BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Mobil bagi sebagian masyarakat merupakan suatu

kebutuhan pokok, karena mobil dianggap dapat memenuhi

kebutuhan mobilitas bagi kalangan menengah keatas.

Selain itu, kepemilikan mobil bagi kalangan tertentu

merupakan suatu pemenuhan kepuasan syahwat yang tidak

didasari atas suatu kebutuhan.

Terkait dengan itu semua pemerintah Indonesia

telah mengeluarkan suatu program atas pemenuhan

kebutuhan salah satu kebutuhan tersebut, yaitu program

mobil murah (Low Cost Green Car/LCGC). Seperti yang

kita ketahui bahwa mobil bagi kalangan menengah kebawah

merupakan suatu kebutuhan tersier. Pemerintah dalam hal

ini bertujuan “untuk mendukung terciptanya pencapaian skala

ekonomis dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor roda empat

pemerintah perlu mengembangkan kemandirian industri kendaraan

bermotor roda empat dalam pembuatan motor penggerak,

transmisi/ transax/e (transmisi dan axle) yang berdaya saing” (PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 33/M-

IND/PER/7/2013). Terlebih lagi presiden Susilo Bambang

Yudhoyono menyatkan bahwa mobil murah diperuntukan

untuk masyarakat pedesaan. Adapun alasan lain menurut

Menteri Perindustrian, bahwa mobil murah diperuntukan

1

untuk meningkatkan ekspor negara kita. Dengan target

produksi produksi 30-40 ribu unit untuk tahun 2013 dan

100 unit untuk tahun 2014 serta target ekspor 15 ribu

unit untuk ekspor (GAKINDO). Alasan tersebutlah, maka

pemerintah mengeluarkan PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 33/M- IND/PER/7/2013.

Terdapat beberapa spekulasi tentang bagaimana

cara penurunan cost untuk mobil murah bisa didapat,

yaitu:

1. Spesifikasi jenis mobil yang berbeda dengan yang

ada di pasar saat ini. Masuk celah pasar dengan

spesifikasi berbeda. Jenis mobil berbeda dengan

struktur biaya dan segmen harga berbeda juga.

2. Penggunaan off shelf parts yang tersedia di pasar,

sekiranya masih lebih murah dari pada bila harus

mengembangkan komponen baru sendiri. Pemilihan

part yang sudah ada belum tentu ideal, karena

belum tentu sesuai dengan kriteria design secara

teknis yang ditetapkan pada rencana awalnya.

Umumnya pemakaian replacement part lebih mahal,

karena strategi harga spare part dari pemegang

merk. Penggunaan part secara common use tidak

semudah yang dibayangkan. karena banyak aspek

teknis dan komersial harus dipertimbangkan.

Pemilik property design akan memanfaatkan peluang

ini untuk cari untung. Pemerintah bisa berperan

2

dengan mengambil porsi pengembangan. Design dan

development komponen utama dibiayai dan

dikoordinasikan oleh pemerintah. Termasuk

distribusi siapa yang berhak menggunakan komponen

utama tersebut bagi aplikasi sesuai design mobil

masing masing.

3. Kecerdasan designer total kendaraan dan designer

masing masing komponen dalam pemilihan bahan,

proses dan penyiapan alat bantu produksinya tanpa

mengorbankan kualitas, unjuk kerja fungsi,

kenyamanan, kehandalan dan kekuatan. Kompromi

antara investasi dan biaya produksi per piece.

Pemilihan material menjadi penentu keuntungan

karena harga jual sudah ditentukan pasar.

4. Pembebasan bea masuk. Keringan pajak bagi industri

yang melakukan R & D. Menyediakan pembebasan pajak

bagi pengembangan komponen strategis. Menyediakan

bantuan finansial untuk penyediaan raw material

strategis secara murah. Mengkonsolidasikan

pembelian agar mencapai kuantitas yang ekonomis,

menanggung beban inventory dan sebagainya.

5. mengatur tata niaga penjualan kendaraan khusus

mobil murah sehingga distribution cost bisa

ditekan lebih kecil dari 10 persen dari harga jual

pabrik.

Ironis memang dengan dikeluarkannya peraturan

tersebut. Di satu sisi pemerintah sedang gencar-

3

gencarnya agar masyarakat menghemat dalam penggunaan

BBM, namun di sisi lain pemerintah mengeluarkan

peraturan mobil murah. Banyak pihak yang menentang

kebijakan tersebut, mulai dari pejabat daerah hingga

ahli ekonomi. Pemerintah daerah menentang kebijakan

tersebut, karena dengan dikeluarkannya peraturan

tersebut, maka akan memperburuk kemacetan dan lebih

khusus lagi di DKI Jakarta, kota Bandung dan di

beberapa kota besar. Sementara menurut ahli ekonomi,

kebijakan tersebut akan mengurangi pendapatan pajak

atas barang mewah bagi negara. Selain itu juga

kebijakan tersebut dianggap akan mematikan

transportasi umum.

