baca online - perpus menpan - kementerian

■y.l iiJ.rJiJIUlJjy

Pengantar

BMrast Berslh, Koinpeten, dan Helayanl

birokrasi itu sendin. Dalam hal ini, Kementerian PAN dan RB menetapkan Sembi-lan program (langkah) percepatan reformasi birokrasi. Program dimaksud meliputi (1)Penataan Struktur Birokrasi; (2) Penataan Jumlah dan Distribusi PNS; (3) Sistem SeleksiCPNS dan Promosi PNS secara terbuka; (4) Profesionalisasi PNS; (5) PengembanganSistem ElektronikPemerintah (E-Govemment); (6) Penyederhanaan Perijinan Usaha; (7)Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur; (8) Peningkatan KesejahteraanPegawai Negeri; (9) Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Keija PNS.

Kesembilan langkah itu, pada dasarnya merupakan penyederhanaan dari granddesign reformasi birokrasi yang menetapkan delapan area perubahan. Namun, secara lebihsederhana, apa yang hendak dicapai dari reformasi birokrasi itu adalah mewujudkanbirokrasi yang bersih, kompeten, dan melayanl. Secara singkat, birokrasi hams bersihdari KKN, dan bersih dari politisasi. Birokrasi juga hams memiliki kompetensi yangdibutuhkan, sehingga hams tems menems dididik dan dilatih. Birokrasi, yang padahakekatnya mempakan pelayan rakyat, sudah semestinya berkarya untuk memberikanpelayanan, baik pelayanan dasar maupun pelayanan yang mendukung teriptanya ikliminvestasi yang kondusif.

Dalam pamh waktu pertama tahun 2012 ini, Kementerian PAN dan RB telahmelakukan sejumlah langkah yang cukup signifikan, terkait dengan percepatan reformasi birokrasi.

Sebagai upaya untuk mewujudkan birokrasi bersih, pada bulan April 2012 dilaku-kan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi.Langkah itu diikuti oleh sejumlah kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah.Tidak hanya Kementerian PAN dan RB yang berperan di sana, tetapi keijakan itu jugadikawal oleh KPK, Ombudsman RI serta BPKP.

Edisi 2, Tahun II 11

Diklat analisa jabatan untuk m6ncetak 4.125 analis jabatan bahkan dilaksanakansejak ahir 2011. Hal itu sebagai jawaban atas kebijakan moratorium penerimaan CPNS,yang mewajibkan setiap instani pemerintah melakukan penghitungan jumlah dankebutuhan pegawai bordasarkan analisis jabatan, analisis boban korja, sorta memilikipeta jabatan. Hal itu hams dilampirkan ketika suatu instansi mengajukan permintaantambahan formasi CPNS ke Kementerian PAN dan RB.

Dampak dari kebijakan yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri PAN danRB, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri itu, pada tahun 2011 tidak terjadirekruitmen CPNS, meskipun moratorium itu sebenamya dilakukan secara selektif.Kelompok yang dikecualikan itu antara lain tenaga honorer kategori 1, tenaga medis,gum, tenaga dari sekolah kedinasan, serta jabatan tertentu yang mendesak. Namun,karena banyak instansi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka tidak banyakinstansi yang mendapatkan formasi pada tahun 2012. Untuk instansi pusat hanya ada23 instansi, sementara pemda hanya 25. Dari target yang dialkoasikan dalam APBN2012 sebanyak 61.560 CPNS, temyata hanya terserap 14.560 orang.

Namun terkait dengan penataan manajemen SDM itu, tahun 2012 ini juga men-jadi tonggak sejarah dalam mewujudkan rekmitmen CPNS yang bersih, transparan,akuntabel, dan berbasis kompetensi. Pelaksanaan test kemampuan dasar (TKD), jugadilaksanakan serentak, yakni tanggal 8 September 2012. Pembuatan soal dilakukan olehkonsorsium 10 perguman tinggi negeri (PTN) yang direkomendasikan oleh MenteriPendidikan dan Kebudayaan. Bahkan, Ombudsman RI, ICW serta LSM lain dilibatkandalam mengawasi proses pelaksanaan rekmitmen ini.

Pada bulan Juni 2012, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan PemerintahNo. 56/2012 tentang pengangkatan tenaga honorer sebagai CPNS, yang mempakanpembahan kedua atas PP No. 48/2005. PP yang ditunggu-tunggu oleh tenaga honorerini menjadi payung hukum dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

Kebijakan lain yang gaungnya cukup kencang belakangan ini adalah penetapanpilot project reformasi birokrasi pemerintah daerah, yang meliputi 33 pemerintahprovinsi, 33 kota (Ibukota Provinsi), dan 33 kabupaten. Selain itu sekitar 40 kementerian/lembaga yang belum melaksanakan reformasi birokrasi, didorong untuk merealisasi-kannya tahun 2012 ini.

2 I Edisi 2, Tahun II

Untuk mewujudkan halite tentu tidak mudah, mengingat berbagai karakteristikdan kondisi yang berbeda antara satu instansi dengan instansi lain, antara daerah yangsatu dengan yang lain. Guna memudahkan proses tersebut, Kementerian PAN dan RB

telah melaunching program penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PM-PRB) secara online. Dengan demikian, kebiasaan lama yang hams melakukan konsultasisecara konvensional, hams ketemu langsung, bisa diminimalisir. Singkatnya, denganmenerapkan teknologi informasi (TI), maka reformasi birokrasi bisa dipercepat. Me-minjam istilah Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar: "Untuk mengajak orang shalatsubuh, tidak perlu membangunkan orang dengan mengetuk pintu satu per satu. Cukupdengan adzan, maka semua orang akan melakukan shalat subuh,".

Tentu saja, semua langkah-langkah yang sudah dilakukan itu belum cukup, danmasih banyak kebijakan lain yang hams secepatnya direalisasikan. Selain itu, diperlukanberbagai masukan pemikiran dari berbagai elemen bangsa, termasuk dari akademisi,praktisi, pemerhati, pakar untuk menuangkan tulisannya dalam Jumal PendayagunaanAparatur Negara edisi kedua ini.

Penerbitan jumal "Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi"ini untuk mengupas lebih dalam, dengan tinjauan dari berbagai sudut pandang, sertaberbagai aspek terkait dengan delapan (8) area pembahan yang disederhanakan kedalam sembilan (9) program percepatan reformasi birokrasi, secara tidak langsungdiharapkan berisi pemikiran analitik dari para pakar, akademisi, praktisi, legislatif,pemerhati, serta pihak lain yang berkenan.

Informasi yang ingin didapat berisi kerangka pemikiran solutif dari analisis, kajian,pengamatan, studi kasus, untuk terkait dengan tema utama "Menciptakan Birokrasibersih, Kompeten dan Melayani".

Meski belum sesuai harapan, namun jumal edisi kedua ini diharapkan dapat lebih

memberi manfaat, dan membuka cakrawala bam dalam mewujudkan birokrasi yangbersih, kompeten dan melayani. Semoga!!

Dari Redaksi.


Oleh. Anton Minardi*

Performance Birokrasi tidak hanya membawa pada administrasinegara dan pelayanan masyarakat saja, tetapi ia akan membawa dampakpada arah dan kondisi negara seperti apa yang akan terwujud. Selama inibirokrasi dipahami sebagai suatu "procedure" atau "service".

Dikatakan prosedur karena birokrasi adalah suatu sistem pengadministras-ian dalam melahirkan dan melaksanakan suatu kebijakan. Service karena

birokrasi pada intinya adalah pelayanan terhadap seluruh kepentingan.Penekanan pada aspek administrasi melahirkan suatu jalur atau lingkaran birokrasipermanen yang mengikat. Sementara penekanan pada aspek pelayanan menghasilkanarah birokrasi sesuai dengan kebutuhan yang dilayani, walaupun tidak menutupkemungkinan administratif akan ada yang terabaikan. Penekanan pada satu aspekdi atas menyebabkan birokrasi hari ini berjalan kurang terarah. Sejumlah pertanyaanmuncul antara lain adalah prosedur seperti apa? dan service bagi siapa?

Pertanyaan itu muncul pada setiap sistem pemerintahan apa pun. Betapa tidakpemerintah yang memegang kendali sangat menentukan arah dan model birokrasi.Apalagi bagi birokrasi yang tidak punya "ideologi". Model birokrasi tanpa Ideologiitu artinya birokrasi yang diisi dan dijalankan sesuai dengan ideologi penguasa. Dihampir setiap negara birokrasi diarahkan sesuai dengan orientasi pemerintahannya.Misalnya, di negara-negara liberal birokrasi sangat berorientasi pada "market", dinegara komunis birokrasi sangat kental dengan orientasi "negara" dalam pengertianpenguasa. Begitu juga di negara kita Indonesia yang berlandaskan Pancasila, dimana praktek birokrasi merupakan perpaduan antara kepentingan masyarakat danpemerintah (penguasa) sering diwamai oleh pihak yang dominan. Hal demikianseringkali terjadi karena dikotomi posisi antara pemerintah sebagai penguasa dengan

rakyat yang dianggap sebagai yang dikuasai.

41 Edisi 2, Tahun II

Selama 32 tahun birokrasi di negeri kita telah "diseragamkan" dan "diarahkan'dengan kepentingan Dominan yaitu Orde Baru yang didominasi oleh GolonganKarya. Dari mulai rekruitmen aparatur birokrasi, peraturan dan etos kerja birokrasiditentukan oleh yang berkuasa. Sistem yang berjalan selama kunm waktu tersebuttentu telah melahirkan suatu kultur birokrasi yang berorientasi kepada kepentingan Orde Baru. Sehingga tidak mengherankan ketika tampuk kekuasaan berganti,birokrasi tidak terlalu mengalami kemajuan. Selain karena para aparatumya masihyang lama juga karena kultur yang berjalan masih yang lama, malah berusahamembantu mengembalikan kepada penguasa lama. Secara sederhana bahwa haldemikian terjadi karena para aparatur tersebut merasa bahwa dengan kultur yanglama lebih terasa "mamsnya" hidup di tengah-tengah birokrasi.

Politisasi Birokrasi

Kondisi birokrasi yang diisi oleh ideologi penguasa yang telah menyebab-kan kultur birokrasi yang kental dengan kepentingan include di dalamnya politikdan bisnis, selanjutnya tidak mengherankan menimbulkan berbagai "multipliereffect". Birokrasi dibuat untuk menunjang kelanggengan kekuasaan, itu artinyabahwa berbagai aturan dan prosedur bisa dibuat untuk memaintenance sumberpendanaan politik. Akhimya lahirlah "politik birokrasi", yang tersistematisasi oleh"bisnis birokrasi". Politik birokrasi tersebut selain untuk kepentingan penguasapusat maupun daerah, tetapi juga akhimya menjadi etos individu para birokrat.Tidak mengherankan jika di negeri ini birokrasi memiliki ciri-ciri negatif yaitu me-lekat predikat birokrasi yang lama, berbelit, dan mahal. Sudah dapat dipastikan didalamnya terjadi berbagai macam "abuse" dan manipulasi.

Semestinya birokrasi itu menjadi pelaksana dari tujuan mulia rakyat yangdijabarkan ke dalam tujuan negara. Tujuan negara itulah yang seharusnya menjadiideologi bagi birokrasi yang dijalankan. Di antara sejumlah ahli tata negara sebutsaja A1 Farabi (8M) menyebut bahwa tujuan negara itu adalah "complete happiness"atau "as-salamah al-kamilah" yaitu kesejahteraan yang komplete (jasmani dan mhani).Kemudian Charles E. Merriam dalam buku Zainal Abidin Ahmad berjudul "Negara

Utama" menyebutkan tujuan negara itu adalah: 1. External security. 2. Internal order.3. Justice. 4. General welfare. 5. Freedom (hal.41).


Birokrasi yang berideologi kepentingan negara tidak akan rela memenang-kan kelompok tertentu dengan mempermudah satu golongan dan mempersulitgolongan yang lain. Birokrasi model ini akan memiliki daya tahan yang kuat dansifat yang fleksibel. Selain memiliki standar prosedur yang jelas, otomatis juga akancenderung berorientasi kepada pelayanan masyarakat dan berbasis kinerja apara-tur yang profesional. Tidak seperti birokrasi hari ini dimana, pertama, umumnyabirokrasi telah menjadi struktur kekuasaan yang melembaga, jadi dalam sistempemerintahan kita di Indonesia tidak hanya ada lembaga eksekutif, legislatif, danyudikatif, tetapi bertambah dengan adanya "lembaga birokrasi". Birokrasi seolahmenjadi lembaga baru dalam sistem pemerintahan demokratis, karena brokrasimemiliki orientasinya tersendiri. Padahal seharusnya semua lembaga negara ituberjalan menuju tujuan negara yang telah ditetapkan. Itu berarti bahwa birokrasiseharusnya menjadi penunjang untuk mempermudah dan memperindah tugas-tugas dalam pencapaian tujuan negara. Kedua, rekruitmen aparat birokrasi yangsangat rentan kepentingan. Rekruitmen aparatur dilakukan untuk memperkuat danmemperlemah lawan politiknya. Ketiga, kebanyakan aparatur sudah lama mengi-dap orientasi bisnis dibandingkan orientasi kepada pelayanan. Hal itu disebabkankarena sistem rekruitmen yang manipulatif, juga karena "multiplier ejfect" politikbirokrasi tadi yang melembaga pada personal birokrat.

Akar Masalah

Persoalan mendasar yang diidap oleh birokrasi di negeri kita ini adalahpertama, mental aparatur yang telah terdidik oleh kultur politisasi birokrasi selamapuluhan tahun. Aparat masih banyak yang bersikap politis dan bisnis dibandingkan sebagai negarawan. Kedua, posisioning antara pemerintah dengan rakyat yangmasih bersifat kolonial. A. Pemerintah menempatkan diri sebagai produsen, sedan-

gkan rakyat sebagai konsumen. Sebagai produsen yang menguasai suatu produk,dengan seenaknya mengendalikan harga dan distribusi produk tersebut kepadakonsumen. Sementara rakyat yang sebagai konsumen diposiskan merasa butuhakan produk tersebut dapat didikte oleh si produsen tadi. B. Pemerintah sebagaipenguasa dan rakyat sebagai yang dikuasai. Sebagai pihak yang berkuasa tentuleluasa untuk menentukan tindakan apakah yang akan dilakukannya terhadap

pihak yang dikuasainya. Sementara pihak yang dikuasai akan lebih cenderung ikut


kepada pilihan yang ditawarkan dan apa yang diperbuat oleh pihak yang berkuasa.Ketiga, aparatur birokrasi lebih cenderung hanya sekedar menjalankan tugasnyasebagai pegawai negeri sipil. Sikap tersebut melahirkan kinerja yang lambat, sulitdan tidak profesional. Hanya akan cepat, mudah, dan profesional apabila diberi-kan "insentif khusus" dari pihak yang berkepentingan. Keempat, orientasi kepadamateri. Sikap tersebut menyebabkan birokrasi menjadi sangat mahal. Hal tersebutjuga dapat disebabkan oleh karena sistem kepegawaian dan kepangkatan yangbutuh "insentif" tidak hanya prestatif. Atau mungkin juga karena penggajian dantunjangan yang tidak memadai. Mima, "vested interest". Hal tersebut dikarenakansistem rekruitmen yang berdasarkan kepentingan atau like and dis like, atau jugakarena orientasi kepentingan kelompoknya berbeda dengan kelompok yang lain-nya. Akibatnnya birokrasi menjadi terasa sulit ditembus bagi satu golongan, dansangat mudah bagi golongan lainnya. Ini menyebabkan "unfairness", padahal intidari keadilanyang merupakan salah tujuan negara adalah "fairness".

Agenda ReformasiKondisi seperti itu tidak bisa dipertahankan, karena selain akan mengham-

bat pembangunan juga akan menyebarkan virus budaya birokrasi buruk kepadaseluruh rakyat pada level rendah. Untuk itu perlu segera dilakukan reformasipada beberapa aspek atau secara menyeluruh. Beberapa altematif bagi perbaikanbirokrasi di negara kita adalah:

pertama, reorientasi kebijakan secara menyeluruh. Dua dinasty kepemimpinanMuawiyah dan Abbasiah dalam sistem khilafah Islam yang mencoreng kebaikansistem khulafa' ar-Rasyidin berhasil dikembalikan kepada sistem Khilafah ar-Ra-syidin oleh seorang Kholifah pembaharu yang dikenal dengan sistem birokrasiUmarian (Umar Abdul Aziz). Perbaikan sistem pemerintahan pada masanya itudiawali dengan keberhasilan Umar dalam merubah sikap para birokrat termasukbeliau di dalamnya. Langkah-langkah yang dilakukan beliau berdasarkan bukuRohadi Abdul Fatah yang berjudul "Meniti Jalan Kearifan Politik Umar Bin AbdulAziz" yaitu: 1. kesederhanaan dan kebersahajaan. 2. kejujuran. 3. menegakkankeadilan dan kebenaran. 4. pembasmian feodalisme. S.pemberantasan korupsi danpenyalahgunaan wewenang. 6. perbaikan kehidupan rakyat untuk kemakmuran.7. kebijakan politik persuasif dan tanpa kekerasan (hal.7-9 dan 18-21).


mm

Kedua, orientasi materialis menjadi orientasi "ibadah profesional" atau "amalprofesional". Artinya niatan melayani rakyat sebagai suatu ibadah berdasarkanprinsip profcsionalisiriG. Bukan karGna kGtGrpaksaan ataupun sGkGdar mGnjalankantugas atau mGncari kGuntungan pribadi, tGtapi profGsionalismG dan bGramal SGcaraprofGsional itulah yang akan mGmbawa SGorang birokrat mGndapatkan nilai iGbihdalam mGnjalankan tugas-tugasnya.

Ketiga, rGposisioning antara pGmGrintah dGngan rakyat. A. Hubungan PGmGr-intah dan rakyat bukan lagi SGbagai produsGn dan konsumGn, tGtapi sama-samaSGbagai pGmilik, pGmanfaat dan pGnanggungjawab. B. hubungan pGmGrintah danrakyat bukan lagi sGbagai pGnguasa dan yang dikuasasi, tGtapi pGmGrintah yangmGlayani dan rakyat yang dilayani. Baik pGmGrintah maupun rakyat sama-sama akanmGmpGrtanggungjwabkan posisinya akan hak dan kGwajibannya masing-masing.

Keempat jabatan tidak lagi bGrbasis pada kGpGntingan dan kGdGkatan, tGtapibGrbasis pada profGsionalismG. BGgitu yang diajarkan Muhammad SAW.: SGtiappGrkara yang dibGrikan kGpada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kGhancurannya .

Kclima, pGrbaikan sistGm pGnggajian. SGlama ini tGijadi diskriminasi, dimanaSGbagian dGpartGmGn mGnGrapkan pGnggajian yang iGbih tinggi daripada dGpartG-mGn lainnya, padahal sama-sama pGgawai nGgara dan mGngGlola amanat rakyat.Contohnya aparatur di dGpartGmGn kGuangan kbih tinggi gajinya dGngan alasansupaya tidak korupsi karGna tiap hari bGrhubungan dGngan uang. Logika SGdGr-hananya, kalau dGpartGmGn yang lain yang tidak langsung bGrhubungan dGnganuang gajinya kGcil SGpGrti guru dan dosGn. Itu bGrarti bahwa mGrGka bolGh korupsi.

Keenam, birokrasi diarahkan untuk mGnghasilkan sGbGsar-bGsamya kGSG-jahtGraan rakyat bukan aparat. TGtapi hal tGrsGbut akan otomatis mGmbawa kGpadakGSGjahtGraan aparat juga, kGtika rakyat sudah sGjahtGra. Muhammad SAW.mGn-gajarkan: "Kasihilah SGmua yang ada di bumi, maka yang ada di langit (Tuhan)akan mGngasihi kalian". Feed back dari kGSGjahtGraan rakyat tGntu akan kGmbalikGpada ncgara dGngan pGrolGhan nGgara yang tGrus bGrtambah bahkan bGrlimpahbaik mGlalui zakat, infaq, shodaqohnya, pajak, rGtribusi, sumbangan, dan Iain-lain.

Ketujuh, pGrcGpat pGrgantian aparatur yang tidak dapat mGrubah sikap danbudaya lama dGngan para aparatur yang kbih tGrdidik dan komitmGn akan rGfor-masi. PGrcGpatan pada pola pGrgantian pGrsonil aparatur akan mGmpGrcGpat kondisi


perbaikan birokrasi yang dapat membawa respon positif bagi warga masyarakatatau pihak asing yang mau berbisnis di negeri kita.

Kedelapan, peningkatan fungsi kontrol terhadap birokrasi. Kontrol dilakukanoleh lembaga negara yang menjalankan fungsi kontrol seperti DPR, Komisi Pem-borantasan Korupsi/atau khusus diadakan lembaga kontrol birokrasi. Hal tersebutsangat penting untuk menstimulasi kenerja birokrasi yang lebih bersih, transparan,dan akuntabel. Juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi.

Rekomendasi

Jika semua langkah itu menemui kebuntuan atau sulit untuk diperbaiki, makaperlu dilakukan hal berikut yaitu: pertama, tetapkan aturan untuk menggantisemua birokrat yang tidak bersih dan bermental politikus atau pebisnis. Kedua,jauhkan birokrasi dari politik dengan menetapkan untuk sementara waktu PNStidak ikut memilih dalam Pemilihan Umum. Dengan demikian diharapkan bahwabirokrasi dapat kembali untuk berkonsentrasi mengamankan kebijakan-kebijakanuntuk mencapai tujuan negara jauh dari kepentingan politik dan bisnis kalangantertentu. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan para birokrat yang komitmen untukmelayani rakyat. Ketiga, terapkan sistem Pemilu yang murah dan sistem kenaikanpangkat dan jabatan yang murah. Pengeluaran pada kampanye Pemilu dan jenjangkarier yang hams dilalui dengan sejumlah proses yang mahal akan menyebabkanbirokrasi menjadi mahal. Keempat terapkan pelarangan bagi para birokrat imtukberbisnis, dan cukupilah kebutuhan mereka. Kelima, tegakkan aturan yang tegasbahwa birokrat baik di instansi sipil maupun militer dilarang untuk menerimahadiah atau pemberian apapun dari masyarakat atau pihak yang sedang bemmsanbirokrasi dengannya.

Benarlah ajaran yang mengatakan bahwa "Ulama (ilmuwan) adalah pewarispara nabi, dan Umara' (pemerintah) adalah pelayan umat (rakyat)". Berikanlahtugas kepada ahlinya agar umsan lebih baik dan lebih mashlahat, jika umsan diberi-kan kepada bukan ahlinya (tidak ahli dan tidak amanah) maka akan msak binasaselumh umat. Tidak heran jika Allah SWT. Berfirman: "Tanyakanlah kepada Ahlidzikir (Ilmuwan bertakwa), jika kalian tidak mengetahui" (QS. An-nahl(16):43).Wallahu A'lamu.


PENllIIUIISTRIiniRBIROIRASl:KEHENTERUN DM lENBAGl PENBRDIIM NON

KEmEDIANOleh: Komarudin *

Penataan struktur hirokrasi atau kelemhagaan merupakan salahsatu kegiatan dalam delapan area perubahan reformasi birokrasi. Penataankelembagaan harus bisa membentuk, mengubah dan/atau membubarkankelembagaan yang saat ini melipu ti 34 Kementerian, 28 Lembaga PemerintahNon Kementerian, 90 Lembaga Non Struktural, dan 524pemerintah daerah(33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota). Pembentukan, perubahan, dan/atau pembubaran Kementerian, LPNK, dan LNS akan berdampak positifterhadap penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah.

1. PENDAHULUAN

-r jr ajian dan diskusi di kementerian pendayagimaan aparatur negara pada tahun2003-2004 telah menghasilkan kesimpulan tentang penataan kelembagaan/

JL^^organisasi. Pertama, visi, misi, dan strategi yang jelas (tidak terjadi duplikasi,tumpang tindih, dan tarik menarik tugas, wewenang dan tanggungjawab denganinstansi lain). Kedua, organisasi disusun berdasarkan atas hemat struktur dan kayafungsi, lebih banyak unit/pemegang jabatan profesi/fungsional daripada jabatanstruktural. Ketiga, kewenangan terdesentralisasi/delegasi ke pejabat unit terdepanyang berhadapan langsung dengan masyarajcat. Keempat, lembaga-lembaga ekstrastruktural pemerintah, seperi Komisi, Dewan, Badan, dan Iain-lain harus dibatasihany a pada lembaga yang benar-benar diperlukan dan bersifat ad hoc/task force. Sejak2006, dilakukan diskusi tentang reformasi birokrasi yang kemudian difokuskan pada8 (delapan) area perubahan, yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya maanusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayananpublik, dan pola pikir (mind set) dan budaya kerja {culture set).


'

Jumlah organisasi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah saatini sebagai berikut: 34 kementerian, 4 lembaga setingkat kementerian, 28 lembagapemerintah non struktural, 7 kesekretariatan lembaga negara, 90 lembaga nonstruktural, 2 lembaga penyiaran publik, dan 524 pemerintah daerah (33 provinsi,398 kabupaten, dan 93 kota). Pemekaran pemerintah daerah sulit ditahan, karenaberbagai pertimbangan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pe-nataan yang dapat atau mudah dilakukan adalah penataan kelembagaan pemerintah pusat. Penataan struktur birokrasi atau penataan kelembagaan pemerintahpusat yang selama ini dilakukan masih bersifat parsial, antara lain terbatas padaperampingan eselon kelembagaan dan penghapusan eselon bawah. Penataan inibelum menyentuh perubahan organisasi secara mendasar dan signifikan karenaorganisasi atau lembaga tetap gemuk dan besar seperti semula.

Kedeputian Kelembagaan Kementerian PANRB telah menetapkan agendareformasi kelembagaan, yaitu (1) penyusunan Grand Design Kelembagaan Pemerintah; (2) penataan organisasi Kementerian Negara; (3) penataan organisasi LPNK;(4) Evaluasi dan penataan organisasi UPT; (5) evaluasi dan penataan SatuanKerjaPPK-BLU; (6) penataan organisasi - organisasi Sekretariat Lembaga Negara; (7)penataan organisasi Lembaga Non Struktural; dan (8) evaluasi dan penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah.

Tulisan ini merupakan pemikiran awal yang difokuskan pada penataan kelembagaan pemerintah pusat berupa pembentukan, perubahan, dan/atau penggabunganKementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Penataan (tanpa memper-hitungkan pertimbangan politik) ini akan berdampak besar terhadap kelembagaanpemerintah, karena akan meningkatkan penghematan, efisiensi dan efektivitas, danbukan hanya perubahan unit kerja yang hanya akan berpengaruh pada skala kecil.

II. PENATAAN ORGANISASl/KELEMBAGAAN

Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diaturdalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Beberapa ketentuan

UU 39/2008 tentang Kementerian Negara sebagai berikut:a. Pembentukan Kementerian adalah pembentukan Kementerian dengan nomen-

klatur tertentu setelah Presiden mengucapkan sumpah/janji.


-. I-r- '^ /^'T;.-- :. :-i' ■.■■..■ ■ ■

b. Pengubahan Kementerian adalah pengubahan nomenklatur Kementerian dengancara menggabungkan, memisahkan, dan/atau nri6ngganti nomenklatur Kementerian yang sudah terbentuk.

c. Pembubaran Kementerian adalah menghapus Kementerian yang sudah terbentuk.d. Pasal 4: (1) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan; dan

(2) Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas: (a) urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secarategas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; (b) urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan (c) urusanpemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi programpemerintah.

e. Pasal 5; (1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan; (2) Urusanpemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputiurusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan,kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertam-bangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komuni-kasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, petemakan, kelautan, dan perikanan;(3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hurufc meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, ke-sekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan,lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecildan menehgah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, pe-rumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

f. Pasal 6: Setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(2) dan ayat (3) tidak hams dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri.

g. Pasal 10: Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secarakhusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu.

h. Pasal 14: Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi umsan Kementerian,Presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi.

i. Pasal 15: Jumlah keselumhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat).

Reformasi Birokrasi diatur dengan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang GrandDesign Reformasi Birokrasi dan Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2012 tentang RoadMap Reformasi Birokrasi. Dari grand design ini dikenal 8 (delapan) area pembahanreformasi birokrasi, yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan pemndang-undangan.

12 I Edisi 2, Tahun 11

m

sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, danpola pikir {mind-set) dan budaya keija (culture-set).

Beberapa ketentuan tentang penataan kelembagaan dalam Perpres 81/2010tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan Permen PANRB 20/2010 tentangRoad Map Reformasi Birokrasi:

a. Hasil yang diharapkan dari area penibahan organisasi adalah organisasi yangtepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) dan dari area perubahan peraturanperundang-undangan adalah regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindihdan kondusif.

b. Pada tingkat mikro, program penataan dan penguatan organisasi bertujuan untukmeningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi kementerian/lembaga danpemerintah daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaantugas-tugas masing-masing, sehingga organisasi kementerian/lembaga danpemerintah daerah menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Targetyang ingin dicapai: a) menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsiinternal kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; dan b) meningkatnyakapasitas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakantugas pokok dan fimgsi.

Program dan Kegiatan serta Hasil yang diharapkan dari area perubahan penataanperaturan perundang-undangan dan penataan dan penguatan organisasi adalah:1. Penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diter-

bitkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah: Identifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh K/L danPemda sebagai dasar untuk melakukan regulasi dan deregulasi.

2. Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja pada K/L dan Pemda:Peta tugas dan fungsi unit kerja pada K/L dan Pemda yang tepat fungsidan tepat ukuran (right sizing) yang dapat mendorong percepatan reformasibirokrasi.

3. Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, pelayananpublik, kepegawaian, dan diklat: Unit kerja organisasi, tatalaksana, kepega-waian dan diklat yang mampu mendorong percepatan reformasi birokrasi.'

Melalui penataan kelembagaan, diharapkan ke depan terlahir organisasi pemerintah yang poporsional-efektif-efisien dalam rangka mempercepat terwujudnya

c

1 Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2012 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.


ljURNAL

JPtiieiMNMllllIlllRiiFORMASI BIROKRASi MENUfU PEMERINTAHANKEUS DUNIA

tata kelola pemerintahan yang baik {good governance), pemerintah yang bersih {cleangovernment), dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). ̂

Menyadari bahwa selama ini proses pengusulan, persetujuan, dan pelaksanaanreformasi birokrasi berjalan lamban atau tidak sesuai harapan, maka Men PANRBmenyederhanakan program pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam bentuk Sembilan Program Percepatan Reformasi Birokrasi, yaitu 1)penataan struktur birokrasi, 2) penataan jumlah dan distribusi PNS, 3) sistem seleksiCPNS dan promosi PNS secara terbuka, 4) profesionalisasi PNS, 5) peningkatankesejahteraan pegawai negeri, 6) pengembangan sistem elektronik pemerintah (f-goverwnent), 9) efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja PNS, 8)peningkatan pelayanan publik, dan 7) peningkatan transparansi dan akuntabilitasaparatur; yang digambarkan sebagai berikuP

label 1. Sembilan Program Percepatan Reformasi Birokrasi

1 Penataan

struktur

birokrasi

DeskripslKegiatan

a. Evaluasi dan penataan organisasi K/L dan Pemdab. Evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural Eselon ill, IV, dan V pada unsur

pelaksana dan penunjangc. Evaluasi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)d. Evaluasi Lembaga Non Struktural (LNS) lanjutane. Evaluasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon II

2 IsnmdiAnanda, DeputiMen PANRB BidangKclembagaan, dalam tulisanni/aberjudui "PenataanKelembagaan Pemerintah Sebuah Kcniscayaan", mengatakan bahwa oleh sebagian pihak, performakelembagaaan pemerintah dipandang masih belum ideal, bahkan pada titik tetentu cenderuugdinilai gembrot dan tidak lincah. Pandangan dimaksnd dapat dipahami mengingat pada tataranpaling ideal, organisasi pemerintah harus berkinerja tinggi ditandai dengan tepat tikiiran dan lepatguna (right sizing), sementara di sisi lain, tergambar sepcrti sedang ada trend atau kecenderun-gan pembentukan organisasi barn dalam rangka mempercepat capaian peni/elenggaraan urusanpemerintahan. Isinadi menatnbahkan, memasuki tahun 2012 Kementerian PANRB telah nieng-gariskan 2 (diia) kebijakan mendasar di bidang kelembagaan. Pertama, penghapusan unit eselonIV dan eselon III pada unsur pelaksana tertentu. Sebagai penggantini/a akan mengoptimalkanpara pegawai i/ang menduduki jabatan tersebiitke dalam jabatanfimgsional karena pada giliran-nya pada unsur pelaksana tertentu yang lebih utama adalah para profesional, bukan manajerialsebagairnana melekat pada jabatan struktural. Kebijakan ini akan dilakukan dengan sangafhati-hati dan terencana. Kedua, evaluasi terhadap keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) ferutamayang sudah ditetapkan sebagai unit eselon II.

3 Sembilan Program Percepmtan Reformasi Birokrasi, Majalah Layanan Publik, Edisi XL TahunVIII2011, Biro Umum dan Humas Kem PANRB, 2012.


PENATAANSTOUKTUR BIROKRASI:

KEMENTERIAN DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

No Program

2 Penataan

jumlahdan

distribusi PN5

3 Sistem seleksi

CPNSdan

promosi PNS

secaraterbuka

Profesionalisasi

PNS

5 Peningkatan

kesejahteraanpegawaf negeri

6 Pengembangansistem

elektronik

pemerintah

{e-government)

DeskripsiKegiatan

a. Analisis dan pemetaan jabatan di K/L dan Pemdab. Kebijakan minus growth (penerimaan CPNS lebih kecil dari jumlah PNSyang

pensiunsetiaptahun)c. Kebijakan Pembatasan dan/atau Pengurangan Belanja Pegawaid. Monitoring dan Evaluasi Redlstribusi/Realokasi PNSe. Kebijakan Pemberian Pension Din! secara Sukarela

a. Kebijakan Seleksi CPNS melalui;

1. Kerjasama dengan Konsorsium PTN (Perguruan Tinggi Negeri) untukseleksi CPNS

2. Penggunaan Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi CPNS.

b. Kebijakan Promosi PNS:

Penguatan Assessment Centeruntuk promosi jabatan dan diklat penjenjangandan/atau fungsional

c. Kebijakan Pengisian Lowongan Jabatan secara terbuka antar instansi baiktingkat nasional maupun regional

a. Penetapan Standar Kompetensi Jabatanb. Peningkatan Kemampuan PNS berbasis kompetensic. Sistem Nasional Diklat PNS berbasis kompetensid. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negerie. Sertifikasi Kompetensi Profesif. Mutasi dan Rotasi sesuai kompetensi secara periodikg. Pengukuran Kinerja Individuh. Penguatan Jabatan Fungsional:i. Penambahan Jumlah Jabatan Fungsionalj. Penetapan Pola KarierJabatan Fungsionalk. Peningkatan Kemampuan Jabatan FungsionalI. Peningkatan Tunjangan Jabatan Fungsional

a. PerbaikanStrukturPenggajianb. Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja secara bertahapc. Penyempurnaan Sistem Pensiun

d. Peningkatan Jaminan Kesehatan bagi Aparatur dan Pensiunan

a. Kebijakan E-Ojfice {Pengembangan Website, E-AdministrasiUmum, manaje-men dokumen elektronik (E-Arsip), administrasi keuangan elektronik (SistemPengelolaan Keuangan Elektronik), dan administrasi kepegawaian elektronik(Simpeg)}

b. Kebijakan E-Planningc. Kebijakan E-Budgetingd. Kebijakan E-Procurement

e. Kebijakan E-Performance (SAKIP)(semua kebijakan ini dikenal sebagai Sistem Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah(SMSDPj/Govemment Resources Management System, GRMS).

^JURNAL

RRFORMASJ HIROKRASl MKNUlU PLMERIN'TAHAN KELAS DUNIA

No Program

Efisiensi

penggunaan

fasilitas, saranadan prasaranakerjaPNS

Peningkatan

Pelayanan

Publik

Peningkatan

transparansi

dan

akuntabiiitas

aparatur

Deskripsi Kegiatan

a. Kebijakan Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan

b. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja

a. Peningkatan Pelayanan Perizinan:1. DeregulasI Perizinan

2. Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu3. Pembatasanwaktupengurusanizin4. Kejelasan Blaya dan Persyaratan Perizinan

b. Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalul:1. Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan2. Pemeringkatan Pelayanan Publik seluruhK/Ldan Pemda3. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)4. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

a. Kebijakan tentang Pengaturan dan Kewajiban seluruh Pegawai Negeri/ PNS melaporkanHartaKekayaan;

1. Pelaporan dan Pengumuman Harta Kekayaan PNS2. Perluasan Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan3. Pelaporan Harta Kekayaan sebagai dasar dalam persyaratan kenalkan pangkat dan

promosijabatan4. Penguatan PPATK

b. Larangan pemindahan keuangan rekening pemerintah/pejabat ke rekening pribadi

c. Penertiban pembuatan rekening untuk penampungan sementara (EscrowAccount)

d. Kebijakan Pekerjaan yang kemungkinn Tidak Selesai dalatn Satu Tahun Anggarandiusulkan penganggaran dan pelaksanaan secara bertahap (Mu/b Years)

e. Penguatan Pengawasan:

1. Impiementasisistemw/i/st/cb/owerjperlindunganpelapordugaanpenyimpangan)2. Penegakan disiplin PNS (penegasan sanksi yangtegas sesuai dengan PP 53/2011

terhadap pelanggaran disiplin PNS terkait dengan transaksi keuangan yang tidakwajar)

3. Penguatan Peranan APIP dalam pengawasan dan pencegahan korupsif. Peningkatan akuntabiiitas kinerja (aparatur K/L dan Pemda) dan keuangan instansi

pemerintah (SAKIP)

g. Evaluasi kebijakan tentang permlntaan dan penerbitan anggaran Perubahan (APBN/APBDPerubahan)

Untuk mengetahui gemuk tidaknya Kabinet Republik Indonesia, dapat diband-ingkan total Menteri pada setiap Kabinet sejak Kabinet Ampera 1 (25 Juli 1966 -11

16 I Edisi 2, Tahun

PENATAAN STRUKTUR BIROKRASI:


Oktober 1967) sampai dengan Kabinet Indonesia Bersatu II tahun 2010-2014 yangditunjukkan pada tabel berikut.^

label 2. Tabel Perbandingan Susunan Kabinet Sejak Orde BaruSampai Dengan Kabinet Indonesia Bersatu II

No Nama KabinetJumlah- Jumlah iumlahMenko Meneg Menmud

1 Ampera I

2 Ampera I yangPisempurnakan3 |Pembangunanl

Pembangunan II

5 Pembangunana III

6 |PembangunanlVPembangunana V

8 PembangunanVI

9 PembangunanVII

10 jReformasi Pembangunan

11 Persatuan Nasional

12 iGotong Royong13 Indonesia Bersatu I

14 Indonesia Bersatu II

Catataiv. Tmnpakjelns perhedaan total jumlah Meuteri pada masing-masing Kabirtef. Yatig menarikuntuk dikaji adalah keberadaan Jumlah Menteri, Menteri Muda, Wakil Menteri, danPejabat setingkat Menteri. Pada Kabinet Indonesia Bersatu 11 terdapat 20 Wakil Menteri.

Jumlah Kementerian (34), LPNK (28), LNS (90), dan beberapa kelembagaanpemerintah pusat dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 3. Kementerian pada Kabinet Indonesia Bersatu II

Kementerian Kementerian

1. Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 18. Pekerjaan UmumKeamanan

2. Koordinator Bidang Perekonomlan 19. Kesehatan

3. Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 20. Pendidikan dan Kebudayaan

4 Diolah dari Sistem Administrasi Negara Kesatuan Repiiblik Indonesia, Buku II filid 1 dan Jilid 2,Letnbaga Administrasi Negara (LAN, 2002).


f^JURNAL

REI-OKMASI HHiOKiiAS! MRXL'R' i'l.MrHiNTAHAN KHl.AS PL'NIA

Kementerian Kementerian

4. SekretariatNegara 21. Sosial

5. Dalam Negeri 22. Agama

6. Luar Negeri 23. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

7. Pertahanan 24. Komunikasi dan Informatka

8. Hukum dan Hak Asasi Manusia 25. Riset dan Teknologi

9. Keuangan 26. Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah

10. Energi dan Sumber Daya Mineral 27. LIngkungan Hidup

11. Perindustrian 28. Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak

12. Perdagangan 29. Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi

13. Pertanian 30. Pembangunan Daerah Tertingga!

14. Kehutanan 31. Perencanaan PembangunanNasional

15. Perhubungan 32. Badan Usaha Milik Negara

16. Kelautan dan Perlkanan 33. Perumahan Rakyat

17. Tenaga Kerja dan Transmigrasi 34. PemudadanOlahRaga

label 4. Lembaga Pemerintah Non Kementerian pada Kabinet Indonesia Bersatu 11

LPNK LPNK

1. Lembaga Administrasi Negara 15. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

2. Arsip Nasional Repubiik Indonesia 16. Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia

3. Badan Kepegawaian Negara 17, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

4. Perpustakaan Nasional Repubiik Indonesia 18. Badan Koordinsi Penanaman Modal

5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 19. Badan Pertanahan Nasional

6. Badan PusatStatistik 20. Badan Pengawas Obat dan Makanan

7. Badan Staandardlsasi Nasional 21. Lembaga Ketahanan Nasional

8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir 22. Badan Meteorologi, KlimatologI, dan Geofifika

9. Badan Tenaga Nuklir Nasional 23, Badan Nasional Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia

PENATAAN STRUKTUR BIROKRASI:

KEMENTERIAN DAN LEMBAGA PEMERINTAB NON KEMENTERIAN

LPNK LPNK

10. Badan Intelijen Negara

11, LembagaSandi Negara

24. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

25, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah

12. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 26. Badan SAR NasionalNasional

13, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional [27, Badan Narkotika Nasional14. Badan Informasi Geospasial 28. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Tabel 5. Kesekretariatan Lembaga Negara padaKabinet Indonesia Bersatu II

Kesekretariatan Lembaga Negara1. Mahkamah Agung

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat

3. Dewan Perwakilan Rakyat

4. Dewan Perwakilan Daerah

5, Badan Pemeriksa Keuangan

6, Mahkamah Konstitusi

7, Komisi Yudisial

ITabel 6. Lembaga SetingkatKementerian padaKabinet Indonesia Bersatu II

Lembaga Setingkat Kementerian

1. Kejaksaan Agung

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Lembaga Setingkat Kementerian

3, Tentara Nasional Republik Indonesia

4. Sekretariat Kabinet

label 7. Lembaga PenyiaranPublik padaKabinet Indonesia Bersatu II

Lembaga Penyiaran

1, Radio Republik Indonesia

Lembaga Penyiaran Publik

2. Televisi Republik Indonesia

label 8. Lembaga Nan Struktural pada Kabinet Indonesia Bersatu II

Lembaga Non struktural Lembaga Non Struktural1, Komisi Hukum Nasional 46. Badan Nasional SertifikasiProfesi

2. Komisi Kepolisian Nasional 47. Badan Perlindungan Konsumen Nasional

3. Komisi PengawasPersainganUsaha 48. Badan PengawasPemilihan Umum

4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia 49. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura

5. Komisi Nasional AntiKekerasanTerhadapPerempuan 50. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

^JURNAL

HHl-ORMASI HIROKRASI MP.NUIU PF.MERINTAHAN Klil-AS DUNIA

Lembaga NonStruktural

6. Komisi Kejaksaan

7, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional8. Komisi Nasional LanjutUsia

9. Komisi Penyiaran Indonesia

10. Komisi Banding Merek

11. Komisi Banding Paten

12, Komisi Informasi Pusat

13. Komisi Pengawas Haji indonesia

14, Komisi Nasionai Hak Asasi Manusia

15. Komisi PemberantasanKorupsi

16, Komisi PemilihanUmum

17. DewanBuku Nasionai

18. DewanGula Nasional

19. DewanRiset Nasionai

20, DewanKoperasi Indonesia21. DewanPertimbanganOtonomiDaerah

22, Dewan Kelautan indonesia

23. Qewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasionai

24. Dewan Pengupahan Nasional25, Dewan KetahananPangan

26. Dewan Energi Nasionai

27. Dewan Pers

28. Dewan PertimbanganPresiden

29. Dewan SumberDaya Air Nasional

30. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas danPeiabuhan Bebas

31. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan PeiabuhanBebas Batam

Lembaga NonStruktural

51. Badan Penaneeulangan Lumpur Sidoarjo52, Badan Amii Zakat Nasional53. Badan KoordinasiKeamananLaut

54, Badan Pengawas PasarTenaga Listrik55. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional

Keolahragaan

56, Badan Oiah Raga Profesional57. Badan Nasional Pengeioia Perbatasan58. Badan Pertimbangan Film Nasional

59. Badan Pertimbangan Kepegawaian

60, Badan Peiaksana Pengeioia Masjid istiqial61. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas

dan Peiabuhan Sabang

62, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebasdan Peiabuhan Bebas Batam

63, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebasdan Peiabuhan Bebas Karimun

64. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebasdan Peiabuhan Bebas Bintan

65. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional66, Komite Nasionai Keseiamatan Transportasi

67. Komite Aksi Nasionai Penghapusan Bentuk- BentukPekerjaan TerburukUntukAnak

68. KomiteAkreditasi Nasionai

69. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan

70. Komite Standar Nasionai UntukSatuan Ukuran

71. KomiteStandarAkuntansi Pemerintah

72, Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan

73. Komite Kebijakan Percepatan Penyiapaninfrastruktur

74. Komite Nasionai Penanggulangan Flu Burung(Avian influenza) dan Kesiapsiagaan MenghadapiPandemi influenza

75. Komite Pengarah Pengembangan KawasanEkonomI Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan,dan Pulau Karimun

76. Komite Oiah Raga Nasionai Indonesia

1 LembagaNonStrukturai Lembaga NonStruktural32. DewanKawasanPerdaganganBebasdanPelabuhan

BebasBintan77. Komite Ekonomi Nasional

33. DewanKawasanPerdaganganBebasdan PelabuhanBebasKarimun

78. Komite Inovasi Nasional

34. DewanKetahananNasional 79. Lembaga Produktlvitas Nasional35. DewanNasional Perubahan Iklim 80. Lembaga Sensor Film36. DewanJaminanSosialNasional 81. Lembaga KerjasamaTripailit37. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia 82. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian

Peningkatan Kesejahteraan Sosial PenyandangCacat

38. Dewan PenerbanganAntariksaNaslonal 83. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban39. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus 84. PusatPelaporandanAnalisisTransaksi Keuangan40. Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu 85. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

41. Badan Kebljaksanaan dan Pengendalian Perumahandan Permukiman Nasional

86. Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan danPengendalian Pembangunan

42. Badan Pendukung Pengembangan Sistem PenyediaanAlrMinum

87. Ombudsman Republik Indonesia

43. Badan Pengelola Dana Abadi Umat 88. KonsilKedokteran Indonesia

44. Badan PelaksanaKegiatanUsahaHuluMlnyak dan Gas .BumKBPMigas)

89. Akademi llmu Pengetahuan Indonesia

45. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) 90. Majelis DisiplinTenaga Kesehatan

III. ANALISIS PENATAAN KELEMBAGAAN

Reformasi Birokrasi mulai menggema pada tahun 2003/2004, antara laindengan dihasilkannya pokok-pokok pikiran tentang reformasi birokrasi aparaturnegara (Kementerian PAN, 2004) seperti digambarkan sebagai berikut.®

Tabel 9. Kebijakan dan Arab Reformasi Birokrasi (2004)

Kebijakan dan Arab Reformasi Birokrasi

KELEMBAGAAN: Organisasi "rampingstruktur dan banyak/kaya fungsi, efisien, dan efektif, organisasi disusunberdasarkan visi, misi, dan strategi yangjelas {structurefbllomstrategy), organisasi efisien dan efektif, rasional,dan proporsiona! (rightsizing), flat3tau datar, ramping, pembidangan sesuai beban dan sifat tugas, span ofcontrol yang ideal, bersifat jejaring {small organization but large networking), banyak diisi jabatan-jabatanfungsionai (mengedepankan kompetensi dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugasnya), dan menerapkanstrategi organisasi pembelajaran {learning organization)yang cepat beradaptasi terhadap perubahan.

