bab i umum

BAB PASAL PKB 2007-2009 POKJA PUK FSPMIHalaman 1 dari 42

BAB IUmum

Pasal 1Pihak-Pihak Yang

MembuatPerjanjian Kerja

Bersama

Pihak I (satu) : Perusahaan PT. Panasonic Electric Works Mitra Indonesia

(PT.PEWMID) yang berlokasi di Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat yang

merupakan suatu Perusahaan PMA Swasta Jepang.

Didirikan dalam rangka Undang Undangnomor 1 tahun 1967, tentang PenanamanModal Asing dengan Akte Notaris

Ny. RukmasantiHardjasatya, SH. di Jakarta tertanggal 12 September 1991 nomor 25. Yang disebut Perusahaan dalam hal ini diwakili oleh:

1.Tatsuo YamatoPresiden Direktur PT. PanasonicElectric Works Mitra Indonesia

2.Kazuhiko NishidaDirektur PT. Panasonic Electric WorksMitra Indonesia

Disertai dengan anggota perunding terdiridari :

1.Ronnie Dorrius2.Djoko Marwi Darmawan3.Roidin4.Budy Luciferin5.Ardi Daradjat

Selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)ini disebut Pengusaha

Pihak II (dua) : Pengurus Unit Kerja FederasiSerikat Pekerja Metal Indonesia PT. PanasonicElectric Works Mitra Indonesia

(PUK-FSPMI PT. PEWMID) yang terdaftarpada Departemen Tenaga Kerja dengannomor pengesahan

SKNo.08/BU/PC/SBSPB/SPMI/BGR/XI/1999 yang berkedudukan dikantor PT. Panasonic Electric Works Mitra Indonesia dan untukhal ini diwakili oleh :

1.Dede SuryanaKetua Umum PUK-FSPMI PT. PanasonicElectric Works Mitra Indonesia

2.Samsudin

2. T. Nishiguchi

Direktur PT. PanasonicElectric Works MitraIndonesia

Disertai dengan anggota perunding terdiridari :

1. Ronnie Dorrius2. Djoko Marwi Darmawan3. Budy Luciferin4. Ardi Daradjat

1.SuhadiKetua Umum PUK-FSPMI PT. PanasonicElectric Works Mitra Indonesia

2.Supri IzharSekretaris Umum PUK-FSPMI PT. PanasonicElectric Works Mitra Indonesia

3.Siswanto

Bendahara Umum PUK-FSPMI PT. PanasonicElectric Works Mitra Indonesia


Sekretaris Umum PUK-FSPMI PT. PanasonicElectric Works Mitra Indonesia

Disertai anggota delegasi perunding yangterdiri dari :

1. Suhadi2. Supri Izhar3. Triono Utomo4. Asep Saepudin5. Etika Warni

Selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Bersama(PKB) ini disebut Serikat Pekerja

Dengan Sekretaris Tim Perunding : 1. Sulaeman 2. Indrijani

Pranoto

Disertai anggota delegasiperunding yang terdiri dari :

1.Asep Rohayat 7.Agus Mulyadi

2.Suwarji8. Dadan

3.Priyanto9. Anies Triwahyuni

4.Kuspiarto10. Etika Warni

5.Komarudin 11.Samsudin. C

6.Supriatno12. Rakijan

Selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)ini disebut Serikat Pekerja

Dengan Sekretaris Tim Perunding : 1. Toni Munawar 2. Indrijani

Pranoto

Pasal 2Luasnya

Kesepakatan

2.1. Telah disepakati bersama antara Pengusaha danSerikat Pekerja bahwa

Perjanjian Kerja Bersama ini terbatasdan hanya berlaku untuk hal-hal umum seperti yang tercantum di dalamPerjanjian Kerja Bersama ini.

2.1.Telah disepakati bersama antara Pengusaha danSerikat Pekerja bahwa

Perjanjian Kerja Bersama ini berlakuuntuk seluruh anggota Serikat Pekerja FSPMI PT.PEWMID

BAB IUmum

( sambungan )

2.2.Pengusaha dan Serikat Pekerja bersama-samamenyetujui bahwa Kesepakatan ini berlaku danmengikat kedua belah pihak.

2.3.Pengusaha dan Serikat Pekerja tetap memilikihak-hak lain yang diatur oleh PeraturanPerundangan-undangan yang berlaku diIndonesia.

Pasal 3Maksud Dan

TujuanKesepakatan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Bersama iniadalah untuk mengatur hubungan kerja atau syarat-syarat kerja yang harmonis antara Pengusaha danPekerja dengan berlandaskan Peraturan danPerundang-undangan yang berlaku.


Pasal 4Pengertian

Istilah-istilah

4.1.Dalam Perjanjian Kerja Bersama ini yangdiartikan Perusahaan

adalah PT. PEWMID

4.2. Pengusaha adalah Presiden Direktur ataupengelola manajemen PT. PEWMID yang diberi kuasa.

4.3. Serikat Pekerja adalah PengurusUnit Kerja SPLI Federasi Serikat Pekerja Metal IndonesiaPT. PEWMID

4.4. Anggota adalah karyawan PT. PEWMIDyang terdaftar menjadi anggota PUK-FSPMI PT.PEWMID

4.4. a. Anggota Serikat Pekerja adalah karyawandan karyawati PT. Panasonic Electric Work MitraIndonesia yang terdaftar sebagai anggota.

b. Yang berhak menjadi anggota Serikat Pekerjaadalah seluruh karyawan PT. PEWMID darigolongan

W 1 - M 2 yang terdaftar sebagaianggota , kecuali bagian HRD dan Accounting

4.5. Pekerja adalah setiap orang yang adahubungan kerja dengan Perusahaan dan mendapatupah atau gaji serta telah menandatanganisurat perjanjian kerja dengan PT. PEWMIDsebagai Pekerja.

4.6. Keluarga Pekerja Laki-laki adalah 1 (satu) orang isteri yang sah dan

anak-anak sah yang menjadi tanggungan Pekerja dan terdaftar pada Perusahaan.

4.7. Isteri Pekerja adalah seorang isteri yangsah dari Pekerja dan terdaftar padaPerusahaan

4.8. Anak Sah Pekerja adalah semua anak termasukanak adopsi yang sah menurut hukum terdaftarpada administrasi Perusahaan, dan anak yangditanggung oleh Perusahaan adalah sampaianak ke 3 (tiga) yang terdaftar padaPerusahaan, yang belum pernah menikah, belumbekerja dengan batas umur 23 tahun.


4.9. Keluarga Pekerja wanita adalah seorang suamiyang sah, tidak bekerja karena cacat fisikatau mental yang dibuktikan dengan SuratKeterangan Medis dan dari Kantor Kecamatanbeserta 3 (tiga) anak sah yang terdaftarpada Perusahaan.

4.10. Pekerja Tetap adalah Pekerja yang diterimabekerja untuk waktu tak tentu yang telahmelampaui masa percobaan selama 3 (tiga)bulan, dimana masa percobaan itu dihitungsebagai masa kerja.

BAB IUmum

( sambungan )

Pasal 4Pengertian

Istilah-istilah( sambungan )

4.11. Pekerja Kontrak adalah Pekerja yang diterimabekerja untuk waktu yang tertentu dan telahmenandatangani Surat Perjanjian Kerja. JikaPekerja Kontrak sudah bekerja selama 1(satu) tahun atau telah 2 (dua) kalimenjalani masa kontrak, maka Pekerjatersebut dapat diangkat menjadi PekerjaTetap bila memenuhi kriteria yangditetapkan oleh Perusahaan.

4.12. Hari Kerja adalah hari kerja untuk Pekerjasesuai dengan jadwal kerja yang telahdisepakati oleh Perusahaan dan SerikatPekerja.

4.13. Hari Kerja Shift adalah hari kerja untukPekerja yang diatur secara bergilir, pagi,sore maupun malam dan istirahatnya tidakjatuh pada hari yang sama dengan hariistirahat Pekerja Biasa.

4.14. Jam Kerja adalah jam kerja untuk PekerjaBiasa atas dasar hari kerja atau 40 jamseminggu

4.14. Jam Kerja adalah jam kerja untuk Pekerjasesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan yangberlaku yaitu 40 jam seminggu

4.15.

4.16. Jam Kerja Shift adalah jam kerja untukpekerja shift menurut jadwal waktu yangbergilir secara teratur yang setiap harikerjanya sama, sesuai dengan ijin yangdiberikan oleh Dinas Tenaga Kerja.

4.17. Hari istirahat adalah hari apapun yangtidak memuat jam kerja biasa yang ditetapkanbagi Pekerja.


4.18. Hari Libur adalah hari libur resmi yangditetapkan oleh Pemerintah RepublikIndonesia

4.19. Kerja Lembur adalah pekerjaan yangdilakukan di luar jam kerja yang ditetapkandengan Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL).

4.20. Pekerja Asing adalah Pekerja yangberkewarganegaraan Asing (WNA) atau selainWarga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja didalam Perusahaan, sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan yang berlaku.

4.21. Pengertian uang pisah dalam PKB ini,besarnya setara dengan uang jasa.

4.21. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadiberhubung dengan hubungan kerja,termasuk penyakityang timbul karena hubungan kerja, demikian pulakecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkatdari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumahmelalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

Bab IIPengakuanHak Hak

DanWewenangPerusahaan Dan

SerikatPekerja

Pasal 5Pengakuan Hakdan WewenangPengusaha

5.1.Serikat Pekerja mengakui wewenang dariPengusaha untuk mengelola Perusahaan disegala bidang, antara lain :a. Menetapkan jumlah tenaga kerja dan

penempatannya di bagian-bagian tertentu.b. Menetapkan isi atau jenis pekerjaan dan

waktu kerja.c. Membuat peraturan-peraturan operasional

keselamatan dan kesehatan kerja, disiplinserta kenyamanan kerja.

d. Menetapkan pendayagunaan tenaga kerja,kerja secara efisien, peraturan atauprosedur kerja dan jadwal produksi.

e. Mengadakan pembebasan tugas, promosi,demosi dan mutasi.

f. Mengadakan tindakan disiplin dengan caramemberikan surat peringatan dan atautindakan-tindakan disiplin lainnyaterhadap Pekerja yang melakukanpelanggaran-pelanggaran, sesuai PKB.

g. Memberlakukan dinas regu (shift work)untuk pekerjaan yang harus dijalankandalam dinas regu.

5.2.Pelaksanaan seluruh pasal 5 (lima) ini akanberpegang pada peraturan perundang-undanganyang berlaku di Indonesia dengan mengakuihak dan wewenang Serikat Pekerja sesuaisemangat dan jiwa Hubungan IndustrialPancasila


Bab IIPengakuanHak Hak

DanWewenangPerusahaan Dan

SerikatPekerja( sambung

an )

Pasal 6Fungsi Serikat

Pekerja

Pengakuan terhadap hak-hak Serikat Pekerja tidaklahberarti sebagai pengurangan kewajiban-kewajibanPengusaha terhadap Pekerja secara perorangan.Karena alasan tersebut dan karena juga kewajiban-kewajiban Pengusaha terhadap Pemerintah RepublikIndonesia, pemilik-pemilik modal, langganan-langganan dan para Pekerjanya, maka hubungan antaraPengusaha dan Serikat Pekerja harus diatur olehprinsip bahwa hak untuk mengelola Perusahaan adalahhak Pengusaha, sedangkan Serikat Pekerja berfungsimewakili anggota-anggotanya baik secara kolektifmaupun perorangan dalam ketenagakerjaan atau dalamhal-hal yang berhubungan dengan syarat-syarathubungan kerja.