1.2 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan hal diatas, maka ada beberapa hal yang

perlu dijelaskan, diantaranya:

1. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap

kebijakan PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR: 33/M- IND/PER/7/2013?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah

menganalisis kebijakan PERATURAN MENTERI

4

PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 33/M-

IND/PER/7/2013 dengan teori-teori Ekonomi Islam

serta mengetahuai apakah kebijakan tersebut telah

sesuai dengan subsidi dalam Ekonomi Islam.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Penentuan Harga Menurut Islam

Harga memainkan peranan penting dalam menentukan

keuntungan kepada penjual. Semakin tinggi harga

barang, maka semakin tinggi keuntungan yang diraih

oleh entitas yang mengeluarkan, menjual dan

memasarkan barangan tersebut. Namun, ramai yang tidak

memahami bahawa setiap kali mereka menaikkan harga

barang, maka semakin meningkat bebanan yang terpaksa

ditanggung oleh pengguna. Mereka hanya mementingkan

diri sendiri untuk meraih keuntungan berlipat-kali

ganda tanpa memikirkan kesusahan yang akan dialami oleh

orang lain.

5

Islam amat menitikberatkan keadilan dan

kesaksamaan kepada manusia. Ia selaras dengan salah

satu sifat Allah, yaitu Maha Adil. Sekiranya

diperhatikan dan diselidiki secara mendalam terhadap

hukum-hakam Allah, kita akan mendapati bahawa di sana

terdapat banyak nilai-nilai Islam yang dipaparkan

secara tersurat dan tersirat. Allah SWT berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-

orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi

saksi kerana Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri

ataupun ibu bapamu dan kaum keluargamu. Jika ia kaya

ataupun miskin, Allah lebih mengetahui keadaan

keduanya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu,

sehingga kamu tidak berlaku adil. Jika kamu memutar

belitkan, atau enggan menjadi saksi, sesungguhnya

Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu

kerjakan."

Sejajar dengan itu, Islam juga mengharamkan

kezaliman dari dilakukan oleh manusia. Bahkan, Allah

SWT mencegah daripada kecenderungan perbuatan zalim

walaupun ia dilakukan oleh orang lain. Firman Allah

SWT:

“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang

zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan

sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun

selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi

6

pertolongan.”

Dalam membicarakan kaedah penentuan harga,

sebenarnya tiada dalil dari nas Al-Quran dan Hadis

secara jelas yang khusus menyentuh tentangnya. Namun,

kita boleh menggunakan garis panduan umum berdasarkan

prinsip menegakkan keadilan dan menolak kezaliman

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat

sebelum ini.

Justru, dalam proses menetapkan harga, maka

kaidah yang paling tepat untuk mengukurnya adalah

jangan sampai menyebabkan ada pihak yang dizalimi.

Harga yang diletakkan kepada sesuatu barang atau

produk yang ingin dikeluarkan jangan sampai menindas

para pengguna dan jangan mengabaikan hak penjual

untuk mendapatkan keuntungan. Dengan kata yang lain,

harga yang diletakkan tidak boleh terlalu tinggi

sehingga menganiayai para pembeli. Pada waktu yang

sama, harga juga tidak boleh terlalu rendah sehingga

menzalimi diri sendiri. Sebaliknya, ia mestilah

berada di pertengahan dan sedang-sedang. Ini sejajar

dengan sifat ‘ibadurrahman (hamba Allah) yang bersifat

pertengahan dalam melakukan perbelanjaan sebagaimana

yang dicatatkan dalam al-Quran;

“Dan (hamba-hamba itu) apabila berbelanja tidak boros

dan tidak kedekut, dan adalah perbelanjaan itu di

tengah-tengah antara yang demikian ”

7

Di samping itu, penetapan harga juga perlulah

berdasarkan kualiti dan kuantiti sesuatu produk itu.

Di sinilah pentingnya kejujuran dan ketelusan di pihak

peniaga atau penjual. Kadang-kadang ada di antara kita

yang sanggup meniru atau menciplak produk lain

sehingga seakan-akan sama. Lalu diletakkan harga

yang sama untuk mengaburi pandangan para pengguna.

Ini menyebabkan pengguna produk tersebut menganggap

ia adalah produk yang sebenar kerana luarannya

termasuklah jenama, saiz dan harga adalah sama. Namun,

di luar pengetahuan para pengguna, sebenarnya

kualitas produk tersebut adalah tidak sama dengan

produk asal. Apabila pengguna membelinya, dan

digunakan beberapa hari, sudah kelihatan kelemahan

dan keburukan pada produk tersebut. Maka berlakulah

suasana yang tidak harmoni di antara pihak penjual

dan pembeli. Justeru, letakkanlah harga berdasarkan

kualiti sebenar barangan tersebut. Janganlah

disebabkan kegairahan meraih keuntungan yang berlipat

ganda, kita sanggup menipu para pengguna.

