aspek akuntansi dan pajak atas klasifikasi biaya dan kompensasi kerugian

Aspek Akuntansi dan

Pajak atas Klasifikasi

Biaya dan Kompensasi

Kerugian

12/10/2014

AKUNTANSI

KOMERSIALPAJAK

AKUNTANSI

PAJAK

12/10/2014

Pendahuluan :

Akuntansi Komersial Vs Pajak

Laporan Keuangan

Komersial

- Neraca

- Laporan Laba Rugi

- Laporan Perubahan Modal

- Laporan Arus Kas

- dll

Laba/Penghasilan

Neto

Menentukan Besarnya

Pajak Penghasilan

Perlakuan2 akuntasi yang berbeda dg ketentuanperpajakan, seperti:

- Ketentuan Perpajakan : tidaksemua biaya dapat dijadikanpengurang

- Terdapat penghasilan yang bukan Objek Pajak,

- dll

Disesuaikan dg Aturan

Perpajakan (Fiskal)

dengan melakukan

Rekonsiliasi Fiskal

12/10/2014

Biaya Menurut Akuntansi

Menurut Ahli Akuntansi :

Biaya merupakan harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka

memperoleh penghasilan atau revenue yang akan dipakai sebagai pengurang penghasilan.

Supriyono

(2000;16)

Biaya merupakan kas atau nilai setara kasyang dikorbankan untuk barang atau jasa yang

diharapkan memberi manfaat pada saat iniatau di masa mendatang bagi organisasi.

Henry Simamora

12/10/2014

BIAYA MENURUT UU PERPAJAKAN

3 PENDEKATAN DALAM PEMBEBANAN BIAYA

Sebab akibat (kausalitas)

1.

Alokasi sistematis dan rasional

2.

Pengakuan segera

3.

12/10/2014

Penjelasan :

Alokasi sistematis

dan rasional

Pengakuan segera

Pendekatan sebab akibat ini mengaitkan biaya ini secara langsung dengan

penghasilan. Pengakuan biaya sebagai beban dalam periode diakuinya

penghasilan.

Sebab akibat

(kausalitas)

Contoh:Persediaan sebagai penyebab dari hasil

penjualan (penghasilan pada masa mendatang, diakui sebagai biaya

alokasi harga pokok pada saat persediaan tersebut dijual).

12/10/2014

Pendekatan ini tidak mengaitkan secara langsung biaya dengan penghasilan, tetapi

biaya dialokasikan secara sistematis dan rasional dengan penghasilan atas dasar

masa manfaat.

Sebab akibat

(kausalitas)

Alokasi sistematis

dan rasional

Pengakuan segera

Contoh:Pada aset tetap, alokasi biaya pada tahun

tersebut sebagai pengurang terhadap penghasilan atau dilakukan penundaan atau

dikurangkan dengan penghasilan di masa mendatang melalui alokasi penyusutan dan

amortisasi.

12/10/2014

Pendekatan pengakuan segera yaitu terhadap biaya yang dapat dikaitkan dengan

penghasilan melalui pendekatan kesatu atau pendekatan kedua akan dibebankan segera

terhadap penghasilan pada tahun pengeluaran.

Sebab akibat

(kausalitas)

Alokasi sistematis

dan rasional

Pengakuan segera

Contoh:• Biaya pendirian

• Biaya emisi

12/10/2014

Untuk tujuan perpajakan, yaitu atas dasar pertimbangan penerimaan dan

pengaruh sosial ekonomi, tidak seluruh biaya dapat dikurangkan

terhadap penghasilan.

Sehingga apabila dibandingkan komponen biaya menurut akuntansi

komersial, dapat dikoreksi yang mempengaruhi penghasilan.

