juknis bansos pendampingan kurikulum 2013 final

44
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PETUNJUK TEKNIS Bantuan Sosial Pendampingan Kurikulum 2013 Tahun 2015 di Sekolah Dasar

Upload: santjosepobrer

Post on 16-Nov-2023

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

1

DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PETUNJUK TEKNIS Bantuan Sosial

Pendampingan Kurikulum 2013 Tahun 2015

di Sekolah Dasar

2

i

KATA PENGANTAR

Pada Tahun Anggaran 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat

Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah akan

melaksanakan Kegiatan Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan Sekolah Dasar yang

sebagian pembiayaannya dialokasikan melalui dana dekonsentrasi di 34 provinsi.

Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bansos Pendampingan Kurikulum

melalui Dana Dekonsentrasi ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Dinas

Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Kepala Sekolah Dasar Pelaksana

Kurikulum 2013 dalam melaksanakan kegiatan pendampingan kurikulum 2013 tahun 2015

melalui dana dekonsentrasi.

Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Pendampingan Kurikulum 2013 Tahun 2015 ini agar

dijadikan sebagai acuan bagi pengelola dan pelaksana kegiatan bansos melalui dana

dekonsentrasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan diharapkan

pelaksanaan program ini dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Jakarta, September 2015

a.n. Direktur Jenderal

Pendidikan Dasar dan Menengah

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar,

Wowon Widaryat

NIP.195801251981031002

ii

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................ i

DAFTAR ISI ........................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1

A. Latar Belakang .......................................................................... 1

B. Dasar Hukum ............................................................................ 2

C. Tujuan .....................................................................................

D. Pengertian ……………………………………………………………………………..

3

3

E. Sasaran …………………………………………………………………………………. 4

F. Jumlah Dana Bansos .................................................................. 4

G. Hasil Yang Diharapkan ............................................................... 4

BAB II PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL ............................ 5

A. Penyampaian Informasi ............................................................. 5

B. Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Sosial ...............................

C. Penandatanganan Surat Perjanjian …………………………………………..

D. Mekanisme Pencairan Dana ……………………………………………………..

5

5

5

BAB III PENGUUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL ................................. 7

A. Pelaksanaan ............................................................................. 7

B. Jangka Waktu Penggunaan Bantuan Sosial .................................. 8

C. Alokasi Pengguna Dana Bansos Pendampingan Kurikulum 2013 .... 8

D. Larangan Penggunaan Dana Bansos Pendampingan Kurikulum

2013 ....................................................................................... 8

E. Mekanisme Penggunaan Dana Bansos Pendampingan Kurikulum

2013 ....................................................................................... 9

F. Tugas dan Tanggung Jawab ....................................................... 9

BAB IV PELAPORAN, PENGAWASAN DAN SANKSI .............................. 11

A. Pelaporan ................................................................................. 11

B. Pengawasan ............................................................................. 12

C. Sanksi ...................................................................................... 12

BAB V PENUTUP ................................................................................. 13

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................ 15

iv

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerangka Strategis Mendikbud 2015-1019 mengamanatkan perlunya pembentukan

insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan dilandasi

semangat gotong royong. Agenda pembentukan karakter secara formal tercantum

dalam kurikulum 2013 yang telah dilaksanakan secara terbatas sejak tahun ajaran

2014-2014. Kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan insan Indonesia yang

produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan

pengetahuan yang terintegrasi.

Dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala

yang dihadapi guru antara lain melaksanakan proses pembelajaran berbasis saintifik,

kegiatan remedial dan pengayaan, penilaian hasil pembelajaran secara otentik,

pengisian rapor, pembinaan karakter siswa dan pemanfaatan TIK dalam

pembelajaran.