Firman Allah SWT:

“Dan janganlah kamu makan harta-harta sesama kamu

dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa

(urusan) harta itu kepada hakim-hakim dengan tujuan

supaya kamu dapat memakan sebahagian dari harta orang

lain dengan cara yang berdosa, sedangkan kamu

8

mengetahui.”

Namun begitu, kita perlu menyedari bahawa turun-

naik harga berlaku akibat dari aktiviti permintaan dan

penawaran (demand and supply) dalam pasaran. Salah seorang

ulama’ tersohor dalam bidang fiqh dan siasah

syar’iyyah iaitu Ibn Taimiah (1263– 1328)

mempunyai gagasan yang jelas tentang persoalan

menetapkan harga. Ibn Taimiah atau nama sebenarnya

TaqT ad-DTn Abu 'l-Abbas Ahmad ibn Abd a -alTm ibn

Abd as-Salam Ibn Taymiya al-arranT menekankan

bahawa sesiapa sahaja termasuk kerajaan tidak boleh

terlibat dalam mengaturkan harga. Ia perlu diserahkan

kepada proses normal yang bersandarkan aktiviti

pasaran semasa. Teori yang sama juga dikemukakan oleh

Adam Smith (1723-1790) melalui karyanya “Wealth of

Nation” iaitu menyerahkan penentuan harga kepada

pasaran bebas. Beliau mengkritik pihak kerajaan yang

cuba untuk masuk campur dalam proses penetapan harga.

Kita perlu meraikan harga pasaran dalam

menetapkan harga produk yang ingin dijual

sekiranya produk-produk sama atau hampir sama

spesifikasinya sudah wujud di pasaran. Namun, kadang-

kala pihak kerajaan juga perlu untuk campur tangan

dalam meletakkan harga contohnya harga siling

sesuatu barangan keperluan harian untuk menyeimbangkan

keperluan pengguna dan kehendak peniaga-peniaga.

9

Tanpa kawalan ini, maka peniaga yang tamak pastinya

akan menaikkan harga barang sewenang-wenangnya tanpa

mempedulikan perasaan dan bebanan pengguna.

Namun begitu, penjual diharuskan untuk

menaikkan sedikit harga melebihi harga pasaran

sekiranya produk tersebut mempunyai nilai tambah

(value added). Ini menyebabkan produk berkenaan

mempunyai perbezaan dan keistimewaan berbanding dengan

produk-produk yang sama di pasaran. Sebagai contoh,

harga sebuah rumah di sebuah lokasi adalah RM150,000.

Namun, oleh kerana pemilik rumah tersebut mahu

menjualnya bersama dengan perabot beserta reka bentuk

dan dekorasi yang sangat cantik, maka beliau

diharuskan untuk menjualnya dengan harga RM200,000 atau

lebih sebagai contohnya.

Islam tidak menghadkan nisbah untung yang boleh

diambil oleh pihak penjual. Sebagai contoh, sekiranya

rumah yang dibeli dengan harga RM50,000 pada 10 tahun

dahulu, mungkin dapat dijual dengan harga RM1 juta

pada masa sekarang. Banyak faktor yang boleh

menyebabkan aplikasi tersebut diharuskan. Antaranya,

pembangunan yang pesat di kawasan tersebut atau lokasi

yang strategik seperti adanya pasaraya, pengangkutan

awam, sekolah dan kemudahan hospital. Oleh itu,

permintaan terhadap rumah di kawasan tersebut

meningkat.

10

Rasulullah SAW pernah membenarkan peniaga

meningkatkan keuntungan sehingga melebihi 100% dari

harga asal. Ini dapat dilihat melalui Hadis Urwah Al-

Bariqi;

“Sesungguhnya Nabi SAW memberi 'Urwah satu dinar untuk membeli

seekor kambing, maka (atas kebijaksanaannya) dapat dibelinya dua ekor

kambing, lalu dijualnya seekor dengan harga satu dinar, lalu ia datang

bertemu Nabi membawa satu dinar dan seekor kambing, maka Nabi terus

mendoakannya dalam jualannya, yang jika ia membeli tanah sekalipun

pasti ia akan mendapat untung"

Hadis ini jelas memaparkan bahawa Urwah al-Bariqi

telah membeli dua ekor kambing tersebut dengan harga

setengah dinar. Namun, beliau menjualnya pula dengan

harga satu dinar iaitu 100% nilai untung yang

diambil. Rasulullah SAW telah mengiktiraf perbuatan

tersebut dan mendoakan Urwah al-Bariqi.

Kesimpulannya, penetapan harga banyak bergantung

kepada kejujuran dan ketelusan penjual di samping

melihat harga pasaran semasa. Maka janganlah kita

terlalu tamak untuk mendapatkan keuntungan berlebihan

sehingga sanggup untuk menaikkan harga barang secara

melampau-lampau. Ingatlah, rezeki itu datang daripada

Allah. Mustahil Allah SWT menyekat rezeki orang-orang

yang jujur dan telus semata-mata kerana Allah SWT.

