dpr perkuat hubungan bilateral dengan suriname

1Agustus 2019 • Nomor 1067/IV/VIII/2019

Nomor 1067/IV/VIII/2019 � Agustus 2019

B u l e t i n

Komisi X Uji Publik RUU Ekraf ke Yogyakarta

14Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua

4

DPR Perkuat Hubungan Bilateral dengan Suriname

DEW

AN

PER

WA

KIL

AN

RA

KY

AT

REP

UB

LIK

IND

ON

ESIA

D elegasi Muhibah DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto memperkuat hubungan

bilateral dengan Parlemen Suriname melalui penjajakan kerja sama bilateral antar kedua negara, seperti bertukar informasi mengenai kebijakan legislasi, anggaran dan pengawasan. Selain itu, juga ada pembahasan wacana penjajakan Group Kerja Sama Bilateral (GKSB) antar kedua Parlemen.

Utut mengatakan, dalam pertemuan Delegasi DPR RI dengan Pimpinan Parlemen Suriname Madam Jennifer Geerlings-Simons, Vice Chair Mr. Melvin Bauva dan Member Comittee

International Relations Mrs. Watamaleo di Paramaribo, Suriname, Senin (19/8), kedua parlemen sepakat membentuk GKSB. Hal lain yang turut dibahas, terkait revitalisasi keterkaitan sejarah dan budaya antara Indonesia dan Suriname.

“Selain itu kita juga menyampaikan undangan dalam World Parliament

Forum on Sustainable Development

(WPFSD) di Bali. Dan kita akan saling mendorong pemerintah, bahwa dengan culture yang sama dengan climate yang sama (di dua negara) untuk saling bekerja sama, walaupun jarak antara kedua negara sangat jauh,” terang Utut. Duta Besar Indonesia untuk Suriname Julang Pujianto turut mendampingi Delegasi DPR RI.

Selanjutnya, tambah politisi PDI-Perjuangan itu, kunjungan Parlemen Indonesia ini juga untuk merevitalisasi hubungan kedua negara. Di mana dahulu pada tahun 2001, Pimpinan DPR RI saat itu, Alm. Soetardjo Sorjoegoeritno pernah berkunjung ke Suriname dan ini kali kedua kunjungan DPR. “Ini adalah bagian dari merevitalisasi sejarah,” pungkas Utut.


Dalam kesempatan yang sama, Ketua Parlemen Suriname Madam Jennifer Geerlings-Simons menyambut baik kedatangan Parlemen Indonesia, serta menyambut baik adanya wacana kerja sama antar Parlemen kedua negara. Menurutnya, memang kerja sama antara Parlemen Suriname dengan Parlemen Indonesia belum ada. Untuk menindaklanjutinya, pihaknya akan berkirim surat berkaitan dengan hal tersebut.

Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Suriname Julang Pujianto menyambut baik kunjugan muhibah Delegasi DPR RI ke Suriname, karena ini merupakan satu track lain dalam diplomasi antar negara. Khususnya diplomasi Parlemen yang bisa mengeratkan hubungan rakyat Indonesia dan Suriname. Seperti diketahui 13 persen penduduk Suriname yang keturunan Jawa Indonesia.

Saat pertemuan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Suriname,

Pemerintah Suriname meminta agar olahraga bela diri pencak silat dikembangkan di negara mereka. Selain untuk prestasi, pencak silat, mereka juga meminta untuk dikembangkan sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah Suriname. Potensi Indonesia yang merupakan penguasa dunia bulu tangkis (badminton) juga membuat Menpora Suriname terkesan. Ia pun meminta agar dikirimkan para pelatih bulu tangkis.

Menurut Utut, Indonesia harus bisa mengabulkan permintaan ini. Selain untuk memperkuat hubungan kedua bangsa, hal ini juga makin menunjukkan kiprah Indonesia yang menguasai olahraga yang makin mendunia. Kun- jungan Muhibah ini juga diikuti sejumlah Anggota DPR RI lintas Komisi dan Fraksi, diantaranya Wiryanti Sukamdani, Arteria Dahlan, Andreas Hugo Pareira, Risa Mariska, Vanda Sarundajang, Ferdiansyah, Reni Marlinawati, dan Nurdin Tampubolon. nf/sf

Delegasi Muhibah DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto dengan Pimpinan Parlemen Suriname Madam Jennifer Geerlings-Simons, Vice Chair Mr. Melvin bauva dan Member Comitte International Realations Mrs. Watamaleo di Paramaribo, Suriname. Foto: Nita/HR

2 Nomor 1067/IV/VIII/2019 • Agustus 2019

B U L E T I N Parlementaria

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

PENGAWAS UMUMPimpinan DPR RI

KETUA PENGARAHIr. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAHDra. Damayanti , M.Si (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANAY.O.I Tahaphari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSIDrs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSISugeng Iirianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTURErman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTOEka Hindra

SEKRETARIS REDAKSIGuntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSIAgung Sulistono, S.H., Rizka Arinindya, S.Sos, Erlangga Panji

Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Arnanda P, S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske

Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti

Rimbani, Siti Nadiah, Riyan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFERNaefuroji, M. Andri Nurdiansyah

Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah,

Geraldi Opie.ANALIS MEDIA

Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari, Sunarya,Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati

INFOGRAFISTiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,

Dipa Natalio, Fajar Suryanto.ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur’aini, Damar Maulana Taher

PENERBITANPIMPINAN PENERBITAN

Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Penerbitan)PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

PHOTOGRAFER ARTFriederick MunchenDESAIN GRAFIS

Dito SugitoSTAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSIEko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASIMaria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana PuspitaTelp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : [email protected]

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon terima Duta Besar Irak untuk Indonesia H.E. Abdullah Hasan Saleh. Foto: Kresno/HR

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam)

Fadli Zon berharap hubungan kerja sama antara Indonesia dan Irak dapat terus terjalin dengan baik. Ia pun berharap, kondisi dalam negeri Irak saat ini juga menjadi lebih baik dari sebelumnya.

“Kita berharap masyarakat Irak bisa mendapatkan kedamaian, kebebasan dan bisa menentukan nasib mereka untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang,” harap Fadli saat menerima kunjungan Duta Besar Irak untuk Indonesia H.E. Abdullah Hasan Saleh di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8).

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menyampaikan, Duta Besar Irak H.E. Abdullah Hasan Saleh sudah bertugas di Indonesia sejak enam tahun lalu, dan akan mengakhiri masa jabatannya pada bulan September 2019

“Kita sangat berterima kasih atas upaya dan kerja keras dari beliau

dalam rangka memberikan kerja sama dukungan yang baik antara Indonesia dan Irak. Kedekatan hubungan kedua negara sudah terjalin sejak Konvensi Asia Afrika dan ketika sama-sama berada di Gerakan Non Blok,” ujarnya.

Seperti diketahui, sambung Fadli, Irak mengalami berbagai peristiwa-peristiwa besar di negaranya, termasuk kondisi perang yang cukup panjang. Bahkan belakangan ini masih menghadapi kelompok ISIS yang berusaha mengambil alih sebagian wilayah Irak.

“Duta Besar Irak Abdullah Hasan Saleh merupakan termasuk seorang Duta Besar yang aktif. Sudah pernah mengunjungi berbagai provinsi di Indonesia dari mulai Aceh hingga Papua. Dia sangat mencintai Indonesia, bahkan ia merasa menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Ia akan banyak membuat tulisan-tulisan tentang Indonesia, agar masyarakat Irak dapat lebih mengenal Indonesia,” pungkasnya. dep/sf

Hubungan Kerja Sama Indonesia – Irak Diharapkan Semakin Baik



Nomor 1067/IV/VIII/2019 � Agustus 2019

B u l e t i n


14Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua

4


DEW

AN

PER

WA

KIL

AN

RA

KY

AT

REP

UB

LIK

IND

ON

ESIA

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Foto: Odjie/HR

K etua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau rakyat Papua sebagai saudara sebangsa setanah

air tetap menahan diri dan tidak terprovokasi berbagai isu yang ada. Bamsoet, sapaan akrab Ketua DPR RI ini menjelaskan, peristiwa yang terjadi di Papua bukan persoalan sederhana, sebab ia mengamati ada agenda besar lain sedang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan Papua tetap dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya selaku Pimpinan DPR RI mengimbau saudara-saudara kita yang di Papua dan TNI maupun Polri agar menahan diri. Jangan terprovokasi berbagai isu yang ada. Ini bukan persoalan yang sederhana akibat peristiwa di Surabaya saja. Tapi, saya melihat ada agenda besar sedang dimainkan oleh pihak luar yang tidak menginginkan Papua tetap dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Bamsoet dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/08).