Untuk meningkatkan kesinambungan pemahaman dan pelaksanaan Kurikulum 2013 di

sekolah dasar, Direktorat Pendidikan Sekolah Dasar melanjutkan program

pendampingan. Kegiatan pendampingan dimaksudkan sebagai proses pemberian

bantuan penguatan pelaksanaan Kurikulum 2013 yang diberikan Pengawas sekolah

kepada seluruh pemangku kepentingan di SD sasaran yang melaksanakan Kurikulum

2013. Program pendampingan ini dilakukan sebagai penguatan dalam memahami

konsep Kurikulum 2013 berikut perubahannya di lapangan serta untuk membantu

mengatasi berbagai kendala yang muncul pada saat pelaksanaan kurikulum tersebut

di sekolah.

Pada tahun 2015, seluruh Sekolah Dasar Rintisan Pemerintah (sekolah sasaran) yang

berjumlah 2.514 sekolah akan diberikan dana bantuan sosial Pendampingan

Kurikulum 2013. Mengingat pentingnya program tersebut maka Kementerian

2

Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Panduan Bansos Pendampingan Kurikulum

2013 tahun 2015. Panduan ini menjadi acuan bagi Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas

Pendidikan Kab/Kota dan sekolah sasaran dalam merealisasikan bansos

pendampingan kurikulum 2013.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional pada Bab X Pasal 36

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan beserta perubahannya

3. Peraturan Mendikbud Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Satuan

Pendidikan Dasar dan Menengah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 54 Tahun 2013 tentang

Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Kerangka Strategis Kemendikbud Tahun 2015-2020;

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyempurnaan kurikulum dan

metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai Budaya Bangsa untuk

membentuk daya saing dan karakter bangsa;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 57 tahun 2014 tentang

Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.103 tahun 2014 tentang

Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No, 104 tahun 2014 tentang

Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan

Menengah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 105 tahun 2014 tentang

Pendampingan Kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan menengah;

3

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Secara umum Bantun Sosial (Bansos) Pendampingan Kurikulum 2013 dimaksudkan

untuk menjamin terlaksananya pelaksanaan Kurikulum 2013 pada sekolah Sekolah

Dasar Rintisan Pemerintah (Sekolah sasaran) secara efektif dan efisien, dengan

memungkinkan pelibatan sekolah dasar pelaksana kurikulum 2013 secara mandiri.

Tujuan khusus

Secara khusus, Bansos Pendampingan Kurikulum 2013 bertujuan memfasilitasi

pelaksanaan pendampingan kurikulum 2013 di seluruh sasaran, dengan lingkup

seperti tabel dalam Bab III C.

D. Pengertian

Bansos Pendampingan Kurikulum 2013 adalah dana bansos yang digunakan

untuk menyelenggarakan pendampingan di gugus dan di sekolah tentang

Implementasi Kurikulum 2013. Pendamping melakukan pendampingan awal

yaitu IN di gugus dan pendampingan di sekolah (“on” di lokasi pembelajaran).

Selanjutnya mereka berkumpul lagi menyelenggarakan pertemuan pertama di

gugus SD (“in” berkumpul berbagi pengalaman), pada saat itu dapat

dilaksanakan konsultasi, pemodelan (modelling) dan pelatihan spesifik

(coaching hal-hal yang belum dipahami). Setelah pertemuan di gugus

pendamping melakukan pendampingan tahap berikutnya (“on” di lokasi

pembelajaran). Selanjutnya mereka berkumpul lagi menyelenggarakan

pertemuan berikutnya di gugus SD (“in” berkumpul berbagi pengalaman) dan

seterusnya.

Materi pertemuan sesuai materi yang diperlukan gugus SD berpedoman pada

panduan teknis pendampingan.

4

E. Sasaran

Sasaran adalah guru dan kepala sekolah dalam satu gugus yang telah

mengimplementasikan Kurikulum 2013 baik rintisan pemerintah maupun

rintisan mandiri jenjang Sekolah Dasar.

F. Jumlah dana Bansos

Dana bantuan sosial Pendampingan Kurikulum 2013 masing-masing sekolah sebesar

Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

G. Hasil yang Diharapkan

Pada akhir program pendampingan, Sekolah Dasar Rintisan Pemerintah (sekolah

sasaran) diharapkan dapat menerapkan Kurikulum 2013 sesuai konsep pengelolaan

pembelajaran yang diamanatkan dalam Kurikulum 2013 pada jenjang dan satuan

pendidikan sebagai berikut.

1. Tersusunnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang sesuai dengan

karakteristik Kurikulum 2013.

2. Tersosialisasinya Kurikulum 2013 mulai dari: rasional, elemen perubahan

kurikulum berdasarkan SKL, KI, dan KD dengan berbagai pendekatan sampai

dengan strategi pelaksanaan Kurikulum 2013 kepada seluruh warga sekolah.

3. Terlaksananya Kurikulum 2013 sesuai dengan filosofi, konsep, kaidah, pronsip,

makna, dan prosedur yang tercakup dalam elemen peubahan kurikulum

berdasarkan SKL, KI, dan KD.

4. Tersusunnya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasakan karakteristik

dan tututan Kurikulum 2013.

5. Terlaksanannya budaya pembelajaran dengan pendekatan dan strategi

pembelajaran inovatif sebagaimana dituntut kurikulum 2013.

6. Terlaksanannya pendekatan dan strategi penilaian autentik sebagaimana

dipsyaratkan oleh kurikulum 2013.

5

BAB II

PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

A. Penyampaian Informasi

1. Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan informasi tentang program bantuan

sosial Pendampingan Kurikulum 2013 Tahun 2015 tersebut kepada Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota.

2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengirimkan data verifikasi nama sekolah

sasaran penerima bantuan sosial ke dinas Pendidikan Provinsi;

3. Dinas Pendidikan Provinsi melakukan validasi data Sekolah Dasar Rintisan

Pemerintah (sekolah sasaran) berdasarkan data individu sekolah dari Data Pokok

Pendidikan;

B. Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Sosial

Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan sekolah dasar penerima bantuan sosial dengan

menerbitkan surat keputusan.

C. Penandatanganan Surat Perjanjian

Kepala sekolah menandatangani surat perjanjian kerja sama pemberian bansos

program Pendampingan Kurikulum 2013 Tahun 2015 dengan Dinas Pendidikan

Provinsi. Isi surat perjanjian meliputi besarnya nilai dana bansos, aturan-aturan yang

mengikat serta hak dan kewajiban kepala sekolah sebagai penerima bantuan.

Kepala sekolah menandatangani kuitansi penerimaan bansos yang telah dibubuhi

meterai Rp 6.000,00 dan cap sekolah.

D. Mekanisme Pencairan Dana

1. Jika dokumen persyaratan pencairan dana bantuan sosial tersebut ada kekurangan

dan/atau kekeliruan, maka harus segera dilengkapi dan disesuaikan dengan

ketentuan yang belaku sehingga penyaluran dana tidak terhambat.

2. Transfer uang

Dinas Pendidikan Provinsi mengajukan SPP-LS ke KPPN provinsi

Dinas Pendidikan Provinsi membuat SPM untuk disampaikan ke KPPN provinsi

6

KPPN provinsi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Bank

operasional.

Bank operasional KPPN provinsi, mentransfer dana langsung ke rekening

sekolah penerima bansos.

3. Apabila dana yang sudah diterima sekolah, dan terdapat sisa penggunaan/dana

tidak dipergunakan karena suatu lain hal, dana tersebut harus dikembalikan ke Kas

Negara.

7

BAB III

PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL

A. Pelaksanaan

1. Skenario Pendampingan

Bagan 1. Pola Pendampingan

2. Pola Pendampingan

Bagan 2. Pola Pendampingan

8

B. Jangka Waktu Penggunaan Bantuan Sosial

Jangka waktu penggunaan bantuan sosial program bantuan sosial Pendampingan

Kurikulum 2013 Tahun 2015 adalah sampai dengan Desember 2015. Untuk

pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial sampai tanggal 31 Desember

2015.

