MAKALAH

GOOD GOVERNANCEDisusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah

KEWARGANEGARAAN

Disusun Oleh:Kelompok 5

Fatimah Fatma Wati 13660019Andi Rori Setiawan 13660020

Resni Waroka 13660022Haniek Widjayanti 13660023Riki Darwis 13660024

Program Study Teknik IndustriFakultas Sains & Teknologi

Universitas Islam Negeri SunanKalijaga

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta2014

2

Kata Pengantar

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telahmemberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kamidapat menyelesaikan makalah yang berjudul “GOOD GOVERNANCE” initepat pada waktunya dalam memenuhi tugas mata kuliahKEWARGANEGARAAN.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna,karena kami masih dalam tahap belajar. Oleh karena itu, kritikdan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kamiharapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Untaian terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yangtelah berperan serta dalam penyusunan makalah ini. Semoga AllahSWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.

Yogyakarta, 9 April 2014

Penyusun,

Good Governance

3

Daftar Isi

1. Kata Pengantar ............................... 2

2. Daftar Isi ................................... 3

3. BAB I Pendahuluan ............................ 4

a. Latar Belakang .......................... 4

4. BAB II Pembahasan ............................ 5

a. Pengertian Good Governance ............... 5

b. Urgensi Good Governance ................... 9

c. Prinsip-prinsip Good Governance ........... 11

d. Implementasinya di Indonesia .............. 14

5. BAB III Penutup .............................. 16

a. Kesimpulan ................................ 16

6. Daftar Pustaka ............................... 17

Good Governance

4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pemerintahan sebagai suatu kenyataan yang tak

dapat di hindarkan dalam hidup setiap warganegara memiliki

banyak arti bagi mereka, secara perorangan atau secara bersama-

sama. Pemerintah adalah harapan dan peluang untuk mewujudkan

hidup yang sejahtera dan berdaulat melalui pengelolaan

kebebasan dan persamaan yang di miliki oleh warganegara. Pada

sisi lain pemerintah adalah tantangan dan kendala bagi

warganegara terutama ketika pemerintah terjauhkan dari

pengalaman etika pemerintah. Suatu masyarakat tanpa pemerintah

adalah sebuah kekacauan massal. Di dalam masyarakat manusia

beradab di perlukan lebih banyak peraturan, di perlukan juga

lebih banyak upaya dan kekuatan untuk menjamin bahwa peraturan-

peraturan itu di taati.

Harapan lain yang ingn di wujudkan oleh setiap warganegara

melalui proses pemerintahan adalah berlangsungnya kehidupan

secara wajar, dalam semua bidang dan ukuran kehidupan mereka.

Pemerintah pertama-tama di harapkan dapat membentuk kesepakatan

warganegara tentang bingkai kepatutan dalam proses kehidupan

kolektif warganegara. Dengan demikian, kebutuhan akan kehidupan

yang wajar mensyaratkan kewajiban pemerintah untuk membentuk

hokum yang adil dan melakukan penegakkan hokum demi rasa

keadilan tersebut pada semua warganegara. Untuk mewujudkanGood Governance

5

tujuan dan harapan tersebut, maka di perlukan suatu system

pemerintahan yang baik dan efektif yang sesuai dengan prinsip-

prinsip bersifat demokratis. Konsep pemerintahan yang baik itu

di sebut dengan good governance.

Dalam makalah ini berisi pemaparan dari pengertian good

governance, urgensi good governance, prinsip-prinsip good

governance, dan implementasinya di Indonesia. Diharapkan juga

dengan penulisan makalah ini dapat menambah wawasan tentang

good governance secara lebih mendalam. Yang tidak kalah

pentingnya adalah peran semua lapisan untuk menjalankan tata

pemerintahan yang baik.

Good Governance

6

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Good Governance

Menurut bahasa Good Governance berasal dari dua kata yang

diambil dari bahasa inggris yaitu Good yang berarti baik, dan

governance yang berarti tata  pemerintahan. Dari pengertian

tersebut good governance dapat diartikan sebagai tata

pemerintahan yang baik, atau pengelolaan/ penyelenggaraan

kepemerintahan yang baik.

