Pengertian PajakPertemuan 1Dosen: Rani Intan S.Sos, M.Pd

1. Latar Belakang Negara Memungut Pajak

Sejarah Pemungutan Pajak :Pada awalnya, pajak merupakan :• upeti wajib dari rakyat kepada raja atau penguasa, • berbentuk natura, • tidak ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan raja atau penguasa setempat,

• ada tekanan secara psikologis

Selanjutnya; • sifat upeti bergeser mengarah kepada kepentingan rakyat (umum), seperti: untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, pembangunan saluran air, membangun sarana sosial lainnya, dll.

Kemudian; • dibuat suatu  aturan-aturan yang lebih baik. Agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan.

• Dengan cara: rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak (melalui Dewan Perwakilan Rakyat), yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat sendiri.

•Negara adalah suatu rumah tangga besar yang setiap tahunnya rumah tangga besar ini harus menyediakan dana yang besar pula untuk membiayai segala keperluannya.

•Seluruh jenis penerimaan dan pengeluaran untuk urusan rumah tangga negara itu diatur dalam APBN yang setiap tahun ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR.

•Biaya itu berasal dari berbagai jenis penerimaan, salah satunya yang memegang peranan penting adalah dari sektor pajak.

Fungsi Pemerintah Suatu Negara:1. Fungsi Law and Order

sebagai stabilisator2. Fungsi mengusahakan

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat

3. Fungsi pertahanan. Untuk menjaga serangan dari luar.

4. Fungsi menegakkan keadilan. Dilaksanakan melalui badan-badan peradilan.

1. Menyediakan lingkungan yang kondusif bagi terlaksananya sistem pasar yang efektif

2. Pemerataan pendapatan dan kemakmuran

3. Pengalokasian sumber-sumber daya yang ada

4. Menstabilkan perekonomian, dengan cara meredam tingkat pengangguran dan inflasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Alternatif Pembiayaan Lainnya

Pembiayaan Negara Berasal dari Pajak dan Bukan Pajak (dalam struktur APBN) :1. Penerimaan Perpajakan

1. Pendapatan Pajak Dalam Negeri :

• pendapatan pajak penghasilan (PPh)

• pendapatan PPN dan PPn BM

• pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB)

• pendapatan cukai• pendapatan pajak lainnya

2. Pendapatan Pajak Internasional :

• pendapatan bea masuk• pendapatan bea keluar

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

A. Penerimaan SDA

1. penerimaan SDA migas

2. penerimaan SDA nonmigas

B. Pendapatan laba BUMN

• pendapatan laba BUMN perbankan

• pendapatan laba BUMN non perbankanC. Pendapatan PNBP Lainnya

Pada Tahun 2014 ini, target penerimaan pajak dalam APBN 2014 dipatok diatas seribu triliun atau mencapai Rp1.110,2 triliun. Angka ini naik sebesar Rp115 triliun atau tumbuh sekitar 11,6% dibandingkan dengan target pajak dalam APBN-P 2013 sebesar Rp995,2 triliun. Peran penerimaan pajak ini adalah sebesar 66,6% dari total pendapatan negara sebesar Rp1.667.1 triliun. Tentunya, untuk mengamankan agar target penerimaan pajak tersebut tercapai, maka Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun langkah optimalisasi penerimaan pajak yang dijabarkan dalam bentuk program kerja strategis.

Sumber: www.pajak.go.id

Alternatif Pembiayaan

1. Kekayaan alam2. Laba perusahaan

negara3. Royalti4. Retribusi5. Kontribusi6. Bea cukai7. Denda8. pajak

1. Cetak uang (printing money)

2. Pinjaman Luar Negeri (borrowing abroad)

3. Pinjaman Dalam Negeri (borrowing domestically)

4. Menjual cadangan devisa (running down foreign exchange reserves)

5. Pemungutan pajak

PEMUNGUTAN PAJAK ADALAH SATU-SATUNYA ALTERNATIF PEMBIAYAAN

YANG PALING AMAN, MURAH, DAN BERKESINAMBUNGAN

Pajak Sebagai Alternatif Pembiayaan

•AmanYang dimaksud aman di sini

adalah derajat kemandirian Negara yang tinggi dan terhindar dari intervensi Negara lain atau Lembaga Pemberi pinjaman

•Murah Negara tidak dibebani dengan

kewajiban membayar bunga sebagaimana kewajiban dalam pinjaman atau obligasi

•BerkesinambunganPemungutan pajak dapat terus

dilaksanakan karena sumber-sumber pemungutan pajak ada di setiap aktivitas masyarakat.

3. Pengertian Pajak

Dua Paradigma Pengertian Pajak :

1. Paradigma Klasik2. Paradigma Kontemporer

1. Paradigma Klasik

Tax can be defined meaningfully as any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of a specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation’s economic and social objectives. (Ray M. Sommerfeld, et.al)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH)

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(UU No. 6 /1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 tahun 2007 dan UU No. 16 tahun 2009 pasal (1))

Unsur-Unsur Pajak :

1. Iuran atau pungutan2. Dipungut berdasarkan undang-undang3. Dapat dipaksakan4. Tidak menerima atau memperoleh

kontraprestasi (imbalan) secara langsung

5. Untuk membiayai pengeluaran umum negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

1. Dapat dipaksakan

•Salah satu hal yang membedakan pajak dengan pungutan/iuran lainnya adalah sifat ‘memaksa’ yang melekat didalamnya.

