BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbicara mengenai etika dan tanggung jawab profesi

hukum adalah berbicara mengenai bagaimana seorang

penegak hukum beretika dan bertanggung jawab dalam

menjalankan profesinya. Dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya profesi hukum harus mampu memberikan

kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan,

dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-

norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib

menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan

yang hidup dalam masyarakat.

Secara normatif das solen etika dan tanggung jawab

profesi hukum saat ini terlihat baik dan sempurna.

Misalnya profesi seorang jaksa yang mempunyai

keududukan sebagai wakil negara dalam bidang peradilan.

Tugas wakil negara adalah hal yang penting terutama

kaitanya dengan kewibawaan negara. Akan sangat baik

bila profesi seorang jaksa atau profesi hukum yang lain

mempunyai etika dan tanggung jawab yang baik sehingga

dapat dipercaya dan diakui oleh masyrakat.

1

Dalam kenyataan das sein citra etika profesi hukum

tidak sebaik dan seindah tugas dan kewajibannya yang

sangat ideal. Di tengah-tengah masyarakat banyak

terjadi penyalahgunaan profesi hukum tersebut

disebebakan adanya faktor kepentingan. Sumaryono

mengatakan bahwa penyalahgunaan profesi hukum atau

tidak adanya disiplin diri.

Dalam profesi hukum dapat dilihat dua hal yang

sering berkontradiksi satu sama lain, pengembalaan

hukum yang berada jauh dibawah cita-cita tersebut.

Selain itu penyalahgunaan profesi terjadi karena

desakan pihak klien yang menginginkan perkaranya cepat

selesai dan tentunya ingin menang. Klien biasanya tidak

segan-segan menawarkan bayaran yang menggiurkan baik

kepada penasehat hukum ataupun hakim yang memeriksa

perkara.1

Mafia peradilan, itulah istilah yang kini cukup

populer dibicarakan di masyarakat. Banyak profesi hukum

yang memberikan teladan atau perilaku yang kurang baik

terhadap masyarakat. Dalam menangani kakus di peradilan

tidak jarang aparat penegak hukum dalam hal ini hakim,

jaksa dan penasehat hukum “main mata”. Hukum pun

dipermainkan untuk kepentingan mereka sendiri.

1 Supriadi, SH. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hlm 22

2

Masyarakat yang tidak tahu tentang aturan hukum pun

mudah untuk dipermainkan.

Masyarakat pun mulai menilai bahwa profesi hukum

tidak lagi menjadi teladan hukum yang baik, dan membuat

masyarakat tidak percaya kepada aparat penegak hukum.

Dengan ini untuk menjaga profesi hukum yang diteladani

perlu adanya etika dan tanggung jawab profesi hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat diambil

rumusan masalah, diantaranya:

a. Apa pengertian etika?

b. Bagaimana tanggung jawab profesi hukum?

c. Apa pengertian profesi hukum?

d. Bagaimana hubungan etika dan profesi hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu agar kita dapat

mengetahui apa itu etika profesi dan tanggung jawab

profesi hukum, mengetahui etika profesi dan tanggyng

jawab profesi hukum, dan bisa mempelajari kasus

pelanggaran kode etik seorang profesi.

1.4 Metode Penelitian

3

Dalam penyusunan makalah ini penulis menggunakan

tinjauan pustaka sebagai metode analisis. Mengambil

referensi dari beberapa buku untuk memperoleh informasi

yang terkait serta konsep dan teori yang mendukung.

Semua yang ditulis dari makalah ini berasal dari buku

dan sumber yang terpercaya.

1.5 Sistematika Penyajian

Untuk mempermudah pemahaman, tulisan ini dibagi atas

empat bab dan tiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama berisi latar belakang, rumusan masalah,

tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika

penyajian.

Bab kedua berisi tentang pengertian etika,

pengertian tanggung jawab, pengertian apa itu profesi

dan apa itu profsi hukum, nilai moral profesi, etika

profesi huku, hubungan etika dengan profesi, dan contoh

kasus pelanggaran kode etik.

Bab ketiga adalah bab terakhir dalam tulisan ini.

Bab ini berisi kesimpulan yang telah penulis paparkan

dalam bab analisa kontrastif.