C. Alokasi Penggunaan Dana Bansos Pendampingan Kurikulum 2013

Alokasi Penggunaan dana bansos pendampingan kurikulum 2013 adalah sebagai

berikut:

Tabel: Alokasi Penggunaan Dana

D. Larangan Penggunaan Dana Bansos Pendampingan Kurikulum 2013

1. Disimpan dengan maksud dibungakan;

2. Dipinjamkan kepada pihak lain;

3. Membiayai kegiatan yang bukan alokasinya;

4. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/

Kab/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya;

5. Membayar bonus dan transportasi;

6. Membeli pakaian/seragam bagi guru;

7. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS), serta bahan/peralatan yang tidak mendukung

kegiatan pendampingan kurikulum 2013;

8. Menanamkan saham.

9

E. Mekanisme Penggunaan Dana Bansos Pendampingan Kurikulum 2013

1. Menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis;

2. Memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan dan kewajaran harga;

F. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Dinas Pendidikan Provinsi

a. Penanggung Jawab: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

b. Pelaksana: PPK Dekonsentrasi 2015

c. Tugas dan Tanggung Jawab:

1) Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota tentang Sekolah

Dasar Rintisan Pemerintah (sekolah sasaran);

2) Melakukan validasi data Sekolah Dasar Rintisan Pemerintah (sekolah

sasaran) berdasarkan data individu sekolah dari Data Pokok Pendidikan;

3) Menetapkan SK Sekolah Dasar Rintisan Pemerintah (sekolah sasaran)

Penerima Dana Bansos;

4) Mempersiapkan dan melakukan penandatanganan naskah MoU bansos

Pendampingan Kurikulum 2013;

5) Melakukan sosialisasi kegiatan pendampingan kurikulum 2013;

6) Mempersiapkan persyaratan penyaluran dana bansos Pendampingan

Kurikulum 2013;

7) Melakukan Monitoring dan Evaluasi dana Dekonsentrasi Bansos

Pendampingan Kurikulum 2013;

8) Mengumpulkan laporan pertanggungjawaban akhir dari SD penerima dana

Bansos Pendampingan Kurikulum 2013;

9) Membuat dan mengirimkan laporan pelaksanaan Bansos Pendampingan

Kurikulum 2013 kepada:

- Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

u.p Direktur Pembinaan Sekolah Dasar

Kemdikbud Gedung E, Lt. 18

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270

10

2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

a. Penanggung Jawab: Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota

b. Pelaksana: Kasi Kurikulum SD

c. Tugas dan Tanggung Jawab:

1) Mengirim data validasi sekolah sasaran ke Dinas Pendidikan Provinsi;

2) Menerima sosialisasi kegiatan pendampingan kurikulum 2013;

3) Membantu pengiriman laporan pertanggungjawaban akhir bansos

Pendampingan Kurikulum 2013.

3. Sekolah Dasar (SD)

a. Penanggung Jawab dan Pelaksana: Kepala Sekolah Dasar Rintisan Pemerintah

(Sekolah sasaran)

b. Tugas dan Tanggung Jawab:

1) Membuat proposal Bansos Pendampingan Kurikulum 2013;

2) Menandatangani MoU Bansos Pendampingan Kurikulum 2013;

3) Menerima dana dan melaporkan penerimaan dana bansos Pendampingan

Kurikulum 2013 kepada Dinas Pendidikan Provinsi;

4) Menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Kurikulum 2013 menggunakan

dana bansos pendampingan;

5) Membuat dan mengirim Laporan Pertanggungjawaban Akhir Bansos

Pendampingan Kurikulum 2013 ke Dinas Pendidikan Provinsi dan

tembusan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota.

11

BAB IV

PELAPORAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pelaporan

Pelaporan bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan program

workshop pendampingan kurikulum 2013, (2) untuk menerapkan azas transparansi

dan akuntabilitas.