Pasal 6 : Fungsi, Hak dan Wewenang Serikat Pekerja

6.1.Serikat Pekerja berfungsi untuk mewakilianggota-anggotanya baik secara kolektif maupunperorangan dalam

ketenagakerjaan atau dalam hal yangberhubungan dengan syarat-syarat hubungan kerja.

6.2.Pengusaha mengakui hak dan wewenang SerikatPekerja dalam menjalankan organisasinya danmengakui satu-satunya organisasi Serikat Pekerjasyah yang mewakili karyawan pada perusahaanadalah PUK SPL FSPMI.

6.3.Kedua belah pihak mengakui hak dan wewenangnyamasing-masing.

Pasal 7Fasilitas UntukSerikat Pekerja

Perusahaan memberikan fasilitas untuk SerikatPekerja, adalah sebagai berikut:1. Perusahaan memberikan dispensasi dan fasilitas

untuk menjalankan tugas keperluan SerikatPekerja kepada pengurus dan anggotanya denganupah penuh, di dalam negeri maupun di luarnegeri, untuk ke luar negeri Perusahaan akanmempertimbangkan secara bijaksana dan akandikonsultasikan secara matang sepanjangpemberian dispensasi tersebut tidakdisalahgunakan, dengan pemberitahuan minimal 3(tiga) hari sebelumnya.

2. Perusahaan menyediakan ruang kantor atausekretariat yang tetap dengan perlengkapannyadalam lingkungan Perusahaan untuk kegiatanSerikat Pekerja.

3. Perusahaan menyediakan sarana penempelanpengumuman kegiatan Serikat Pekerja. Isi daripengumuman tersebut sebelumnya telah diketahuioleh Perusahaan.

4. Dengan ijin Perusahaan, Serikat Pekerja dapatmengadakan rapat-rapat pengurus atau anggota,perayaan-perayaan di dalam dan di luar arealPerusahaan serta Perusahaan dapat meminjamkanalat-alat yang diperlukan.

5. Dengan bantuan Perusahaan, Pengurus SerikatPekerja dapat memungut iuran keanggotaansecara “check off system” selambat-lambatnya 1(satu) minggu setelah penggajian.

6. Apabila seorang pengurus atau anggota SerikatPekerja dipilih atau diangkat menjadi Anggota

1. Perusahaan memberikan dispensasi dan fasilitasuntuk menjalankan tugas keperluan Serikat Pekerjakepada pengurus dan anggotanya dengan upah penuh, di dalam negerimaupun di luar negeri. Untuk ke luar negeri Perusahaan akanmempertimbangkan secara bijaksana dan akandikonsultasikan secara matang sepanjang pemberian dispensasi tersebut tidakdisalahgunakan, dengan pemberitahuan minimal 3 (tiga)hari sebelumnya. 2.Untuk kelancaran aktifitas SerikatPekerja,Pengusaha memberikan dispensasi penuh kepadasatu orang yang ditunjuk untuk Pimpinan Unit Kerjasebagai fungsionaris Serikat Pekerja tanpa mengurangihak-haknya sebagai karyawan dan status sesuai denganorganisasi perusahaan.3.Serikat Pekerja dapat mengajukan fasilitastranportasi untuk kegiatan diluar dengan seizinPimpinan Perusahaan.


Pengurus Serikat Pekerja ditingkat atauperangkat organisasi yang lebih tinggi, makaPerusahaan memberikan dispensasi untukkegiatan-kegiatan yang berkaitan denganfungsinya tanpa mengurangi upah dan hak-haknormatifnya sebagai Pekerja.

7. Atas permintaan resmi secara tertulis dariSerikat Pekerja, Perusahaan memberikanketerangan resmi secara tertulis dengan data-data otentik yang diperlukan tentang hal-halyang menyangkut ketenagakerjaan, seperti :Sistem Penilaian, Absensi, Lembur, KondisiPerusahaan, Pengupahan, Hari dan Jam Kerja,Jamsostek, serta hal-hal lain yang tercantumdalam PKB ini.

8. Perusahaan dapat memberikan bantuan untukkegiatan dan pengembangan Serikat Pekerja didalam Perusahaan sepanjang tidak bertentangandengan Undang-Undang dan Peraturan yangberlaku.

Pasal 8Kewajiban Pihak-

pihak YangMengadakanKesepakatan

8.1. Perusahaan wajib mencetak danmenyebarluaskan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini kepada semua Pekerjadan seluruh biaya kegiatan tersebut ditanggung sepenuhnya olehPerusahaan

Pasal 8Kewajiban Pihak-

pihak YangMengadakanKesepakatan( sambungan )

8.2. Perusahaan bersama dengan Serikat Pekerjawajib melakukan sosialisasi serta penyuluhan-penyuluhan kepada semuaPekerja mengenai isi dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini.

8.3. Perusahaan dan Serikat Pekerja wajib menjaminterselenggaranya pelaksanaan dari seluruh isi PerjanjianKerja Bersama (PKB) ini.

Bab IIIHubunganKerja

Penerimaan,

Pengangkatan,

Penempatan,

Pasal 9Penerimaan

9.1. Untuk mengisi lowongan-lowonganpekerjaan yang ada di Perusahaan, maka pihak Perusahaanmelakukan proses penerimaan pekerja melalui seleksi sesuai dengankebijakan dan prosedur Perusahaan, serta mencukupi kriteriaserta syarat-syarat calon Pekerja


Promosi,DemosiDan

Pemindahan

9.2. Syarat-syarat calon Pekerja : 1. WNI dan WNA yang telahmempunyai izin kerja resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. 2. Berusia antara 18 - 45 tahunpada saat penerimaan, kecuali ditentukan lain oleh PimpinanPerusahaan. 3. Pendidikan minimal SMU atau

sederajat, kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Perusahaan. 4. Berbadan dan berjiwa sehat melaluiuji kesehatan yang dilakukan oleh dokter yang ditunjuk olehPerusahaan. 5. Berkelakuan baik dengan SuratKeterangan dari Kepolisian. 6. Sanggup mentaati ketentuan-ketentuanyang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 10Pengangkatan

10.1. Setiap Pekerja baru yang diterimabekerja, sebelumnya harus menandatangani Surat PerjanjianKerja dengan Perusahaan.

10.2. Setiap Calon Pekerja Tetap wajib mengikutimasa percobaan paling lama 3 (tiga) bulanyang dinyatakan secara tertulis, masapercobaan dihitung saat Pekerja mulaibekerja.

10.3. Hubungan kerja dalam masa percobaan dapatdiputuskan setiap saat oleh kedua belahpihak tanpa kewajiban apapun dariPerusahaan dan Pekerja.

10.4. Apabila Calon Pekerja Tetap setelahmelampaui masa percobaan dan dinilai cakapatau mampu untuk melaksanakan tugasnya,maka Calon Pekerja Tetap ini diangkat olehPerusahaan menjadi Pekerja Tetap.

10.5. Pekerja Kontrak dapat diangkat olehPerusahaan menjadi Pekerja Tetap apabilamemenuhi persyaratan yang ditetapkan olehPerusahaan dan peraturan perundang-undanganyang berlaku sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11Penempatan

Sebelum Pekerja ditempatkan pada jabatan ataubagiannya, maka ia akan mengikuti programorientasi, yang diselenggarakan oleh Perusahaanbersama Serikat Pekerja dengan dikoordinir oleh HRDDepartemen.


Pasal 12Promosi

12.1. Bagi Pekerja yang berprestasi dandisamping itu terdapat jabatan yang kosong, maka Pekerja tersebutdapat dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi

12.1. Jika terdapat posisi jabatan yang kosong,perusahaan akan melakukan seleksi dan promositerhadap pekerja yang berprestasi.12.2. Penetapan hasil seleksi dan promosi jabatandilakukan perusahaan pada bulan Januari kecuali yangbersifat khusus bisa dilakukan sewaktu-waktu.

12.1. Bagi Pekerja yang berprestasi dandisamping itu terdapat jabatan yang kosong, maka Pekerja tersebutdapat dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi

12.3. Promosi kelas dilakukan perusahaan setiap tahunsekali pada bulan Januari.12.4. Promosi kelas tidak selalu harus mempunyaijabatan akan tetapi berpengaruh terhadap upah.

12.3. Promosi kelas tidak selalu harusmempunyai jabatan akan tetapi berpengaruh terhadap Upah Pekerja.

12.5. Masa promosi kelas mengacu pada pasal 15tentang penggolongan dan jabatan pekerja.

Pasal 13Demosi

Bagi Pimpinan yang mempunyai jabatan tertentuditurunkan tingkatannya, apabila oleh Perusahaandinilai tidak mampu dalam melaksanakan jabatannyatersebut.

Bagi Pimpinan yang mempunyai jabatan tertentu dandinilai oleh perusahaan tidak mampu melaksanakantugas dan tanggung jawabnya dengan baik, makaperusahaan berhak menurunkan tingkat jabatannya.

Bab IIIHubunganKerja

Penerimaan,

Pengangkatan,

Penempatan,

Promosi,DemosiDan

Pemindahan

( sambungan )

Pasal 14Mutasi

14.1. Perusahaan berhak untuk memindahkan Pekerjadari Unit ke Unit, Divisi ke Divisi, Bagian ke Bagian atau Seksi keSeksi.

14.2. Pemindahan bukan dilakukan karenamerupakan hukuman dan merugikan Pekerja akan tetapi disebabkanoleh :

1. Kebutuhan Perusahaan akan pekerjaantertentu di tempat atau bagiantertentu.

2. Pengurangan pekerjaan pada suatubagian dan bertambahnya pekerjaan padabagian lainnya.

3. Memberikan kesempatan untuk maju bagiPekerja dengan memberikan pengalaman.

Pasal 15Penggolongan danJabatan Pekerja

Lampiran Tersendiri

Pasal 16Kesempatan bagiAnak Pekerja

Anak seorang Pekerja yang telah pensiun, meninggaldunia, medical unfit, mendapat prioritas untukditerima bekerja, apabila dibutuhkan dan memenuhisyarat-syarat yang ditetapkan Perusahaan.

Anak seorang Pekerja yang telah pensiun, meninggaldunia, medical unfit, mendapat prioritas untukditerima bekerja di perusahaan ( PT. PEWMID )


Bab IVWaktuKerja,

IstirahatKerja danLembur

Pasal 17Hari Kerja Dan

Jam Kerja

17.1. Hari Kerja Biasa atau Non Shift Hari kerja standard dilakukan dari hariSenin – Jumat, masuk kerja pada jam 07.30 wib ~ 16.30 wib denganwaktu istirahat 1 (satu) jam.

17.2. Dalam keadaan tertentu Perusahaan dapatmerubah jam kerja demi efektifitas produksi dengan kesepakatanSerikat Pekerja.