Politisi Partai Golongan Karya ini menyesalkan masih ada sikap diskriminatif dan rasis terhadap masyarakat Papua yang terjadi di Surabaya. Untuk itu, Bamsoet berharap itu sebagai peristiwa terakhir dan jangan terulang kembali. Atas kejadian tersebut, Bamsoet juga menyampaikan dirinya selalu bersama rakyat. Oleh karena itu, Bamsoet atas nama Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan permohonan maaf pada rakyat Papua serta mengajak semua pihak untuk merajut kembali nilai-nilai kebangsaan.

Legislator dapil Jawa Tengah VII ini mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang selalu memberi perhatian lebih

Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua

bagi Papua dengan membangun jalan dan berbagai fasilitas infrastruktur lainnya. Itu artinya, sambung Bamsoet, negara sayang kepada Papua terlebih rakyat Papua. Bahkan, Bung Karno dalam pidatonya pernah menyampaikan bahwa tidak lengkap jika Indonesia tanpa Papua.

Bamsoet berpesan, seluruh warga negara Indonesia hendaknya kembali menjaga ke-Indonesia-an serta menjaga Republik Indonesia dari provokasi-provokasi yang ingin memisahkan Papua dari pangkuan Indonesia. Ia melihat ada yang menunggangi dalam

aksi membakar kantor DPRD Papua. Sementara bagi TNI-POLRI agar melakukan langkah-langkah yang lebih persuasif dalam menekan terjadinya gerakan-gerakan separatis.

“Saya juga meminta kepada TNI-POLRI melakukan langkah-langkah yang lebih persuasif untuk menekan terjadinya gerakan-gerakan separatis. Demikian juga, pada intelijen harus memasang mata dan telinga yang lebih tajam lagi terhadap berbagai gerakan-gerakan yang mengarah pada upaya memecah belah bangsa,” ujar Bamsoet. pun/mh



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menjadi Inspektur Upacara Peringatan HUT RI ke-74 Kemerdekaan RI di lingkungan MPR/DPR/DPD/RI. Foto: Andri/HR

W akil Ketua DPR RI Agus Hermanto menegaskan, peringatan Hari Ulang

Tahun (HUT) ke-74 Republik Indonesia sudah selayaknya menjadi momentum untuk merefleksikan diri dalam setiap usaha dan kerja keras, agar dapat terwujud masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera untuk menuju Indonesia yang maju.

Hal itu diungkapkan Agus saat menjadi Inspektur Upacara peringatan HUT ke-74 Kemerdekaan RI di ling-kungan MPR/DPR/DPD RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (17/8). Upacara ini diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai di Sekretariat Jenderal MPR RI, Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, dan Setjen DPD RI.

“Apalagi di era global yang memasuki revolusi 4,0 serba digital ini, kita harus siap menghadapi persaingan di tingkat regional, internasional dan global,” kata Agus. Agus menjelaskan, Indonesia merupakan bangsa yang besar, baik dari jumlah penduduk, luas wilayah maupun karya Sumber Daya Manusia (SDM) yang melimpah.

Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur sosial, yakni kapsitas produktif dan SDM harus semakin ditingkatkan. “Agar Indonesia mampu bersaing, kita harus percaya pada kekuatan bangsa kita sendiri, dan tetap bersatu untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin ekstra dan berubah sangat cepat,” tandas politisi Partai Demokrat itu.

Dalam hal itu, lanjut Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) itu, seluruh elemen Bangsa Indonesia sangat berperan dalam meningkatkan kerja demi mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Turut hadir dalam upacara ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron (F-Demokrat), Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso (F-Demokrat), Sekretaria Jenderal DPR RI Indra Iskandar, Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha, Deputi Persidangan Setjen dan BK DPR RI Damayanti, dan sejumlah pejabat di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, Setjen MPR RI, serta Setjen DPD RI. hnm/sf

HUT Ke-74 RI Jadi Momentum Wujudkan Indonesia Maju


Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membuka seminar BAKN yang bertajuk ‘Mengawal Akuntabilitas Penerimaan Negara. Foto: Azka/HR

W akil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa keberadaan Badan

Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sangat penting dalam meningkatkan pengawasan akuntabilitas keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah. Untuk sekarang ini, BAKN pun juga mendapat dukungan dari Badan Keahlian DPR dalam menelaah hasil pemeriksaan BPK.

Fahri juga mendorong agar BAKN menjadi jembatan yang mampu mengantar temuan BPK kepada komisi-komisi terkait. Hal ini penting agar sistematika kerja DPR dapat dilakukan dengan terukur dan tepat sasaran. “Dahulu BAKN dibubarkan, lalu kita lahirkan kembali BAKN dengan harapan menjadi jembatan yang mengantar temuan BPK itu kepada komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya,” ujar Fahri Hamzah saat

membuka seminar BAKN yang bertajuk ‘Mengawal Akuntabilitas Penerimaan Negara’ Rabu (21/08), di Ruang Pustakaloka DPR RI, Senayan, Jakarta.

Mengingat pentingnya keberadaan BAKN ini, Fahri pun mengusulkan agar keanggotaan BAKN ini dapat diper- banyak jumlahnya dan merepresen-tasikan komisi-komisi di DPR. “Makanya saya harap kepada Pak Andreas, anggota jangan terlaku sedikit. Perlu ditambah banyak anggota yang merepresentasikan komisi-komisi. Harusnya semua komisi yang bersang-kutan ada di BAKN,” terang Fahri.

Fahri juga menuturkan bahwa BAKN mampu menjadi ujung tombak pengawasan akuntabilitas keuangan negara, sehingga ketika ada temuan dari BPK, anggota DPR dapat briefing sebagai bahan untuk melakukan rapat anggaran dengan mitra kerja.

“Begitu ada temuan dari BPK, dikaji

oleh pusat kajian dan dipresentasikan di BAKN. Lalu, datang ke komisi-komisi untuk beri briefing, sehingga ketika ketemu mitra kerja ada bahan yang dijadikan evaluasi. Kita harap dengan adanya tambahan dukungan ke anggota dalam hal penelitian, ketika anggota berhadapan dengan mitranya, menjadi solid,” tuturnya.

Dengan semakin berkembangnya BAKN hingga sekarang ini, lanjut Fahri ini menjadi momentum baik agar BAKN mampu menjadi peletak dasar yang memperkuat pengawasan DPR di masa mendatang dan akuntabilitas keuangan negara juga semakin baik.

“Lahirnya BAKN ini membuat suplai dukungan kepada anggota dan sistematika pengawasannya semakin baik, ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan ini jadi peletak dasar untuk memperkuat kelembagaan pengawasan DPR di masa mendatang,” tutup Fahri. hs/mh

BAKN Perkuat Pengawasan Keuangan Negara

DEW

AN

PER

WA

KIL

AN

RA

KY

AT

REP

UB

LIK

IND

ON

ESIA



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon Menerima Nota Persetujuan dari Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Teuku Riefky Harsya . Foto: Kresno/HR

R apat Paripurna DPR RI telah menyetujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2018

untuk disahkan menjadi UU, hal ini diperoleh setelah pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pembahasan secara intensif dengan Badan Anggaran dalam beberapa hari terakhir ini.

Dalam laporan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Teuku Riefky Harsya, sebagian besar fraksi menyetujui RUU Pertanggungjawaban

atas Pelaksanaan APBN 2018 ini. Adapun Fraksi Gerindra adalah salah satu yang memberikan penolakan dan Fraksi PKS memberikan minderheid nota atau menerima dengan catatan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tersebut.

“Fraksi PDI-Perjuangan, Golkar, Demokrat, PAN, PKB, PPP, Nasdem dan Hanura menyetujui atau menerima RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2018 untuk dilanjutkan dalam pembahasan tingkat II. Adapun Fraksi Gerindra belum dapat menyetujui pengesahan

DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban APBN 2018

RUU tersebut. Sementara Fraksi PKS menyatakan minderheid nota atau menerima dengan catatan,” ujar Riefky di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (20/8).

Adapun realisasi APBN 2019, sebagaimana yang disepakati antara Banggar dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah pendapatan negara sebesar Rp 1.943,7 triliun, sementara itu realisasi belanja negara sebesar Rp 2.213,1 triliun. Sehingga defisit anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp 269,4 triliun.

Selain itu, Banggar juga memberikan catatan apresiasi terhadap keberhasilan pemerintah yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018. “Capaian pemerintah yang memperoleh WTP atas LKPP tahun 2018 layak diapresiasi. Namun opini WTP bukan segalanya untuk menggambarkan kinerja pemerintah, namun lebih karena compliance atau kepatuhan peraturan perundang-undangan maupun standar akuntansi pemerintahan,” terang Riefky.

Usai mendengar laporan yang disampaikan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menanyakan kepada hadirin rapat terkait persetujuan RUU ini, serentak hadirin paripurna pun memberikan persetujuannya. “Apakah laporan Badan Anggaran DPR tentang RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2018 dapat disetujui?” tanya Fadli Zon. “Setuju,” jawab seluruh hadirin Paripurna.