1. Sekolah Penerima Dana Bansos (Sekolah sasaran)

Pelaporan yang dibuat oleh Sekolah Dasar Rintisan Pemerintah (Sekolah sasaran)

adalah:

a. Pelaporan Penerimaan Dana

Kepala sekolah sasaran segera melaporkan penerimaan dana bantuan setelah

dana masuk ke rekening sekolah sasaran. Laporan penerimaan dana

disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi melalui Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota.

b. Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir (3 lembar)

Laporan pertanggungjawaban akhir berisi tentang:

Cover Laporan Pertanggungjawaban;

Surat LPJ;

Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan K13;

Penggunaan Dana;

Foto-foto pelaksanaan kegiatan pendampingan K13

c. Dokumen Administrasi yang disimpan

Dokumen administrasi berisi tentang:

Dokumen Administrasi: proposal workshop, laporan penerimaan Dana, SK

Penetapan Gugus, MoU Bansos, dan laporan pertanggungjawaban.

Dokumen Kegiatan workshop: materi workshop, daftar hadir dan foto-foto

pelaksanaan workshop

Dokumen Keuangan: Buku Kas Umum dan bukti-bukti pembayaran

12

2. Tingkat Provinsi

Pelaporan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi adalah Laporan

Pertanggungjawaban Dekonsentrasi Bansos Pendampingan Kurikulum 2013,

format disesuaikan dengan format laporan dekonsentrasi.

B. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan dalam bansos Pendampingan Kurikulum 2013 adalah:

1. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh masing-masing instansi baik di tingkat

pusat, provinsi, kab/kota maupun sekolah.

2. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan bansos

pendampingan kurikulum 2013.

3. Pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud serta

Inspektorat Daerah Provinsi dan Kab/Kota dengan melakukan audit sesuai

kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.

C. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara oleh

oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan, sesuai dengan aturan yang

berlaku.

13

BAB V

PENUTUP

Petujuk Teknis Bansos Pendampingan Kurikulum 2013 tahun 2015 ini disusun oleh untuk

disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan

seluruh Sekolah Dasar Rintisan Pemerintah (sekolah sasaran) penerima bantuan sosial

oleh Dinas Pendidikan Provinsi agar dapat diketahui dan dipahami informasi yang tertuang

dalam petunjuk teknis ini.

Jika terdapat hal-hal yang belum diatur dalam buku petunjuk ini, dapat diatur

/ditambahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan aturan yang berlaku, dan

dengan penuh rasa tanggungjawab.

14

15

LAMPIRAN-LAMPIRAN

16

17

Lampiran 1 : Contoh SK Kepala Dinas Provinsi (Penetapan Sekolah sasaran)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN Provinsi .....................................

Nomor : ..................................

Tentang

PENETAPAN SEKOLAH DASAR RINTISAN PEMERINTAH (SEKOLAH SASARAN) PENERIMA

DANA BANSOS PENDAMPINGAN KURIKULUM 2013 TAHUN 2015

Menimbang : a. bahwa salah satu kegiatan program wajib belajar pendidikan dasar

sembilan tahun adalah Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD;

b. bahwa salah satu kegiatan Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan

SD adalah SD yang Melaksanakan Kurikulum 2013.

c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dilakukan

Pemberian Bansos Pendampingan Kurikulum 2013.

d. bahwa dalam rangka kegiatan tersebut ditetapkan sekolah penerima

dana bansos.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

d. ..........

18

20

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menetapkan nama-nama Sekolah Dasar Rintisan Pemerintah (sekolah

sasaran) sebagai Sekolah Dasar Rintisan Pemerintah (sekolah sasaran)

Penerima dana bansos Pendampingan Kurikulum 2013 yang tercantum

dalam Lampiran I keputusan ini.

Kedua : Kepada Sekolah Dasar Rintisan Pemerintah (sekolah sasaran) yang

tercantum dalam lampiran keputusan ini bertanggung jawab terhadap

tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tersebut dalam lampiran

surat keputusan ini.

Ketiga : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ............................

Pada tanggal : ............................

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ..................................

Penanggung Jawab Kegiatan

P

erluasan dan Peningkatan Mutu SD

...................................................

NIP. ............................................

Tembusan Yth :

1. ......................................................

2. ......................................................

19

Lampiran 2 : Lampiran Surat Keputusan

Lampiran I Surat Keputusan :

Nomor : ....................................................