17.3. Satpam (Security) Jaga Pagi : Jam 08.00 wib ~20.00 wib Jaga Malam : Jam 20.00 wib ~08.00 wib

17.3. Jam kerja Satpam (Security) Shift I : Jam 08.00 wib ~ 16.00wib Shift II : Jam 16.00 wib ~ 00.00wib Shift III : Jam 00.00 wib ~ 08.00wib

Pasal 18Lembur

18.1. Yang dimaksud lembur adalah kelebihan jamkerja dari 40 jam dalam seminggu.

18.2. Perusahaan hanya akan menugaskan Pekerjauntuk melakukan kerja lembur apabila :

a. Adanya pekerjaan yang harus segeradiselesaikan atau tidak bisa ditunda,yang apabila tidak dikerjakan akansangat merugikan kelangsungan hidupPerusahaan.

b. Pekerja gilir terpaksa perlu bekerjakarena penggantinya belum atau tidakdatang.

c. Dalam hal atau karena satu alasan,Pekerja tidak dapat

Melakukan kerja lembur yang ditugaskankepadanya, maka yang bersangkutan wajib memberitahukanpada saat itu juga kepada atasannya langsung dan Pekerjatersebut akan dibebaskan dari tugasnya itu.

18.2. Perusahaan akan menugaskan Pekerja untukmelakukan kerja lembur apabila : a. Adanya pekerjaan yang harus segeradiselesaikan dan tidak bisa ditunda, yang apabilatidak dikerjakan akan sangat merugikan kelangsunganhidup Perusahaan. b. c. Dalam hal Pekerja tidak dapatmelakukan kerja lembur yang ditugaskan, maka yangbersangkutan wajib memberitahukan kepada atasannyalangsung


Pasal 19Perhitungan Upah

Lembur

Upah kerja lembur dihitung atas dasar upah kerjaperjam disebut Tarif Upah Lembur (TUL). Tarif UpahKerja Lembur Perjam (TUPJ) dihitung sebagai berikut:

a. Untuk Pekerja TetapTUPJ = 1/173 x Upah PerbulanUpah Perbulan adalah : Gaji Pokok +Tunjangan Tetap (T. Jabatan, T. Transport)

b. Untuk Pekerja HarianTUPJ = 3/20 x Upah Harian

c. Kerja Lembur pada hari libur cuti massaldiberikan uang insentive yang besarnyadisepakati antara Serikat Pekerja danPerusahaan.

d. Besarnya upah lembur untuk tiap jam kerjadiatur menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e. Upah lembur akan dibayarkan bersamaandengan pembayaran gaji, dengan periodepembayaran dari tanggal 15 sampai tanggal14 bulan berjalan.

c. Upah lembur pada hari libur nasional, harikeagamaan dan hari libur cuti massal, perhitungan jamlemburnya adalah sebagai berikut ; - 7 jampertama = 4 X upah : 173 - Jamkedelapan dan seterusnya = 5 X upah : 173

Bab VPembebasan dari

Kewajibanuntuk

Bekerjaatau Cuti

Pasal 20Cuti

20.1. Cuti Tahunan Setelah Pekerja bekerja selama 1 (satu)tahun terus menerus, maka Pekerja berhak atas cuti tahunan selama 12hari kerja dengan mendapat upah penuh. Pelaksanaan pengambilan cuti tahunandiatur sebagai berikut :

a. Cuti dapat diambil oleh Pekerja denganterlebih dahulu harus mengajukanpermohonan cuti kepada atasannya danbagian personalia (HRD) selambat-lambatnya tiga hari sebelum saat mulaicuti yang diinginkan, kecualikepentingan yang mendesak

b. Perusahaan berhak menunda cuti seorangPekerja dalam waktu paling lama 6 (enam)bulan sejak permohonan cuti diajukan.

c. Berdasarkan pertimbangan dan sifatkondisi kerja Perusahaan menetapkanbeberapa hari dari cuti tahunansebagai bagian dari cuti bersama.


20.2. Cuti Panjanga. Cuti panjang diberikan selama 25 (dua

puluh lima) hari kerja kepada Pekerja setelahbekerja selama 5 (lima) tahun berturut turut dan setiapkelipatannya.

b. Pekerja yang akan menggunakan cutipanjang harus mengajukan permohonankepada atasannya dan bagian personalia(HRD) selambat-lambatnya 1 (satu) bulansebelumnya.

20.3. Cuti Melahirkan Pekerja wanita berhak atas cuti melahirkanselama 3 (tiga) bulan dan waktu pengambilannya disesuaikandengan kondisi Pekerja dan dibicarakan dahulu dengan atasannya sertamendapat upah penuh dan tunjangan tetap.

20.4. Cuti Keguguran Diberikan sesuai keterangan dokteratau bidan apabila yang bersangkutan mengalami keguguran dantetap mendapat upah.

20.4. Cuti Keguguran Diberikan sesuai keterangan dokter ataubidan apabila yang bersangkutan mengalami keguguran dengantetap mendapat upah penuh dan tunjangan tetap.

20.5. Cuti Haid Cuti haid dapat diberikan selama-lamanya2 (dua) hari berturut-turut dengan mendapatkan upah penuh, setelahsebelumnya Pekerja menginformasikan kepada atasannya danselebih nya harus dengan surat keterangan dokter.

20.6. Cuti Dokter (Sakit) Pekerja yang sakit berhak untukberistirahat berdasarkan surat keterangan dokter, dan berhakmendapatkan upah penuh selama waktu yang dianjurkan oleh doktertersebut.

20.7. Cuti Bersama (massal) Cuti bersama (massal) maksimal selama6 (enam) hari kerja, waktunya disepakati antara Perusahaan denganSerikat Pekerja.


Pasal 21Kompensasi Cuti

21.1. a. Cuti Tahunan yang tidak diambil Pekerjatidak diganti uang. b. Pekerja yang tidak menggunakan hak cutipanjang berhak menerima uang ganti cuti.

21.2. Pembayaran uang ganti cuti dilaksanakandengan ketentuan sebagai berikut : 150 % x Upah / 25x (25-ae)

ae = jumlah hari cutiyang telah digunakan

21.3. Hak Cuti tidak boleh diberikansebelum jatuh tempo menurut tanggal masuk kerja, kompensasidibayarkan pada tanggal jatuh tempo setelah waktu pelaksanaan.

21.3.a. Penggunaan hak cuti panjang diberikan setelahjatuh tempo menurut tanggal masuk kerja. b. Pembayaran uang ganti / kompensasi cutipanjang diberikan mulai tahun pertama pelaksanaancuti panjang. c. Pekerja yang akan mengambil uangkompensasi cuti panjang harus mengajukan kebagianPersonalia dengan mengisi formulir permohonan kompensasicuti panjang.


Pasal 22Ijin

MeninggalkanPekerjaan denganMendapat Upah

22.1. Perusahaan dapat memberikan ijin kepadaPekerja yang meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah penuhdengan menunjukkan bukti bukti yang sah apabila :

a. Pernikahan Pekerja diberi ijin 3 harib. Pernikahan anak sah Pekerja diberi ijin

2 haric. Isteri sah Pekerja melahirkan diberi

ijin 2 harid. Khitanan anak sah Pekerja diberi ijin 2

harie. Membaptiskan anak sah Pekerja diberi

ijin 2 harif. Anggota keluarga Pekerja meninggal dunia

yaitu : suami, isteri, orangtuakandung / mertua, anak kandung, saudarakandung, diberi ijin 3 hari

g. Kakek-nenek dari suami atau isteri danorang serumah meninggal dunia diberiijin 1 hari

h. Pada waktu Pekerja melaksanakan hakkewajiban yang diberikan oleh Pemerintah/ Undang-Undang antara lain : hak pilihdalam Pemilu, panggilan sidang saksi,yang waktunya setiap kali berdasarkankebutuhan

i. Bila Pekerja mendapat halangan yangtidak dapat dihindari karena bencanaalam dan kebakaran

f. Anggota keluarga Pekerja meninggal duniayaitu : suami, isteri, orangtua kandung /mertua, anak kandung, saudara kandung, anaktiri yang sah dan anak adopsi yang sahdiberi ijin 3 hari

22.2. Sakit yang berkepanjangan Untuk Pekerja yang istirahat / dirawatkarena sakit selama 1 (satu) tahun, upahnya dibayar dengan ketentuansebagai berikut :

a. Untuk 3 bulan pertama dibayar 100 %dari upah

b. Untuk 3 bulan kedua dibayar 80 %dari upah

c. Untuk 3 bulan ketiga dibayar 60 %dari upah

d. Untuk 3 bulan keempat dibayar 50 %dari upah


22.3. Penahanan Pekerja oleh Pihak yang Berwajib a. Apabila Pekerja ditahan olehyang berwajib, maka yang bersangkutan dirumahkan sementarasampai ada keputusan pengadilan yang pasti. b. Pembayaran upah Pekerja yangbersangkutan berpedoman pada

Undang-undang yang berlaku. c. Apabila ternyata Pekerja yang bersangkutandibebaskan dari segala tuduhan, Perusahaan merehabilitasi hakPekerja tersebut.

a. Apabila Pekerja ditahan oleh yang berwajib,maka yang bersangkutan dirumahkan sementara sampaiada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

c. Apabila ternyata Pekerja yang bersangkutandibebaskan dari segala tuduhan, Perusahaan akanmempekerjakan kembali dan merehabilitasi hak Pekerja tersebut.

Bab VIPengupaha

n

Pasal 23Pengupahan

23.1. Yang dimaksud dengan Upah adalahPendapatan Pekerja yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan-tunjanganyang berhak diterima.

23.2. Perusahaan membayar upah pada tanggal 28setiap bulannya, apabila tanggal tersebut jatuh pada hari liburmaka upah dibayarkan pada hari kerja sebelumnya.

Pasal 24Struktur Upah

24.1. Struktur upah terdiri dari komponen-komponen upah sebagai berikut : a. Gaji Pokok b. Tunjangan Transport c. Tunjangan Jabatan d. Tunjangan Kehadiran e. Tunjangan Keluarga f. Tunjangan Perumahan g. Tunjangan Shift Malam h. Tunjangan Bahasa i. Tunjangan Ketrampilan

24.1. Struktur upah terdiri dari komponen-komponen upah sebagai berikut : a. Gaji Pokok b. Tunjangan Transport c. Tunjangan Jabatan d. Tunjangan Kehadiran e. Tunjangan Keluarga f. Tunjangan Perumahan g. Tunjangan Shift h. Tunjangan Bahasa i. Tunjangan Ketrampilan

24.2. Perusahaan berkewajiban memberitahukan kepada Pekerja komponen komponen yang termasuk di dalam upahnya, serta berapa besar masing masing komponen tersebut.


Pasal 25Kenaikan Upah

25.1. Perusahaan memberikan kenaikan secara umum terhadap upah pekerja 1 (satu) tahun sekali setiap bulan Januariberdasarkan Index Harga Konsumen, masa kerja dan Penilaian Prestasi Pekerja. Besarnya kenaikan upah berdasarkan kesepakatan dengan Serikat Pekerja.