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang turut hadir dalam pembahasan ini pun memberikan apresiasi kepada DPR RI atas sinergi baik yang selama ini telah dibangun selama perancangan, pelaksanaan hingga laporan pertanggungjawaban APBN 2018 ini. “Kami mengucapkan terima kasih kepada dewan atas sinergi yang dilakukan, dengan demikian berakhir pula siklus pembahasan APBN tahun 2018 ini,” pungkas Sri Mulyani. hs


KO

MIS

I I •

DEW

AN

PER

WA

KIL

AN

RA

KY

AT

REP

UB

LIK

IND

ON

ESIA

KO

MIS

I III

• D

EWA

N P

ERW

AK

ILA

N R

AK

YA

T R

EPU

BLI

K IN

DO

NES

IA

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung. Foto: Geraldi/HR

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan. Foto: Arief/HR

Komisi I DPR RI menjaring masukkan untuk Rancangan Undang-Undang (RUU)

Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) dengan sejumlah pakar dan perwakilan LSM. Hadirnya RUU PSDN ini diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam pengelolaan sumber daya nasional guna memperkuat pertahanan negara.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril

Komisi I Jaring Masukan RUU PSDNHamzah Tanjung menyebutkan, RUU ini akan mengatur komponen cadangan untuk sistem pertahanan nasional. Nantinya, semua sumber daya nasional non-militer akan diberikan pendidikan dan pelatihan bela negara. Sehingga komponen cadangan ini siap untuk mendukung pertahanan negara ketika terjadi ancaman militer.

“Komponen cadangan ini akan digerakkan ketika ada ancaman militer dan komponen utama atau tentara sudah tidak kuat. Prinsipnya seperti itu,” ungkap Asril saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/08). Asril juga menampik adanya dugaan militerisasi sipil melalui program bela negara. Menurutnya, bela negara merupakan kewajiban setiap Warga Negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

Sisi lain, komponen cadangan yang diatur dalam RUU PSDN nantinya bisa saja akan bersifat sukarela. Ia menambahkan, Indonesia salah satu negara yang terlambat menerapkan

regulasi tentang sumber daya nasional untuk pertahanan negara. “Negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura sudah punya UU tentang pertahanan nasional ini,” jelasnya.

Menurutnya, Indonesia adalah negara yang memiliki luas wilayah dan penduduk yang besar, sedangkan jumlah tentara saat ini tidak cukup rasionya. Sehingga dibutuhkan pelibatan sumber daya nasional. Adapun RUU PSDN bertujuan untuk mentrasformasikan sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara melalui bentuk bela negara.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Direktur Imparsial, Direktur Eksekutif Amnesti International Indonesia, Perwakilan Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Perwakilan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan sejumlah akademisi bidang pertahanan Kusnanto Anggoro, Edy Prasetyono, dan D.K.S Nugraha. ann/mh

P residen Joko Widodo kembali menyinggung pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan

saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI. Pemindahan itu sudah melewati pertimbangan matang, karena pembahasannya telah dikemukakan pemerintah tiga tahun lalu. Ini merupakan solusi terbaik bagi masyarakat ibu kota dan Pulau Jawa.

Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jumat (16/8). Presiden Jokowi sudah berani menginisiasi pemindahan ini, setelah beberapa presiden sebelumnya tidak juga mengambil keputusan politik soal pemindahan

ibu kota negara. Dalam sejarahnya, wacana ini dimunculkan kali pertama pada era kepemimpinan mendiang Presiden Soekarno.

“Ya, saya pikir pemindahan ibu kota bukan wacana baru. Pak Presiden sudah menghadirkan wacana tersebut 1,5 tahun yang lalu. Bahkan tiga tahun sebelumnya sudah dilontarkan, tapi seriusnya 1,5 tahun terakhir. Nah, artinya ini sudah melalui kajian yang mendalam dan pertimbangan yang matang,” ucap politisi PDI Perjuangan tersebut.

Diharapkan pemindahan ini merupakan solusi terbaik setelah sekian lama tertunda. Ibu Kota Jakarta sekarang sudah kelebihan beban. Kapasitas dan daya tampungnya kian berkurang. Seperti diketahui,

Pemindahan Ibu Kota Negara Sudah Matang

Presiden Jokowi sempat memohon izin kepada para anggota parlemen yang hadir untuk memindahkan ibu kota ke blok Kalimantan. Pernyataan ini disambut baik parlemen. mh/sf



Anggota DPR RI dari Dapil Papua Barat Michael Wattimena. Foto: Kresno/HR

A nggota DPR RI dari Dapil Papua Barat Michael Wattimena mendesak Kepolisian Republik

Indonesia mengusut tuntas penyebab kemarahan warga Papua. Bahkan dia menduga ada pihak provokator yang sengaja memicu konflik. “Kami minta, melalui forum paripurna yang mulia ini, kepada Bapak Kapolri agar mengusut siapa yang sebenarnya di balik penurunan bendera atau memasukkan bendera merah putih di dalam selokan itu,” tandasnya saat Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8).

Insiden ucapan pengusiran dan rasialisme yang dialami sejumlah mahasiswa Papua memicu unjuk rasa yang berujung kericuhan di Papua dan Papua Barat. Warga Papua meluapkan kemarahan mereka atas

Usut Tuntas Pemicu Kerusuhan di Papua

peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang.

“Melalui forum yang mulia ini, kami minta supaya diusut dengan tegas kejadian di Surabaya dan di Malang. Sebenarnya ini konten politiknya apa, apa lagi ini masih dalam suasana ulang tahun kemerdekaan yang ke 74, pasti ada yang main di balik ini semua,” papar Wattimena.

Dia juga meminta kepada para penegak hukum agar yang

KAMI MINTA, MELALUI FORUM PARIPURNA YANG MULIA INI, KEPADA BAPAK KAPOLRI AGAR MENGUSUT SIAPA YANG SEBENARNYA DI BALIK PENURUNAN BENDERA ATAU MEMASUKKAN BENDERA MERAH PUTIH DI DALAM SELOKAN ITU,"

memviralkan juga ikut diproses. “Dan juga siapa yang memviralkan masalah ini sampai kejadian di daerah pemilihan kami di Papua Barat, sampai gedung DPRD kantor dinas lingkungan hidup dan juga berbagai fasilitas umum terkoyak-koyak,” ujar Wattimena.

Dia juga sangat menyayangkan tindakan rasisme dan body shaming yang ditujukan kepada mahasiswa Papua. “Ini harus diusut secara tuntas dan tegas, karena kita adalah satu bangsa. Dan kalau bisa ini yang terakhir, perilaku ungkapan body

shaming yang mengidentikkan manusia seperti binatang cukup sampai di sini. Jangan lagi terulang dan terulang, karena kita sama-sama anak satu bangsa,” pungkas Wattimena. eko/si

DEW

AN

PER

WA

KIL

AN

RA

KY

AT

REP

UB

LIK

IND

ON

ESIA


Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo. Foto: Eka Hindra/HR

A nggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo menyayangkan hasil keputusan rapat

koordinasi tingkat menteri yang memutuskan bahwa Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak lagi memasok Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) per akhir Agustus 2019 mendatang. Menurutnya, tugas pokok dan fungsi Bulog untuk menjaga stabilitas harga dan menjaga stok pangan. Namun tatkala kedua fungsinya itu “dipreteli”, Bulog tidak akan bisa menyerap panen raya petani, jika Bulog tidak diberi peran dalam program-program pemerintah.

“Beras yang dibeli dari petani itu mau dibawa kemana? Bulog tidak sebatas komersil, tugas Bulog itu menjaga stabilitas harga dan menjaga stok. Jangan dibawa kemana-mana. Namun ketika (program) itu sudah diberikan ke Bulog, kemudian ditarik lagi, saya benar-benar menyayangkan hal itu. Tolong dicermati lagi, kembalikan lagi Bulog untuk mengelola bahan-bahan pangan nasional,” ujar Rahmad sesaat sebelum memasuki ruang Rapat Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (20/8).

Bahkan, lanjut Rahmad, kalau perlu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diganti lagi dengan program-program

Komisi IV Sayangkan Bulog Tak Lagi Pasok Rastra

KO

MIS

I IV

• D

EWA

N P

ERW

AK

ILA

N R

AK

YA

T R

EPU

BLI

K IN

DO

NES

IA

pemerintah seperti sebelumnya. Seperti beras untuk PNS, TNI, Polri melalui Bulog, Rastra melalui Bulog, BPNT melalui Bulog. Jika selama ini dikatakan, beras Bulog bermasalah dan tidak bermutu menurut politisi dari Fraksi PDI Perjuangan, maka harus diperbaiki dan disempurnakan kualitasnya. Meski sejauh ini ia meyakini bahwa beras Bulog kualitasnya jauh lebih baik dari sebelumnya.