Tanggal : ....................................................

DATA SEKOLAH DASAR RINTISAN PEMERINTAH (SEKOLAH SASARAN)

Provinsi ......................................

TAHUN 2015

No Kab/Kota NPSN

Nama SD Nama Kepala

SD No Hp

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ..................................

Penanggung Jawab Kegiatan

Perluasan dan Peningkatan Mutu SD

...................................................

NIP. ............................................

20

Lampiran 3: Contoh Naskah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)

SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB)

antara

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

dengan

SD …………….. Kabupaten ………… Provinsi …………………

tentang

Pemberian Bantuan Sosial Pendampingan Kurikulum 2013 Tahun 2015

Nomor : ………………………………………

Padahari ini ………………………… tanggal ……………………………bulan ………………… tahun Dua Ribu Lima Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

NIP :

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD melalui Dana Dekonsentrasi

Alamat Kantor :

Berdasarkan Surat Keputusan .............. tanggal ................... tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada ..............................., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : ............................................................. Jabatan : Kepala SD Alamat Sekolah : Jl. ………………………..… Kecamatan ………….…………,

Kabupaten……………, Provinsi …………………….

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak berdasarkan:

1. RKA-K/L Dekonsentrasi Provinsi ..................... tahun anggaran 2015 Nomor : ............................. Tanggal : .............................

21

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nomor : ..................................................... Tanggal : .....................................................

3. Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bansos Pendampingan Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2015.

Dengan ini PIHAK PETAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Pendampingan Kurikulum 2013 Tahun 2015 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

Pasal 1 Ruang Lingkup Pekerjaan

(1) PIHAK PERTAMA berdasarkan RKA-K/L Dekonsentrasi Provinsi ............ Nomor:

........................ tanggal ......................... dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nomor: ……………………tanggal…………………..2015 memberikan dana bantuan sosial Pendampingan Kurikulum 2013 kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan Pendampingan Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Rintisan Pemerintah (sekolah sasaran) dengan menggunakan biaya yang diberikan PIHAK PERTAMA sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bansos Pendampingan Kurikulum 2013 Tahun 2015.

Pasal 2 Hak dan Kewajiban

(1) PIHAK PERTAMA berhak baik sewaktu-waktu maupun secara periodik selama jangka waktu perjanjian berlangsung, melakukan pemeriksaan, verifikasi, supervisi, dan/atau monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan workshop pendampingan kurikulum 2013 yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

(2) Jika dalam pelaksanaan kegiatan mengalami perubahan dari rencana awal, PIHAK KEDUA harus memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA dengan disertai rincian perubahan pekerjaan.

(3) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, atas pelaksanaan Pendampingan Kurikulum 2013 tahun 2015 sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bansos Pendampingan Kurikulum 2013.

(4) Pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA dapat dinyatakan telah tuntas oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut dalam ayat (3) pasal ini, apabila PIHAK KEDUA telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir kepada PIHAK PERTAMA, atas pelaksanaan kegiatan sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bansos Pendampingan Kurikulum 2013 dan peraturan perundangan yang berlaku dalam hal penggunaan dana bantuan di bidang pendidikan yang berasal dan bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015.

22

Pasal 3

Jangka Waktu Pelaksanaan

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat (2) perjanjian ini dan sanggup menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan paling lambat 31 Desember 2015 terhitung sejak dana bantuan masuk ke rekening sekolah sasaran.

Pasal 4 Nilai Pekerjaan

(1) Jumlah dana bantuan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat (1) perjanjian ini, adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah)

(2) Jumlah dana bantuan sebesar tersebut dalam ayat (1) pasal ini, sudah termasuk biaya operasional serta biaya lain yang timbul akibat adanya kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 5

Cara Penyaluran Bantuan

(1) PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dengan cara transfer dana yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ……….. kepada PIHAK KEDUA melalui BANK …………………………… dengan nomor rekening ………………………. atas nama ……………………………………………………

(2) Pencairan dana dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Petunjuk

Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bansos Pendampingan Kurikulum

2013 Tahun 2015.

Pasal 6 Sanksi

Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ini serta Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bansos Pendampingan Kurikulum 2013, maka akan dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7 Lain-Lain

(1) PIHAK KEDUA sanggup dibebani biaya materai sehubungan dengan pembuatan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ini.