Akuntansi Komersial Vs Pajak

REKONSILIASI FISKALProses membuat penyesuaian-penyesuaian terhadap laporankeuangan komersial denganberdasarkan ketentuan-ketentuanperpajakan sehingga diperolehyang namanya laba fiskal

Tujuan:

Agar laporan keuangan komersialsebelum datanya dimasukandalam SPT tahunan PPh terlebihdahulu disesuaikan denganketentuan perpajakan yangberlaku

12/10/2014

Contoh Rekonsiliasi Fiskal --->Penghasilan

Uraian Akuntansi Koreksi Fiskal Fiskal

Phs usaha 100 - 100

Deviden dari subs. 40 (40) -

Keuntungan Penj Kend. 60 - 60

Pendapatan Sewa 10 - 10

Restitusi PPh 30 (30) -

Total 240 170

Kutipan Lap Keuangan PT. Selalu Komplain

Penghasilan dari usaha (Rp.) 100 juta

Deviden dari anak perusahaan (>25%) 40 juta

Keuntungan penjualan kendaraan 60 juta

Pendapatan Sewa 10 juta

Restitusi PPh 30 juta

12/10/2014

Hal yang perlu diperhatikan dalam rekonsilisasi fiskal

P E N G H A S I L A N

PENGHASILAN BUKAN OBJEK PPh

OBJEK PPh TIDAK BERSIFAT FINAL

OBJEK PPh DIPOTONG BERSIFAT FINAL1.

BIAYA

NON DEDUCTIBLE EXPENSE :TIDAK DAPAT DIJADIKAN PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

DEDUCTIBLE EXPENSE :DAPAT DIJADIKAN PENGURANG PENGHASILAN BRUTO2.

12/10/2014

a) Biaya yang secara langsung atau tidak langsungberkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1. Biaya pembelian bahan;2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau

jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;

3. Bunga, sewa, dan royalti;4. Biaya perjalanan;5. Biaya pengolahan limbah;6. Premi asuransi;7. Biaya promosi dan penjualan (diatur PMK);8. Biaya administrasi; dan9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Pengeluaran yang dapat dibebankan

sebagai biaya (deductible expenses)

Pasal 6 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh

12/10/2014

b) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;

c) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

d) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

e) Kerugian selisih kurs mata uang asing;




12/10/2014

f) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan

yang dilakukan di Indonesia;

g) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

h) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih

(dengan syarat);

i) Sumbangan dalam rangka penanggulangan

bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan

Peraturan Pemerintah;

j) Sumbangan dalam rangka penelitian dan

pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang

ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;




12/10/2014

k) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang

ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

l) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya

diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan

m) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga

yang ketentuannya diatur dengan Peraturan

Pemerintah.




Biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (non deductible expense)

1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk

apapun seperti dividen;

2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk

kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau

anggota;

3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan

(kecuali yang diatur PMK);

4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,

asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea

siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi;


Biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (non deductible expense)

5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan

pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk

natura dan kenikmatan;

6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan

kepada pemegang saham atau kepada pihak yang

mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan

sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

7) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan,

dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (3) huruf a dan huruf b;

8) Pajak Penghasilan;


Biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (non deductible expense) 9) biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk

kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang

menjadi tanggungannya;

10) gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan,

firma, atau perseroan komanditer yang modalnya

tidak terbagi atas saham;

11) sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan

kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang

berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan

di bidang perpajakan;


12/10/2014

Besarnya premi yang dibayarkan oleh perusahaan dapat dibebankan dan bagi karyawan sebagai penghasilan sebagai

objek PPh pasal 21

JKK dan JKMBesarnya premi yang dibayar perusahaan

dapat dibebankan sebagai biaya/pengurang penghasilan bruto dan bagi karyawan bukan merupakan objek

PPh pasal 21

JHTBiayaJamsostek

Biaya pengobatan karyawan yang dibayar perusahaan langung ke rumah sakit atau dokter dan apotek, pembayaran tersebut sebagai pemberian kenikmatan sehingga

tidak boleh dibiayakan dan bukan objek PPh pasal 21 bagi penerimanya.

Biaya penggantian pengobatan, pemberian tunjangan pengobatan, uang pengobatan, sebagai biaya yang dapat dikurangkan terhadap

penghasilan bruto dan objek pasal 21

BiayaPengobatan

12/10/2014

Biaya perumahan atau sewa tidak boleh untuk dibebankan tetapi dikecualikan apabila karyawan yang bersangkutan diberi

tunjangan sewa rumah.