“Jangan memerintahkan Bulog ketika power-nya sudah tidak ada, seperti memberikan senjata tapi tidak ada pelurunya. Mereka disuruh menyerap gabah, ketika sudah dilakukan, tidak tahu akan dibuat apa gabah-gabah itu. Saya berharap ini dicarikan solusi, pasti ada jalan. Kami juga di Komisi IV tidak pernah lelah menyuarakan ini. Istilahnya jangan sampai rumahnya dibakar, hanya karena ada tikus di dalamnya,” tegasnya. ayu/sf/si

BULOG TIDAK SEBATAS KOMERSIL, TUGAS BULOG ITU MENJAGA STABILITAS HARGA DAN MENJAGA STOK. KETIKA BULOG SUDAH BISA MENJAGA STOK, MAKA HARGA PANGAN AKAN RELATIF TERKENDALI.



KO

MIS

I V

• D

EWA

N P

ERW

AK

ILA

N R

AK

YA

T R

EPU

BLI

K IN

DO

NES

IA

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono.

Foto: Arief/HR

K ebakaran hutan yang masih terus terjadi membuktikan pemerintah gagal melindungi hutan seperti

diamanatkan UU No.41/1999 tentang Kehutanan. Pemerintah tak mampu mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang akhirnya menimbulkan polusi udara masif.

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, Senin (19/8), mengatakan, ada lebih dari 4.258 titik panas (hotspot) yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama Sumatera dan Kalimantan selama Januari-Juli tahun ini. Dari jumlah itu, 2.087 hotspot berada di kawasan konsesi dan lahan gambut. Data itu ia kutip dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) tahun 2019.

“Akibat karhutla, masyarakat terpapar polusi asap sehingga kesehatan mereka terganggu dan menjadi tidak produktif. Kerugian lain, rusaknya ekosistem flora dan fauna hutan tropis Indonesia yang khas. Kerugian karhutla sangat besar, baik dari ekonomi, pariwisata, kesehatan, hingga pendidikan. Dampaknya juga dirasakan warga DKI Jakarta karena polusi di Ibu Kota diduga berasal dari karhutla, terutama di Sumatera dan Kalimantan,” ungkap Bambang.

Dia tidak sependapat jika dikatakan polusi udara di DKI diakibatkan oleh sektor transportasi dan industri. Pasalnya, kasus polusi asap seperti ini pernah dialami Ibu Kota pada

Legislator Anggap Pemerintah Gagal Lindungi Hutan

musim kemarau tahun 2015 saat DKI dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Polusi asap ketika itu hilang sendiri karena karhutla padam saat tiba musim hujan. Bambang mengingatkan agar pemerintah pusat dan DKI lebih cermat membuat kebijakan dalam merespon polusi di Ibu Kota. Salah satu kebijakan yang dianggapnya kurang tepat, yakni pembatasan usia kendaraan bermotor di DKI.

“Jangan tergesa-gesa membuat kebijakan. Tolong dianalisis dulu, sebab musim hujan nanti karhutla akan padam sendiri dan polusi asap di DKI otomatis berkurang. Pembatasan usia kendaraan bermotor akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan menaikkan impor. Sebab kebijakan ini akan mendorong masyarakat membeli mobil baru, yang produsennya masih didominasi asing,” ungkap legislator dapil Jatim I ini.

Lebih lanjut ia menguraikan, polusi juga bisa diakibatkan masifnya penggunaan batu bara untuk pembangkit tenaga listrik dalam proyek listrik 35.000 Megawatt. Kebijakan pemerintah ini dinilai tidak konsisten dengan upaya mengurangi polusi, termasuk rencana pengembangan mobil listrik.

“Percuma kembangkan mobil listrik, tetapi polusi dari pembangkit batu bara justru makin besar,” tegasnya. Bambang lalu mendorong masyarakat melakukan class action terhadap pemerintah karena tidak mampu

menjaga lingkungan hidup. mh/es


KO

MIS

I VII

• D

EWA

N P

ERW

AK

ILA

N R

AK

YA

T R

EPU

BLI

K IN

DO

NES

IAK

OM

ISI V

III •

DEW

AN

PER

WA

KIL

AN

RA

KY

AT

REP

UB

LIK

IND

ON

ESIA

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Cilacap, Jawa Tengah, harus mengantisipasi bencana

tsunami yang setiap kali mengancam. Ini penting untuk memastikan suplai listrik di pulau Jawa tetap terjaga. Pada 2006 pernah terjadi gempa yang menimbulkan tsunami di pantai Pangandaran, Jawa Barat, yang gelombang ombaknya menerjang pula PLTU di Cilacap, Jateng.

Konstruksi PLTU yang tahan gempa dan tsunami jadi desain ideal di tengah kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek)

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam. Foto: Husen/HR

Anggota Komisi VIII DPR RI Desy Ratnasari. Foto: Jaka/HR

PLTU Cilacap Harus Antisipasi Tsunami

Komisi VII DPR RI dengan otoritas PLTU Cilacap dan Bupati Cilacap, Minggu (18/8).

Disampaikan Ridwan, PLTU Cilacap pernah sekali terendam air laut karena tsunami walau dengan ketinggian yang rendah. Untuk itu PLTU Cilacap perlu lebih sigap mengantisipasi tsunami yang mungkin saja kelak datang lebih tinggi.

“Kerusakan karena tsunami harus diantisipasi. Negara kita ring of fire. Di Indonesia bencana alam sering terjadi sebelum kita tahu. Di pantai selatan ini selalu ada ancaman tsunami. Kalau di pantai utara hampir tidak ada. Sebaliknya, di selatan sangat rawan bencana. Ini harus diantisipasi. Jangan karena tsunami 2006 rendah, tapi kalau nanti datang lebih tinggi bagaimana mengantisipasinya,” kilah politisi Partai Golkar itu.

Ditambahkan Ridwan, bila PLTU Cilacap terganggu, maka terganggu pula distribusi listrik di pulau Jawa,

terutama Jateng dan Yogyakarta. Apalagi untuk Jawa dan Bali ada program 35 ribu megawatt yang harus disukseskan. Menyukseskan program elektrifikasi juga sekaligus mengantisipasi bencananya yang mungkin saja datang tanpa bisa diprediksi. mh/es

A nggota Komisi VIII DPR RI Desy Ratnasari berharap, dalam rangka Hari Ulang

Tahun (HUT) ke-74 Republik Indonesia, mencerdaskan masyarakat Indonesia dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Termasuk dalam menghadapi revolusi industri 4.0, masyarakat Indonesia mampu bersaing dalam dunia global, dan mampu mandiri di negara sendiri. Namun ia mengingatkan, prinsip berbangsa dan bernegara serta ideologi bangsa tidak boleh dirubah karena merupakan ciri khas bangsa.

“Ada beberapa hal prinsip yang memang tidak boleh berubah, dalam hal ini prinsip berbangsa dan bernegara serta ideologi bangsa tidak boleh diubah karena merupakan ciri khas bangsa. Tapi ada hal-hal yang memang perlu perubahan, Indonesia wajib ikut serta di dalam perubahan sebagia

sebuah global nation. Misalkan kita mau mengadaptasi teknologi yang terus berkembang, research and

development yang perlu support

anggaran,” ucap Desy setelah meng-hadiri Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPD RI-DPD RI, dan Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Di sisi lain, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyampaikan, setelah pembacaan pidato oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sebagai anggota dewan akan melakukan pengawasan terhadap kinerja para menterinya sebagai pembantu Presiden, agar dapat mengimplementasikan rencana dan program Presiden secara nyata dalam kinerja program-program kementerian.

“Sebagai Anggota Dewan, tentunya kita akan melakukan pengawasan terhadap kinerja para menterinya

Legislator Berharap Masyarakat Indonesia Mampu Bersaing

sebagai pembantu Presiden, agar bisa mengimplementasikan hasil pidato Presiden di dalam bentuk nyata bukan hanya sebuah wacana. Sebuah perintah Presiden dapat dibuktikan secara nyata dalam kinerja program-program kementerian,” pungkas Anggota DPR RI daerah pemilihan Jawa Barat IV itu. fkr/sf



KO

MIS

I IX

• D

EWA

N P

ERW

AK

ILA

N R

AK

YA

T R

EPU

BLI

K IN

DO

NES

IA

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena. Foto: Andri/HR

P anitia Kerja (Panja) Investasi BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI mempertanyakan fungsi

dari Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, hingga saat ini Komisi IX DPR RI belum mendapat laporan dari review atau evaluasi (pengawasan) yang dilakukan Dewas kepada BPJS Ketenagakerjaan (TK).