(2) Perubahan atas surat perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

23

Pasal 8 Penutup

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA Kepala ..................................................

PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen ................

....................................................... ....................................................................

NIP. .............................................. NIP. ...........................................................

24

Lampiran 4 : Contoh Surat Permohonan Bantuan Sosial

KOP SEKOLAH

Nomor : .........………….. 2015 Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Bantuan Sosial Pendampingan Kurikulum 2013 Yang terhormat Dinas Pendidikan Provinsi u.p. Kepala ............................. Di ........................................

Sehubungan dengan adanya program pemberian bantuan sosial pendampingan Kurikulum 2013 tahun anggaran 2015, dengan hormat kami mengajukan permohonan bantuan sosial untuk pendampingan kurikulum 2013 di SD di sekolah kami. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan proposal yang terdiri dari:

1. Fotocopy nomor rekening bank atas nama sekolah dengan saldo minimal Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)

2. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan bansos.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mengetahui:

Kepala Dinas Pendidikan Kepala SD ….. Kab/Kota ……..

Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan

Nama Lengkap Nama Lengkap NIP NIP Tembusan: Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota ………..

25

Lampiran 5 : Contoh Proposal Bantuan Sosial

PROPOSAL/USULAN BANTUAN SOSIAL PENDAMPINGAN KURIKULUM 2013

TAHUN 2015

Nama Sekolah Status Sekolah NPSN Alamat Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Kode Pos Akreditasi Telepon/HP (yang bisa dihubungi)

: ......................................................................... : Inti / Imbas : ........................................................................ : ........................................................................ : ......................................................................... ......................................................................... : ......................................................................... : ......................................................................... : ......................................................................... : ......................................................................... : ......................................................................... : ......................................................................... : Telp Sekolah ................ Telp Rumah ............. HP .................................................................

A. PENGANTAR Berisi:

Visi dan misi sekolah

Tujuan sekolah

Alasan mengajukan usulan bantuan sosial dan dampak bantuan sosial diberikan.

Tujuan (Kegiatan pemberian bantuan pendampingan kurikulum 2013 di sekolah Saudara)

B. GAMBARAN UMUM DAN RENCANA PENGGUNAAN DANA. Berisi tentang:

1. Implementasi kurikulum 2013 di sekolah (mulai tahun 2013 – sekarang)

2. Pendukung implementasi kurikulum 2013

26

C. PENGGUNAAN DANA

D. RENCANA PELAKSANAAN Rencana waktu pelaksanaan penggunaan Dana Bantuan Sosial Pendampingan

Kurikulum 2013

E. PENUTUP Proposal ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial pendampingan kurikulum 2015. Proposal ini selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan sosial pendampingan kurikulum 2013.

……, ……….. 2015

Mengetahui Dinas Pendidikan Kec.... Kepala SD ..............

nama lengkap nama lengkap

Cap dan tanda tangan

Cap dan tanda tangan

27

Lampiran 6 : Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Bantuan Sosial

KOP SEKOLAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ……………………………………………....… Jabatan : ………………………………………………… Nama SD : ………………………………………………… Alamat : ………………………………………………… Telepon/HP : .................................................................... Dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan Bantuan Sosial Pendampingan Kurikulum 2013 dan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Pendampingan Kurikulum 2013 tahun anggaran 2015. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab.

........., ...................... 2015 Kepala SD......... (Tanda tangan dan Cap) (Nama lengkap)

28

Lampiran 7 : Contoh Surat Laporan Penerimaan Bantuan Sosial

KOP SEKOLAH

Nomor : . ......., …….........2015 Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Laporan Penerimaan Dana Bantuan Sosial

Pendampingan Kurikulum 2013 Yang terhormat Dinas Pendidikan Provinsi u.p. Kepala ......................................... ..........................