5 "Kebijakan dan Arah Reformasi Birokrasi Aparatur Negara", Kementerian PendayagunaanAparatur Negara, OktoberlOOi.

Edisi 2, Tahun II i 21

Kebijakan dan Arab Reformasi Birokrasi

SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR: SDM yang ingin dibangun adalah "PNS yang profesional, netral, dansejahtera" manajemen kepagawaian modem, PNS yang profesional, netral, berdayaguna, produktif, transparan,bersih dan bebas KKN untukmelayani dan memberdayakan masyarakat, jumlah dan komposisi pegawaiyangideal: sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerja yang ada di masing-masing instansi pemerintah, penera-pan sistem merit dalam manajemen PNS, klasifilQsi jabatan, standar kompetensi, sistem diklat yang mantap,standar kinerja, penyusunan pola karier PNS, pola kan'r terbuka, PNS sebagal perekat dan pemersatu bangsa,membangun sistem manajemen kepegawaian unified berbasis kinerja, dan dukungan pengembangan databasekepegawaian, sistem informasi manajemen kepegawaian, dan sistem remunerasi yang layak dan adil menujumanajemen modern.

TATA lAKSANA ATAU MANAJEMEN: Ketatalaksanaan aparatur pemerintah diharapkan ditandai oleh "mekanisme,sistem, prosedur, dan tata kerja yang tertib, efisien, dan efektif", melalui pengaturan ketatalaksanaan yangsederhana: standar operasi, sistem, prosedur, mekanisme, tatakerja, hubungan kerja dan prosedur pada prosesperencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, proses korporatisasi dan privatisasi,pengelolaan sarana dan prasarana kerja, penerapan perkantoran elektronis dan pemanfaatan e-government,dan apresiasi kearsipan. Juga penataan birokrasi yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, hemat, disiplin,dan penerapan pola hidup sederhana. Efisiensi kinerja aparatur dan peningkatan budaya kerja, terwujudnyasistem dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien (dalam administrasi pemerintahan maupun pelayanankepada masyarakat), sistem kearsipan yang andal: tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, efektif dan efisien,otomatisasi administrasi perkantoran, dan sistem manajemen yang efisien dan efektif. Unit organisasi pemerintah yang mempunyai potensi penerimaan keuangan negara, statusnya didorong menjadi unit korporatisasidalam bentuk BHMN, BUMD, Perum, Persero, UPT, UPTD, atau bentuk lainnya.AKUNTABiUTAS KINERJA APARATUR: Pemahaman tentang akuntabilitas terus ditjngkatkan dan diupayakanagar diciptakan "kinerja Instansi pemerintah yang berkualitas tinggli akuntabel itan bebas KKN", ditandai

sarana penilaian kinerja instansi dan Indivldu oleh pemangku kepentingan (stpkeho/dersj - to^^^dan

garan, organisasi danketalaksanaan, kepe^yfalan,sistein akuntansi keuanga^^^ dlkaitkan dengan

sumbeNayae^irahifrgahlrina^apei^^^^PENGAWASAN: Diharapkan terbangun "sistem pengawaan nasional denpn elemen-elemen pengawasanfungsional, pengawasan Internal, pengawasan ekstemal, pengawasan masyarakat," yang ditandai sistempengendalian dan pengawasan yang tertib, sisdalmen/waskat, wasnal, dan wasmas, koordinasi, integrasi dansinkronisasi aparat pengawasan, terbentuknya sistem informasi penpwasan yang mendukung pelaksanaantindak lanjut, serta jumlah dan kualitas auditor profesional yang memadai, intensitas tindak lanjut pengawasandan penegalan hukum secara adil dan konsisten.

221 Edisi 2,Tahun II

PENATAANSTRUKTUR BIROKRASI:


Kebijakan dan Arah Reformasi Birokrasi

PELAYANAN PUBLIK: Pelayanan publik sebagai barometer transparansi dan akuntabilitas, diharapkan dapatdidorong upaya mewujudkan "pelayanan publik yang prima dalam art! pelayanan yang cepat, tepat, adil, danakuntaber,djtandaioiehpelayanantidakberbelit-belit,informatlf,akomodatif,konsisten,cepat,tepat,efisien,transparan dan akuntabel, menjamin rasa aman, nyaman, dan tertib, kepastian (waktu-biaya-hukum), dantidak dijumpai pungutan tidakresmi. Kondisi kelembagaan, SDM aparatur, ketatalaksanaan, dan pengawasan,mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan mendorong munculnya praktik-praktik pelayanan yang leblh menghargai para pengguna jasa; perubaban paradlgma aparatur yang terarahdalam upaya revitalisasi manajemen pembangunan ke arah penyelenggaraan Good Governance: menjadientrepreneurial-competitive government (pemerintahan yang kompetitif), customer-driven dan accountablegovernment (pemerintahan tanggap/respons/Ve, berorientasl pelanggan dan akuntabel), serta globokosmo-politan orientation government (pemerintahan yang berorientasl global); penerapan prinsip pelayanan prima:metodedan prosedur pelayanan, produk dan jasa pelayanan, mantapnya peraturan perundangan, penetapanstandarpelayanan, indeks kepuasan masyarakat, pengembangan model dan penanganan keluhan masyarakat/pengguna jasa secara terorganlsasi, serta partisipasi masyarakat; proses kerja serta modernisasi administrasimelaiuiotomatisasiadministrasi perkantoran: elektronis di setiap instansi pemerintah serta penerapandan pengembangan e-goi/emmenf;publikasi secara terbuka prosedur, biaya dan waktu pelayanan; dan peranserta masyarakat dengan adanya kejelasan tugas, wewenang dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat,BUDAYA KERJA PRODUKTIF, EFISIEN, DAN EFEKTIF: Penumbuhkembangan budaya kerja produktif, efisiendan efektif harus didorong agar "terbangun kultur birokrasipemerintah yangproduktif, efisien, dan efektif,terciptanya ikiim kerja yang berorientasl pada etos kerja dan produktivitasyang tinggi, melalui PengembanganBudaya Kerja yang mengubah mind-set, sikap dan perilaku serta motivasi kerja; membangun biorkrat berjiwaentrepreneur, dengan pengembangan budaya kerja (cu/fure-sef) yang tinggi: terbentuk pola pikir (m/nd-set),sikapdan perilaku dan budaya kerja pegawai yang etis, bermoral, profesional, disiplin, hemat, hidupsederhana,jujur, produktif, menghargai waktu, menjadi panutan dan teladan, serta mendapat kepercayaan masyarakat.

KOORDINASI, INTEGRASI, DAN SINKRONISASI: Perlu ditingkatkan "koordlnasi program dan peiaksanaan,pemantauan dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian program pendayagunaan aparatur negara." Koor-dinasi, integrasi dan sinkronisasi, perlu diwujudkan antara lain melalui "keterkaitan institusional (koordinatif)yaitu keterkaitan Kementerian PAN dengan instansi/Lembaga terkaityangbersifat koordlnasi dalam rancangan,integrasi dalam program, sinkronisai dalam kegiatan dan simplifikasi dalam prosedur", ditandai oleh kesatuanbahasa dan kerjasama yang dikembangkan melalui Rakor, Fortek dan Forkom, Raker, dan rapat berkala; koordinasidilakukan sejak penyusunan program kerja dan anggaran; jelasnya instansi/unit kerja yang secara fungsionalberwenang dan bertanggungjawab atas sesuatu masalah atau tugas; dan program kerja instansi/organisasiyangjeias(memperlihatkan keserasian kegiatan unit-unit kerja).

Organisasi/kelembagaan pemerintah merupakan salah satu aspek pent-ing dalam penyelenggaraan pemerintahan dan reformasi birokrasi. Pada tahun

2005, Sofyan Effendi mengemukakan bahwa reformasi birokrasi perlu dimulai dari

kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur, kemudian disusul aspek-aspeklainnya seperti ketatakaksanaan, pelayanan publik, akuntablitas, dan pengawasandalam upaya membangun pemerintahan yang amanah. Sofyan Effendi menegas-

kan pentingnya pemahaman terhadap pemerintah (government: peran pemerintah

Edisi 2, Tahun II I 23

a.

lebih dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan), tata pemerintahan, peny-elenggaraan pemerintahan, pengelolaan pemerintahan (governance), tata kelolapemerintahan yang baik (good governance), penyelenggaraan pemerintahan yangamanah, tata pemerintahan yang balance, pengelolaan pemerintahan yang baik danbertanggungjawab, pemerintahan yang bersih, dan pemerintahan yang baik, bersihdan berwibawa. Reformasi membangun pemerintahan yang amanah dilakukansebagai berikut:

Sampai dengan saat ini Indonesia belum mampu mengembangkan good governance: pemberantasan KKN, dan clean government. Banyak kebijakan yang tidakjelas, penempatan personil yang tidak kredibel, enforcement men^^akm sentrakehidupan politik yang kurang berorientasi pada kepentingan bangsa.

b. Penyelenggaraan pemerintahan hams hati-hati, hams sesuai dengan praktikintemasional, memperhatikan budaya dan kondisi bangsa, tidak terjebak danterjemmus pada jebakan asing atau lembaga intemasional dalam penyelenggaraan negara, hubungan pusat dan daerah, dan dalam pengelolaan keuangannegara.

c. Budaya organisasi penting, contoh budaya pemerintahan (public culture) danbudaya pemsahaan (corpotrate culture), hams menyesuaikan dengan bentukorganisasi yang cocok untuk lingkungan yang stabil, menjalankan tugas yangbersifat massif ietapi redundant. Budaya organisasi bembah jika tugas organisasidan lingkungannya bembah.

d. Peter Bijur (2001): syarat paling utama yag menjadi keberhasilan upaya pemba-han budaya organisasi adalah kepemimpinan yang kuat (strong leadership) baikdalam kemampuan memimpin maupun dalam ketajaman visinya. Ini kendalautama bangsa Indonesia. Lima faktor penting untuk menyukseskan pembahanbudaya organisasi adalah nilai-nilai, motivasi, ide dan strategi, tujuan yangjelas, dan etika kinerja didukung remunerasi dan penghargaan yang tepat.

e. Organisasi yang mengubah budaya hams berani menempuh jalan yang tidakselalu lums, dari kondisi stabil, melalui turbulence atau bahkan chaos, untukmencapai penyesuaian dengan nilai-nilai, norma-norma, perilaku dan simbol-simbol budaya bam. Organisasi hams disiapkan imtuk selalu adaptif terhadappembahan, hams berani berekspserimen, hams berani gagal dan hams dapatmenyesuaikan diri dengan unsur-unsur budaya bam yang diletakkan olehpimpinan organisasi.

f. Walaupun sudah dilakukan dengan komitmen yang tinggi serta program yangbenar, selalu ada risiko pembahan budaya organisasi tidak berjalan seperti di-harapkan atau dalam kasus ekstrim bertentangan dengan arah yang diinginkan.

241 Edisi 2, Tahun

PENATAANSTRUKTUR BIROKRASI:

KEMENTERIAN DAN lEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

Perubahan budaya organisasi adalah proses panjang dan mahal yang tidakdijamin akan sukses. Minimal diperlukan waktu 5-10 tahun untuk mengubahbudaya organisasi dengan skala seperti pemerintah Republik Indonesia ataupemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Karena itu strategi yang dianjurkanoeh para ahli (Morgan, 1996 dan Toolpack, 2001) adalah perubahan secara ber-tahap dan gradual. Memang kurang revolusioner dan kurang radikal, tetapilebih aman.

Analisis penataan struktur birokrasi dilakukan mengacu pada Sembilan Program Percepatan Reformasi Birokrasi, yaitu (1) Evaluasi dan penataan organisasiK/L dan Pemda; (2) Evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural Eselon III, IV, danV pada unsur pelaksana dan penunjang; (3) Evaluasi Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK); (4) Evaluasi Lembaga Non Struktural (LNS) lanjutan; dan(5) Evaluasi Unit Pelaksana Tekms (UPT) Eselon 11. TuUsan ini difokuskan padapenataan organisasi K/L dan LPNK serta LNS. Kementerian yang saat ini jumlahnya34, jika mau dan berani, bisa ditekan menjadi jumlahnya sekitar 20. LPNK yang saatini mencapai 28 bisa ditekan jumlahnya menjadi di bawah 10. Jumlah LNS yanghampir mencapai angka 90 bisa dikurangi kecuali lembaga yang pembentukannyadiamanatkan undang-undang. Penataan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian dilakukan sebagai berikut.

label 10. Penataan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Penataan Kementerian

a. Jumlah maksimum Kementerian dipertahankan padaangka 20.

b. AdasejumiahKementerianyangdisatukan/digabung,dengan alasan tugas dan fungsi yang hampir samaatauserumpun.

c. Kementerian dan Hasil gabungan beberapa

Kementerian, masing-masingdigabungdengan LPNKyangselamainidikoordinasikan, menjadi KementerianBaru.

d. Pemlkiraninitidakmempertimbangkanaspekpolitik.

e. Acuannya adalah UU 39/2008 tentang KementerianNegara dan Perpres 47/2009 tentang Pembentukandan Organisasi Kementerian Negara.

Penataan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

a. Jumlah LPNKdibat3sl,hanyapadaLPNKyangsulitdimasukkan ke dalam Kementerian, diupayakandari 28 menjadi di bawah 10.

b. Ada satu atau sejumlah LPNK yang disatukandengan Kementerian, dengan alasan tugas danfungsi yang hampir sama atau serumpun.

c. AdaLPNKyangdianggapsangatstrategissehinggaharus berdiri sendiri dan sulit dimasukkan ke

dalam Kementerian.

d. Pemikiran ini tidak mempertimbangkan aspekpolitik.

e. Acuannya adalah Keppres 103/2001 danKeppres110/2001 yang mengatur LPND.

ipgjURNAL

Ki-.KOKMA'^l r.IKOKKAM MHNX-jr IXMliHlNTAilAN KF.l.A- iX.'NiA

Gambar berikut memperlihatkan kelembagaan basil pembentukan, peruba-han, dan penggabungan Kementerian dan LPNK, sehingga terbentuk Kementerianbam yang lebih kuat dan mantap.

label 11. Pemikiran Usulan Penggabungan Kementerian dan LPNKKementerian (penggabungan) LPNK (dibubarkan, masuk ke Kementerian)No

1 I Kemenko Poiitik, Hukum, dan HAMKemenko Perekonomian

3 I Kemenko Kesejahteraan SosialKemen Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet

5 I Kemen Dalam Negeri dan PANRB IBPN, LAN, BKN, ANRI, dan BNPB6 Kemen Luar Negeri

Kemen Pertahanan Lemsanneg, BIN, Lemhannas, Basarnas,dan BNPT

Kemen Hukum dan HAM

9 Kemen Keuangan dan Perencanaan Pembangunan Bappenas, BPS, LKPP, dan BPKPNaslonal

10 Kemen Perindustrian, Perdagangan, dan KUKM

11 Kemen Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan12 iKemenlenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial13 Kemen Perhubungan, Pekerjaan Umum, dan

PenguranganDaerahTertinggal14 Kemen Kesehatan dan Kependudukan15 Kemen Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan

16 Kemen Komunikasi, Informatlka, Pariwisata, dan PerpusnasEkonomi Kreatif

17 Kemen LItbang Iptek18 I Kemen Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat19 Kemen Perempuan, Pemuda, dan Olahraga20 Kemen BUMN

Catatan:

Singkatan/Akronim LPNK: BPN (Badan Pertannlmn Nasioml), LAN (LembngaAdnmistrasiNegnm), BKN (Badan Kepegaivaian Negam), ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia),BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Lemsanneg Lembaga Sandi Negara), BIN(Badan Intelijen Nasional), Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional), Basarnas (BadanSAR Nasional), BNN (Badan Narkotika Nasional), BNPT (Badan Nasional PenanggulanganTerorisme), Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), BPS (Badan PusatStalislik), LKPP (Lembaga Pengadaan Barang/]asa Pemerintah), BPKP (Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan), BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), BNP2TK1


BNP2TKI

BMK6

BKKBN, BPOM

BSN, Bapeten, Batan, Lapan, BIG, LIPI, BPPT

(Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), BMKG (BadanMeteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Beren-cana Nasional), BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), Perpusnas (PerpustakaanNasional), BSN (Badan Standardisasi Nasional), Bapeten (Badan Pengawasan TenagaNuklir), Batan (Badan Tenaga Nuklir), Lapan (Lembaga Penerbangaan dan Antariksa Nasional), BIG (Badan Infomasi Geospasial)perubahan dari Bakosurtanal (Badan Koordinasidan Survei Pemetaan Nasional), LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), dan BPPT(Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi).

Penataan kelembagaanmelalui penggabungan Kementerian dan LPNK sehinggajumlah Ksmenterian mcnjadi 20 (atau di bawah 34) diyakim akan dapat maning-katkan psnghematan, efisiensi, dan efsktivitas. Keberadaan 3 (tiga) KcniBnterianKoordinator dapat dievaluasi dan masih dimungkinkan untuk penghapusan.

Saat ditetapkannya Undang-Undang 39/2008 tentang Kementerian Negara,timbul pertanyaan apakah jabatan Staf Ahli Menteri/Kementerian masih ada"?Dalam undang-undang ini tidak diatur tentang adanya jabatan Staf Ahli Kementerian,sehingga banyak pendapat bahwa jabatan Staf Ahli ditiadakan. Kenyataannya, jabatan Staf Ahli Kementerian yang jumlahnya di atas 150 masih tetap ada. Sebenamyadapat dipertimbangkan penghapusan jabatan staf ahli dimaksud. Sebagai catatan,keberadaan Staf Ahli ditetapkan dalam Perpres Nomor 47 Tahun 2009 tentangKedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja KementerianNegara, seharusnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara yang tidak menetapkan adanya Staf Ahli.

Jumlah Wakil Menteri saat ini mencapai 20. Dihapuskannya Penjelasan Pasal10 Undang-Undang tentang Kementerian Negara, mengakibatkan polemik jabatanWakil Menteri apakah merupakan jabatan karier atau jabatan politik. Jabatan WakilMenteri ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang WakilMenteri, dengan beberapa ketentuan antara lain:

a. Pasal 1: Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.b. Pasal 2: Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin

pelaksanaan tugas Kementerian; dan (2) Ruang lingkup bidang tugas WakilMenteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. membantu Menteridalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintasunit organisasi eselon I di iLigkimgan Kementerian.


c. Pasal 3: Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi: a. mem-bantu Menteri dalam proses pengambilan keputusan Kementerian; b. membantuMenteri dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja; c. memberikanrekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri berkaitan dengan pelaksanaantugas dan fungsi Kementerian; d. melaksanakan pengendalian dan pemantauanpelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian; e. membantu Menteri dalam penilaiandan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian; f. melaksanakanpengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian; g. mewakili Menteri pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasanMenteri; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri; dan i. dalamhal tertentu, Wakil Menteri melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsungoleh Presiden atau melalui Menteri.

d. Pasal 4: (1) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; (2) Masajabatan Wakil Menteri paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhirbersamaan dengan berakhimya masa jabatan Presiden yang bersangkutan.

e. Pasal 5: (1) Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri diberikandi bawah hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Menteri dan di atas jabatanstruktural eselon La; dan (2) Ketentuan mengenai besaran hak keuangan danfasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut olehMenteri Keuangan.

f. Pasal 6: Wakil Menteri dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan PegawaiNegeri.

Jumlah LNS juga dikurangi dari jumlahnya yang mencapai 90, dibatasi hanyapada lembaga yang dibentuk berdasarkan atau diamanatkan undang-undang. LPNKyang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden/Peraturan Presiden sebaiknyaditinjau kembali dan dinilai kembali kelayakannya sebagai LNS. PembentukanLNS bam hanya disetujui untuk lembaga yang pembentukarmya diamanatkanoleh undang-imdang.

Setelah dilakukan penggabungan beberapa Kementerian dan beberapa LPNKmenjadi satu Kementerian, dilakukan penataan eselon I, eselon II, dan eselon-eselondi bawahnya. Dengan demikian terjadi penggabungan dan/atau penghapusan eselon(jabatan). Dengan cara ini akan terjadi pengiurangan secara signifikan: (1) jumlahKementerian; (2) jumlah LPNK; (3) jumlah eselon, yaitu (a) eselon I di Kementerian/LPNK lama; (b) penggabungan beberapa eselon I yang bersesuaian; dan (c) pengu-rangan jumlah eselon II dan di bawahnya sebagai akibat penggabungan lembaga.


Pada tahun 1999, di Indonesia terdapat 319 pemerintah daerah (26provinsi, 234 kabupaten, dan 59 kota). Sejak pemekaran dibuka, hanya dalam waktusepuluh tahun (1999-2009) jumlah pemerintah daerah bertambah 205 daerah oto-nom baru (DOB), yaitu 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Dengan demikiantotal pemerintah daerah saat ini adalah 524, yaitu 33 provinsi, 398 kabupaten, dan93 kota, tidak termasuk 6 daerah administratif di OKI Jakarta. Usulan DOB masihterus mengalir dan saat ini telah mencapai 170 (usulan pembentukan: 33 provinsi,123 kabupaten, dan 14 kota).

Kebijakan penataan daerah mengacu pada Desain Besar Penataan Daerah(Desartada) dengan tiga misi utama, yaitu menjaga integrasi NKRI sebagai amanatkonstitusi, akselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pengukuhan kapa-sitas Indonesia dalam konteks persaingan global (Djohermansyah, 2011). Pencapaianmisi tersebut didasarkan atas empat pertimbangan, yaitu pengutamaan kepentinganstrategis nasional, penataan daerah yang berwawasan global, integrasi seluruhaspek perubahan lingkungan, dan keterpaduan pembangunan pusat dan daerah.

Djohermansyah menjelaskan empat pokok desartada, yaitu 1) pembentukan daerah persiapan sebagai prosedur baru dalam pembentukan daerah otonom;2) penghapusan, penggabungan, dan penyesuaian daerah otonom; 3) pengaturandaerah otonom yang memiliki karakteristik khusus; dan 4) penetapan estimasijumlah maksimal daerah otonom hingga tahun 2025. Implementasi desartada harusmengacu pada lima langkah. Pertama, memasukkan desartada ke dalam revisi UU

32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (pengertian, penataan daerah, pembentukan, penyesuaian, penghapusan, dan penggabungan daerah). Kedua, penyusunandetail parameter penataan ulang daerah otonom. Ketiga, pengkajian ulang usulanpembentukan daerah otonom berdasarkan parameter baru. Keempat, implementasiseluruh substansi desartada. Kelima, evaluasi terhadap pelaksanaan desartada. Halpenting lainnya, desartada harus disosialisasikan kepada seluruh pemerintah daerah.

Pemekaran daerah seolah tidak terbendung lagi padahal penataan dae

rah sedang diupayakan. Aspek potensi berupa sumber potensi provinsi untuk

berkembangnya ekonomi regional, potensi imtuk berkembangnya ekonomi berba-sis sumber daya alam di kabupaten, dan potensi untuk berkembangnya kegiatan

industri, perdagangan, dan jasa di kota kurang diperhatikan. Terlepas dari masih


banyaknya keinginan masyarakat untuk bisa memperoleh pemekaran bam, SitiZuhro (2011) telah menganalisis perlu tidaknya pemekaran daerah dan upayapencegahan pemekaran daerah. ®

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KesimpulanKebijakan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran {right

sizing) dalam reformasi birokrasi hams dilakukan agar terjadi pembahan mendasardan signifikan, tidak hanya mempakan pembahan parsial yang dampaknya kecil.Penggabungan kementerian yang tugas pokok dan fungsinya hampir berdekatanmutlak diperlukan. Penggabungan LPNK ke dalam Kementerian sangat besarmanfaatnya, seperti Bapedal yang semula merupakan LPND dilebur ke dalamKementerian Lingkungan Hidup, BPKP dahulu mempakan Direktorat JenderalPengawasan Keuangan Negara, dan BPN semula mempakan Direktorat JenderalAgraria.

Pembentukan, pembahan, dan penggabungan Kementerian dan LPNK yang"radikal" ini mempakan pemikiran awal, belum didukung penelitian atau kajianmendalam, dan tanpa pertimbangan politik. Jika penggabungan ini bisa dilakukan,diperkirakan akan terjadi penghematan yang cukup besar.

Jumlah LNS dapat dikurangi dengan melihat dasar pembentukan kelembagaan.Dikecualikan bagi lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang.

6 Dalam tulisannya berjudul "Realitas Pemekaran Daerah di Indonesia: Masalah, Implikasi,dan Solusinya", Siti Zuhro (LIPI, 2011) menegaskan bahwa sudah saatnya Indonesiamengendalikan pemekaran dan mengawasi prosesnya dengan mengubah kerangkakebijakan dan menetapkan langkah altematif untuk menyediakan pelayanan terhadapdaerah-daerah kurang beruntung. Salah satu aktematif adalah menggunakan insentiffiscal untuk mendorong restrukturisasi administrasi, menginformasikan kepada semuadaerah tentang dampak pemekaran, melakukan kajian secara lebih cermat, memperke-nalkaan kriteria initial threshold bagi daerah yang ingin memekarkan, menginformasikankebutuhan waktu yang panjang dalam membangun daerah baru, konsultasi publik danpelibatan publik, bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan masyarakatmadani {civil society), moratorium pemekaran daerah, penguatan kerjasama antardaerah,dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada daerah terpencil dan terisolasi.


maka terbuka kemungkinan adanya pembubaran atau penggabungan LNS. Pena-taan pemerintahan daerah, khususnya pemekaran DOB dilakukan secara selektifmengacu pada desartada. Keberadaan Staf Ahli Kementerian ditetapkan dalamPeraturan Presiden tetapi tidak ada ketentuan acuannya dalam Undang-Undangtentang Kementerian Negara.

Pemikiran awal tentang penggabungan Kementerian dan LPNK ini dapatdijadikan masukan dalam pembentukan Kabinet RI2014-2018 sehingga terbentukKementerian yang jumlahnya di bawah 34 seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Kementerian Negara. Dibutuhkan pimpinan yang tidak hanyaberpikir biasa-biasa saja {business as usual), tetapi diperlukan pimpinan yang men-gubah paradigma {paradigm shift) dan berpikir luar biasa {out of the box thinking).

4.2 Saran

Beberapa saran terhadap penataan kelembagaan atau penataan struktur bi-rokrasi adalah

a. Pelaksanaan Sembilan Program Percepatan Reformasi Birokrasi, khususnyapenataaan kelembagaan, harus dipantau dan dievaluasi terus menerus agarterjadi perampingan kelembagaan dan peningkatan penghematan, efisiensi,dan efektivitas.

b. Pemerintah harus meningkatkan komitmen, kesungguhan, dan keseriusan untukmelakukan penataan kelembagaan dalam bentuk penggabungan Kementeriandan LPNK, pengurangan jumlah LNS, dan pemekaran daerah baru yang selektif, diarahkan agar memberikan pengaruh signifikan dalam penyelenggaraanpemerintahan.

c. Perlu dilakukan kajian intensif tentang pembentukan, perubahan, dan penggabungan Kementerian dan LPNK, LNS, keberadaan Kementerian Koordinator,keberadaan Staf Ahli Kementerian, dan pemekaran daerah.

d. Keberadaan LPNK seharusnya dilebur ke dalam Kementerian terkait dan/ataujumlahnya dibatasi. Yang dipertahankan adalah terbatas hanya pada LPNKyang benar-benar tidak dapat dimasukkan ke dalam Kementerian.

e. Penggabungan Kementerian dan LPNK harus dibarengi dengan penataan eselon1, eselon 2, dan eselon di bawahnya serta perubahan pola pikir {mind-set) danbudaya kerja {culture-set) aparat negara sehingga dapat mengurangi tumpangtindih pelaksanaan tugas dan fungsi antar jabatan.


f. Pimpinan Nasional pada Kabinet RI2014-2018 sebaiknya memperhatikan pe-mikiran penggabungan Kementerian dan LPNK sehingga terbentuk birokrasiyang baik, profesional, efisien, dan efektif.

Referensi

1. Biro Hukum dan Humas Kemen PANRB, "Himpunan Peraturan Perundang-undanganBidang Pendayagunaan Aparatur Negara", Jiiid I dan II, Jakarta, 2011.

2. Biro Hukum dan Humas Kementerian PANRB, "Sembilan Program PercepatanReformasi Birokrasi", Jurnal Layanan Publik Edisi XLTahun VIII2012.

3. Djohermansyah Djohan, Dirjen Otda Kemendagri, "Kebijakan Penataan Daerah",Jurnal Kenegaraan Sekretariat Negara RI, Nomor 21 Tahun 2011.

4. Ismadi Ananda, Deputi Kelembagaan Kemen PANRB, "Penataan KelembagaanPemerinah Sebuah Keniscayaan", Jurnal Kenegaraan Sekretariat Negara RI, Nomor21 Tahun 2011.

5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, "Kebijakan dan Arab ReformasiBirokrasi Aparatur Negara", Oktober 2004.

6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, "Dasawarsa Reformasi Birokrasi1999-2009", Jakarta, Oktober 2009.

7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Kewenangan, Susunan Organaisasi, dan Tata Kerja LPND beserta perubahannya.

8. Keputusan Presiden Nomor llOTahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas EselonI LPND beserta perubahannya.

9. Komarudin, "Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik", Jurnal Kenegaraan SekretariatNegara RI, Nomor 20 Tahun 2011.

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan daan OrganisasiKementerian Negara.

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, FungsiKementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I KementerianNegara beserta perubahannya.

12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi2010-2025.

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

14. Siti Zuhro, LiPl, "Realitas Kemekaran Daerah di Indonesia: Masalah, Implikasi, danSolusinya", Jurnal Kenegaraan Sekretariat Negara RI, Nomor 22 Tahun 2011.

321 Edisi 2, Tahun

PENAmAm^

15. Sofyan Effendi, "Membangun Pemerintahan Yang Amanah", Workshop reformasibirokrasi diselenggarakan oleh Kemenpan di Yogyakarta, 22 September 2005.

16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.


psRN'AiL

Iun'()RNlAj;|jlUlK)KUASlN)r.NX'|U!'LMj:R|Nn>UIANiKi:i;ASnb^^^^

Ptninikatan Hiietla ipiuatiir Ne^a HelalalPNiataai Slsteia Hanajeiei Pe^wal Nt^erl SipflDalan RanPka Peninpiialan Daifa Salip Mnal

Prof. Dr. H. Wirman Syafri Sailiwa, MSi

1. PendahuluanMaju mundumya sebuah bangsa atau negara amat bergantung pada baikburuknya administrasi (Wilson), baik buruknya administrasi amat bergantung pada kinerja aparatur negara; dan tidak ada satu hal untuk abad

modem sekarang ini yang lebih penting dari admimstrasi. Kelangsungan hiduppemerintahan yang beradab dan malahan kelangsimgan hidup dari peradaban itusendiri akan sangat bergantung atas kemampuan kita untuk membina dan mengem-bangkan suatu filsafat administrasi yang mampu memecahkan masalah-masalahmasyarakat modem (Charles A Beard, dalam Lepawsky, 1960).

Pemyatan yang telah berusia puluhan tahun di atas hingga saat ini masihdiakui kebenarannya temtama dari perspektif administrasi publik yang bempayamencapai tujuan negara dengan melakukan kolaborasi antara sektor pemerin-tah, swasta dan masyarakat sipil melalui berbagai kebijakan yang manusiawi danberkeadilan.

Kolaborasi ketiga sektor (unsur) administrasi publik itu sendiri hingga saat inimasih tidak sesuai harapan, aparatur negara yang dalam hal ini diwakili oleh pegawainegeri sipil (PNS) yang diharapkan menjadi inisiator, motivator dan dinamisatordalam kolaborasi tersebut berkinerja buruk sehingga belum mampu mengembanamanah yang dipikulkan dan belum mampu memenuhi sebagian besar tuntutankebutuhan pelayanan masyarakat.

Untuk dapat melakukan kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakatsipil, pegawai negeri sipil dituntut untuk bertindak profesional dengan bekerjaberdasarkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan disiplin serta nilai keadilan dalammengimplementasikan berbagai kebijakan publik.


2. Masalah

Ketidakhadiran nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan disipUn serta keadilantersebut di atas pada setiap individu PNS diduga kuat sebagai penyebab antara darisekian banyak penyebab buruknya kinerja PNS, sedangkan penyebab utamanyaadalah buruknya sistem manajemen sumber daya aparatur sehingga secara signifi-kan berdampak pada lemahnya daya saing nasional. Reformasi birokrasi bidangpenataan organisasi, penataan tata laksana, penguatanpengawasan, dan penguatanakuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kemungkinanakan tidak optimal atau bahkan mengalami kegagalan jika tidak dimulai dari penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur secara baik dan benar.

3. TantanganBerbagai tantangan dihadapi baik oleh sektor publik (pemerintah), swasta

maupun masyarakat sipil antara Iain terkait dengan: (a) kriminal dan teroris (cntncand terrorist); (b) penyebaran penyakit menular (deases) baik yang dialami manusiamaupun binatang; (c) kesenjangan ekonomi (economic disparity) baik antarspasialmaupun antarstrata; (d) kerusakan lingkungan hidup akibat perkembangan pem-bangunan dan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali (the emergence of thedevelopment and demografic boom); (e) teknologi dan dunia cyber (technology and cyberworld); (f) keuangan dan perdagangan global (global trade and finance); dan (g) duniapolitik dan militer (political world and military).

Kesemua tantangan tersebut berpengaruh dan memiliki andil dengan skalabesaran tertentu dalam upaya pemenuhan kebutuhan hajat hidup masyarakat dankebutuhan pelayanan masyarakat bagi terwujudnya masyarakat adil makmur yangkita cita-citakan.

4. Kondisi PNS saat ini

4.1. JumlahPNSJumlah PNS hingga bulan Oktober 2011 adalah sebesar 4.646.351 dengan dis-

tribusi menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin seperti tabel berikut:

Edisi 2,Tahun II 135

jjURNAL.^PENDfflfiilMllPMramfiillllRi;i ORMASI HlROKRASl MENL'IU I'EMI-RINTAHAN- kl I.AS DUMA

Tabel 1: Distribusi Jumlah PNS dirinci Menurut Pendidikan dan Jenis KelaminPer 1 Oktober 2011

label 1 Distribusi Jumlah PNS dirinci Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin -1 Oktober 2011

1Sekolah Dasar

Sekoiahlarîtanll. Pertama

Sekolah lanjutanTIc, Atas

Diploma I

Diploma II

Diploma III

Diploma IV

Strata I (SI)

Strata II (S2|

D(rictor{S3)

"1 1 i94,06 5.315 5,94 89.486

88,00 15.Q6 12,00 130.20

56,97 669.479 43,03 135.944

34,06 50.900 S,94 77.196

37,88 440.103 62,12 708501

40,26 259.989 S.74 43213

65,56 6.485 34,44 18.628

53,25 7D9A53 463 L51742S

69,38 32.264 30,62 105.375

79,56 2(^44 . 8.05

SMmkr;)iffp/A)cn.ô.frîi/^ro/it/u«iNfcerfiV^rt/rrVy'>e'c'o"^periô/ri;wHriflVpro/a-stoi7Sh'*:-priVJ«ribMSi-/«rnlrj;i-p«s-dirinci-menurut-tingkal-petididikan-dan-jeius-kelamin-l-oktober-2011.hfml (diunduh 11 April 2012)

Tabel di atas menunjukkanbahwaterdapat 1.630.898 (35,1 %) orangPNSber-pendidikanStratal (SI) hingga Strata 3 (S3), dan jika diasumsikanbahwa Diploma 1(Dl) sampai Strata 3 (S3) masuk kategori pendidikan tinggi, maka terdapat 2.870.634(62 %) PNS yang telah menempuh pendidikan tinggi, dan terdapat keseimbanganantara jenis kelamin pria dan wamta yaitu 58,8 % pria dan 47,2 %. Jika digambarkansecara diagramatis tampak seperti di bawah ini:

Diagram 1: Distribusi jumlah PNS menurut Tingkat pendidikan dan Jenis Kelamin

SumbeT:http.//bkn.go.id/in/profil/unit-kerja/inka/direklorat-penôlaban-data/profil-statisHk-pns/stribusi-jumlah-ims-dirinci-menurut-tingkat-pendidikan-dan-jenis-kelamm-l-oktober-2011.html (diunduh 11 April2012)

36 I Edisi 2, Tahun

Peningkatan Kinerja Aparatur Negara Metalui Penataan Sistein Manajemen Pegawai NegeriSipil Dalam Rangka Peningkatan Daya Suing Nasional

Selanjutnya dilihat dari jenis jabatan dan jenis kelamin distribusi PNS akantampak seperti tabel berikut:

label 2: Distribusi Jumlah PNS dirinci Menurut Jenis Jabatan dan KelaminPer 1 Oktober 2011

l3l}6l ] Distn^si dinnd l^nis lOldob^ %l]

Sumber:http-//bkngojd/in/pnfil/timi-kerja/mka/tiirektoraf-pengolahan-data/profil-staHstik-pns/distribusi-pns-berdasarkan-kelompok-ienii-jahatan-dnn-jeiii5-kelamm-hoktober-2011.html (diunduh pada 11 April 2012)

Tabel di atas memperlihatkan bagian kedl PNS {229.141 atau sekitar 5 %)memegang jabatan struktural dari eselon IV hingga eselon 1 sedangkan sebanyak1.994.559 atau sekitar 43 % adalah fungsional tertentu terdiri dari guru, dosen,perawat, dan Iain-lain dan fungsional umum atau staf sebanyak 52%. Selanjutnyasecara diagramatis tampak seperti di bawah ini:

Diagram 2: Distribusi PNS berdasarkan Kelompok jabatan dan Jenis Kelamin

struktural

Sumber: http://bhi.go.id/in/profil/unit-kerjii/hika/dircktorat-pengokhafi-data/profil-statistik-pns/distribusi-pns-berdasarkan-keloiupok-jenis-jnbatan-dan-jenis-kelamin-l-oktoher-2011.html (diunduh 12 April 2012)


I^JURNAL

RI-.R1RMASI RIUOKKASI MKNUIU PLMRRINTAIIAN KRI.AS DUXIA

Jumlah PNS seperti di atas adalah untuk melayani seluruh rakyat Indonesiayang saat inl berjumlah kurang lebih 237 juta jlwa tersebar dari Sabang sampaiMerauke dan bagian terbesar dari PNS tersebut adalah Guru. Jika dibandingkandengan Malaysia misalnya, dengan jumlah penduduk sekitar 28 juta jiwa denganjumlah pegawai Kerajaan (pegawai negeri) 1^3 juta orang atau dibandingkan denganYunanidenganjumlah penduduk sekitar lOjutajiwadenganjumlahpegawainegeri1 juta orang, maka postur PNS di Indonesia tidaklah terlalu gemuk.

4.2. Kinerja PNSProduk PNS adalah berupa jasa pelayanan sehingga memungkinkan unit-unit

ekonomi negara dan rakyat seperti pada bidang: industri, industri rumah tangga,pertambangan, perkebunan, kehutanan, perhubungan dan Iain-lain dapat ber-produksi, dan unit sosial budaya seperti: pendidikan, kesehatan, dan hubungansosial antar masyarakat dapat berjalan sesuai kaidah atau norma tertulis maupuntidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat.

Capaian hasil kerja dari produk tersebut secara makro dapat dilihat dari tingkatkemajuan melalui indikator ranking nasional pada daya saing global. Menurut TheGlobal Competitiveness Report 2011-2012 terbitan World Economic Forum bahwa per-ingkat daya saing global (global competitiveness ranking) Indonesia pada 2011-2012turun dua level menjadi 46 dari 44 pada tahun 2010-2012. (http://bp2t.magelang-kota.go.id/componentk

Penurunan tingkat daya saing global Indonesia tersebut sebagian disebabkanoleh inefisiensi birokrasi pemerintah dan masih merajalelanya korupsi di lingkun-gan aparatur negara. Kedua hal tersebut juga menjadi pertimbangan utama danberpengaruh besar bagi masuknya investor asing ke Indonesia.

Inefisiensi birokrasi pemerintah dan korupsi akan t>erlanjut jika aparatur pemerintah tidak menjadikan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keadilan dan disiplin sebagailandasan utama dalam bekerja dan berperilaku.

Kejujuran aparat pemerintah (PNS) merupakan prasyarat bagi tumbuhnyakepercayaan masyarakat, pelaku bisnis, wisatawan dan masyarakat intemasional.Ketiadaan kejujuran akan mengurangi dukungan masyarakat terhadap pemerin-tahan, menghilangkan kesempatan masuknya investor asing maupun dalam negeridan melambatnya roda perekonomian serta terkucibiya bangsa ini dari pergaulanintemasional.

381 Edisi 2,Tatiun II

Pi^ning^atanKimrjaAparaturNcgaraM Pegawai^Negerl■ ̂jP^lp^^^^^'P^,^jg^(iPsiiiiigkatnuDayaSaing'Nasional

Nilai-nilai kebenaran yang dijunjung tinggi akan meminimalisir penyimpan-gan, mengurangi pemborosan atau menghindari terjadinya inefisiensi anggaranpemerintah.

Nilai-nilai keadilan akan menumbuhkan kebersamaan, persatuan dan kerjasamadan semangat korp di kalangan PNS, sedang nilai-nilai disiplin akan mendorongkemajuan dan ketaatan terhadap aturan berlaku.

5. Perbaikan Manajemen Sumber Daya Aparahir

5.1. Siklus Manajemen Sumber Daya AparaturSecara umum sumber daya aparatur dimulai dari perencanaan kebutuhan

pegawai, pengangkatan (recruitment), penempatan, penggajian, pengembangan,dan pemensiunan.

Gambar 1: Siklus Manajemen Sumber Daya Aparatur

Pemensiunan

Penempatan

Pengembangan

Penggajian

Rekrultmen

Kebutuhan akan

layanan

Jenls

pekerjaanPersyaratan

pekerjaan

Perencanaan

Kebutuhan

Pegawai

Kewenangan

^ level Pem-an

Uraian singkat dari gambar 1 tersebut di atas adalah sebagaimana di bawah ini:

5.2. Perencanaan Kebutuhan PNSKebutuhan akan PNS harus didasari alasan-alasan rasioncd yang dimulai

dengan: (1) memperhatikan dan memetakan kewenangan yang dimiliki oleh tiaplevel pemerintahan. Kita pahami dengan Undang-Undang tentang PemerintahanDaerah tiap level pemerintahan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan danDesa/Kelurahan) memiliki kewenangan masing-masing. Perbedaan kewenanganini berdampak pada jenis dan sifat serta cakupan pelayanan yang harus diberikankepada masyarakat; (2) kebutuhan masyarakat akan pelayanan; kebutuhan pelayanan


masyarakat berbeda pada tiap level pemerintahan dan bahkan berbeda pada levelpemerintahan yang sama atau dalam satu level pemerintahan. Bisa jadi tingkatpemerintahan tertentu memiliki kewenangan menangani satu urusan namun tidakperlu menyediakan jasa layanan karena masyarakat tidak membutuhkan layanandi bidang tersebut atau bahkan bisa terjadi masyarakat membutuhkan pelayanantertentu namun pemerintahan di mana dia berada tidak memihki kewenangan dibidang itu; (3) menentukan jenis pekerjaan yang hams ditangani oleh pemerintah.Inventarisasi jenis pekerjaan yang hams ditangam oleh pemerintah penting dilaku-kan agar pemerintah hanya menerima pegawai sesuai dengan jenis pekerjaan yangditangani pemerintah. Kita pahami bahwa tidak semua jenis kebutuhan pelayananmasyarakat hams dipenuhi atau didapat melalui pelayanan langsung dari pemerintah. Sebagian kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi oleh pihak swasta atau olehmasyarakat itu sendiri tanpa perlu bantuan pemerintah.

Penentuan atau inventarisasi jenis pekerjaan yang hams ditangani pemerintahjuga penting karena akan berpengamh dan berdampak sistemik pada kompetensi/syarat pekerjaan dan besaran jumlah PNS yang akan diterima, stmktur orgamsasipemerintah serta anggaran belanja negara. Berbagai literatur mengajarkan kepadakita bahwa tiap jenis pekerjaan memerlukan persyaratan pekerjaan tertentu pula.Syarat pekerjaan untuk menjadi supir bus berbeda dengan syarat pekerjaan untukmenjadi supir pribadi atau syarat untuk menjadi pilot pesawat tempur berbedadengan untuk pilot pesawat komersil.

Contoh sederhana dikemukakan sebagai berikut: Jika kita ingin membangunsebuah mmah, maka jenis pekerjaan yang akan ditangani antara lain adalah (a)pasang pondasi; (b) pasang tembok; (c) pasang kayu/kusen; (d) instalasi listrik;(e) pasang plafon; (f) instalasi ledeng/air; (g) pembuatan WC; (h) pengecetan; (i)pasang genteng; dan (j) pertamanan.

Dengan demikian syarat pekerjaan atau kompetensi tukang yang dibutuhkanadalah: (a) ahli pasang pondasi; (b) ahli pasang tembok; (c) ahli pasang kayu/kusen;(d) ahli listrik; (e) ahli pasang plafon; (f) ahli instalasi ledeng/ air; (g) ahli WC; (h)ahli pengecetan; (i) ahli pasang genteng; dan (j) ahli pertamanan.


Peningkatan Kinerja Aparatur Negara Melalui Penataan Sistein Manajemen Pegawai NegeriSipilDalam Raiigka Peningkatan Daya SaingNasional

Gambar 2: Jenis pekeijaan dan syarat pekeijaan/kompetcnsi yang dibutuhkan dalampcmbangunan sebuah mmah

BANGUN

RUMAH

Jenis Pekerjaan

Pasang pondasi;Pasang tembok;Pasang kayu (pintu/jendela/wuwungan);Instalasi listrik;Pasang plafon;Instalasi air

Pembuatan WC;Pengecatan;Pasang genteng;Pembuatan taman;Dll.

sydtdi rcKerjaan/

Kompetensi

Ahli pondasi;Ahli pasang tembok;Ahli kayu;Ahli Instalasi listrik;Ahli pasang plafonAhli Instalasi AirAhli Pembuatan WC;Ahli Pengecatan;Ahli pasang genteng:Ahli pertamanan;Oil.

