Policy menurut Boulding :

1. 3 aspek yang dibahas :

- Apa yang kita inginkan

- Apa yang kita dapatkan

- Siapa yang terlibat

2. Ada komunikasi 2 arah

3. Kesepakatan bersama yang diambil dari rakyat dan diikuti oleh rakyat

4. Bottom up dan top down communication

APA ITU REDD ?

Skim insentif yang dikembangkan bagi masyarakat dan negara untuk melindungi hutannya dari kegiatan2 yang akan meningkatkan emisi karbon karena kegiatan deforestasi dan degradasi hutan

DEFORESTASI = konversi lahan berhutan menjadi tidak

berhutan karena kegiatan manusia

DEGRADASI HUTAN = Kerusakan ekosistem hutan akibat hilangnya

sebagian tutupan hutan, kerapatan hutan,

penurunan kualitas biodiversity

STRATEGI REDDI PADA TINGKAT NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN

1. Intervensi kebijakan untuk mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan

2. Regulasi tentang REDD (Permenhut 30 dan 36)

3. Methodology (Analisa dan kajian teknis dan ilmiah termasuk penentuan REL National and MRV system) è GoI – Australia, FCPF, UNREDD

4. Kelembagaan (kapasitas SDM, komunikasi antar para pihak kunci, dan pendanaan termasuk distribusi insentif dan tangggung jawab.

National Registry, capacity building, stakeholders communication and coordination among REDD institutions, stakeholders consultation) è GoI- Australia, FCPF, UNREDD

terkait REDDI

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2007 tentang

Tata Hutan dan Rencana Hutan serta Pemanfaatan Hutan ;

PP No 3/2008 tentang Penyempurnaan PP 6/2007;

UU No 26 tentang Penataan Ruang;

Permenhut 68 tentang Demonstration Activities;

Permenhut 30 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari REDD;

Permenhut 36 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Butir-butir Copenhagen Accord yang terkait REDD

Butir 6:

Mengakui pentingnya REDD dan peran hutan dalam meningkatkan serapan GRK, dan perlunya insentif untuk kegiatan2 REDD melalui mekanisme baru untuk mobilisasi pendanaan dari negara2 maju

Butir 8:

Sebesar USD 30 B akan disediakan antara 2010 – 2012 untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi di negara berkembang, termasuk REDD. Sebesar USD 100 B per tahun akan diupayakan sampai tahun 2020 untuk pengendalian perubahan iklim.

ILLEGAL LOGGING

Menebang tanpa ijin

Menebang diluar kawasan hutan produksi

Menebang diluar kawasan konsesi

Menebang diluar blok tebangan tahunan

Menebang spesies yang dilarang

Menebang dg ukuran lebih kecil dari yang disyaratkan

Melaporkan lebih kecil dari volume yang sesungguhnya

Menebang lebih banyak dari yang diijinkan

Tidak melaporkan hasil tebangan

Membangun industeri tanpa ijin

Mengolah kayu curian

Mengangkut/menjual tanpa dokumen

Faktor Penyebab IL dan tidak Efektif pencegahannya :

Kelemahan aspek hukum, politik dan pemerintahan

Konflik pengelolaan SDH

Kesenjangan struktur dan standarisassi dalam deteksi kejahatan hutan, monitoring, pelporan, dan sistem pelacakan tingkat kabupaten, propinsi dan nasional

Kesenjangan struktur organisasi penegakan hukum

Kesenjangan tindakan penyidikan pada kasus kakap antara polisi dan polhut

Kesenjangan antisipasi IL dan kejahatan hutan

Kesenjangan perencanaan program dengan strategi pencegahan IL

Deteksi

Saat ini tdk ada prosedur baku dalam struktur, sistematika dan manajemen utk melacak informasi yg terkait dg kejahatan hutan.