Good governance didefinisikan sebagai suatu kesepakatan

menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh

pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan

kepemerintahan yang baik secara umum. Arti good dalam good

governance mengandung pengertian nilai yang menjunjung tinggi

keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan

pemerintahan yang efektif dan efisien. Governance (tata

pemerintahan) mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-

lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan

kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban

dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

Dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik sangat

tergantung dari ketiga lembaga yang menyusun governance

tersebut yaitu pemerintah (government), dunia usaha (swasta),

dan masyarakat. Ketiga domain itu harus saling berinteraksiGood Governance

7

antara satu dengan yang lainnya. Ketiga lembaga ini harus

menjaga kesinergian dalam rangka mencapai tujuan, karena ketiga

domain ini merupakan sebuah sistem yang saling ketergantungan

dan tidak dapat dipisahkan.

Ada kaitan erat antara governance (tata pemerintahan)

dengan government (pemerintah), dimana government (pemerintah)

lebih berkaitan dengan lembaga yang mengemban fungsi memerintah

dan mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintahan. Kalau

Tata Pemerintahan (Governance) lebih menggambarkan pada pola

hubungan yang sebaik-baiknya antar elemen yang ada. Dengan

demikian cakupan tata Pemerintahan (Governance) lebih luas

dibandingkan dengan Pemerintah (Government), karena unsur yang

terlibat dalam Tata Pemerintahan mencakup semua kelembagaan

yang didalamnya ada unsur Pemerintah (Government).

Hubungan antara Pemerintah (Government) dengan Tata

Pemerintahan (Governance) bisa diibaratkan hubungan antara

rumput dengan padi. Jika hanya rumput yang ditanam, maka padi

tidak akan tumbuh. Tapi kalau padi yang ditanam maka rumput

dengan sendirinya akan juga turut tumbuh. Jika kita hanya ingin

menciptakan pemerintah (Government)  yang baik, maka tata

pemerintahan (Governance) yang baik tidak tumbuh. Tapi jika

kita menciptakan Tata Pemerintahan (Governance)  yang baik,

maka pemerintah (Government) yang baik juga akan tercipta.

Lembaga yang kedua yaitu dunia usaha (swasta) yang mampu

mempengaruhi atau menunjang terbentuknya pemerintahan yang

Good Governance

8

baik. Dunia usaha berperan dalam meningkatkan nilai pertumbuhan

ekonomi dalam suatu negara, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi

dunia usaha maka semakin maju juga perekonomian negara.

Sedangkan peran negara disini sebagai pengontrol pihak swasta

agar tidak semaunya sendiri dalam melakukan kebijakan-

kebijakan. Misalnya pemerintah menetapkan nilai jual terendah

dan tertinggi suatu barang tertentu.

Masyarakat sebagai lembaga ketiga sangat berpengaruh dalam

konsep good government ini, karena masyarakat adalah indikasi

yang paling nyata untuk mengetahui apakah suatu negara itu

sejahtera atau tidak. Masyarakat berperan sebagai pengontrol

pemerintah apabila terjadi penyelewengan-penyelewengan dalam

melaksanakan pemerintahanyya. Sedangkan pemerintah harus

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan

kesejahteraan rakyat. Misalnya pembangunan fasilitas-fasilitas

umum dan kebijakan-kebijakan yang lainnya, yang berhubungan

dengan kepentingan umum.

Hubungan antara dunia usaha dengan masyarakat dapat

dilihat  dari aktivitas pasar, dimana disitu saling

ketergantunagan antara keduanya. Dunia usaha membutuhkan

konsumen (masyarakat) untuk tetap dapat melangsungkan dan

mengembangkan usahanya. Begitu juga dengan masyarakat sangat

tergantung dengan dunia usaha untuk dapat melangsungkan dan

memenuhi kebutuhannya. Semua lembaga-lembaga pembentuk

governance saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya.

Good Governance

9

Apabila ada salah satu yang tidak melaksanakan perannya dengan

baik maka good governance sulit untuk diwujudkan.

Citra pemerintahan buruk yang di tandai dengan saratnya

tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN ) telah melahirkan

sebuah fase sejarah politik bangasa indonesia dengan semangat

reformasi. Istilah Good Governance secara berangsur menjadi

populer baik di kalangan pemerintahan, swasta maupun masyarakat

secara umum. Di Indonesia, istilah ini secara umum di

terjemahkan dengan pemerintahan yang baik.

Konsep pemerintahan terus berkembang sejalan dengan

perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia. Dalam

perkembangan penyelanggaraan pemerintahan, saat sekarang di

kembangkan suatu bingkai baru penyelenggaraan pemerintahan yang

di sebut good governance. Sebagai suatu konsep yang banyak di

populerkan pada era 1990-an, good governance di artikan dan di

definisikan secara beraneka ragam. Ada yang menghubungkannya

dengan pelaksanaan hak asasi manusia dan ada pula yang

melihatnya sebagai bagian dari prasyarat pembangunan

berkelanjutan. Namun suatu hal yang mendasar, good governance

hanya akan di jumpai pada system politik yang bersifat

demokaratis.