Seteiah diketahui jenis pekerjaan dan syarat pekerjaan selanjutnya perlu dibuaturaian pekerjaan/ uraian tugas dari masing masing jenis pekerjaan atau uraianpekerjaan/uraian tugas dilakukan seteiah jenis pekerjaan diketahui sebelum kompetensi pegawai yang dibutuhkan. Contoh uraian pekerjaan/uraian tugas padapembangunan sebuah rumah sebagai berikut:

Gambar 3: Contoh jenis pekerjaan dan uraian pekerjaanNo Jenis Pekerjaan

Pasang Pondasi

2 Pasang Tembok

Uraian Pekerajan/Tugas

-Galitanahsesuaiukuran

- Mencampur semen dengan pasir (adukan)-Pasang batu belah

- Pasang besi pondasi

-Mencampur semen dengan pasir & batu kerikil

• Mengecor

-dll

♦ Pemasangan profii (utk menarik benang)- Mencampur semen dan pasir (adukan)

- Pasang bata

-Memelester

- Menghaluskan tembok pelesteran (mengaci)

-dll

IJURNAL

RHFORMASI BIROKRASI MHNUIU RKMERINTAHAN KEUS DUNIA

No Jenis Pekerjaan Uraian Pekerajan/Tugas

-

Pasangkayu(KusenJendela, • Menyiapkan kayu yang akan digunakanWuwungan/Atap) - Menghaluskan/menyerut kayu

- Merangkai kayu sesuai ukuran yg akan dibuat- Mencocokan ukuran daun jendela & daun pintu

-Memasangkusen- Pemasangan kayu baiok, kaso, reng (Wuwungan)-dll

- Menyediakan bahan yang diperlukan- Membuat dudukan saklar

- Membuat dudukan lampu

- Memasang instalasi kabel

- Memasang sakiar

- Memasang lampu

- Pasangkan kabel no! dengan masakeinduk

-Menyiapkan kayu kaso dan paku

- Menyerut kaso (Menghaluskan)- Memotong kayu sesuai ukuran

- Pemasangan kaso

- Pasang plafon

-dll

- Menyediakan bahan yang diperlukan

- Membuat saluran air sesuai kebutuhan- Memasang kran air

• Menghubungkan saluran air dengan bak

penampungan air (toren)

-dll

- Membuat galian untuk spiteng

- Membuat saluran dari kamar mandi ke spiteng

- Membuat adukan cor utk menutup spiteng

- Pemberian lubang udara pada spiteng

- Pasang kloset

-dll

- Membersihkan permukaan tembok

- Mendempul permukaan tembok

- Meratakan & menghaluskan permukaan tembok

- Mencampur cat dengan air

- Pengecatan

-dll

Peningkatan Kinerja Aparafiir Negara Melaliti Peiiataan Sistm Manajemen Pegawai NegeriSipil Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Nasional

No Jenis Pekerjaan

1 29 Pembuatan Taman

Uraian Pekeraian/Tueas

- Menyediakan bahan yang dibutuhkan

- Merancang taman sesuai kondisi halaman

- Memilih jenis bunga/ tanaman-dll

Diketahuinya jenis pekerjaan dan syarat pekerjaan tersebut, memudahkan kitadalam menentukan besaran tenaga kerja yang diperlukan. Besaran tenaga kerja akansangat bergantung pada besar kecilnya rumah yang akan dibangun. Dalam kaitan-nya dengan kebutuhan PNS sebaiknya pemerintah mulai menginventarisir secaranasional jenis pekerjaan yang memang harus ditangani/dikerjakan pemerintah.

5.3. Rekruitmen PNSRekruitmen (penerimaan) PNS harus dilakukan secara benar dengan berdasarkan

pada kompetensi/syarat pekerjaan yang diperlukan oleh tiap jenis pekerjaan yangmenjadi tanggungjawab pemerintah. Dengan cara demikian maka pola penerimaanpegawai yang tidak jelas dasarnya tidak perlu lagi untuk dilanjutkan. Selama inipenerimaan PNS didasarkan pada kemampuan anggaran pemerintah dalam mem-bayar gaji dan pada uraian tugas yang sering dibuat-buat tidak berdasarkan jenispekerjaan yang seharusnya ditangani pemerintah. Akibatnya terjadi perdebatanpanjang tentang ratio PNS dengan jumlah penduduk, pegawai yang tidak sesuaikompetensi, pengangguran tidak kentara (disguise unemployment) dalam tubuhPNS, dan Iain-lain. Penetapan jenis pekerjaan dan kompetensi yang diperlukanuntuk menjalankan jenis pekerjaan tersebut pada gilirannya sampai pada petaprogram studi yang dibutuhkan di universitas atau perguruan tinggi di selumhIndonesia, bahkan besaran output satu program studi untuk kurun waktu tertentudapat diperhitungkan junlahnya berdasarkan kebutuhan penanganan pekerjaansektor pemerintah.

Seleksi penerimaan calon PNS tidak perlu dilakukan secara massal dalam suatu

tempat khusus (stadion atau GOR), tapi perlu dibangim satu sistemjaringan onlineyang memungkinkan peserta seleksi mengerjakan soal-soal tes di rumah masing-masing atau pada suatu area yang memungkinkan akses internet atau pada suatu

lab komputer tertentu sehingga dalam waktu beberapa jam kemudian hasilnyasudah dapat diketahui oleh para peserta seleksi.


' ' I'-

RFJWv;\1ASlfBiR0KRASii;\lEN'UiU;Rh.\lhRiNIAllANML^Sj)UMA.:■ ^ ^, :.■.„ I tiMiiuij-gLLjgyiaAi-ui.'-.,: jAiiUi i'^i^.^TtAUij:oii^!''H J.ii'' m .I'll

Pola seleksi yang dilakukan secara manual dan bersifat massal selama ini sangatrawan terjadinya penyimpangan atau manipulasi yang merugikan banyak pesertaseleksi. Seleksipun tidak hams dilakukan sekali atau dua kali dalam setahun tetapidapat dilakukan kapan saja ketika terdapat lowongan pekerjaan. Ambil contoh mis-alnya satu-satunya guru matematika pada sebuah Sekolah Dasar meninggal duma,jika hams menunggu saat penerimaan pegawai yang boleh jadi masih memerlukanwaktu berbulan-bulan, maka siapa yang akan mengajar matematika selama belumada pengangkatan gum matematika bam pada sekolah tersebut? Dalam kasus sepertiini mestinya segera dilakukan seleksi penerimaan gum matematika tanpa hamsmenunggu waktu seleksi yang sekali atau dua kali setahun tersebut.

5.4. Penempatan PegawaiPenempatan pegawai yang serampangan selama ini juga berkontribusi terhadap

kekismhan menyangkut rendahnya kinerja PNS. Banyak Kepala Dinas atau KepalaKantor/Badan/Lembaga tertentu hamsmenerimapegawai dengankeahlianyangtidak sesuai permintaan sebelumnya. Manusia pada dasamya memang penuh denganatau memiliki banyak potensi; seseorang bisa berenang, lari, bermain catur, bulutangkis, tenis meja, menyanyi, bermain drama dan Iain-lain tetapi belum tentu yangbersangkutan dapat menjadi juara/berprestasi atau memenangkan suatu kontesyang diselenggarakan pada bidang-bidang tersebut. Prestasi tentu akan munculpada potensi-potensi yang terpupuk dan dikembangkan secara baik sehingga akanmelahirkan profesionalitas dan keunggulan.

Terkait dengan PNS, setiap PNS dengan latar belakang pendidikan dan ket-rampilan tertentu dapat saja ditempatkan pada dinas/kantor/badan/ atau lembagamanapun karena memiliki banyak potensi dasar tetapi pada akhimya belum tentuyang bersangkutan berprestasi dan berkinerja baik.

Penempatan PNS yang asal-asalan bukan saja berdampak pada kuantitas dankualitas kinerja yang bersangkutan akan tetapi juga dapat mengacaukan sistemdan jenis pendidikan secara nasional. Seseorang yang menempuh pendidikan padabidang keahlian atau program studi tertentu selama bertahun-tahun menjadi tidaktermanfaatkan keahlian dan ilmunya ketika ditempatkan pada pekerjaan yangtidak sesuai dengan ilmu dan keahlian yang dipelajari. Jika demikian untuk apaada pembagian bidang keahlian atau program studi tertentu pada sistem pendidikan kita? Ajaran "the right man on the right place", atau "the right man on the wrong


Peningkatan Kinerja Aparatttr Negara Melalni Penataan Sistein Manajemen Pegawai NegeriSipil Dalam Rangka Peningkatan Daya Suing Nasional

place perlu kita cermati dan renungkan kembali secara mendalam akan maknadan konsekuensi-konsekuensi positif - negaUfnya jika dipedomani atau diabaikan.

Penempatan awal PNS maupun penempatan dalam jabatan stmktural tertentuberdasarkan jenis pekerjaan yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan/keahlianyang dimilikinya bukan saja mendorong PNS untuk berkinerja baik tetapi jugamenghindari inefisiensi keuangan negara dan mendukung sistem pendidikan yang"link and match".

Untuk tujuan di atas maka diperlukan satu unit tertentu yang bertugas men-gawasi penempatan pegawai dan melakukan seleksi untuk setiap promosi jabatandi luar Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang selamaini dinilai tidak efektif.

5.5. Sistem PenggajianGaji sebagai imbalan atas pekerjaan PNS masih saja menjadi bahan diskusi yang

tetap menarik dibicarakan. Betapa tidak, kenaikan gaji PNS sebesar 10% atau 15%dari sekitar 4,6 juta orang PNS dapat berpengaruh terhadap harga barang-barangyang dibutuhkan oleh sekitar 237 juta jiwa penduduk Indonesia. Secara matematistidak ada keluarga PNS yang dapat hidup layak dari gaji per bulan yang diterima.

Ambil contoh; seorang pegawai X, sarjana goiongan Ill/a dengan masa kerja 0(nol) tahun dengan seorang istri dan seorang anak akan memperoleh penghasilan/gaji per bulan sebagai berikut:

Gaji pokok Rp. 2.064.100Tunjangan istri 10% 1^. 206.410Tunjangan anak 2 % Rp. 41.282

Rp. 2.311.792Tunjangan umum Rp. 180.000Tunjangan beras (3x 59.000) Rp. 177.000Tunjangan pajak

-

Rp. 2.668.792

Potongan

luran wajib pegawai \0% Rp. 266.879

Pajak-

Taperum Rp. 5.000

Rp. 271.879

Bersih Rp. 2.396.913

Sumber: Perhitungan berdasarkan PP No 15 tahun 2012 tentang Perubahan gaji PNS, berlaku per1 JanuarilOll


l; 1;i^OKMAS!: lilKCiKUASl MivNUIli I'B'.jiK! NjrA 11 AN KKl-AfI )W;SjA^^

Jika gaji sebesar Rp. 2.396.913,00 tersebut dibagi 3, yaitu pegawai X, istri, dansatu orang anaknya, maka masing-masing memperoleh sebesar Rp. 798.971 perbulan. Bagi pegawai X uang sebesar itu mungkin hanya cukup untuk transport kekantor setiap bulan. Bagaimana makannya pegawai X? numpang bagian anak istri,bagaimana anak sekolah? bagaimana kontrak rumah? Jalan yang ditempuh adalahhutang pinjam teman, saudara, gadaikan SK di bank atau membolos cari tambahandi luar kantor. Oleh karena itu tidak heran jika banyak PNS yang gajinya minus danbanyak PNS yang tidak berada di kantor ketika masih jam kerja.

Terlepas dari kontroversi tentang besar dan kecilnya gaji seorang PNS, secarajujur harus diakui bahwa komponen-komponen dalam gaji tersebut memang san-gat tidak layak atau bahkan bertentangan dengan hak asasi manusia. Komponentunjangan anak sebesar 2% dan istri/suami 10% dari gaji pokok sudah sangat tidaksesuai dengan perkembangan peradaban. Bayangkan seorang istri yang tidak bekerjadan bergantung dengan gaji suami hanya dihargai (diberi tunjangan) sebesarRp. 460.370,00 dari sebesar Rp.4.603.700,00 gaji pokok suaminya dengan golongantertinggi PNS (IV/e) dan masa kerja selama 32 tahun atau lebih (PP No 15 tahun2012 tentang Perubahan gaji PNS, berlaku per 1 Januari 2012).

Idealnya penghasilan PNS tiap bulan dapat menghidupi keluarganya secaralayak, besarannya tentu perlu perhitungan mendalam dengan melakukan perubahan beberapa komponen gaji PNS. Misalnya tunjangan istri dan anak tidak sepertisaat ini, apalagi tunjangan anak diberikan sampai yang bersangkutan menikah ataumenyelesaikan pendidikannya maksimal umur 25 tahun atau sampai usia 21 tahimjika tidak sekolah/kuliah. Struktur gaji yang lebih besar tunjangan dari gaji pokokperlu dibalik sehingga tunjangan lebih kecil dari gaji pokok. Sesuatu yang sifatnyamenunjang tentu terhadap yang lebih besar, oleh karena itu gaji pokok mestinyalebih besar dari tunjangan. Sistem penambahan penghasilan melalui honor-honordan remunerasi perlu dikaji ulang sebab menimbulkan kesenjangan karena tidaksemua pegawai terlibat dalam kepanitiaan dan dapat honor. Akan lebih baik uanguntuk honor-honor dan remunerasi digunakan untuk memperbesar gaji pokoksehingga sampai memasuki masa puma tugas-pun PNS dapat sejahtera karenapersentasi uang pensiun dihitung dari gaji pokok.


5.6. PengembanganFredrick Winslow Taylor bapak manajemen ilmiah (scientific management)

mengajarkan perlunya (a) menyeleksi, melatih, mendidik dan mengembangkankaryawan secara benar; (b) mengembangkan ilmu bagi tiap jenis/unsur pekerjaan;dan (c) menciptakan kerjasama yang sungguh-sungguh di antara sesama karyawandan karyawan dengan atasan.

Ajaran manajemen ilmiah tersebut nampaknya disana sini masih terabaikanatau memang sengaja diabaikan, seleksi, pelatihan dan pendidikan pegawai banyakdilakukan secara formalitas sehingga tidak banyak atau sama sekali tidak ditemukanperubahan perilaku yang mengarah pada perbaikan kinerja. PNS dapat naik pangkatsetiap 4 tahun sekali terlepas dari berprestasi atau tidak, PNS dapat menduduki ja-batan struktural tertentu berdasarkan selera pimpinan atau intervensi pihak tertentumeskipun Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan tidak merekomendasikan.

Pengembangan PNS baik untuk keikutsertaan dalam kursus-kursus penjenjan-gan, menduduki jabatan maupun untuk kenaikan pangkat seyogyanya dilakukanmelalui seleksi secara terbuka oleh suatu tim yang tidak memihak (independent).Jadi setiap akan mengikuti kursus dilakukan seleksi, setiap akan promosi jabatandilakukan seleksi, dan setiap akan naik pangkat dilakukan seleksi. Kenaikan pangkat PNS tidak harus 4 (empat) tahun sekali, dapat saja seorang PNS naik pangkat2 (dua) atau 3 (tiga) tahun sekali sesuai prestasinya, dan sebaliknya seorang PNSdapat tidak naik pangkat lebih dari 4 (empat) atau 5 (lima) tahun jika memang yangbersangkutan tidak berkinerja baik.

5.7. Pemensiunan

Pensiun bagi sebagian PNS menjadi sebuah momok, bukan saja bagi merekayang pemah mengenyam manisnya jabatan tetapi juga bagi pegawai biasa yangbergaji pas-pasan. Dengan sistem penggajian seperti saat ini yang lebih besar tun-jangan daripada gaji pokoknya akan terasa mengagetkan. Oleh karena itu denganmembalik sistem penggajian dengan cara memperbesar gaji pokok dan tunjanganlebih kecil dari gaji pokok akan mengurangi kekhawatiran para PNS yang akan

pensiun.

Di samping itu Pemerintah harus mempersiapkan keterampilan tertentu bagiPNS yang telah memasuki masa persiapan pensiun. Perlu pula dipertimbangkan


kembali pembayaran pensiun per bulan seperti saat ini atau sekaligus diterima olehPNS pada penghujung karier dan pengabdiannya.

6. KesimpulanPeningkatan daya saing nasional pada tataran global dapat dilakukan dengan

peningkatan kinerja PNS dan untuk meningkatkan kinerja PNS perlu dilakukanpenibahan pengelolaan sumber daya aparatur secara mendasar tidak tambal sulam.Selama penibahan mendasar tidak dilakukan maka selama itu pula Indonesia tidakakan memiliki aparatur negara yang berdaya saing tinggi. Penibahan manajemensumber daya aparatur secara mendasar tersebut dimulai dari inventarisasi jenis-jenispekerjaan yang hams ditangani pemerintah/negara, penempatan pegawai padajenis pekerjaan sesuai keahliannya, perbaikan sistem penggajian, pengembanganpegawai melalui seleksi terbuka, kenaikan pangkat sesuai prestasi dan perlunyaintemalisasi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, disiplin dankeadilan di kalangan PNS.

48 I Edisi 2, Tahun

DAFTAR PUSTAKA

Barzelay, Michael.1992. Breaking Through Bureaucracy: A New Vision for Managing in Government Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Bennis, Warren G. 1994. On Becoming a Leader. With a New Introduction Reading: M A. Addison-Wesley Publishing Co.

Chandler, Ralp. C. and Jack.C. Piano. 1988. The Public Administration Dictionary. 2"'' ed. SantaBarbara. CA: ABC-CLIO Inc.

Gaspersz, Vincent. 2003. Sitem Manajemen Kinerja Terintegrasi Balanced Scorecard dengan SixSigma Untuk Organisasi Bisnisdan Pemerintah. Jakarta. Gramedia.

1997. Manajemen Kualitas, Penerapan Konsep-konsep Kualitas Dalam Bisnis Total.

Terjemahan Sudarsono. Jkt: PT Gramedia.

Kaplan, Robert S. and David P. Norton. 1992. "The Balanced Scorecard-Measures that DrivePerformance". Harvard Bussines Review. January - February 1992.

1996. Balanced Scorecard. Eriangga.

, 1997. Translating Strategy Into Action The Balanced Scorecard. Boston, MA: HBS Press.

Lepawsky, Albert, 1960. "Administration", New York

Mahmudi 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN..

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Suradinata, Ermaya.1994. Teori dan Praktek Kebijaksanaan Negara. Bandung: Ramadhan., 1996. Manajemen Sumber Daya Manusia, Suatu Tinjauan Wawasan Masa Depan.

Bandung: Ramadhan.

Wirman Syafri, P Israwan. 2010. Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja,cetakan ke 2, Alqaprint Jatinangor.

Wirman Syafri, 2011. Studi Tentang Administrasi Publik. IPDN Press

http://bkn.go.id/in/Drofil/unit-keria/inka/direktorat-Dengolahan-data/Drofilstatistik-Dns/dis-tribusi-pns-berdasarkan-kelompok-ienis-iabatan-dan-ienis-kelamin-l-oktober-2011.html

http://bp2t.magelangkota.go.id/component


IJURNAL

JpiifflfiiiMraiiieiiRr;^OI!^iASI RIROKRASI Mf.NU)U PEMERINiAHAS' KEUS DL'N'IA

SDifiU SALARY SYSTEH;PERBAIKAN GA]I PNS DARI GAR PEGAWAI

HEN]ADIGAR)A6AIANDrs. Made Ardita, M.Si.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatikan Kepegawaian BKN

A. PENDAHULUAN

Secara juridis - formal, sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) diaturdalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. Pasal 7 undang-undang tersebutmengamanatkan: (1) Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yarig adildan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya; (2) Gaji yangditerima oleh Pegawai Negeri hams mampu memacu produktivitas dan menjaminkesejahteraarmya; (3) Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagaimana dimak-sud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dalam bab penjelasandinyatakan: Pertama, yang dimaksud sebagai adil dan layak adalah bahwa gaji PNSharus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga PNS dapat memusatkanperhatian, pikiran, dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang diper-cayakan kepadanya. Kedua, Pengaturan gaji PNS yang adil dimaksudkan untukmencegah kesenjangan baik antarPNS maupun antarPNS dengan swasta.

Rumusan normatif UU tersebut dapat dikatakan cukup ideal. Untuk menjabarkan

pengaturan gaji yang layak dan ideal tersebut, undang-undang mendelegasikannyake dalam peraturan pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdiubah dengan PP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembahan Keempatbelas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Kendatipun sudahempat betas kali terjadi pembahan atas PP tersebut dengan kenaikan rata-rata 10

persen setiap tahunnya, namun dalam realitas kenaikan tersebut tidak membawa

dampak yang signifikan pada tingkat kesejahteraan PNS. Di samping karena besa-

rannya sangat kecil, hal ini juga karena tidak didasarkan pada ukuran yang kinerja


jelas. Karena tidak jelasnya ukuran yang digunakan imtuk kenaikan gaji tersebut,banyak orang mengatakan bahwa "sistem penggajian PNS yang berlaku saat inimerupakan sistem penggajian yang tidak bersistem".

Sistem penggajian yang berlaku saat ini adalah gaji dengan sistem gabun-gan, yaitu gaji pokok yang ditetapkan berdasarkan pangkat dan masa kerja, tanpamemperhatikan sifat pekerjaan dan tanggungjawab serta timjangan jabatan yangditetapkan berdasarkan jenjang jabatan. Di samping gaji pokok, PNS juga menerimatunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan khusus dan honorarium. Seja-lan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah melalui Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mencanangkan bahwa salah satubagian dari reformasi birokrasi di bidang kepegawaian adalah reformasi sistemremunerasi Pegawai Negeri. Reformasi sistem remunerasi PNS pada prinsipnyaadalah penataan sistem penggajian, pemberian tunjangan dan fasilitas PNS menujupada sistem yang adil dan layak, yaitu berdasarkan tugas, tanggimg jawab danbeban kerja serta kinerja.

Ada sejumlah pertanyaan yang terkandung dalam UU 43 Tahun 1999 yangperlu dijadikan wacana terhadap permasalahan gaji PNS saat ini (Muttaqin, 2008).1. Dalam ayat 1 Pasal 7 UU 43/1999 disebutkan Pegawai Negeri mendapatkan

gaji yang adil dan layak disesuaikan dengan beban kerja dan tanggung jawab-nya. Dalam hal ini perlu kita simak pertanyaan (i) bahwa gaji yang layak danideal dimaksud tersebut belum terealisasi dan belum mempunyai kemampuanprediktif pada tahun keberapa amanat dalam UU tersebut bisa terealisasi? dan(ii) karena gaji dimaksud hams disesuaikan dengan beban kerja dan tanggungjawabnya, lantas rumusan seperti apa yang menjelaskan indikator beban kerjadan tanggungjawab pekerjaannya?

2. Dalam ayat 2 Pasal 7 UU 43/1999, disebutkan gaji yang diberikan kepada PNSdiharapkan menjadi pemacu produktivitas, kreativitas dan menjamin kes-ejahteraan. Dalam hal ini, (i) seperti apa rumusan produktivitas dimaksud?(ii) apa yang dimaksud dengan menjamin kesejahteraan, dan standar ukuranapa yang digunakan dalam jaminan kesejahteraan? dan (iii) dalam penjelasanPasal 7 UU 43/1999, disebutkan gaji yang adil dan layak mampu memenuhikebutuhan hidup keluarga sehingga memusatkan perhatian, pikiran dan tenagahanya untuk tugas yang dipercayakan kepada PNS. Dalam hal ini, bagaimanammusan terpenuhinya kebutuhan hidup keluarga sehingga konsentrasi pekerjaan tetap terjaga?

Edisi 2, Tahun ii I 51

|{1:H)1;MASI IiiK(.;Kl?ASI MI-.NM-IU ITiMiiKIN' iAHAN Klll.AS DIjNIA

3. Penjelasan Pasal 7 UU 43/1999 juga menyebutkan pengaturan gaji PNS yangadil hams mencegah kesenjangan kesejahteraan, baik antarPNS maupun PNSdengan Pegawai Swasta. Atas hal ini perlu kita simak pertanyaan (i) bagaima-na dapat mengatasi kesenjangan jika mmusan gaji tidak membuat skala per-bandingan gaji yang adil antara gaji yang terendah dengan gaji yang tertinggidalam hubungannya terhadap faktor beban kerja, tanggung jawab, serta masapengabdian; (ii) dalam mencegah kesenjangan kesejahteraan dengan pegawaiswasta, mungkinkah membuat standar yang persis sama karena antara instansipemerintah dengan swasta memiliki perbedaan dalam (i) misi dan tujuan. (ii)output yang dicapai, (iii) outcomes yang dihasilkan, dan (iv) karakteristik/jenispekerjaan yang didasarkan atas berbagai tipe/jenis badan usaha/lembagaswasta.

Dari sejumlah pertanyaan di atas, permasalahan pokok yang dihadapi sistempenggajian PNS saat ini dan perlu mendapat perhatian utama adalah; (1) besarangaji kurang memenuhi kebutuhan hidup layak; (2) gaji PNS kurang kompetitifdibandingkan dengan gaji swasta, khususnya imtuk tingkat manajer dan pimpinan;(3) besamya gaji tidak memenuhi prinsip "equity" karena gaji tidak dikaitkan dengankompetensi dan kinerja/prestasi, namun didasarkan pada pangkat dan masa kerja;(4) stmktur gaji kurang mendorong motivasi kerja karena jarak antara gaji terendahdan gaji tertinggi terlalu pendek (1:3,65), sehingga kenaikan pangkat hanya diikutidengan kenaikan penghasilan dalam jumlah yang tidak berarti. Dengan skala gajiPNS yang mempunyai rentang golongan/ruang tinggi (17 jenjang), sementararasio gaji hanya sebesar itu, maka perbedaan gaji tiap jenjang tidak memberikanmakna yang berarti; (5) terkait dengan variabel-variabel penggajian yang hanyamempertimbangkan masa kerja dan golongan/ mang. Variabel ini dirasakan terlalusederhana apabila dikaitkan dengan tujuan pemberian gaji PNS; dan (6) tunjanganjabatan stmktmal yang besar (lebih besar dari gaji pokok) menimbulkan kompetisiyang tidak sehat, kurang transparan karena di samping gaji PNS masih menerima

sejumlah honorarium dari pos non-gaji, sehingga terjadi distorsi dalam sistem penggajian dan jumlah anggaran untuk belanja pegawai sulit diketahui secara pasti dan

sulit dipertanggungjawabkan kepada publik.


B. PERKEMBANGAN DAN KONDISI EKSISTING SISTEMPENGGAJIANPNS

1. Perkembangan Sistem Penggajian PNSSaat ini sistem penggajian PNS masih didasarkan pada pangkat dan masa

kerja, dan belum didasarkan pada bobot pekerjaan/jabatan. Pemberian tun-jangan jabatan masih belum mencerminkan keadilan internal {internal equity)maupun ekstemal {external equity) serta menggunakan standar dan indikatoryang jelas. Besaran Gaji PNS tidak mencerminkan penghasilan yang sesung-guhnya, karena di samping menerima gaji pokok, PNS juga menerima tunjangan(keluarga, pangan, jabatan, khusus) dan sejumlah honorarium dari berbagaisumber lainnya. Di samping itu pula dalam menentukan besarnya gaji pokokterendah belum didasarkan kepada standar kebutuhan hidup layak (KHL).

Sistem penggajian PNS telah mengalami beberapa perubahan. Hal iniseiring dengan perkembangan politik dan sistem pemerintahan. Perkembangan politik penggajian di Indonesia dapat dibagi dalam masa Hindia Belanda,Jepang, dan Republik Indonesia. (Ichsan, 1981).

a. Masa Hindia Belanda

Politik penggajian nampak dalam BBL1925 (ordonansi Stbl 1925/53)di dalamnya tersimpul dasar pikiran "unificatie" ialah yang mengandungasas, bahwa untuk jabatan-jabatan yang sama tidak diadakan perbedaangaji antara bangsa Eropa, Inlander dan " Vreemde Oosterlingen". Atas dasarkebangsaan ini disusun golongan-golongan jabatan A, B dan C. Kelompokyang termasuk Golongan A adalah pokok jabatan yang digaji menurutukuran penghidupan bangsa Indonesia dan disediakan khusus untukbangsa ini. Golongan B adalah pokok jabatan yang biasanya dipegangoleh lapisan masyarakat yang mempunyai ukuran penghidupan lebihtinggi dan dipegang oleh lapisan masyarakat yang jumlahnya tidak be-sar dan biasanya disediakan untuk golongan Indo. Golongan C adalahpokok jabatan yang tidak mungkin dipangku oleh golongan Inlanderdan Indo, karena disediakan bagi tenaga-tenaga impor yang dianggapsebagai tenaga-tenaga ahli. Golongan C gajinya jauh lebih tinggi darigolongan A dan B.


-

Pada iriasa ini, gaji pegawai lebih didasarkan pada tingkat kcbutuhanhidup pegawai dan stelsd yang dipergunakan adalah stelsel horizon-tale overgang" atau "masa kerja". Selanjutnya menyempumakan sistempenggajian dengan menambah perhitungan besaran gaji dengan sistem"Inheemsemaatstaf, yakni gaji didasarkan atas ukuran hidup bangsa Indonesia. Akibatnya, pada masa Hindia Belanda ini sistem penggajian selainmenggunakan asas unifikasi juga menerapkan sistem gaji berdasarkanmasa kerja dan kebutuhan hidup. Sistem penggajian tidak menggunakanevaluasi jabatan dan klasifikasi jabatan yang mendasarkan pada prestasikerja.

b. Masa JepangPada masa pendudukan Jepang sistem penggolongan jabatan yang

berlaku pada jaman Hindia Belanda dihapuskan. Pada masa ini, jabatandibagi menjadi lima tingkatan yang termuat dalam peraturan "Kengpo",yang khusus mengatur pegawai yang bukan bangsa Jepang. Di sini puntidak dapat diharapkan adanya evaluasi dan klasifikasi jabatan.

c. Masa RI hingga SekarangPada masa pemerintahan Republik Indonesia sistem penggajian

dapat dibagi dalam beberapa periode, sebagai berikut:1) Masa Peraturan Gaji Pegawai 1948 (PGP-1948). Pada masa ini sistem pengga

jian menggunakan stelsel horinsontale overgang ala BBL-1925, dan masih belummenggunakan evaluasi jabatan. Beberapa perubahan dalam era ini, antara lain:jumlah golongan/ruang gaji dibagi enam golongan (1-Vl), diselaraskan dengankebutuhan nyata, telah mendapat tunjangan-tunjangan, seperti: tunjangan tang-gungjawab, tunjangan perwakilan, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan,tunjangan jabatan yg berbahaya, dan tunjangan Iain-lain yg diberikan dalamhal luar biasa atau jika ada alasan-alasan yang sah. Persoalan yang dihadapiadalah gaji diberikan hanya berdasarkan pangkat, tanpa mempertimbangkansifat pekeijaan, prestasi kerja, maupun beratnya tanggungjawab. Begitu puladengan evaluasi dan klasifikasi jabatan juga belum dilakukan.

2) Masa Peraturan Gaji Pegawai Negeri (PGPN-1955). Ssistem penggajian menun-jukkan beberapa "progressifiteiten ", antara lain adanya evaluasi dalam skala yangberdasarkan pendidikan dan syarat kerja, yang menggunakan:

a) grondschaal dengan syarat pendidikan pokok.


b) tusschenschaal dengan syarat pendidikan pokok ditambah 1 tahun kursus.

c) paralelschaal atas dasar syarat grondschaal dan syarat tusschenschaal untukmengadakan evaluasi dalam jabatan yang berat dan yang ringan (faktor-faktor jabatan yang digunakan, antara lain: kerja yanglebih 7 jam, intensiteit,keahlian yang belum dihargai, waktu kerja tidak tentu, jabatan yang memberipertanggungan jawab membahayakan kepentingan umum, upaya jasmaniserta rohani, lingkungan kerja yang menjemukan atau terpencil letaknya,dansifatpekerjaan)

3) Masa PGPN-1961, pada masa ini dikenal dengan menggunakan sistem penggajianskala tunggal dan skala ganda, yang perbedaannya terletak dalam pengangkatanpertamanya (dalam skala ganda ditambah 1 tahun kursus pendidikan)

4) Masa Peraturan Gaji Pegawai Sipil 1968 (PGPS-1968). Sistem penggajian diharap-kan dapat mendorong kegairahan kerja untuk mencapai prestasi yang optimaldengan menerapkan sistem skala tunggal dan skala ganda, yaitu pemberian gajididasarkan pada pangkat dan beban tugasnya. Masa PGPS-1968, pada masa inipemberian pangkat dan gaji perlu disesuaikii dengan: luasnya tugas pekerjaan,beratnya tanggungjawab, martabat jabatan, dan syarat-syarat pengangkatandalam jabatan. Penetapan gaji masih menggunakan masa kerja/horisontal dantidak menetapkan nama-nama jabatan, namun hanya menetapkan pangkat dangolongan ruang (paling rendah Juru Muda I/a - paling tinggi Pegawai UtamaIV/e). Persoalan PGPS adalah diberikannya gaji sama pada pegawai yang ber-pangkat golongan ruang sama, dengan memperhitungkan masa kerja, namuntidak memperhitungkan sifat dan beban kerja, tanggungjawab dan prestasi kerja.Persoalan lainnya adalah belum dilakukan evaluasi dan klasifikasi jabatan.

5) Masa PGPS 1977. Merupakan tindaklanjut dari pelaksanaan UU 8/74 tentangPokok-pokok Kepegawaian. Pasal 7 dinyatakan bahwa setiap Pegawai Negeriberhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung-jawabnya. Masa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, pada masa ini masihmenggunakan sistem yang berlaku pada masa PGPS-1968, yakni skala tunggaldan skala ganda tetapi dengan menambahkan sistem skala gabungan, yaknimerupakan gabungan antara sistem skala tunggal dan skala ganda. Dalam sistemgabungan gaji pokok ditentukan sama bagi Pegawai Negeri yang berpangkatsama, di samping itu diberikan tunjangan kepada pegawai yang memikul tanggungjawab yang berat, mencapai prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaantertentu yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenagasecara terus-menerus.

6) Masa Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Undang-Undang ini mengam-anatkan seperti dalam penjelasannya antara lain bahwa sistem penggajian PNS

Edisi 2, Tahun 11 1 55

mendasarkan pada pemberian gaji secara adil dan layak. Gaji adil dan layakyang dimaksud adalah bahwa gaji pegawai hams mampu memenuhi kebutuhanhidup keluarganya, sehingga yang bersangkutan dapat memusatkan perhatian,pikiran, dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakankepadanya.

Dari amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 199 ini, maka sistem penggajianPNS diharapkan mencerminkan keadilan balk internal (antarjabatan di lingkim-gan Pegawai Negeri hamslah diberlakukan indikator/faktor jabatan yang samadalam penentuan gajinya) dan keadilan ekstemal (antara jabatan di lingkunganPegawai Negeri dengan jabatan di luar Pegawai Negeri (seperti pejabat negaraatau pegawai swasta hamslah mencerminkan keadilan). Selain itu gaji yangdiberikan kepada pegawai diupayakan dapat menjamin dan mampu memenuhikebutuhan hidup layak, sehingga juga hams didasarkan pada kebutuhan hiduplayak seorang pegawai dan keluarganya.

2. Kondisi Eksisting Penggajian PNSDalam realitanya saat ini, Struktur Gaji PNS sangat kompleks, sehingga

sulit dijadikan barometer kinerja bagi seorang PNS. Berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil,

Stmktur Gaji PNS terdiri atas Gaji Pokok, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Gaji

Istimewa, dan Tunjangan serta Honorarium. Penjelasan dari masing - masing

unsur struktur gaji tersebut adalah sebagai berikut:

a. Gaji PokokGaji Pokok PNS ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaima-

na yang telah dikemukakan sebelunmya, yakni mulai dari Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 1948 hingga terakhir Peraturan Pemerintah

Nomor 25 Tahun 2010. Penentuan gaji pokok didasarkan pada Pangkat

dan Golongan/Ruang Penggajian serta Masa Kerja yang dimiliki PNS.

Terdapat beberapa pengecualian dalam ketentuan penggajian, misalnya

Gaji Hakim yang diatur secara khusus dengan Peraturan Pemerintah,

dengan alasan: a. Agar Hakim sebagai Pejabat yang melaksanakan tugaskekuasaan kehakiman dan sebagai salah satu aparat hukum perlu ternsditingkatkan kualitas dan kemampuan profesionalnya. b. Untuk mendu-kung kedudukan kekuasaan kehakiman dan agar melakukan tugasnya


Single Salary System:Perhaikan Gaji PNS Dari Gaji Pegaivai Menjadi Gaji Jabatan

dengan baik serta bertanggung jawab, maka kepada hakim perlu diberikanjaminan hidup yang sesuai dengan kedudukan dan tanggungjawabnya.

b. Kenaikan Gaji BerkalaSistem Kenaikan Gaji Berkala (KGB) disusun dengan besaran yang

sesuai dengan golongan dan masa kerja. Sesuai dengan namanya, sistemini dilakukan secara berkala dan diberikan setelah mencapai masa kerjagolongan yang ditentukan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata "cukup". Dengan kata lain, PNS akan diberikan KGB apabila yangbersangkutan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: telah mencapaiMasa Kerja Golongan (MKG) yang ditentukan untuk KGB, memiliki NilaiDP - 3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan), dan sekurang - kurang-nya cukup ■Selanjutnya,KGBdiaturdidaIamKeputusanPresidendanPeraturan Pemerintah.

c. Kenaikan Gaji IstimewaKenaikan Gaji Istimewa diberikan sebagai bentuk pengharga

kepada PNS atas hasil pelaksanaan kerja dengan kategori "amat bpKenaikan Gaji Istimewa ini hanya diberikan kepada pegawai yangnyata - nyata menjadi teladan bagi pegawai di lingkungan ke'Hal tersebut diputuskan (misalkan dengan Surat Keputusan) D'Instansi/Lembaga yang bersangkutan.

d. Tunjangan '■Tunjangan yang diterima oleh PNS diatur dalam Per ^

intah, yang terdiri atas Tunjangan Keluarga (Isteri/Sur ^ 'Tunjangan Pangan/Beras, Tunjangan untuk Jabatan Stru' 0?^'untuk Jabatan Fungsional, Tunjangan Kemahalan, Tuni Pe /Risiko Pekerjaan, Tunjangan Penyesuaian Indeks H ^Perbaikan Penghasilan (saat ini sudah tidak diber' ^ 'ruhan ketentuan tentang tunjangan tersebut diatibentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Preside Peperaturan perundang - undangan lainnya.

e. Honorarium

Honorarium biasanya diterima oleh PNS melalui pelaksanaan Pro

gram dan Kegiatan pada masing-masing Instansi/ Lembaga, yang be-

samya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

C. Prinsip Sistem Penggajian PegawaiAda konsep yang cukup populer mengenai struktur gaji, yakni Konsep 3R

Konsep 3P mengenalkan bahwa seyogyanya gaji seorang pegawai dibayar dalam

tiga hal, yakni: Payfor Position, Pay for Person, dan Pay for Performance. Ahli lain me-nambahkan dengan IP lagi yaitu pay for living cost. Konsep ini banyak disarankan

dalam manajemen kompensasi, termasuk dalam mengembangkan sistem penggajian

PNS (Direktorat Gaji dan Kesejahteraan BKN, 2011).

Pay for position, bahwa seseorang dibayar berdasarkan posisinya, semakintinggi/ob value dan posisi seseorang maka akan semakin besar bayaran posisinya(pay for position). Ini dilakukan dengan menyusun job grading, yaitu memberikanharga, nilai atau bobot bagi jabatan-jabatan yang ada didalam struktur kepega-waian PNS, melalui position/job evaluation (evaluasi jabatan). Pay for person untukmenghargai kemampuan atau kompetensi yang berbeda-beda dari pegawai. Payfor person bicara mengenai kompetensi seseorang, semakin tinggi kompetensi seseorang maka sudah selayaknya ia dibayar lebih tinggi (regardless kinerjanya). Payir performance untuk menghargai pegawai-pegawai yang mampu bekerja bagusm membedakannya dengan pegawai-pegawai yang lain. Pay for performance inimgatur pembayaran variabel terkait kinerja seseorang. Sementara pay for living\ supaya jumlah nominal gaji yang diterima bisa memenuhi kebutuhan hidupawai dan keluarganya.

Cara memelihara (penyesuaian tahunan) ketiga komponen ini juga relatif^h. Pay for position disesuaikan manakala seseorang mengalami perubahan\tau job value. Peningkatan pada komponen pay for person dilakukan manakala\i memberikan evidence telah meningkat kompetensinya, misal dengan memi-fikat keahlian tambahan yang langka, atau peningkatan pendidikan (padan Iain-lain). Sementara payfor performance diberikan berubah-ubah sesuai

Tahun II

dengan kinerja individu/unit atau kinerja/laba panisahaan. Dengan demikian,untuk bisa menerapkan sistem tersebut perlu didukung dengan kegiatan analisisjabatan dan evaluasi jabatan untuk menghasilkan job grading dan job pricing semuajabatan dalam struktur PNS, asesmen individu untuk memotret kompetensi yangdimiliki pegawai untuk penempatannya dalam posisi-posisi tertentu, adanya in-strumen performance appraisal yang mampu mengukur dan menilai kinerja nyatapegawai, perhitimgan indek KHL yang bagus sehingga mencerminkan kebutuhannyata manusia di Indonesia di masing-masing daerah, adanya dukungan anggaranyang memadai dan terakhir adanya perubahan paradigma, mindset, budaya danperilaku PNS dalam bekerja.

Prinsip 3P di atas dirancang untuk memberikan kejelasan mengenai sistempenggajian dengan membuat kaitan yang jelas dan terdefinisi antara setiap elemengaji dengan alasan pemberian gaji dengan tingkat besaran gaji. Setiap "P" disertaisatu set perangkat untuk membantu mendefinisikan bagaimana kompensasi yangsudah dialokasikan untuk "P" itu didistribusikan kepada setiap individu. Namun,sesunggulmya perangkat-perangkatini memfasilitasi manajemen keseluruhan dari"P", bukanhanya manajemen kompensasi saja. Position^ob evaluation (evaluasi jabatan)pada dasamya merupakan alat untuk menganalisis organisasi, tetapi juga dapatmenyusun dasar bagi position pay (bayaran untuk posisi/jabatan). Person assessment(evaluasi individu) pada dasamya mempakan alat imtuk pengembangan pribadidan organisasi, tetapi juga dapat menyusim dasar bagi person pay (bayaran untukindividu pegawai). Performance review (evaluasi kinerja) pada dasamya mempakanalat imtuk memaksimalkan kinerja perorangan dan organisasi, tetapi juga dapatmenyusun dasar bagi performance pay (bayaran untuk kinerja).

Position^ob evaluation pada dasamya mempakan alat untuk menganalisis or

ganisasi, tetapi juga dapat menyusun dasar bagi position pay (bayaran untuk posisi/jabatan). Bayaran untuk posisi ditentukan dengan menggunakan Reference Salarybagi setiap grade (golongan), yang secara seragam diterapkan bagi semua posisi di

grade yang sama. Grade ditentukan melalui evaluasi jabatan/posisi. Di dalam satu

grade yang sama, tidak ada perbedaan bayaran sekalipun job-size-nya berbeda.

Reference Salary adalah yang mengaitkan antara internal equity (kesetaraan intemal)dan external competitiveness (daya saing ekstemal). Evaluasi jabatan, grading, dan


tingkat kompetensi yang ideal bagi pemegang jabatan tertentu adalah dasar bagikeadilan internal.

Reference Salary adalah suatu besaran gaji yang dipercayai organsiasi perludibayarkan untuk dapat mempertahankan pegawai-pegawainya yang paling kom-peten. Referensi ini disusun berdasarkan kebijakan kompensasi dan survai pasar.Karena gaji berdasarkan referensi ini dibayarkan bagi individu-individu yang palingkompeten, maka nilai referensi tidak terletak pada nilai tengah suatu rentang gaji/melainkan cenderung berada di bagian atas dari rentang gaji yang dibayarkan untukindividu-individu dalam grade itu. Oleh karena itu. Reference Salary merupakan halyang sangat penting yang mengaitkan kesetaraan internal dan daya saing ekstemal.Reference Salary dapat didefinisikan sebagai bayaran yang kompetitif bagi pemegangjabatan yang berkompetensi penuh.

Gaji aktual seorang individu didasarkan pada perbandingan antara kompetensi yang dimiliki individu tersebut terhadap kompetensi ideal untuk posisi yangdijabatnya. Jika ia memiliki tingkat kompetensi yang penuh, maka ia akan menerimabayaran sesuai Reference Salary. Sementara jika kompensasinya di bawah tingkatideal, ia akan menerima yang lebih rendah dari Reference Salary. Namun ada be-berapa pengecualian jika seseorang memiliki kompetensi di atas ideal posisi yangbersangkutan, ia tidak akan memperoleh bayaran ekstra, karena sesungguhnyakompetensi itu tidaklah dibutuhkan imtuk menjalankan posisinya yang sekarang.Penyesuaian gaji terhadap tuntutan pasar dibayarkan melalui tunjangan-tunjangan,yang dapat naik ataupun turun tiap tahunnya, sesuai perubahan kondisi pasar.'Market allowance' terkadang perlu dibayarkan karena ada kelangkaan dalam jangkawaktu singkat di pasar tenaga kerja. Tunjangan seperti itu membantu organisasiuntuk menarik dan mempertahankan individu-individu yang memiliki keahlianyang unik. Biasanya, hanya sedikit saja dari para pegawai yang memiliki keahliankhusus yang menerima penyesuaian gaji seperti ini.

Bayaran untuk Kinerja dialokasikan melalui skema insentif yang dirancang

untuk memberi imbalan bagi kinerja korporasi, tim, dan/atau individu. Kinerja tidakmenjadi faktor dalam penentuan gaji seseorang, karena kinerja bersifat fluktuatif,

sedangkan gaji hanya dapat bergerak satu arah, yaitu bergerak naik. Memisahkan

antara bayaran untuk kinerja dan gaji memberi fleksibilitas yang besar, dan hal ini

601 Edisi 2, Tahun

juga akan memberi lebih banyak kebebasan bagi organsiasi dalam memberi imbalanbagi para top perfomer-nya. Suatu organisasi perlu berhati-hati dalam mengontrolkenaikan gaji karena kinerja {performance-based salary increases), karena denganmelakukan hal itu berarti organisasi telah menaikkan biaya tetapnya menjadi ti-dak terbatas hanya berdasarkan kinerja satu tahun saja. Organisasi boleh menjadilebih royal dalam memberi imbalan bagi kinerja pegawainya dengan memberikanpembayaran sekali-bayar, karena pembayaran seperti ini tidaklah menaikkan biayatetap pada tahun berikutnya.