3. Suppression (pemberantasan)

- Harus melibatkan komponen penegakan hukum secara terintegrasi dg integritas personal yg memadai

- Harus ada struktur organisasi yg jelas

Analisis Operasional

1. Budaya manajemen

- Penegakan hukum

- Penuntasan kasus

- Bottom up

- Penguatan kontrol/pengawasan

2. Integrasi kepentingan daerah dan nasional

- Pembenahan peraturan perundangan yang tumpang tindih

- Rasionalisasi petugas teknis

3 Membagi peran untuk pencegahan Illegal LoggingPemetaan IL di kabupaten/kecamatan Pemetaan tokoh dan lembaga itk ikut mencagah IL

4. Alternatif survive

Peningkatan SDM individu dan masyarakat

Sosialisasi massif

5. Perhutanan Sosial

Analisis Kebijakan :

1. Koreksi peraturan/UU yang tumpang tindih

- Training legal drafting utk masyarakat/LSM/bieokrasi

- Training judicial review

- Inventarisasi peraturan perundangan dan usulan perubahan yg tumpang tindih

2. Praktik pelaksanaan peraturan/UU

- Sosialisasi massif

- Peningkatan SDM teknis fungsional

3 Kepatuhan pada UU nasional

4. Dukungan pada gubernur/bupati utk anti IL

Politis, manajemen, informasi, hukum

5. Penyelesaian tuntas kasus-kasus IL

6. Lemahnya pengawasan proses pemanfaatan hasil hutan

Analisis Politik

1. Rekonsiliasi nasional

- Membangun komitmen bersama sec. konsekuen

- Masterplan kehutanan yg spesifik lokalistik

- Membangun kesamaan visi pengelolaan hutan lestari

2. Hubungan antar negara, dg kerjasama penyelesaian kasus perkayuan antar negara

3. Nasionalisme dan masyarakat perbatasan

- Memutus mata rantai cukong kayu di perbatasan

- Penguatan lembaga adat masyarakat

SISTEM HUKUM INDONESIASuatu rangkaian konse[si atau pengertian hukum yang saling terkait dan tergantung, saling pengaruh mempengaruhi, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, aparatur penegak bhukum, dan kesadaran hukum atau budaya hukum masyarakat Indonesia yang saling terpdau (totalitas) yang unsur-unsurnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang semuanya dilandasi oleh falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun

1945 “`Sistem

Saling terkait

Saling tergantung

Saling mempengaruhi

Totalitas

Komponen Sistem

Peraturan perundang-undangan

Aparatur penegak hukum, dan

kesadaran hukum atau budaya hukum masyarakat Indonesia

Pada UU 41 tdk diatur kelangsungan ijin pertambangan di areal hutan sebelum adanya UU 41

Akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang ijin pertambangan lama sehingga bisa mengganggu iklim investasi

Bab I Ketentuan umum

Bagian kesatu : Pengertian : hutan, kehutanan, kawasan hutan, hutan negara, hutan hak, hutan adat, hutan produksi, hutan konservasi, kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian, taman buru, hasil hutan, pemerintah, mentri.

Bagian kedua :

- Asas : manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

Tujuan : sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian ketiga : Penguasaa hutan

- Semua hutan dikuasai oleh negara utk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dg maksud :

- memberi wewenang kpd pemerintah utk mengatur dan mengurus, menetapkan status wilayah sbg hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum

- Memperhatiakn hak adat selama diakui

- Hutan berdasar status : hutan negara dan hutan hak (pasal 5)

- Hutan berdasar fungsi : konservasi, lindung dan produksi

Bab III Pengurusan hutan

Meliputi kegiatan penyelenggaraan (pasal 10) :

1. Perencanaan kehutanan

2. Pengelolaan hutan

3. Litbang, diklat, luhtan

4. pengawasan

Bab V Pengelolaan Hutan

Meliputi :

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan (bag 2)

2. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan (bag 3)

3. Rehabilitasi dan reklamasi hutan (bag 4)

4. Perlindungan hutan dan konservasi alam (bag 5)

BAB IV Perencanaan hutan

Bagian kesatu : meliputi

- Inventarisasi hutan (bag 2)

- Pengukuhan kawasan hutan (bag 3)

- Penatagunaan kawasan hutan (bag 4)

- Pembentukan wilayah pengelolaan hutan (5)

- Penyusunan rencana kehutanan (bag 6)

Bab VIII Penyerahan Kewenangan

Sebagian kewenangan pemerintah diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka egektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otda

Bab IX Masyarakat Hukum Adat

Masyarkat hukum adat berhak :

- Memungut hasil hutan utk kebut hidup

- Mengelola hutan berdasar hukum adat selama tdk bertentangan dg UU

- Mendapatkan pemeberdayaan utk kesejahteraan

Pengukuhan dan pengahpusan masyarakat ditetapkan dengan perda