Rodhes (1996, 653) menyatakan bahwa governance menegaskan

suatu perubahan dalam makna pemerintahan, yang menunjukkan

suatu proses pemerintahan yang baru atau suatu kondisi yang

berubah dari penguasaan yang tertata atau metode baru dengan

Good Governance

10

mana masyarakat di perintah. Levefre (1998) menyatakan bahwa

governance memaparkan sistem aktor dan bentuk baru tindakan

publik yang di dasarkan pada fleksibilitas, kemitraan, dan

partisipasi sukarela.

Istilah Good Governance pertama kali di populerkan oleh

lembaga dana international, seperti Word Bank, UNDP dan IMF

karena berpandangan bahwa setiap bantuan international untuk

pembangunan negara-negara di dunia, terutama negara berkembang,

sulit berhasil tanpa adanya Good Governance di negara sasaran

tersebut. Good Governance dapat di artikan sebagai tindakan

atau tingkah laku yang di didasarkan kepada nilai-nilai yang

bersifat mengarahkan. Dengan demikian ranah Good Governance

tidak terbatas kepada negara dan birokrasi pemerintahan saja,

tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang di presentasikan

oleh organisasi non-pemerintah sebagai lembaga swadaya

masyarakat (LSM) dan juga sektor swasta. Singkatnya, tujuan

terhadap Good Governance tidak selayaknya hanya di tujukan

kepada penyelanggara negara atau pemerintahan, melainkan juga

pada masyarakat di luar struktur birokrasi pemerintahan yang

secara getol dan bersemangat menurut penyelenggaran Good

governance pada negara.

Sisi lain memaknai Good Governance sebagai penerjemahan

konkrit dari Demokrasi. Tegasnya, menurut taylor, Good

Governance adalah pemerintahan demokratis seperti yang di

praktikkan dalam negara-negara demokrasi maju di Eropa Barat

dan Amerika misalnya. Demokrasi sebagai suatu sistemGood Governance

11

pemerintahan di anggap sebagai suatu sistem pemerintahan yang

baik karena paling merefleksikan sifat-sifat Good Governance

yang secara normatif di tuntut kehadirannya bagi suksesnya

suatu bantuan badan-badan Dunia. Ia merupakan alternatif dari

sistem pemerintahan yang lain seperti totalitarinisme komunis

atau militer yang sempat populer di negara-negara dunia ketiga

di masa perang dingin.

Good Governance

12

B. Urgensi Good Governance

Good gavernance adalah pemerintahan yang baik dalam standar

proses dan maupun hasil-hasilnya, semua unsur pemerintahan bisa

bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh

dukungan dari rakyat dan terlepas dari gerakan-gerakan anarkis

yang dapat menghambat proses pembangunan. Dikategorikan

pemerintahan yang baik, jika pembangunan itu dapat dilakukan

dengan biaya yang sangat minimal menuju cita-cita kesejahteraan

dan kemakmuran, memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan

ekonomi rakyat meningkat, kesejahteraan spritualitasnya

meningkat dengan indikator masyarakat rasa aman, tenang,

bahagia dan penuh dengan kedamaian.

Pada era sekarang ini Indonesia terasa sangat perlu untuk

menerapkan konsep-konsep good governance dalam segala aspek

kepemerintahannya. Menurut  Lingkaran Survei Indonesia (LSI)

yang melakukan survei pada saat peringatan satu tahun

pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebutkan bahwa

pemerintahan SBY menghasilkan dua rapor biru dan empat rapor

merah. 

Empat angka merah itu diberikan untuk kinerja hubungan

internasional, kinerja ekonomi, kinerja hukum dan kinerja

politik. Kinerja pemerintahan SBY dalam hubungan internasional

dinilai sangat buruk karena konflik antara Indonesia-Malaysia

yang penangananya yang sangat buruk. Sedangkan dua angka biru

didapat dalam bidang keamanan dan sosial, bidang keamanan

Good Governance

13

contohnya penyelesaian konflik di Aceh, sedangkan dalam bidang

sosial tanggap menghadapi bencana.