Untuk dapat betul-betul melaksanakan "P" yang pertama ini secara tepatsasaran, kuncinya adalah dengan menyusun struktur grading yang sederhana, lalumenetapkan reference salary bagi setiap grflde/golongan. Menyeimbangkan "3P", "Payfor Position adalah dasar dari kebijakan pembayaran gaji suatu organisasi yangmerupakan kepanjangan dari strategi bisnis dan merefleksikan kultur keija suatuorganisasi. Strategi bisnis dan kultur kerja menentukan seberapa besar penekananyang ingin diberikan oleh suatu perusahaan kepada P yang pertama ini dibanding-kan kedua P yang lain (Person dan Performance). Dalam kaitannya terhadap Pay forPosition, fokus kebijakan kompensasi akan diterjemahkan ke dalam lebamya suatugolongan. Lebar golongan mencerminkan perbedaan dalam ukuran pekeijaan (jobsize) yang memungkinkan untuk dikelompokkan ke dalam golongan yang sama.Golongan yang sangat lebar mengakibatkan kurangnya penekanan pada posisi,karena dalam golongan yang lebar tertampung banyak posisi dengan ukuran pekeijaan yang berbeda.

Dalam hal ini, maka faktor-faktor lain seperti kapabilitas dan kompetensi in-dividu (Pay for Person) atau pencapaian target individu (Pay for Performance) akanmemiliki pengaruh yang lebih besar dalam kompensasi total dibandingkan tingkatgolongan. Contoh pendekatan seperti ini biasa disebut broad-banding. Kebalikaimya,golongan yang sempit memberi penekanan pada posisi, karena bertambahnya tang-gungjawab yang sedikit saja pada suatu pekerjaan akan mengakibatkan promosidan kenaikan golongan. Lebar golongan tidak hanya menentukan pentingnyabobot posisi terhadap bayaran, tetapi juga dapat digunakan untuk memvariasikanpenekanan masing-masing elemen bayaran itu - position, person, and performance -pada tingkatan yang berbeda dalam organisasi. Evaluasi jabatan dapat dilakukan


r-mLKUI OHMASi lilKOKRASI MKNl/IU Pi-.MIiUlN'lAliAN Kl'I.A,'; OUNIA

mclalui suatu alat ukur posisi yang rriGmusatkan pada karaktGristik univGrsal yangada pada tiap pekerjaan.

Hal lain yang perlu dipahami dalam pengembangan sistem penggajian adalahberkaitan dengan konsep clean wages. Clean wages bukan semata-mata diartikansebagai Gaji Bersih (setelah pajak). Namun clean wages merupakan trend strukturgaji {salary structure) yang tidak terlalu banyakbenefit/tunjangan. Mengapa terlalubanyak tunjangan tidak diinginkan? Pertama/ organisasi/ perusahaan yang tidakmenerapkan clean wages cenderung untuk menambahkan tunjangan lain yang padaakhirnya akan menimbulkan tambah ruwetnya sistem remunerasi yang ada. Kedua,dengan terlalu banyaknya tunjangan maka akan menimbulkan kebingungan meme-liharanya, organisasi akan kesulitan melakukan penyesuaian berkala-nya karenayang pasti besaran tunjangan yang ada tidak akan tetap selama bertahun-tahun.

Basil dari beberapa kajian tentang sistem penggajian Pegawai Negeri ber-pendapat bahwa sistem penggajian PNS hendaknya mengakomodasi beberapa halberikut (Puslitbang BKN, 2009).

a. Menitikberatkan bobot jabatan (pekerjaan) dan prestasi kerja, yakni denganmengubah paradigma gaji pegawai menuju gaji jabatan. Paradigma gaji pegawai, adalah bahwa gaji yang diterimakan kepada pegawai lebih mendasarkanpada kondisi pegawai saat itu, yakni lebih mendasarkan pada golongan ruangdan kurang mendasarkan pada bobot pekerjaan atas jabatan yang dipangkunya.Sedangkan gaji jabatan, adalah gaji yang diterimakan kepada pegawai lebihdidasarkan pada besamya bobot pekerjaan atas jabatan yang dipangkunya danprestasi kerja yang dicapai oleh pegawai yang bersangkutan. Dalam paradigmagaji jabatan, pegawai yang memangku jabatan berbeda maka gajinya berbeda.Sehingga sistem penggajian ini dapat mewujudkan pemberian gaji secara adildan layak.

b., Memenuhi prinsip-prinsip equity, competitiveness, transparant, simple, dan legal.c. Sistem penggajian haruslah dalam suatu kerangka besar sistem manajemen

kepegawaian. Sistem penggajian PNS haruslah berorientasi pada sistem merit,yang mendasarkan pada nilai bobot pekerjaan sesuai hasil evaluasi jabatan.

d. Proporsional atau persentase gaji dan tunjangan pegawai negeri, pejabat negara,dan pejabat lainnya diatur dalam satu peraturan perundang-undangan secarasekaligus. Sehingga pada saat ada perubahan kebijakan yang terkait denganpenggajian secara langsung sudah mempertiinbangkan keadilan internal danekstemal.


D. LANGKAH STRATEGIS PENATAAN SISTEM PENGGATIANPNS

1. Arah Penataan Sistem Penggajian PNSSistem penggajian, atau dalam Konvensi International Labor Organization

(ILO) menyebutnya sebagai remunerasi, adalah upah/gaji pokok atau upahminimum dan setiap komponen tambahan yang dibayarkan langsung atautidak langsung, apakah dalam bentuk uang tunai atau barang, oleh pengusahakepada pekerja dalam kegiatan kerja. Dalam Konvensi ILO Nomor 100 disebut-kan satu prinsip bahwa "remunerasi yang sama/berimbang hams dibayarkankepada jabatan/pekerjaan yang memiliki bobot/nilai yang sama/berimbang"{equal remuneration for job of equal value"). Ini artinya bahwa perbaikan sistempenggajian Pegawai Negeri ke depan hams didasarkan pada nilai/bobotmasing-masing jabatan. Instmmen yang digunakan untuk menuju ke arahtersebut adalah evaluasi jabatan. Dari proses evaluasi jabatan inilah nantinyaakan diketahui nilai suatu jabatan (job value), sehingga diketahui kelas suatujabatan (job grade), yang pada akhimya diketahui pula harga suatu jabatan{job price).

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian PANRB telah

menyatakan bahwa untuk menyiapkan dan menerapkan sistem penggajianyang memenuhi prinsip-prinsip merit yang memenuhi asas keadilan (equity),transparan dan kompetitif, arah perbaikan sistem remunerasi dilakukan dengan:

a. Memmuskan stmktur gaji berdasarkan klasifikasi dan bobot jabatan (hareajabatan).

b. Memmuskan jenis tunjangan yang dianggap layak untuk diberikan kepadaPegawai Negeri.

c. Mengaitkan sistem penggajian dengan sistem penilaian kinerja dengan tujuanuntuk memacu prestasi dan motivasi kerja.

d. Menata sumber-sumber pembiyaan gaji agar tercipta transparansi dalamsistem penggajian dan mendorong pengintegrasian anggaran mtin danpembangunan agar tersedia dana yang cukup bagi pembayaran gaji Pegawai Negeri. Dengan penerapan stmktur gaji seperti ini, maka tidak ada lagihonor-honor, dan penghasilan lain di luar gaji dan tunjangan resmi.


I

e. Mengupayakan agar penghasilan Pegawai Negeri disesuaikan dengan tingkatinflasi, antara lain dengan membuat indeks untuk dijadikan dasar bagipenyesuaian gaji dan tunjangan.

f. Agar beban anggaran belanja pegawai tidak terlalu besar, maka perlu diru-muskan kebijakan outsoufcing untuk jabatan fungsional umum, khususnyayang menyangkut masalah rekruitmen dan penggajian.

g. Menyusun Peraturan Pemerintah tentang Dana Pensiun dalam menata pen-gelolaan dana pensiun.

2. Langkah-Langkah StrategisSistem penggajian berbasis jabatan pernah diterapkan di Indonesia, yaitu

melalui PP Nomor 200 Tahun 1961 (PGPN-1961). PGPN tahun 1961 menetap-kan gaji berdasarkan harga jabatan. Mengacu pada sistem penggajian yangpernah diterapkan di Republik Indonesia tersebut, maka struktur gaji PNSakan didesain berdasarkan jabatan. Dalam struktur gaji PNS berdasarkan jabatan tersebut tidak ada lagi tunjangan jabatan, karena sebenamya tunjanganjabatan sudah melekat di dalam gaji tersebut (setiap jabatan mempunyai hargajabatan). Secara garis besar, ada empat langkah strategis yang perlu dilaku-kan untuk menuju pada penerapan sistem penggajian berbasis jabatan, yaitutahap perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan dan tahap tindakan koreksi(Direktorat Gaji dan Kesejahteraan BKN, 2011). Penjelasan terhadap empatlangkah tersebut adalah seperti uraian di bawah ini.

1. Perencanaan Gaji JabatanSebelum beranjak pada tahapan konkrit pelaksanaan penyusunan

gaji berbasis jabatan, memahami tujuan dari penyusunan gaji berbasisjabatan menjadi bahasan penting untuk dirumuskan. Tahapan ini meliputibeberapa kegiatan berikut.

a. Identifikasi Tujuan, adalah mengidentifikasi beberapa tujuan yang hams di-capai bahwa penerapan sistem penggajian PNS berbasis jabatan agar mampumemotivasi PNS untuk berkinerja tinggi agar tercapai produktivitas tinggi,mampu mempertahankan para PNS dan keluarganya agar tetap memilikikemampuan fisik dan mentaly ang prima, dan mampu mengendalikan biay a


pegawai sehingga apa yang dikeluarkan seimbang dengan bentuk produk-tivitas yang diinginkan.

b. Pembentukan Tim Kerja, perlu dibentuk tim khusus dengan melibatkansemua pemangku kepentingan (stakeholders) terkait.

c. Penyusunan Model, tim menyusun rencana kerja dan model penggajian(strukt ur dan skala) yang akan dibangun.

d. Benchmark dan Hasil Survei, melakukan studi banding ke beberapa negarayang telah menerapkan gaji berbasis jabatan.

e. Penyusunan Naskah Akademik, meliputi kegiatan antara lain sinkronisasiperaturan tentang gaji, termasuk mengidentifikasi beberapa komponen gajijabatan.

f. Informasi lain yang relevan, adalah informasi lain yang relevan denganpenyusunan gaji berbasis jabatan seperti membuat database penghasilan,menghitung KHL, dan sebagainya.

2. Pengerjaan Gaji JabatanPada tahap sebelumnya telah dibahas bagaimana merumuskan tahap

perencanaan dan hal-hal apa yang perlu dilakukan. Setelah proses panjangpada tahap perencanaan telah selesai, saatnya pada tahap ini mengap-likasikan data yang telah dihimpun sebagai referensi dalam pelaksanaanpengerjaan gaji jabatan. Subbab berikut adalah langkah-langkah yangperlu dilakukan dalam pengerjaan tahap ini.

a. Evaluasi Jabatan, berfungsi untuk mengukur dan menilai jabatan yang ter-tulis dalam informasi jabatan dengan menggimakan metode tertentu (factorevaluation system).

b. Klasifikasi Jabatan, adalah penyusunan dan penetapan jabatan berdasarkanklasifikasi tertentu (jabatan struktural, fungsional tertentu dan jabatan fung-sional umum).

c. Penetapan Nilai/Bobot Jabatan, melakukan grading sebagai hasil evaluasijabatan di beberapa instansi sebagai bahan untuk menerapkan gaji jabatan.

d. Menetapkan Struktur dan Skala Gaji. Menyusun struktur gaji yaitu susunangaji terendah sampai gaji tertinggi atau sebdiknya dan skala gaji yaitu kisarannominal gaji untuk setiap kelompok jabatan, merupakan tiap yang hamsdilakukan. Dalam tahap ini dilakukan pula penetapan nilai tengah gaji (midpoint), serta penetapan nilai gaji minimum dan maximum pada setiap gradejabatan.


iWipKML] . —

lyMlllWM mRKKOR\lMi!BmQKRT<SIiMENUIUjPE.VlERINTAHANfKEI.'AS!DyNb

Menetapkan Gaji Pokok/jabatan dan Total Penerimaan Gaji, bahwa dalampenetapan struktur dan skala gaji, nominal yang dijadikan acuan perhitunganadalah gaji pokok (bnsic salary}. Dalam memberikan gaji tidak hanya sebesarnilai pokok saja, tetapi juga bebagai tunjangan. Keseluruhan total gaji plustunjangan itulah yang dinamakan total penerimaan gaji.

3. Pemeriksaan Gaji JabatanMelalui proses pengerjaan, akan diperoleh potret dari basil evaluasi

jabatan. Seluruh jabatan telah memilikipoint yang kemudian dikelompokkandalam suatu grade tertentu. Jabatan yang sudah dikelompokkan kemudianakan menjadi pembanding yang harus setara untuk setiap jabatan dalamhal survei. Jabatan berbobot sama dengan jabatan di pasar akan memilikiharga yang sama. Seperti diketahui bahwa salah satu sasaran untuk me-nyusun struktur gaji adalah mendapatkan hasil yang sesuai dengan pasar(keadilan internal dan ekstemal). Untuk langkahpemeriksaan (check) darihasil yang diperoleh maka dilakukan langkah-langkah lebih lanjut.a. Memeriksa Hasil yang diperoleh, yaitu menganalisis hasil yang diperoleh

pada saat langkah pengerjaan sebelumnya, seperti pemeriksaan terhadapnilai minimum dan grade yang telah ditetapkan.

b. Data Survei adalah pemeriksaan yang mendalam terhadap data survei (gajipokok dan total penerimaan gaji) akan mendapatkan gambaran dalam menetapkan kebijakan gaji jabatan.

c. Membandingkan Hasil dengan Data yang ada, yaitu membandingkan datagaji aktual yang telah dirumuskan dengan data hasil survei dan benchmarkyang tujuannya untuk memastikan apakah sudah mencakup kebutuhan in-temal (nilai yang adil dan kesanggupan anggaran) dan kebutuhan ekstemal(nilai kompetitif di pasar).

4. Tindakan Koreksi Gaji JabatanSebagai tahap akhir, bagian ini memegang peranan yang sangat

penting karena di sinilah tindakan pembenahan dilakukan sebelum akh-irnya kebijakan diterapkan.

a. Perbaikan/Uji Materi, untuk memperoleh stmktur gaji jabatan seperti yangdiharapkan perlu dilakukan perbaikan meliputi grading, skala, progresi gajidan struktur gaji.


b. Sinkronisasi Anggaran, setelah itu perlu dilakukan sinkronisasi dengan ke-mampuan anggaran yang ada.

c. Sosialisasi, adalah tahap memberikan informasi kepada stakeholders agarmengetahui, mengerti dan memahami tentang sistem gaji berbasis jabatan.

d. Kebijakan lebih lanjut Pembuatan RUU, adalah tahap pembuatan rancanganUU untuk penerapan gaji berbasis jabatan bagi PNS.

Untuk menjaga kesinambungan dengan sistem penggajian yangberlaku saat ini, ada beberapa prakondisi yang harus dilakukan untukmelakukan penataan sistem penggajian PNS, antara lain adalah penataanjabatan dan pangkat, serta konversi jabatan dan kompetensi PNS.

a. Jabatan dan PangkatUndang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepega-waian, menyatakan antara lain dalam pasal 17 ayat 1, bahwa " PegawaiNegeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu Selanjutnya dalampenjelasannya yang dimaksud Jabatan adalah kedudukan yang menun-jukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PegawaiNegeri Sipil dalam satuan organisasi Negara. Sedangkan Jabatan dalamlingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karierdapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu jabatan struktural dan jabatanfungsional. Pasal 17 ayat 2, Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, menyatakan antara lain, bahwa " Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalamsuatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengankompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatanitu serta syarat obyektiflainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama,ras, atau golongan." Selanjutnya yang dimaksud dengan syarat obyektiflainnya antara lain adalah disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengala-man, kerjasama, dan dapat dipercaya. Dari pemyataan Pasal 17 ayat (1)dan (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tersebut, dapat dipahamibahwa setiap PNS memangku jabatan dan diangkat sesuai prosedur danberdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasikerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syaratobyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras,


atau golongan. Di sisi lain, sebagian besar instansi pemerintah belummemberdayakan jabatan fungsional yang ada (baik fungsional tertentu/khusus maupun fungsional umum) secara maksimal sehingga kecender-ungan pegawai masih menganggap jabatan yang paling favorit adalahjabatan struktural.

Promosi, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatanstruktural condcrung tidak obyoktif dan tidak m6lalui sclfiksi atau Gvaluasiyang obyektif dan rasional. Sementara pengangkatan dalam jabatan fungsional cenderung sebagai penampungan PNS yang tidak lagi tertampungdalam jabatan struktural atau bahkan untuk memperpanjang batas usiapensiun.(Puslitbang BKN, 2001). Hasil penelitian dari Pusat Penelitiandan Pengembangan BKN tahun 2004 terhadap "Pengaruh Pembinaanterhadap Perilaku PNS", antara lain menunjukkan bahwa pengembangankarier PNS tidak adanya arah pengembangan karier pegawai yang jelas,sebagai anekdot "seorang PNS biasanya tahu kapan masuknya dan kapanpensiunnya, tetapi tidak tahu bagaimana kariemya".

Sebagaimana arah manajemen PNS agar tercapai PNS yang profesio-nal, maka setiap PNS diharapkan memiliki wawasan yang luas dan dapatmemandang masa depan, memiliki kompetensi di bidangnya, memilikijiwa berkompetisi/bersaing secara jujur dan sportif, serta memiliki etikaprofesi. Di samping itu seorang PNS diharapkan memiliki sikap yangnetral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (tidak diskrimi-nasi) dan dilarang menjadi anggota dan/ atau pengunis partai politik.Sebagai PNS yang profesional, setiap PNS diharapkan akuntabel, artinyaberkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerjanya. Olehkarena itu dalam rangka pembinaan PNS perlu dibangun suatu sistemmanajemen kinerja PNS yang dapat mengukur kinerja PNS berdasar-kan standard pengukuran kinerja yang ditetapkan, sehingga diperolehgambaran tentang kinerja termasuk dapat mengidentifikasi faktor-faktorpenghambat kinerja, baik itu dari individu PNS sendiri maupun daridalam organisasi. (Prapto Hadi, 2007).

68 I Edisi 2, Tahun

n

Strategi pembinaan sebagai komponen utama pembinaan pegawainegeri sipil. Strategi pembinaan pada dasarnya merupakan suatu senimenggunakan kecakapan (skill) dan sumber daya yang ada, untuk men-capai tujuan/sasaran pembinaan, melalui hubungan yang efektif denganlingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan, baik terhadappegawai sendiri maupun terhadap organisasi atau lingkungan kerjanyamasing-masing. Strategi dapat diartikan sebagai penetapan tujuan dansasaran jangka panjang suatu organisasi serta penggunaan serangkaiantindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapaitujuan tersebut. (Puslitbang BKN, 2005).

Penataan Jabatan dan pangkat dilakukan melalui:

1. Penyusunan formasi jabatan PNS, yang dilakukan melalui analisis jabatan dananalisis beban kerja tugas-tugas pekerjaan di lingkungan instansi pemerintah.Formasi jabatan PNS hendaknya disusun tidak hanya untuk kebutuhan tahu-nan tetapi lebih pada perencanaan pegawai secara strategis. Melalui metodaanalisis jabatan dan analisis beban kerja, maka dapat dihasilkan informasijabatan (yang berisi informasi tentang identitas jabatan, deskripsi jabatan,persyaratan jabatan, dan informasi lainnya) dan standar tingkat efisiensijabatan (untuk menentukan jumlah jabatan dan pegawai serta kualifikasiyang dibutuhkan), serta sebagai dasar dalam menyusun mana jabatan-jabataninti dan jabatan-jabatan pendukung sehingga dapat ditentukan pula manajabatan-jabatan yang harus diisi oleh PNS dan jabatan-jabatan yang dapatdiisi dari non PNS (outsourcing).

Optimalisasi pemanfaatanSDM, yang dilakukan melalui pengembangan PNSdalam jabatan baik jabatan structural maupun jabatan fungsional. Pada setiappermulaan kariemya sebagian PNS diarahkan untuk menjadi tenaga generalissementara sebagian lainnya sudah diarahkan untuk menjadi tenaga spesialis.PNS yang diarahkan menjadi tenaga spesialis di kemudian hari akan menjaditenaga spesialis yang menduduki jabatan fungsional. Sedangkan PNS yangberkembang di lingkup manajerial mengembangkan kariemya pada jalurjabatan stmktural. Pengangkatan dalam jabatan stmktural maupun fungsionalhendaknya dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengankompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatanitu serta syarat-syarat obyeklif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin,suku, agama, ras, atau golongan, sehingga dimaksudkan untuk dapat men-goptimalkan kinerjanya dengan mengembangkan dan memanfaatkan segalapotensi yang ada pada masing-masing PNS yang bersangkutan. Kebijakan

2


lJURNAL

JpBifiraiwraffiemKiTORMASl lllROKRASl MEN'UJU PEMERIOTAHAN KELAS DUNLA

pembinaan jabatan yang dikembangkan dimaksudkan untuk menciptakanFNS yang profesional, berwawasan global, netral, berpengetahuan luas,berkemampuan tinggi, bermoral linggi dan mampu berperan sebagai unsurperekat persatuan dan kesatuan bangsa;

Penataan jabatan dan pangkat berarti juga penataan kelembagaan,yang harus dilakukan mendasarkan pada tugas-tugas pokok penyeleng-garaan pemerintahan dengan mengutamakan pada pelayanan masyarakat,kejelasan tugas dan tanggung jawab (satu jabatan satu tanggung jawabdankewenangan), danakuntabilitas setiap jabatan (satu jabatan satuoi(fpid).

Beberapa hal yang sangat urgent dalam penataan pangkat dan jabatan, antara lain:

1) Rekmtmen pegawai, yang harus mendasarkan pada kebutuhan riil organ-isasi. Prinsip satu jabatan satu tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hakharuslah mendasari setiap perumusan jabatan, sehingga tidak ada satupuntugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak yang sama dilakukan oleh lebihdari satu jabatan atau tidak ada satupun jabatan yang tidak mempunyaitugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak. Rekrutmen pegawai sebagailangkah untuk mengisi formasi jabatan lowong dilaksanakan berdasarkanprinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi (tuntutan syarat jabatan),prestasi kerja (tuntutan kinerja jabatan) dan jenjang pangkat (tingkatan/level jabatan). 2) Kcirir, kompetensi dan kinerja pegawai sebagai dasar dalampembinaan karir pegawai (rotasi, promosi, dan demosi). Sehingga tidakada lagi pegawai yang mulai diangkat sampai pension memangku jabatanyang sama, tidak ada lagi pegawai mempunyai kompetensi dan kinerja baiktetapi demosi (mutasi memangku jabatan yang lebih rendah tingkat/ leveljabatan dari jabatan sebelumnya) atau tidak ada satupun pegawai yang tidakmemangku jabatan (strukturi, fungsional tertentu, atau fungsional umum)sehingga tidak mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak. Polapengembangan karir "spiral piramida", yakni pola pengembangan karirbertingkat dalam kelompok jabatan, unit kerja, unit organisasi (instansi/regional), dan nasional perlu dikembangkan dalam rangka kaderisasi dankepastian karir.

2) Pengembangan, Pendidikan dan pelatihan pegawai lebih dikembangkanpada "competency based training(CBT)", yakni pendidikan dan pelatihanpegawai didasarkan pada analisis kebutuhan kompetensi pegawai (gapantara tuntutan syarat jabatan dan kompetensi pegawai). Di samping itu,setiap pegawai haruslah diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan

70 I Edisi 2,Tahun II

pendidikan dan pelatihan jabatan (karena saat ini, ada kecenderungan diklathanya dipenmtukan pada jabatan-jabatan tertentu, sedangkan jabatan lain(seperti: pengemudi, montir, pengadministrasi umum atau jabatan lainnya)kurang mendapat perhatian bahkan tidak pemah tersentuh pendidikan danpelatihan.

3) Kinerja, Capaian basil kerja sebagai wujud pertanggungjawaban setiap pegawai(pemangku jabatan) haruslah didasarkan kontrak kerja setiap tahun yangdisepakati antara pimpinan dan pegawai yang secara hierarkhi merupakansatu kesatuan utuh nantinya sebagai pertanggung jawaban/kinerja organisasi.Sehingga tidak ada satupun pegawai yang tidak bisa diukur kinerjanya dantidak mendukung capaian kinerja organisasi.

4) Remunerasi, komponen remunerasi haruslah dipahami terdiri atas 3 (tiga)komponen, yakni bersifat: fixed/tetap (gaji dan tunjangan lainnya yang ter-kait dengan gaji), variabel/Hdak tetap tergantung variabel kinerja (tunjangankinerja dan tunjangan lainnya yang pemberiannya tergantung suatu variabeltertentu), danfacility/fasilitas (tunjangan rumah dinas, mobU dinas, medicalcheck up dan tunjangan lainnya yang terkait dengan sifat pekerjaan/ jabatan).Pemberian remunerasi harulas berdasarkan prinsip keadilan (internal danekstemal) dan kelayakan.

Solusi yang menurut saya paling bijaksana untuk mengatasi carut-marutnya kepegawaian saat ini adalah melalui pengendalian secara kom-prehensif terhadap perencanaan, karir, dan pengembangan pegawai sesuaikebutuhan dan akuntabilitas organisasi. Perencanaan pegawai haruslahdidasarkan hanya pada jabatan lowong sesuai beban kerja organisasi (satujabatan satu tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak). Pembinaankarir pegawai yang biasanya dimanifestasikan dalam kenaikan pangkat,haruslah dipahami bahwa "pangkat adalah kedudukan yang menun-jukkan tingkatan seseorang sesuai jabatannya dalam satuan organisasi",sehingga kenaikan pangkat seseorang haruslah berdasarkanlevel dan fomasi jabatannya (tidak ada lagi seseorang yang jabatan tetaptetapi naik pangkat kecuali masih dalam jenjang pangkatnya). Pengi-sian dan pengangkatan pegawai dalam jabatan berdasarkan sistem merit,

yakni berdasarkan kompetensi dan kompetisi (seleksi). Pengembanganpegawai yang dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan pegawaiharuslah mendasarkan pada kebutuhan untuk mengisi kompetensi yang


i)E8E!DB ■ ■ ■■ ... ■ • '■ ■ ■ .

diperlukan dalam rangka memenuhi persyaratan jabatan (mengisi gapsyarat jabatan dan kompetensi pegawai), baik sebagai pemangku jabatanmaupun rencana pengembangan karir.

b. Konversi Jabatan dan Kompetensi PNSKonversi jabatan dan kompetensi PNS sebagai salah satu tahapan

langkah penataan sistem penggajian PNS yang adil dan layak (berdasar-kan bobot jabatan dan kinerja).

E. PENUTUPDengan memperhatikan lingkungan strategis yang terus berkembang baik

internal dan eksternal, maka tahapan langkah strategis penataan sistem penggajianPNS berdasarkan jabatan dan kinerja seyogyanya didahului dengan beberapa halberikut. (1) Pemetaan jabatan PNS, meliputi: analisis jabatan, penetapan jabatanPNS dan evaluasi jabatan (klasifikasi jabatan dan bobot jabatan); (2) Pemetaankompetensi PNS, meliputi perencanaan kompetensi, pengembangan kompetensidan pengkuran kompetensi; (3) Manajemen kinerja, meliputi perencanaan kinerja,pengembangan kinerja dan penilaian/pengukuran kinerja PNS; (4) Penataan sistempenggajian (remunerasi) PNS berdasarkan bobot jabatan dan kinerja; dan (5) Penataan berbagai tunjangan, yang pada prinsipnya pemberian tunjangan tidak bolehmelebihi gaji pokok.

Dalam rangka mempersiapkan penerapan sistem penggajian yang baru terse-but, Pemerintah diharapkan dapat membentuk tim remunerasi nasional, yangmelibatkan para stakeholders dari Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan,BKN, dan lembaga terkait lainnya. Penerapan sistem penggajian berbasis jabatanakan terlaksana apabila didukung oleh semua komponen yang ada pada semualevel pimpinan. Prakondisi untuk menuju ke arah sistem penggajian berbasis jabatanini saat ini telah dimulai, yaitu dengan melakukan evaluasi jabatan pada semuainstansi pusat, dan mulai tahun 2012 pada instansi daerah. Grading sebagai basilevaluasi jabatan di beberapa instansi dapat dijadikan bahan untuk menyusun danmenerapkan sistem penggajian PNS berbasis jabatan.


ReferensiAffandi, M. Joko, 2000, Beberapa Pokok Pikiran tentang Peningkatan Kesejahteraan PNS, Puslitbang

BKN, Jakarta.

Ichasan, Achmad, 1981, Tata Administrasi Kekaryawanan, Djambatan, Jakarta.Maryanti Ninik dan Salipi Basri, 1988, Perkembangan Sistem Penggajian PNS, Bina Aksara, Jakarta.Dewan Ketahanan Nasional, 1999, Hasil Penelitian, Sekretariat Jenderal, Jakarta.Indarto, W. B, 2004, Sistem Penggajian, Insentif PNS dan Reformasi BIrokrasi, Bunga Rampal Hasil

Penelitian, Badan Analisa Fiskal, Jakarta.

Simanungkalit, Janry Haposan, 2011, Redesign Sistem Penggajian PNS, BKN, Jakarta.Direktorat Gaji dan Kesejahteraan BKN, 2011, BKN, Jakarta.

Muttaqin, Tatang, 2008, Pembaruan Birokrasi: Ikhtiar Mewujudkan PNS yang Bersih dan Profesional,Bappenas, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.


. Vi

H>TOR\IA5;imiR0KRAiSlENMJIlUa:\li:KISrAHAN:KI-:l.AS^^^^

PlTOlOfilBIROmSl

DM PROFESIOm PEfiM NEfiEDI SM(PNS)

Oleh : Suwarni, S. Sos, M. Si

Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah

A. Sejarah BirokrasiKehidupan modem menghamskan manusia saling tergantung dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan hidup tersebut akan terlaksana kalaumanusia melibatkan diri dalam organisasi. Kebutuhan modem diselenggarakanoleh organisasi yang berskala luas yang disebut birokrasi, yaitu organisasi yangdirencanakan untuk menjalankan tugas yang bersakala luas dan melibatkan sejumlahorang yang berkerja secara berkoordinasi.

Sebenarnya, fenomena birokrasi sudah ada berabad-abad yang lalula. Walau-pun di zaman dahulu orang belum menamakannya birokrasi, tetapi gejala birokrasitelah mulai menampakkan diri pada 2500 SM yaitu pada negara-negara kuno yangtelah mempunyai kebudayaan tinggi seperti Mesir Kuno, Romawi, Inca, Cina danIndia Kuno. Ada kecenderungan bahwa birokrasi timbul di negara-negara yangperadabannya dimulai dari kehidupan di tepi sungai besar seperti Sungai Nil, SungaiYangtse, Sungai Hoangho, Sungai Tibet, Sungai Gangga, dan Iain-lain. Di sungaiini berkembang kehidupan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok usahawan.Perkembangan ekonomi di tepi sungai ini semakin lama semakin luas dan majusehingga menimbulkan berbagai masalah yang kadang-kadang dapat mengganggubisnis mereka. Untuk memecahkan masalah ini, kelompok pengusaha memerlukanlembaga sentral yang dapat mengatur kehidupan bisnis di tepi sungai sehinggahambatan-hambatan dapat dihindarai. Dengan timbulnya lembaga yang sentral ini,maka dapat diangap sebagai permulaan munculnya birokrasi di negara tersebut.Sehingga dengan hal tersebut di atas Alfred Weber mengemukakan bahwa sejarahkebudayaan yang sudah tinggi dimulai dengan terbentuknya birokrasi totaliter.


Patologi Birokrasi Dan Profesionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Hal tni utamanya ditemui di negara Mesir Kuno dan Babilonia. Untuk membayarimbalan, kepada aparat birokrasi maka dipimgut semacam pajak dari pengusahayang meminta jasa birokrasi yaitu berupa gandum atau hasil pertanian lainnya(Jacoby dalam Suwarni, 2000 : 73).

Dari uraian di atas, adanya birokrasi dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritayang ditetapkan secara rasional oleh berbagai aturan. Birokrasi dimaksudkan untuk

mengorganisasi secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh orangbanyak. Oleh karena itu, pengertian dan konsep tentang birokrasi dari Max Webertidak dapat dipungkiri menjadi dasar telaah berbagai tesis mengenai birokrasi.

Belajar memahami birokrasi dewasa ini dirasa jauh lebih penting diband-ingkan masa-masa sebelumnya. Lagi pula, proses pembelajaran ini memiliki artisecara khusus dalam birokrasi. Apalagi pada masa sekarang ini, birokrasi sedangdan harus mengalami revolusi agar mampu memenuhi tuntutan masyarakat yangsemakin maju dan modern. Di samping itu, kajian terhadap organisasi birokrasiakan memberikan kontribusi khusus terhadap kemajuan kinerja birokrasi, dimanatujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada sisi lain, birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yangkehadirannya tak mungin terelakkan. Birokrasi merupakan sebuah konsekuensi logisdari diterimanya hipotesis bahwa negara mempunyai tugas untuk menyejahterakanrakyatnya. Karena itu negara harus terlibat langsung dalam memproduksi barangdan jasa publik yang diperlukan oleh rakyatnya. Negara secara aktif terlibat dalamkehidupan sosial rakyatnya, bahkan jika perlu negara yang memutuskan apa yangterbaik bagi rakyatnya. Untuk itu negara membangun sistem administrasi yangbertujuan untuk melayani kepentingan rakyat yang disebut dengan istilah birokrasi(Sulistyani, 2004:1).

Birokrasi, pertama kali dicetuskan oleh Max Weber pada awal abad ke-20, tepat-nyaXahun 1911. Ide Weber pada mulanya untuk mengatasi kekacauan manajemendan kondisi birokrasi pemerintahan yang belum teratur di negara-negara Barat

pada waktu itu. Untuk mengetahui ide orisinal Bapak Birokrasi tersebut, berikut

disampaikan ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber (dalam Sulistyani, 2004:8 - 9):

1. Pembagian kerja


'W-.

^JURNAL

REFORMASI BiROKRASl MENUJU PEMERINTAHAN KTI.AS DLNIA

2. Hirarki wewenang3. Pengaturan perilaku pemegang jabatan birokrasi4. Impersonalitas hubungan5. Kemampuan teknis6. Jenjang karier

B. Permasalahan dan Patologi BirokrasiPeran pemerintah yang strategis akan banyak ditopang oleh bagaimana bi

rokrasi publik mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu tantanganbesar yang dihadapi birokrasi bagaimana mereka mampu melaksanakan kegiatansecara efektif dan efisien. Karena selama ini birokrasi diidentikkan dengan kinerja

yang berbelit-belit, struktur yang gemuk, penuh KKN, serta tidak ada standar yangpasti. Sejumlah patologi birokrasi tersebut menjadi hambatan luar biasa untuk dapatmewujudkan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Birokrasi Indonesia selamaini masih jauh dari apa yang disebut good governance.

Birokrasi juga dianggap sebagai necessary evil (hantu yang menakutkan yangdibutuhkan) dari era Weber, Parson, sampai pada Osborne dan Gaebler dalam reinventing government-nya tampak masih memposisikan masyarakat sebagai objekpasif. Sehingga organisasi publik yang bernama pemerintah semakin tidak diminati.Bukan karena publik sudah jenuh karena birokrasi hanya mengurus dirinya sendiri,namun publik merasa harus menghindari hantu ini {Putra dan Arif, 2001:4).

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan awal bahwa masih banyak ter-dapat berbagai kelemahan dalam organisasi birokrasi, khususnya birokrasi pemerintah. Oleh karena itu, menurut Blau dan Meyer (2000) tidak ada keraguan bahwa

kadang-kadang birokrasi bekerja tidak efisien. Dengan demikian birokrasi seringdijuluki dengan istilah red tape hal ini disebabkan karena masyarakat selama inisering merasa dirugikan oleh keputusan birokrasi.

Apabila permasalahan tersebut dikorelasikan dengan kondisi birokrasi kita,

maka akan relevan dengan permasalahan birokrasi di Indonesia yang teridentifikasi

menurut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi tahun 2010 - 2025, yakni adalah sebagai berikut:

1. Organisasi pemerintahan yang belum tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing).

76 1 Edisi 2, Tahun

BBS

-. '.0 ■.■■■■:v■■■■■:. ■ ■ -.^:■ ■ ■.■:«■':;■:■■•■ ■■■■>■ ■ ■■■■ ..■■ ' : ■■ ■.';)'.■■■■ ■■■ ■ ■: ■ ■■■■ ■ .■:.■ ■■ ■ .■■.■■■■.■■■ ;• ■■ .■ '■;■■'■■ •■■ ' •■' -

2. Beberapa peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara masih adayang tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, dan multitafsir.

3. Masalah utama SDM aparatur negara adalah alokasi dalam hal kuantitas, kuali-tas, dan distribusi PNS menurut teritorial (daerah) tidak seimbang, serta tingkatproduktivitas PNS masih rendah. Manajemen sumber daya manusia aparaturbelum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kineriapegawai, dan organisasi.

4. Masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalamproses penyelenggaraan pemerintahan dan belum mantapnya akuntabilitaskinerja instansi pemerintah.

5. Pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisanmasyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk.Penyelenggaraan pelayanan publik belum sesuai dengan harapan bangsa ber-pendapatan menengah yang semakin maju dan persaingan global yang semakinketat.

6. Pola pikir (mindset} dan budaya kerja (cultureset) birokrat belum sepenuhnyamendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, dan profesional. Selainitu, birokrat belum benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat,belum mencapai kinerja yang lebih baik (better performance), dan belum berori-entasi pada basil (outcomes).

Mengingat begitu banyak permasalahan yang dihadapi birokrasi, maka tidak asing lagi jika kita juga sering mendengar istilan patologi birokrasi. Patologibirokrasi di sini dimaksudkan sebagai berbagai penyakit yang selama ini dimilkibirokrasi. Melihat banyaknya penyakit birokrasi ini, maka Sondang P. Siagian (1994: 187 -188) mengklasifikasikan patologi birokrasi ke dalam beberapa jenis. Secaralengkap, penyebab dan penjabaran patologi birokrasi dapat dilihat sebagai berikut.

1. Patologi karena persepsi, perilaku dan gaya manajerial


^JURNALOPEiMHMTillEiillMREK1RMAS! BIROKRASl MEN'UJU PEMERINTAHAN' KELAS DL'NIA

• penyalahgunaan wewenang dan jabatan

• persepsi yang didasarkan pada prasangka• pengaburan masalah

• penerima sogok

• pertentangan kepentingan

• kecenderunganmempertahankanstotusqi/o

• " empire building"

Kredibilitasi yang rendah

Kurangnya visi yang imajinatif

Kedengkian

Nepotisme

Tindakan yang tidak rasional

Bertindak di luar wewenangnya

Porono/o/selalucuriga

Sikap opresif / mengancam

Patronase / PW'ih kasih

sikap bermewah-mewah

Pilih kasih

Penyeliaan dengan pendekatan punitif

Keengganan mendelelegasikan

Ketakutan pada perubahan, Inovasi dan resiko • Keenggaan memikul tanggung jawabPenipuan

Sikap sombong

Ketidakpedulian pada kritik dan saran

Jarak kekuasaan

Tidak mau bertindak

Takut mengambil keputusan

Sifat menyalahkan orang lain

Tidak adil

• Rituaiisme

• Xenophob/o/penyakitketakutan

• Intimidasi

• Kurangnya komitmen

• Kurangnya koordinasi

• Kurangnya kreativitasi dan eksperimentasi

2. Masalah pengetahtian dan keterampilan• ketidakn:\ampuan menjabarkan kebijaksanaan pimpinan• ketidaktelitian

• rasa puas diri

• bertindak tanpa pikir

• kebingungan• tindakan yang "counter productive "• tidak adanyakemampuanberkembang• mutu hasil pekerjaan yang rendah

• kedangkalan

78 I Bdisi 1, Tahun

j . " , •' „•■ '■' li'.i ;, ^;^' " ^ ■; ^y • ■ ' ^'.'V^./i:' ■ . ■■ . ;• ■■ ■ ' • ^■"^ ■■ ■•'' ' ' 'S~ '-?-^:• ketidakmampuan belajar• ketidaktepatan tindakan• inkompetensi• ketidakcekatan

• ketidakteraturan

• melakukan kegiatan yang tidak relevan• sikap ragu-ragu• kurangnya imajinasi• kurangnya prakarsa• kemampuan rendah {mediocrity)• bekerja tidak produktif• ketidakrapian• stagnasi

3. Patologi birokrasi dikaitkan dengan tindakan melanggar hukum• Penggemukan pembiayaan• Menerima sogok• Ketidakjujuran• Korupsi• Tindakan kriminal

• Penipuan• Kleptokrasi / penyakit mencuri• Kontrakdiktif

• Sabotase

• Tata buku yang tidak benar• Pencurian


^JURNAL

RI-.HIRMASI HIROKRASI Mt'NUJL" PKMKRINTAHAN KEUS DUNIA

Patologi birokrasi dikaitkan dengan keperilakuanMelalaikan tugas

Rasa tanggung jawab yang rendahLesu darah

Paperasserie / penumpukan dokumenMelaksanakan kegiatan yang tidak relevanCara kerja yang berbelit-belit {red tape)Kerahasiaan

Pengutamaan kepentingan sendiriSuboptimasi

Sijcophancij / kurang eleganTampering J mengotak-atik barangbuktiImperatif wilayah kekuasaanTokenisme f tidak sepenuh hatiTidak profesional

Sikap tidak wajar

Melampaui wewenag

Vested interest j kepentingan pribadiPertentangan kepentinganPemborosan

Semangat yang salah tempatNegativisme

Bertindak sewenang-wenang

Pura-pura sibuk

Paksaan

Konspirasi

Sikap takut

Penurunan mutu

Tidak sopan

Diskriminasi

Cara kerja yang legalistikDramatisasi

Sulit dijangkauSikap tidak acuhTidak disiplin

Inercin / bekerja lamban

Sikap kaku (tidak fleksibel)Tidak berperikemanusiaan

Tidak peka

Sikap tidak sopan

Sikap lunak

Tidak peduli mutu kinerjaSalah tindak

5. Patologi birokrasi dikaitkan dengan internal

80 Edisi 2, Tahun

• penempatan tujuan dan sasaran yangtidak tepat

• kewajiban sosial sebagai beban• eksploitasi

• ekstorsi / pemerasan• tidak tanggap• pengangguran terseiubung• motivasi yang tidak tepat• imbalan yang tidak memadai• kondisi kerja yang kurang memadai• pekerjaan yang tidak kontibel• inconvenience / tata ruang yang tidak

tepat

tidak adanya indikator kinerjakekuasaan kepemimpinanmiskomunikasi

misinformasi

beban kerja yang terlalu beratterlalu banyak pegawaisistem pilih kasih {spoiles system)sasaran yang tidak jelaskondisi kerja yang tidak amansarana dan prasarana yang tidak tepatperubahan sikap yang mendadak

Uraian di atas menunjukkan bahwa birokrasi selama mi masih bergelut denganberbagai persoalan. Bahkan karena begitu banyaknya masalah atau penyakit birokrasi, maka istilah patoiogi birokrasi sudah tampak akrab dan tak asing lagi bagibirokrasi. Dengan melihat berbagai kompleksitas permasalahan birokrasi ini, makasudah saatnya jika birokrasi segera melakukan perubahan di segala aspek untukmembenahi citra dan kinerjanya yang selama ini masih terkesan lamban, berbelit-belit, KKN, dan sebagainya. Aspek penting perubahan birokrasi ini salah satunyaadalah aspek Sumber Daya Manusia (SDM) atau PNS yang profesional.

C. Profesionalisme Birokrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)1. Pengertian dan Kedudukan PNS

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 1 (1), yang di-maksud Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesiayang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yangberwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugasnegara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku. Sedangkan menurut Pasal 3 (1), Pegawai Negeri berkedudukan sebagaiunsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepadamasyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraantugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.


IJURNAL

REFORMASI BIROKRASl MENU|0 PEMERINTAHANKEl.AS DUNIA

2. Pengertian ProfesionalAda beberapa pengertian "profesional" menurut para ahli yang dikutip

dari http://carapedia.com/pengertian definisi profesional info2140.html, antara lain:

• Korten dan Alfonso, 1981

Yang dimaksud dengan profesionalisme adalah kecocokan ifitness) antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi {biii'€ciuct'{itic-cotttpet£tice)dengan kebutuhan tugas {ask-requireme)

• Kusnanto

Profesional adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam suatupekerjaan tertentu

• Kamus Besar Bahasa Indonesia

Profesional bersangkutan dengan profesi yang memerlukan kepandaiankhusus untuk menjalankannya

821 Edlsl 2, Tahun

• Tantri Abeng (2002)

Seorang profesional harus mampu menguasai ilmu pengetahuannyasecara mendalam, mampu melakukan kerativitas dan inovasi atas bidangyang digelutinya serta harus selalu berfikir positif dengan menjunjungtinggi etika dan integritas profesi

Menurut Harefa ada tiga belas indikator sehingga seseorang dikatakansebagai profesional yaitu:

1. bangga pada pekerjaan, dan menunjukkan komitmen pribadi pada kualitas;2. berusaha meraih tanggunjawab;

3. mengantisipasi, dan tidak menunggu perintah, mereka menunjukkan inisiatif;4. mengerjakan apa yang perlu dikerjakan untuk merampungkan tugas;5. melibatkan diri secara aktif dan tidak sekedar bertahan pada peran yang telah-

ditetapkan untuk mereka;

6. selalu mencari cara untuk membuat berbagai hal menjadi lebih mudah bagiorang-orang yang mereka layani;

7. ingin belajar sebanyak mungkin;

8. benar-benar mendengarkan kebutuhan orang-orang yang mereka layani;9. belajar memahami dan berfikir seperti orang-orang yang mereka layani sehing

ga bisa mewakili mereka ketika orang-orang itu tidak ada di tempat;10. mereka adalah pemain tim;

11. bisa dipercaya memegang rahasia;

12. jujur bisa dipercaya dan setia

13. terbuka terhadap kritik-kritik yang membangun mengenai cara meningkatkandiri

(http: / / www.scribd.com / doc /41755206/ pengertian-profesional)

Dari indikator yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa profe

sional itu adalah seseorang yang dipercaya memiliki kemampuan khusus untuk

melakukan satu bidang kerja dengan hasil kualitas yang tinggi berdasarkanpengalaman dan pengetahuannya tentang objek pekerjaannya tersebut.


3. Pengertian FNS ProfesionalUntuk memahami pengertian PNS Profesional, mencoba merujuk be-

berapa sumber, antara lain yaitu: menurut UU Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 1(8), Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untukmeningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelengga-raan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan,pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, ke-sejahteraan, dan pemberhentian.

Sedangkan menurut Pasal 12 (2), maka untuk mewujudkan penyeleng-garaan tugas pemerintah dan pembangunan, diperlukan Pegawai NegeriSipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaanyang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yangdititikberatkan pasa sistem prestasi kerja.

