidup masyarakat, perbaikan kualitas lingkungan

serta adanya kepedulian antar generasi. Kegiatan yang

potensial dilakukan dalam pemanfaatan wilayah pesisir

19

dan laut Pulau Enggano adalah kegiatan perikanan tangkap

dan pariwisata pantai dan bahari. Kolaborasi antara

seluruh stake holder (pemerintah, masyarakat, dan swasta)

mamegang peranan penting dalam percepatan pembangunan

Pulau Enggano.

Referensi

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah PropinsiBengkulu dan Pusat Penelitian Lingkungan UniversitasBengkulu. 2005. Studi Daya Dukung Lingkungan Pulau Enggano.Bengkulu.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah PropinsiBengkulu. 2006. Laporan Kegiatan Studi Daya DukungPemanfaatan dan Pengembangan Kepulauan Enggano. Bengkulu.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Propinsi Bengkulu.2004. Pengembangan Pulau Enggano sebagai Pusat Industri BerbasisMaritim dan Pariwisata di Propinsi Bengkulu. Bengkulu.

Dahuri, R., J. Rais, S.P. Ginting, dan M.J. Sitepu. 1996.Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu.PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Hartono, D. 2009. Model Pembangunan Pulau Enggano denganPendekatan System Dinamics. Jurnal Mitra Bahari 3(2) : 51-68.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar.

Rahmawaty. 2004. Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Kelautan secaraTerpadu dan Berkelanjutan. e-USU Repisotory UniversitasSumatera Utara.

Rudyanto, A. 2004. Kerangka Kerjasama dalam Pengelolaan SumberdayaPesisir dan Laut. Makalah disampaikan pada SosialisasiNasional Program MFCDP 22 September 2004.

Senoaji, G. 2009. Daya Dukung Lingkungan dan KesesuaianLahan dalam Pengembangan Pulau Enggano Bengkulu. Jurnal.Bumi Lestari 9(2) : 159-166.

20