Dengan fakta survei tersebut good governance seyogyanya

diterapkan di negara Indonesia ini supaya cita-cita bangsa

indonesia menjadi negara yang makmur segera terwujud. Good

governance ini harus di dukung oleh semua lembaga yang menyusun

governance itu sendiri.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan arti penting atau keurgensian dari Good governance di Indonesia yaitu:

a. Memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Masih banyaknya korupsi dan penyimpangan dalam

penyelenggaraan negara di Indonesia memicu munculnya

reformasi dengan salahsatu issue reformasi yang

fundamental yaitu recovery economy dari unsur KKN dengan

cara menjalankan Goodgovernace di Indonesia.

b. Memperbaiki sistem pemerintahan atau tata kenegaraan

yang selama ini bobrok dan di gerogoti unsur KKN,

sehingga terwujud suatu pemerintahan yang bersih yang

sesuai dengan keinginan warganegara indonesia.

c. Pelayanan publik, salah satu tugas pokok pemerintahan

adalah memberikan pelayanan publik seperti pelayanan jasa

kepada masyarakat. Pelayanan publik ini tidak hanya di

tekankan kepada pemerintah, tetapi juga pada sektor

swasta guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan

masyarakat.

Good Governance

14

d. Pelaksanaan otonomi daerah kebijakan otonomi daerah

merupakan harapan besar bagi proses demokrasi dan

sekaligus kekhawatiran akan kegagalan program tersebut.

Alas an lain adalah masih belum optimalnya pelayanan

birokrasi pemerintahan dan juga sektor swasta dalam

memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik. Ini menjadi

salah satu sebab utama mengapa Goodgovernance mendapatnya

relevansinya di Indonesia.

e. Perwujudan nilai demokrasi. Negara indonesia menganut

paham Demokrasi pancasila sebagai falsafah hidup

bernegara. Goodgovernance mampu merefleksikan nilai-nilai

demokrasi karena dalam konsep goodgovernance pada

dasarnya menekankan kesetaraan antara lembaga-lembaga

negara, baik di tingkat pusat maupun daerah sektor swasta

dan msyarakat madani.

f. Terselenggarahnya good governance merupakan prasyarat

utama mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai

tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.

g. Pengelolaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

yang dirumruskan bersama oleh pemerintah dan komponen

masyarakat.

Good Governance

15

C. Prinsip – Prinsip Good Governance1. Akuntabilitas (Bertanggung jawab)

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta

dan masyarakat bertanggungjawab kepada publik dan lembaga

stakeholders. Atau bisa dikatakan sebagai

pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat

yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan

mereka. Gunanya adalah untuk mengontrol dan menutup

peluang terjadinya penyimpangan seperti KKN. Indikator

minimal akuntabilitas antara lain :

Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar

prosedur pelaksanaan.

Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan dan

kelalaian dalam melaksnakan tugas.

Adanya output dan income yang terukur

2. Keterbukaan (transparasi)

Affan Gaffar menegaskan bahwa untuk mewujudkan

pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai dengan

cita-cita good governance seluruh mekanisme pengelolaan

negara harus di lakukan secara terbuka. Aspek mekanisme

pengelolaan negara yang harus di lakukan secara terbuka

adalah:

Penetapan posisi, kedudukan dan jabatan

Kekayaan pejabat publik

Pemberian penghargaan

Good Governance

16

Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan

kehidupan

Kesehatan

Moralitas pejabat dan aparatur pelayanan publik

Keamanan dan ketertiban

Kebijakan dan ketertiban

Kebijakan strategis untuk pecerahan kehidupan

masyarakat

3. Partisipasi

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan

keputusan, serta memberi dorongan bagi warga untuk

menyampaikan pendapat secara langsung atau tidak langsung

dalam proses pengambilan keputusan untuk memberi manfaat

yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.

4. Penegak Hukum (Rule of law)

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan

perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem

dan aturan-aturan hukum, kerangka hukum harus adil dan

dilaksanakan tanpa perbedaan terutama hukum hak asasi

manusia. Proses mewujudkan cita good governance, harus di

Good Governance

17

imbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law,

dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut :

a. Supremasi hukum ( the supremasi of law )

b. Kepastian hukum (legal certainly)

c. Hukum yang responsif

d. Penegak hukum yang kosisten dan non-diskriminatif

e. Indenpendensi peradilan

5. Daya Tanggap (responsif)

Asas responsif adalah bahwa pemerintah harus responsif

terhadap persoaalan-persoalan masyarakat. Pemerintah

harus memahami kebutuhan masyarakatnya jangan menunggu

mereka menyampaikannya keinginannya, tetapi mereka secara

proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan-kebutuhan

masyarakat, untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan

strategis guna memenuhi kepentingan umum.