Lebih lanjut, untuk memahami pengertian PNS Profesional, dalam kon-teks ini penulis juga menyampaikan tentang upaya reformasi birokrasi yangjuga dikenal dengan Profesionalisasi Birokrasi dan salah satu substansinyaadalah untuk mewujudkan PNS yang profesional. Sebagaimana hal tersebutdapat dilihat dari pendapat Prof. Eko Prasojo berikut ini.

Reformasi birokrasi negara pada umumnya dilakukan melalui dua strategiyaitu: (1) merevitalisasi kedudukan, peran dan fungsi kelembagaan yang men-jadi motor penggerak reformasi administrasi, dan (2) menata kembali sistemadministrasi negara baik dalam hal struktur, proses, sumber daya manusia(PNS) serta relasi antara negara dan masyarakat.

Strategi pertama dapat dilakukan melalui penguatan peran dan fungsiKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(Kemen PANRB) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai motor

reformasi administrasi. Karena itu kepada kedua lembaga ini hams diberikankewenangan yang bersifat policy agency dan juga kewenangan yang bersifateksekusi (executing agency).

Sedangkan menyangkut penataan sistem birokrasi negara hams mem-pakan program yang terintegrasi dari hulu sampai hilir dalam bidang-bidang


pembangiman administrasi. Strategi itu dapat dimulai dari proses rekruitmenpegawai, sistem promosi pegawai berdasarkan kinerja, perubahan paradigmadan spirit administrasi publik, sistem dan besar penggajian, perubahan strukturdan proses kerja, dan pengawasan disipiin pegawai negeri sipil.

Beberapa strategi yang mungkin dilakukan menurut Prof. Eko Prasojoadalah:

1. Strategi itu dapat dimulai dari proses rekrutmen pegawai, sistem promosipegawai berdasarkan kinerja, perubahan paradigma dan spirit administrasipublik, sistem dan besar penggajian, perubahan struktur dan proses kerja,dan pengawasan disipiin pegawai negeri sipil.

2. Profesionalisasi birokrasi juga dilakukan melalui market model of government.Penerapan market model of government dimaksudkan untuk perubahan paradigma penyelenggaraan administrasi dari authority government basedpublic services menjadi society based public services

3. Grand design reformasi birokrasi hams berasas dari problem utama yangsedang dihadapi. Birokrasi pemerintah semakin terkooptasi dan terintervensioleh partai politik yang mempersiapkan kemenangan pemilu bagi partainya

4. Karena itu, reformasi birokrasi bukanlah sekedar pembahan stmktur danreposisi birokrasi. Lebih dari itu reformasi birokrasi hams meliputi pembahansistem politik dan hukum secara menyelumh pembahan sikap mental danbudaya birokrat dan masyarakat, serta pembahan pola pikir dan komitmenpemerintah serta partai politik

(Media Indonesia, 2006)

D. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Profesional untuk MewujudkanGood Governance

Untuk memahami bagaimana korelasi antara PNS Profesionaluntuk Mewujudkan Good Governance, maka hendaknya perlu puladipahami tentang arah kebijakan reformasi birokrasi yang ada, yaitu:Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasiuntuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah

Edisi 2, Tahun ii 185

R1^^^0Rî;i:SÛMR()KRASIiM^;^^')UjPF.ÛU<l^'TA!Â^^Kl:LA>':.l)U^lA

agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya(Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025).Sedangkan visi reformasi birokrasi adalah ̂ 'Terwujudnya Pemerin-tahan Kelas Dunia". Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkanpemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional danberintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan primakepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratisagar mampu menghadapi tantangan pada abad ke- 21 melalui tatapemerintahan yang baik pada tahun 2025. (Peraturan Presiden Nomor81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi).

Edisi 2, Tahun II

«■

1. Pengertian Good GovernanceBAPPENAS, TeamPengembanganKebijakanNasional Tata Kepemer-

intahan Yang Baik mengatakan bahwa "istilah tata kepemerintahan yangbaik mulai banyak dikenal di tanah air sejak tahun 1997, ketika krisis ekonomiterjadi di Indonesia. Tata kepemerintahan yang baik menipakan suatu konsepsitentang penyelenggaraan pemerintahan bersih, demokratis, dan efektif sesuaidengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani. Selain sebagai suatukonsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tata kepemerintahan yangbaik juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubunganantara pemerintah, dunia usaha/swasta, dan masyarakat" (Suharyo dan Ef-fendy, 2006:11 -12).

Untuk itu, BAPPENAS; menyatakan bahwa dalam upaya mewujud-kan tata kepemerintahan yang baik perlu diperhatikan prinsip-prinsip TataKepemerintahan Yang Baik dengan indikator minimal sebagai berikut (dalamSuharyo dan Effendy, 2006:12 - 20):

1. Wawasan ke depan {visionary)2. Keterbentukan dan transparansi (openness and transparency)3. Partisipasi masyarakat (participation)4. Tanggung gugat (accountability)5. Supremasi hukum (rule of law)6. Demokrasi (democracy)7. Profesionalisme dan kompetensi (professionalism and competency)8. Daya tanggap (responsiveness)9. Keefisienan dan Keefektlfan (efficency and effectiveness)10. Desentralisasi (decentralization)11. Kemitraan dengan dunia usaha /swasta dan masyarakat (private sektorand

civil society partnership)12. Komitmen pada pengurangan kesenjangan (commitment to reduce inequality)13. Komitmen pada lingkungan hidup (commitment to environmental protection)14. Komitmen pada pasar yang fair (commitment to fair market)


REF0RMASIIBiROKRAS^^IE^•U}UiI!fi^ll:RI^^!}\HAN

!■■/> if"fl »ir. ^ .."..'.I 'Xf.i !■■.':■'•.j m

Dalam konteks good governance, pemerintah ditempatkan sebagai fasilitatoratau katalisator. Sementara tugas untuk memajukan pembangunan terletakpada semua komponen negara, meliputi dunia usaha dan masyarakat. Den-gan begitu kehadiran good governance ditandai oleh terbentuknya kemitraanantara pemerintah dengan masyarakat, organisasi politik, organisasi massa,LSM, dunia usaha serta individu warga negara guna terciptanya manajemenpembangunan negara yang bertanggung jawab. Sumber daya manusia sebagai mobilisator dan dinamisator pemerintah menempati posisi depan untukmelakukan perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah terbentuknya PNSyang profesional, yaitu pegawai/aparatur yang berkualitas serta memilikikemampun yang meliputi pengetahuan dan kecakapan serta adanya kompe-tensi manajerial sehingga dapat mempercepat terciptanya good governance. Olehkarena itulah diperlukan pengembangan SDM birokrasi pemerintahan atauPNS yang profesional untuk menjawab/menyelesaikan segala permasalahandan tantangan zaman, sekaligus dalam upaya mewujudkan good governance.

Untuk menjawab isu-isu good governance diperlukan infrastruktur dansuprastruktur yang akomodatif terhadap nilai-nilai good governance. Strategipengembangan SDM merupakan infrastruktur utama yang dapat mendukungpemerintahan yang good governance. Sedangkan struktur organisasi sebagaiperangkat keras yang menjadi fokus bagi berkembangnya pemerintahan yanggood governance. Bertolak dari nilai strategis baik struktur maupun strategipengembangan SDM maka perlu diperbaiki. Untuk memperoleh manfaatpengembangan SDM yang nyata maka hams ada stmktur yang memungkin-kan terjadinya learning process. Strategi pengembangan SDM ditunjukkanuntuk mengembangknan kemampuan pembelajaran yang kontinu {continues learning), karena dinamisasi pembahan lingkungan semakin menuntutkemampuan intelektual {brain intensive) untuk menghasilkan pengetahuan(Sulistyani, 2004:48).

Dari pendapat ini terlihat jelas, betapa kualitas SDM (birokrasi) yang profesional mempakan kunci utama dalam mewujudkan Reinventing Governmentdan Good Governance di Indonesia. Kualitas SDM yang dimaksud tentu tidakterlepas dari semangat entrepreneur atau wirausaha dalam konteks birokrasi


Indonesia dengan memperhatikan dan mengakomodasi potensi dan kearifanlokal {local wisdom) yang ada pada masyarakat Indonesia. Itulah modal sosial{social capital) yang sangat besar, yang tidak dimiliki oleh sebagian besar negara-negara di dunia, termasuk negara- negara maju seperti Amerika dan Eropa.

2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Mewujudkan Good GovernanceUntuk menjadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mampu mewu

judkan Good Governance, tentu ada beberapa prasyarat yang hams dipenuhi,baik yang berupa pendidikan formal, pelatihan - pelatihan, sistem kenaikanpangkat dan karier pegawai, kesejahteraan, dan sebagainya. Untuk itu berikutpenulis sajikan beberapa referensi sebagai legalitas maupun pendapat untukmenjadikan PNS bisa menjadi profesional.

UU Nomor 43 Tahun 1999 Penjelasan Umum (3) dan (7) menyebutkanbahwa sebagai bagian dari pembinaan Pegawai Negeri, pembinaan PegawaiNegeri Sipil perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan berdasarkanpada perpaduan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkanpada sistem prestasi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagiPegawai Negeri Sipil yang berprestasi tinggi untuk meningkatkan kemam-puannya secara profesional dan berkompetisi secara sehat. Dengan demikianpengangkatan dalam jabatan hams didasarkan pada sistem prestasi kerja yangdidasarkan atas penilaian obyektif terhadap prestasi, kompetensi, dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil Dalam pembinaan kenaikan pangkat, di sampingberdasarkan sistem prestasi kerja juga diperhatikan sistem karier.

Untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan Pegawai Negeri, dalam undang-imdang ini ditegaskan bahwa Pegawai Negeri berhakmemperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tang-gung jawabnya. Untuk itu Negara dan Pemerintah wajib mengusahakandan memberikan gaji yang adil sesuai standar yang layak kepada Pegawainegeri. Usaha untuk menjadikan PNS menjadi profesional antara Iain dapatdilakukan sebagai berikut:

■ a-

Edisi 2, Tahun II

lift

MwM.m

1. Pengelolaan PNS sudah hams meninggalkan paradigma administrasi personalia/administrasi kepegawaian (personnel administration) menjadi pengelolaansumberdaya manusia {human resource management).

2. Luasnya lingkup manajemen PNS, mulai dari perencanaan hingga pember-hentian pegawai, menunjukkan bahwa proses pengembangan menuju PNSprofesional berjalan berkesinambungan sepanjang ia bekerja.

3. Pembinaan PNS dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistemkarier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

4. Diklat-diklat hendaknya diberikan agar PNS dapat memiliki kompetensiyang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.

5. Kompetensi yang hams dikembangkan pada PNS meliputi selumh aspekkompetensi yaitu baik pengetahuan, sikap, maupun ketrampilan.

6. Pembinaan manajemen PNS daerah itu dilaksanakan pemerintah dalam satukesatuan penyelenggaraan manajemen PNS secara nasional (Christanto,2012).

UU Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 32 (1) dan (2) juga menyebutkan bahwaimtuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraanPegawai Negeri Sipil. Usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), meliputi program pension dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan,tabungan pemmahan, dan asuransi pendidikan bagi putra-putri PegawaiNegeri Sipil. Sedangkan Pasal 1 (2) menyebutkan bahwa Gaji yang diterimaoleh Pegawai Negeri hams mampu memacu produktivitas dan menjaminkesejahteraannya.

Hal ini mengimplikasikan bahwa apa-apa yang dipesankan dalam Un-dang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ini juga menjadi dasar pemikiran dalampengembangan PNS Daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah juga wajibmengembangkan profesionalisme PNS. Inisiatif-inisiatif pengembangan PNSmesti muncul di tingkat daerah guna mempercepat tercapainya PNS profesionalyang pada akhimya akan mempercepat pengembangan daerah.

Mengingat betapa pentingnya reformasi birokrasi dan profesionalismePNS, maka Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design ReformasiBirokrasi Tahun 2010-2025 begitu menekankan bagaimana reformasi birokrasi

hams berhasil. Penekanan tersebut dapat dilihat sebagai berikut.


mm

A*'M

Reformasi birokrasi, jika gagal dilaksanakan, hanya akan menimbulkanketidakmampuan birokrasi dalam menghadapi kompleksitas yang bergeraksecara eksponensial di abad ke-21, antipati, trauma, berkurangnya kepercay-aan masyarakat terhadap pemerintah, dan ancaman kegagalan pencapaianpemerintahan yang baik {good governance), bahkan menghambat keberhasilanpembangunan nasional.

Oleh karena itu, profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistemrekruitmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi, transparan, danmampu mendorong mobilitas aparatur antardaerah, antarpusat, dan antarapusat dengan daerah, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraanyang sepadan, tentu menjadi sebuah keniscayaan.


mmmimm

wlUiRiKMASI lilKi)K!!ASi MiiNlJIl? rBllIKlNTAilAN Klii;AS I^Vi:^''''"' Mi

DAFTARPUSTAKA

Ambar Teguh Sulistyani, dkk, Memahami Good Governance, 2004, Gava Media, Yogyakarta.

Blau, Peter M dan Meyer, Marshall W., Birokarsidalam MasyarakatModern (terjemahan),2000, Prestasi Pustaka Karya, Jakarta

Fadillah Putra dan Saiful Arif, Kapitalisme Birokrasi, 2001, LkiS, Yogyakarta

Moeljarto Tjokrowlnoto, dkk., Birokrasi Daiam Poiemik, 2001, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Osborne, David dan Plastrik, Peter., Banishing Bureaucracy (Memangkas Birokrasi-terjemahan), 1996, PPM, Jakarta

Osborne, David dan Gaebler, Ted., Reinventing Government (Mewirausahakan Birokrasi-terjemahan), 1992, PPM, Jakarta.

Salamoen dan Nasri Efffendy, Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI, 2006, LANRl, Jakarta.

Sondang P. Siagian, Patologi Birokrasi, 1994, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Suwarni, Modal Organisasidan Mananajemen, 2000, Universitas Islam "45", Bekasi

Suwarni, Reinventing Government, Mungkinkah ? Kajian Tentang: Politik KemanusiaanNegara Versus Kapitalisme Birokrasi, 2008, Widya Sari, Salatiga

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-PokokKepegawaian

Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun2010-2025

Surat Kabar dan Internet:

• Media Indonesia, 06 Desember 2006

• http: / / carapedia.com/ pengertian_definisi_profesional_inf o2140.html

• http: / / www.scribd.com/ doc/41755206/pengertian-profesional

921 Edisi 2, Tahun

^ciCiujiidkan-^'opd\GovenianccMelcilUi'EiPyocuremmt

iwpiiiiii immmmmimmm

Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H *)

ABSTRACT

Electronic Procurement (E-Procurement) is the procurement ofgoods and services with the aid of information technology and electronictransaction. E-Procurement is ruled hy president regulation number 45,year 2010 on Government goods and services procurement. One of thepurpose of E-Procurement that ruled hy president regulation is to enhance transparency and accountability in government goods and servicesprocurement. Transparency and accountability are the characteristics ofgood governance.

Keywords: Good Governance, E-Procurement

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menggerakkan pembangiman nasional, salah satu komponenyang dibiayai oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) dan pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) adalah dalam bentuk pengadaan barang/jasa pemerintah. Pada pengadaanbarang/jasa pemerintah, di mana sumber dana yang digunakan berasal dari rakyatdan dibelanjakan imtuk kepentingan rakyat tentunya hams dipergunakan secaraefisien dan efektif.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan yangdibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah, diperlukan upayauntuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip per-

saingan/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintahyang dibiayai APBN/ APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan


ffi1^1

b6rkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari S6gi fisik, kcuangan,maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.^

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikanpedoman pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana,jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik.^ Ketentuan dimaksudtidak lain bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan ef ektivitas dalam pengelolaanpemerintahan.

Di samping itu Peraturan Presiden dimaksud juga telah memperkenankanpengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem elektronik, yang dikenal dengan Electronic Procurement (E-Procurement). Hal ini juga tidak lain bertujuan untukmengembangkan pengelolaan pemerintahan yang baik/ sehingga pemerintah dapatmenjalankan tugas secara efisien dan efektif demi mewujudkan kemakmuran yangmenjadi cita-cita dan harapan seluruh rakyat Indonesia.

B. TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHTransparan merupakan salah satu prinsip dalam pengadaan barang/jasa

pemerintah.^ Penjelasan atas Pasal 5 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan: "Transparan/berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifatjelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminatserta oleh masyarakat."

1 *) Muhammad InsaAnsari, S.H., M.H., Dosen Tetappada FakultasHukum UniversilasSyiah Kuala, BandaAceh (Email: [email protected]) ParagrafZ Penjelasan Umum Perpres Nomor 54Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/jasa Pemerintah.

2 Ibid. Lihatjuga dengan Konsideran Menimbanghurufb Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di mana di antaranya disebutkan:".. ..perlu pengaturan mengenai tatacara Pengadaan Barang/jasa yang sederhana, jelas dan komprdmsif, sesuai dengan tata kelola yang baik,sehingga dapat menjadi pengaturan yang e/i^tifbagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah."

3 Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah menyebutkan: "Pengadaan Barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif, c. transparan; d.terbuka; d. terbuka;e. bersaing;f adil/tidakdiskriminatifi dan g. akuntabel."

94| Edisi 2/Tahun II

Sebenamya konsepsi transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintahbukanlah merupakan sesuatu hal yang baru, karena sebelumnya di dalam Keputu-san Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,transparansi sudah sering juga disebut-sebut dalam keputusan presiden tersebut.Setidak-tidaknya pada beberapa bagian dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah menyebut dan menggu-nakan nomenklatur transparan, di antaranya adalah:

1. Konsideran MenimbangPada konsideran menimbang huruf a disebutkan: "bahwa agar pengadaan

barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara/Anggaran Pendapatan dan Bel^ja Daerah (APBN/APBD) dapat dilak-sanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan,terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapatdipertanggimgjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnyabagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat, dipandang perlumenyempumakan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah."

Konsideran menimbang dari suatu peratiuran penmdang-undangan itusendiri merupakan salah satu pertimbangan yang sangat mendasar sifatnya,bahkan lebih cenderung merupakan landasan filosofi, sosiologis, serta yuridisdari kehadiran peraturan dimaksud.

2. Tujuan Pemberlakuan Keputusan PresidenPasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan: "Tujuan diberlakukannya KeputusanPresiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atauseluruhnya dibiayai APBN/ APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan

bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel."

3. Transparan sebagai salah satu PrinsipPasal 3 huruf d Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pen

gadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan: "transparan, berarti semua


'4§i

I Itt

ketcntuan dan informasi mangcnai pengadaan barang/jasa, tBrmasuk syaratteknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calonpenyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yangberminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

4. Prinsip-Prinsip Prakualifikasi dan PascakualifikasiPasal 14 ayat (3) Keputusan Presiden Nomo 80 Tahun 2003 tentang Pen

gadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan:

"Panitia/pejabat pengadaan wajib melakukan pascakualifikasi untuk pele-langan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya secara adil,transparan, dan mendorong terjadinya persaingan yang sehat dengan mengi-kutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia barang/jasa.

5. Pakta IntegritasDalam formulir pakta integritas yang terdapat dalam Keputusan Presiden

Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapatpenyataan yang menyatakan:

"Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secarabersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemam-puan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaikmulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini."

Berdasarkan pada uraian di atas menunjukkan bahwa transparansi memilikikedudukan yang sangat penting dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di mana transparansi telah ditempat-kan pada konsideran menimbang, tujuan pembelakuan, prinsip dalam pengadaan,prinsip pelaksanaan serta dituangkan juga dalam Pakta Integritas.

Sebenamya sebelum berlakimya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahtm 2003tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam Keputusan Presiden Nomor 18Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Intansi Pemerintah, konsepsi transparan juga merupakan salah satu prinsip pengadaan barang/jasa, di mana dalam Pasal 3 angka 3 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000


! ■ "■

1 j- ■?, "I

^ ./J.-- rVv x\," '. ■.. ■■'

disebutkan: Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pen-gadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata caraevaluasi, basil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbukabagi peserta penyedia barang/jasa (peserta pelelangan, pemilihan langsung, danpenunjukan langsung) yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya."Di samping itu terdapat juga prinsip lain, seperti efisien, efektif, bersaing, adil/tidak disknminatif, dan bertanggung jawab."*

C. PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI SISTEME-PROCUREMENT

Pengadaan Barang/jasa Pemerintah melalui E-Procurement mulai diperkenal-kan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hanya saja pengaturannya dalam Keppres tersebut masih sangatsederhana dan memungkinkan terjadinya penafsiran dalam pelaksanaannya, dimana dalam Lampiran I, Bab IV, huruf D Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003menyebutkan:

Dalam menyikapi era globalisasi, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapatmenggunakan sarana elektronik (internet. Electronic Data Interchange dan e-mail).

Pelaksanaan e-procurement disesuaikan dengan kepentingan pengguna barang/jasa dan ketentuan peraturan perundang-imdangan yang berlaku.

Tujuan e-Procurement adalah:a. Memudahkan sourcing, proses pengadaan, dan pembayaran;b. Komunikasi On-line antara Buyers dengan Vendors;c. Mengurangi biaya proses dan administrasi pengadaan;d. Menghemat biaya dan mempercepat proses."

Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksielektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.^ Pengadaan secara

4 Gunawan Widjaja, Pengelolaan Harta Kekayaan Negara, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2002, hal. 20-21.5 Pasal 1 angka 37 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.


liJ

...-.v. . ■■■ ■■■ ," 2jif ■ ■ ;< . ..

.■■• ^ggmOTiniTg^^. ! r - ■ r

■; ■ ■ fr. '^-.-■■■■ ■ ■»» . ■

elektronik dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah mendapat pengaturan secara tersendiri dalam Bab XIIItentang Pengadaan Secara Elektronik.

Pengaturan pengadaan pada Bab XIII Peraturan Presiden dimaksud terdiri atasbeberapa bagian, yaitu Ketentuan Umum Pengadaan Secara Elektronik, E-Tendering,^E-Purchasing/ dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.^ Adapun selengkapnyapengaturan di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum Pengadaan Secara Elektronik.Ketentuan umum pengadaan secara elektronik dalam Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiriatas 3 (tiga) pasal, yaitu:a. Kemungkinan Pengadaan secara Elektronik

Ketentuan Pasal 106 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah menyebutkan:(1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik.(2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering

atau e-purchasing.b. Tujuan Pengadaan secara Elektronik

Ketentuan Pasal 107 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah menyatakan:Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;c. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;d. mendukung proses monitoring dan audit; dane. memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

6 Pasal 1 angka 39 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan: "E-Tendering adalah tata carapemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua PenyediaBarang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu)kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan."

7 Pasal 1 angka 41 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan: "E-Purchasing adalah tata carapembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik."

8 Pasal 1 angka 38 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan: "Layanan Pengadaan SecaraElektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalalt unitkerja KA/DAyang dibentuk untuk menyelenggarakansistem pelayanan Pengadaan BarangAasa secara elektronik"

98|Edisi 2, Tahun II

■ vV'v;?

■■''.' ■■■■ 1 ■ .• ■■ . y\->\ii>.r'-s. - .lyf ' ■"■..JMi

. .. f, i'-."" » . ,

tairement

c. Pengembangan Pengadaan ElektronikKetentuan Pasal 107 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah menyebutkan:(1) LKPP mengembangkan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara

elektronik.

(2) LKPP menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyeleng-garaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.

2. E-TenderingKetentuan yang terkait dengan E-Tendering terdapat dalam Pasal 109 Per-aturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah, dimana dinyatakan:(1) Ruang lingkup e-tendering meliputi proses pengumuman Pengadaan Barang/

Jasa sampai dengan pengumuman pemenang.(2) Para pihak yang terlibat dalam e-tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa.(3) E-tendering dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elek

tronik yang diselenggarakan oleh LPSE.(4) Aplikasi e-tendering sekurang-kurangnya memenuhi unsur perlindungan Hak atas

Kekayaan Intelektual dan kerahasian dalampertukaran dokumen, serta tersedianyasistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin doku-men elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan.

(5) Sistem e-tendering yang diselenggarakan oleh LPSE wajib memenuhi persyaratansebagai berikut:a. mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan integrasi dengan

sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;b. mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik; danc. tidak terikat pada lisensi tertentu {free license).

(6) ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan sistem Pengadaan Barang/Jasasecara elektronik yang diselenggarak^ oleh LPSE terdekat.

3. E-PurchasingKetentuan yang terkait dengan E-Purchasing terdapat dalam Pasal 110 Per-aturan Presiden Nomor 54 Tahim 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah, di mana dinyatakan:


■ ■■ ■ .■■.■ .a- •■■ , -. ■■ ■■. ?i-. ■■ ■■ ..■■■».

■■*"■■ /.j-;' ■ . ■■ :. ■ : ■ ■i-.Vg-' ■:; f; i ■•■■ . V '■■ ■ ■.*;■.■■;■. . j

fc-i: ft ■I'-iMSii&T(1) Dalam rangka E-Purchasing, sistem katalog elektronik (E-Cataloguey sekurang-

kurangnya memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa.(2) Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan

olehLKPP.

(3) Dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksudpada ayat (1), LKPP melaksanakan Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu.

4. Layanan Pengadaan Secara ElektronikKetentuan yang terkait dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik ter-dapat dalam Pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana dinyatakan:(1) Gubemur/Bupati/Walikota membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat

Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.(2) K/L/I dapat membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan

dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.(SJULP/PejabatPengadaanpadaKementerian/Lembaga/PerguruanTmggi/BUMN

yang tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan Pengadaan secara elektronikdengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat.

(4) Fungsi pelayanan LPSE paling kurang meliputi:a. administrator sistem elektronik;b. unit registrasi dan verifikasi pengguna; danc. unit layanan pengguna.

(5) LPSE wajib menyusun dan melaksanakan standar prosedur operasional sertamenandatangani kesepakatan tingkat pelayanan (Service Level Agreement) dengan LKPP.

(6) LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistemPengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan pada beberapaketentuan di atas menunjukkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah secaraelektronik mendapat pengaturan tersendiri dan lebih lengkap dalam PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Halini sangat berbeda dengan pengaturan sebelumnya dalam Keputusan PresidenNomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

9 Pasal 1 angka 40 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menyebulkan: "Katalog elektronik atau E-Catalogueadalfdr sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barangtertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah"

100 I Edisl 2, Tahun II

D. MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI E-PROCUREMENTPADA PEN6ADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerin-tahan yang baik, bersih dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya untukmewujudkan tata pemerintah yang baik, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas,efektifitas dan efisiensi, supremasi hukum, dan partisipasi masyarakat yang dapatmenjanun kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan.^" Bahkan di negara-negara berkembang, tugasutama birokrasi lebih dititikberatkan untuk memperlancar proses pembangunan.^'

Tata kepemerintahan yang balk (Good Governance) merupakan suatu konsepyang akhir-akhir ini diperjuangkan secara reguler dalam ilmu politik dan adminis-trasi publik. Konsep ini lahir sejalan dengan dengan konsep-konsep dan terminologidemokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, Hak Asasi Manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Pada akhir dasa warsa yang lalu, konsepGood Governance ini lebih dekat dipergunakan dalam reformasi sektor publik.'^

Pengertian good governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yangbaik. Sementara Word Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yangsejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasidana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif,menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagitumbuhnya aktivitas usaha." United Nation Development Program (UNDP) mem-berikan beberapa karakteristik pelaksanaan good governance, yaitu: Participation,Rule ofLaw, Transparency, Responsiveness, Consensus orientation, Equity, Efficiency andEffectiveness, Accountability, Strategic Visiond*

10 Badan Pembiman Hukum Nasional, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (PPHN) Bidang HukumAdministrasi Negara, Jakarta, BPHN Depkumham RI, 2008, hall

11 Wahyudi Kumorofomo, Etika Administrasi Negara, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2005, hal 107

12 Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal 61.

13 Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004, Hal 24

14 Ibid.


BAPPENAS, melalui Tim Pengembangan Kebijakan Nasional menyatakanbahwa "istilah tata kepemerintahan yang baik mulai banyak dikenal di tanah airsejak tahun 1997, ketika krisis ekonomi terjadi di Indonesia. Tata kepemerintahanyang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintah yangbersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakatmadani. Selain sebagai suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tatakepemerintahan yang baik juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengaturpola hubungan antara pemerintah, dunia usaha/ swasta, dan masyarakat.

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, ada baiknya menelaah penjelasanumum Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah, dimana disebutkan: "Tata pemerintahan yang baik dan bersih {GoodGovernance and Clean Govemmen t) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontroldan pengawasan terhadap kekuasaan y^ng dimiliki Pemerintah dalam menjalankanfungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip GoodGovernance and Clean Government, maka Pemerintah hams melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujud-kannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independen),serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait(stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.^^

Untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Governance dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, sebenamya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sebenamya telah mengembangkan prinsip efisien,'^ efektif,^®

15 Salamoen Soeharyo, Nasri Effendy, Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Kesatuan RepublikIndonesia, Jakarta, LAN-Rl, 2006, hal.l3

16 ParagrafPertama Penjelasan Umum atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah

17 Penjelasan atas Pasal 5 hurufa Peraturan Presiden Nomor 54 menyebutkan: "Efisien, berarti PengadaanBarang/Jasa hams diusaludam dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitasdan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapaihasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum."

18 Penjelasan atas Pasal 5 humfb Peraturan Presiden Nomor 54 menyebutkan: "Efektif, berarti PengadaanBarang/Jasa hams sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaatyang sebesar-besamya."


transparan/^ terbuka,^'' bersaing,^' adil/tidak diskriminatiP dan akuntable^^ serta danmenerapkan etika^^ pengadaan barang/jasa pemerintah.

Prinsip-prinsip pada pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut sebenamyasangat sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik {goodgovernance). Dalamhubungannya dengan E-Procurementtentunya beberapa prinsipgood governance dapat dijalankan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengansistem E-Procurement, di antaranya adalah:

19 Penjelasan atas Pasal 5 hurufc Peraturan Presiden Nomor54 menyebutkan: "Transparan, berarti semuaketentuan dan infbrmasi mengenai Pengadaan Barang/jasa bersifat jelas dan dapat dikelahui secara luasoleh Penyedia Barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya."

20 Penjelasan atas Pasal 5 hunifd Peraturan Presiden Nomor 54 menyebutkan: "Terbuka, berarti PengadaanBarang/jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/jasa yang metnenuhi persyaratan/kriteria tertentuberdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas."

21 Penjelasan atas Pasal 5 hunife Peraturan Presiden Nomor 54 menyebutkan: "Bersaing, berarti PengadaanBarang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia BarangJjasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/jasa yang ditawarkan secarakompetitifdan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam PengadaanBarang/jasa."

22 Penjelasan atas Pasal 5 huruffPeraturan Presiden Nomor 54 menyebutkan: "Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/jasa dan tidak mengarah untukmemberkeuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional."

23 Penjelasan atas Pasal 5 hurufg Peraturan Presiden Nomor 54 menyebutkan: Akuntabel, berarti harus sesuaidengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/jasa sehingga dapat dipertanggung-jawabkan."

24 Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah menyebutkan:"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan terca-

painya tujuan Pengadaan Barang/jasa;b. bekerjasecaraprojesionaldanmandiri,sertamenjagakerahasiaanDokumenPengadaanBarang/jasayangmenurulsifatnya

harus diraliasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan (klam Pengadaan Barang/jasa;c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulispara pihak;e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun

tidalc langsung dalam proses Pengadaan Barang/fasa;f menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/fasa;g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keunfungan pribadi, golongan

atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; danh. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjaniikan untuk memberi atau menerima Imdiah, imbalan, komisi, rabat

dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patutdiduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/jasa.

Edisi 2, Tahun 11 1103

■■ ■■■.;':■.■■ ■■ ■ ■ ■ .■ ■■, ■■ ■■ ■.■ ■■■'■■ ;'.v\ -A ■'■■■' P ;■■'!■.:.■■■ .■'■.■■■■■.■'iMilMyilll'llllllliNiMll'r ■' ■'■ ■■■ ■■'■.■■; ■ ■■ ■ ■ ■ ■..!■■ ■ ■ ;■;■;■mSnrnmSiSMimMmiSi^A-. ■■:■ ; ■- -n.; ■ :■

Pertama Participation. Dengan penggunaan E-Tendering sebagai bagian daripelaksanaan E-Procurement, maka keterlibatan para pihak untuk terlibat dan men-gambil peran serta semakin tinggi, sehingga benar-benar penyedia dasar yangkualifikasi baik saja yang akan memenangkan pengadaan barang/jasa pemerintah.Semakin banyak para pihak yang terlibat tentunya proses pengawasan dapat beijalandengan baik.

Kedua Rule ofLaw. Meskipun Pasal 106 ayat (2) menyatakan bahwa PengadaanBarang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara eiektronik. Kata-kata "dapat" yangterdapat dalam ketentuan tersebut merupakan kata-kata yang tidak mewajibkandan tidak melarang, tapi sebenarya belum memiliki kekuatan memaksa {imperative)terhadap penggunaan E-Procurement. Sehingga memungkinkan para pihak imtukmenggunakan atau tidak menggunakan system tersebut. Hal ini bisa dipahami,mungkin karena keterbatasan sumber daya (resources) yang dimiliki oleh pemerintah.Akan tetapi dengan adanya pengaturan lebih baik berkaitan dengan E-Procurementdalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah tentunya telah memiliki dasar berpijak yang jelas. Hanya saja pelaksa-naannya perlu lebih baik, sehingga tidak terjadi disparitas antara peraturan denganpraktek.

Ketiga Transparency and Accountability. Salah satu tujuan pemberlakuanpengadaan barang/jasa pemerintah secara eiektronik berdasarkan Pasal 107 hurufa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi itusendiri merupakan salah satu prinsip dari tata kelola kepemerintahan yang baik(good governance). Akuntabilitas itu sendiri merupakan langkah yang ditempuhpemerintah agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berdayaguna, berhasil guna,bersih dan bertanggung jawab.

Keempat Efficiency and Effectiveness. E-Procurement tentunya sangat efisiendan efektif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Efisien dan Efektif denganE-Procurement dapat dirasakan baik oleh pemerintah selaku pengguna barang/jasamaupun oleh pelaku usaha (individu/badan usaha) selaku penyedia barang/ jasa.

1041 Edisi 2, Tahun

■ .r o ■ r.^-.-yyi w./a■

Kelima Strategic Vision. E-Procurement merupakan pengadaan barang/jasapemerintah yang dapat dikatakan memiliki wawasan kedepan, karena era tanpakertas (paperless) dimulai dan sesuai dengan perkembangan dunia tanpa batas(borderless).^

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tentunya barang/jasa yang di-hasilkan tentunya barang/jasa yang berkualitas balk, sehingga pembiayaan yangdipergunakan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Di samping itu dalamproses pengadaan barang/jasa tentunya melibatkan para pihak baik individu, badanusaha, dan pihak yang Iain tentunya harus diperlakukan secara adil dan tidak dis-kriminatif. Dengan demikian pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tidakakan mengecewakan, baik penyedia jasa maupun pengguna jasa, serta yang lebihpenting masyarakat dapat merasakan manfaat dari barang/jasa yang dibelajakanpemerintah baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

E. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan pada bagian terdahulu, maka kesimpulan yang dapatdiambil bahwa pengadaan secara elektronik (E-procurement) pada pengadaan barang/jasa pemerintah dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (goodgovernance). Karena prinsip-prinsip dan tujuan pemanfaatan E-Procurement sesuaidan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Namun,disarankan juga pentingnya kaedah hukum yang sifatnya memaksa (imperative) un-tuk pelaksanaan E-Procurement di masa mendatang, di samping dengan dukungansumber daya manusia dan teknologi yang memadai. Dengan cita-cita perubahanuntuk kebaikan dan kemajuan terus disuarakan dan dijalankan. Semoga kemak-muran tidak hanya menjadi cita-cita, tetapi menjadi kenyataan bagi seluruh BangsaIndonesia.

25 Lihat dan bandingkan dengan ParagrafPertama Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor11 Tahun 2008 tentang Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik dimana disebutkan: "Perkembangan teknologi infonnasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan duniamenjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secarasignifikan berlangsung demikian cepat.


DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasi-onal (PPHN) Bidang Hukum Administrasi Negara, BPHN Depkumham RI,Jakarta, 2008

Gunawan Widjaja, Pengelolaan Harta Kekayaan Negara, Radja Grafindo Persada,Jakarta, 2002

Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Audi, Yogyakarta, 2004

MiftahThoha, Birokrasidan Politikdi Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Salamoen Soeharyo, Nasri Effendy, Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara KesatuanRepuhlik Indonesia, LAN-RI, Jakarta, 2006

Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2005

Peraturan Perandang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahim 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843).

, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

^ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah.


=1. ..

Xvv-*?■■■'■ :VaV;; v

I

MPiEHMASi i-mnBimm uBimfSRAGENPROVINSDMIENeH

oieh : Dwiyanto'

A. Pendahuluan

Seiring dengan arus globalisasi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komu-nikasi (TIK), maka implementasi e-Govemment merupakan suatu kebutuhan setiaptingkatan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah sebagaimana diamanahkanoleh Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Na-sional Pengembangan e-Govemment. Adapun garis besar isi dari regulasi tersebutadalah sebagai berikut:1. Panduan pembangunan infrastruktur portal pemerintah2. Panduan manajemen sistem dokumen elektronik3. Panduan penyusunan rencana induk pengembangan e-GouemmeHHembaga4. Panduan penyelenggaraan situs web pemerintah daerah5. Panduan tentang pendidikan dan pelatihan SDM e-Govemment

Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tersebutmendorong peran pemerintah untuk lebih transparan dalam menyelenggarakanurusan negara serta memberikan peluang yang sangat luas kepada seluruh ma-syarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Sinergidengan ditetapkannya Instruksi Presiden tersebut pemerintah juga menetapkanUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang padaprinsipnya memberikan amanah untuk penyelenggaraan otonomi daerah yangseluas-luasnya. Hal tersebut tentunya mendorong setiap daerah berupaya untukmemajukan daerahnya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersediadi wilayahnya masing-masing.

1 Kepala Kantor Pengelola Data Elektronik Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah

Edisi 2, Tahun tl 1107

RF.EbRMASIiBlRGKRASli.MENUIUjIiEMEKINilV

Otonomi Daerah juga memberikan kewenangan dan peluang yang sangat luasbagi daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhandaerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain otonomi daerah juga merupakan tantangan yang menuntut Pemerintah Daerah untuk selalumengembangkan inovasi, strategi, dan ide-ide bam untuk memberikan pelayananyang terbaik bagi masyarakat, serta Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapatmengantisipasi tantangan persaingan antar daerah maupun persaingan global yangsemakin meningkat.

Selain hal tersebut diatas Pemerintah Republik Indonesia juga menetapkanUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Ten tang Informasi danTransaksi Elektronikyang menjamin setiap orang untuk melakukan transaksi melalui dunia maya initanpa terkendala ruang, jarak dan waktu sehingga menuntut pemerintah juga men-gakomodir kepentingan ini, diantaranya melalui pemanfaatan teknologi informasisebagai tools dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai upayauntuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan demokratis sehinggaakan terwujud Good Governance. Berkaitan dengan hal tersebut sudah sewajamyakalau implementasi e-Govemment ini wajib dilakukan di semua lini lembaga pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

B. Sekilas tentang E-Goverment

Telah banyak jumal, makalah seminar dan buku serta tulisan-tulisan dalambentuk lain yang membahas tentang e-Govemment yang secara garis besar dapatpenulis sampaikan bahwa e-Govemment adalah penggunaan teknologi informasidan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk memperlancarpenyelenggaraan pemerintahan secara intemal maupun memberikan pelayanankepada masyarakat sehingga akan terwujud suatu penyelenggaraan pemerintahanyang efektif, efisien dan transparan.

Pengertian tersebut di atas penulis ambil dari kesimpulan terhadap beberapadefinisi tentang e-Govemment yang disampaikan oleh beberapa lembaga intema-

sional. Salah satu definisi mengenai e-Goverment telah ditulis oleh Word Bank

2 Diaksesdariwww.uneca.org/aisi/scanict/Framework eGovCorelndicators Final,pdf di akses pada tanggal 23 Juni 2012 jam 02:28


Impkmentasi E-Govemment Di Kabupaten SragenProvittsi Jawa Tengah

E-Government refers to the use bij government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) thathave the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms ofgovernment. [e-Governmentmempakansuatu penggunaanteknologi informasioleh lembaga pemerintah {seperti Wide Area Networks, Internet, danjaringankomputer) yang digunakan untuk menjembatani hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, dengan sektor swasta maupun dengan instansipemerintah lainnya.)

Sedangkan menurut United Nations Economic for Africa' mendefinisikane-Goy-eminent secara ringkas.

E-govemment is about using the tools and systems made possible byInformation and Communication Technologies (ICTs) to provide better publicservices to citizens and businesses. (e-Government adalah sebuah sistem dan

peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang digunakan oleh suatupemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupunpelayanan dalam sektor swasta).

Secara sederhana konsep e-Government diperlihatkan pada Gambarberikut ini.

G-B, B-G G-C, C-G

B-C, C-B

Sumber: £ - Government Indonesia dalam httpf/www.goechi.com/egovemment.html

Dari gambar di atas terliha t bahwa konsep e-Govemmen t dengan model e-Businessyaitu: B to B (Business to Business), B to C (Business to Customer), C to C (Custumer to


Customer), dan C to B {Customer to Business). Karena banyak berhubungan denganadministratif, maka model pelayanan pemerintah dengan menggunakan e-Govemmen tmerupakan suatu terobosan dimana meminimalisir biaya yang hams dikeluarkanseperti penggunaan kertas dan tinta serta menghemat waktu. Sehingga segala aspeksumber daya dan pelayanan dapat di digitalisasi dari sistem manual ke otomatis.Selain itu dengan e-Govemment mengurangi kebutuhan kedua belah pihak untukbertatap muka secara fisik karena semua sudah diwakili dengan berbagai produkteknologi informasi yang canggih.

Kemudian dengan adanya implementasi e-Govemment selumh birokrasi mem-berikan pelayanan yang sama kepada pelanggan karena adanya standart aturan bakuyang harus dipatuhi oleh semua pihak terkait. e-Government akan memperlakukansemua pelanggannya sebagai sebuah etmsitas yang unik/ dalam arti masing-masingmemiliki kebutuhan yang spesifik sehingga pelayanan yang diberikan pun hamsdapat di-tailor-mode sesuai kebutuhan unik masing-masing pelanggan.

C. E'Govemment di Negara-negara lainBeberapa negara maju dan negara berkembang hingga saat ini masih terus

melaksanakan pengembangan e-Government sesuai dengan karakteristik negaramasing-masing, di antaranya bertujuan untuk memberikan pelayanan di negaratersebut. Seperti di Amerika^ yaitu pembangunan jaringan tenaga kerja nasionalyang membuat American Card Kit (ACK) yang dibuat oleh Departemen TenagaKerja Amerika. ACK berbentuk seperti kartu untuk pekerja yang berisi semua data-data dan kualifikasi dari pekerja yang bersangkutan dan sistem yang dibangun iniberbasis pada website.

Di Afrika Selatan^ membangun e-Govemment dengan tiga pilar yaitu melaku-kan proses efisiensi melalui e-Administrasi, e-Citizen untuk membangun hubun-gan dengan masyarakat dan membangun hubungan dengan pihak luar melaluie-Business. Dengan harapan memberikan keuntungan pada pemerintah Afrika

4 Indrajit, R, Eko, Akbar Zainudin, Dudy Rudianto, E- GOVERNMENT IN ACTION: RagamKasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia, Yokyakarta: Andi Yogyakarta, 2005,hal75

5 Ibid hal 251


Selatan. Sedangkan di daerah Toronto^ dikembangkan e-City yang merupakankonsep bagaimana penataan pemerintahan dan layanan masyarakat di masa depanberdasarkan manajemen sistem informasi terpadu pada semua departemen danpemerintahan kota. Memanfaatkan semua kemajuan teknologi yang ada untuk bisamengakses semua layanan pemerintah dan masyarakat mendapatkan kesempatanyang sama dalam memperoleh layanan di mana pun la berada selama 24 jam seharitanpa dibatasi waktu kerja.

Sedangkan di Singapura implementasi e-Government diwujudkan dalam tigaprogram, yaitu penerapan e-Govemment yang ditujukan kepada warganya (G2C),penerapan e-Government yang diperuntukkan bagi kalangan bisnis, (G2B) dan penerapan e-Govemment antar instansi pemerintah (G2G). ̂

Secara garis besar tahapan e-Govemment yang diterapkan di beberapa negaraadalah menggunakan model empat tahapan yang meliputi1. Tahap pertarna, yaitu komputerisasi antara lain berupa otomatisasi basis data

ke basis data yang dilakukan secara terpisah..

2. Tahap kedua, yaitu online antara lain dengan membentuk jaringan onlme darikomputer satu ke komputer lainnya dan pelayanan dilakukan secara online.

3. Tahap ketiga, yaitu tahap integrasi antara lain implementasi konvergensi dariorang ke orang serta layanan dilakukan dengan metode one stop service.

4. Tahap Keempat, yaitu tahap Ubiquitous/Seamless, artinya komunikasi dilakukansecara embedded dalam suatu perangkat elektronik dan pelayanan dilakukansecara seamless/invisible.

D. E-Government di Indonesia

Berdasarkan penilaian e-Govemment Development Indeks (EGDI)' yang dilakukan oleh PBB pada Tahun 2012 menempatkan Indonesia urutan ke 97 dari 193

6 Ibid Iml 97

7 Diakses dari http:/ / www.egov.gov.sg. pada tanggal 23 ]uni 2012 Jam 06.57. WIB.

8 Akademi Esensi TIK untuk Pimpinan Pemerintahan, Modal 3 Penerapan e-Govemment, UN-APCICT2009hal24.

9 Diakses dari http://www.un.org/en/development/desa/publications/connecting-govemments-to-citizens.html. pada tanggal 23 Juni 2012 jam 07.08


■v--"

RFJ0RMASiiBIRGKRASlMENUIU|F!EME!UNTAHA^El;ASI^

negara, dalam skala Asean Indonesia menempati urutan ke 7 di bawah Singapura,Malaysia, Brunai Darusalam, Vietnam, Philipina dan Thailand. Hal ini menunjuk-kan bahwa e-Governnient di Indonesia masih dalam kondisi yang sangat perlu di-perhatikan. Hal ini disebabkan antara lain bahwa Pemerintah Republik Indonesiasecara normatif baru memulai merintis e-Govemmen t pada tahun 2001 yaitu denganditerbitkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangandan Pendayagunaan Telematika di Indonesia disusul dengan Instruksi PresidenNomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Govemment, walaupun dalam kenyataan di lapangan sudah ada beberapa lembagapemerintahan yang sudah melakukan tahapan implementasi e-Govemment sejakawal, sebagai contoh di Kabupaten Sragen tahapan e-Government sudah mulaidilakukan sejak tahun 2002.