“Investasi yang diletakkan di BPJS ketenagakerjaan nilainya tidak sedikit, baik itu berbentuk saham, obligasi, dan sebagainya. Semua itu tentu harus diawasi, karena seluruh investasi yang diserahkan tersebut harus mempunyai nilai tambah dan manfaat bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri, yakni pekerja-pekerja dan buruh. Nah, selama ini apa fungsi Dewas tersebut sudah efektif atau belum, karena Dewas itu kan tugas utamanya mengawasi,” papar Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena usai memimpin rapat, Selasa (20/8).

Komisi IX Pertanyakan Fungsi dan Kinerja Dewas BPJS Ketenagakerjaan

Rapat dihadiri Dewas BPJS Ketenagakerjaan, BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta. Ermalena mempertanyakan, ketika pengawasan itu dilakukan Dewas kemudian muncul rekomendasi untuk Dewan Direksi, apakah semua ini dilaksanakan atau tidak oleh BPJS TK. Kalau sudah dilaksanakan, Komisi IX DPR minta laporannya, seperti apa pelaksanaannya. Bahkan, bila tidak dilaksanakan, apa punishment-nya dan siapa yang memberikan punishment.

Senada dengan Ermalena, Anggota Panja Komisi IX DPR RI lainnya, Irma Suryani Chaniago juga mempertanyakan fungsi dari Dewas BPJS TK. Ia menduga sejak tahun 2017

lalu Dewas tidak melakukan review

atau evaluasi terhadap kinerja BPJS TK. Pasalnya, hingga saat ini Komisi IX DPR sebagai pihak yang melakukan fit and

proper test terhadap para Dewas juga belum menerima hasil pengawasan yang dilakukan Dewas terhadap

BPJS TK.

Tidak hanya itu, ia juga melihat belum ada peningkatan nilai manfaat dari BPJS TK selama ini. BPJS TK hanya ingin menambah manfaat dari PNS saja, namun mengabaikan pekerja dan serikat-serikat pekerja swasta lainnya. Pada kesempatan itu, Ketua Dewas BPJS TK, Guntur Wicaksono mengatakan bahwa laporan atau review terhadap BPJS TK akan diserahkan langsung kepada Presiden. Namun, politisi Fraksi PPP ini membuka pintu agar laporan atas pengawasan BPJS TK tersebut juga diberikan kepada Komisi IX DPR RI sebagai mitra kerja BPJS TK.

Dengan demikian, Komisi IX DPR dapat mengetahui kinerja dari mitra kerjanya. DPR bisa memanggil Direksi BPJS TK untuk mempertanyakan rekomendasi Dewas apa saja yang sudah dilakukannya dan mana yang belum dilakukan. Bahkan, bukan tidak mungkin dibentuk Pansus, jika temuan-temuan Dewas tersebut membutuhkan forum-forum yang lebih tinggi lagi untuk mencarikan solusi atau jalan keluar atas permasalahan yang ditemukan.

Komisi IX berharap review Dewan ini tidak terlalu lama. Karena sebagaimana diketahui saham atau obligasi terus bergerak dinamis. Dengan kata lain, investasi terus bergerak seiring evaluasi, agar pemanfaatannya dapat dirasakan oleh para peserta BPJS TK. Paling telat per semester harus dilakukan review atau evaluasi secara berkala oleh Dewas BPJS TK. Sehingga dapat segera diketahui dan diambil keputusan mana yang harus diteruskan dan mana yang harus dihentikan, karena tidak memberikan nilai tambah dan nilai manfaat dari investasi yang ada. ayu/mh


KO

MIS

I X •

DEW

AN

PER

WA

KIL

AN

RA

KY

AT

REP

UB

LIK

IND

ON

ESIA

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto: Erman/HR

Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto. Foto: Erlangga/HR

Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Kreatif (Ekraf) yang sedang dalam

pembahasan Tingkat I di Komisi X DPR RI memiliki semangat untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dengan cara memfasilitasi pelaku usaha untuk mengembangkan kreativitas, bukan dengan membatasinya.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi X DPR RI dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran, DPRD Jawa Tengah, serta stakeholder bidang ekraf

RUU Ekraf Fasilitasi Kreativitas Pelaku Ekraf

dalam rangka Uji Publik RUU Ekraf di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (20/8).

“Jadi sekali lagi, semangat undang-undang ini, kan, bukan membatasi kreativitas, tetapi memfasilitasi. Nah, memfasilitasi apa? Semua yang memungkinkan difasilitasi dan riil. Jangan sampai kemudian undang-undang di-duk (disahkan) tapi tidak ada manfaatnya apa-apa, hanya kalimat-

kalimat saja,” tegas Fikri.Politisi Fraksi PKS ini menambahkan

bahwa dalam RUU Ekraf ini harus menyebutkan secara eksplisit standar kompetensi ekraf. Sehingga hal-hal yang bersifat prinsip, dapat mendorong berkembangnya ekonomi kreatif di tengah masyarakat.

“Misalnya lagi, betulkah melalui intellectual property rights atau Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) ini pelaku ekraf bisa mendapatkan skema pembiayaan yang memadai, baik itu start up pemula atau yang sudah eksis, atau mereka yang sudah mendapatkan HaKI dan yang belum. Kemudian bagi yang belum itu berlakunya seperti apa,” paparnya.

Pada prinsipnya, lanjut Fikri, melalui RUU Ekraf ini, DPR ingin mendorong pelaku ekonomi kreatif menjadi maju, sehingga RUU Ekraf benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. “Karena ekraf ini adalah penggerak mula dari ekonomi masyarakat,” pungkas politisi dapil Jawa Tengah IX itu. es/mh

Komisi X DPR RI melakukan uji publik setelah permohonan perpanjangan pembahasan

Rancangan Undang-Undang Ekonomi Kreatif (RUU Ekraf) disetujui pada Rapat Paripurna. Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto menegaskan akan memperhatikan kelembagaan ekraf yang independen di daerah, sebab banyak masukan mengenai poin yang tertuang pada pasal 20 RUU tersebut.

Hal itu ia ungkapkan seusai memimpin Tim Kunspek Komisi X DPR RI dalam rangka uji publik RUU Ekraf dengan para akademisi, pegiat ekonomi kreatif, paguyuban seniman, serta perbankan di Kantor Gubernur Yogyakarta, Selasa (20/8). Sejauh ini kegiatan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) di daerah masih menumpang dengan lembaga-lembaga lainnya.


“Mudah-mudahan undang-undang ini nantinya bisa terjawab semua mengenai kelembagaan dan pendanaan di dalam rangka mempercepat pertumbuhan daripada penggerak ekonomi kreatif,” ujar politisi Partai Demokrat itu.

Pendanaan bagi pelaku ekraf menjadi masukan favorit yang disampaikan oleh para peserta uji publik. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) akan diupayakan menjadi penjamin bagi mereka yang akan mengajukan kredit ke bank, sehingga pemerintah diharap memberikan kemudahan fasilitas kepada pengusaha yang akan melakukan pengajuan HaKI.

Djoko menuturkan bahwa dua permasalahan ini juga sudah sering menjadi pembahasan di tingkat pusat, sehingga ia meminta apabila telah diundangkan nantinya pemerintah dapat bergerak cepat menindaklanjuti dengan segala bentuk Peraturan Pemerintah. “Terutama mengenai pendanaan di dalam rangka mempercepat pergerakan daripada ekonomi kreatif itu sendiri,” imbuhnya.

Ia mengatakan bahwa uji publik RUU Ekraf dilakukan di Yogyakarta, sebab di daerah ini memiliki beragam penggerak ekraf yang jumlahnya sangat banyak. “Dikatakan ada 172 ribu penggerak ekonomi kreatif di Yogya. Ini menandakan bahwa uji publik di sini betul-betul bisa mewakili apakah RUU yang akan segera diundangkan ini sudah betul bisa diterapkan dan bisa memacu perkembangan ekonomi kreatif,” tandas Djoko. er/sf



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto: Dipa/HR

T im Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang

Ekonomi Kreatif (RUU Ekraf) menjaring masukan untuk memperkaya pembahasan RUU Ekraf dari pemerintah daerah, pelaku ekonomi kreatif, hingga akademisi di Provinsi Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian yang memimpin Kunspek ini menilai, Jatim merupakan salah satu Provinsi yang antusias terhadap pengembangan industri kreatif di Indonesia.

“Kunjungan Panja RUU Ekraf ke Jawa Timur kali ini untuk mendapatkan masukan terkait Uji Publik RUU Ekraf. Kami berharap agar RUU ini bisa disahkan segera, sebelum periode DPR 2014-2019 berakhir. Kami optimis, karena banyak masukan berharga dan kontributif terhadap penyempurnaan RUU ini,” kata Hetifah di Surabaya, Jatim, Selasa (20/8).

Politisi Partai Golkar itu menilai,

Jatim merupakan salah satu provinsi pionir dalam pengembangan ekraf. Sehingga pertemuan ini memberikan pengalaman dan catatan-catatan kritisnya terhadap RUU ini.