Sabda Nabi SAW:

11

“Peniaga yang benar dan beramanah akan ditempatkan bersama-

sama para Nabi, golongan orang-orang yang benar dan para

Syuhada’”.

(Riwayat Tirmidzi)

2.2 Teori harga dan Hukum Supply and Demand menurut

Ibnu Kholdun

Ibnu Khaldun ternyata telah merumuskan teori harga

jauh sebelum ekonom Barat modern merumsukannya.

Sebagaimana disebut di awal Ibnu Khaldun telah

mendahului Adam Smith, Keyneys, Ricardo dan Malthus.

Inilah fakta sejarah yang tak terbantahkan.Ibnu

Khaldun, dalam bukunya Al-Muqaddimah menulis secara

khusus satu bab bab yang berjudul “Harga-harga di

Kota”. Menurutnya bila suatu kota berkembang dan

populasinya bertambah banyak, rakyatnya semakin makmur,

maka permintaan (supply) terhadap barang-barang semakin

meningkat, akibatnya harga menjadi naik. Dalam hal ini

Ibnu Khaldun menulis:

ذ� ئ���� ن� �رت� ح�ئ� واف� ة� ال���ت�رف� ت����� ر ح�اج���� ت� �ور ال�عم���ران� ك�ث��� حرا م�وف���� ب� ان� م�س���ن� ا ك���� ل���ك4 اان� ال�مص���ر اذ� ذواع�ى ع�لى ط�لب� ت�� ال����حس��ب�� ح�ال��ة ل ب�� ه��ا . ك��� ار م�ن� �كئ ئ� ق� والاس��� كت�رال�مس��ت�مان� ل�ه��ا ال�مراف��� ا وت�� ال�غ��� ص��ورا ت�� ة� ق�� ه��ا ع�لى ال�حاج��� وذ م�ن� ص��ر ال�موج���� ق� ي� ف��

راض� غ����� ل الا� ه����� ذح�م ا� ت�ر� س����ها ف���� ف� ى� ن�� ل���ة� ف� لئ� ة وال����ت�رف� وهى ق�� ل ال�رف���� ه����� ل ا� ذ� ئ���� noي اس���راف�  و ه���ا ت�� مان�� �ث� لاء  ا� ى� ال�غ�   ف�لاء ها ال�غ� ن� ع ف�� ق� ي� ت�ره�م ف�� ك}ت�ر م�ن� غ� ها ا� هم ال�ن� ان�� .                                                ك�ما ت��راه     ل�حاح��

12

Artinya : Sesungguhnya  apabila sebuah kota telah

makmur dan berkembang serta penuh dengan kemewahan,

maka di situ  akan timbul permintaan (demand) yang

besar terhadap barang-barang. Tiap orang membeli

barang-barang mewah itu menurut kesanggupannya. Maka

barang-barang menjadi kurang. Jumlah pembeli meningkat,

sementara persediaan menjadi sedikit. Sedangkan orang

kaya berani membayar dengan harga tinggi untuk barang

itu, sebab kebutuhan mereka makin besar. Hal ini akan

menyebabkan meningkatnya harga sebagaimana anda lihat.

Franz Rosenthal yang menerjemahkan buku Muqadddimah

Ibnu Khaldun menjadi The Muqaddimah: An Introduction to History,

menerjemahkan kalimat di atas sebagai berikut :

When a city  has a highly developed, abundant

civilization and is full of luxuries, there is a very

large demand for those conviniences  and for having as

many of them as a person can expect in view of his

situation . This results  in a very great shortage  of

such things. Many will bit for them , but they will be

in  short supply. They will be needed for many purposes

and prosperous people used to luxuries  will pay

exorbitant  prices for them, because they needed them 

more than others. Thus, as one can see , prices some to

be high.

Di sini Ibnu Khaldun telah menganalisa secara

empiris tentang teori supply and demand dalam

13

masyarakat. Dalam kalimat di atas Ibnu Khaldun secara

ekspilisit  memformulasikan  tentang hukum supply dan

kaitannya dengan harga. Menurutnya apabila sebuah kota

berkembang pesat, mengalami kemajuan dan  penduduknya

padat, maka persediaan bahan makanan pokok melimpah.

Hal ini dapat diartikan penawaran meningkat yang

berakibat pada murahnya harga barang pokok tersebut.

Inilah makna tulisan Ibnu Khaldun.

ة حر ال�مصر وك�ت�ر س�اك�ن� ب� ا اس�ن� اذ� روري� ق�� س�غار ال�ص� صب� ا� وت�  رخ�� م�ن� ال�ق�

Artinya : Apabila sebuah kota berkembang pesat,

penduduknya padat, maka harga-harga kebutuhan pokok

(berupa makanan) menjadi murah.