Seiring dengan instruksi presiden tersebut dari waktu ke waktu semakin ban-yak lembaga pemerintahan yang mengimplementasikan teknologi informasi dalamproses penyelenggaraan tugasnya sebagai contoh Sistem Informasi Keimigrasian,Sistem Informasi Kejaksaan, Sistem Informasi Haji, Sistem Informasi pemantauanjalan raya secara online, pengembangan beberapa sistem informasi yang diperun-tukkan bagi daerah oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi, pembangunandatabase kependudukan yang dikoordinir oleh Direktorat Jenderal AdministrasiKependudukan, Departemen Dalam Negeri. Dalam inisiatif tersebut, pemerintahmenetapkan penggunaan e-KTP yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan(NIK). Dengan NIK ini, akan dijamin bahwa, setiap penduduk hanya memiliki satudan hanya satu nomor KTP, selain hal tersebut dengan terwujudnya NIK ke depanakan terwujud Single Indentitas Number yang akan dapat digunakan untuk berb-agai kepentingan, misalnya untuk urusan keimigrasian, urusan kepolisian, urusanpenanganan kesehatan, urusan pengentasan kemiskinan dan masih banyak lagi.

Adapun wujud nyata dari aplikasi-aplikasi e-Govemment yang telah umumdilaksanakan oleh lembaga pemerintah antara lain pembuatan situs web pemerintah daerah. Situs web pemerintah daerah merupakan salah satu strategi di dalammelaksanakan pengembangan e-Govemment secara sistematik melalui tahapan yangrealistik dan terukur. Situs web pemerintah daerah merupakan tingkat pertama dalampengembangan e-Govemment di Indonesia yang memiliki sasaran agar masyarakat


Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layananpemerintah daerah, serta ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasidi Indonesia dengan menggunakan media internet.

Secara garis besar acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di ling-kungan pemerintah di Indonesia mengacu kepada 5 (lima) dimensi'", antara Iain :1. Dimensi Kebijakan

1. Merupakan landasan utama bagi pengembangan dan implementasi e-Gov-emment.

2. Evaluasi dimensi kebijakan dilakukan terhadap kebijakan dalam bentuknyata dari dokumen-dokumen resmi yang memiliki kekuatan legal.

3. Dokumen dokumen tersebut berisi antara Iain penentuan dan penetapan dari:arah/tujuan, pro^am kerja, tata cara atau pengaturan bagi pengembangandan implementasi e-Govemment di lingkungan instansi peserta.

4. Bentuk dokumen dapat berupa surat keputusan, peraturan, pedoman ataubentuk dokumen resmi lainnya.

5. Pengalokasian Pembiayaan yang cukup untuk melakukan pengembangan danimplementasi TIK secara layak termasuk salah satu aspek yang dievaluasidalam dimensi kebijakan.

2. Dimensi KelembagaanDimensi kelembagaan berkaitan erat dengan keberadaan organisasi yang ber-wmenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan

3. Dimensi Perencanaan

Dimensi perencanaan berkaitan dengan tata kelola atau manajemen perencanaanTIK yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan

4. Dimensi Infrastruktur

Dimensi infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukungpengembangan dan pemanfaatan TIK, antara Iain keberadaan Data Cen ter, sistemjaringan komunikasi, hardware dan software dan fasilitas pendukung lainnya.

5. Dimensi Aplikasi

Dimensi aplikasi berkaitan dengan ketersediaan dan tingkat pemanfaatan pirantilunak aplikasi yang mendukung layanan e-Government secara langsung (frontoffice) atau tidak langsung (backoffice).

10 www.pegi.lavanan.go.id. diakses 23 Juni 2012 Pukul 04.15


.■it;'!: '';

1. E. Implementasi E-Govemment di Kabupaten SragenKabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah mempakan salah satu Kabupaten

di Indonesia yang telah mengimplementasikan Q-Govcmmcni naulai tahun 2002,yaitu dengan dibangunnya infrastruktur jaringan di kompleks Kantor PemerintahDaerah dan pada akhir tahun 2007 pembangunan infrastruktur jaringan tersebutsudah merata ke seluruh pelosok desa/kelurahan serta pembangunan infrastrukturtersebut diiringi dengan implementasi sistem informasi yang menunjang penyeleng-garaan pemerintahan di Kabupaten Sragen.

Implementasi Q-GovcnDncnt tersebut dapat dilakukan berkat komitmen dariberbagai pihak akan arti pentingnya TIK, antara Iain unsur pimpinan daerah danstakeholder terkait. Adapun implementasi tersebut dilaksanakan secara sinergi antaraIain melalui pembangunan jaringan, pembangunan aplikasi, rekruitmen SumberDaya Manusia (SDM) dan pelatihan bagi para pengguna di masing-masing SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) sampai ke tingkat desa/kelurahan serta pengang-garan untuk kepentingan TIK dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut pada kesempatan ini penulis ingin menyampai-kan mengenai implementasi e-Government yang ada di Kabupaten Sragen, denganharapan sekelumit pengalaman Kabupaten Sragen dalam mengimplementasikan e-Govemment sampai ke level pemerintahan yang paling rendah yaitu desa/kelurahandapat menjadi masukan bagi Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah lainnyauntuk mengembangkan maupun menyempumakan implementasi e-Govemment.

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai implementasi e-Govemment di Kabupaten Sragen didasarkan kepada 5 (lima) dimensi, antara lain dimensi kebijakan,dimensi kelembagaan, dimensi perencanaan, dimensi infrastruktur dan dimensiaplikasi. Kelima dimensi tersebut dijadikan acuan dalam penulisan ini denganpertimbangan kelima dimensi tersebut mempakan indikator yang ditetapkan olehKementrian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dalam pemeringkatane-Govemment di Indonesia (PeGI). Adapun secara rinci dapat penulis sampaikansebagai berikut:

1141 Edisi 2, Tahun

1. Dimensi Kebijakan

Implementasi e-Government di Kabupaten Sragen berawal dari komitmen yangsangat kuat dari seorang pimpinan daerah untuk menerapkan pemerintahanyang berbasis elektronik. Komitmen ini terinspirasi dari pengalaman pribadiBupati Sragen pada waktu itu dan diteruskan oleh bupati berikutnya bahwapelaksanaan birokrasi yang semula terkenal lambat, berbelit belit tidak transparandan lain sebagainya, sebagaimana stigma umum birokrasi yang melekat dimata masyarakat umum Indonesia bahwa birokrasi itu mempunyai sifat dilay-ani masyarakat bukanlah birokrasi yang melayani masyarakat, maka stigmatersebut diubah menuju birokrasi yang efektif, efisien dan transparan denganmemanfaatkan teknologi informasi.Selain komitmen yang sangat kuat dari pimpinan daerah yang didukung olehlembaga legislatif, Pemerintah Kabupaten Sragen juga memperhatikan acuannormatif yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun yang regulasi yangditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, adapun regulasi yang menjadiacuan tersebut antara lain:

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

• Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telema-tika Indonesia.

• Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pen-dayagunaan Telematika di Indonesia.

• Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan StrategiNasional Pengembangan e-Govemment.

• Keputusan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Nomor: 2/SK/MENEG/KI/2002tanggallMaret 2002 tentang PembentukanOrganisasi Task ForcePengembangan e-Gaoemment.

• Keputusan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Nomor: 47A/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tanggal 19 Desember 2003 tentang PedomanUmumPenyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Teknologi Informasi danKomunikasi dalam menunjang e-Govenment.

• Peraturan Bupati Sragen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pendayagunaan TeknologiInformasi di kabupaten Sragen.

• Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi Kabupaten Sragen 2010-2014.


2. Dimensi Kelembagaan

ImplemGntasi e-Govcrwncnt di Kabupatcn SragGn dimulai pada tahun 2002,secara kelembagaan bentuk organisasi pada saat itu berupa Bagian PenelitianPengembangan dan Data Elektronik (LDE) di bawah Sekretariat Daerah. Sesuaiperkembangan situasi serta adanya beban kerja yang semakin besar, maka padatahun 2008 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, maka dibentuk KantorPengelola Data Elektronik (KPDE) Kabupaten Sragen yang secara langsungberkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati Sragen.

Perubahan orgarusasi tersebut sebagai komitmen pemerintah Kabupaten Sragenbahwa dengan pembentukan KPDE, maka proses implementasi e-Govemmentyang ada di Kabupaten Sragen bisa berjalan dengan lancar. Adapun secara garisbesar lembaga KPDE tersebut mempunyai tugas dan fungsi meliputi 3 (tiga) hal,antara lain pertama yaitu mengelola jaringan komunikasi dan informasi yangada di Kabupaten Sragen, yang meliputi jaringan di SKPD sampai jaringan kesemua desa/kelurahan termasuk juga instansi vertikal yang ada di kabupatenSragen. Dalam hal sewaktu-waktu ada kerusakan sistem jaringan, maka personilyang ada di KPDE dapat segera melakukan perbaikan sehingga tidak tergantungkepada vendor. Fungsi kedua yaitu melakukan pengembangan sistem informasibaik sistem informasi yang digunakan untuk kepentingan intern pemerintah(back office) maupun sistem informasi yang digunakan sebagai sarana untukmemberikan pelayanan kepada masyarakat (front office). Pengalaman di lapanganbahwa sistem informasi manajemen elektronik tidaklah statis artinya dalamperjalanan waktu hams selalu diubah sesuai perkembangan kebutuhan, halini tentunya dibutuhkan personil yang menangani khusus/programmer yangsetiap saat bisa membaiki mapun melakukan modifikasi terhadap suatu sisteminformasi. Adapun fungsi yang ketiga adalah untuk mengelola data elektronikyang terintegrasi di data center milik Pemerintah Kabupaten Sragen, dengandemikian interoperabilitas data antar SKPD tetap terwujud.

3. Dimensi Perencanaan

Rencana implementasi e-Government di Kabupaten Sragen berawal dari komitmen Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalammelaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, halini dimulai dengan mendatangkan para tenaga ahli di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya dilakukan brainstonning denganBupati dan selumh SKPD mengenai rencana penerapan e-Government. Sebagaitindak lanjut dari brainstorming tersebut secara normatif berbagai rencana


wmuui-

tersebut dimasukkan dalam Renjana PGmbangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Tahun 2001-2006 maupun renstra untuk setiap tahunnya yang dalampeijalanannya diikuti dengan penuangan dalam RPJMD 2006-2011 dan berlanjutsampai saat ini sebagaimana dituangkan dalam RPJMD 2011-2016 yang dalampelaksanaannya dijabarkan dalam renstra tahunan maupun juga tertuang dalamMaster Plan TIK yang telah disusun. Selain dituangkan dalam RPJMD maupunrenstra setiap tahunnya, hal terpenting lainnya adalah direalisasikan dalampemenuhan anggaran untuk setiap tahunnya, baik anggaran yang dipergunakanuntuk pengembangan/pengelolaan jaringan, pengembangan/pengelolaansistem informasi maupun pendanaan yang dipergunakan untuk melakukanpeningkatan pengetahuan teknis terhadap SDM yang menangani TIK baikSDM yang ada di KPDE maupun SDM yang ada di setiap SKPD maupun desa/kelurahan.

4. Dimensi Infrastniktur

Jaringan komunikasi dan informasi yang ada di Kabupaten Sragen mulai dibangun padatahun 2002 yaitu dimulainya koneksi jaringan komputer dan integrasi sistempada kompleks perkantoran Sekretariat Daerah (Kantor Bupati, SekretarisDaerah, Asisten, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bappeda, Kesbangpolin-mas d^ Kantor Pelayanan Terpadu), yang terpusat di Kantor Pengelola DataElektronik. Selanjutnya tahun 2003-2004 dimulainya koneksi antar SKPD di luarSekretariat Daerah dan 8 (delapan) titik Kecamatan. Tahun 2005-2006 semuaSKPD dan 20 (dua puluh) kecamatan terkoneksi jaringan online. Kemudian tahun 2007 dibangun Jaringan Desa yang meliputi 208 (dua ratus delapan) Desa/Kelurahan se-Kabupaten Sragen. Adapun sampai saat ini terus dikembangkanke sekolah dan lembaga-lembaga non pemerintah lainnya, sehingga performaLocal Area Network (LAN) yang ada di Kabupaten Sragen semakin hari akansemakin berfungsi dengan baik.

Selain hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen juga menyediakanbeberapa titik free hotspot di lokasi publik yang strategis seperti di Alun-alunSasono Langen Putro, GOR Diponegoro, Kompleks DPRD, Perpustakaan Daerah, Pasar Kota, Pujamari, Teclmopark dan beberapa kecamatan yang strategisyang diperuntukkan masyarakat sebagai wujud pelayanan pemerintah daerahatas peran serta dan dukungan masyarakat terkait proses penyelenggaraanpemerintahan daerah serta mendorong peran aktif masyarakat dalam mengem-bangkan TIK yang ada di Kabupaten Sragen. Adapun untuk akses internet telahdisediakan bandwidth yang dari tahun ketahun mengalami kenaikan, Pada Tahun2012 alokasi bandiwith sebesar 14 Mbps.


11 r ; i lliilH

>

V1

; ii;

■ ■■Ri-FORNlASI'BiROKRASl\MENTMU PKMl=UINTAHANK>:bASi;UNIA

5. Dimensi Aplikasi

Aplikasi yang dikembangkan di Kabupaten Sragen meliputi aplikasi yangdipergunakan untuk keperluan internal pemerintah (Back office ManagementInformation System) dan untuk keperluan ekstemal (Front Office ManagementInformation System).a. Back Office Management Information System : sistem informasi/aplikasi ini

dibuat/dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen untuk kepentin-gan internal Pemerintah Daerah, misalnya untuk administrasi perkantoran,kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi pembangunan dan Iain-lain meliputi:^ Aplikasi Kantor Maya (Kantaya), yaitu suatu aplikasi yang digunakan oleh

semua SKPD sampai dengan ke tingkat Desa/ Kelurahan termasuk juga instansivertikal untuk saling tukar menukar data dan informasi secara real time.

^ Aplikasi Surat Maya (Surya), yaitu suatu aplikasi yang digunakan untuk urusansurat menyurat antar SKPD termasuk juga antar SKPD dengan desa/kelurahandan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Sragen. Aplikasi ini merupakanaplikasi yang frekuensi penggunaannya paling tinggi, karena kebutuhan suratmenyurat antar SKPD dilakukan setiap saat.

^ Aplikasi Disposisi Maya (Disbook), yaitu suatu aplikasi yang digunakan olehSKPD dalam menjalankan tugas secara online sesuai heirarki birokrasi, antaralain meliputi disposisi, pesan, beranda, arsip, crew, dan Iain-lain.

^ Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah, yaitu suatu sistem informasimanajemen keuangan daerah yang digunakan oleh semua SKPD dalam menge-lola keuangan daerah secara terintegrasi, antara lain perencanaan, pengelolaan,pencairan dan pelaporan keuangan di SKPD.

^ Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, yaitu suatu sistem informasi untukmelakukan pengelolaan data-data pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. Sistem ini dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), padaprinsipnya semua database pegawai di Kabupaten Sragen sudah tersedia secaraonline, sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pimpinan dapat disediakan danditampilkan pada saat itu juga.

^ Sistem Informasi Manajemen Penggajian, yaitu suatu sistem informasi untukmelakukan pengolahan data penggajian pegawai di lingkungan PemerintahKabupaten Sragen.

^ Sistem Informasi Manajemen Aset, yaitu suatu sistem informasi untuk melakukanpengolahan data asset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.


A Sstem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan (Simrenbang), yaitusuatu sistem informasi untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah.

. Sistem Infirmasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi (Simonev), yaitu suatusistem informasi untuk melakukan monitor dan evaluasi pelaksanaan APBDdi KabupatenSragen.

^ PDPl, yaitu suatu aplikasi yang dipergunakan untuk mengetahui profil daerahdan peluang investasi di Kabupaten Sragen.

^ PDP3D, yaitu suatu aplikasi untuk mengetahui pusat data dan pengendalianpembangunan daerah.

^ Aplikasi-aplikasi lain yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan.Front Office Management Information System: sistem informasi/aplikasi inidibuat/ dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen untuk kepent-ingan ekstemal, yaitu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,antara lain:

^ Portal Web Sragen (www.sragenkab.go.id). Situs portal Pemerintah KabupatenSragen yang berisi tentang berita-berita seputar Sragen, sejarah Sragen, visimisi dan kebijakan serta program kerja dan renstra Pemkab Sragen, informasipariwisata, informasi perijinan, forum interaktif dengan warga, sebagai portalpenghubung ke situs-situs instansi di Kabupaten Sragen. Di situs ini terdapatforum komunikasi interaktif dengan warga melalui email [email protected] forum tersebut, masyarakat bisa mengirim segala informasi, pendapat,usulan,pertanyaan,keluhan dan Iain-lain dan akanlangsung ditanggapi olehpetugas yang berwenang.

^ Sistem Informasi Manajemen Perijinan, yaitu suatu sistem informasi untukmelakukan pelayanan perijinan skala besar yang dilakukan oleh Badan PerijinanTerpadu kepada masyarakat.

^ Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (SIM-PATEN), yaitu suatu sistem informasi untuk melakukan pelayanan perijinanskala kecil yang dilakukan oleh semua kecamatan di Kabupaten Sragen kepadamasyarakat, sistem ini dilakukan terintergrasi dengan database yang ditempatkandi Pemerintah Kabupaten Sragen.

^ Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yaitu suatu sistem informasi untuk melakukan pengelolaan administrasi kependudukan, baik itupembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta administrasikependudukan lainnya.


^ Sistem Informasi Manajemen untuk mencetak KTP di Kelurahan/Desa, yaitusuatu sistem informasi untuk melakukan pencetakan perpanjangan KTP, peng-gantian KTP yang rusak atau hilang yang dalam pelaksanaan dilakukan olehDesa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Sragen. Pelayanan sampai ke desa/kelurahan ini dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakatpada tingkatan pemerintahan yang paling bawah.

^ Sistem Informasi Manajemen Saraswati (Simsaraswati), yaitu sebuah sistem informasi yang digunakan untuk menunjang pemberian pelayanan penanggulangankemiskinan yang ada di Kabupaten Sragen. Dalam istilah jawa Saraswati mem-punyai makna "sarase wargo sukowati" yang artinya sehatnya warga masyarakatdi bumi sukowati. Sukowati merupakan nama lain dari Kabupaten Sragen.

^ Geographic Information System, yaitu suatu sistem informasi geografi yang bisamembantu pengambil kebijakan maupun masyarakat berbasis pada peta tematik.Sistem Jaringan Data Informasi Hukum (SJDI), yaitu sebuah sistem informasiyang memuat data regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen,baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan regulasilainnya.

A Video.sragenkab.go.id, merupakan layanan video yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai sarana informasi dan edukasi kepada masyarakatdi Kabupaten Sragen.

^ Real Count, yaitu sebuah aplikasi yang digunakan untuk melakukan penghitunganhasil suara sementara, baik terhadap hasil pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden,Pemilihan Gubemur maupun Pemilihan Bupati dan wakil Bupati.

^ Layanan/«teniefMobi7e,suatulayanan internet kepada masyarakat secaramobi/eyang dilakukan di sekolah-sekolah dan tempat-tempat strategis lainnya.

^ Layanan Pengadaan Secara Elekronik (LPSE), yaitu sistem pengadaan barang danjasa pemerint^ dengan menggunakan sistem elektronik, hal ini diterapkan sebagaiupaya untuk mewujudkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitasdalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

^ Sistem Informasi Pasar Daerah Sistem berbasis web ini mengelola data pasar secaralengkap baik lokasi pasar, peta pasar, retribusi, jumlah los yang disewakan,data penyewa los, dan Iain-lain. Dengan adanya sistem ini pengelolaan data pasarbisa lebih efektif dan efisien. PAD dari retribusi pasar juga bisa di ketahui secaracepat.

Berkaitan dengan implementasi E-Govemment yang ada di kabupaten Sragen,beberapa penghargaan yang diperoleh di antaranya:

120 I EdisI 2, Tahun II

B

1. Best Of The Best E-Govemment Award Se-Indonesia Tahun 2008.

2. Anugerah RISTEK dari Wakil Presiden RI Tahun 2010.

3. Penghargaan lOSA (Indonesia Open Service Award) dari Kemenkominfo, Ke-menristek dan BPPT Tahun 2010.

4. Indonesia Information and Communication Technologies Award (INAICTA) dariKementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Tahun 2011.

5. ICT Pura Utama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)Tahun 2011.

F. Kesimpulan

Berdasarkan paparan y ang penulis kemukakan di atas dapat disimpulkan bahwastrategi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui implementasi e-Govemmentdapat berjalan dengan lancar, dapat dilakukan melalui beberapa metode antara lain:1. Perlunya strong e-leadership, yaitu komitmen yang kuat dari para pengambil

kebijakan baik itu Kepala Daerah maupun unsur DPRD dalam menyeleng-garakan pemerintahan berbasis elektronik (e-Govemment).

2. Perlunya pemahaman bersama terhadap semua Satuan Kerja Perangkat Daerah dan stakeholder terkait akan arti pentingnya teknologi informasi untukmendukung penyelenggaraan pemerintahan.

3. Perlunya dukungan masyarakat dalam penerapan pelayanan publik berbasiselektronik (awareness society).

4. Tersedianya koneksi jaringan yang menghubungkan antar lembaga pemerintahsampai ke level pemerintahan yang paling bawah yaitu desa/kelurahandanjugatersedianya fasilitas komunikasi untuk masyarakat (freehotspot, mobile internet,dan Iain-lain) termasuk di dalamnya fasilitas data center yang memadahi.

5. Tersedianya aplikasi e-Govemmen t, baik aplikasi yang digunakan untuk kepent-ingan internal pemerintah (back office) maupun aplikasi yang diperuntukkanuntuk kepentingan pelayanan publik (front office).

6. Tersedia Sumber Daya Manusia yang mampu untuk mengelola e-Govemment,baik kemampuan tata kelola TIK maupun kemampuan teknis

7. Tersedianya Master Plan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) berkaitandengan implementasi e-Govemment.

Edisi 2, Tahun il 1121

■■ ■ .-i.

RlifCtRMASI lilRdKRASl MHNUH.' I'l-MliRINrAllAN Klil.A.S DUNi;■ s- 'sC ' . •.. '*

DAFTAR PUSTAKA

Indrajit, R, Eko, Akbar Zainudin, Dudy Rudianto, E- GOVERNMENT IN ACTION: Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia, Yokyakarta: Andi Yogyakarta.

Akademi Esensi TIK untuk Pimpinan Pemerintahan, Modul 3 Penerapan e-Gov-emment, UN-APCICT 2009.

http://www.uneca.org/aisi/scanict/Framework eGovCorelndicators Final.pdf

http: / / www.egov.gov.sg

http://www.un.org/en/development/desa/publications/connecting-govemments-to-citizens.html

http: / / www.pegi.layanan.go.id

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi TelematikaIndonesia.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendaya-gunaan Telematika di Indonesia.

Instmksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi NasionalPengembangan e-Govemment.

Keputusan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Nomor 5/SK/MENEG/KI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.

Keputusan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Nomor 2/SK/MENEG/KI/2002 tanggal 1 Maret 2002 tentang Pembentukan Organisasi Task ForcePengembangan e-Govemment

Keputusan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Nomor :47A/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tanggal 19 Desember 2003 tentang Pedoman UmumPenyelenggaraan Pendidikan dan PelatihanTeknisTeknoIogi Informasi danKomunikasi dalam menunjang e-Govemment.


;vgW:-fe

Peraturan Bupati Sragen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pendayagunaan TeknologiInformasi dan Komunikasi di Kabupaten Sragen.

Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi KabupatenSragen Tahun 2010 - 2014


BiyMWMil

Oleh : Sudjana

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menentukan kendala dalam permohonan dan prosespenerbitan serta penggunaan izin usaha serta merumuskan pembenahan kinerjamelalui penyederhanaan perizinan usaha dalam upaya menciptakan birokrasi yangbersih, kompeten, dan melayani.

Metode pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif, spesifikasi pene-litian adalah deskriptif analisis, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen,tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan observasi, dan analisisdata dilakukan secara normatif kualitatif.

Hasil kajian menunjukkan, pada dasarnya kendala dalam perizinan usahadapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) hal yaitu kendala dalam permohonan danproses penerbitan izin usaha dan kendala dalam penggunaan izin usaha. Selanjutnya,pembenahan melalui penyederhanaan perizinan usaha sebagai upaya menciptakanbirokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani meliputi pembenahan birokrasi dankelembagaan perizinan, penyediaan sarana dan prasarana, dan partisipasi wargamasyarakat sebagai pemohon izin usaha.

Kata Kunci: Penyederhanaan, Perizinan usaha, Birokrasi.

A. LATARBELAKANG

Dalam perspektif hukum, penyelenggaaan perizinan berbasis pada teori negarahukum modem (negara hukum demokratis) yang mempakan perpaduan antarakonsep Negara hukum {rechtsstaat) dan konsep negara kesejahteraan {welfare state).Negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai


VcnycdcrhahaauB^

'MencjptakgmBirokm^^^^̂ ^^

acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan (supremasihukum). ̂

Negara kesejahteraan mempunyai tugas untuk mencapai tujuan nasionalmelalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yangmenyebutkan bahwa arah kebijakan dan strategi nasional bidang pembangunanaparatur dilakukan melalui Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan profesional-ismeaparaturnegara dan untuk mewujudkantata pemerintahan yang baik. Desainkebijakan dan strategi nasional tersebut dituangkan secara rind dalam Grand DesignReformasi Birokrasi sebagai arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi nasional, sehingga arah kebijakan dalam Grand Design pada dasamya adalah tindaklanjut kebijakan dan strategi nasional pembangunan aparatur untuk mendukungkeberhasilan pembangunan nasional dalam menciptakan Indonesia yang mandiri,maju, adil dan makmur. Namun, mengingat besamya cakupan Grand Design inimaka dilakukan periodisasi tahapan (sasaran lima tahunan), sesuai periode RPJPN,dalam bentuk Road Map Lima Tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakanpenjabaran kebijakan dan strategi RPJPN dalam periodisasi Lima Tahunan danmemuat berbagai arah kebijakan pembangunan yang salah satunya adalah kebijakanpembangunan di bidang hukum dan aparatur. Kebijakan tersebut diarahkan padaperbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaanReformasi Birokrasi. Arah kebijakan mi dan Grand Design menjadi dasar pengem-bangan Road Map untuk mewujudkan aparatur negara yang melayani, profesional,efektif, efisien dan akuntabel dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untukmemenuhi hak dan kebutuhan dasamya dalam kerangka pelayanan publik; mem-bangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyeleng-gara pelayanan publik; mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara danpenduduk serta terwujudnya tanggimg jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaanpelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang

2 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: SinarCrafM, 2011,him 1


i I' 'm

baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan pendudukdari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.^

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisiyang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai kehidupan ber-masyarakat, berbangsa, dan bemegara. Hal tersebut dapat disebabkan oleh ketida-ksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas sertaberdampak pada masalah pembangunan yang kompleks. ̂mentara itu, tatananbaru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yangdipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, trans-portasi, investasi, dan perdagangan^

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah proses perubahan besar secara siste-matis, terencana, secara terns menerus dengan melibatkan semua elemen bangsa.Perubahan tersebut merupakan proses yang melelahkan, memerlukan banyakpengorbanan dan waktu yang lama. Reformasi Birokrasi hams berhasil, sehinggahams dikelola dengan baik, kalau tidak ingin mengalami kegagalan yang hanyaakan menambah bumknya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.''

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah prosespenyusunan rencana pembahan, yang di dalamnya menyangkut rencana aksi, strategipembahan, dan strategi komunikasi. Rencana pembahan akan membawa seluruhproses pembahan berjalan dengan secara hati-hati, bertahap. Konsisten dan melaluiupaya perbaikan yang secara tems menems untuk menciptakan pemerintahanyang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepadamasyarakat, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.^

Sasaran penciptaan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritastinggi pada tahun 2025 menjadi tanggung jawab semua instansi pemerintah, baikpusat maupun daerah, sehingga Reformasi Birokrasi juga hams dilaksanakan pada

2 Selengkapnya, lihat Bagian menimbang UU No 25 Tahun2009Tentang Pelayanan Publik

3 Penjelasan Umum Atas UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

4 Proposal Jumal Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2012, him 1

5 Wid


PenxjedeMdnamVerm^^

asiaSgi

Pemerintah Da6rah, bukan hanya Kementerian/Lembaga. Nainun mengingat be-samya jumlah instansi pemerintah yang hams melakukan Reformasi Birokrasi, makapelaksanaanya dilakukan secara bertahap. Dalam Peraturan Menteri FendayagunaanAparatur Negaraa dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 20 Tahun2010 disebutkan bahwa mengingat keterbatasan kemampuan keuangan negaradilakukan prioritas Kementrian/Lembaga berdasarkan kepentingan strategis baginegara dan manfaat bagi masyarakat. Sementara untuk pemerintah daerah, prioritasdiberikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki kesiapan untuk melaksanakanReformasi Birokrasi.

Keputusan pemerintah yang bempa izin usaha pada dasamya memberikan suatukebolehan dari suatu perbuatan atau tindakan, sehingga tindakan atau perbuatantersebut mendapat landasan pembenaran (hukum) yang dapat menjamin adanyakepastian hukum atau kepastian hak. Namun dalam kenyataan, tidak mudah untukmendapatkan izin usaha dari suatu instansi karena timbulnya kendala-kendalayang menjadi faktor penghambat penyelesaian izin usaha tersebut sehingga men-gakibatkan jangka waktu lama dan biaya mahal untuk penyelesaian izin usaha,serta berpotensi terjadinya kompsi dan inefisiensi.

Untuk menangani kendala tersebut, pemerintah telah melakukan kebijakanmelalui penyederhanaan perizinan, sebagai salah satu usaha dalam melakukanReformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 TentangGrand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Permen PANRB Nomor 20 Tahun

2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Secara teknis kedua kebijakantersebut dilengkapi dengan berbagai pedoman yang termuat dalam PERMENPANdan Reformasi Birokrasi Nomor 7 s.d 15 Tahun 2011.

Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya ditentukan olehKomisi P.... Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) beserta jajarannya (Tim Reformasi Birokrasi Nasional, TRBN; Tim Independen, TI; Tim Quality Assurance,TQA; dan Unit Pe Reformasi Birokrasi Nasional, UPRBN) tetapi juga seluruhkementerian/ lembaga serta pemerintah daerah. Keberadaan KPRBN dan jajarannyaadalah meningkatkan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi nasional melalui

pembuatan serangkaian kebijakan/pedoman dan kegiatan fasilitasi. Namun yangpaling berperan untuk berhasil tidaknya Reformasi Birokrasi adalah komitmen dan


upaya masing-masing Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah^. Demikian pulahalnya dengan tunjangan kinerja, tunjangan kinerja ditetapkan ketika organisasisudah siap dan t6rarah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta mslakukanoptimalisasi anggaran sebagai sumber pendanaannya (tidak sepenuhnya meng-gandalkan penambahan anggaran dari APBN). Keputusan pemberian tunjangankinerja sepenuhnya di bawah kewenangan KPRBN setelah memperoleh pertim-bangan dari Menteri Keuangan^

Semua instansi pemerintah, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah me-miliki tanggung jawab yang sama dalam pencapaian sasaran dan indikator keber-hasilan Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu Kementerian/Lembaga/Pemda harusmengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Gvond Dcsi^Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan melakukan langkah-langk^ Reformasi Birokrasisebagaimana digariskan dalam Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2010, sesuaidengan karateristik Kementrian/ Lembaga/Pemda, dalam rangka mewujudkansasaran reformasi birokrasi secara nasional.

Lingkup Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 adalah penguatan birokrasipemerintah dalam rangka pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnyakualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas danakuntabilitas kinerja birokrasi. Hal ini didasarkan atas kinerja pelayanan publikdari aparatur pemerintah yang belum maksimal, terutama berkaitan dengan tigamasalah utama, yaitu rendahnya kualitas pelayanan publik, birokrasi yang panjang,dan rendahnya pengawasan ekstemal dari masyarakat {social controlf dan kurangberperannya Ombudsman'. Namun,kendala dalam perizinanusaha, nampaknya

6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 20 Tahun 2010.

7 Ibid

8 Selengkapnya lihat Adrian Sutedi, op.cit, him 24.

9 Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayananpublik, baikyangdiselenggarakan olehpenyelenggara negaradanpemerintahan termasukyangdiselenggarakanoleh badan usaha milik negara, badan usdia milik daer^, dan badan hukum milik negara serta badan swasta,maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atauseluruh ̂ nanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatandan belanja daerah. Lihat Pasal 1 Angka 13 ilU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.


bukan hanya masalah kinerja pelayanan publik dari aparatur pemerintah saja,tetapi juga berkaitan dengan faktor-faktor yang erat dengan permohonan danproses penerbitan serta penggunaan izin usaha. Oleh karena itu, perlu dilakukanpembenahan kinerja melalui penyederhanaan izin usaha dalam upaya menciptakanbirokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalahnya adalah:1. Apa saja kendala dalam permohonan dan proses penerbitan serta peng

gunaan izin usaha?

2. Bagaimana pembenahan kinerja melalui penyederhanaan perizinan usahadalam upaya menciptakan birokrasi yangbersih, kompeten, dan melayani?

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif yaitu pendekatanyang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU Nomor25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Permen PANRB Nomor20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Spesifikasi pene-litian adalah deskriptif analisis yaitu menjelaskan tentang hubungan variable dassolen (upaya menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani) dengandas sein (penyederhanaan perizinan usaha) kemudian dianalisis dengan menggu-nakan prinsip-prinsip hukum. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumenyaitu penelusuran dokumentasi hukum atau sumber hukum formal dan observasi(pengamatan). Tahap penelitian dilakukan dengan menganalisi studi kepustakaanyang terdiri dari bahan hukum primer yaitu perundang-imdangan terkait denganpermasalahan. Selanjutnya, bahan hukum sekunder melalui telaahan pendapat paraahli tentang hukum, dan bahan hukum tersier yaitu kamus atau ensiklopedia dansumber lainnya, seperti internet. Analisis data dilakukan secara normatif kualita-tif yaitu analisis terhadap norma hukum yang menjadi obyek pembahasan, tidakmenggunakan perhitungan atau rumus statistik.

Edisi 2, Tahun il 1129

mmMM

I'H

CKAJIANTEORIIndonesia sebagai negara kesejahteraan tidak hanya untuk menegakan ket-

ertiban saja, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat guna mencapaitujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Alinea-4 Pembukaan UUD1945.Berdasarkan tujuan tersebut, negara berperan aktif untuk melayani kepentinganumum atau kepentingan seluruh rakyat melalui pemberian pelayanan publik berdasarkan prosedur tertentu yang harus dilalui atau birokrasi.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenu-han kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiapwarga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratifyang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.^" Sedangkan kata "birokrasi"dapat diartikan mengandung pengertian: (a) Sistem pemerintahan yang dijalankanoleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan;(b) Cara bekerja atau pekerjaan yang lamban, serta menurut tata aturan (adat, dansebagainya) yang banyak liku-likunya, dan sebagainya." Bintoro Tjokroamidjojomengatakan bahwa birokrasi merupakan struktur sosial yang terorganisir secararasional dan formal. Jabatan-jabatan dalam organisasi diitegrasikan ke dalam ke-seluruhan struktur birokrasi. Dengan demikian, birokrasi disusun sebagai hirarkiotoritas yang terelaborasi dan mengutamakan pembagian kerja secara terperincidalam sistem administrasi, khususnya oleh aparatur pemerintah^^.

Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah bentuk operasionalisasi GrandDesign Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima)tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satutahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yangjelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, be-gitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya".

10 Pasal 1 Angka lUU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

11 Siimber:http: / /id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2024105-pengertianbirokrasi / #ixzzl v8PDb6nV. diakses pada hari Benin, tanggal 18 Juni 2012, Jam 16.05

12 Ibid

13 PERMENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010.


Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ditetapkan dengan PeraturanPresiden, sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi untuk periode 2010-2014 lebihbersifat living document, ditetapkan dengan Peraturan Menteri PAN dan ReformasiBirokrasi^"*, Hal im berarti Road Map Reformasi Birokrasi merupakan implementasidari Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun sesuai dengan basil pelaksanaanRPJMN dan RMRB periode sebelumnya, serta dinamika perubahan penyelenggaraanpemerintahan. Namun demikian, perubahan penyelenggaraan pemerintah tetaptidak boleh menyimpang dari sistem pemerintahan yang baik {good governance).

Istilahgood governance, arti good dalam istilah ini mengandung dua pengertian:pertama nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dannilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan(nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua,aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan governance berasal darikata governing atau pemerintahan merupakan proses interaksi antara berbagai aktordalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat.Oleh sebab itu, pola penyelenggaraan pemerintah dalam masyarakat dewasa inipada intinya merupakan proses koordinasi, pengendalian, dan penyeimbangansetiap hubungan interaksi tersebut. Dengan demikian, kepemerintahan yang baikdapat melakukkan proses koordinasi, pengendalian, dan penyeimbangan antarapemerintah dengan rakyat. Pemerintah dapat menjunjung tinggi nilai keinginanatau kehendak rakyat, meningkatkan kemampuan rakyat mencapai kemandirian,melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan menjunjung tinggi keadilan didalam lingkungan masyarakat^^.

Adapun prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik ada sepuluh^^1. Partisipasi, yaitu setiap warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, hams

mempunyai hak suara yang sama dalam proses pemilihan umum dengan kebebasanberpendapat secara konstmktif.

2. Penegakan Hukum, yaitu kerangka yang dimiliki hamslah berkeadilan dan dipatuhi.

14 Ibid

15 http:/ /congkrmg.blogspot.eom/2008/01/sistem-pemerintahan-yang-baik.html. di aksespada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2012 Jam 6.15.

16 Ibid


3. Transparan, yaitu bahwa transparansi pemerintahan harus dibangun dalam kebebasanaliran informasi yang ingin dimiliki oleh mereka yang membutuhkan.

4. Daya Tanggap, yaitu bahwa setiap lembaga dan prosesnya hams diarahkan padaupaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (masyarakat).

5. Berorientasi Konsensus, yaitu bahwa pemerintahan yang baik adalah yang dapatmenjadi penengah bagi berbagai perbedaan dan memberikan suatu penyelesaian.

6. Berkeadilan, yaitu memberikan kesempatan upaya untuk meningkatkan kualitashidup seorang dengan adil tidak melihat dari lald-laki atau perempuan.

7. Efektivitas dan Efisiensi, yaitu bahwa setiap proses kegiatan dan kelembagaandiarahkan untuk menghasilkan suatu yang benar-benar dibutuhkan.

8. Akuntabilitas, yaitu bahwa para pengambil keputusan dalam pemerintahan dapatmemiliki pertanggungjawaban kepada publiL

9. Bervisi Strategis, yaitu bahwa para pimpinan dan masyarakat memiliki pandanganyang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baikdan pembangunan manusia.

10. Kesalingterikatan, yaitu bahwa keselumhan ciri pemerintah mempunyai kesaling-terikatan yang saling memperkuat dan tidak bisa saling berdiri sendiri.

Pemerintahan yang baik erat kaitannya dengan pelayananpublik yang manglingkup meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan admi-nistratif yang diatur dalam peraturan pemndang-undangan dengan berasaskan:^^

a. kepentingan umum; h.b. kepastian hukum; i.c. kesamaan hak; j.d. keseimbangan hak dan kewajiban;e. keprofesionalan; k.f. partisipatif; 1.g. persamaan perlakuan/ tidak

diskriminatif;

keterbukaan;akuntabilitas;fasilitas dan perlakuan khusus bagikelompok rentan;ketepatan waktu; dankecepatan, kemudahan, danketerjangkauan.

UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionalmenetapkan bahwa proses penyusunan RPJP hams dilaksanakan 1 (satu) tahunsebelum berakhimya RPJP sedang berjalan. Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB)bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) agar berjalan secara efektif, efisien; temkur,konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan^®.

17 Pasal 4 UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

18 PERMENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010, loc.cit


Penyederhanaan Perizinan Usaha dalam UpayaMenciptakan Birokrasi yang BersUy Kompeteit, dan Melayaiii

Ruang lingkup RMRB 2010-2014 mencakup tiga hal berikut:^^ a. PenguatanBirokrasi Pemerintah, terwujudnya penguatan birokrasi pemerintah dalam rangkapemerintahanyangbersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publikkepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kineija birokrasi.b. Tmgkat Pelaksanaan, ada dua tingkat pelaksanaan, yaitu tingkat nasional dantingkat instansional.

Pada tingkatnasional, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam tingkatpelaksanaan makro dan meso. Tingkat pelaksana makro menyangkut penyempumaanregulasi nasional dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Sementara tingkatpelaksanaan meso, menjalankan fungsi manajerial, yaitu mendorong kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, dan mengkoordinasikan(mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Kementrian/Lembaga dan Pemda. Pada tingkat instansional (disebut tingkat pelaksanaan mikro)menyangkut implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi sebagaimanadigariskan secara nasional dan menjadi bagian dari upaya percepatan reformasibirokrasi pada masing-masing Kementrian/Lembaga dan Pemda; c. Program ber-orientasi hasil {outcomes oriented programs), baikpada tingkat makro, meso, maupuntingkat mikro.

Program untuk Tingkat Makro Program untuk Tingkat Meso Program untuk Tingkat Mikro

1) PenataanOrganisasi 1| Manajemen Perubahan 1) Manajemen Perubahan2) Penataanlataiaksana 2] KonsuitasidanAsistensI 2) Penataan Peraturan3) Penataan Sistem 3) Monitoring, Evaiuasi Perundang-undanganManajemenSDM Aparatur dan Pelaporan 3} Penataan dan

4) Penguatan Pengawasan 4) Knowledge Management Penguatan Organisasi5) Penguatan Akuntabilitas 4) Penataan Tatalaksana

Kinerja 5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur6J Peningkatan Kualitas 6) Penguatan PengawasanPelayanan Publik 7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja

8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik9] Monitoring, Evaiuasidan Pelaporan

Sumber: Permen PANRB hJomor 20 Tahun 2010.

Edisi 2, Tatiun II

Hal yang berkaitan lingkup Ruang lingkup RMRB 2010-2014, terutama Programuntuk Tingkat Makro (butir 6) dan Mikro (butir 8) mengenai penguatan birokrasipemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, antara lain melaluipenyederhanaan izin usaha yang diberikan oleh instansi terkait dengan permohonanyang diajukan oleh masyarakat^.

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari pengaturan yang-bersifat pengendalaian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegaiatanyang dilakukan oleh masyarakat, dan izin untuk melakukan suatu tindakan ataukegiatan usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi peru-sahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatanatau usaha. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yangdalam memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, ini menyang-kut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskanpengawasan khusus atasnya.^^ lzii\{vegunning) adalah keputusan admimstrasinegara berupa peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tapi masihjuga memperkenankan asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal yang kongkrit^.

Adapun bentuk-bentuk lain perizinan itu adalah:

1) Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatuperbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu^.

2) Lisensi, yaitu izin untuk melakukan sesuatu yang bersifat komersial serta men-datangkan keuntungan atau laba^"*.

20 Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warganegara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerimamanfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lihat Pasal 1Angka (6) UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

21 Mr. J. B. J.M Ten Berge disuting oleh Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan,Cetakan I, Surabaya: Penerbit Yuridika, 1993, him. 2

22 WE.Prins dan R.Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Pradnya Paramita,1983, him 71.

23 Van der Pot dalam Utrecht dan Moch Saleh Djindang, Pengantar Hukum AdministrasiNegara Indonesia, cetakan ke delapan, Jakarta: Penerbit Balai Buku Ichtiar, 1985, him 143

24 S Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, him 94


'AH

v A.^;;:;:A:vAv.

Pen\jcderhanaan Verizin^msdhiiHalam Uvaya* ■ ■ * ..■■ ■■■■ V ■'o" » » *■ ■ .. /.

3) Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atauperaturan pamGrintah untuk dalam kGadaan tGrtcntu mGnyinnpang dari kctGntuan-ketentuan larangan pemndangan (izin dalam arti sempit).^^4) Konsesi, merupakan suatu izin sehubungan dengan pekerjaan besar yang

melibatkan kepentingan umum, sehingga sebenamya pekerjaan itu merupakantugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannyakepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah 26

Pemberian izin oleh pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah propinsidan kabupaten/kota kepada masyarakat berarti memberikan serta memperkenan-kan pemohon untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga melalui pemberianizin tersebut diharapkan tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Motif-motifuntuk menggunakan sistem izin dapat berupa keinginan untuk mengarahkanatau mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat. Sebagai contoh warga masyarakat yang akan mengajukan izin usaha perlumemenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.Di pihak lain pemerintah daerah juga mempunyai kebijakan untuk mengarahkanaktivitas usaha tersebut sesuai dengan rencana pemerintah yang telah ditetapkan.Dengan demikian aktivitas masyarakat diarahkan atau dikendalikan melalui sistemperizinan agar sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan yangtelah direncanakan.

Tujuan perizinan tersebut dapat ditinjau melalui 2 sisi yaitu1) Dilihat dari sisi pemerintah sebagai pemberi izin, untuk melaksanakan peraturan,

apakah telah sesuai dengan kenyataan di lapangan, dan perizinan yang diberikansecara tidak langsung telah menjadi sumber pendapatan terhadap daerah.

2) Di lihat dari sisi pemohon, perizinan untuk adanya kepastian hukum, dapatterhindar dari hal-hal yang nantinya akan menimbulkan masalah di kemudianhari, dan merupakan fasilitas bagi masyarakat.