Biaya ini dianggap sebagai kenikmatan karyawan, sehingga tidak boleh dibebankan dan bukan objek PPh pasal 21.

Biaya rekreasi

dan olahraga

Biaya peruma

han

Telepon selular yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatannya pembebanan biaya yang

diperkenankan adalah biaya penyusutan sebesar 50% dan untuk biaya pulsa, pembebanannya diperkenankan juga 50%

TeleponSeluler

Karyawan

12/10/2014

Pemberian natura atau kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dapat dibebankan dan

bukan merupakan objek PPh pasal 21.

Klasifikasi Biaya Sesuai Aturan Pelaksanaan UU Perpajakan

Biaya kendaraan dinas sebagai kendaraan operasional dan tidak dibawa pulang,

segala biaya yang melekat pada kendaraan seperti penyusutan,

pemeliharaan, dan lain-lain boleh dibebankan ke perusahaan.

Kendaraan bus dan sejenisnya untuk antar-jemput karyawan

boleh dibebankan ke perusahaan.

Kendaraan termasuk sedan yang digunakan karyawan tertentu karena jabatannya dan

dibawa pulang, pembebanannya diperkenankan hanya sebesar 50%

BiayaKendaraan

Dinas

Natura

12/10/2014

Sebagaimana tercantum dalam:a. Pasal 3 PP No. 138 Tahun 2000 tentang Pajak Masukan;b. Pasal 4 PP No. 138 Tahun 2000 tentang pengeluaran dan biaya

yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnyaPKP;

c. SE-27/PJ.22/1986 tentang biaya entertainment, representasi,jamuan tamu, dan sejenisnya.

PDRD dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak sepanjang memenuhi syarat dan

memenuhi ketentuan UU No 34 Tahun 2000 tentang PDRDPDRD

Klasifikasi Biaya Sesuai Aturan Pelaksanaan UU Perpajakan

Dan Lain Lain

12/10/2014

BEDA FISKAL BEDA SEMENTARA (TEMPORARY

DIFFERENCE)

BEDA TETAP(PERMANENT DIFFERENCE)

PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF

POSITIF

ISTILAH DALAM REKONSILIASI FISKAL

12/10/2014

Koreksi Fiskal

KeperluanPelaporanPerpajakan

KeperluanPelaporanPenerapan

PSAK 46

Koreksi Positif

Koreksi Negatif

Beda Waktu

Beda Permanen

12/10/2014

Beda Tetap dan Beda Waktu

BEDA TETAP (Permanent Different) :

Perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilankena pajak yang disebabkan ketentuan perpajakandan tidak akan menimbulkan permasalahanakuntansi serta tidak memberikan pengaruhterhadap kewajiban perpajakan masa mendatang.

- Penghasilan yang telah dipotong PPh final

- Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak

- Pengeluaran yang termasuk dalan non deductibleexpense (pasal 9 ayat 1 UU PPh) dan tidak termasukdalam deductible expense (pasal 6 ayat 1 UU PPh)

12/10/2014

1. Komersial = Penghasilan v.s

Fiskal = Bukan Penghasilan

– Misal: dividen yg diterima oleh PT sbg WP DN dg penyertaan modal >= 25% yg didirikan danberkedudukan di Indonesia.

2. Komersial = Penghasilan v.s.

Fiskal = PPh yang bersifat final– Misal:

Penghasilan atas bunga deposito atautabungan lainnya yg tlh dipotong PPh Final oleh Bank sebesar 20%.

Penyesuaian Fiskal – Beda Tetap

12/10/2014

3. Komersial = Beban (biaya) v.s.

Fiskal = Non Deductible Expense

Misal:

Biaya-biaya utk memperoleh penghasilan yg bukanobyek pajak atau pengenaan pajaknya bersifat final.

Penggantian/imbalan sehubungan dalam bentuknatura atau kenikmatan.

Sanksi perpajakan spt bunga, denda, dan kenaikan.