25.1. Perusahaan memberikan kenaikan secara umum terhadap upah pekerja 1 (satu) tahun sekali setiap bulan Januari sesuai dengan tingkst inflansi 12 bulan ( priode tahun buku / takwim ) untuk wilayah bogor yang dikeluarkan oleh biro statistik, masa kerja dan Penilaian PrestasiPekerja. Besarnya kenaikan upah berdasarkan kesepakatan dengan Serikat Pekerja.

Bab VIPengupaha

n( sambung

an )

Pasal 25Kenaikan Upah( sambungan )

25.2. Kenaikan upah Pekerja yang dimaksud adalah berupa Gaji Pokok dan penyesuaian Tunjangan Tetap yaitu Tunjangan Jabatan, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Perumahan.

Pasal 26TunjanganJabatan

Perusahaan memberikan tunjangan jabatan kepadaPekerja yang besarnya diatur oleh Surat KeputusanDireksi.

Pasal 27TunjanganKehadiran

Perusahaan memberikan tunjangan atau premikehadiran kepada pekerja yang besarnya diatur olehSurat Keputusan Direksi.

Pasal 28Tunjangan Shift

Malam

Perusahaan memberikan tunjangan shift malam setiapkehadiran dan diberikan snack, kopi atau susu sertamendapat tunjangan yang besarnya diatur oleh SuratKeputusan Direksi.

Pasal 29TunjanganTransport

29.1. Perusahaan memberikan uang transportperjalanan pulang pergi sesuai dengan tarif bis kota atau angkutan umumyang sejenis dari tempat tinggal ke tempat kerja, besarnyatunjangan transport ini diatur oleh Surat Keputusan Direksi.

29.2. Uang transport tidak diberikan apabila : a. Pekerja tidak masuk kerja b. Pekerja memperoleh atau menggunakan fasilitas kendaraan Perusahaan

29.3. Besarnya kenaikan tunjangan transport setiap tahun disepakati bersama antara Perusahaan dan Serikat Pekerja.

29.3. Besarnya kenaikan tunjangan transport setiaptahun disepakati bersama antara Perusahaan dan Serikat Pekerja, disesuaikan dengan harga BBM dan perubahan ongkos angkutan umum

.


Pasal 30Tunjangan

Keluarga danTunjanganPerumahan

Perusahaan memberikan tunjangan keluarga dantunjangan perumahan kepada Pekerja yang sudahberkeluarga dan akan dibagikan bersamaan denganpembagian upah Pekerja setiap bulannya yangbesarnya diatur oleh Surat Keputusan Direksi.

Pasal 31Tunjangan Bahasa

Asing

31.1. Perusahaan memberikan tunjangan bahasaasing (Jepang dan atau Inggris) yang besarnya diatur olehSurat Keputusan Direksi.

31.2. Pekerja yang mempunyai kemampuan berbahasaJepang dan Inggris dapat menerima kedua tunjangan bahasatersebut di atas menurut hasil ujian yang dicapai pada level /tingkatannya dan ditetapkan kemudian oleh Pimpinan Perusahaan serta berlakuselama 2 (dua) tahun.

31.3. Pekerja yang mendapat tunjangan bahasadalam kurun waktu 2 (dua) tahun tersebut harus mengikuti ujiankembali untuk mempertahankan level / tingkatannya.

31.4. Bagi Pekerja yang diterima diPerusahaan atas dasar latar belakang pendidikan atau kemampuannya berbahasaasing (Jepang dan atau Inggris) tidak berhak atas tunjangantersebut.

31.5. Tunjangan Bahasa ini tidak termasuk upahuntuk perhitungan lembur.

31.6. Tunjangan Bahasa dibayarkan bersama gajisetiap bulannya.

31.7. Penyelenggara tes bahasa ditentukan olehPerusahaan sehingga memiliki sertifikat yang sah dan diakui olehPerusahaan.

Pasal 32Tunjangan

Ketrampilan

Perusahaan memberikan tunjangan ketrampilan padaPekerja dengan mengacu kepada aturan Perusahaanserta melampirkan bukti-bukti asli yang sah.


Pasal 33Tunjangan Hari

Raya

33.1. Perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya(THR) kepada Pekerja 1 (satu) tahun sekali menjelang hariraya Idul Fitri dan dibayarkan paling lambat 20 hari sebelum hari rayayang besarnya 1 (satu) bulan upah.

33.1. Perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya(THR) kepada Pekerja 1 (satu) tahun sekalimenjelang hari raya Idul Fitri dan dibayarkan paling lambat 20 harisebelum hari raya yang besarnya 1 (satu) bulan upah.Serta memberikan bingkisan sesuai kemampuan perusahaan

Bab VIPengupaha

n( sambung

an )

Pasal 33Tunjangan Hari

Raya( sambungan )

33.2. Untuk masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun,perhitungannya adalah : N/12 x Upah sebulan, dimana N adalah masakerja yang dinyatakan dengan bulan.

33.3. Yang dimaksud upah untuk keperluan THRadalah upah yang bersifat tetap yaitu gaji pokok,tunjangan jabatan, tunjangan keluarga dan tunjangan perumahan.

33.3. Yang dimaksud upah untuk keperluan THRadalah struktur upah yang tercantum dalam pasal 24.1

Pasal 34Bonus

34.1. Yang dimaksud dengan bonus adalah bagian darikeuntungan Perusahaan yang dibagikan kepadaPekerja.

34.2. Bonus akan dibayarkan kepada Pekerja padabulan Desember tiap tahun, berdasarkan nilai Performance Evaluationdan Produktifitas / Absent Point Pekerja pada tahun berjalan.

34.3. Besarnya perhitungan bonus akandirundingkan dan disepakati antara Perusahaan dan Serikat Pekerja setiaptahunnya.

Pasal 35Pajak

Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPH pasal 21) yang terhitungditanggung sepenuhnya oleh Perusahaan.

BAB VIIPerawatan

danPengobata

n

Pasal 36Biaya Pengobatan

36.1. Perusahaan memberikan Biaya Pengobatan danKeluarga Berencana bagi Pekerja Tetap, isteri dan anak-anaknya, untuk pemeriksaan dokter, obat resep dokter, yangbesarnya biaya pengobatan ini dan ketentuannya diatur dengan SuratKeputusan Direksi.

36.2. Pengeluaran biaya pengobatan yangmelebihi ketentuan di atas adalah menjadi beban Pekerja yangbersangkutan.


36.3. Tata cara atau teknis pelaksanaan biayapengobatan ini diatur oleh Perusahaan.

Pasal 37Biaya Perawatan

Rumah Sakit

37.1.1. Biaya perawatan dan pengobatan di RumahSakit untuk Pekerja dan Keluarganya kecuali yang bersifatkosmetik atau kecantikan adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnyapihak Perusahaan yaitu meliputi :

a. Biaya Jasa Dokterb. Biaya Kamar Inapc. Biaya Pemeriksaan dan Pengawasan selama

di Rumah Sakitd. Biaya pembelian obat-obatan selama di

Rumah Sakite. Biaya Rontgen, Laboratorium dan

Transfusi Darahf. Biaya Operasig. Biaya Ambulance

37.2. Pekerja diwajibkan memberitahukan terlebihdahulu kepada Perusahaan dengan menunjukan Surat Keterangan dariDokter atau Rumah Sakit kecuali bersifat penting / darurat.

37.3. Penggolongan biaya perawatan bagi PekerjaTetap dan Keluarganya yang dimaksud pada pasal 37 adalahsebagai berikut :

a. Kelas W1 sampai dengan W3 :kelas III

b. Kelas W4 sampai dengan W5 :kelas II A

c. Kelas L1 sampai dengan L3 :kelas II B

d. Kelas S1 : kelas I

37.4. Rumah Sakit yang menjadi rujukan adalah RumahSakit Meilia.

37.5. Dalam hal perawatan Rumah Sakit sebagaiakibat kecelakaan kerja, maka Perusahaan dan PT. Jamsostekmenjamin biaya perawatan sepenuhnya termasuk dampak yangdiakibatkannya.


37.6. Apabila Pekerja mengalami cacat fisikseumur hidup akibat kecelakaan kerja maka Perusahaanmenanggung sepenuhnya biaya penggantian alat bantu danperawatannya selama Pekerja masih menjadi Pekerja, yang waktupenggantiannya ditentukan oleh Perusahaan atas rekomendasi dokterPerusahaan.

37.7. Apabila Pekerja dan Keluarga Pekerjadirawat di Rumah Sakit selain rumah sakit rujukan maka standar biayayang dipakai adalah Rumah Sakit Meilia.

37.8. Tata cara dan pelaksanaan mengenaiperawatan Rumah Sakit ini diatur oleh Surat Keputusan Direksi

Tambah ayat:37.9Perusahaan meninjau plafon medical pekerja dan

keluarganya tiap tahun berdasarkan kenaikan obatdan

biaya medical

Tambah pasal:Pasal 38 Rawat Jalan38.1 Biaya rawat jalan di rumah sakit bagi pekerja

dan keluarganya pasca operasi dan perawatandi rumah sakit untuk penyakit khusus ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan di luarpasal 36 dan 37 atas rekomendasi dokter.

38.2 Yang dimaksud penyakit khusus adalah;a.Ginjal e.Usus buntu b.Jantung f.Ambaiyen/ Wasirc.Kanker

d. Paru-paru38.3 Tata cara pelaksanaan rawat jalan diatur oleh

SK Direksi

BAB VIIPerawatan

danPengobata

n( sambung

an )

Pasal 38Biaya Melahirkan

38.1. Biaya pemeriksaan dan pengobatan Pekerjawanita dan isteri Pekerja yang hamil secara sah ditanggung olehPerusahaan sampai anak ke 3 (tiga).

Ganti menjadi pasal 39 dan seterusnya

38.2. Besarnya biaya melahirkan sampai anak ke3 (tiga) dengan tindakan bidan atau dokter ditanggung olehPerusahaan sesuai dengan kelas perawatan Rumah Sakit.


38.3. Dalam hal kelahiran tidak normal dimanaharus dilakukan operasi Caesar atau cara-cara tertentu, maka biayakelahiran ditanggung Perusahaan berdasarkan biaya perawatanRumah Sakit.

38.4. Keguguran atau pengguguran dengan alasanmedis biaya sepenuhnya ditanggung oleh Perusahaan berdasarkanbiaya perawatan Rumah Sakit.

Pasal 39Program Keluarga

Berencana

39.1. Pengobatan dan pemeriksaan khusus bagiPekerja dan isteri Pekerja yang melakukan proses untuk memperolehketurunan (terapi penyuburan kandungan) sampai dinyatakan olehdokter hamil, maka biaya sepenuhnya ditanggung oleh Perusahaan diluar pasal 36 dan 37.

39.2. Pasal ini berlaku untuk Pekerja atauisteri Pekerja yang sah, yang telah mempunyai masa kerja minimal 3 (tiga)tahun.