25 N.M Spelt dan J.B.J Ten Berge, disunting oleh Philipus M Hadjon, Pengantar HukumPerizinan, Surabaya: Penerbit Yuridika, 1993, him 2-3

26 Ateng Syafrudin'Terizinan untuk berbagai kegiatan", Makalah tidak dipublikasikan,hlml

27 http://www.scribd.com/doc758547868/Hukum-Perijinan. diakses pada hari Sabtu.tanggal 16 Jam 14.35


feill SlpMiil!^^Urgensi perizinan berkaitan dengan perbuatan tertentu sebagai landasan

hukum (setelah diberikan izin), instrumen untuk menjamin kepastian hukum (izinpada umumnya memuat identitas, hak, perbuatan yang dapat dilakukan,waktu,lokasi,volume maupun hal-hal deskriptif lain), instrumen untuk melindungi kepent-ingan (kewajiban yang hams dipenuhi untuk kepentingan pemohon, pemerintahdan pihak lain), dan sebagai alat bukti (pemegangnya mendapat hak atau kebolehanuntuk melakukan suatu tindakan).^

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kendala dalam Perizinan UsahaPada dasamya kendala dalam perizinan usaha dikategorikan ke dalam 2(dua) hal:^

a. Kendala dalam permohonan dan proses penerbitan izinusaha

1) Pengurusan izin dan sarana pendukungPermasalahan umum yang sering terjadi pada saat permohonan

dan proses penerbitan izin usaha adalah lamanya waktu penyelesaian,bahkan sering pemohon izin usaha merasakan bahwa pengumsan izintersebut berbelit-belit. Padahal pemerintah di sebagian daerah telahmengusahakan Unit Pelayanan Perizinan Terpusat (UPPT), Unit Pelay-anan Terpadu Satu Atap (UPTSA), Unit Terpadu Satu Atap (UPSA), UnitPelayanan Terpadu Perizinan Satu Atap (UPTPSA) dan Unit PelayananTerpadu Satu Pintu (UPTSP). Namun temyata pembentukan unit-unittidak dapat menyelesaian masalah pengumsan izin yang lama dan berbelit-belit. Beberapa faktor penyebab hal itu adalah (1) sistem perizinan, yaitu

pertama, pengumsan perizinan melalui UPTPSA/UPTSAmemang dapatmemudahkan dalam pengajuan permohonan izin usaha karena hanya

memerlukan satu tempat. UPTPSA/UPTSA menerima berkas permo

honan izin usaha sedangkan pemrosesannya dilakukan oleh instansi

28 Y Sri Pudyatmoko, Perizinan: Problem dan Upaya Petnbenahan, Jakarta: Grasindo, 2009, him22-24

29 Bandingkan dengan Y Sri Pudyatmoko, idem, him 139-166.


teknis. Apabila terdapat kekurangan persyaratan untuk memperoleh izinusaha, maka pemohon izin harus menghubungi instansi teknis. Dengandemikian, adanya UPTPSA/UPTSAyang diharapkan memudahkan pen-gurusan izin usaha justru menjadi lebih lama dan berbelit-belit. Kedua,sistem perizinan yang bertahap dalam arti untuk mendapatkan sebuahizin usaha tertentu mensyaratkan izin yang lain dan sebaliknya. hal inidipersulit dengan penanganan izin yang diberikan oleh instansi yangberbeda dengan durasi waktu yang tidak pasti. (2). standard operatingprocedure (SOP) yang tidak pasti, dalam arti meskipun di instansi yangbersangkutan telah ada SOP, tetapi masih memerlukan rekomendasi dariinstansi lain, misalnya untuk mengurus izin usaha memerlukan 1MBdengan persyaratan adanya rekomendasi tertentu, misalnya harus adadokumen lingkungan.

Dalam kenyataannya, terjadi ketidakpastian waktu dalam peny-elesaian perizinan, meskipun lamanya waktu dan besamya biaya telahditentukan. Namun, temyata tidak dapat terpenuhi karena sarana pendu-kungnya bermasalah atau kendala teknis, seperti komputer error sehinggadata hilang atau tidak dapat ditemukan. Hal ini sering dikeluhkan olehaparat tentang minimnya sarana untuk mendukung penyelesaian tugas,sehingga permohonan pemberian izin usaha lebih lama dari yang telahditetapkan. Di pihak lain, pengurusan izin yang memerlukan persetujuanpihaklain(wargamasyarakatterkait)dapatmenimbulkankendala apabilapihak-pihak terkait tersebut keberatan dalam memberikan persetujuannya,misalnya izin gangguan (HO) sehingga perlu adanya negosiasi terlebihdahulu yang berakibat pengurusan izin menjadi lebih lama. Hal ini tidaksesuai prinsip pemerintahan yang baik yaitu daya tanggap, dalam artisetiap lembaga dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk me-layani berbagai pihak yang berkepentingan (masyarakat). Penyelenggarapelayanan publik perlu membenahi dan memberikan solusi terhadapkendala yang timbul berkaitan pemberian izin usaha, mengevaluasi SOPyang berlaku di instansinya, memperhatikan aspek teknis atau penun-jang administrasi perizinan usaha termasuk jangka waktu pelaksanaan


lJURNAL

REFORMASl BlROKRASl MliNUIU I'H.ViHiUSTAHAN KKI.AS i'l'SIA

dan biaya yang jelas. Kebijakan ini sesuai dengan asas pelayanan pubhkyaitu ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Kendala yang timbul dalam pengurusan izin usaha hakekatnya adalahcerminan lemahnya organisasi penyelenggara, karena itu perlu dibenahisesuai dengan Ruang lingkup RMRB 2010-2014, Program Penataan danPenguatan Organisasi.

2) Pemohon izinPrilaku pemohon yang kadang-kadang tidak mau mengikuti prose-

dur yang ditetapkan, karena merasa waktunya sangat mendesak untukmendapatkan izin tertentu, bahkan cenderung mengambil jalan pintasmelalui kolusi dengan petugas atau melalui "calo" sehingga biaya pengurusan menjadi mahal. Hal lain yang kendala adalah ketika izin yangakan diberikan memerlukan pengecekan ke lapangan, temyata pemohonizin tidak berada ditempat.

Penyelenggara pelayanan publik perlu bertindak tegas tetapi tidak mempersulit dalam menegakan peraturan perizinan usaha karenamerupakan tuntutan profesi yang harus dijalankan berkaitan denganjob description. Hal ini sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik,yaitu akuntabilitas, dalam arti para pengambil keputusan dalam pemerintahan dapat memiliki pertanggung jawaban kepada publik, dan asasakuntabilitas dalam pelayanan publik yaitu proses penyelenggaraanpelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturanperundang-undangan. Adanya pertanggungjawaban sebagai konsekue-nsi penerapan wewenang penyelenggara negara dalam menjalankantugasnya, sehingga peranan pengawasan menjadi penting. Hal ini sesuaidengan Ruang lingkup RMRB 2010-2014 Program Tingkat Mikro, yaituPenguatan Pengawasan.

3) Aparatur perizinan dan instansi terkaitHal ini dapat terjadi, aparatur yang bertugas untuk pengurusan

izin dapat menyelesaiannya sesuai dengan jangka waktu yang telahditetapkan, namun instansi terkait dengan persyaratan penyesaian izin

138 I Edisi 2, Tahun

tersebut, misalnya hams memberikan dokumen tertentu lambat dalam

memenuhinya sehingga pengumsan izin yang seharusnya tepat waktumenjadi lambat juga.

Aparatur perizinan seyogianya memperhatikan prinsip pemerin-tahan yang baik yaitu Bervisi Strategis dalam arti bahwa para pimpinanmemiliki pandangan yang luas dan jangka panjang tentang penyeleng-garaan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia. Selain itu,perlu penerapan asas pelayanan publik yaitu keprofesionalan dalam artiPelaksana pelayanan hams memiliki kompetensi yang sesuai denganbidang tugas, dan Ruang lingkup RMRB 2010-2014 Program TingkatMikro, yaitu Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.

4) Feraturan yang tidak sinkronAcuan untuk permohonan izin usaha menjadi tidak pasti karena

terdapat lebih dari satu peraturan yang bertentangan atau berpotensiterjadi perbedaan penafsiran. Hal ini berakibat pedoman bagi aparatdalam menyelesaikan permohonan izin usaha yang diajukan oleh ma-syarakat menjadi tidak jelas, sehingga, menimbulkan ketidakpastian hu-kum. Masalah peraturan yang tidak sinkron tidak sesuai dengan pinsippemerintahan yang baik, yaitu Penegakan Hukum, yaitu kerangka yangdimiliki hamslah berkeadilan dan dipatuhi. Kepatuhan terhadap hukum

tidak hanya didasarkan atas sikap dan prilaku masyarakatnya tetapi jugafaktor hukum itu sendiri. Hukum hams mampu menjamin kepastian

hukum, dalam arti hams ada sinkronisasi baik secara vertikal (sesuai

dengan hukum yang lebih tinggi atau lebih rendah) maupun horisontal

(sinkronisasi di antara hukum yang sederajat). Hal ini berkaitan juga

dengan asas pelayanan publik yaitu kepastian hukum dalam arti jaminan

terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.

Selanjutnya Ruang lingkup RMRB 2010-2014, yaitu Program Penataan

Peraturan Pemndang-undangan hams mampu menghasilkan peraturan

yang serasi (harmonisasi) antara hukum yang mengatur masalah yang

sama, tidak saling bertentangan (adanya sinkronisasi), tidak bermakna


ganda atau multi tafsir sehingga dapat menimbulkan ketidak jelasan atauketidakpastian hukum.

b. Kendala dalam penggunaan izin usaha

1) Penyimpangan dalam penggunaan izin usahaIzin usaha yang dimiliki oleh warga masyarakat berkaitan dengan

hak untuk melakukan perbuatan tertentu sesuai dengan izin usaha yangdiberikan. Dalam praktek sering terjadi perubahan dalam melakukanperbuatan tertentu, misalnya perubahan penggunaan spesifikasi bahandan penggunaan izin yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sertaperubahan atau pengalihan pemegang izin usaha kepada pihak lain pa-dahal dilarang, atau pengalihan pemegang izin yang tidak dilaporkansedangkan ketentuan perizinannya menyaratkan jika terjadi perubahanpemegang izin usaha wajib dilaporkan karena berkaitan dengan pertang-gungjawaban atau pengawasannya.

Penyimpangan terhadap izin usaha yang telah diberikan mengaki-batkan kerugian bagi pihak lain dan merupakan pelanggaran terhadapprinsip pemerintahan yang baik yaitu Penegakan Hukum dalam artikerangka yang dimiliki haruslah berkeadilan dan dipatuhi. Oleh karenaitu, perlu pengawasan yang berkesinambungan dari instansi terkait sesuaidengan Ruang Lingkup RMRB 2010-2014 untuk Program lingkat Mikroyaitu Penguatan Pengawasan.

Izin usaha sebagai ketetapan pemerintah bukan sumber kewenan-gan,melainkan keputusanyangbersifatkonstitutif karena menimbulkanhak dan kewajiban hukum baru. Di dalam hukum administrasi negara,kewenangan menjadi dasar bagi subyek hukum publik dalam melakukanperbuatan hukum sedangkan hak tidak dapat menjadi landasan perbuatan

hukum. Dengan demikian izin usaha yang diterima oleh pemohon yang

dianggap merugikan pihak lain tidak dapat diajukan gugatan ke PTUN.

Penerbitan izin usaha yang tidak memenuhi persyaratan tetapi dika-

bulkan atau kegiatan yang diberikan izin usaha tersebut tidak melanggar

ketentuan tetapi menimbulkan masalah. Apabila penerbitan izin usaha


tersebut tidak memenuhi persyaratan tetapi dikabulkan, maka pihaklain yang dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui PTUN. Namunmasalahnya siapa yang hams bertanggung jawab, jika izin tersebut ter-lanjur telah digunakan dan pembatalannya menimbulkan kerugian bagipemegang izin usaha yang beritikad baik dalam arti secara wajar tidakmengetahuinya. Dalam hal ini, seyogianya pelaksana pelayanan publikbersikap arif dan bijaksana dalam arti tidak secara otomatis izin usahatersebut batal demi hukum. Sesuai dengan asas pelayanan publik yaitukeseimbangan hak dan kewajiban "Pemenuhan hak hams sebandingdengan kewajiban yang hams dilaksanakan oleh pemberi dan penerimapelayanan", karena itu perlu diberikan kesempatan untuk memenuhipersyaratan yang telah ditetapkan, atau pengembalian hak yang telahdiberikan oleh pemohon izin usaha.

Apabila kegiatan yang diberikan izin usaha tersebut tidak melanggarketentuan tetapi menimbulkan masalah, misalnya pemohon izin usahatelah memenuhi persyaratan untuk mendapat 1MB dari pemerintah dae-rah, tetapi temyata tanah tersebut karena kondisinya tidak dapat didiri-kan bangunan di atasnya. Masalahnya, siapa yang hams bertanggungjawab? Dalam praktek, beban tanggung jawab berada pada pemohonizin usaha, tetapi apakah dalam hal ini pemerintah daerah juga tidakdianggap bersalah?

Pelaksana pelayanan publik, seyogianya juga mengetahui tentangobyek yang berkaitan dengan permintaan izin usahanya. Dengan demikian,petugas atau instansi yang bersangkutan sebagai bentuk tanggung jawab

perlu pro aktif untuk mendapatkan informasi tentang kemungkinan dapattidaknya obyek tersebut dibebani izim usaha. Hal ini sesuai dengan prinsipkepastian hukum dalam pelayanan publik, yaitu jaminan terwujudnyahak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan dan asas akxmt-

abilitas yaitu proses penyelenggaraan pelayanan hams dapat dipertang-

gungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


; ■ : :■ ■■■ . . .■ ,,.:. ^7;,- ;. ■:;

. ■ ■ ■^..^■,-.;. v ■■... ■- ■ ■■. . ■■ ■■; ■■"■ ,;■ ■■ _ ■,. ^ \. 'v-:'.. ■ ■' ■'■•■ "v''' r.\:.yi- '::.-ji\?-. ' ■

2) Kepastian izin usahaPemohon izin usaha telah memberikan kewajibannya yaitu mem-

bayar biaya perizinan karena itu berhak atas Izin Usaha sesuai denganperaturan yang telah ditetapkan, namun izin tersebut temyata tidak sesuaiatau dilarang oleh peraturan lainnya. Hal ini terjadi karena penyusunanperaturan yang dibuat oleh masing-masing instansi disesuaikan dengan kepentingannya, sehingga substansi izin usaha tersebut tidak adakepastian karena izin usaha yang diberikan oleh lebih dari satu instansi,memuat peraturan berbeda atau tidak sinkron. Hal ini bertentangandengan asas pelayanan publik yaitu kepastian hukum dalam arti jaminanterwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan, danasas keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pemenuhan hak harus se-banding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan demikian,perlu adanya Penegakan Hukum, yaitu kerangka yang dimiliki harusberkeadilan dan dipatuhi sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baikdan Ruang Lingkup RMRB 2010-2014 untuk Program Tingkat Mikroyaitu Penataan Peraturan Perundang-undangan.

2. Pembenahan melalui penyederhanaan perizinan usaha seba-gai upaya menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten, danmelayanP.a. Pembenahan birokrasi dan kelembagaan perizinan

Berdasarkan pengamatan, beberapa pemerintah daerah telah melakukanpeningkatan kinerja melalui pembenahan birokrasi dan kelembagaan perizinan.Beberapa pemerintah daerah telah mengubah kebijakan pemberian izin usaha,yang semula berada pada instansi teknis menjadi terpusat dalam pelayananbersama, yaitu Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) kemudian diubahlagi menjadi Pelayanan Terpadu Satu Fintu (PTSP).

30 Bandingkan dengan Y Sri Pudyatmoko, idem, him 174-185.


Alasan pembenahan ini, agar pemerintah sebagai penyelenggara pelay-anan publik/' dapat meningkatkan hak warga masyarakat dalam memperolehstandar pelayanan.^^ jsjamun pembenahan ini tidak mudah karena kondisikelembagaan sebagai sistem birokrasi sudah terpola sedemikian rupa, se-hingga dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pelaksana pelayananpublik.^^ Di lain pihak, masyarakat^ yaitu_seluruh pihak, baik warganegaramaupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badanhukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baiksecara langsung maupun tidak langsung sudah terbiasa mendapat pelayananseperti itu. Bahkan warga masyarakat sudah terbiasa dan menganggap sebagaisuatu hal yang "wajar" memberikan "sesuatu" sebagai imbalan atas pelayanpublik yang telah diterimanya, meskipun sering dikeluhkannya.

Pembenahan birokrasi berkaitan juga dengan kinerja organisasi yangjuga berakibat pada besaran tunjangan kinerja, sedangkan kinerja individuberpengaruh pada penerimaan tunjangan kinerja per individu. Kinerja organisasi yang diukur dari perbandingan antara upaya/ kemajuan dan capaian/dampak strategis akan mempengaruhi besaran prosentase pemberian tunjangan.Sedangkan kinerja individu yang diukur dari kontribusi dan kinerja individupada target-target yang telah disepakati akan berimbas pada penerimaan

31 Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiapinstitusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkanundang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuksemata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Lihat Pasal 1 Angka (2) UU No 25 Tahun2009 Tentang Pelayanan Publik

32 Standar pelayanan adalah tolok ukur yangdipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraanpelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggarakepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mud^, terjangkau,danterukur. Lihat Pasal 1 Angka (7) UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

33 Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnyadisebut Pelaksana adalah pejabat,pegawai,petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggarayang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.Lihat Pasal 1 Angka (5) UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

34 Lihat Pasal 1 Angka (6) UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.


/jE

KS

.■.■■'■■•■ i=y"

iiiiiaiiii' ' ■ ' Pi^i6®lay&tunjangan kinerja individu Kinerja individu inilah yang akan menentukankinerja organisasi dalam Reformasi Birokrasi.^'

Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui pendekatan makro dan mikro;yaitu pendekatan kerangka regulasi nasional dan pendekatan tingkat insta-sional {agency level) Kementrian/Lembaga/Pemda hanya beroperasi padatingkatan mikro dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi. Kementrian/Lembaga/Pemda yang berperan sebagai penggerak dan pelaksana ReformasiBirokrasi di instansi masing-masing. Hasil dari tingkatan mikro ini secarahirarkis akan berkontribusi pada pencapaian sasaran RB Nasional. Namundemikian, dalam kaitan dengan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, setiap kementerian/ lembaga diminta untuk melakukan sinkronisasikebijakan yang saling berkaitan antara satu kementerian/lembaga dengankementerian/ lembaga lainnya. Demikian pula di tingkat pemerintah daerah.Dengan kata lain penataan peraturan perundang-undangan yang dilakukanoleh Kementerian/ Lembaga bisa mencakup pelaksanaan reformasi birokrasipada tingkatan mikro tetapi juga mencakup penataan peraturan perundang-undangan secara nasionaF.

Birokrasi tersebut berkaitan erat dengan perizinan usaha yang seringkalidianggap sebagai proses yang rumit dan biaya mahal karena itu sesuai denganprinsip pemerintahan yang baik yaitu Efektifitas dan Efisiensi, dan RuangLingkup RMRB 2010-2014 untuk Program Tingkat Mikro yaitu PerubahanManajemen dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, maka perludilakukan pembenahan melalui penyederhanaan perizinan sehingga dapatmenciptakan birokrasi yang bersih,kompeten, dan melayani.

b. Penyediaan sarana dan prasaranaSarana dan prasarana penting dalam menunjang sebelum pemberian izin,

misalnya berkaitan dengan sosialiasi ketentuan perizinan usaha, jenis izin usahayang dapat diberikan, persyaratan yang diperlukan dan tata cara pengajuan

35 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014

36 Ibid


PenyedyhammPerizm^^

izin usaha. Selanjutnya, penyediaan sarana dan prasarana juga diperlukanpada saat proses pemberian izin usaha, misalnya tempat pendaftaran, jangkawaktu penyelesaian izin usaha, dan biaya yang diperlukan. Setelah perizinanusaha diterbitkan, sarana dan prasarana merupakan sumber infonnasi danberfungsi sebagai kontrol terhadap penggunaan izin usaha.

Penyediaan sarana dan prasarana berkaitan dengan prinsip pemerintahanyang baik, yaitu Transparan, dalam arti pemerintahan harus dibangun dalamkebebasan aliran informasi yang ingin dimiliki oleh mereka yang membu-tuhkan, dan Akuntabilitas, yaitu bahwa para pengambil keputusan dalampemerintahan dapat memiliki pertanggung jawaban kepada publik. Apabiladihubungkan dengan Ruang Lingkup RMRB 2010-2014 Program Tmgkat Mikro,maka sarana dan prasarana merupakan Penguatan Pengawasan dan PenguatanAkuntabilitas Kineija dalam menunjang penyederhanaan perizinan perizinansehingga dapat menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani.

Penyelesaian pemberian izin usaha tidak hanya berkaitan dengan tugassatu instansi saja tetapi juga melibatkan peran instansi lainnya. Hal ini ses-uai dengan prinsip pemerintahan yang baik yaitu Kesalingterikatan, dalamarti keseluruhan ciri pemerintah mempimyai kesalingterikatan yang salingmemperkuat dan tidak bisa saling berdiri sendiri serta Ruang Lingkup RMRB2010-2014 Program Tingkat Mikro, yaitu Penataan dan Penguatan Organ-isasi. Selanjutnya, perlu penyediaan sarana Jaringan data secara on line karenamempunyai beberapa keunggulan yaitu jangkauan lebih luas, kecepatan arusinformasi, hemat waktu biaya dan tenaga, mudah imtuk akses, menghemattenaga kerja, mengurangi kontak antar petugas yang berpotensi kolusi, danmemudahkan pengawasan terhadap pelaksana pelayanan publik. Dengandemikian, untuk kemudahan penyampaian informasi maka penggunaanJaringan data secara on line dan SDM yang khusus menanganinya mutlakdiperlukan sebagai sarana imtuk melakukan penyederhanaan perizinansehingga dapat menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani.

c. Partisipasi warga masyarakat sebagai Pemohon izin usahaSistem manajemen yang baik dalam pemberian izin usaha adalah mem-

berikan kesempatan kepada warga masyarakat pemohon izin usaha imtuk

Edisi 2, Tahun 111145

, Ri;rOK.\iA,SI lilltOKHASI Pii.NjHKiS'i'AtJAN

mengajukan saran dan masukan yang bersifat konstmktif. Hal ini pentinguntuk melakukan koreksi dan evaluasi terhadap proses pemberian izin usahasekaligus dapat mengetahui indeks kepuasan konsumen terhadap jasa, mis-alnya melalui angket yang diisi oleh pemohon izin usaha.

Ombudsman sebagai lembaga negara perlu aktif berperan untuk men-gawasi penyelenggaraan pelayanan publik karena pada saat ini, keberadaanlembaga tersebut masih belum dikenal secara luas. Sosialisasi kewenanganOmbudsman sebagai pengawas ekstemal penting bagi masyarakat penggunapelayanan publik agar hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan publikdan masyarakat berjalan sesuai perundang-undangan.

Apabila dikaitkan dengan prinsip pemerintahan yang baik, maka umpanbalik dari pemohon izin usaha merupakan partisipasi, yaitu kebebasan ber-pendapat secara konstmktif dan Daya Tanggap, yaitu bahwa setiap lembagadan prosesnya hams diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihakyang berkepentingan. Hal ini sesuai juga dengan Ruang Lingkup RMRB2010-2014 untuk Program Tmgkat Mikro yaitu Penataan Sistem ManajemenSDM Aparatur, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Saran dan masukan terhadap perizinan usaha penting karena pemohonizin usaha yang mengetahui dan merasakan proses pelaksanaan perizinanusaha tersebut. Kemudahan prosedur dan biaya murah mempakan harapansetiap Pemohon izin usaha, karena itu umpan balik ini intinya akan mengarahpada penyederhaan izin usaha sebagai upaya menciptakan birokrasi yangbersih, kompeten, dan melayani.

E. PENUTUP

1. Kesimpulana. Kendala perizinan usaha dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) hal, yaitu:

1) Kendala dalam permohonan dan proses penerbitan izin usaha:a) Pengumsan izin dan sarana pendukung;b) Pemohon izin;c) Aparatur perizinan dan instansi terkait;d) Peraturanyangtidaksinkron.


^enyedMdm^^^

■[M^d^ipfd^^diSiiQkMs^yiingBersihf^^KoiHpe

2) Kendala dalam penggunaan izin usaha:a) Penyimpangan dalam penggunaan izin usaha;b) Kepastian izin usaha.

b. Pembenahanmelaluipenyederhanaanperizinan usaha sebagai upayamen-ciptakan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani melipui:1) Pembenahan birokrasi dan kelembagaan perizinan;2) Penyediaan sarana dan prasarana; dan3) Partisipasi warga masyarakat sebagai Pemohon izin usaha.

2. Sarana. Perlu adanya Koordinasi, Integrasi, Simplikasi, dan Sinkronisasi (KISS) di

antara instansi terkait dengan permohonan dan proses penerbitan izin usaha.b. Pemohon izin usaha perlu memahami dan mempunyai komitmen untuk

menaati persyaratan dalam pengajuan izin usaha.c. Perlu perbaikan, pemeliharaan, dan peningkatkan sarana dan prasarana

pendukung administrasi perizinan usaha secara berkelanjutan.d. Perlu ketentuan perizinan usaha yang dibuat secara terpadu dan kompre-

hensif yang melibatkan seluruh instansi terkait.

e. Pelaksana pelayanan publik perlu mempunyai komitmen yang tinggi dalammenyelesaikan permohonan izin usaha dari warga masyarakat.

f. Ombudsman perlu lebih pro aktif dalam melakukanpengawasanekstemalterhadap pelaksana pelayanan publik, agar dapat mendung upaya dalammenciptakan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani.


tU-RNiVI

DAFTARPUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta; SinarGrafika, 2011.

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Cetakan I, Surabaya : PenerbitYuridika, 1993.

S Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.Utrecht dan Moch Saleh Djindang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indo

nesia, cetakan ke delapan, Jakarta: Penerbit Balai Buku Ichtiar, 1985.

WE.Prins dan R.Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara,Jakarta: Pradnya Paramita,1983.

Y Sri Pudyatmoko, Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta: Grasindo,2009,

Perundang-undanganUU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Presiden No 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Sumber Lain

Ateng Syafrudin"Perizinan untuk berbagai kegiatan", Makalah tidak dipublikasikan.

http: / / id.shvoong.com/social-sciences/ political-science/2024105-pengertianbirokrasi / #ixzzlv8PDb6nV, diakses pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2012,Jam 16.05.

1481 Edisi 2, Tahun

Pemfiderhanadn''Vm^^Mddciptakati'pirohrastnfangPcrsiU^

http:// congkrin^.blogspot.com/2008/01/sistem-pemermtahan-vang-baik.html.di akses pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2012 Jam 6.15.

http: / / www.scribd.com/doc/58547868/Hukum-Perijinan. diakses pada hari Sabtu,tanggal 16 Jam 14.35.

Proposal Jumal Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Curriculum Vitae

Dr. Sudjana. S.H., M.Si adalah Staf Pengajar (Lektor Kepala) pada Program 81,82,dan Promotor pada Program 83 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UniversitasPadjadjaran. Pendidikan terakhir adalah lulus Program Doktor Ilmu HukumUniversitas Padjadjaran tahun 2006, dengan Predikat Cumlaude.


IU:i-eUAlAS™RbKj<ASh^n;NU|Ojl>Bti!;R!N'rAliANi^ ..

PEUYANANTEimiSATIIPDITIi

IIWIBIN TM PEMYEDERIUNMN PERIMNOleh: Tugiyono

Salah satu tujuan dari kebijakan Otonomi Daerah menurut Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah mewujudkanpeningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik kepada ma-

syarakat. Untuk itu kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satuindikator penilaian keberhasilan otonomi daerah.

Otonomi Daerah membawa impikasi pada terjadinya demokratisasi, termasukdalam hal pelayanan publik yang dilaksanakan. Masyarakat yang sedang tumbuh kearah masyarakat Madani (civil socieh/) menuntut adanya peran birokrasi pemerintahyang lebih adaptif terhadap penguatan hak-hak publik dalam pemberian pelayanansecara luas dan berimbang. Masyarakat sebagai subyek layanan mengharapkanpenyelenggaraan pelayanan yang tidak berbelit-belit, lama dan beresiko akibatmata rantai bikokrasi yang panjang.

Permasalahan utama pelayanan publik pada dasamya berkaitan denganpeningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Untuk mewujudkan pelayanan yangberkualitas sangat tergantimg beberapa aspek yaitu bagaimana pola penyeleng-garaannya, dukungan sumber daya manusia, kelembagaan dan konsep yang jelas.

Dilihat dari sisi pola penyelenggaraan, pelayanan publik secara umum di-pandang masih terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perbaikan, antaralain;

a. Kurang ResponsifKondisi ini terjadi hampir di semua tingkat pelayanan, mulai pada tingkat

petugas atau front line sampai pada tingkat penanggungjawab instansi. Responterhadap keluhan, aspirasi dan saran dari masayarakat lambat atau bahkandiabaikan sehingga pelayanan tidak ada perbaikan dari waktu ke waktu.


, ; ■■■ ■;■; ;■ ■ ;■ , ■ ' : ;- PM^amn Terpadu^ ■3

b. Kiirang InformatifBerbagai informasi yang seharusnya sampai ke masyarakat, lambat atau

bahkan tidak sampai sama sekali

c. Kuism^AccesiblePelaksanaan pelayanan terletak pada tempat yang jauh atau terpisah-pisah

sehingga sulit dijangkau masyarakat

d. Kurang KoordinasiKurang koordinasinya penyelenggara pelayanan yang terkait mengaki-

batkan sering terjadinya tmpang tindih atau pertentangan antara instansi penyelenggara pelayanan.

e. BirokratisPelayanan, khususnya pelayanan perizinan, dilaksanakan dengan melalui

proses di berbagai instansi dan tingkatan sehingga penyelenggaraan pelayananmemerlukan waktu yang lama

f. In efisienBerbagai persyaratan yang diperlukan, khususnya pelayanan perijinan

sering tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan

g. SDM Tidak ProfesionalKelemahan kelembagaan dan struktur organisasi yang tidak dirancang

dalam rangka memberikan pelayanan mengakibatkan personil melaksanakanfungsi pengaturan sekaligus fungsi pelayanan menyebabkan pelayanan publiktidak efisien. Namun kenyataannya birokrasi publik kita cenderung menjadikanperaturan dan prosedur sebagai panglima dan mengabaikan perubahan yangterjadi dalam lingkungan imtuk menemukan altematif tata cara pelayananyang mungkin bisa mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanansecara lebih mudah.

Pelayanan di bidang perijinan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik(public services) yang diharapkan segera menata diri dalam menanggapi tuntutanmasyarakat, khususnya dunia usaha yangsemakindinamissaatini. Dalam duniausaha, perizinan memegang peranan yang sangat penting. Bahkan dapat dikatakan

Edisi 2,Tahun II nsi

lU;I'OKMAS! Hi kOK HASl M (iSJUil; rDU;Hi N'lA i iA^^ '

bahwa perizinan dan pertumbuhan dunia usaha akan selalu saling b6rkaitan. Prinsipdasar yang dipegang dalam masalah perizinan dan kewajiban dunia usaha adalahbahwa setlap tindakan atau kegiatan usaha diperlukan adanya ijin. Dunia usahatidak akan berkembang tanpa adanya izin yang jelas menurut hukum yang berlaku.Hal ini berarti bahwa salah satu penentu berkembangnya dunia usaha yaitu bila adaijin yang memiliki suatu kekuatan yang pasti. Dan dengan adanya izin seseorangatau pelaku dunia usaha akan mempunyai serangkaian hak dan kewajiban yangdapat bermanfaat atau keuntungan bagi usahanya. Sehubungan hal tersebut di atas,masyarakat khususnya dunia usaha mengharapkan akan mendapatkanpelayananperizinan yang prima dengan suatu tata laksana pelayanan yang mudah, efisien,responsif dcui akuntabel.

Untuk mewujudkan harapan sebagaimana tersebut di atas dipandang perlumelaksanakan penyederhanaan pelayanan perijinan dengan membentuk PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan PTSP,segala urusan yang semula tersebar di beberapa satuan kerja dapat diselesaikanpada satu tempat.

Dengan penyelenggaraan PTSP ini maka kegiatan penyelenggaraan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukandalam satu tempat, diharapkan proses penyelesaian pelayanan tidak melebihistandar waktu yang telah ditetapkan, kepastian biaya pelayanan tidak melebihidari ketentuan, kejelasan prosedur pelayanan, dapat ditelusiui dan diketahui setiaptahapan proses sesuai dengan urutan prosedur, mengurangi berkas kelengkapanpermohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizman,pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannyadengan penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Agar penyelenggaraan PTSP berjalan sesuai harapan, terdapat beberapa faktorpendukung yang hams difungsikan antara lain:

1. Faktor peraturan yang menjadi landasan kegiatan pelayanan2. Faktor komitemen para pengambil keputusan3. Faktor sistem dan mekanisme kegiatan pelayanan4. Faktor keterampilan petugas5. Faktor sarana dan prasarana

Sesuai uraian di atas, dalam menyusun PTSP ada beberapa prosedtu: dantahapan yang perlu dilaksanakan dengan mendasarkan pada peraturan yang


ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan untuk selanjutnya membuat produk hukumdaerahimtukmengaturpelaksanaan teknisnya. AdapundasarpembentukanPTSPadalah Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman PenyelenggaraanPelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2008tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu sertaPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerahutamanya pasal 47. Selain itu terdapat juga Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun2009 tentang PTSP Bidang Investasi,

Sebelum melangkah menyusun dan mempersiapkan PTSP, perlu dilaksanakanmenyamakan persepsi dan komitemen pihak-pihak penentu kebijakan yang dalamhaliniyaitu Kepala Daerah dan DPRD. Dengan penyamaan persepsi ini diharapkanakan berlanjut terbangunnya suatu komitemen, yaitu komitemn perlu dibentuknyadan diselenggarakannya PTSP di daerah, konsep PTSP yang akan diterapkan dan prosespembentukan PTSP.

Penyamaan persepsi dan komitemen perlu dibentuknya PTSP ini sangat pent-ing mengingat hal ini terkait pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan kepadapenyelenggara PTSP dan penyusunan produk-produk hukum daerah. Tanpa komit-men penentu kebijakan, khususnya dari Kepala Daerah, maka konsep-konsep men-genai penyelenggaraan PTSP tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan.Setelah penyamaan persepsi dan komitmen terbangun maka tahapan yang hamsdilakukan adalah menetapkan konsep dan proses pembentukan PTSP, khusunyaterkait dengan pembentukan lembaga penyelenggara PTSP dan struktur organ-isasinya.

LANDASAN HUKUM PTSP

Pembentukan PTSP pada dasamya menindaklanjuti Permendagri Nomor24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP). Dengan Permendagri ini maka setiap daerah diwajibkan untuk mem-bentuk PTSP di bidang perizinan. Namun demikian Permendagri yang mengaturterbentuknya PTSP itu tidak seiring sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusatyang menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah.


Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahim 2007 tentang Organisasi Per-angkat Daerah, pada Bagian Ketiga Perumpunan Urusan Pemerintahan Pasal22 ayat (4) dan (5) bahwa bidang perizinan tidak terwadahi baik dalam bentukBadan/ Dinas ataupun Kantor. Dan pada Pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa untukmeningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yangbersifat lintas sektor, gubemur/bupati/ walikota dapat membentuk Unit PelayananTerpadu.

Tidak terwadahinya bidang perizinan pada Perumpunan Urusan Pemerintahandalam bentuk Badan, Dinas ataupun Kantor tetapi hanya merupakan Unit PelayananTerpadu dapat diintepretasikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007tidak mengindahkan apa yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang seharusnya menempatkan bidangpelayanan perizinan sebagai urusan yang perlu mendapatkan perhatian. Padahalsalah satu tujuan pemberian otonomi adalah memberikan peningkatan pelayanan dankesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat.

Selain itu, ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahim 2007 initelah menimbulkan kebingungan bagi beberapa daerah yang telah terlanjur me-nyelenggarakan PTSP dalam bentuk Badan, Dinas atau Kantor.

Di Kabupaten Sragen misalnya, pada tahun 2002 telah mengawali menyeleng-garakan PTSP dengan membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT). Kemudian Tahun2003 dengan Perda Nomor 15 Tahim 2003 dikukuhkan sebagai Kantor PelayananTerpadu (KPT). Dan pada tahun 2006 KPT meningkat statusnya menjadi BadanPelayanan Terpadu (BPT) dan Tahun 2008 dengan Perda Nomor 15 Tahun 2008dibentuk Badan Perizinan Terpadu (BPT). Terakhir tahun 2011 BPT berubah menjadiBadan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM). Sehubunganhal tersebutmaka dapat dilihat bahwa secarahistoris Kabupaten Sragen telah menyelengga-rakan PTSP lebih awal dalam bentuk Badan pada tahun 2006 dengan PeraturanDaerah Nomor 4 Tahun 2006, sementara Peraturan Pemerintah baru ditetapkanpada tahun 2007 tersebut.

Dalam kondisi seperti ini Kabupaten Sragen bertekad tetap melanjutkan pe-nyelenggaraan PTSP dalam bentuk Badan. Demikian juga secara aktif melakukankonsultasi dan memberikan masukan ke Pemerintah Pusat mengenai berbagai halyang berkaitan dampak ditetapkannya peraturan pemerintah tersebut, antara lain


, ̂e]a\famn<l}erpadu^S^a^^^^

dengan ditetapkannya Kepmendagri Nomor 20 tahun 2008 tentang Organisasi danTata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu. Dalam Kepmendagri tersebut padapasal 2 disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang perijinan dibentuk unit pelayanan perijinan terpadu dengan sebutan Badanatau Kantor. Dengan demikian maka bagi daerah yang sudah terlanjur menyeleng-garakan PTSP dalam bentuk Badan atau Kantor dapat terakomodir secara regulasi.

Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 pada satu sisitelah menyelesaikan permasalahan mengenai bentuk kelembagaan PTSP, namunpada sisi lain menimbulkan permasalahan baru khususnya mengenai strukturorganisasi, khususnya yang berbentuk Badan. Pada pasal 8 disebutkan bahwaOrganisasi Badan, terdiri dari:

a. 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan membawahkan paling banyak 3 (tiga) Sub-bagian;

b. paling banyak 4 (empat) Bidang;c. Hm Teknis;

d. KelompokJabatanFungsional.

Dalam Permendagri ini, pada Lampiran I termuat BaganSusunan OrganisasiPTSP dalam bentuk Badan, dimana dibawah Kepala Badan terdapat Jabatan Sek-retaris dan Jabatan Kepala Tata Usaha. Pembentukan struktur organisasi sepertitidak lazim dilakukan dalam penyusunan organisasi, karena kedua jabatan tersebutmemiliki Tugas Pokok Fungsi yang hampir sama. Apabila hal ini diaplikasikan akanterjadi overlapping dalam pelaksanaan tugas.

Dan satu hal lagi yang tidak biasa dilakukan dalam menyusun suatu organisasiyaitu di bawah Bidang tidak terdapat Jabatan Struktur eselon IV melainkan langsungTim Teknis selakupelaksana fungsional. Dengan demikian Kepala Bidang dalammelaksanakan tugas langsung membawai Tim Teknis, kondisi seperti ini di tataranimplementasi banyak menimbulkan kendala, hal seperti ini perlu ada sinkronisasidan harmonisasi masalah kelembagaan tentang PTSP di seluruh Indonesia.

Pada sisi yang Iain, pada tahun 2009 telah ditetapkan Peraturan PresidenNomor 27 Tahtm 2009 tentang PTSP Bidang Investasi. Dengan Perpres tersebutdiamanatkan agar Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu SatuPintu di bidang Investasi atau Penanaman Modal. Dalam menyikapi Perpres tersebut,masing-masing Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan menyelenggarakan


PTSP bidang Investasi dengan bentuk kelembagaan yang berbeda-beda ada yangberbentuk Badan, Dinas atapun Kantor.

Dalam hal ini Kabupaten Sragen mengambil langkah yang berbeda, tidakmembentuk Satker tersendiri di Bidang Investasi namun menggabungkan pelay-anannya di dalam PTSP perijinan. Langkah ini diambil dengan dasar pemikiranbahwa masalah seputar Investasi dan perizinan ibarat dua sisi mata uang, dimanamasyarakat yang mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan investasi ataupenanaman modal akan selalu berkaitan dengan masalah perijinan. Sehingga akanlebih memberi kemudahan ke masyarakat apabila pelayanan di Bidang Investasidilayani dijadikan satu tempat dengan pelayanan PTSP Bidang Perijinan. Modelseperti yang telah dilaksanakan oleh kabupaten Sragen ini ternyata mendapatapresiasi dan perhatian dari beberapa daerah.

Dengan melihat uraian di atas, agar penyelenggaraan PTSP Perizinan dapatberjalan secara optimal di seluruh daerah di Indonesia maka Pemerintah Pusat se-baiknya mengambil kebijakan menyeragamkan bentuk kelembagaan PTSP, apakahdalam bentuk Badan, Dinas atau Kantor. Dan untuk menentukan bentuk kelembagaanyang secara umum cocok diapikasikan di seluruh daerah maka perlu mengambilmodel PTSP yang telah terselenggara dan teruji dengan baik. Penyeragaman kelembagaan PTSP ini akan mempermudah pembinaan dan sekaligus meminimalisirkemungkinan terjadinya hambatan dari upaya trial and error bagi daerah yangbaru mau menyelenggarakan PTSP. Selain itu juga daerah dapat melakukan studibanding ke daerah lain dan kemudian melakukan penataan sesuai situasi masing-masing daerah.

KOMITMEN ''DECISIONMAKER''Faktor pendukung keberhasilan penyelenggaraan PTSP selain landasan yang

hukum yang jelas adalah komitmen dari para pengambil keputusan, khususnyaKepala Daerah. Komitmen ini sangat penting karena berkaitan dengan pelimpahankewenangan penandatanganan dokumen perijinan yang ada di tangan KepalaDaerah.

Pelimpahan wewenang berarti adalah penyerahan sebagian dari wewenangpejabat atasan kepada bawahan guna membantu melaksanakan tugas-tugas kewa-jiban dengan bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untukmenunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggungjawab


/ PdaijamnSerpadu]auHibanWe}idtPemj^^^^

dan sepanjang tidak ditentukan khusus oleh peraturan perundangan yang berlaku.Dan pelimpahan wewenang yang dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannyaadalah wewenang penandatanganan.

Untuk menunjang kelancaran tugas, selama ini Kepala Daerah melimpahkankewenangan penandatanganan dokumen perizinan kepada Kepala Dinas Teknispenyelenggara perizinan. Namun dengan penyelenggaraan PTSP kewenangantersebut diberikan kepala Kepala PTSP, dengan maksud agar pelayanan dapat di-laksanakan dengan proses yang lebih sederhana dan mata rantai yang lebih pendeksehingga pelayanan akan selesai sesuai target waktu yang ditentukan.

Pada umumnya pada awal pembentukan PTSP akan teijadi suatu hambatanyang berkaitan dengan pengalihan kewenangan, yaitu munculnya ketidakikhlasanDinas Teknis dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Untuk mengantisipasihal tersebut sebaiknya perlu diatur penataan kewenangan antara lain dengan tetapmemposisikan Dinas Teknis sebagai pengawas, pembina penyelenggaraan perizinandan basil penarikan retribusi menjadi pemasukan bagi Dinas Teknis. Dengan polaseperti ini maka Dinas Teknis tidak merasa kehilangan kewenangan di bidang teknisdan hal-hal yang berkaitan dengan pemasukan PAD, khususnya upah pungut. Disinilah komitmen Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan PTSP sangat berperanbesar.

SISTEM DAN MEKANISME

Dalam setiap penyelenggaraan kegiatan agar dapat berjalan secara optimalperlu didukung sistem administrasi yang balk. Demikian juga dalam penyelenggaraan PTSP manajemen pengelolaan adminstrasi berupa penetapan sistem danmekanisme menjadi sesuatu yang sangat penting. Dengan sistem dan mekanismeyang telah baku akan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pelayanan perizinansehingga standart mutu akan terjamin. Untuk mewujudkan harapan tersebut yangperlu dilakukan antara lain:

a. Menyusun Peraturan DaerahPenyusunan Perda dipergunakan sebagai dasar hukum pembentukan

kelembagaan, struktur organisasi dan alokasi APBD bagi PTSP. PenyusunanPeraturan Daerah yang dilaksanakan atas inisiatif dari pihak eksekutif ini,yaitu Kepala Daerah hams mendapat persetujuan dari DPRD. Apabila sejak


awal sudah ada penyamaan persepsi dan komitmen dari para penyelenggaraPem6rintahan daerah maka p6nyusunan P6raturan Daerah akan bsrjalandengan lancar. Penyusunan Peraturan daerah ini sangat panting karena akanmenjadi dasar pembentukan produk-produk hukum daerah lainnya. MelaluiPeraturan Daerah ini ditetapkan lembaga PTSP ini apakah dalam bentukBadan, Dinas atau Kantor.

Sedangkan dalam menyusun Struktur Organisasi PTSP yang mungkindapat dipertimbangkan adalah dengan mengelompokkan objek/izin ataumengelompokkan fungsi. Dengan pengelompokan objek/ izin ini maka pem-bagian bidang/seksi berdasarkan pengkategorian jenis-jenis izin, misalnyaBidang/Seksi Perizinan Tertentu, Perizinan Usaha Lain dan Iain-lain. Sedangkan pengelompokan fungsi ini maka pembagian Bidang/ Seksi berdasarkanproses, seperti Bidang/Seksi Pelayanan, Pengolahan, Monitoring dan Evaluasi,Promosi dan Pengembangan.

b. Membuat Surat Keputusan Kepala DaerahSurat Keputusan Kepala Daerah dibuat untuk mengatur pelimpahan

kewenangan di bidang perijinan kepada Kepala PTSP, pembentukan orgamsasitata kerja FTPS, pembentukan Tim Pembina PTSP, pembentukan Tim TeknisPelayanan Perijinan, menyusun Pedoman Pelayanan Umum PTSP, peng-gunaan pakaian seragam khusus PTSP dan pengalokasian insentif khususpersonil PTSP

c. Membuat Peraturan Kepala DaerahSurat Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk mengatur penjabaran

tugas dan fungsi serta tata kerja PTSP, Mekanisme Kerja dan Standard Operational Procedure (SOP) pada PTSP.

Pembakuan pengatman yang bersifat teknis dalam bentuk produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah, Surat Keputusan Kepala daerah danPeraturan Kepala Daerah diharapkan menjadi pedoman baik bagi masyarakatsebagai customer maupun bagi penyelenggara PTSP sendiri sehingga semuapelayanan bersifat pasti, transparan dan akuntabel.

1581 Edisi 2, Tahun

SUMBER DAYA MANUSIADalam menyelenggarakan pelayanan perijinan, kualitas sumber daya manusia

yang ditempatkan pada PTSP mempakan unsur yang sangat penting. Prinsip-prinsippelayanan prima hams dipahami dan diaksanakan dalam penyelenggaraan PTSRUntuk itu pada ada awal pendirian, personil dapat diambil dari Dinas Teknis yangdipandang mempunyai kompetensi dan performance yang baik, menguasai teknisproses perijinan yang ditangani, memahami prinsip-prinsip dasar pelayanan yangbaik. Untuk waktu selanjutnya personil dapat diambil dari satuan keija lain dengantetap mempertimbangkan kompetensi dan performance dan dalam rekruitmennyamenggunakan tes psikologi, uji kepatutan dan mengedapankan konsep Merit System.Dengan Konsep Menf System inimaka dalam jabatan yang dipercayakan kepadaseseorang disesuaikan dengan kemampuan dan kecakapan dengan mempertimbangkan pendidikan formal dan non formal, pendidikan dan pelatihan fungsionalmaupun teknis, pengalaman kerja, dan tingkat penguasaan tugas.

Pada saat melaksanakan tugas pelayanan perizinan diharapkan di antarapersonil dengan latar belakang pengalaman kerja yang berbeda ini akan terjaditransfer ofknowledge yang baik. Dan agar segera terbangun persepsi dan komitemendi antara personil ada beberapa hal yang dapat dilaksanakan antara lain:

1. Magang/ on the job trainingMagang atau on the job training digunakan sebagai ajang latihan kerja. Lokasimagang diharapkan dilaksanakan pada PTSP yang dipandang telah beijalandengan baik. Dengan magang ini diharapkan personil mendapatkan pengalamankeija yang kemudian dapat diimplementasikan pada PTSP di mana personiltersebut bertugas.