4

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Etika

Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu

tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang

hak dan kewajiban moral (akhlak). 2 Secara etimologis

etika berasal dari bahawa Yunani kuno “Ethos” yang

berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan,

sikap.3

Menurut Suhrawardi K. Lubis menyatakan bahwa dalam

bahasa agama islam, istilah etika ini merupakan bagian

dari akhlak. Dikatakan merupakan bagian dari akhlak,

karena akhlak bukanlah sekedar menyangkut perilaku

manusia yang bersifat perbuatan yang lahiriyah saja,

2 Supriadi, SH. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hlm 73 ibid

5

akan tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas, yitu

meliputi bidang akidah, ibadah dan syari’ah.4

Etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara

mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku

manusia dalam hidupnya.5 Etika menurut Magnis Suseno

adalah sebuah ilmu dan buku sebuah ajaran. Etika adalah

perwujudan dan pengejawantahan secara kritis dan

rasional ajaran moral yang siap pakai itu.6

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil

sebuah kesimpulan bahwa etika adalah akhlak atau

kebiasaan yang menurut manusianya itu sendiri masih

dalam koridor atau jalan yang benar. Atau etika adalah

yang muncul secara alamiah yang timbul dari diri

sendiri bukan dibuat-buat sebagai nilai dari manusia

tersebut yang menentukan karakter seperti apa yang ia

miliki.

2.2 Tanggung Jawab Profesi Hukum

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa indonesia

adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.

Berkewajiban menanggung,memikul tanggung jawab,

4 Ibid, hlm 7-85 Burhanudin Salam. Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002. Hlm, 16 ibid

6

menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan

menanggung akibatnya

Tanggung jawab dalam pengertian kamus diterjemahkan

dengan kata “responsibility: having the caracter of a free moral agent;

capable of determining one’s own acts; capable of deterred by

consideration of sanction or consequences”.7

Definisi ini memberikan pengertian yang

dititikberatkan pada:

a. Harus ada kesanggupan untuk menetapkan sikap

terhadap suatu perbuatan

b. Harus ada kesanggupan untuk memikul risiko dari

suatu perbuatan.

Bila pengertian itu dianalisis lebih luas, akan kita

dapati bahwa dalam kata having the caracter itu dituntut

sebagai suatu keharusan, akan adanya suatu

pertanggungan moral/karakter.8

Tanggung jawab profesi hukum itu sendiri diartikan

dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib

bertanggung jawab, artinya:9

(1) Kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin

tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya.

7 Burhanudin Salam. Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002. Hlm, hlm 288 ibid9 Supriadi, SH. Op. Cit., Hlm. 20

7

(2) Bertindak secara profesional, tanpa

membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma

(prodeo).

Tanggung jawab sebagai kesadaran manusia akan

tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun

tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat

sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

2.3 Pengertian Profesi Hukum

(a) Profesi

Profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian

(keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu.10

Profesi merupakan suatu konsep yang lebih spesifik

diabndingkan denga pekerjaan. Dengan kata lain,

pekerjaan memiliki konotasi yang lebih luas daripada

profesi, suatu profesi adalah pekerjaan, teta[i tidak

semua pekerjaan merupakan profesi.11

Sementara itu Darji Darmodiharjo dan Sidharta

mengemukakan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang

membutuhkan dan memiliki serta memenuhi sedikitnya 5

(lima) persyaratan sebagai berikut :

a. Memiliki landasan intelektualitas, b. Memiliki standar kualifikasi,

10 Supriadi, SH. Op. Cit., Hlm. 1611 kunarto. Etika dalam peradilan pidana. Jakarta; Cipta Manunggal, 1999. hlm. 101

8

c. Pengabdian pada masyarakat,

d. Mendapat penghargaan di tengah masyarakat,

e. Memiliki organisasi profesi

Sebagai pegangan dapat diutaraan pendapat yang

dikemukakan oleh Dr J. Spillane SJ dalam Nilai-nilai

Etis dan Kekuasaan Utopis. Suatu profesi dapat

didefinisikan secara singkat sebagai jabatan seseorang

kalau profesi tersebut tidak bersifat komersial,

mekanis pertanian dan sebagainnya. Secara tradisonal

ada empat profesi; kedokteran, hukum, pendidikan dan

kependetaan.12

Oleh karena itu profesi menurut penulis diartikan

sebagai pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata

pencaharian yang karena sifatnya menuntut pengetahuan

yang tinggi, khusus dan latihan.