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa dana Bantuan Sosial Pendampingan Kurikulum 2013 tahun anggaran 2015 telah diterima tanggal ............ bulan ................. tahun 2015 pada Bank ......................... Rekening nomor .................. cabang .................................... sebesar Rp. .................... (...........................................................) termasuk biaya kirim. (terlampir

foto copy bukti telah dibukukan oleh Bank) Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala SD................. (Tanda tangan dan Cap) Nama NIP

29

Lampiran 8 : Contoh Surat Pengantar laporan pertanggung jawaban penggunaan dana

KOP SEKOLAH

Nomor : ........, …….........2015 Lampiran : 1 (satu) lembar Perihal : Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial Pendampingan K 2013 Th 2015 Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kab/Kota u.p. Kepala Bidang yang membina Sekolah Dasar

Dengan hormat, kami sampaikan laporan penggunaan dana bantuan sosial pendampingan kurikulum 2013 tahun anggaran 2015. Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala SD................. (Tanda tangan dan Cap) Nama NIP

30

Lampiran 9 : Contoh Format Laporan Pelaksanaan Penggunaan Dana Bansos

LAPORAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL

PENDAMPINGAN KURIKULUM 2013 TAHUN ANGGARAN 2015

Nama Sekolah

Status Sekolah

NPSN

Alamat

Jalan

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

No. Telepon/HP

: .........................................................................

: Inti / Imbas

: .........................................................................

: ........................................................................

: .........................................................................

: .........................................................................

: .........................................................................

: .........................................................................

: .........................................................................

: .........................................................................

I. PENDAHULUAN Berisi latar belakang, tujuan, dan manfaat bantuan sosial pendampingan kurikulum

2013

II. PELAKSANAAN KEGIATAN Berisi uraian pelaksanaan kegiatan, yang mencakup jenis kegiatan, waktu, tempat,

dan orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

III. HASIL KEGIATAN Berisi uraian yang menggambarkan hasil-hasil kegiatan dalam bentuk materi yang

telah dilakukan dan dilampirkan. Juga diuraikan apakah hasil kegiatan tersebut telah

sesuai dengan tujuan dan manfaat, serta ketercapaian program prioritas yang telah

direncanakan. Jika hasil kegiatan kurang berhasil atau tidak mampu mencapai tujuan

yang telah ditetapkan, maka perlu diuraikan penyebabnya. Lampirkan bukti pendukung

pelaksanaan kegiatan.

IV. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT Berisi hal apa yang turut mendukung ataupun mungkin menghambat keberhasilan

pelaksanaan kegiatan. Jika ada faktor penghambat atau kendala tersebut, uraikan pula

bagaimana sekolah mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

31

V. DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM Berisi uraian tentang dampak positif dan negatif yang dirasakan sekolah, siswa, guru,

dan warga sekolah serta masyarakat dengan pemberian bantuan sosial

pendampingan kurikulum 2013

………, …………….. 2015

Kepala SD.........................

(tanda tangan dan cap) Nama NIP

32

Lampiran 10: Contoh Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM

Nama SD :................................ Kab./ Kota:........................... Alamat :................................ Provinsi : ...........................

Tgl. No. Bukti Uraian Debet Kredit Saldo

a b C d e f

5 September 2015 Diterima dana

bansos

Rp 10.000.000,- Rp 10.000.000,-

J U M L A H Rp 10.000.000,- Rp 10.000.000,- Rp 10.000.000,-

Mengetahui

Bendahara Kepala SD.............

-------------------------- -------------------------

NIP.............................. NIP.........................

33

BERITA ACARA

Pada hari ini ...............................tanggal............................Buku Kas Umum ditutup dengan

keadaan/posisi sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum Rp. ...............................................

Terdiri dari:

i. Saldo Bank Rp. ...............................................

ii. Saldo Kas Rp. ...............................................

Rp. ...............................................

Bendahara Kepala SD,

----------------------------- ---------------------------

NIP.............................. NIP...........................

34

35

36

37

38