2. Penyelenggaraan Pelatihan

a. Pelatihan KomputerPada era globalisasi ini perangkat komputer mempakan suatu kebutuhanyang dapat membnatu pengolahan data secara cepat, mudah dan lebih akurat.Demikian juga dalam penyelenggaraan PTSP perangkat komputer diperlukanpada setiap tahapan proses perizinan maupun untuk keperluan hal yangberkaitan dengan penyampaian informasi ke masyarakat/CMsfomer. Untukitu personil pada PTSP wajib memiliki kemampuan operasional komputer,hal ini dapat terwujud dengan menempatkan personil yang sudah memiliki


kemampuan komputer atau dengan cara menyelenggarakan pelatihan opera-sional komputer ataupun pelatihan programer. Materi pelatihan komputerantara lain Program Microsoft Word, Program Microsoft Excel, Program PowerPoint dan Iain-lain.

b. Out BondOut Bond yang dilakukan baik in door maupun out door akan sangat mem-bantu membangun team work di antara para personil PTSR Apalagi untuksuatu lembaga baru dengan personil yang berasal dari berbagai satuan kerjamaka sarana out bond ini dapat menciptakan kebersamaan yang hakiki danmenghilangkan ego sentris sehingga hal ini akan dapat menunjang kelancarandalam pelaksanaan tugas.

c. Training For SuccessMelalui training for success ini personil PTSP akan ditempa dalam hal pende-wasaan emosional dan perbaikan pola pikir yang berorientasi pada kepua-san pelanggan. Training for success dapat dilakukan secara rutin mingguanatau bulanan dengan menghadirkan pakar psikologi, pakar human resourcesdevelopment maupun para pemuka agama/ustadz.

d. PetformanceUntuk mewujudkan pelayanan yang ramah, luwes dan profesional sertamemirumalisir kesan birokrat yang kaku maka personil PTSP perlu mendapatpembekalan mengenai:

> Cara berpakaian dan berpenampilan menarik ketika melayani customer. Pemakaianuniform yang berbeda dengan seragam yang biasa dipakai oleh PNS, diharap-kan akan menghilangkan kesan kaku yang biasa ditemukan ketika menghadapbirokrat.

> Bagaimana bersikap ramah, sopan dan santun dalam menghadapi customer dalamsituasi apapun.

> Bagaimana caranya tampil yakin dan meyakinkan dalam melayani customer.

SARANA DAN PRASARANA

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatuproses upaya yang dilaksanakan di dalam pelayanan publik, karena apabila ked-uanya tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat berjalansesuai yang direncanakan.


Dalam penyelenggaraan PTSP terlaksana secara profasional dengan mengede-pankan kualitas, maka perlu ditunjang adanya sarana prasarana antara lain:a. Sarana Fisik Pelayanan ■♦Gedung kantor

Front Ojfice Gedung kantor:- Ruang / loket informasi- Ruang/loket pendaftaran- Ruang/loket penyerahan dokumen

perizinan

Back Office:

Ruang/loket pembayaranRuang/loket pengaduanRuang tunggu

- Ruang pemrosesan berkas- Ruang server- Ruang penanganan pengaduan

b. Sarana Teknologi Informasi- AplikasiSIMPPTSP- Aplikasi Informasi PPTSP {touchscreen)- SMS gateway

c. Sarana Informasi

- Website

- Btosui, leaflet- Buku Panduan Pelayanan

d. Prasarana Pelayanan- Personil komputer- Mobil, sepeda motor- TV

Ruang rapatRuang kerja penyelenggara PTSPdan pejabat struktural

PENGEMBANGAN LANJUT1. Sertifikasi/ Standarisasi Sistem Pelayanan

Setelah semua mekanisme pelayanan terbentuk dan berjalan secara mekanis,maka sudah saatnya untuk 'mengunci'nya dalam satu standar tertentu. Standarini merupakan standar pelayanan yang minimal sehingga mencegah layanan

Edisi 2,Tahun li 1161

agar tidak terjadi penurunan standar pelayanan. Beberapa Pemda telah dansedang mencoba untuk melakukan standarisasi pelayanan ini bahkan denganstandar internasional. Selain untuk kepentingan perbaikan sistem, sertifikasiatau standarisasi juga dapat membuat citra lembaga ini menjadi lebih baik.

2. Inovasi PelayananOptimalisasi pelayanan publik oleh birokrat bukan suatu pekerjaan yang

mudah, mengingat hal tersebut menyangkut berbagai aspek yang telah mem-budaya dalam lingkungan birokrat. Solusi untuk melaksanakan optimalisasipelayanan publik, khususnya pelayanan perizinan dibutuhkan perubahan me-lalui adopsi dan inovasi program. Berbagai inovasi pelayanan perijinan dapatdilakukan dengan menerapkan Kontrak Kerja (Citizen Churtcv), pemanfaatantehnologi informasi (E-Gaverment) dan kemitraan dengan pihak di luar pemer-intah (Public-Private Partnership).

Demikian halnya PTSP Kabupaten Sragen sebagai salah satu PTSP percon-tohan nasional, dalam mengikutiperkembangan global senantiasa melakukaninovasi. Beberapa inovasi y^ng telah dilakukan antara lain memanfaatkantehnologi informasi untuk menciptakan Program Tandatangan Jarak Jauh/Panda Tangan secara Elektronik. Dengan program ini, penandatanganan do-kumen perijinan oleh Kepala PTSP dapat dilakukan tanpa harus berada dikantor. Inovasi program ini dapat membantu penyelesaian proses pelayananperijinan secara tepat waktu. Inovasi yang lain yang dilakukan PTSP KabupatenSragen adalah membangun kerjasama dengan dunia usaha, antara lain Bank,Lembaga Konsultasi psikologi untuk memberikan pencerahan atau training forsuccess secara berkala.

KUNCI SUKSES

Walaupun beberapa PTSP memiliki kewenangan dan fasilitas yang hampirsama, namun kinerja atau out put yang dihasilkan sangat variatif. Hal ini tergantungbeberapa faktor yang berpengaruh kuat terhadap kinerja pelayanan PTSP. Faktor-faktor yang dimaksud adalah:

1. Konsistensi komitmen dari Kepala Daerah.Tanpa adanya komitmen yang konsisten dari pimpinan daerah dalam hal

ini walikota/bupati serta elit di DPRD, maka akan sulit PTSP mengembangkan


diri. Salah satu bentuk ujian bagi konsistensi komitmen Kepala Daerah terhadappenyelenggaraan PTSP adalah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Jika komitmen terhadap keberadaan PTSP kuat, maka dalam penataan kembali kelembagaan unitorganisasi pemerintah akan memprioritaskan PTSP sebagai salah satu organisasiyang akan dipertahankan keberadaannya oleh Kepala Daerah.

2. Review terhadap kebijakan perizinan secara menyeluruh.Sebagaimana telah banyak disimpulkan dalam berbagai kajian bahwa

kebijakan di Indonesia ini masih cukup rumit. Karena itu perlu keberanianpemerintah daerah melakukan review terhadap berbagai kegiatan perizinanyang ada di wilayahnya untuk dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan dandinamika masyarakat setempat.

3. Pertisipasi dan kontrol publik.Salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya kinerja birokrasi secara

umum karena kurangnya partisipasi dan kontrol publik terhadap kerja birokrasi.Keterlibatan masyarakat dalam memantau kinerja PTSP akan meminimalisirterjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan PTSP.

4. Adanya organisasi pengawas PTSP.Kinerja PTSP akan lebih optimal dengan adanya organisasi khusus di pemer-

intahan daerah yang ditunjuk sebagai unit pengawas PTSP sebagai supervisoryagency. Organisasi ini akan menjadi tempat bagi masyarakat menyampaikankeluhan, kritik maupun komentar terhadap pelayanan PTSP. Organisasi inijuga hendaknya memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap PTSPdalam periode tertentu.


NEHBANfillN PEUYANiUi PIBUK SEBIGAIPEUYANIN PRDU SESVM KEBITIIIUN DAN

HARAPAN NASYARAKATOleh : Arief Hidayaf & Sri Nur Hari Susanto^

A. Pendahuluan

Di dalam melakukan reformasi terhadap Administrasi Negara dalam kaitan-

nya dengan membangun pelayanan publik, maka satu hal yang perlu mendapatperhatian seksama adalah menumbuh-kembangkan pemikiran-pemikiran tentangperlunya merekonseptualisasikan dan mereposisi serta merevitalisasi kedudukanhukum administrasi negara (HAN) dalam penyelenggaraan pemerintahan, khu-susnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang mampu menjadikan /menciptakan masyarakat yang sejahtera, sehingga mampu memberikan pelayananyang baik kepada masyarakat (publik) sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.Oleh karena itu HAN pada dasamya merupakan norma yang sarat dengan upayakonkritisasi hubungan antara pemerintah dan masyarakat (publik) secara selaras,serasi dan seimbang

Hukum Administrasi Negara (HAN) sebagai hukum yang mengatur danmengikat alat Administrasi Negara dalam menjalankan wewenang yang menjaditugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (warga negara), harussenantiasa memperhatikan kepentingan masyarakat (warga negara). HAN sangatpenting dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara oleh Administrasi Negara. Keberadaan HAN berperan mengatur wewenang, tugas dan fungsi

1 Arief Hidayat, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

2 Sri Nur Hari Susanto, Lektor Kepala, Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,kini sedang menempuh studi S3 pada Program Doktor Ilmun Hukum UNDIP.


m

Administrasi Negara di samping juga membatasi kekuasaan yang diselenggarakanoleh Administrasi Negara.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sjachran Basah ̂ bahwa fungsi hukum itusendiri yang dalam kehidupan bemegara dan bermasyarakatberpanca-fungsi, yaitu:1. Direktif, sebagi pengarah dalam membangun dan membentuk masyarakat yang

hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bemegara;2. Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;3. S tabili ta tif, sebagi pemelihara (termasuk di dalamnya hasil-hasil pembangunan)

dan menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupanbemegara dan bermasyarakat;

4. Perfektif, sebagai penyempuma terhadap tindakan-tindakan administrasi negara,maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bemegara dan bermasyarakat;

5. Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi negara maupunwarga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkankeadilan.

Oleh karena itu, setiap upaya yang berkaitan dengan pembaman perencanaanhukum hams dapat membingkai Administrasi Negara dalam koridor makna, posisi,dan peran Administrasi Negara atau birokrasi, yang mampu memberikan pelayananprima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Kinerja pelayan publik oleh aparatur pemerintah sampai saat ini tampakbelum maksimal. Setidaknya ada tiga masalah utama yang dihadapi oleh aparatur pemerintah kita dalam membangun Sistem Pemerintahan yang Layak danMelakukan Reformasi Hukum Administrasi dengan cara merekonstmksi HANdalam rangka Pelayanan Publik, yaitu:a. Rendahnya kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh sebagian aparatur

pemerintahan atau administrasi negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.Kondisi ini karena di dalam kerangka hukum administrasi positif Indonesiasaat ini telah diatur tentang standar minimum kualitas pelayanan, namunkepatuhan terhadap standar niinimum pelayanan publik tersebut masih belumtermanifestasikan dalam pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan.

3 Sjachran Basah, Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA),(Jakarta; Rajawali Pers, 1992), hlm.3


ipiMTimpiglU^■0R^^ASI'l^llU)KRAS^^MENy^U^»;^lEIU^g:AHA^3

b. Birokrasi yang panjang [red-tape bureaucracy) dan adanya tumpang tindih tugasdan kewenangan, yang menyebabkan penyelenggaraan pelayanan publik menjadipanjang dan melalui proses yang berbelit-belit, sehingga besar kemungkinantimbul ekonomi biaya tinggi, terjadinya penyalahgunaan wewenang, korupsi,kolusi, dan nepotisme, perlakuan diskri-minatif, dan sebagainya.

c. Rendahnya pengawasan ekstemal dari masyarakat (social control) terhadappenyelenggaraan pelayanan publik, sebagai akibat dari ketidakjelasan standardan prosedur pelayanan, serta prosedur penyampaian keluhan pengguna jasapelayanan publik. Karena itu tidak cukup dirasakan adanya tekanan sosial (socialpressure) yang memaksa penyelenggara pelayanan publik harus memperbaikikinerja mereka.

Untuk meninggalkan paradigma administrasi klasik dan Reinventing Government atau New Public Management, dan beralih ke paradigma New Public Service,maka administrasi publik harus mampu untuk:(a) Melayani warga masyarakat bukan pelanggan (serve citizen, not customers);(b) Mengutamakan kepentingan publik (seek the public interest),(c) Lebih menghargai warga negara daripada kewirausahaan (value citizenship over

entpreneurship),(d) Berpikir strategis, dan bertindak demokratis (think strategic, act democratically),(e) Menyadari bahwa akuntabilitas bukan merupakan suatu yang mudah (recognize

that accountability is not simple),(f) Melayani dari pada mengendalikan (serve rather than steer),(g) Menghargai orang bukannya produktivitas semata (valuepeople, not just productivity)*

Bertolak dari uraian di muka, maka persoalan mendasar dan sentral dalamupaya membangun pelayanan publik sebagai pelayanan prima yang sesuai dengankebutuhan dan harapan masyarakat, setidak-tidaknya akan bermuara pada 2 (dua)persoalan utama, yaitu:1. Mereformasi dan merekonstruksi birokrasi, dan

2. Mereformasi dan merekonstruksi hukum administrasi.

4 Fadel Muhammad, Reiventing Local Goverment, Pengalaman dari Daerah, (Jakarta: PT ElexMedia Komputindo, Kompas Gramedia, 2008), him. 14.


B. Mereformasi dan Merekonstruksi Birokrasi

Administrasi negara dapat dipahami baik sebagai suatu proses maupun se-bagai suatu institusi. Sebagai suatu proses, Administrasi (negara) berkaitan dengansemua aktivitas penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Sedangkan sebagaisuatu institusi, Administrasi (negara) umumnya dimaknai menurut berbagai per-spektif atau pendekatan, yang mencerminkan "tubuh doktrin, seperangkat nilaidan kumpulan prosedur". Lazimnya berbagai perspektif tersebut adalah: manaje-men, politik dan hukum.^ Perspektif manajemen yang dipraktikkan pada cabangAdministrasi Negara {bestuur) bersifat administratif, manajerial, birokratik danmenekankan pada nilai-nilai keterwakilan dan responsivitas. Sementara perspektifhukum yang dipraktikkan bersifat legal dan menekankan pada integritas konstitu-sional pada satu sisi dan pada sisi lain juga menekankan pada proteksi substansifdan prosedural bagi perorangan.

Berdasarkan perspektif di atas, maka Administrasi Negara dapat didefinisikansebagai "penggunaan teori dan proses manajerial, politik dan hukum untuk melak-sanakan mandat pemerintahan di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalamrangka penyediaan fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan bagi masyarakat secarakeseluruhan ataupun secara sebagian-sebagian". ̂ Sebagai bandingan, AdministrasiNegara juga didefinisikan oleh Corson & Harris sebagai tindakan pemerintahanyang merupakan sarana imtuk mewujudkan tujuan dan sasaran pemerintahan.Pfiffner & Presthus mendefinisikan sebagai sarana untuk mengimplementasikannilai-nilai politik. Davis mendefinisikan sebagai cabang kekuasaan eksekutif daripemerintahan, dan berkepentingan dengan pelaksanaan hukum yang dibuat olehlegislatif dan diinterpretasikan oleh pengadilan melalui proses organisasi danmanajemen (Waldo) serta memiliki peranan penting dalam formulasi kebijakanpublik dan karenanya menjadi bagian dari proses politik (Felix & Nigro).^

5 Rosenbloom, David, Public Administration / Understanding Management, Politics, and Law inthe Public Sector, (New York: McGraw-Hill Inc, 1993), hlm.xvii.

6 Rosenbloom, ibid hlm.6.

7 Rosenbloom, ibid him 7


HrrORMASi lillUiKKA.-:! MIlNllCi; I'iiMilRIN rAliAN- KIll.AS l.iUMA

Perjalanan paradigma dan implementasi administrasi negara di Indonesia dari periode ke periode beberapa kali mengalami perubahan dalam suatukondisi yang dipengaruhi dan mempengaruhi sistem-sistem lainnya. Pada awalOrde BarU/ reformasi administrasi negara diarahkan pada perumusan secara jelastugas pokok dan fungsi departemen, menetapkan pola organisasi, menentukansistem kepegawaian negara, mengembangkan ketatalaksanaan dengan kejelasanhubungan dan tata kerja, pengem-bangan sistem perencanaan, pemrograman, danpenganggaran, pengembangan manajemen keuangan dan kekayaan negara, sertapengembangan sistem pengawasan dan pemeriksaan. Tujuannya adalah institu-tionalization " aparatur negara dan pemerintahan yang tidak akan terpengaruh olehpergantian presiden, menteri, atau pejabat lainnya.®

Meskipun pada tahap awal upaya yang dilakukan orde bam tersebutmenun-jukkan keberhasilan, namun pada akhimya justm melahirkan pemerintahan yangover centralization, otoriter, dan militeristik, hingga pada tahun 1998 melahirkangerakan reformasi yang meng-hendaki perbaikan di segala bidang, termasuk dalambidang administrasi dan pemerintahan negara.

Temyata, hingga sekarang kondisi ini tidak lebih baik, bahkan tanpa adanyakemauan semua komponen bangsa, temtama para elit politik untuk memper-baiki keadaan ini, maka kea-daan ini pun akan berlanjut hingga masa yang akandatang. Oleh karena itu, perlu segera ditegakkan kepastian dalam manajemenpemerintahan negara, karena tanpa upaya ini akan terasa berat untuk melakukanpendayagunaan aparatur pemerintah secara efektif dan efisien. Selain itu, perludisusunpula "Pola Reformasi Aparatur dan Administrasi Pemerintahan ke-2".'

Arah dan orientasi administrasi negara yang mengutamakan pembahan dalamsistem pelayanan publik mempakan paradigma yang sedang berkembang pada abad21 ini. Sehubungan dengan hal tersebut, pelayanan publik sendiri dapat diartikandari berbagai sudut pandang sebagai berikut:

8 PrajudiAtmosudirdjo, PerilakuBirokrasiDanPengaruhnyaTerhadap Kinerja Birokrasi DiIndonesia. Makalah, 2001, hlm.3

9 Awaloedin Djamin, Retrospek dan Prospek Pendayagunaan Aparatur Negara, Makalah, 2001,hlm.5.


■ ■ ■■ ■ <■ ■ ■;: X:;:^;., -.- : -■ ■ -■ '■ •■■ ' ■■ ■ ' :■■- ■ ■■. . .■. ^■- ■■ ■

■ •o

1. Pandangan Lay:Pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan istilah yang menggambarkanbentuk dan jenis pelayanan pemerintah kepada rakyat atas dasar kepentinganumum.

2. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/ M.PAN/7/2003: Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pe-nyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerimapelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang- undangan.

3. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagisetiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayananadministratif yang disediakan oleh pe-nyelenggara pelayanan publik.

Dengan demikian, Pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan(mengurus) apa yang diperlukan orang lain." Lebih jauh dikatakan oleh CatherineDeVrye bahwa pelayanan didalamnya terdapat unsur:

S - Self-esteem—Memberi nilai pada diri sendiriE - Exceed expectations—Melampaui apa yang diharapkanR - Recover—Rebut kembali

V - Vision—Visi

I -Improve—PeningkatanC - Cflre—Perhatian

E- Empower—PemberdayaanZeitthaml, Parasuraman dan Berry mengemukakan mengenai mutu pelay

anan, "The service quality can he defined as the extent of discrepancy between customers

10 Priyanto Susiloadi, Peran Pemerintah dan Partisipasi Dalam Pelayanan Publik, (Jumal SpiritPublik Volume 2 Nomor 2, Oktober 2006), him. 82.

11 Soeto Catherine DeVrye, Good Service is Good Business (7 Strategi sederhana menujuSukses), Jakarta: PT. Gramedia, 2001), him. 6-9. Lihat juga Eko Supriyanto, Opera-sionalisasi Pelayanan Prima, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2001), him 9.

EdIsI 2, Tahun II 1169

expecta-tions or desires and their perception". ̂ ^Mutu pelayanan dibentuk oleh dua©lemen yaitu i pelayanan yang diharapkan (expected service) dan pelayanan yangditerima (perceived service). Kedua elemen tersebut bila dibandingkan akan men-garah kepada penilaian mutu pelayanan yang diberikan, sebagaimana penilaianParasuraman, ebal bahwa: Jika kenyataan (perceived) lebih baik yang diharapkan(expected), maka layanan dapat dikatakan bermutu sedangkan jika kenyataan kurangdari yang diharapkan, maka layanan tidak bermutu. Dan apabila kenyataan samadengan harapan, maka layanan disebut memuaskan.^^ Dalam studinya Parasuramanmenyimpulkan terdapat 5 (lima) dimensi SERVQUAL (dimensi kualitas pelayanan)sebagai berikut:

1. Tangibles, atau bukti fisik yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjuk-kan eksistensinya kepada pihak ekstemal. Penampilan dan kemampuan saranadan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitamya adalahbukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Yang meliputifasilitas fisik (gedung, dan lain sebagainya), perlengkapan dna peralatan yangdigunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya.

2. Reliability, atau keandalam yaitu kemampuan organisasi untuk memberikanpelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja hamssesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayananyang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dandengan akurasi yang tinggi.

3. Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kemampuan untuk membantudan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan,dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen memmggutanpa adanya suatu alasan yang jelas menyebabkan persepsi negatif dalamkualitas pelayanan.

4. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan,dan kemampuan para pegawai pemsahaan imtuk menumbuhkan rasa percayapara pelanggan kepada pemsahaan. Terdiri dari beberapa komponen antaralain, komunikasi (comniunicatioon), kredibilitas (credibility), keamanan (security),kompeten (competence), dan sopan santun (courtesy).

12 Zeithaml, Parasuraman, dan Berry, Delivering Quality Service, (New York: ThePress Adividion of Macmillan, 1990, him 19.

13 Parasuraman dalam Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa, (Jakarta: SalembaEmpat, 2001), him. 148

170 I Edisi 2,Tahun II

5. Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual ataupribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahamikeinginan konsumen. Di mana suatu pGrusahaan diharapkan memiliki pengertiandan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secaraspesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.

Mengacu kepada apa yang dikemukakan oleh Danhardt & Danhardt, Riyadime-ngemukakan bahwa, "Peran pemerintah dalam konteks administrasi klasik

{Old Public Adminis-tration) yang lebih bersifat mengatur, mengendalikan secaralangsung terpusat pada monopoli pemerintah (r(?a;mg), kemudian bergesermenjadi peran yang sifatnya pengendalian da-lam konteks pengarahan {steering)dimana peran publik mulai dilibatkan secara aktif. Pergeseran orientasi ini dibangundalam konteks administrasi negara yang berkembang menuju perspektif NewPublic Management {NPM). Kemudian, perkembangan itu bergeser kembali kepadaperan pemerintah yang lebih bersifat melayani publik, sehingga paradigmanyamenjadi sery/Mgonenfed. Paradigma ini terumuskan sebagaiperspektifNewPwNicServices (NPS) yang secara kontekstual sangat menekankan kepada pentingnyaperan pemerintah untuk mengarahkan segala bentuk pelaksanaan tugas-tugasadmimstrasi negara dalam rangka mewujudkanpelayanan publik".

New Public Service Model merupakan bentuk anti-thesa terhadap pemikiran bahwaperanan birokrasi hendaknya diserahkan kepada mekanisme pasar. Menurut teoriini, sebagaimana dikemukakan oleh Denhardt & Denhardt, birokrasi bagaimana-pun memiliki peran dan corak kerja yang berbeda dengan sektor swasta, sehinggaperanannya tidak mungkin dapat digantikan oleh pasar. Corak manajemen danlingkungan kerja birokrasi juga tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai yang adadalam market mechanism sehingga memaksakan prinsip-prinsip manajemen swastake dalam institusi birokrasi justru dapat berakibat kontra produktif terhadap kinerjabirokrasi itu sendiri.'^

14 Riyadi, Manajemen Pelayanan Inklusif(Inovasi Paradigma Administrasi Negara dalamPerspektifPelayanan Publik di Indonesia). Jumal Wacana Kinerja Edisi 1 tahun 2010.

15 R.B Denhardt & J.V Denhardt, The New Public Service, dalam Public Administration Review,Vol. 60, No.6,2000, him 320-331.


ih^lilWP'

'Wl .....

ftpW-

Pelayanan yang seharusnya ditujukan pada masyarakat terkadang dibalikmenjadi pelayanan masyarakat kepada negara, meskipun negara berdiri sesung-guhnya adalah untuk masyarakat kepada negara^^ meskipun negara berdiri sesung-guhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikannya. Dengan katalain birokasi sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaiknya kepadamasyarakat, karena sebagai pihak yang ingin memperoleh pelayanan yang baikdan memuaskan, maka perwujudan pelayanan yang didambakan tersebut adalah1. Kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat

dalam arti tanpa hambatan yang kadangkala dibuat-buat.2. Memperoleh pelayanan secara wajar. Artinya, pelayanan yang diberikan tanpa

menggunakan kata-kata yang mengarah pada permintaan sesuatu, baik denganalasan untuk dinas atau alasan untuk kesejahteraan.

3. Mendapatkan pelakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentinganyangsama, tertib, dan tidak pandang bulu. Artinya, kalau memang untuk pengurusan suatu permohonan hams antri secara tertib, hendaknya semuanya jugadiwajibkan antri, dan siapa saja yang tidak melalui antrian tidak dilayani.

4. Pelayanan yang jujur dan terns terang. Artinya, apabila ada hambatan karenasuatu masalah yang tidak dielakkan hendaknya diberitahukan, sehingga orangtidak menunggu-nunggu sesuatu yang tidak menentu.

Dengan pemberitahuan, orang dapat mengerti dan akan menyesuaikan diri secaraikhlas tanpa emosi. Pada dasamya, setiap orang dapat memahami kesulitan ataumasalah orang lain, kalau hal itu dikemukakan dengan terns terang. Apabilamasalah yang sebenarnya sering disembunyikan, maka akan menimbulkankekecewaan pada orang yang merasa tidak diberi penjelasan yang jujur. Tim-bulnya kekecewaan mempakan "iklan" yang sangat memgikan temtama bagiusaha-uaha yang bergerak di bidang jasa pelayanan dan tidak memiliki hakmonopoli.

C. Mereformasi dan Merekonstruksi Hukum Administrasi Negara (HAN)Pembahan yang terjadi di bidang sosial-kultural dan politik senantiasa berdam-

pak pada terjadinya pergeseran yang akan menuju ke paradigma hukum responsif.

16 Inu Kencana Syafi'i, dkk, llmu Administrasi Publik, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999),Wm. V.

17 H.A.S Moenir,. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara,2001), him. 31-34.


yang diharapkan akan dapat memenuhi tututan dan kebutuhan masyarakat yangsangat mendesak untuk memperoleh pelayanan yang berkeadilan sosial. Perge-seran ini berseiring dengan pergeseran paradigma administrasi publik, menuju keNew Public Service Paradigm yang diyakini lebih bersifat partisipatif, berkeadilan,transparan, berkepastian dan terjangkau.

Undang-Undang Dasar NRI1945 sebagai landasan filosofis dalampengaturanpelayanan publik, telah memberi amanat kepada pemerintah sebagai penyeleng-gara utama pelayanan publik untuk melakukan pelayanan atas kebutuhan publiksecara lebih baik, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan demokrasi,sehingga dapat tercipta kehidupan masyarakat pada taraf hidup yang lebih majudan kualitas hidup yang lebih bermutu. Jika dicermati, amanat tersebut tercermindi dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (6), Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28 F, Pasal 28 H ayat (1), Pasal 28 i ayat (2) Undang Undang DasarNRI1945. Pasal-pasal tersebut merupakan amanat UUD untuk diadakannya peny-elenggaraan pelayanan publik yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan carahams diatur, dikelola, dan diselenggarakan oleh pemerintah.

Menumt Brabanti, dalam sistem politik senantiasa akan memperlihatkansuatu keadaan sebagai berikut:

1. Adanya suatu stmktur hukum yang berpotensi untuk mengubah pendapat-pendapat yang adil dari rakyat banyak menjadi tindakan-tindakanyang dapatdiperkirakan dan yang cocok dengan dasar-dasar sistem pemerintahannya;Perluasan partisipasi rakyat banyak dalam proses-proses politik dan mening-katkan kualitas partisipasi semacam ini dalam hal pengertian, tanggung jawabdan ikhtiar yang tertib serta teratur untuk mengadakan pembahan-pembahan;Kemampuan untuk mempertahankan integrasi nasional melalui akomodasiyang teratur terhadap kekuatan-kekuatan budaya, agama, dan faktor-faktorlain yang juga bisa menim-bulkan perpecahan;

Kemampuan untuk memadukan keterampilan, rasa tanggung jawab dan rasion-alitas administrasi dengan kemauan rakyat, sehingga menjadi suatu kombinasiyang efektif, dan membuat kombinasi itu bekerja dengan suatu cara yang teratur,yang pada tingkat akhir walaupun tidak secara langsung htunduk pada hokumdan keadilan yang ditegakkan secara tidak memihak;

2.

3.

4.

18 Brabanti, Ralph, Modemisasi Adminsitrasi Negara dalam Mayton Weiner (ed), ModemisasiDinamika Pertumbuhan, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1981), hlm.115-116.


5. Melalui penciptaan keadaan y ang demikian itu dapat diharapkan pengembangansuatu sistem politik dalam kehidupan berbangsa dan bemegara yang benar-benar bermanfaat bagi perwujudan masyarakat yang sejahtera dan berdaulat.

Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa dalam rangka upaya memberikan pelayananyang terbaik kepada masyarakat terdapat asas-asas yang hams dijadikan pedomandalam pelayanan publik oleh aparat pemerintah sebagai berikut:

1. Asas Kepentingan umum:

2.Asas Kepastian hukum:

3. Asas Kesamaan hak:

4. Asas Keseimbangan hak dankewajiban:

5. Asas Keprofesionalan:

6. Asas Partisipatif:

Pemberlan pelayanan tidak boleh mengutamakankepentingan pribadi dan/atau golongan.

Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalampenyelenggaraan pelayanan.

Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras,agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajibanyang harusdilaksanakan, baik oleh pemberl maupunpenerima pelayanan.

Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensiyangsesuai dengan bidang tugas.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam

7. Asas Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif:

8. Asas Keterbukaan:

9. Asas Akuntabilitas:

10. Asas Fasilitas dan perlakuankhusus bagi kelompok rentan:

penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikanaspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

Setiap warga negara berhak memperoleh pelayananyang adil.

Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudahmengakses dan memperoleh informasi mengenaipelayanan yang diinginkan.

Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapatdipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan

sehingga terclpta keadilan dalam pelayanan.

1741 Edisi 2, Tahun

11. Asas Ketepatan waktu: Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepatwaktu sesuai dengan standar pelayanan.

12. Asas Kecepatan, kemudahan Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah,dan keterjangkauan: dan terjangkau.

Selain asas-asas yang dicantumkan dalam ketentuan Pasal 4 UU Nomor 25

Tahun 2009 diatas,peraturanperundang-undangan lain telahpula memberikanlandasan formal penyelenggaraan pelayanan publik yang didasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Balk. Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi danNepotisme (di samp-ing UU Pelayanan Publik sendiri) menyebutkan asas-asas yang menjadi landasanpenyelenggaraan Negara (termasuk di dalamnya pelayanan publik) yang terdiri dari:(a) asas kepastian hukum;

(b) asas tertib penyelenggaraan negara;(c) asas kepentingan umum;

(d) asas keterbukaan;

(e) asas proporsionalitas;

(f) asas profesionalitas; dan

(g) asas akuntabilitas.

Meskipun landasan formal bagi penyelenggaraan pelayanan publik telahmendapatkan dasar legitimasi, namun kinerja pelayan publik oleh aparatur pemer-intah sampai saat ini tampak belum maksimal. Setidaknya ada tiga masalah utamayang dihadapi aparatur pemerintah dalam membangun sistem pemerintahan yanglayak sehingga perlu melakukan reformasi Hukum Administrasi, yaitu dengan caramerekonstruksi HAN dalam rangka Pelayanan Publik yaitu:a. Kualitas pelayanan publik yang masih rendah. Kondisi ini terjadi karena di

dalam hukum administrasi positif (peraturan perundang-undangan) saat inimeskipim telah mengatur tentang standar minimum kualitas pelayanan, namunkepatuhan terhadap standar minimum pelayanan publik tersebut masih belumtermanifestasikan dalam pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan.

b. Masih rendah/ lemahnya pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraanpelayanan publik, sebagai akibat dari ketidakjelasan standar dan prosedurpelayanan, serta prosedur penyampaian keluhan pengguna jasa pelayananpublik.


aKi;rORM.\.M Hli;(lKK-\Sl MliSliJU PBrilRlN'I/iHAN'Kill.AS UUNIA

Birokrasi yang panjang dan adanya tumpang tindih dalam tugas dan kcwanan-gan, yang menyebabkan proses pelayanan menjadi panjang, sehingga kemung-kinan timbulnya perlakuan yang diskriminatif, biaya tinggi, penyalahgunaanwewenang, korupsi, kolusi, dan nepotisme, semakin tinggi.

Hukum administrasi negara yang menjadi instrumen dalam rangka penyeleng-garaan pelayanan publik, dengan demikian tidak dapat difahami sekedar sebagaikesatuan normatif yang objektif (in sich, tetapi perlu dikntisi sebagai variabel teri-kat {dependent variable) dari proses sosial politik yang melibatkan sejumlah aktorsebagai partisipan dalam suatu proses, ketika merumuskan kebijakan publik yangmengatur pelayanan publik. Konstruksi hukum administrasi negara dalam kaitan-nya dengan standar pelayanan publik dengan demikian akan dipahami sebagaiproduk politik yang karaktemya antara lain ditentukan oleh dinamika sosial politik.Dengan demikian, konstruksi tersebut tidak dilihat sebagai konstruksi peraturanperundang-undangan yang dipenuhi dengan prosedur standar, tetapi dilihat sebagai keselu-ruhan proses yang saling berkaitan antara variabel sosial, budaya danpolitik. Hal ini memberi arti penting terhadap penyelenggaraan pelayanan publikyang responsif.

Merekonstruksi hukum administrasi negara dengan demikian akan sesuai denganperkembangan paradigma dalam ilmu hukum, dari yang normatif-positivistik keyang progresif-sosiologik, yang memberi kesempatan kepada pemangku kepent-ingan (stakeholders) untuk ikut langsung berparisipasi dalam proses pembentukanhukum sebagai suatu rational construct in concrete dan hal ini akan menjadi landasandalam penerapan New Public Service Paradigm.

Philippe Nonet dan Philip Selznick telah mengenalkan dan mengembangkanhukum responsif yang bertujuan untuk memberikan teori dan penjelasan tentangpemenuhan kebutuhan-kebutuhan demikian tersebut. Menurut Nonet & Selznickterdapat tiga tipe hukum dalam masyarakat, yaitu:(1) hukum represif, yaitu hukum sebagai abdi kekuasaan represif;(2) hukum otonom, yaitu hukum sebagai institusi yang dibedakan dan mampu

untuk menjinakkan represi serta untuk melindungi integritasnya sendiri; dan

1761 Edisi 2, Tahun

(3) hukum responsif, yaitu hukum sebagai fasilitator dari responsif terhadap kebu-tuhan-kebutuhan sosial dan aspirasi-aspirasi sosial."

Pergeseran dalam melihat (sudut pandang) terhadap hukum administrasinegara di atas, maka terjadi pergeseran paradigma terhadap administrasi negara,yaitu dari Traditional Public administration menuju New Public Administration. PadaTraditional Public Adminstrations orientasi adnunistrasi negara, lebih ditekankankepada Control, Order, Prediction,, yangsangatterikatkepadapo/ihcfl/flMf/ion/y, tightening control, to be given and following the instruction. Sementara itu pada New PublicService, administrasi negara diarahkan kepada alignment creativity and empowering.

D. Penutup

Berdasarkan uraian di muka, maka pokok simpulan yang dapat dikemukakansebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan pelayanan publik secara prima yang mampu memenuhikebutuhan dan harapan masyarakat, harus terlebih dahulu dilakukan pem-benahan baik terhadap norma-norma hukumnya maupun lembaga/institusiyang menyelenggarakan pelayanan publik. Oleh sebab itu langkah-langkahmelakukan reformasi dan rekonstruksi birokrasi dan hukum administrasi perludilakukan secara terencana, terarah dan menyeluruh dan berkesinambungan.

2. Reformasi dan rekonstruksi terhadap birokrasi selaku penyelenggara pelayananpublik, harus memperhatikan perkembangan konsep birokrasi itu sendiri yangakhimya akan dapat menciptakan birokrasi yang sesuai prinsip-prinsip newpublic service.

3. Reformasi dan rekonstruksi terhadap hukum administrasi senantiasa akan dii-kuti dengan perubahan paradigma dalam melihat hukum administrasi sendiri,yang tidak sekedar sebagai sekumpulan norma-norma peraturan positif, tetapiharus dilihat sebagai basil dari suatu proses politik yang melibatkan variabel-variabel sosial, politik dan budaya.

19 Philippe Nonet & Philip Selznick, Law and Society In Transition: Toward Tanggapanise Law,London: Harper and Row Publiser, 1978; Benard L Tanya, Yoan Sinanjuntak, Markus YHage ,Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta: GentaPublishing, 2010), him. 204


DAFTAR PUSTAKA

Awaloedin Djamin,2001, Retrospek dan Prospek Pendayagunaan Aparatur Negara,Ma-kalah.

Benard LTanya, Yoan Sinanjuntak, Markus Y Hage, 2010, Teori Hukum, Strategi TertibManusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta.

Catherine DeVrye, Soeto, 2001, Good Service is Good Business (1 Strategi sederhanamenuju Sukses), FT. Gramedia, Jakarta.

Eko Supriyanto,2001, Operasionalisasi Pelayanan Prima, Lembaga AdministrasiNegara, Jakarta.

Fadel Muhammad, 2008, Reiventing Local Goverment, Pengalaman dari Daerah, FTElex Media Komputindo, Kompas Gramedia, Jakarta.

H.A.S Moenir, 2001,. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta.

Inu Kencana Syafi'i, dkk, 1999, Ilmu Administrasi Publik, Rineka Cipta, Jakarta.

Lupiyoadi, 2001, Manajemen Pemasaran Jasa, Salemba Empat, Jakarta.

Mayton Weiner (ed), 1981, Modemisasi Dinamika Pertumbuhan, Gajah Mada University Press, Yog-yakarta.

Philippe Nonet & Philip Selznick, 1978, Law and Society In Transition: Toward Responsive Law,Har-per and Row Publiser, London.

Prajudi Atmosudirdjo, 2001, Perilaku Birokrasi Dan Pengaruhnya Terhadap KinerjaBirokrasi Di Indonesia. Makalah.

R.B Denhardt & J.V Denhardt, 2000, Tlw New Public Service, dalam Public Administration Review, Vol. 60, No.6.

Riyadi, 2010, Manajemen Pelayanan Inklusif(Inovasi Paradigma Administrasi NegaraD-alam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia). Jumal Wacana Kinerja Edisi 1.

Rosenbloom, David, 1993, Public Administration; Understanding Management, Politics,andLaw in the Public Sector, McGraw-Hill Inc, New York

178 I Edisi 2, Tahun

Sjachran Basah, 1992, Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Admin-istrasi (HAPLA), Rajawali Pers, Jakarta.

Zeithaml, Parasuraman, dan BeiTy,1990, Delivering Quality Service, The Press Adi-vidion of Macmillan, New York.


SKepiSiW?;'^a»^i

KI-l'OKMASI lllKOKRASi MiiS'L'll; I'I..M!!KIN i'.\llAN" K1;I.AS |'l'N'-A

..■■ ■ia

BIODlTAPEIUniRNAlPjUi

1. Dr. Anton Minardi

Lahir di Cianjur, 20 April 1975. Lektor Kepala Gol. IV A, Direktur HumanityCare. Pendidikan: SI Jurusan Hubungan Intemasional Universitas Pasundan1997,82 Jurusan Sosiologi lAIN/UIN Bandung 2000, S3 Jurusan Ilmu PolitikUI2007. Publikasi Buku ; Konsep Negara Menurut Islam, Hubungan Inter-nasional Perspektif Islam, Politik, Pendidikan sampai Masalah Obama, KapitaSelekta Hubungan Intemasional, Pemikiran Politik Islam. Pengalaman; StafPengajar di HI UNPAS, UNIKOM, UNJANI dan UNPAR, Asesor BAN Pergu-man Tinggi, Asesor Sertifikasi Gum, Komisioner pada Komisi Informasi JawaBarat, Tim Monitoring & Evaluasi Keaksaraan Fungsional DMI Jabar; KetuaPanitia Pengawas Pemilihan Gubemur Jawa Barat; Peneliti Institute for Democracy, Economy and Auhority Studies; Biro Sosial Politik FKPPI Jawa Barat; BiroPenelitian Forum Jabar Selatan; Pimpinan Redaksi Tabloid Pembela; PimpinanRedaksi Buletin A1 Qolam; Dewan Penasehat KAHMI Cianjur; ICMI Jawa Barat;Direktur Humanity Care; Biro Hukum dan Politik Persatuan Nasional Masyara-kat Indonesia; Pemakalah Intemasionak-Strategi Kebangkitan Ekonomi KoreaSelatan-INAKOS-UI; Memelihara Warisan Ilmiah Islam- UM Malaysia; ResolusiIslam Terhadap Konflik Intemasional-UKM-UNAND,dll; Sunda Islam-MelayuNusantara,UNPAS-Univ,Malaya,dll. Email: [email protected]

2. Prof. Drs. Komarudin, M.A., A.P.U.,

Peneliti utama di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, mantan DeputiKementerian Negara PAN Bidang Tatalaksana, mantan Deputi KementerianNegara PAN Bidang Program, mantan Sahli Menpan Bidang Sistem Manajemen(2001-2008); mantan Deputi Kepala BPPT Bidang Analisis Sistem dan BidangPengkajian Kebijakan Teknologi (1994-2000); komar [email protected].


■ ■■ ■■■■ ■■■■ >::-v-"v^^- ;'<v?;\?;.;-;,'/^-i- ^.^■:^:-'.tf-^-.>F.-: '^^' ;w„ "■■s''"" ■/ ' "^ ■^■'^:i^'<-.''^' Vlri^:: ■■■; . : ■ ■■ ■ . ■■■■■ ... :'. :■ .■^.■;^-Svi>.-i

^■ ■• V■ .•■'■ "V .''■?■ ■;< 'C\"■ ■■■■.■ ;■■■ '■v':' " ' ̂■ ■:■ :■ ■ Vs■ '■.y■■'■!'■-■ ■ "■-■■/;■.■■■ ;V- '■ .■.■■■■■■■■■■. .■ . ■ ■ ■ ' ' '■ .■ ■ . / ■■ .'.■ ■ ■■ .v■ •"'

3. Prof. Dr. H. Wirman Syafri Sailiwa, M.Si,Lahir di Liwa-Lampung, 22 Juni 1958, Pembantu RektorBidang Akademik

IPDN (2009 - sekarang), Guru Besar di bidang Administrasi Negara,IPDN. Fen-didikan: SI Fakultas Ilmu Sosial dan Umu Politik jurusan Administrasi NegaraUniversitas Sebelas Maret - Solo 1983, S2 Ilmu Sosial BKU Ilmu AdministrasiUniversitas Padjadjaran Bandung 1996, S3 Bidang Ilmu Sosial, Universitas Pad-jadjaran Bandung. Pendidikan Non formal, Kursus Regular Angkatan (KRA)XXXVIIILEMHANNAS RI Tahun 2005, DIKLATPIM TKII angkatan IV Kelas D,Bandung Tahun 2002, Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Madya (SPAMA)Angkatan XLVI, Yogyakarta Tahun 1999. Keluarga, Diah Tumiati (Istri), dan3 anak Fadayen Gantha, SH, Bayu Fadayen Gantha, S.IR, M.AP, WidyanandaMaharani. [email protected].

4. Made Ardita

Lahir si Singaraja Bali, tanggal 26 Oktpber 1956. SI Administrasi Negarapada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Parahayangan Bandungtahun 1983, Program Pascasarjana Pengembangan SDM pada Fakultas Ilmu Sosialdan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2004. Kepala Pusat Pendidikan danPelatihan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara Jakarta.

5. Suwami

Lahir di Sragen, 3 April 1973; Dosen Luar Biasa Akbid YAPPI Sragen 2006- sekarang. Koordinator Mulok Pendidikan Budi Pekerti, Wawasan Dinas Pendidikan Kab. Sragen 2008 - 2009. Staf UPTPK Dinas Pendidikan Kab. Sragen.Pendidikan; SI Universitas Diponegoro jurusan Administrasi Negara tahun1996, S2 UNS11 Maret jurusan Ilmu Komunikasi (2008), S3 UNS11 Maret (se-dang menyustm proposal disertasi). Penelitian Ilmiah; Pengaruh Tmgkat Komunikasi dan Pengembangan Pegawai Terhadap Upah Minimum Regional di


Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Tengah; Implementasi P3T di DKI Jakarta, GayaKepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid; Pengaruh Gaya Kepemimpinanterhadap Budaya Kerja; Implementasi Otonomi Daerah di Jawa Tengah; BudayaOrganisasi Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Kepolisian Resor Sragen) Jawa Tengah. Pubiikasi Ilmiah; Mewirausahakan Birokrasi, PengembanganKehumasan.

6. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H.

Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.Pendidikan: SI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2002, MagisterHukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2005. Pengalamankerja: Reporter Warta Unsyiah - Banda Aceh pada tahun 2000, Legal Assistantpada Kantor Hukum Martimun Amin & Partners di Jakarta. Kantor HukumAsfifuddin & Associates di Jakarta. Kepala Biro Hukum Badan Rehabilitasi danRekonstruksi (BRR) NAD-Nias di Banda Aceh. Sekretaris Kelompok KerjaHukum Hm Likuidasi BRR NAD-Nias

7. Dwiyanto, S.STP, MSi

Lahir di Sragen, 10 Maret 1977, Kepala Kantor Pengelola Data Elektronik(PDE) Kabupaten Sragen (2009 - sekarang). Pendidikan; D-4 STPDN Tahun1999, S-2 Magister Administrasi Publik (MAP) UNDIP 2002. Anggota Forum e-Govemment Indonesia. AsessorPeGI (Pemeringkatane-Govemment Indonesia).Email: [email protected] & [email protected].

8. Dr. Sudjana. S.H., M.Si.

Staf Pengajar (Lektor Kepala) pada Program SI, S2, dan Promotor padaProgram S3 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. DoktorIlmu Hukum Universitas Padjadjaran tahun 2006, dengan Predikat Cumlaude.


9. Tugiyono, SH

Lahir: Boyolali, 08 Juli 1967, Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penana-man Modal Kab. Sragen.

10. Arief Hidayat & Sri Nur Hari Susanto.

Arief Hidayat, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Sri Nur Hari Susanto, Lektor Kepala, Dosen Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro, sedang menempuh studi S3 pada Program Doktor Ilmu HukumUniversitas Diponegoro


Edisi 2, Tahun II

baca online - perpus menpan - kementerian

Documents