“Ada beberapa catatan pada pertemuan kali ini. Pertama adalah kelembagaan, jika kelembagaannya tersebar luas dan tidak ada kejelasan kewenangan ataupun pengaturan yang tegas dan jelas, mungkin hal ini akan sangat sulit dalam pelaksanaannya. Kemudian kita ingin ada bentuk-bentuk kebinaan yang selama ini berjalan, termasuk pihak perbankan yang sudah memfasilitasi dan memberikan support,” tandas Hetifah.

Selain itu, lanjut Hetifah, perlu dipertegas kembali bahwa dalam hal support, pemerintah juga perlu turun tangan dalam bentuk sokongan pembiayaan dan pendanaan bagi pelaku ekraf. Karena pembiayaan sejauh ini kerap menjadi hambatan, maka diperlukan skema-skema khusus

Komisi X Jaring Masukan RUU Ekraf di Jatim

yang perlu dikembangkan, bukan saja dari perbankan atau lembaga publik, tapi bisa diciptakan badan layanan publik sendiri.

“Kemudian, hal-hal terkait dengan pemasaran dan pendidikan, bagaimana kita mulai menciptakan embrio-embrio mulai dari pelajar sampai mahasiswa. Namun, setelah diberikan motivasi dan pelatihan, setidaknya tidak akan dilepas begitu saja. Mungkin itu harapan-harapan yang muncul pada diskusi kali ini,” jelas legislator dapil Kalimantan Timur itu.

Hetifah memastikan, RUU Ekraf ini tidak untuk membatasi ruang gerak pelaku ekraf. Namun, untuk memberikan fasilitas, sehingga pelaku dan pengelola ekraf lebih cepat berkembang. Saat diskusi, peran pemerintah yang disarankan adalah mempermudah proses pendaftaran, serta menyediakan program khusus, karena memang usaha kreatif itu berbasis pengetahuan, karya cipta, serta inovasi.

“Maka dari itu, akan sangat rentan barangkali hasil karyanya bisa dicuri ataupun disalahgunakan, maka mereka perlu satu perlindungan dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang perlu difasilitasi lebih dalam lagi. Sehingga sekaligus bisa mengembangkan potensi ekonomi kreatif di Indonesia,” tutur Hetifah.

Di sisi lain, Hetifah berharap hasil pertemuan ini benar-benar bisa diadopsi dalam bentuk penyempurnaan dengan kebijakan yang ada dalam RUU Ekraf. “Masukan berupa kelembagaan, kolaborasi dan koordinasi, serta catatan-catatan lain yang cukup detail, sekaligus dapat memperkuat sebagai Undang-Undang yang bisa diterapkan dengan bijak,” harap Hetifah. dip/sf


KO

MIS

I XI •

DEW

AN

PER

WA

KIL

AN

RA

KY

AT

REP

UB

LIK

IND

ON

ESIA

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno. Foto: Kresno/HR

K omisi XI DPR RI menyetujui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Materai.

Pengesahan ini diambil saat rapat kerja yang dimpimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan perwakilan Kementerian Hukum dan HAM di ruang rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).

“Selanjutnya kami menanyakan kepada Komisi XI DPR RI, apakah DIM RUU Bea Materai ini dapat disahkan sebagai bahan acuan dalam pembahasan tingkat panja, apakah dapat disetujui?” tanya Soepriyatno. Jawaban “setuju” para anggota Komisi XI dan ketukan palu menjadi penanda pengesahan.

Soepriyatno mengungkapkan, DIM RUU Bea Materai terdiri dari 218 DIM dengan rincian 111 DIM tetap, 77 DIM perubahan, dan 30 DIM usulan baru. Pemerintah melalui Kemenkeu mengusulkan kenaikan tarif Bea Materai dari Rp 3.000 dan Rp 6.000 menjadi satu harga yaitu Rp 10.000. Bea Materai yang ada dalam UU No.13 Tahun 1985 belum pernah mengalami perubahan sejak diundangkan, sehingga tidak sesuai dengan kondisi zaman.

Selanjutnya, DIM RUU Bea Materai diserahkan secara simbolis ke Menkeu dan Perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM. Proses Pembahasan RUU Bea Materai dalam rapat-rapat Panja akan dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno. Dia pun meminta kepada Kapoksi di

Komisi XI Setujui DIM RUU Bea Materai

Komisi XI untuk menyerahkan anggota Komisi XI yang bertugas di Panja, diutamakan yang punya keluangan watu untuk melakukan pembahasan di Panja.

Soepriyatno juga meminta kepada

Menkeu untuk menunjuk pejabat di jajaran Kemenkeu untuk menjadi Ketua Panja RUU Bea Materai dari pihak Pemerintah. Sementara itu Sri Mulyani menyampaikan, penanggung jawab dari Kemenkeu ada delapan, yang diketuai Dirjen Pajak Robert Pakpahan sebagai koordinator, dan Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo sebagai Wakil Koordinator, dan enam lainnya sebagai anggota.

Salah satu problem dalam pengenaan Bea Materai adalah dokumen digital non-kertas yang lazim digunakan saat ini. Namun, UU No. 13 tahun 1985 hanya membatasi objek Bea Meterai pada dokumen kertas dan berbentuk fisik. Pada UU yang lama mendefinisikan dokumen sebagai kertas yang berisi tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi pihak yang berkepentingan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu mencatat penerimaan bea materai dari 2001 hingga 2017 hanya meningkat 3,6 kali lipat dari Rp1,4 triliun menjadi Rp5,08 triliun. eko/mh

MENGUSULKAN KENAIKAN TARIF BEA MATERAI DARI RP 3.000 DAN RP 6.000 MENJADI SATU HARGA YAITU RP 10.000.



B adan Legislasi DPR akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan.

Panja nantinya akan membahas hasil putusan MK terkait pengaturan batas usia perkawinan.

“Menyikapi fakta dan data perkawinan anak di Indonesia yang disampaikan pengusul dan koalisi perempuan terhadap perkawinan anak. Maka pembentukan Panja untuk melakukan perubahan terhadap UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan hal yang urgent,” ungkap

Baleg akan Bentuk Panja RUU Perkawinan

Wakil Ketua Baleg DPR RI Totok Daryanto saat memimpin rapat di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8).

Perubahan UU Perkawinan ini juga untuk memenuhi putusan MK terhadap pengaturan batas minimal usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2). Batas usia anak laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun dinilai diskriminatif dan bertentangan dangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 27 dan hak asasi manusia tentang hak anak.

“Perubahan hanyak dilakukan pada pasal 7 tentang batas minimal usia

perkawinan karena dinilai ada diskrimininasi batas antara usia anak laki-laki dan perempuan. Ini akan menjadi perhatian dalam pembahasan Panja nantinya,”

jelasnya.Terakhir, lanjutnya,

karena Indonesia memiliki ragam budaya dan sosial

yang berbeda maka dalam RUU akan

dibuat suatu dispensasi. “Dispensasi merupakan pintu untuk mengatasi bila ada persolan yang spesifik, sehingga perlu ada instrumen lain yang perlu dibuat dalam penjelasan UU misalnya masalah sosialisasi, pendidikan perka-winan yang perlu dipertegas,” tutupnya.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari sekaligus pengusul dari perubahan UU Perkawinan mengatakan, landasan dasar perubahan adalah menindaklanjuti putusan MK untuk segera merevisi ketentuan batasan usia perkawinan karena bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945, UU Perlindungan Anak, UU Sistem Pendidikan Nasional dan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak anak.

“Indonesia merupakan negara dengan jumlah perkawinan anak tertinggi di ASEAN. Ketika ada perintah MK untuk menaiki batas usia perkawinan kita harus proaktif untuk melindungi hak anak,” tegasnya, seraya mengatakan perubahan akan berdampak signifikan terhadap perkawinana anak mulai dari kurikulum, aturan dalam KUA hingga pemahaman masyarakat. rnm/si

Wakil Ketua Baleg DPR RI

Totok Daryanto. Foto: Oji/HR

...PERLU ADA INSTRUMEN LAIN YANG PERLU DIBUAT DALAM PENJELASAN UU MISALNYA MASALAH SOSIALISASI, PENDIDIKAN PERKAWINAN YANG PERLU DIPERTEGAS,

DEW

AN

PER

WA

KIL

AN

RA

KY

AT

REP

UB

LIK

IND

ON

ESIA


W akil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memperkirakan

tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar masih belum mereda sebagai dampak dari kondisi ekonomi global yang belum membaik. Ia menilai, selain imbas normalisasi kebijakan moneter The Fed, pelemahan rupiah juga dipicu perang dagang antara China dan AS yang kemudian menjadi perang mata uang. Said meminta pemerintah menyiapkan grand strategy

mengantisipasi dampak parang dagang AS dan China ini.

“Jadi, kalau dua negara raksasa ekonomi ini berperang, maka akan membuat arus perdagangan dan rantai

pasar global terhambat. Alhasil, kinerja ekspor Indonesia pun berpeluang terganggu karena penurunan permintaan,” jelas Said Abdullah saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Senin, (19/08).