Analisa supply and demand Ibnu Khaldun tersebut

dalam  ilmu ekonomi modern, diteorikan  sebagai

terjadinya  peningkatan disposable income dari penduduk

kota. Naiknya  disposible income (kelebihan pendapatan)

dapat menaikkan marginal propersity to consume (kecendrungan

marginal untuk mengkonsumsi) terhadap barang-barang

mewah dari setiap penduduk kota tersebut. Hal ini

menciptakan demand baru atau  peningkatan permintaan

terhadap barang-barang mewah. Akibatnya  harga barang-

barang mewah akan meningkat pula. Adanya kecendrungan 

tersebut  karena terjadi disposable income  penduduk

seiring dengan berkembangnya kota.

14

Teori supply and demand Ibnu Khaldun. Menurutnya,

supply bahan pokok di kota besar jauh lebih besar dari

pada supply bahan pokok penduduk desa (kota kecil). 

Penduduk kota besar memiliki supply bahan pokok yang

berlimpah yang melebihi kebutuhannya sehingga harga

bahan pokok di kota besar relatif lebih murah.

Sementara itu, supply bahan pokok di desa relatif

sedikit, karena itu orang-orang khawatir kehabisan 

makanan, sehingga harganya relatif lebih mahal. Dalam

hal ini Ibnu Khaldun menulis dalam Al-Muqaddimah :

وات� ف��� روري� وهى� الا� ه��ا ال�ص��� اس ف��من� ة� ال�ئ�� ت�مل ع�لى ح�اج�� �س�� واق� ك�له�ا ت�� س�� ن� الا� ا اع�لم ا� اه�� ى� م�عئ� ا ف� ط�ة� وم�� م�ن� ال�حن�ذم ل الا� �ى� وال�كم��الي� م�ئ�� ه���ا ال�ح��اج� اهة وم�ن� ئ� �س��� وم وا� �ص���ل وال�ث�� لاء وال�ن� اق�� ة وال�ملات��س وال�م��راك�ب� ك�اال�ئ��� واك���   وال�ق�

ة حر ال�مصر وك�ت�ر س�اك�ن� ب� ا اس�ن� اذ� �ي� ق�� ن  ا ع وال�مئ� ئ¢� ا روري� وس�ات��ر ال�صئ� س�غار ال�ص� صب� ا� اهة  رخ�� ى� م�عئ� وت� وم�ا ف� م�ن� ال�ق�عه���ا ي� ن� ا ي�� ة وم���� واك���� ذم وال�ق� غار ال�كم���الي� م�ن� الا� س���� لب� ا� اك�ن� ال�مص���ر وع�� ل س���� ا ق����� ا  واذ� م���ر ت����� ان� الا� ة ك���� عف� ع�مران����� وض�����

ال�غكس

 Artinya : Ketahuilah bahwa sesungguhnya semua pasar

menyediakan kebutuhan manusia, di antaranya kebutuhan

dharuriy (primier), yaitu makanan pokok seperti gandum

dan segala jenis makanan pokok lainnya seperti sayur

buncis, bawang merah, bawang putih dan sejenisnya. Ada

pula kebutuhan yang bersifat hajiy (sekunder) dan kamaly

(tertier) yang merupakan kebutuhan pelengkap seperti

15

bumbu makanan, buah-buahan, pakaian, perabot rumah

tangga, kenderaan, dan seluruh produk hasil industri.

Apabila sebuah kota berkembang maju dan penduduknya

padat (banyak), maka murahlah harga barang kebutuhan

dharuriy seperti makanan pokok dan menjadi mahal harga-

harga barang kebutuhan pelengkap, Apabila penduduk

suatu daerah sedikit (seperti desa) dan lemah

peradabannya, maka terhadi sebaliknya.(terjadi harga

mahal)

Analisa Ibnu Khaldun tentang harga dengan

menggunakan hukum kekuatan supply and demand adalah suatu

rumusan yang sangat luar biasa, karena jauh sebelum

kelahiran ekonom modern, ia secara cerdas telah

merumuskannya. Dari kalimat pertama Ibnu Khaldun di

atas, jelas, bahwa pasar menurutnya merupakan  tempat

yang menyediakan kebutuhan manusia, baik kebutuhan

primer maupun sekunder dan tertier. Pada kalimat

selanjutnya ia mengkategorikan segala macam biji-bijian

merupakan  bagian dari bahan makanan pokok. Supply

makanan pokok di kota besar berlebih dari kebutuhan

penduduk kota, sehingga harganya menjadi murah.

Yang menarik dan penting untuk digaris bawahi

adalah pernyataan Ibnu Khaldun yang digaris bawahi di

atas. Secara jelas ia menyatakan,        bahwa apabila

sebuah kota berkembang maju dan penduduknya padat

(banyak), maka murahlah harga barang kebutuhan dharuriy

16

seperti makanan pokok. Apabila penduduk suatu daerah

sedikit (seperti desa)  maka  harga menjadi mahal.

Dasar pemikirannya ialah bahwa  di desa (kota kecil)

yang sedikit penduduknya, supply bahan makanan sedikit,

karena mereka memiliki supply kerja yang sedikit dan

kecil, sehingga mereka khawatir akan kehabisan

persediaan makanan pokok. Merekapun menyimpan makanan

yang mereka miliki. Persediaan itu sangat berharga bagi

mereka dan orang-orang yang membelinya haruslah

membayar dengan harga yang tinggi.