Biaya-biaya yg menurut Fiskal tidak dapat dibebankankarena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu

• Seperti : daftar nominatif biaya entertainment, daftarnominatif atas penghapusan piutang

Penyesuaian Fiskal – Beda Tetap

12/10/2014

BEDA Waktu (Time Different)

Perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilankena pajak yang disebabkan oleh ketentuanperpajakan dan memberikan pengaruh di masamendatang dalam jangka waktu tertentu sehinggapengaruh terhadap laba akuntansi dan penghasilankena pajak akhirnya menjadi sama.

- Penyisihan / Akrual dan Realisasi

- Penyusutan

- Amortisasi

- Kompensasi rugi

- Rugi – Laba selisih kurs

Penyesuaian Fiskal – Beda Waktu

12/10/2014

No Uraian Akuntansi Perpajakan

1. Penentuan masa manfaat Tergantung pada justifikasi manajemen(Fleksibel)

Sudah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan secara tidak fleksibel

2. Besaran nilai perolehan Mengenal prinsip materialitas, bila tidak material bisa dibebankan sekaligus sebagai biaya

Tidak mengenal prinsip materialitas. Bila memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan melalui penyusutan sesuai Keputusan Menteri Keuangan

3. Metode penyusutan Metode garis lurus

Metode saldo menurun

Metode satuan produksi

Metode identifikasi khusus

Kelompok bangunan harus menggunakan metode garis lurus,

Kelompok selain bangunan boleh memilih antara metode garis lurus atau saldo menurun

4. Aset yang boleh disusutkan Semua aset tetap yang dimiliki badan usaha, kecuali tanah.

Hanya aset yang dimiliki dan digunakan untuk memelihara (3M) penghasilan yang merupakan obyek pajak tidak final

5. Penghitungan jumlah bulan sejak saat dimulainya penyusutan

Jumlah bulan dapat dibulatkan ke atas atau ke bawah. Misalnya pembelian di atas tanggal 15 dibulatkan ke bawah dan belum diakui penyusutannya

Jumlah bulan selalu dibulatkan ke atas, walaupun dibeli di atas tanggal 15 setiap bulannya.

PERBEDAAN WAKTU YANG BOLEH DIKURANGKAN

12/10/2014

Koreksi Fiskal

Jenis Koreksi FiskalLap.

Komersial VS Lap. Fiskal

Koreksi Positif Penghasilan < Penghasilan

Biaya > Biaya

Koreksi Negatif Penghasilan > Penghasilan

Biaya < Biaya

12/10/2014

Koreksi Fiskal Positif

Menyebabkan Bertambahnya jumlah penghasilan Kena Pajak (DPP)

Contoh:

a. Biaya yang dibebakan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang

menjadi tanggungannya

b. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna,

dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh WP

c. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang

diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan

d. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai

hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan

e. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan

f. Pajak penghasilan

g. Gaji yang dibayarkan kepada pemilik

h. Sanksi administrasi

i. Selisih penyusutan/amortisasi komersial di ats penyusutan/ amortisasi fiskal

j. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang

dikenakan Pajak Penghasilan Final dan penghasilan yang tidak termasuk Objek

Pajak

12/10/2014

Koreksi Fiskal Negatif

Menyebabkan Berkurangnya jumlah penghasilan kena pajak

(DPP)

Contoh:

a. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan

penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak tetapi termasuk

dalam peredaran usaha

b. Selisih penyusutan/amortisasi komersial dibawah penyusutan

atau amortisasi fiskal

12/10/2014

Jenis – Jenis Koreksi Fiskal

PERKIRAAN AKUNTANSI PAJAK BEDA

I. Peredaran Usaha

1.1 Potongan Penjualan Realisasi

Penyisihan

Realisasi

-

No

Temporer

1.2 Retur Penjualan Realisasi

Penyisihan

Realisasi

-

No

Temporer

1.3 Jasa Konstruksi oleh Pengusaha Kecil Pendapatan PPh Final

(2%, 3%, 4% atau 6%)

Tetap

1.4 Penghasilan Perusahaan

Pelayaran DN

Pendapatan PPh Final

(1,2%*peredaran)