(b) Profesi Hukum

Profesi hukum merupakan salah satu dari sekian

profesi yang ada, misalnya profesi dokter, profesi

akuntan, profesi teknik dan lain-lain. Profesi hukum

12 Suhrawardi K. Lubis, SH. Etika Profesi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Hlm. 10

9

sangat bersentuhan langsung denga kepentingan manusia

atau orang yang lazim disebut “klien”.13 Profesi hukum

adalah suatu istilah yang kompleks. disebut demikian

karena kata "hukum" yang melekat padanya memang

bermakna kompleks, multidimensional yang multifaset.14

Setiap profesi hukum dalam menjalankan tugasnya

masing-masing harus senantiasa menyadari, bahwa dalam

proses pemberian Pengayoman hukum, mereka harus saling

isi-mengisi demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran

yang sesuai dengan jiwa Negara kita yang bersifat

integralistik dan kekeluargaan.15

Biasanya asosiasi yang bersifat profesional adalah

merupakan organisasi yang bukan bertujuan untuk

mendapak mendapatkan untung yang bersifat materi (laba)

akan tetapi berdasarkan kepada prinsip kerjasama dan

kesukarelaan. Dari uraian di atas dapatlah dikemukaan

bahwa yang dimaksut dengan profesi hukum tersebut

adalah segala pekerjaan yang dikaitkan dengan masalah

hukum.

2.4 Nilai Moral Profesi Hukum

13 Supriadi, SH. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: SinarGrafika, 2010. Hlm 1914 Shidarta. Moralitas Profesi Hukum suatu kerangka berfikir.Bandung: Refika Aditama,2006. hlm, 17315 Purwoto S. Gandasubrata, Renungan Hukum, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)Cabang Mahkamah Agung RI, 1998, hlm. 33

10

Profesi hukum merupakan satu profesi yang menuntut

pemenuhan nilai moral dan pengembangannya. Nilai moral

itu merupakan keuatan yang mengarah dan mendasari

perbuatan luhur.setiap profesional dituntut supaya

memiliki nilai moral yang kua. Franz Magnis Susen

mengeukanan lima kriteria nilai moral yang mendasari

keperibadian profesional hukum, diantaranya adalah:16

1) Kejujuran

Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka

profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga

dia menjadi mnafik, licik, penuh tipu diri. Sikap yang

terdapat dalam kejujuran yaitu:17

(a) Sikap terbuka, berekenaan dengan pelayanan

klien, kerelaan atau keikhlasan melayani atau

secara Cuma-Cuma.

(b) Sikap wajar, ini berkenaan dengan perbuatan

yang tidak berlebihan tidak otoriter, tidak sok

kuasa, tidak kasar, tidak menindas, tidak memeras.

2)Autentik

16 Supriadi, SH. Op. Cit.., Hlm 19-2017 Ibid, hlm. 19

11

Autentik artinya menghayati dan menunjukan diri

sesuai dengan keasliannya, kepribadian yang sebenarnya.

Autentik pribadi profesional hukum diantaranya:18

(a) Tidak menyalahgunakan wewenang.

(b) Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan

martabat.

(c) Mendahulukan kepentingan klien

(d) Berani berinisiatif dan berbuat sendiri

dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu

atasan

(e) Tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial.

3) Bertanggung Jawab

Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib

bertanggung jawab artinya:19

(a) kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin

tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya ;

(b) bertindak secara proporsional, tanpa

membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma

(prodeo)

(c) kesediaan memberikan laporan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya.

4) Kemandirian Moral

18 Ibid, hlm 19-2019 Ibid, hlm 20

12

Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh

atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi

di sekitarnya, melainkan memebetuk penilaian dan

mempunyai pendirian sendiri. mandiri secara moral

berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas,

tidak terpengaruhi oleh pertimbangan untung rugi

(pamrih), penyesuaian diri dengan nilai kesusilaan dan

agama.20

5)Keberanian Moral

Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara

hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung

resiko konflik. Keberanian tersebut antara lain :21

(a) menolak segala bentuk korupsi, kolusi suap,

pungli

(b) menolak segala bentuk cara penyelesaian

melalui jalan belakang yang tidak sah.

2.5 Etika Profesi Hukum

Kehidupan manusia dalam melakukan interaksi

sosialnya selalau akan berpatokan pada norma atau

tatanan hukum yang berada dalam masyarakat tersebut.

Menakala manusia melakukan interaksinya, tidak berjalan

dalam kerangka norma atau tatanan yang ada, maka akan

20 ibid21 ibid

13

terjadi bias dalam proses interaksi itu. Sebab tidak

bisa dipungkiri bahwa manusia memiliki kecenderungan

untuk menyimpang dari norma atau tatanan yang ada,

karena terpengaruh oleh adanya hawa nafsu yang tidak

terkendali.22

Hal yang sama juga akan berlaku bagi yang namanya

profesi, khususnya profesi hukum. Berjalan tidaknya

penegakkan hukum dalam suatu masyarakat tergantung pada

baik buruknya profesional hukum yang menjalani

profesinya tersebut. Untuk menghindari jangan sampai

terjadi penyimpangan terhadap menjalankan profesi,

khususnya profesi hukum, dibentuklah suatu norma yang

wajib dipatuhi oleh orang yang tergabung dalam sebuah

profesi yang lazim disebut “Etika Profesi”. Dengan

harapan bahwa para profesional tersebut tunduk dan

patuh terhadap kode etik profesinya.