39.3. Tata cara dan pelaksanaannya diatur olehSurat Keputusan Direksi.

Pasal 40PemeriksaanKesehatanBerkala

40.1. Perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatanPekerja secara berkala setiap tahun.

40.2. Dalam hal-hal tertentu Perusahaan dapatmewajibkan Pekerja untuk memeriksakan kesehatannya.

40.3. Pekerja yang menolak pemeriksaankesehatan dimaksud ayat di atas dapat dikenakan sanksi

40.4. Perusahaan wajib menindaklanjuti hasilpemeriksaan tersebut bila ditemukan kelainan pada Pekerja yangbersangkutan.

Pasal 41Bantuan Kaca

Mata

41.1. Bantuan kacamata diberikan kepada PekerjaTetap berdasarkan keterangan dokter mata

41.1. Bantuan kacamata diberikan kepada Pekerja Tetapdan keluarganya ( karyawan,suami,istri,anak )berdasarkan keterangan dokter mata


41.2. Penggantian lensa dilakukan paling cepat 1(satu) tahun dan penggantian bingkai dilakukan paling cepat 2 (dua)tahun sekali.

41.3. Tata cara dan besarnya bantuan kacamatadiatur oleh Surat Keputusan Direksi.

Harus dinaikkan

BAB VIIIKeselamatan dan

KesehatanKerja

Pasal 42Organisasi P2K3

42.1. Dalam upaya menciptakan dan pemeliharaansuasana kerja yang aman, sehat dan rapi di dalam Perusahaan dandaerah sekitarnya, perlu dibentuk Panitia Pembina Keselamatan danKesehatan Kerja (P2K3) dilingkungan PT. PEWMID42.2. Kedua belah pihak baik Perusahaan maupunPekerja wajib mentaati ketentuan-ketentuan keselamatan kerjauntuk mencegah timbulnya kecelakaan kerja dan sakit akibathubungan kerja serta mentaati petunjuk keselamatan / kesehatan kerjadan menjaga lingkungan di tempat kerja.

Pasal 43Alat Keselamatandan KesehatanKerja sertaPenggunaannya

43.1. Pekerja dengan jabatan / pekerjaan tertentudiberikan perlengkapan atau alat kesehatan dan keselamatan kerja.

43.2. Pekerja diwajibkan menggunakan alat-alatkeselamatan kerja pada waktu bekerja, kecuali bila ditentukanlain oleh Perusahaan.

43.3. Pekerja harus menjalankan mesin-mesin atauperalatan sesuai prosedur dan cara yang telah ditentukan olehPerusahaan.

43.4. Pekerja harus memperhatikan keselamatandirinya sendiri, pekerja lain serta lingkungannya pada waktu melakukanpekerjaan.

43.5. Pekerja harus berhati-hati bekerja sesuaidengan petunjuk apabila bekerja dengan bahan-bahan berbahaya,seperti bahan yang mengandung racun, mudah terbakar atau meledak.


BAB IXJaminanSosialDan

KesejahteraanTenagaKerja

Pasal 44Jaminan SosialTenaga Kerja

44.1 Perusahaan wajib mengikutsertakanpekerjanya dalam program JAMSOSTEK yang meliputi :

a. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)b. JKM (Jaminan Kematian)c. JHT (Jaminan Hari Tua)

44.2. Iuran JAMSOSTEK menjadi beban Perusahaankecuali iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 2 % dibebankanpada Pekerja.

44.3. Perusahaan harus memberitahukan saldokepada setiap Pekerja setahun sekali setiap bulan April.

44.4. Apabila dikemudian hari ada perubahanketentuan undang-undang tentang besarnya iuran maka akandisesuaikan.

BAB IXJaminanSosialDan


( sambungan )

Pasal 45Pakaian Kerja

dan KelengkapanKerja

45.1. Perusahaan memberikan inventaris 1 (satu)tahun sekali kepada Pekerja

berupa :No. Item Karyawan

ProduksiKaryawanOffice

KaryawanKontrak

1. PakaianKerja

3 stel 3 stel 2 stel

2. Sepatu - 2 pasang -3. Sepatu

Safety2 pasang - 1 pasang

4. Topi 2 pcs 2 pcs 1 pcs

a. Untuk tahun pertama Pekerjamendapatkan 3 (tiga) stel, tahun berikutnya sistem tukar.

b. Inventaris untuk Pekerja Kontrakdiberikan bagi mereka yang

memiliki masa kontrak 6 (enam)bulan.

a. Pembagian inventaris kelengkapan kerjadiberikan setiap bulan juni

45.2. Untuk sepatu Pekerja pembagian dilakukandengan sistem tukar dan untuk pakaian wanita hamil, sebelumnyadapat mengajukan permintaan pakaian khusus.

45.2. Untuk pakaian wanita hamil, sebelumnya dapatmengajukan permintaan khusus.


45.3. Pekerja yang karena satu dan lain halputus hubungan kerja maka segala inventaris dari Perusahaan, tandapengenal dan lain-lain, wajib dikembalikan pada Perusahaan atau sejakitu dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46Sarana Ibadah

dan PelaksanaanIbadah

46.1. Perusahaan wajib menyediakan fasilitas saranaibadah yang layak

46.2. Perusahaan memberikan ijin kepadaPekerja untuk melaksanakan ibadah agamanya berpedoman padaPeraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47Pinjaman Uang

47.1. Perusahaan dapat mempertimbangkanpermohonan pinjaman uang kepada Pekerja yang telah bekerjasebagai Pekerja Tetap.

47.2. Pinjaman diberikan kepada Pekerja Tetapmaksimal sebesar 2 (dua) x Upah.

47.3. Pinjaman tidak dapat diberikan bilaPekerja masih mempunyai sisa pinjaman yang belum dilunasi.

47.4. Untuk suami istri yang keduanya adalahPekerja, maka pinjaman diberikan kepada salah satu Pekerja.

47.5. Pinjaman Khusus Perusahaan dapat memberikan pinjamanberupa pinjaman khusus kepada Pekerja untuk keperluan mendadak(emergency) dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang sah.

Pasal 48Santuan Uang

Duka

48.1. Bila Pekerja meninggal dunia, makaPerusahaan memberikan santuan uang duka dan menanggung semua biayapenguburan.

48.1. Bila Pekerja meninggal dunia, makaPerusahaan memberikan santuan uang duka dan menanggung semua biayapenguburan nilainya ditambah di SK Direksi minimal 1( satu ) juta

48.2. Santunan yang dimaksud dalam pasal48.1 berlaku bagi semua Pekerja, dengan melampirkan bukti-bukti, minimal Surat Kematian dari Kelurahan setempat atau SuratKematian dari Rumah Sakit dan Kartu Keluarga yang meninggal.


Pasal 49SumbanganPernikahan

49.1. Perusahaan memberikan sumbangan / bantuankepada Pekerja Tetap untuk pernikahannya yang pertama kaliyang besarnya diatur oleh Surat Keputusan Direksi dengan melampirkanSurat Nikah.

49.2. Bila suami isteri yang kedua-duanyaadalah Pekerja, maka sumbangan diberikan kepada salah satu Pekerja(Kepala Keluarga).

Pasal 50Rekreasi Pekerja

dan Keluarga

Setiap tahun Perusahaan mengadakan rekreasi Pekerjadan Keluarganya ke tempat rekreasi yang dapatditempuh dalam 1 (satu) hari pulang pergi atastanggungan Perusahaan sepenuhnya yang besarbiayanya dan tata cara pelaksanaannya diatur olehPerusahaan bersama Serikat Pekerja.

Pasal 51Olahraga dan

Kesenian

Perusahaan bersama-sama dengan Serikat Pekerjamemberikan perhatian kepada pengembangan /pembinaan olahraga dan kesenian bagi Pekerja,Perusahaan akan menyediakan sarana / fasilitasolahraga dan kesenian sesuai dengan kemampuan dankondisi Perusahaan.

Pasal 52Kerohanian

52.1. Pekerja diberikan dispensasi dalammelaksanakan kegiatan keagamaan mewakili Perusahaan denganmendapat upah penuh.

52.2. Bagi Pekerja yang beragama Islam, diberikankesempatan naik haji dengan biaya sendiri selama-lamanya 40(empat puluh) hari atau sesuai Keputusan Menteri Agama denganmenerima upah.

52.2. Bagi Pekerja yang beragama Islam, diberikankesempatan naik haji dengan biaya persahaan selama-lamanya 40(empat puluh) hari atau sesuai Keputusan Menteri Agama denganmenerima upah.

52.3. Perusahaan memberikan bantuan danfasilitas untuk kegiatan keagamaan.

Tambah ayat52.4. Tata cara pelaksanaan ibadah naik haji denganbiaya perusahaan diatur oleh SK Direksi

BAB IX

Pasal 53KoperasiKaryawan

Perusahaan bersama-sama dengan Serikat Pekerjaberusaha untuk meningkatkan kesejahteraan Pekerjamelalui wadah Koperasi Karyawan PT. PEWMID sesuaiAnggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).


JaminanSosialDan


( sambungan )

Pasal 54Makan

Perusahaan menyediakan kantin untuk tempat makandan memberikan tunjangan makan setiap Pekerjasesuai dengan nilai kalori yang dibutuhkanberdasarkan keputusan ahli gizi dan masukan TimCatering yang dievaluasi 1 (satu) tahun sekali.

Perusahaan menyediakan kantin untuk tempat makan danmemberikan tunjangan makan setiap Pekerja sesuaidengan nilai kalori yang dibutuhkan berdasarkankeputusan ahli gizi dan masukan serikat pekerja yangdievaluasi 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 55Tanda

Penghargaan

55.1. Perusahaan akan memberikan penghargaan /hadiah kepada Pekerja untuk hal sebagai berikut :

a. Bagi Pekerja yang telah bekerja selama10, 15, 20, 25, 30 tahun, Perusahaanmemberikan penghargaan karena dedikasidan loyalitasnya.

b. Pekerja yang memberikan sumbanganpemikiran atau penemuan baru bagipengembangan dan kemajuan Perusahaan.

c. Group Pekerja terbaik dari seluruh grouppada setiap section di Perusahaan dansatu orang Pekerja terbaik dari seluruhPekerja.

d. Beasiswa untuk Anak Pekerja yangberprestasi.

ditanyakan

55.2. Tata cara pelaksanaannya diatur oleh SuratKeputusan Direksi

BAB XProgramPeningkat

anKetrampil

an

Pasal 56Pendidikan

Perusahaan mengadakan program dan latihanketrampilan untuk peningkatan ketrampilan Pekerjayang diselenggarakan oleh Perusahaan sendiri maupunbadan-badan atau instansi lain dengan biayaPerusahaan, baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB XITataTertibKerja

Pasal 57Penegakan

Disiplin Kerja

57.1. Perusahaan dapat mengambil tindakandisiplin terhadap setiap Pekerja apabila Pekerja tersebutmelakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang ada.