Tetap

1.5 Penghasilan Perusahaan

Pelayaran/Penerbangan LN


(2,64%*peredaran)

Tetap

1.6 Penghasilan BUT Perwakilan

Dagang Asing


(0,44*ekspor)

Tetap

1.7 Penghasilan BUT Perwakilan

Dagang Asing


(0,44*ekspor)

Tetap

12/10/2014


1.8 Penghasilan atas distributor

produk Pertamina dan Premix


(0,25% / 0,3%)

Tetap

1.9 Penghasilan atas penyalur gula

pasir dan tepung terigu Bulog

Pendapatan PPh Final Tetap

1.10 Penghasilan sebagai Distributor

Kertas


(0,10% * H Jual)

Tetap

1.11 Penghasilan atas Distributor

Industri Rokok DN


(0,15%*H Bandrol)

Tetap

II. Harga Pokok Penjualan

2.1 Penilaian Persediaan Harga Perolehan

COMWIL

Prosentase Laba Bruto

Harga Eceran

Harga Perolehan

-

-

-

No

Temporer

Temporer

Temporer

2.2 Metode FIFO

Rata-rata

LIFO

FIFO

Rata-rata

-

No

No

Temporer


12/10/2014


III. Penghasilan Di Luar Usaha

3.1 Deviden dari Penyertaan DN

(minimal 25% dan ada usaha lain)

Pendapatan

(Equity Method)

Bukan Obyek Pajak Tetap

3.2 Bunga Deposito dan Tabungan

(termasuk Jasa Giro dan SBI)


(20%)

Tetap

3.3 Keuntungan Penjualan Saham di

Bursa Efek Indonesia


(0,1% x H Jual

Tetap

3.4 Keuntungan pengalihan tanah dan

bangunan:

- oleh orang pribadi dan yayasan

- oleh badan (bukan usaha pokok)

- oleh badan (usaha pokok)

Pendapatan

Pendapatan

Pendapatan

PPh Final (5%)

PPh 25 (5%)

PPh 23

Tetap

No

No

3.5 Penghasilan Sewa

- Badan

- Orang Pribadi

Pendapatan

Pendapatan

PPh Final (10%)

PPh Final (10%)

Tetap

Tetap

3.6 Penghasilan dari Hadiah atas Undian Pendapatan PPh Final (25%) Tetap


12/10/2014


3.7 Bunga atau diskonto Obligasi yang

diperdagangkan di Bursa Efek


(15% * bunga)

Tetap

IV. Beban Usaha

4.1 Biaya yang dipergunakan untuk

mendapatkan, menagih dan

memelihara penghasilan yang meru-

pakan Obyek Pajak

Realisasi

Penyisihan

Realisasi

-

No

Temporer

4.2 Biaya yang dipergunakan untuk

mendapatkan, menagih dan

memelihara penghasilan yang bukan

merupakan Obyek Pajak

Biaya Undeductible Tetap

4.3 PPh pasal 21 (karyawan) Tunjangan PPh 21

Ditanggung Perush

Deductible

Undeductible

No

Tetap

4.4 Pemberian kenikmatan dalam bentuk

natura

- Umum

- Makan minum di

tempat kerja

- Berkaitan dg

pekerjaan

- Daerah terpencil

-Undeductible

-Deductible

-Deductible

-Deductible

Tetap

No

No

No


Kompensasi Kerugian

Kerugian yang didapatkan dalam satu tahun

pajak yang dapat digunakan untuk menutupi

keuntungan pada tahun-tahun berikutnya

sehingga pada tahun-tahun tersebut PPh nya

menjadi lebih kecil atau tidak terutang sama

sekali.