Menurut Notohamidjojo dalam menjalankan

kewajibannya, profesional hukum perlu memiliki:23

a) Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum

secara formal belaka, melainkan kebenaran yang

sesuai dengan hati nurani.

b) Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai

dengan perasaan masyarakat.

22 Supriadi, SH. Op. Cit.., Hlm 20-2123 Ibid, hlm 21

14

c) Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk

menentukan keadilan dalam suatu perkara kongkret.

d) Sikap jujur, artinya menyatakan sesuai itu benar

menurut apa adanya dan menjauhi yang tidak benar

dan tidak patut.

2.6 Hubungan Etika dan Profesi Hukum

Etika dimasukkan dalam disiplin pendidikan hukum

disebabkan belakangan ini terlihat adanya gejala

penurunan etika dikalangan aparat penegak hukum, yang

mana hal itu tentunya akan merugikan bagi pembangunan

masyarakat di Indonesia.24

Di sisi lain, seorang profesional hukum harus

memiliki pengetahuan bidang hukum yang andal, sebagai

penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara

profesional kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan

Pasal 1 Keputusan Mendikbud No 17/Kep/O/1992 tentang

Kurikulum Nasional Bidang Hukum, program sarjana bidang

hukum bertujuan untuk menghasilkan sarjana hukum

yang:25

1) Menguasai hukum indonesia

2) Mampu menganalisis masalah hukum dalam masyarakat

24 Suhrawardi K Lubis, etika Profesi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2002. Hlm 425 Supriadi, SH. Op. Cit.., Hlm 21

15

3) Mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk

memecahkan masalah kongkret dan tetap berdasarkan

prinsip-prinsip hukum

4) Menguasai dasar-dasar ilmiah untuk mengembangkan

ilmu hukum dan hukum

5) Mengenal dan peka akan masalah-masalah keadilan

dan masalah-masalah kemasyarakatan.

Dengan adanya pelajaran etika profesi hukum ini

diharapkan lahirlah nantinya sarjana-sarjana hukum yang

profesional dan beretika. Pengembangan profesi hukum

haruslah memiliki keahlian yang berkeilmuan, khususnya

dalam bidang itu. Oleh karena itu setiap profesional

harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga

masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang

hukum. Untuk itu tentunya memerlukan keahlian yang

berkeilmuan.26

Etika profesi adalah sebagai sikap hidup, yang mana

berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional

di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan

penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka

melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat

yang membutuhkan pelayanan hukum.27

26 Suhrawardi K Lubis, etika Profesi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2002. Hlm. 627 Ibid

16

Dari uraian di atas hubungan antara etika dan

profesi hukum sangat erat, sebab dengan etika inilah

para profesional hukum dapat melaksanakan tugas

(pengabdian) profesinya dengan baik untuk menciptakan

penghormatan terhadap martabat menusia yang pada

akhirnya akan melahirkan keadilan di tengah-tengah

masyarakat.

2.7 Contoh Kasus

Pilih Main Tenis Daripada Sidang, Ketua Pengadilan dan 3 Hakim

Dihukum MA.28

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman

disiplin kepada 45 hakim se-Indonesia kurun Januari-

Maret 2014. Empat di antaranya dihukum karena lebih

memilih main tenis daripada bersidang.

Hal ini seperti dilansir Badan Pengawas MA di

websitenya, Jumat (4/4/2014). Empat di antara 45 nama

itu ada 3 hakim dan 1 ketua pengadilan yang diberikan

sanksi kode etik berupa teguran lisan."Menjatuhkan

hukuman kepada hakim Strm, Ketua Pengadilan Agama (PA)

Pl berupa hukuman disipin sedang berupa dimutasikan ke

pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah," putus

Kepala Badan Pengawas MA, Sunarto.

28 http://news.detik.com/read/2014/04/04/152334/2545767/10/pilih-main-tenis-daripada-sidang-ketua-pengadilan-dan-3-hakim-dihukum-ma

17

Kode etik yang dilanggar yaitu Pasal 12 Kode Etik

dan Perilaku Hakim. Yaitu 'Hakim harus berperilaku

disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau

kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur

untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat

pencari keadilan'.

"Namun oleh karena pelanggaran yang dilaporkan

Terlapor bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk

kepentingan PTWP (Pertandingan Tenis Warga Pengadilan)

Ketua PA Cup ke IV maka kami berpendapat lebih tepat

terlapor dimutasikan ke pengadilan agama yang kelasnya

sama dengan jabatan yang sama," sambung Sunarto.