 Selanjutnya Ibnu Khaldun mengatakan :

  لة� لئ� ره� وال�ق� ت� م�صار ال�صغ� م�ا الا� ة ل�صغ�ر م�صره�م وا� عون�� وق�� ث� ها وم�ا ي�� ن� لة� ال�عمل ف�� لة� ل�ق� لئ� هم ق�� وان�� ف� ا� ذم  ال�ساك�ن� ق�� م�ن� ع���

وت� ة ال�ق���� حص���ل م�ن���� م���ا ب�� ت�مس���كون� ث�� ي� ة  ق�� كرون����� حت� هم و ب�� ن¢� ذ ت����� ى� ا� هم  ف� ن¢� ذ وذه ل���� غ���ر� وج����� ي� ة  ف�� من���� �ل���و ث� غ� امة  ون�� ا  ع�لى م�س���ئ� م���� وا�ل��ة� ال�س�اك�ن� ق� ة� ن�� ا ح�اج�� ص�� ي�� ها ا� ذعو ال�ن� لا ت�� هم ق�� ق� وال مراق�� ج�� عف� الا� هم  وض��� ن¢� ذ ق� ل�� ق�� ي� لا ي�½ ص  ق�� ن½ ح� ب� ة ف�� وف� ص  س�� رخ�� ا ال��� ت����

ى� س�غره ف�

Artinya : Kota-kota kecil (desa) yang sedikit

penduduknya, membutuhkan makanan yang sedikit, karena

sedikitnya pekerjaan di dalamnya. Hal ini disebaban

karena kota itu kecil, di mana persediaan makanan

pokok, kurang. Oleh karena itu mereka memadakan 

(makanan) apa  adanya dan menyimpannya. Maka makanan 

menjadi berharga bagi mereka, sehingga  harganya naik

17

(mahal) bagi mereka yang ingin membelinya. Mereka juga

tidak ada permintaan (demand)   terhadap barang-barang

hajiyat (sekunder), karena sedikitnya penduduk yang

mampu dan lemahnya keadaan (ekonomi) mereka. Sedikit

bisnis yang bisa  mereka lakukan, sehingga

konsekuensinya harga barang  sekunder/tertier menjadi

murah.

Foodstuffs in small cities  that have few inhabitants are few, because they

have a small  (supply) of labour and because , in view of the small size of

the city , the people fear food shortages. Therefore they hold on to (the

food) that comes  in to their hands  and store it. It thus becomes

something precious to them and those who  want to buy it have to pay

higher prices. They also have no demand  for conveniences, because the

inhabitants are few and their condition is weak. Little business is done by

them , and the price there , consequently become  particularly low.

Hukum supply and demand Ibnu Khaldun di atas dapat

diillustrasikan sebagai berikut :

18

Keterangan Gambar :  Supply bahan pokok penduduk kota

besar (QS2), jauh lebih besar daripada supply bahan

pokok penduduk kota kecil Qs1.  Menutut Ibnu Khaldun, 

penduduk kota besar memiliki supply bahan pokok yang

melebihi kebutuhannya sehingga harga bahan pokok di

kota besar realtif lebih murah (P2). Sementara itu

supply bahan pokok di kota kecil, realtif kecil, karena

itu orang-orang khawatir kehabisan makanan sehingga

harganya lebih mahal (P1)

Ibnu Khaldun juga menjelaskan pengaruh

meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-

pungutan lain di kota tersebut pada sisi penawaran.

Dalam konteks ini Ibnu Khaldun mengatakan bahwa bea

cukai yang dipungut atas bahan-makanan di pintu-pintu

kota dan pasar-pasar untuk raja juga  para petugas

pajak menarik keuntungan dari transaskis bisnis untuk

kepentingan mereka sendiri. Oleh sebab itulah, maka

harga di kota-kota lebih tinggi dari di desa. Di sini

Ibnu Khaldun ingin menjelaskan bahwa pajak berpengaruh

terhadap harga-harga.

Selanjutnya Ibnu Khaldun juga membahas masalah 

profit  (ribh),. Menurutnya keuntungan yang wajar akan mendorong

tumbuhnya perdagangan. Keuntungan yang rendah akan membuat

lesu perdagangan karena para pedagang kehilangan

motivasi. Sebaliknya, jika pedagang mengambil

keuntungan yang sangat tinggi, juga akan menimbulkan

19

kelesuan perdagangan karena permintaan konsumen

melemah. Hal yang patut juga dicatat dari pemikiran

Ibnu Khaldun ialah  penjelasannya  yang detail dan

eksplisit tentang elemen-elemen persaingan. Selanjutnya

Ibnu Khaldun mengamati fenomena tinggi rendahnya harga

diberbagai negara, tanpa mengajukan konsep apapun

tentang kebijakan kontrol harga. Inilah perbedaan Ibnu

Khaldun dengan Ibnu Taymiyah. Ibnu Khaldun lebih fokus

pada penjelasan fenomena aktual yang terjadi, sedangkan

Ibnu Taymiyah lebih fokus pada solusi kebijakan untuk

menyikapi fenomena yang terjadi.

