r-,eti@r@ar-turldeuflfiH

BTIPATI MANGGARAT BARATPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BT]PATI MANGGARAI BARATNoMoR /f ramry zorq

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAHPEI{YEDTAAN ArR MrNtrM DAN PEi\TYEHATAN LINGKLNGAIY 2019 aQzt

KABIIPATEN MANGGARAI BARAT

DENGAN RAHMAT TIIHAN YANG MAHA ESABUPATI MANGGARAI BARAT

Menimbang :a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasarmasyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajatkesej ahteraan masyarakat;

bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengaramiberbagai kendara sehingga diperrukan percepatan penyediaannyauntuk mencapai universor occess bidang air minum dan sanitasipada akhir tahun 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Bupati tentangRencana Aksi Daerah penyediaan Air Minum dan penyehatanLingkungan 20lg -2021 Kabupaten Manggarai Barat

undang undang Nomor g Tahun 2003 tentang pembentukanKabupaten Manggarai Barat di provinsi Nusa Tenggara Timurf

b

Mengingat : l.

n ru*r18rFr,1d,. i ldffi tnilt l]]il

(Lembaran Negara Repobrik Indonesia Tahun 2003 Nom or 2g,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a27D;2' Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 200g tentang perrindungan

danPengeroraan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RepubrikIndonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5059);

3' undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahanDaerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2014 Nomor244 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55s7 )sebagaimana terah beberapa kari diubah terakhir.dengan undang_undang Nomor g rahun 2015 Tentang perubahan kedua atasUndang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahanDaerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2015 Nomor58 Tambahan Lembaran Negara Repubrik lndonesia Nomor 567g);4' Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 1gg2 tentang pengaturanAir (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 1gg2 Nomor 37);5' Peraturan pemerintah Nomor g2 Tahun 200r tentang pengeroraanKualitas Air dan Fengendalian pencemaran Air (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);

6' Perafuran pemerintah Nomor 66 Tah*n 2014 terrtang KesehatanLingkungan;

7' Peraturan presiden rg5 Tahun 2014 tentang percepatan Air Minumdan Sanitasi;

8' Perafuran presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Re.rcanaPembangunan Jangka Menengah Nasional 2a$ -2a 19 ;9' Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No lg/pRT/\{/2007 tentangPenyelenggaraan pengembangan

Sistem penyediaan Air Minum ;l0' Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangTahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian, dan EvaluasiPelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;

11' Peraturan Menteri pekerjaan umum No 14lpRT/Nf/20a tentangstandar Pelayanan Minimal Bidang pekedaan umum dan penataanRuang;

L

, ,B.hr.s*y*.l, d&{ffi*$fiIlll ln

12.

13.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 3 ,.ahun2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat No. 16 Tahun 2rgtentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten ManggaraiBarat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat 2016_2021;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

RENCANA AKSI DAERAII PEIIYEDIAAI\ AIRPEI\IYEHATAN LINGKIUNGAIY 2O7g . 2O2IMANGGARAI BARAT

MINUM DAN

KABUPATEN

BAB IKETENTUAIYUMUM

Pasal l

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat;2' Pemerintah Daerah adarah pemerintah Kabupaten Manggarai Barat3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat4' Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan penyehatan Lingkungan selanjutnya

disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangkamenengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkanpendekatan berbasis maqyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukungpercepatan pencapaian universql access bidang air minum dan sanitasj tahun 2al9;5' sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama denganatau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung darikontaminasi lainnya. sumber air minum layak meriputi air leding, keran umum, sumurbor atau pompa sumur terrindung dan mata air terrindung, serta air hujan; f

r I re!!4esF,:sa.Erln wtltxlflil1

6. Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antarasumber air dan tempat pembuangan kotoran kurung dari r0 meter dan/atau tidakterlindung dari kontaminasi lainnya. sumber tersebut antararain mencakup sumur galianyang tak terlindung' mata air tak terlindung air yang diangkut dengan tangki/drum kecil,dan air permukaan dari sungai, danau, koram, dan saruran irigasi/drainase;7 ' Fasiritas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dannyaman' yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontakdengan kotoran manusia.

8' Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan Ieher angsa,toilet guyur (flushtoilet) yang terhubung dengart sistem pipa saruran pembuangan atau tangki septilqtermasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; sertatoilet kompos;

9' Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara Iain meriputi toilet yang rnengarir ke serokarqsaluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa seger srab,wadah ember, dan toilet ganfung;

10. Pendekatan Berbasis Masyarakat adalah pendekatan yangsebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraanpemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat;

11' Pendekatan Berbasis Lembaga adalah pendekatan penyerenggaraan pelayanan meraluidinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta;

12' Indikator sasaran RPJMN 2au'zaz_Bidang Infrastruktur di bidang air rninum adalahtercapainya laT%o pelayanan air minum yakni g5% penduduk terlayani akses sesuaistandart Pelayanan Minimal (sPIv0 dan llYosesuai kebutuhan dasar (basic needs);

13' Indikator sasaran RPJMN 2017-2021Bidang Infrastruktur di bidang sanitasi adalahtercapainya 100% pelayanan sanitasi (air limbah domestilg sampah dan drainaselingkungan) yakni 85% penduduk terlayani akses sesuai standart pelayanan Minimal(SPM) dan t5o/o sesuai kebutuhan dasar (bcuic needs);

14' Standar Pelayanan Minimal yang selanjutoiya disingkat dengan spM adalah ketentuantentang jenis dan mutu perayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yangberhak diperoleh setiap warga secara minimal;

15' Indikator sPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melaluisistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaanterlindungi dengan kebutuhan pokok rninirnar 60 liter/orang/hari; I

menempatkan masyarakat

pelayanan, melalui proses

il'q!ie@ma {.d. &osstrUir lill

16' Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air Iimbah seternpat yangmemadai dengan target sPM 6094, dan tersedianya sistem air rimbah skarakomunitas/kawasan/kota dengan target SpM 5%;17' Kinerja adalah keluaran4rasil dari kegiatan/progrirm yang dicapai sehubungan denganpenggunaan anggaran dengan kuantitas dan kuaritas yang terukur;18' Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ataukuaritatif untukmasukan, proses, keruaran, hasil, manfaat , dan/atau dampak yang menggambarkan

tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan;19' Isu skategis adalah perrnasalahan utama dan tantangirn utama yang dinilai palingprioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikanbagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesarg berjangkamenengah dan/ataupanjang dan menentukan tujuan pembangunan;2a' Atah Kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;

2l' shategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatifuntuk mencapai tuj uan dan sasaran pembangunan;

22' kogtam adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau Iebih kegiatanyangdilaksanakan oleh oPD atau masyarakaf yang dikoordinasikan olehpemerintah daerahuntuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;

23' Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oreh satu atau beberapaopDsebagai bagran dari pencapaian sasaran terukur pada zuatu program, danterdiri darisekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupapersonil (sumber dayamanusia)' barang modal termasuk peralatan dan teknorogi,dana, atau kombinasi daribeberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebulsebagai masukan (input) untukmenghasilkan keluaran (output) dalam bentukbaran gljasa;

24' Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapainstansilpejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan d:ngantuj uan untuk mengh in darkan kesimpangsiuran dan dupr ikasi ;

25' Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkernbangan peraksanaan rencanapembangunan' mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atauakan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;

26' Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran(output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar;

27 ' Air Minum dan penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat ervrpr, ; I

r,rqs@@!,,c..,i,dril,t{lN{!fl tr lil.

Badan Perencanaan pembangunan penelitian

Manggarai Barat selanjutnya disingkat Bp4D.Anggaran pendapatan dan Belanja Daerahdisingkat APBD.

dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Kabupaten Manggarai Barat selanjutnya

30' Penyediaan Air Minum dan sanitasi Berbasis Masyarakat sela4iutnya disingkatPAMSIMAS

31' organisasi Perangkat Daerah yang selanjunya disingkat opD adalah organisasiPerangkat Daerah Lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

BAB trPERAN, F lLINGsr, DAN KEDIIDUKAI* RAD AMp L z0rg - 202r

KABIIPATEN MANGGARAI BARAT

Pasal2RAD-AMpLz,rg-2,zr Kabupaten Manggarai Barat berperan sebagai rencanapengembangan kapasitas daerah unfuk perluasan program pelayanan air minum danpenyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat serama2019 sampai dengan 2021 dalam rangka mendorong pembangunan infrastnrktur dasar airminum dan sanitasi dalam percepatan pencapaian universar qccess.