Selain menghukum hakim Pl, MA juga menghukum 3 hakim

pengadilan negeri di kabupaten yang sama dengan kasus

yang sama yaitu hakim Rml F Tmbln, AFS Dwtr dan R Ys

Hrty. Masuk dalam daftar sanksi tersebut hakim yang

diadili di Majelis Kehormatan Hakim (MKH) kurun waktu

Januari-Maret 2014 lalu.

Dalam kasus di atas dapat dilihat bahwa banyak hakim

di Indonesia yang memilih bermain tenis dari pada

melakukan sidang, dan itu jelas melanggar etika yang

seharusnya tidak dilakukan oleh seorang hakim yang

sedang menangani kasus.

18

Juga yang telah dibahas bersama, misal hakim dengan

pengacara tidak boleh saling bertemu atau sekedar minum

kopi bersama atau main golf bersama. Di sini diartikan

sebagai hakim menjaga etika, dan apabila hakim

melakukan hal-hal tersebut di sini hakim dianggap

melanggar etika. Dalam hal ini hakim di tuntut untuk

menjaga etika karena tidak dipungkiri pertemuan antara

pengacara yang hanya sekedar minum kopi atau bermain

golf bisa mempengaruhi keputusan hakim pada sidang yang

ditanganinya.

Ada seorang hakim yang memang benar-benar tidak mau

atau menolak pemberian hadiah meski itu bukan orang

yang sedang ditangani kasusnya, atau menolak hadiah

setelah menghadiri acara televisi. Di sini hakim

mungkin dianggap berlebihan dalam menjaga etikanya.

Namun menurut saya itu boleh saja, karena dia bersikap

hati-hati dan tetap menjaga, karena pada suatu saat

bisa saja dia menangani kasus seseorang tersebut dan

bisa mempengaruhi keputusannya, juga menjaga image agar

orang yang melihat pemberian itu tidak beranggapan

hakim mudah menerima hadiah dari siapapun.

19

BAB III

PENUTUPAN

3.1 Kesimpulan

1. Etika adalah akhlak atau kebiasaan yang menurut

manusianya itu sendiri masih dalam koridor atau

jalan yang benar. Atau etika adalah yang muncul

secara alamiah yang timbul dari diri sendiri bukan

dibuat-buat sebagai nilai dari manusia tersebut yang

menentukan karakter seperti apa yang ia miliki.

2. Tanggung jawab profesi hukum itu sendiri diartikan

dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib

bertanggung jawab, artinya:

(3) Kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin

tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya.

(4) Bertindak secara profesional, tanpa

membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma

(prodeo).

20

Tanggung jawab sebagai kesadaran manusia akan

tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun

tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat

sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

3. Oleh karena itu profesi menurut penulis diartikan

sebagai pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai

mata pencaharian yang karena sifatnya menuntut

pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan.

Sedangkan Profesi hukum sangat bersentuhan langsung

denga kepentingan manusia atau orang yang lazim

disebut “klien”. Profesi hukum tersebut adalah

segala pekerjaan yang dikaitkan dengan masalah

hukum.

4. Profesi hukum memiliki nilai moral, yang diantaranya

a. Kejujuran

b. Autentik

c. Bertanggung jawab

d. Kemandirian moral

e. Keberanian moral

5. Menurut Notohamidjojo dalam menjalankan

kewajibannya, profesional hukum perlu memiliki:

a. Sikap manusiawi,

b. Sikap adil,

c. Sikap patut,

d. Sikap jujur.

21

6. Hubungan antara etika dan profesi hukum sangat erat,

sebab dengan etika inilah para profesional hukum

dapat melaksanakan tugas (pengabdian) profesinya

dengan baik untuk menciptakan penghormatan terhadap

martabat menusia yang pada akhirnya akan melahirkan

keadilan di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

22

Burhanudin Salam. 2002. Etika Sosial Asas Moral dalam

Kehidupan Manusia. Jakarta: PT Rineka Cipta

Gandasubrata, Purwoto S. 1998. Renungan Hukum Ikatan

Hakim Indonesia (IKAHI)

Kunarto. 1999. Etika dalam peradilan pidana. Jakarta:

Cipta Manunggal

Lubis, Suhrawardi K. 2012. Etika Profesi Hukum.

Jakarta: Sinar Grafika

Supriadi. 2010. Etika dan Tanggung Jawab Profesi

Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika

Shidarta. 2006. Moralitas Profesi Hukum suatu kerangka

berfikir. Bandung: Refika Aditama

23