PKB 2007 - 2009

57.2. Setiap penegakan disiplin kerja adalahkewajiban semua Pekerja.

PKB 2007 - 2009

57.3. Dalam menghadapi pelanggaran-pelanggarandisiplin, Perusahaan akan menentukan satu diantara bentuk tindakan-tindakan disiplin di bawah ini :

a. Surat Peringatan Lisan dengan masaberlaku 2 (dua) bulan.

b. Surat Peringatan I (satu) dengan masaberlaku 3 (tiga) bulan

c. Surat Peringatan II (dua) dengan masaberlaku 5 (lima) bulan

d. Surat Peringatan III (tiga) dengan masaberlaku 8 (delapan) bulan

57.3. Dalam menghadapi pelanggaran-pelanggarandisiplin, Perusahaan akan menentukan satu diantara bentuk tindakan-tindakan disiplin di bawah ini :

a. Surat Peringatan Lisan dengan masaberlaku 2 (satu) bulan.

b. Surat Peringatan I (satu) dengan masaberlaku 2 (dua) bulan

c. Surat Peringatan II (dua) dengan masaberlaku 4 (empat) bulan

d. Surat Peringatan III (tiga) dengan masaberlaku 6 (enam) bulan


57.4. Surat Peringatan tersebut diberikan tidakperlu menurut urutannya, tetapi sesuai dengan nilai besar kecilnya kesalahan atau banyaknya pelanggaran.

57.4. Surat Peringatan tersebut diberikan tidak perlu menurut urutannya, tetapi sesuai dengan nilai besar kecilnya kesalahan atau banyaknya pelanggaran, besar kecilnya kesalahan diputuskan kedua belah pihak yaitu perusahaan dengan serikat pekerja.

57.5. Dalam hal Pekerja tidak masuk kerja ataumeninggalkan pekerjaan selain saat menjalankan cuti, maka Perusahaanmenerapkan sistem absent point

sebagai berikut :Cuti Dokter Absent Point

0.25 *Datang Terlambat (1-30menit)

Absent Point0.5

Datang Terlambat (31-60menit)

Absent Point1.0

Datang Terlambat (> 60menit)

Absent Point1.5

Pulang Cepat (setelah 4jam kerja)

Absent Point0.5

Pulang Cepat (sebelum 4jam kerja)

Absent Point1.0

Ijin Absent Point1.5

Tanpa Keterangan Absent Point4.0

* untuk Pekerja yang harusdirawat inap / kecelakaan kerja maka absent point = 0

57.5. Dalam hal Pekerja tidak masuk kerja ataumeninggalkan pekerjaan selain saat menjalankan cuti, maka Perusahaanmenerapkan sistem absent point

sebagai berikut :Cuti Dokter Absent Point

0.25 *Datang Terlambat (1-30menit)

Absent Point0.25

Datang Terlambat (31-60menit)

Absent Point0.5

Datang Terlambat (> 60menit)

Absent Point0.25

Pulang Cepat (setelah 4jam kerja)

Absent Point0.5

Pulang Cepat (sebelum 4jam kerja)

Absent Point0.5

Ijin Absent Point1.5

Tanpa Keterangan Absent Point4.0

* untuk Pekerja yang harusdirawat inap / kecelakaan kerja maka absent point = 0 * untuk pekerja yang ijin,pekerja hanya menginformasikan kepada atasan yangbersangkutan

Pasal 58Disiplin Kerja

58.1. Pekerja wajib datang ke tempat kerja sebelum jam kerja dan

masuk kerja tepat waktunya.

PKB 2007 - 2009

58.2. Pekerja wajib mengeprik time cardnya sendiri baik pada waktu masuk kerja maupun pada waktu pulang kerja pada mesin pencatat waktu / daftar hadir yang tersedia.

PKB 2007 - 2009

58.3. Pekerja wajib memakai pakaian seragam kerja selama jam-jam

kerja di Perusahaan.

PKB 2007 - 2009


58.4. Pekerja wajib meminta ijin pada atasannya, setiap akan meninggalkan halaman Perusahaan pada jam-jam kerja dengan mengisi formulir yang telah ditentukan.

PKB 2007 - 2009

58.5. Pekerja wajib memberi informasi baik secara lisan / tulisan kepada

atasannya / HRD terlebih dahulu, jika secara mendadak tidak bisa masuk kerja.

PKB 2007 - 2009


( sambungan )

Pasal 58Disiplin Kerja( sambungan )

58.6. Pekerja wajib mengikuti segala kegiatan yang telah ditentukan

Perusahaan, yaitu : senam pagi, apel pagi, apel mingguan, apel bulanan atau general assembly.

PKB 2007 - 2009

58.7. Pekerja wajib memakai kartu / tanda pengenal yang sah selama bertugas di areal Perusahaan.

PKB 2007 - 2009

58.8. Pekerja wajib menjaga / memelihara kebersihan lingkungannya,

fasilitas-fasilitas yang telah disediakan Perusahaan, mesin-mesin dan tempat kerja.

PKB 2007 - 2009

58.9. Pekerja wajib menjaga / memelihara tatatertib, sopan santun selama

berada di dalam Perusahaan.

PKB 2007 - 2009

58.10. Pekerja wajib bekerja dengan efisien. PKB 2007 - 2009

58.11. Pekerja wajib melaksanakan pekerjaan sesuai instruksi atasan dan prosedur yang ditentukan Perusahaan.

PKB 2007 - 2009

58.12. Pekerja wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan dirinya yang ditentukan oleh Perusahaan

PKB 2007 - 2009

58.13. Pekerja wajib bersedia untuk diperiksa oleh petugas Satpam di pos, baik pada masuk dan pulang kerja.

PKB 2007 - 2009


Pasal 59Larangan

59.1. Setiap Pekerja pada saat melaksanakan tugas dan atau berada di areal Perusahaan / Pabrik dilarang :

1. Berambut gondrong2. Melakukan perdagangan dalam bentuk

apapun yang bukan untuk kepentingan Perusahaan kecuali Koperasi Karyawan

3. Menolak perintah atasan dalam rangka dinas.

4. Membawa barang-barang milik Perusahaan tanpa ijin yang sah.

5. Memotret di areal Perusahaan tanpa ijin dari Perusahaan.

6. Merusak barang-barang milik Perusahaan baik sengaja maupun karena kelalaian.

7. Membawa senjata api dan senjata tajam ke areal Perusahaan tanpa ijin yang sah.

8. Tidur pada jam kerja.9. Merokok di areal pabrik kecuali di tempat-

tempat yang telah ditentukan.10. Mencoret-coret tembok di areal pabrik,

toilet dan atau ruangan kerja.11. Mengeprik kartu absen milik orang lain

atau sebaliknya.

PKB 2007 - 2009


59.2. Setiap Pekerja dilarang keras melakukanperbuatan-perbuatan tersebut di bawah ini :1. Memberikan keterangan palsu terhadap

Perusahaan.2. Berkelahi / memukul / menganiaya /

mengancam teman sekerja dan atau atasan didalam lingkungan Perusahaan maupun di luarlingkungan Perusahaan.

3. Menghina baik dengan tulisan atau ucapanterhadap teman sekerja, atasan dan ataupimpinan / pengurus Perusahaan.

4. Berjudi di lingkungan Perusahaan.5. Menghasut / membujuk teman sekerja /

atasan untuk berbuat hal-hal yangmerugikan Perusahaan.

6. Membocorkan rahasia Perusahaan ataumencemarkan nama baik Perusahaan yangseharusnya dirahasiakan, kecuali untukkepentingan negara atau penegakan hukum.

7. Mabuk, madat, minum minuman keras yangmemabukkan, memakai obat bius ataumenyalah-gunakan / mengedarkan obat-obatanterlarang yang dilarang oleh undang-undang, baik di dalam maupun di luarlingkungan Perusahaan.

8. Dengan sengaja atau kecerobohan merusakbarang milik Perusahaan, sehinggaPerusahaan menderita kerugian besar, ataumembiarkan diri atau teman sekerjanyadalam keadaan bahaya.

9. Melakukan unjuk rasa / demonstrasi secaratidak sah.

10. Melakukan perbuatan asusila dan pelecehansexual di areal Perusahaan / tempat kerja.

11. Mencuri, menggelapkan, menipu, korupsi,kolusi dan melakukan tindakan kriminallainnya.

12. Menerima pemberian dari supplier atausuatu badan atau pihak ketiga dalam bentukapapun juga dalam rangka kolusi, korupsidan nepotisme.

13. Pelanggaran pasal 59.2 adalah kesalahanberat.

PKB 2007 - 2009



( sambungan )

Pasal 60Sanksi

60.1. Sanksi disiplin akibat akumulasi absentpoint dalam periode satu

bulan adalah sebagai berikut :

No.

Absent PointKumulatif

dalam 1 (satu) bulanSanksi

1. 4.0 sampaidengan 5.5

Surat PeringatanLisan


Surat Peringatan I(Satu)

3. 10.0 sampai dengan13.5

Surat Peringatan II(Dua)

4. 14.0 ke atas Surat PeringatanIII (Tiga)

60.1. Sanksi disiplin akibat akumulasi absentpoint dalam periode satu

bulan adalah sebagai berikut :

No.

Absent PointKumulatif

dalam 1 (satu) bulanSanksi


Surat PeringatanLisan


Surat Peringatan I(Satu)

3. 12.5 sampai dengan16.25

Surat Peringatan II(Dua)

4. 16.5 ke atas Surat PeringatanIII (Tiga)

60.2.

60.3. Sanksi disiplin akibat pelanggaran-pelanggaran tata tertib dan atau

larangan-larangan di dalam lingkunganPerusahaan adalah sebagai berikut :

1. Surat Peringatan Lisan dan atau SuratPeringatan I (Satu) diberikan akibatpelanggaran terhadap pasal 58.1 sampaidengan pasal 58.13

2. Surat Peringatan II (Dua) dan atau III(Tiga) diberikan pada Pekerja yangmelakukan pelanggaran :

a. Dimasa berlaku SP Lisan dan atauSP I (Satu)

b. Disiplin kerja pasal 59.1.1sampai dengan 59.1.11

PKB 2007 - 2009

60.4. PHK oleh Perusahaan dapat dilakukan padaPekerja yang melakukan pelanggaran pada pasal59.2.1 sampai dengan 59.2.12

PKB 2007 - 2009

60.5. Apabila Pekerja dalam menjalani masaberlakunya SP III (Tiga) kemudian melakukantindakan pelanggaran lain yang bobotnya layakuntuk mendapatkan SP I (Satu) maka Perusahaandapat mengajukan ijin Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) ke Instansi terkait.

PKB 2007 - 2009

60.6. Dalam hal Pekerja tidak masuk kerja /mangkir bekerja paling sedikit dalam waktu 5(lima) hari kerja berturut-turut dan telahdipanggil 2 (dua) kali secara tertulis tetapiPekerja tidak dapat memberikan keterangantertulis dan bukti yang sah maka Perusahaandapat melakukan proses Pemutusan HubunganKerja (PHK).

PKB 2007 - 2009

60.7. Skorsing hanya diberikan pada Pekerja yangmenjalani proses PHK, yang pelaksanaannyaberpedoman pada Undang-Undang yang berlaku.

PKB 2007 - 2009


BAB XIIPenyelesaian KeluhKesah

Pasal 61Keluhan danPengaduan

61.1. Bila Pekerja merasa bahwa perlakuan yangdiperoleh dari atasannya pada suatu saatbertentangan dengan syarat-syarat yangtercantum dalam PKB, tidak wajar, tidak adil,maka ia berhak untuk mengajukan keluh kesahnyadan atasannya wajib memberikan jawabannya.