6. Orientasi konsensus/kesepakatan

Good governance menjadi perantara kepentingan yang

berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi

kepentingan yang lebih luas.

7. Kesetaraan keadilan (equity)

Good Governance

18

Proses pengelolaan pemerintah harus memberikan peluang,

kesempatan, pelayanan yang sama dalam koridor kejujuran

dan keadilan. Tidak seorang atau sekelompok orangpun yang

teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya.

Pola pengelolaan pemerintah seperti ini akan memperoleh

legitimasi yang kuat dari public dan akan memperoleh

dukungan serta partisipasi yang baik dari rakyat.

8. Efektivitas (effectiveness) dan efesiensi (efficiency)

Pemerintahan yang baik juga harus memenuhi kriteria

efektuvitas dan efesiensi, yakni berdayaguna dan

berhasilguna. Kriteria efektivitas biasanya di ukur

dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-

besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok

dan lapisan sosial. Sedangkan efesiensi biasanya di ukur

dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi

kebutuhan semua masyarakat.

9. Visi strategis (strategic vision)

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk

menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi

penting dalam kerangka perwujudan goodgovernance, karena

perubahan dunia dengan kemajuan teknologinya yang begitu

cepat.

Good Governance

19

E. Implementasinya Di Indonesia

Di era pemerintahan orde baru, salah satu citra buruk

pemerintahan ditandai dengan saratnya KKN telah membuat fase

sejarah dalam kehidupan perpolitikan bangsa Indonesia, sebagai

kelanjutannya muncullah reformasi. Di antara isu reformasi yang

diwacanakan oleh para elit politik adalah good

gavernance. Konsep good gavernance secara bertahap menjadi

semboyan yang populer di kalangan pemerintahan, swasta dan

masyarakat pada umumnya. Sehingga jadilah ide good

gavernance menjadi suatu harapan dan konsep yang diusung oleh

semua lapisan masyarakat umum di republik ini. Namun yang

menjadi pertanyaan kita smua, apakah konsep good governance

sudah di laksanakan dan dijalankan di negara indonesia ini?

Untuk menjawab pertanyaan ini dapat ditelusuri dari indikator

di bawah ini, seandainya indikator di bawah ini sudah terpenuhi

dan tercukupi maka dapat dipastikan bahwa good governance sudah

terlaksana di indonesia ini. Sebenarnya indikator ini adalah

tugas dari domain/lembaga yang pembentuk good governance itu

sendiri. Indikator  tersebut antara lain:

a) Pemerintah

Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang

stabil.   

Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan.

Menyediakan public service yang efektif dan

accountable.      

Good Governance

20

Menegakkan HAM.

Melindungi lingkungan

hidup.                                           

Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan

publik.

b) Sektor Swasta (Dunia Usaha)

Menjalankan industri

Menciptakan lapangan kerja    

Menyediakan insentif bagi karyawan

Meningkatkan standar hidup

masyarakat                         

Memelihara lingkungan hidup                   

Menaati peraturan

Transfer ilmu pengetahuan dan tehnologi kepada

masyarakat           

Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM

c) Masyarakat Madani

Menjaga agar hak-hak masyarakat

terlindungi               

Mempengaruhi kebijakan publik

Sebagai sarana cheks and balances

pemerintah                       

Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintaH

Good Governance

21

Mengembangkan

SDM                                                     

   

Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat

Good Governance

22

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Good governance didefinisikan sebagai suatu kesepakatan

menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh

pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan

kepemerintahan yang baik secara umum. Dalam menciptakan tata

pemerintahan yang baik sangat tergantung dari ketiga lembaga

yang menyusun governance tersebut yaitu pemerintah

(government), dunia usaha (swasta), dan masyarakat. Ketiga

domain itu harus saling berinteraksi antara satu dengan yang

lainnya. Ketiga lembaga ini harus menjaga kesinergian dalam

rangka mencapai tujuan, karena ketiga domain ini merupakan

sebuah sistem yang saling ketergantungan dan tidak dapat

dipisahkan.

Dikategorikan pemerintahan yang baik, jika pembangunan itu

dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal menuju cita-

cita kesejahteraan dan kemakmuran, memperlihatkan hasil dengan

indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat, kesejahteraan

spritualitasnya meningkat dengan indikator masyarakat rasa

aman, tenang, bahagia dan penuh dengan kedamaian.

Good Governance

23

Daftar Pustaka

Good Governance