Ia menilai bahwa situasi global tersebut sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia, adapun proyeksi nilai tukar rupiah senilai Rp 14.400 menurutnya sudah sangat rasional. “Kondisi ini melemahkan nilai tukar rupiah. Makanya proyeksi nilai tukar dalam RAPBN 2020 diusulkan pada angka Rp 14.400 sangat rasionable,” ujar Said.

Said juga sedikit mengulas tentang keterangan pemerintah atas RUU

Pemerintah Harus Siapkan Strategi Hadapi Perang Dagang AS-China

tentang APBN 2020 beserta Nota Keuangan yang pertumbuhan eko-nominya hanya ditargetkan 5,3 persen. Hal ini menunjukkan rupiah masih akan mengalami tekanan pada tahun 2020. Faktor eksternal kebijakan suku bunga The Fed serta perang dagang AS dan China akan terus berdampak signifikan terhadap nilai tukar rupiah di 2020.

“Masih rentannya fundamental ekonomi nasional yakni lemahnya ekspor, arus modal investasi melambat, menjadi titik lemah rupiah dan tetap akan mempengaruhi kinerja rupiah tahun 2020,” jelas Politisi PDI-Perjuangan itu.

Said meminta pemerintah menyiap-kan grand strategy mengantisipasi dampak parang dagang AS dan China ini. Sebab, efek berlanjutnya perang dagang AS dan China berpengaruh signifikan terhadap kinerja pereko-nomian Indonesia. Pasalnya, China dan AS merupakan negara tujuan ekspor terbesar Indonesia.

“Saya memperkirakan, 2020 tetap masih ada tekanan eksternal. Untuk itu, fundamental ekonomi di dalam negeri harus diperkuat. Ini penting agar kurs, inflasi, tingkat bunga dan sebagainya tidak terlalu bergejolak,” tandasnya.

hr/es

Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir dan Wakil Ketua Banggar Teuku Rafly Harsa menandatangani Nota Persetujuan RUU RAPBN Tahun 2020 disaksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Runi/HR

DEW

AN

PER

WA

KIL

AN

RA

KY

AT

REP

UB

LIK

IND

ON

ESIA



W akil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti mengatakan

hari Jumat ini adalah hari bersejarah dan hari paling membahagiakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab tepat 74 tahun yang lalu, kemerdekaan digaungkan oleh dua proklamator, Bung Karno dan Bung Hatta. Hari kemerdekaan menurutnya adalah hari yang harus disyukuri seluruh anak bangsa.

“Hari ini merupakan momentum bagi kita anak bangsa untuk mengingat kembali semangat persatuan Indonesia yang telah dibuktikan oleh para pendiri bangsa, para perintis dan para pejuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan,” ujarnya usai mengikuti rangkaian Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPD RI-DPR

RI, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Novita pun mengajak di usia kemerdekaan RI yang telah mencapai 74 tahun, seluruh elemen bangsa kembali meneguhkan komitmen untuk melanjutkan semangat para pejuang kemerdekaan. Generasi kini punya tugas besar mengisi kemerdekaan, memenuhi janji kemerdekaan dan bekerja nyata mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Dalam perjalanan sebagai bangsa yang merdeka kita tentu menghadapi berbagai tantangan berbagai rintangan dan cobaan yang menguji persatuan

dan kesatuan bangsa kita. Karena itu, seluruh anak bangsa wajib

mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya

dan berinovasi untuk mewujudkan negara

yang berdaulat dan sejahtera,” jelas Novita.

Politisi Partai Gerindra itu mengingatkan, jatuh bangunnya sebuah bangsa

sangat tergantung pada bangsa itu sendiri. Ia pun mengajak semua anak bangsa, kembali membangun semangat keIndonesiaan dengan menumbuhkan sikap peduli dan berbagi antar sesama anak bangsa tanpa perlu membedakan asal usul suku agama atau pun golongan.

Ia ingin agar seluruh masyarakat dapat merasakan kehadiran negara yang telah merdeka selama 70 tahun lebih ini. Maka, selama menjadi wakil rakyat di DPR RI, ia fokus mendorong pemerintah bukan hanya pembangunan infrastruktur, tapi juga mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul. Karena membangun manusia Indonesia adalah investasi untuk menghadapi masa depan. Sebuah modal demi melempangkan jalan menuju Indonesia yang maju dan berprestasi.

“Kita perlu mempersiapkan manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul dan tumbuh secara mandiri untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera,” katanya sembari menekankan pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu prioritas utama yang harus dikerjakan oleh Pemerintah.

“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas. Artinya, Pemerintah harus berkomitmen menjadikan APBN 2020 sebagai langkah awal peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia selama lima tahun ke depan. Untuk mewujudkan hal tersebut, politik anggaran harus terus diarahkan pada penajaman anggaran dan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pelatihan kerja,” tegas legislator dapil Jawa Tengah VIII itu. as/sf

HUT Ke-74 RI Momentum Wujudkan Cita-cita Bangsa

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI

Novita Wijayanti. Foto: Jaka/HR

DEW

AN

PER

WA

KIL

AN

RA

KY

AT

REP

UB

LIK

IND

ON

ESIA


Wakil Ketua BKSAP DPR RI Surahman Hidayat dalam diskusi tentang diplomasi parlemen dengan tema ‘BKSAP Day: DPR RI dan Peran Strategis Diplomasi Parlemen Indonesia. Foto: Andri/HR

W akil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Surahman Hidayat

menerangkan pentingnya peran diplomasi yang diemban oleh BKSAP dalam memperjuangkan kepentingan Negara Indonesia melalui jalur parlemen baik itu di dalam maupun luar negeri.

Demikian diungkapkan Surahman dalam diskusi tentang diplomasi parlemen dengan tema ‘BKSAP Day: DPR RI dan Peran Strategis Diplomasi Parlemen Indonesia’ yang diselenggarakan di Aula Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Husnul Khotimah Kuningan, Jawa Barat, Rabu (14/8). Diskusi ini bertujuan memperkenalkan BKSAP sebagai salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang berperan sebagai badan diplomasi antar parlemen.

“Hari ini saya ini mengedukasi

mahasiswa terkait tugas-tugas diplomasi di dalam dan luar negeri. Melalui acara ini, mereka mendapatkan pengetahuan tentang cara-cara memperjuangkan kepentingan Indonesia lewat jalur parlemen. Semoga ke depannya BKSAP DPR RI juga bisa menjadi bagian dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia melalui panggung diplomasi di lingkup bilateral, regional maupun Internasional,” papar Surahman.

Surahman Hidayat menjelaskan, BKSAP sudah melakukan banyak hal dalam diplomasi parlemen, diantaranya Indonesian Pacific

Parliamentary Partnership (IPPP) on

Human Development and Maritime

Sustainability pada Juli 2018 yang dihadiri negara-negara di kawasan Pasifik. Selain itu, BKSAP selalu memperjuangkan isu penanganan korban konflik perang Palestina dalam sidang umum Inter-Parliamentary Union

(IPU) di Doha, Qatar, tanggal 6-10 April 2019.

Dalam kesempatan ini, Politisi dapil Jawa Barat X ini mengapresiasi mahasiswa STIS Husnul Khotimah yang begitu antusias mengikuti jalannya diskusi, sehingga materi diskusi terkait fungsi dan kinerja BKSAP terserap dengan baik oleh mahasiswa. “Saya mengapresiasi para mahasiswa STIS Husnul Khotimah Kuningan yang memiliki minat tinggi untuk mengetahui fungsi BKSAP,” puji Surahman.

Seperti yang diketahui, diplomasi sangat penting dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk oleh DPR RI sebagai parlemen negara yang mewakili rakyat. Karena itu, DPR RI menugaskan BKSAP sebagai badan khusus yang mengembangkan serta meningkatkan hubungan kerja sama antara DPR RI dengan parlemen negara lain, atau dengan kata lain melakukan diplomasi parlemen. man/es

BKSAP Terangkan Pentingnya Diplomasi dalam Parlemen

DEW

AN

PER

WA

KIL

AN

RA

KY

AT

REP

UB

LIK

IND

ON

ESIA



Pimpinan BAKN DPR RI foto bersama usai seminar nasional tentang pengawasan pengelolaan keuangan negara di Gedung Pustakaloka, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta. Foto: Azka/HR

B adan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar seminar nasional bertajuk

'Mengawal Akuntabilitas Keuangan Negara' sebagai langkah BAKN untuk menghimpun ide dan gagasan dalam meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus melakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK menyangkut pengelolaan keuangan di lembaga pemerintahan pusat dan daerah. Selain itu, BAKN juga memiliki tugas menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK.