PKB 2007 - 2009

61.2. Keluh kesah wajib diajukan kepada atasanPekerja tersebut, dan atasan wajibmenyelesaikan keluh kesah itu dalam waktupaling lama 5 (lima) hari kerja. Bila atasantidak menanggapi keluh kesah itu dalam waktutersebut, maka keluh kesah itu dianggapsebagai pengaduan yang harus diselesaikanmenurut prosedur pengaduan.

PKB 2007 - 2009

Pasal 62ProsedurPengaduan

62.1. Prosedur Pengaduan Tingkat Ia. Pengaduan wajib diajukan secara

tertulis dengan membuat suratpengaduan dan ditujukan kepadaatasannya langsung.

b. Bila dalam jangka waktu 5 (lima) harikerja tidak mendapat penyelesaian yangwajar menurut pertimbangan Pekerjayang bersangkutan, maka pengaduandapat diteruskan kepada tingkatselanjutnya.

PKB 2007 - 2009

62.2. Prosedur Pengaduan Tingkat IIa. Penyelesaian pada tingkat IIdilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi dari atasan langsungPekerja yang bersangkutan.

b. Bila dalam waktu 5 (lima) harikerja pengaduan tersebut belum memperolehpenyelesaian, maka pengaduan dapat diteruskan kepadatingkat yang lebih tinggi.

PKB 2007 - 2009

62.3. Prosedur Pengaduan Tingkat III Bila dalam jangka waktu 5 (lima) harikerja pengaduan di atas tetap tidak terselesaikan, maka salah satupihak (Pekerja / Pengusaha) dapat mengajukan persoalan tersebut kepadaUnit Kerja yang ada di Perusahaan berdasarkan Undang-Undang.

PKB 2007 - 2009


62.4. Prosedur Pengaduan Tingkat IV Bila dalam perundingan antaraPerusahaan dan Unit Kerja tidak dapat diselesaikan, maka salah satu pihak(Pekerja / Pengusaha) dapat mengajukan persoalan tersebut padakantor Departemen Tenaga Kerja setempat atau Instansi terkait menurutUndang-Undang.

PKB 2007 - 2009

BAB XIIIPemutusanHubunganKerja

Pasal 63Pemutusan

Hubungan Kerja

Bentuk-Bentuk Pemutusan Hubungan Kerja terdiri dari:63.1. Pemutusan Hubungan Kerja dalam Masa

Percobaana. Pemutusan Hubungan Kerja dalam masa

percobaan dapat dilakukan setiap saatbaik atas permintaan Pekerja atauPerusahaan.

b. Pekerja tidak akan diberikan uangpesangon atau uang jasa atau uangpengganti lainnya.

c.

Bentuk-Bentuk Pemutusan Hubungan Kerja terdiri dari :63.1.1 a. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan

kerja, pengusaha diwajibkan membayar uangpesangon dan

membayar uang penghargaan masakerja dan uang penggantian hak yang seharusnyaditerima.

b. Besarnya uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat 63.1.1. a , ditetapkan sebagai berikut : 1. Masa kerja kurang dari 1 ( satu ) tahun, 1 ( satu ) bulan upah; 2. Masa kerja 1 ( satu ) tahun ataulebih tetapi kurang dari 2 ( dua ) tahun, 2 ( dua ) bulan upah; 3. Masa kerja 2 ( dua ) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 ( tiga ) tahun, 3 ( tiga )bulan upah; 4. Masa kerja 3 ( tiga ) tahun ataulebih tetapi kurang dari 4 ( empat ) tahun, 4 ( empat) bulan upah;

5. Masa kerja 4 ( empat ) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 ( lima ) tahun, 5 ( lima ) bulan upah;

6. Masa kerja 5 ( lima ) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 ( enam ) tahun, 6 (enam ) bulan upah;

7. Masa kerja 6 (enam ) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 ( delapan ) tahun, 7 (tujuh ) bulan upah;

8. Masa kerja 7 ( tujuh ) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 ( delapan ) tahun, 8 (delapan ) bulan upah;

9. Masa kerja 8 ( delapan ) tahun atau lebihtetapi kurang dari 9 ( sembilan ) tahun, 9 ( sembilan ) bulan upah;

10. Masa kerja 9 ( sembilan ) tahun atau lebih tetapi kurang dari 10 (sepuluh ) tahun, 10(sepuluh ) bulan upah; 11. Masa kerja 10 ( sepuluh ) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 ( dua belas ) tahun,11 (sebelas ) bulan upah;


12. Masa kerja 12 ( dua belas ) tahunatau lebih tetapi kurang dari 14 ( belas ) tahun, 12 (dua belas ) bulan upah;

13. Masa kerja 14 ( empat belas ) tahun ataulebih tetapi kurang dari 16 ( enam belas ) tahun, 14 ( empat belas ) bulan upah;

14. Masa kerja 16 ( enam belas ) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 ( delapan belas) tahun, 16 ( enam belas ) bulan upah;

15. Masa kerja 18 ( delapan belas ) tahun atau lebih tetapi kurang dari 20 ( dua puluh ) tahun, 18 ( delapan belas) bulan upah;

16. Masa kerja 20 ( dua puluh ) tahunatau lebih tetapi kurang dari 23 ( dua puluh tiga ) tahun, 20 (dua puluh ) bulan upah;

17. Masa kerja 23 ( dua puluh tiga ) tahun atau lebih tetapi kurang dari 25 ( dua puluh lima ) tahun, 23 ( dua puluh tiga ) bulan upah;

18. Masa kerja 25 ( dua puluh lima ) tahun atau lebih tetapi kurang dari 28 ( dua puluh delapan ) tahun, 25 ( dua puluh lima ) bulan upah;

c. Besarnya uang penghargaan masa kerjasebagaimana dimaksud dalam ayat 63.1.1. a ditetapkansebagai berikut : 1. Masa kerja 3 ( tiga ) tahun ataulebih tetapi kurang dari 6 ( enam ) tahun, 2 ( dua ) bulan upah; 2. Masa kerja 6 ( enam ) tahun ataulebih tetapi kurang dari 9 (sembilan ) tahun, 4 ( empat ) bulan upah;

3. Masa kerja 9 ( sembilan ) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 ( dua belas ) tahun, 5 ( lima ) bulan upah;

4. Masa kerja 12 ( dua belas ) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 ( lima belas ) tahun, 6 ( enam ) bulan upah;

5. Masa kerja 15 ( lima belas ) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 ( delapan belas) tahun, 7 (tujuh ) bulan upah;

6. Masa kerja 18 ( delapan belas ) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 ( dua puluh satu ) tahun, 8 ( delapan ) bulan upah;

7. Masa kerja 21 ( dua puluh satu ) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 ( dua puluh empat ) tahun, 10 ( sepuluhn ) bulan upah;

8. Masa kerja 24 ( dua puluh empat ) tahun atau lebih tetapi kurang dari 27 (dua puluhtujuh ) tahun, 12 (dua belas ) bulan upah;


63.2. Pemutusan Hubungan Kerja karenaberakhirnya hubungan kerja untuk waktutertentu Dalam hal hubungan kerja antaraPerusahaan dan Pekerja untuk jangkawaktu tertentu berakhir dan Perusahaan tidakakan meneruskan lagi.

PKB 2007 - 2009


( sambungan )

Pasal 63Pemutusan

Hubungan Kerja( sambungan )

63.2. Pemutusan Hubungan Kerja Atas KehendakPekerja

a. Jika Pekerja ingin berhenti bekerjadari Perusahaan maka diharuskanmengajukan permohonan secara tertulis1 (satu) bulan sebelumnya kepada HRDDept. dengan melalui atasannya.

b. Dalam hal ini kepada Pekerja yangtelah memiliki masa kerja minimal 3(tiga) tahun diberikan uang pisah danuang pengganti lainnya sesuai pedomanpada Undang-Undang RI No. 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan.

c. Untuk Pekerja yang memiliki masa kerjakurang dari 1 tahun diberikan uangpisah sebesar ½ bulan upah.

d. Untuk Pekerja yang memiliki masa kerja1 tahun lebih tapi kurang dari 3 tahundiberikan uang pisah sebesar 1 bulanupah.

PKB 2007 - 2009


63.3. Pemutusan Hubungan Kerja KarenaRasionalisasi

Dalam hal terpaksa perlu dilakukanrasionalisasi di Perusahaan sehingga harusdilakukan pemutusan hubungan kerja makauang pesangon, uang jasa dan uang gantirugi lainnya akan dirundingkan terlebihdahulu dengan Serikat Pekerja.

63.3. Pemutusan Hubungan Kerja karenarasionalisasi dan lock out a. Dalam hal terpaksa perlu dilakukan

rasionalisasi di perusahaan sehimgga harusdilakukan pemutusan hubungan kerja maka uangpesangon, uang jasa, dan uang ganti rugilainnya dirundingkan dan hanya disepakatibersama-sama oleh kedua belah pihak( Pengusaha dan Serikat Pekerja ).

b. Pengusaha sebisa mungkin menghindaripenutupan perusahaan. Apabila karena kondisiyang tidak memungkinkan, maka wajib untukmelakukan langkah-langkah sebagai berikut ; Sesuai surat edaran Mentri Tenaga KerjaRepublik Indonesia:Mengurangi lembur, mengurangi hari kerja,meniadakan kerja shift, karyawan kontrakdihilangkan, mengurangi hari kerja,merumahkan karyawan, pension dini, kerjabergilir, memPHK karyawan yang absensinyaburuk.

c. Dalam hal perusahaan merumahkan pekerja tanpabatasan waktu, pekerja tetap mendapatkanhaknya sebagai pekerja dengan tidak adapengurangan apapun sampai ada kesepakatanantara pengusaha dan pekerja.

d. Apabila tidak dapat dihindari terjadinyapenutupan perusahaan, maka perusahaan wajibmelakukan perundingan pesangon.

e. Perundingan pesangon dilakukan secarabipartite.

f. Selama proses perundingan konpensasipesangon, maka perusahan wajib melaksanakanpembayaran upah dan fasilitas lainya terhadapkaryawan.

63.4.


63.5. Pemutusan Hubungan Kerja Karena LanjutUsia (Pensiun)

a. Perusahaan dapat melakukan pemutusanhubungan kerja kepada Pekerja yangtelah mencapai usia lanjut 55 (limapuluh lima) tahun.

b. Pemutusan hubungan kerja dilakukanpada akhir bulan takwim dan sebagaipenentu usia Pekerja adalah tanggallahir yang terdaftar di HRD Dept.

c. Kepada Pekerja Tetap yang terkena PHKkarena lanjut usia, Perusahaanmemberikan: 1. Uang pesangon dan uang jasa,

serendah-rendahnya 2 (dua) kali Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

2. Tunjangan Hari Raya dan Bonusyang belum diterima pada tahunberjalan.

3. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) dariPT. Jamsostek.

d. Terhadap Pekerja yang telah mencapaiusia minimal 45 (empat puluh lima)tahun dan telah menjalani masa kerjaminimal 10 (sepuluh) tahun di PT.PEWMID, dengan persetujuan atasannyadapat mengajukan permohonan PHK LanjutUsia Dipercepat. Kepada Pekerjatersebut diberikan hak-haknya sepertiyang diatur dalam pasal 63.5.c. PKBini.

c. Kepada Pekerja Tetap yang terkena PHK karenalanjut usia, Perusahaan memberikan:

1. Uang pesangon dan uang jasa, serendah-rendahnya 2 (dua) kali pasal 63.1.1.a.b.c

2. Tunjangan Hari Raya dan Bonusyang belum diterima pada tahunberjalan.

3. Uang Jaminan Hari Tua (JHT)dari PT. Jamsostek

d Terhadap Pekerja yang telah mencapai usiaminimal 45 (empat puluh lima) tahun atau telahmenjalani masa kerja minimal 20 (duapuluh) tahundi PT. PEWMID, dengan persetujuan atasannyadapat mengajukan permohonan PHK Lanjut UsiaDipercepat. Kepada Pekerja tersebut diberikanhak-haknya seperti yang diatur dalam pasal63.1.1 PKB ini.