Definisi

12/10/2014

Kompensasi Kerugian

Pasal 6 ayat (2) dan PP 34 Tahun 1994

KERUGIAN DAPAT DIKOMPENSASIKAN DENGAN

PENGHASILAN MULAI TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

BERTURUT-TURUT SAMPAI DENGAN 5 (LIMA) TAHUN

PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA PERKEBUNAN

TANAMAN KERAS DAN PERTAMBANGAN, DI DAERAH

TERPENCIL, KOMPENSASI KERUGIAN PALING LAMA 10

TAHUN

PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA PERKEBUNAN

TANAMAN KERAS DAN PERTAMBANGAN DI LUAR DAERAH

TERPENCIL, KOMPENSASI KERUGIAN DIBERIKAN PALING

LAMA 8 TAHUN

12/10/2014

Bentuk Kompensasi Kerugian

KOMPENSASI KERUGIAN

HORIZONTAL VERTIKAL

UU PERPAJAKAN

12/10/2014

KOMPENSASI KERUGIAN 5 (LIMA) TAHUN

CONTOH

PT.A TAHUN 2009 MENDERITA KERUGIAN FISKAL SEBESARRp 1.200.000.000.- DALAM 5 TAHUN BERIKUTNYA RUGI-LABA FISKAL PT A. MENGGAMBARKAN SEBAGAI BERIKUT:

2010 : LABA FISKAL Rp 200.000.000.-2011 : RUGI FISKAL Rp 300.000.000.-2012 : LABA FISKAL N I H I L

2013 : LABA FISKAL Rp 100.000.000.-2014 : LABA FISKAL RP 800.000.000.-

KOMPENSASI KERUGIAN

12/10/2014

RUGI FISKAL TAHUN 2009 (Rp 1.200.000.000.)LABA FISKAL TAHUN 2010 Rp 200.000.000.(+)

SISA RUGI FISKAL TH 2009 (Rp 1.000.000.000.) RUGI FISKAL TAHUN 2011 (Rp 300.000.000.)*

SISA RUGI FISKAL TH 2009 (Rp 1.000.000.000.)LABA FISKAL TAHUN 2012 Rp N I H I L (+)

SISA RUGI FISKAL TH 2009 (Rp 1.000.000.000.)LABA FISKAL TAHUN 2013 Rp 100.000.000.(+)

SISA RUGI FISKAL TH 2009 (Rp 900.000.000)LABA FISKAL TAHUN 2014 Rp 800.000.000.(+)

SISA RUGI FISKAL TH 2009 (Rp 100.000.000.)

* Tidak ditambahkan

KOMPENSASI KERUGIAN DILAKUKAN Sbb:

12/10/2014

- SISA RUGI FISKAL TAHUN 2009 Rp 100.000.000.

YANG MASIH TERSISA PADA AKHIR TH 2014,

TIDAK BOLEH DIKOMPENSASIKAN DGN LABA FISKAL

TAHUN 2015. SEDANGKAN :

RUGI FISKAL TAHUN 2011 Rp 300.000.000.-

HANYA DIKOMPENSASIKAN DENGAN LABA FISKAL

TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016, KARENA JANGKA

WAKTU LIMA TAHUN DIMULAI SEJAK TAHUN 2012

DAN BERAKHIR TH 2016.

Jadi ? Nilai Kompensasi

12/10/2014

Simpulan :

a. Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian

komersial.

b. Kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama 5 tahun ke

depan secara berturut-turut.

c. Kompensasi kerugian hanya untuk Wajib Pajak, baik badan

maupun OP yang melakukan kegiatan usaha yang

penghasilannya tidak dikenakan PPh Final dan perhitungan PPh

nya tidak menggunakan norma penghitungan.

d. Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan

dengan penghasilan dari dalam negeri.

PoinPenting

12/10/2014

Akuntansi Komersial

Kompensasi kerugian vertikal dilakukan

secara otomatis, yaitu dalam akun “saldo

Laba” karena hasil operasi akhir tahun

(penghasilan setelah pajak) selalu

dibukukan ke akun “saldo Laba”.

Akuntansi Pajak

Perhitungan laba fiskal berada di jalur

ekstra komtable (diluar jalur pembukuan).

Kompensasi kerugian hanya berlaku jika Wajib

Pajak menyelenggarakan pembukuan.

TERIMA KASIH

aspek akuntansi dan pajak atas klasifikasi biaya dan kompensasi kerugian

Documents