Dalam  mengkaji  masalah  demand, Ibnu Khaldun

membahas faktor-faktor penentu yang menaikkan  dan

menurunkan permintaan. Menurutnya, setidaknya ada lima

faktor, 1. Harga, 2. Pendapatan, 3. Jumlah penduduk, 4.

kebiasaan masyarakat dan 5. Pembangunan kesejahteraan

umum.

Sedangkan dalam konteks supply, faktor-faktor penentunya

ada enam, 1. Harga, 2.  permintaan, 2.  Laju

keuntungan, 4. Buruh, 5. Keamanan, 6 Tingkat

kesejahteraan masyarakat.

Ibnu Khaldun merumuskan bahwa peningkatan  supply

akan menurunkan harga. Sebaliknya, jika terjadi

penurunan penawaran akan menaikkan harga. Ibnu Khaldun

sebagaimana dijelaskan Umer Chapra menyatakan bahwa

harga-harga yang terlalu rendah akan merugikan

20

pengrajin dan pedagang, sehingga akan mendorong mereka

keluar dari pasar, sebaliknya, harga-harga yang tinggi

akan merugikan konsumen. Oleh karena itu, harga-harga

yang moderat antara kedua ekstrim tersebut  merupakan

titik harga keseimbangan yang diinginkan, karena hal

itu tidak saja  memberikan tingkat keuntungan yang

secara sosial dapat diterima oleh pedagang, melainkan

juga akan membersihkan pasar dengan mendorong penjualan

dan pada gilirannya akan menimbulkan keuntungan dan

kemakmuran besar.

Di sisi lain, harga-harga yang rendah jelas tetap

diinginkan terhadap barang-barang kebutuhan pokok,

karena hal ini akan meringankan beban orang miskin yang

merupakan mayoritas penduduk. Dari pemikiran Ibnu

Khaldun, terlihat bahwa ia sangat menginginkan

terciptanya harga yang stabil dengan ongkos (biaya)

hidup yang relatif rendah.

Meningkatnya permintaan sangat mempengaruhi

penawaran. Kondisi ini akan menaikkan harga-harga

barang. Realita ini secara panjang lebar telah

dipaparkan Ibnu Khaldun sebagaimana telah dikemukakan

di atas secara ringkas.

2.3 Subsidi dalam Islam

Islam berbeda dengan Kapitalisme. Jika Kapitalisme

memandang subsidi dari perspekstif intervensi

21

pemerintah atau mekanisme pasar, Islam memandang

subsidi dari perspektif syariah, yaitu kapan subsidi

boleh dan kapan subsidi wajib dilakukan oleh negara.

Jika subsidi diartikan sebagai bantuan keuangan

yang dibayar oleh negara maka Islam mengakui adanya

subsidi dalam pengertian ini. Subsidi dapat dianggap

salah satu cara (uslub) yang boleh dilakukan negara

(Khilafah), karena termasuk pemberian harta milik

negara kepada individu rakyat (i’tha’u ad-dawlah min amwaliha

li ar-ra’iyah) yang menjadi hak Khalifah. Khalifah Umar bin

al-Khaththab pernah memberikan harta dari Baitul Mal

(Kas Negara) kepada para petani di Irak agar mereka

dapat mengolah lahan petanian mereka. (An-Nabhani,

2004: 119).

Atas dasar itu, boleh negara memberikan subsidi

kepada individu rakyat yang bertindak sebagai produsen,

seperti subsidi pupuk dan benih bagi petani, atau

subsidi bahan baku kedelai bagi perajin tahu dan tempe,

dan sebagainya. Boleh juga negara memberikan subsidi

kepada individu rakyat yang bertindak sebagai konsumen,

seperti subsidi pangan (sembako murah), atau subsidi

minyak goreng, dan sebagainya.

Subsidi boleh juga diberikan negara untuk sektor

pelayanan publik (al-marafiq al-’ammah) yang dilaksanakan

oleh negara, misalnya: (1) jasa telekomunikasi (al-

khidmat al-baridiyah) seperti telepon, pos, fax, internet;

22

(2) jasa perbankan syariah (al-khidmat al-mashrifiyah)

seperti transfer, simpanan, dan penukaran valuta asing;

dan (3) jasa transportasi umum (al-muwashalat al-’ammah)

seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang.

(Zallum, 2004: 104)

Subsidi untuk sektor energi (seperti BBM dan

listrik) dapat juga diberikan negara kepada rakyat.