“Tugas kami di BAKN adalah melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR, serta menindak lanjuti hasil pembahasan komisi terhadap hasil pemeriksaan BPK,” ujar Andreas usai membuka

seminar, Rabu (20/8), di Gedung Pustakaloka, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta.

Dalam kesempatan ini, ia pun mendorong agar BPK bisa memulai

BAKN Gelar Seminar Penguatan Akuntabilitas Keuangan Negara

audit keuangan yang mengarah pada performance audit. Sehingga diha-rapkan dapat menghasilkan sistem laporan audit yang tepat sasaran dan bermanfaat dalam menelaah akuntansi keuangan.

“Kami mendorong BPK mulai mengarah pada performance audit, karena ini adalah yang sangat penting bagaimana setiap Rp 1 yang dikeluarkan itu ada pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat,” terang Andreas.

Melihat kompleksitas perekonomian saat ini, BAKN pun ke depan akan lebih memperkuat basis data dan mencari sebuah produktivitas kebijakan yang perlu diperkuat. Ikhtiar ini dilandaskan

bahwa pajak adalah harga yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

“BAKN akan melihat ke depan, bukan mencari kesalahan tapi mencari kebijakan apa yang perlu diperkuat, yang perlu diperbaiki untuk ke depan. Dan terakhir bahwa pajak adalah harga yang harus kita bayar untuk masyarakat yang beradab,” tutur Andreas.

Seminar ini pun berlangsung secara dinamis dan diwarnai berbagai pertanyaan dari peserta. Turut serta dalam kegiatan ini, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Anggota BPK Bahrullah Akbar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara. hs/mh

...BUKAN MENCARI KESALAHAN TAPI MENCARI KEBIJAKAN APA YANG PERLU DIPERKUAT...


DEW

AN

PER

WA

KIL

AN

RA

KY

AT

REP

UB

LIK

IND

ON

ESIA

P elaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keahlian DPR RI sekaligus Sekretatris Jenderal DPR RI Indra

Iskandar, menyampaikan penanda-tanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding

(MoU) antara Setjen dan BK DPR RI dengan berbagai perguruan tinggi (PT) merupakan landasan bagi akademisi untuk berperan dan memberikan masukan bagi Anggota Dewan dalam menghasilkan produk perundang-undangan.

Salah satu MoU yang dijalin Setjen dan BK DPR RI adalah dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Indra menjelaskan, bentuk tindak lanjut dari penandatanganan tersebut akan dibuat perjanjian kerja sama. Kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi akademisi, khususnya dalam perancangan undang-undang yang dilakukan dalam kegiatan penelitian, penyampaian naskah akademis maupun survei.

“Masukan dari berbagai kalangan baik Universitas maupun asosiasi ini untuk memperkuat masukan-masukan kepada Dewan nantinya, baik melalui naskah akademis maupun dalam kaitan penyampaian kebijakan publik dan produk hukum. Jadi IPB ini salah satu yang kita harapkan nantinya bisa berkontribusi dalam aspek itu,” terang Indra usai menghadiri penandatanganan MoU antara Setjen dan BK DPR RI dengan IPB, di Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini.

Indra menerangkan jika sebelumnya Setjen dan BK DPR RI sudah pernah melakukan berbagai kegiatan dengan

MoU DPR–PT Jadi Landasan Peran Akademisi dalam Perancangan UU

IPB. Namun adanya perjanjian ini, tentunya akan mempererat hubungan kedua lembaga tersebut, dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar terutama bagi DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi ke depannya.

Menanggapi penandatanagan MoU tersebut, Dekan Sekolah Bisnis IPB Noer Azam Achsani, menyampaikan rasa terima kasih atas terwujudnya kerja sama IPB dengan Setjen dan BK DPR RI. Noer Azam mengatakan, pihaknya membuka ruang selebar-lebarnya bagi lembaga pemerintahan termasuk DPR RI, untuk mewarnai pemikiran di

perguruan tinggi. Karena menurutnya, keputusan bisnis apapun yang dibuat tidak terlepas dari keputusan politik. Hal tersebut dapat menjadi pelajaran penting bagi para akademisi maupun mahasiswa IPB.

“Kerja sama dengan DPR ini menurut saya sangat strategis. Kita ingin kegiatan ini nantinya tidak hanya sekali, setelah ini kita akan buka akses agar dapat audiensi dengan DPR, bagaimana cara mereka bisa berdebat dengan Anggota Dewan, mereka mengetahui dan memahami politik, karena situasi politik diluar juga memengaruhi bisnis,” tutup Noer Azam. nap/sf

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keahlian DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menandatangani MoU antara Setjen dan BK DPR RI dengan berbagai perguruan tinggi di Bogor, Jawa Barat. Foto: Tasya/HR



W akil Ketua DPR RI Fadli Zon mengapresiasi penyelenggaraan Pameran Museum

DPR RI yang untuk pertama kalinya diadakan bersama dengan perwakilan 20 Museum lainnya yang ada di Indonesia. Menurut Fadli, hal tersebut adalah satu hal yang sangat baik terutama bagi Museum DPR RI untuk dapat saling menjalin komunikasi dengan berbagai museum.

Hal itu diungkapkan Fadli saat membuka acara Seminar dan Pameran Museum DPR RI yang bertema ‘Museum Untuk Kemajuan Informasi dan Peradaban Bangsa’ sekaligus dalam rangkaian acara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-74, HUT DPR RI ke-74 dan HUT Museum DPR RI ke-28, di Lobby Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/8).

“Kita mengadakan sebuah perhelatan yang saya kira untuk pertama kalinya kita adakan di DPR ini, yaitu Pameran Museum DPR RI

dengan perwakilan 20 museum yang ada. Tahun lalu, kita menyelenggarakan dalam rangka HUT DPR RI dan juga HUT Proklamasi Kemerdekaan biasanya hanya ada Museum DPR RI tapi kali ini kita menyelenggarakan bersama dengan 20 museum lain,” ujar Fadli.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini juga menegaskan akan terus berjuang untuk mengembangkan Museum DPR RI. Sebab, sambung Fadli, Museum DPR RI merupakan objek vital yang merekam perjalanan Parlemen Indonesia. “Ini adalah satu hal yang penting terlebih mengingat Museum DPR RI telah memasuki usia ke-28 tahun pada 16 Agustus 2019,” tutur Fadli.

Fadli mengungkapkan, ke depan ia turut mendukung kemajuan permuseuman Indonesia. Fadli menjelaskan, dukungan itu akan diwujudkan dengan menciptakan sebuah payung hukum yaitu Undang-Undang (UU) tentang museum. “Bisa dengan UU tersendiri atau digabung

dengan UU Cagar Budaya sebagai bagian upaya kita didalam memajukan kebudayaan kita yang sejalan dengan UU Pemajuan Kebudayaan,” jelas Fadli.

Politisi Partai Gerindra ini berharap dengan adanya berbagai pameran museum yang diselenggarakan di berbagai tempat, khususnya yang diselenggarakan di DPR RI ini mampu menumbuhkan kesadaran baru bagi masyarakat luas bahwa museum bukanlah sebuah akhir dari perkoleksian, namun justru sebagai artefak hidup yang menjadi bagian dari perjalanan peradaban kedepan untuk membangun jatidiri bangsa.

“Mudah-mudahan, dengan adanya berbagai pameran museum yang diselenggarakan di berbagai tempat ter-masuk di DPR RI ini kita bisa membuat kesadaran baru bagi masyarakat. Kesadaran bahwa museum bukanlah sebuah akhir dari perkoleksian namun justru artefak yang hidup sebagai bagian dari perjalanan peradaban kede-pan untuk membangun identitas dan jati diri bangsa,” pungkas Fadli. pun/er

Fadli Zon Apresiasi Pameran Museum DPR RI

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon foto bersama Anggota Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) Putu Supadma Rudana, Plt. Kepala Arsip Nasional RI (ANRI) M. Taufik, Ketua Asosiasi Museum DKI Jakarta Yiyok T. Herlambang, dan jajaran pejabat Setjen DPR RI. Foto: Arief/HR


LENSAPARLEMENLENSAPARLEMEN

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344 @DPR RI@dpr_ri DPR RIDPR RI

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah foto bersama dengan BPK Polandia usai Peer Review dengan Sekretaris Jendral (Sekjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI membahas Sistem Pengendalian Mutu BPK RI oleh Najwyza Izba Kontroli (BPK Negara Polandia) dan Riigikontrol (BPK Negara Estonia) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2019). Foto: Geraldi/HR

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari didampingi Wakil Ketua Komisi I Satya Widya Yudha menerima draf RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional dari Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu disela-sela rapat kerja di Gedung DPRI RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2019). Foto: Runi/HR

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani membahas Nota Persetujuan RUU RAPBN Tahun 2020 di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Senin, (19/8/2019). Foto: Runi/HR

dpr perkuat hubungan bilateral dengan suriname

Documents