Pasal3RAD-AMpL201g-202r Kabupaten Manggarai Barat berfungsi sebagai:

a' Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangkamenengah;

b' Rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkanpendekatran PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;

a' Media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalamprogram/kegiatan OpD yang menangani bidang AMpL;d' Acuan pengarokasian anggman A'BD bagi program-program peningkatan kinerja

pelaya.nan AMpL;

Pasal4RAD-AMPL 20lg-2a21 Kabupaten Manggarai Barat yang disusun berdasarkan R,JMD

:l'::"t: Manggarai Barar untuk mendukung percepatan pencapaian ro;,;;nan airmrnum aman dan l00Yo petayanan sanitasi layak, menjadi dokumen yang harus digunakan

dalam penyusunan RKPD, Renja opD, dan APBD Kabupaten Manggarai Barat sampaidengan Tahun 2021. tL.

28.

29.

r.t..,,Frwh *,q.,il,lfrSll{l[]lil

BAB IIIPELAKSANAAIY RAD AMPL IOIL.hOIIKABUPATEN MANGGARAI BARAT

Pasal5Pelaksanaan RAD AMPL 2olg'2l2i-Kabupaten Manggarai Barat adalah melalui RK,D,Renja oPD' APBD' serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Manggarai Baratke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, pemerintah pusa! dunia usaha, danmasyarakat.

Pasal6Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL2O19-2021 Kabupaten Manggarai Barat dengan dana diluar APBD maka pelaksanaan program/kegratan tersebut dikoordinasikan oleh Bp4D danOPD teknis terkait.

Pasal TPendanaan pelaksanaan RAD AMPL 2019-2021 Kabupaten Manggarai Barat terbuka bagisumber-sumber pendanaan diluar A,BD dan ApBN, dengan tetap berpedoman padamekanisme yang disepakati antara pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

Pasal S

(1) Pelaksanaan RAD AMPL z0rg-z0zr Kabupaten Manggarai Barat tetap harusmemperhatikan hasil pemantauan dan evaruasi peraksanaan tahun seberumnya.

@ Dalam hal pelaksansan RA)-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapitidak mengubah target pencapaian sasaran ah'hir 202r,maka perubahan sasaran dimuatdalam RKPD dan Renja oPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasipelaksanaan RAD AMPL.

BAB IVPEMANTAUAII DAI\T EVALUASI RAD AMPL 2OIg _202I

KABUPAT'EN MANGGARAI BARAT

(1) Pemantauan pelaksanakan

setahun;

(2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan;(3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan

Pasal g

RAD AMPL dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam

I'q",*,.,q.,,,...-"+.,,,.,,dJ[&X&ll[[]lll

(4) Kepala oPD melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AI'I.Lyang menjadi tanggung jawab OpD masing-masing;(5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/

penyimpangan hasil, kepara opD merakukan tindakan perbaikan/penyempurnarin;(6) Kepala opD merarui Tim Teknis penyusun RAD AM,L menyarnpaikan hasilpemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bp4D;(7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada pemerintah

Daerah melarui Tim Teknis penlusun RAD AM'L atas kinerja pembangunan airminum dan penyehatan lingkungan daerah;(8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak ranjut pendapat dan

masukannya tersebut;

(9) Kepala BP4D melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaruasiyang telah diorah Tim Teknis penyusun RAD AMpL;

(lo)Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepara Bp4D menyampaikan rekomendasi dan langkah_ Iangkahpenyempurnaan untuk ditindakranjuti oreh Kepala opD;

(11) Kepala oPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnarm kepadaKepala Bp4D;

(12) Kepala Bp4D meraporkan has, pemantauan dan evaruasi kepada Bupati.(13) Tim Teknis penyusunan RAD AM*L ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VKETENTUAIY PEIYUTUP

Pasal 10Dokumen RAD AMPL 20lg'202l Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana Lampiran Imerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Manggmai Barat ini;

Pasal 11Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .Agar setiap orang mengetahuiny4 memerintahkan pengundangan

dan peraturan Bupati i ridengan penempatannya daram Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat

trf

, r"rrsrwnrc.,*,,,,*i,uHffiilllillll i

Ditetapkan di Labuan Bajopadatanggal: g _Og_ 20tg

kBnurMANGGARAT BARAr 1

MANGGARAI BARAT It

BERITA DAERAH KAB.]PATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2019NoMoR , 3g

Diundangkan di Labuan Bajo

Padatanggat: !_ OB-

/snxrcrarus 6apnan

MBON ROFINUS

dq/acusrnXcH. DULA