•Kata “compulsory” digunakan untuk membedakan pajak dengan sumbangan atau hadiah.

•Dalam rangka Law enforcement, salah satu instrumen “paksaan” (compulsory) dalam adalah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Hutang Pajak Surat Teguran Surat Paksa

Surat Perintah Melakukan Penyitaan

Penyitaan

Lelang

Tidak dibayar Tidak dibayar

Tidak dibayar

Tidak dibayar Tidak dibayar

2. Pajak Dipungut Berdasarkan UU

Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : “segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang”. Jadi pemungutan suatu jenis pajak, harus dilegalisasikan dengan adanya suatu undang-undang.

•Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusannya, rakyat harus diikutsertakan, yaitu melalui wakil-wakilnya di DPR. •pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

3. Tidak Mendapat Kontraprestasi secara Langsung

•Jika seorang Wajib Pajak membayar pajak, maka fiskus tidak akan memberikan apapun kepadanya sebagai jasa timbal secara langsung.

• Manfaat pajak dapat dirasakan secara kolektif atau bersama-sama, misalnya : rasa aman karena ada polisi, menggunakan sarana jalan, jembatan, menggunakan sarana gedung sekolah, dan sebagainya.

4. Untuk Membiayai Pengeluaran Umum Negara

•Dalam hal ini pajak digunakan untuk membiayai anggaran belanja negara, baik itu anggaran rutin maupun anggaran pembangunan.

• Pengeluaran yang dibiayai dari pajak ini hasilnya harus dapat dinikmati secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali, baik masyarakat yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.

•Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

DEFINISI PAJAK PARADIGMA KONTEMPORER

1. Pajak tidak boleh memaksa.2. Pajak harus dikembalikan ke

masyarakat3. Pembayar pajak mendapat benefit,

terutama akses dari pemerintah, baik akses informasi maupun akses ekonomi.

4. Pajak memiliki pengukuran benefit.

Merumuskan kembali definisi pajak :

• Dalam Pemungutan Pajak tidak boleh fokus pada PEMAKSAAN, karena prinsipnya, Pajak merupakan wujud kesadaran masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap Negara.

• Model pemungutan pajak tidak mengutamakan pemaksaan, agar definisi pajak menjadi lebih netral dan tidak berkonotasi negatif (untuk membedakan antara Negara Merdeka dan Negara yang masih terjajah yang harus membayar pajak pada Negara yang menjajahnya).

• Pajak harus dikembalikan kepada Masyarakat, seharusnya hasil penerimaan pajak tidak boleh digunakan untuk membayar hutang atau menutup defisit anggaran.

• Pembayar Pajak mendapat benefit, terutama akses dari Pemerintah, baik akses informasi maupun akses ekonomi.

• Pajak juga memiliki Pengukuran Benefit, misalnya secara transparan pemerintah menunjukkan bahwa hasil pajak digunakan untuk membangun infrastruktur, subsidi pendidikan, pelayanan dan sebagainya

Gagasan Demokratisasi Perpajakan

•semakin terbukanya iklim politik di Indonesia dan perkembangan pasar bebas.

•meningkatnya kesadaran masyarakat sehingga meningkatkan tuntuntan adanya transparasi dalam pengelolaan pajak.

•menguatnya sistem ekonomi yang demokratis

Pada tahun 1983, Pemerintah dan DPR melakukan reformasi undang-undang perpajakan yang ada dengan mengundangkan 5 (lima) paket undang-undang perpajakan.

Sistem perpajakan yang semula official assessment diubah menjadi self assessment. Kelima undang-undang tersebut adalah:

UU No. 6 Tahun 1983 KUPUU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh);UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM;UU No. 12 Tahun1985 tentang PBB (masih menggunakan official assessment);UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (BM).

4. Pajak, Retribusi, Sumbangan

Retribusi

• adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

• Retribusi dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

(UU no. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

OBJEK RETRIBUSI DAERAH

1. JASA UMUM yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.2. JASA USAHA

yaitu jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.3. PERIZINAN TERTENTU

yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan

Sumbangan atau donasi

adalah sebuah pemberian yang pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan.

PERBEDAAN PAJAK DENGAN RETRIBUSI

•Pajak sifatnya berlaku umum, sedangkan retribusi hanya berlaku bagi orang-orang tertentu saja yang langsung dapat ditunjuk

•Pada pengenaan pajak unsur “paksaan” bersifat pidana dan administratif, sedangkan pada retribusi unsur “paksaan” bersifat ekonomis

•Pada pajak, manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung sedangkan pada retribusi manfaatnya dapat dirasakan secara langsung

Thank you!