Namun perlu dicatat, bahwa BBM dan listrik dalam Islam

termasuk barang milik umum (milkiyah ‘ammah). Dalam

distribusinya kepada rakyat, Khalifah tidak terikat

dengan satu cara tertentu. Khalifah dapat memberikannya

secara gratis, atau menjual kepada rakyat dengan harga

sesuai ongkos produksi, atau sesuai harga pasar, atau

memberikan kepada rakyat dalam bentuk uang tunai

sebagai keuntungan penjualannya, dan sebagainya. Di

sinilah subsidi dapat juga diberikan agar BBM dan

listrik yang didistribusikan itu harganya semakin murah

dan bahkan gratis jika memungkinkan. (Zallum, 2004:

83).

Semua subsidi yang dicontohkan di atas hukum

asalnya boleh, karena hukum asal negara memberikan

hartanya kepada individu rakyat adalah boleh. Pemberian

ini merupakan hak Khalifah dalam mengelola harta milik

negara (milkiyah al-dawlah). Khalifah boleh memberikan

harta kepada satu golongan dan tidak kepada yang lain;

boleh pula Khalifah mengkhususkan pemberian untuk satu

23

sektor (misal pertanian), dan tidak untuk sektor

lainnya. Semua ini adalah hak Khalifah berdasarkan

pertimbangan syariah sesuai dengan pendapat dan

ijtihadnya demi kemaslahatan rakyat. (An-Nabhani, 2004:

224).

Namun, dalam kondisi terjadinya ketimpangan

ekonomi, pemberian subsidi yang asalnya boleh ini

menjadi wajib hukumnya, karena mengikuti kewajiban

syariah untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi (at-

tawazun al-iqtishadi) (Thabib, 2004:318; Syauman, t.t.: 73).

Hal ini karena Islam telah mewajibkan beredarnya harta

di antara seluruh individu dan mencegah beredarnya

harta hanya pada golongan tertentu:

م ك ئ� اء م� ئ� ي� ع�� ن� الا� nي ون� ذولة� ي�� ك لا ت�� ي� ك�

Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya

saja di antara kalian. (QS al-Hasyr [59] : 7).

Nabi saw. telah membagikan fai‘ Bani Nadhir (harta

milik negara) hanya kepada kaum Muhajirin, tidak kepada

kaum Anshar, karena Nabi saw. melihat ketimpangan

ekonomi antara Muhajirin dan Anshar. (An-Nabhani, 2004:

249). Karenanya, di tengah naiknya harga minyak mentah

dunia sekarang, subsidi BBM tidak sekadar boleh, tetapi

sudah wajib hukumnya, agar ketimpangan di masyarakat

antara kaya dan miskin tidak semakin lebar.

24

Khusus untuk sektor pendidikan, keamanan dan

kesehatan, Islam telah mewajibkan negara

menyelenggarakan pelayanan ketiga sektor tersebut

secara cuma-cuma bagi rakyat (Abdul Ghani, 2004).

Karena itu, jika pembiayaan negara untuk ketiga sektor

tersebut dapat disebut subsidi maka subsidi menyeluruh

untuk ketiga sektor itu adalah wajib hukumnya secara

syar’i.

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat kita simpulkan

bahwa pemberian subsidi bagi mobil merupakan suatu hal

yang kurang tepat, karena subsidi di dalam pandangan

Islam hanyalah diberikan kepada barang-barang pokok

atau primer. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh

25

Sayyidina Umar RA., Sayyidina Umar RA. memberikan

subsidi kepada produsen yang menghasilkan kebutuhan

pokok dan Sayyidina Umar RA. pun memberikan subsidi

kepada rakyat untuk membeli kebutuhan pokok. Hal ini

dilakukan oleh Sayyidina Umar RA. karena subsidi

haruslah dapat membantu masyarakat menengah kebawah

untuk membeli kebutuhan pokoknya. Hal ini pun dapat

dibuktikan dengan kurva berikut: :

Dimana gambar 1 menjelaskan apabila barang mewah

(termasuk mobil) mendapatkan subsidi, maka subsidi yang

didapatkan oleh konsumen lebih kecil dari pada subsidi

yang diterima oleh produsen. Berbeda dengan gambar 2

yang menjelaskan apabila barang kebutuhan pokok

mendapatkan subsidi, subsidi yang diterima oleh

konsumen lebih besar dari pada yang diterima produsen.

Hal ini pula menjelaskan apabila pemerintah memberikan

subsidi kepada produsen mobil melalui kebijakan LCGC,

26

maka sebenarnya yang paling banyak menerima subsidi

tersebut adalah produsen mobil, bukan konsumen.

Terlepas dari itu dengan mekanisme pengurangan

pajak atas barang mewah yang pemerintah terapkan dalam

LCGC, sebenarnya negara akan mengurangi pendapatannya.

27

DAFTAR PUSTAKA

279_Permenperind_No.33_2013

Academia.edu

http://bkm-pii.blogspot.com/2013/03/analisis-kebijakan-

mobil-murah-lcgc-di.html

http://shariaeconomics.wordpress.com/2011/02/26/

pemikiran-ekonomi-ibnu-khaldun/

KH. M. Shiddiq Al-Jawi, PANDANGAN ISLAM TENTANG SUBSIDI

Kompas.com

Tempo.com

Tribun.com

28