63.6. Pemutusan Hubungan Kerja Karena Sakit atauCacat Jasmani / Rohani.

a. Dalam hal seorang Pekerja tidak mampubekerja karena sakit atau cacatjasmani / rohani melebihi 12 (duabelas) bulan berturut-turut makakepadanya dapat dilakukan PHKberdasarkan surat keterangan dokterdengan mengindahkan Undang-Undangyang berlaku.

b. Kepada Pekerja akan diberikan uangpesangon, uang jasa, uang ganti rugilainnya, serendah-rendahnya 1 (satu)kali Undang-Undang yang berlakuditambah bantuan biaya pemeliharaankesehatan selama 1 (satu) tahun yangbesarnya ditentukan oleh Perusahaan

b. Kepada Pekerja akan diberikan uang pesangon, uang jasa, uang ganti rugi lainnya, sesuai pasal 63.1.1 a.b.c

ditambah biaya pemeliharaan kesehatan selama 1 ( satu ) tahun


63.7 Pemutusan Hubungan Kerja karena PekerjaMeninggal Dunia.

a. Dalam hal Pekerja meninggal duniamaka hubungan kerjanya denganPerusahaan putus dengan sendirinya.

b. Kepada ahli waris Pekerja yangbersangkutan Perusahaan memberikanuang pesangon, uang jasa, uang gantirugi lainnya, serendah-rendahnya 1(satu) kali Undang-Undang yangberlaku ditambah uang duka yangbesarnya ditentukan oleh Perusahaan.

63.7 Pemutusan Hubungan Kerja karena PekerjaMeninggal Dunia.

a.Dalam hal Pekerja meninggal dunia makahubungan kerjanya dengan Perusahaan putusdengan sendirinya.

b.Kepada ahli waris Pekerja yang bersangkutanPerusahaan memberikan uang pesangon, uangjasa, uang ganti rugi lainnya, sesuaidengan pasal 63.1.1.a.b.c


( sambungan )

Pasal 63Pemutusan

Hubungan Kerja( sambungan )

63.8. Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahanringan, melakukan pelanggaran dalam masaberlakunya Surat Peringatan III (Tiga).

PKB 2007 - 2009

63.9Pemutusan Hubungan Kerja yang diakibatkankesalahan berat tanpa syarat yaitu pelanggaranlarangan keras pada pasal 59.2.1.sampai denganpasal 59.2.12 akan diberikan uang pisah sesuaipasal 63.3b atau 63.3c atau 63.3d.

PKB 2007 - 2009

63.10 Dianggap mengundurkan diri yaitu 5 (lima)hari kerja berturut-turut meninggalkanpekerjaan tanpa alasan yang sah, setelahdipanggil 2 (dua) kali dan pihak Pekerja tidakmengindahkan maka akan diproses sesuaiperaturan yang berlaku.

PKB 2007 - 2009


63.11 Pemutusan Hubungan Kerja denganPersetujuan :

a. Dalam hal antara Perusahaan denganPekerja Tetap telah menyetujui PHK,maka tanpa mengabaikan prosedur yangtelah ditetapkan dalam Undang-Undangyang berlaku, pemutusan hubungan kerjadapat dilakukan atas permohonantertulis dari Pekerja tersebut dengantembusan kepada Serikat Pekerja.

b. Kepada Pekerja yang bersangkutandiberikan uang pesangon, uang jasa danuang pengganti lainnya serendah-rendahnya sebesar 1 (satu) kaliUndang-Undang yang berlaku.

c. Dalam hal Pekerja tidak menerimapemutusan hubungan kerja denganpersetujuan, maka setelah diadakanpembicaraan dengan Serikat Pekerjamengenai penyelesaian pemutusanhubungan kerja dilakukan melaluiDisnakertrans / Lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrialsesuai Undang-Undang yang berlaku.

d. Sejak penyelesaian masalah pemutusanhubungan kerja dilimpahkan keDisnakertrans / Lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, makaPekerja dikenakan pemberhentiansementara (skorsing). Selama Pekerjatersebut sedang dalam proses PHK makatetap berhak mendapat upah besertahak-hak lainnya yang biasa diterimaPekerja.

b. Kepada Pekerja yang bersangkutan diberikan uangpesangon, uang jasa dan uang pengganti lainnyaserendah-rendahnya sebesar 1 (satu) kali pasal 63.1.1.a.b.c.


63.12 Akibat dari Pemutusan Hubungan Kerjaa. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan

kerja, maka Pekerja diwajibkanmengembalikan kepada Perusahaan :1. Fasilitas Perusahaan2. Kartu Pengenal3. Hutang Pekerja kepada Perusahaan

dengan bukti yang sah4. Hutang Pekerja kepada Koperasi

Karyawan PT. PEWMID Sejahtera

b. Bagi Pekerja yang berhak ataspesangon dan atau uang jasa, makaPerusahaan akan memperhitungkandengan hutang-hutang yang ada

c. Penyelesaian pembayaran pesangon danatau uang jasa diberikan setelah :1. Pekerja mengembalikan semua

barang inventaris milikPerusahaan yang ada pada yangbersangkutan.

2. Pekerja menandatangani beritaacara pemutusan hubungan kerja.

b. Bagi Pekerja yang berhak atas pesangondan uang jasa, maka Perusahaan akanmemperhitungkan dengan hutang-hutangyang ada

c. Penyelesaian pembayaran pesangon danuang jasa diberikan setelah :

1. Pekerja mengembalikan semua baranginventaris milik Perusahaan yang adapada yang bersangkutan.2. Pekerja menandatangani berita acarapemutusan hubungan kerja.


( sambungan )

Pasal 64Pesangon danUang Jasa

64.1. Perusahaan memberikan pesangon, uang jasadan ganti kerugian kepada Pekerja yang diputuskankerjanya oleh Perusahaan kecuali pemutusan hubungan kerja akibatpelanggaran yang dimaksud dalam pasal 59.2 tidak mendapat pesangonsesuai Undang-Undang yang berlaku.

64.1. Perusahaan memberikan pesangon, uang jasadan ganti kerugian kepada Pekerja yang diputuskan kerjanyaoleh Perusahaan kecuali pemutusan hubungan kerja akibatpelanggaran yang dimaksud dalam pasal 59.2 mendapat pesangon sesuaiUndang-Undang yang berlaku.

64.2. Besarnya uang pesangon dan uang jasasesuai Undang-Undang yang berlaku.

64.2Besarnya uang pesangon dan uang jasa sesuaipasal 63.1.1.a.b.c

64.3


Pasal 65Pengertian Upah

Dalam HalPemberian

Pesangon, UangJasa, Ganti RugiDan Hak Pensiun

Yang dimaksud dengan upah dalam hal pemberianpesangon, uang jasa, ganti rugi dan hak pensiunsesuai Undang-Undang yang berlaku.

Yang dimaksud dengan upah dalam hal pemberianpesangon, uang jasa, ganti rugi dan hak pensiunadalah :

1. Gaji pokok.2. Tunjangan-tunjangan tetap yang berhak

diterimanya.3. Uang penggantian hak meliputi ;

a.Cuti tahunan yang belum diambil.b.Cuti panjang yang belum diambilc.Pengantian perumahan serta pengobatan dan

perawatan ditetapkan sebesar 15 % ( limabelas perseratus ) dari uang pesangon danuang penghargaan masa kerja, apabila masakerjanya telah memenuhi syarat untukmendapatkan penghargaan masa kerja.

d.Biaya atau ongkos pulang kamponge.Perusahaan memberikan hadiah 5 % dari

uang pesangon atau uang penghargaan masakerja pada karyawan yang mampunyaikeluarga.

BAB XIVMasa

Berlakunya,

PerubahanDan

Perpanjangan PKB

Pasal 66Berlaku BagiSemua Pekerja

Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku bagi semuaPekerja sepanjang syarat-syarat kerjanya tidakdiatur tersendiri dalam Perjanjian KerjaPerorangan.

PKB 2007 - 2009

Pasal 67Perubahan PKB

67.1. Kedua belah pihak (Pekerja / Pengusaha)dapat mengajukan perundingan dan membuat perubahan /kesepakatan baru mengenai isi PKB, apabila PKB tersebut dinilaisudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi pada saat itu.

PKB 2007 - 2009

67.2. Kedua belah pihak (Pekerja / Pengusaha)sepakat bahwa perubahan isi PKB yang dimaksuddalam ayat 1 (satu) di atas adalah perubahankearah perbaikan kualitas dan nilai isi PKB.

PKB 2007 - 2009

Pasal 68Jangka WaktuBerlakunya PKB

68.1. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PKB 2007 - 2009

68.2. Selama belum tercapai PerjanjianKerja Bersama yang baru, setelah berakhirmasa berlakunya, maka Perjanjian KerjaBersama ini dianggap tetap berlakuhingga tercapainya kesepakatan yang baru.

PKB 2007 - 2009


Pasal 69PeraturanPeralihan

Jika kelak dikemudian hari ada anggota Pengurusyang mewakili Serikat Pekerja dan anggota Pengusahayang mewakili Perusahaan dalam membuat danmenandatangani Perjanjian Kerja Bersama inimeninggal dunia / mengundurkan diri darikepengurusan dan mewakili Perusahaan, makaPerjanjian Kerja Bersama ini tetap berlaku untukjangka waktu yang telah ditentukan.

PKB 2007 - 2009

Pasal 70PeraturanTerdahulu

70.1. Perjanjian Kerja Bersama ini menggantikanKesepakatan Kerja Bersama yang terdahulu.

PKB 2007 - 2009

70.2. Hak-hak yang sudah biasa diberikanPerusahaan kepada Pekerja yang tidak tercantumdalam PKB ini tetap berlaku

PKB 2007 - 2009

Pasal 71Lampiran

Lampiran-lampiran yang terdapat dalam PKB inimerupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dari PKBini.

PKB 2007 - 2009

BAB XVKetentuanPenutup

Pasal 72Penutup

72.1. Perjanjian Kerja Bersama ini dibuatdalam Bahasa Indonesia dan ditandatanganioleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua)yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatanhukum yang sama

PKB 2007 - 2009

72.2. Pihak-pihak yang menandatanganiKesepakatan ini

PKB 2007 - 2009

bab i umum

Documents